edisi revisi - core.ac.uk · 1. undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 2....

115

Upload: lediep

Post on 30-Apr-2019

244 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang
Page 2: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang
Page 3: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIIii

Edisi RevisiCetakan Ke-VII, 2017

ISBN 978-602-73155-5-6

TIM PENYUSUN

I. Pengarah 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia

II. Narasumber 1. Drs. Aliyas, M.Pd

2. AKBP Subono, S.Pd., SH., M.M

III. Penulis 1. Drs. Supandi, M.Pd

2. Dr. Arnie Fajar, M.Pd

3. Dr. Achmad Husen, M.Pd

IV. Produksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Tahun Anggaran 2016

Edisi Revisi

Cetakan Ke-VII, 2016

ISBN 978-602-99299-4-9

Tahun Anggaran 2017

Page 4: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII iii

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku. Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SMP/MTs dapat diimplementasikan secara efektif dan efesien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta, Maret 2017

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.DNIP 195905121983111001

Page 5: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIIiv

Page 6: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII v

Page 7: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIIvi

Page 8: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII vii

DAFTAR ISI

Halaman

PENYUSUN ........................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR .............................................................................................. iii

SAMBUTAN ........................................................................................................... v

DAFTAR ISI ........................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................................. 1 B. Dasar Hukum ................................................................................... 4 C. Tujuan dan Sasaran ......................................................................... 5 D. Manfaat ............................................................................................ 6 E. Ruang Lingkup ................................................................................. 6

BAB II TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VII TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS ....................... 9

BAB III MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VII .............................. 19 A. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran ............................................. 19 B. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Silabus ................................................................... 65 C. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ........ 81

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 103

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 105

Page 9: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIIviii

Page 10: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 1

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31

ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur

dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa ”Pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.”

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil

kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan.

Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa ”Standar kompetensi

lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau

dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah.” Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan bahwa ”Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas

kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah

menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah.”

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMP pada aspek

sikap (attitude) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,

berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

Page 11: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII2

2

keberadaannya. Sedangkan aspek pengetahuan (knowledge) adalah memiliki

pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan

peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata, serta aspek

keterampilan (skill) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan

kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah

dan sumber lain sejenis.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada

kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan,

yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu

menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcarlantas). Hal ini

sejalan dengan diundangkannya UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota

kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri

No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang ”Mewujudkan

Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional.” Kemdiknas melalui Direktorat

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk

Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di

sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu

Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs

dan SMA/SMK/MA.

Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional

tahun 2010 yang dihadiri oleh pakar pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda

seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas sekolah,

kepala sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model

Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat

dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut dilakukan diseminasi di

Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 dan beberapa peraturan

pendukung yang berlaku, maka Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar melakukan penyempurnaan Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas

Page 12: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 3

3

melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan

tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian

Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan sebagai materi dalam kegiatan

workshop dan diseminasi di sekolah-sekolah rintisan.

Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah

pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan

pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara

dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa

kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama,

sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang

diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa

materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan

pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum,

politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan

disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi

mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang

dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah

faktual khususnya penanaman nilai dan norma berlalu lintas.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan

dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal

37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain itu PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan

kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis

multidimensional, antara lain pengendara yang tidak sopan/ugal-ugalan, kurang

menghormati sesama pengguna jalan, munculnya geng motor, pembalap liar, disisi

lain angka kecelakaan yang terus meningkat kualitasnya, kerugian material yang

tidak sedikit jumlahnya. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan

membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan mampu

membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang

cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam

berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki

misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini

adalah karakter berlalu lintas.

Page 13: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII4

4

B. Dasar Hukum. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan

6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan

Jalan di Indonesia.

7. Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri Nomor

03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

”Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional.”

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan.

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).

10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2013 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013

Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan

Dasar dan Menengah.

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,

beserta salinannya.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014

tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Page 14: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 5

5

C. Tujuan dan Sasaran Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalalu Lintas pada mata pelajaran

PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMP/MTs:

a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang

dapat diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas;

b. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn;

c. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;

d. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;

e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

2. Kepala SMP/MTs: a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan

pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas;

b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas dan;

c. sebagai acuan dalam rangka sosialiasi pendidikan lalu lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya.

3. Pengawas sekolah SMP/MTs: a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring

implementasi pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.

b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.

c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMP/MTs. Yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.

4. Bagi Kepolisian:

a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan;

b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan.

Page 15: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII6

6

5. Bagi Dinas Pendidikan:

a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanan, evaluasi dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan lalu lintas melalui mata pelajaran PPKn SMP/MTs di daerah kabupaten/kota;

b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas..

D. Manfaat Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah,

kepolisian, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan

mengembangkan kebiasaan (habit) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;

2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi

kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan (civic dispositions)

termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic

confidence, civic committment, and civic responsibility); (b) pengetahuan

kewarganegaraan (civic knowledge); (c) keterampilan kewarganegaraan (civic

skill) termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence

and civic responsibility);

3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara pedagogis dengan mengembangkan hal-hal sebagai berikut.

Dimensi, Indikator dan nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Materi Pendidikan Lalu Lintas

1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan

diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu

lintas sesui UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

1. Pengertian a. Lalu lintas b. Rambu-rambu lalu lintas c. Marka jalan, alat pemberi isyarat

pengatur lalu lintas d. Pengamanan diri sebagai

pemakai jalan e. Tata cara berlalu lintas dengan

benar. f. Peraturan perundangan berlalu

lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun

Page 16: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 7

7

Dimensi, Indikator dan nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Materi Pendidikan Lalu Lintas

g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling

menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak

menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selalin kegiatan berlalu lintas.

c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar.

d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.

e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan

3. Ekonomi: a. Menunjukan sikap perilaku hemat dalam

perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam

perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam

transportasi. 4. Psikologi:

a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman

b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman.

c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesame pengguna jalan

d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesame pengguna jalan

e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesame pengguna jalan

5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan

jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain.

b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum.

c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.

d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

g. Keselamatan lalu lintas h. Keamanan lalu lintas i. Ketertiban lalu lintas j. Kelancaran lalu lintas k. Tindakan pengaturan dalam

keadaan tertentu. 2. Dua belas (12) gerakan tangan

pengaturan lalu lintas, isyarat bunyi dan isyarat cahaya.

3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS). 4. Pasal-pasal tertentu Undang-undang

No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia melalui jalur pendidikan formal keselamantan jalan.

7. Surat ijin mengemudi (SIM). 8. Penggunaan jalan selain untuk

kegiatan lalu lintas. a. Penggolongan jalan b. Pengolongan jenis kegiatan

9. Tips aman perjalanan a. Pemahaman terhadap

karakteristik dan komponen rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, kendaraan, helm SNI

b. Tri siap, yaitu: 1) Siap aturan; 2) Siap diri; 3) Siap kendaraan.

Nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Kedisiplinan Ketertiban Tanggung jawab

Page 17: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII8

8

Dimensi, Indikator dan nilai-nilai Pendidikan Lalu Lintas Materi Pendidikan Lalu Lintas

Kepedulian Saling menghargai Toleransi Kepatuhan Ketaatan Kerjasama Komitemen Hemat Kebersamaan Keadilan Ikhlas Sportif Bijaksana

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat

diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas

2. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi

pembelajaran PPKn

3. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata

pelajaran PPKn.

4. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.

5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

Page 18: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 9

9

B

AB

II

TE

LAA

H K

OM

PETE

NSI

INTI

DA

N K

OM

PETE

NSI

DA

SAR

PEN

DID

IKA

N P

AN

CA

SILA

DA

N K

EWA

RG

AN

EGA

RA

AN

(PPK

n)

TER

HA

DA

P PE

ND

IDIK

AN

LA

LU L

INTA

S

Ku

rikul

um 2

013

mem

uat

Stan

dar

Kom

pete

nsi

Lulu

san

(SKL

), di

jaba

rkan

men

jadi

4 (

empa

t) Ko

mpe

tens

i In

ti (K

I), y

aitu

: si

kap

sprir

itual

(KI

-1),

sika

p so

sial

(KI

-2),

peng

etah

uan

(KI-3

), da

n ke

tera

mpi

lan

(KI-4

). M

asin

g-m

asin

g KI

dija

bark

an k

e da

lam

sej

umla

h

Kom

pete

nsi D

asar

(KD

) yan

g m

enja

di d

asar

dan

land

asan

dal

am p

enge

mba

ngan

pro

ses

pem

bela

jara

n.

Ko

mpe

tens

i das

ar p

ada

mat

a pe

laja

ran

PPKn

di k

elas

VII

yang

terk

ait d

enga

n as

pek

peng

etah

uan

terd

apat

5 (l

ima)

KD

, yai

tu K

D

3.3

s.d.

3.7

. Be

rdas

arka

n te

laah

ter

hada

p KD

ter

sebu

t, m

aka

yang

din

ilai

rele

van

dan

dapa

t di

inte

gras

ikan

nila

i-nila

i an

tikor

upsi

ke

dala

mny

a ad

alah

sel

uruh

KD

.

K

ompe

tens

i Int

i:

KI 1

: M

engh

arga

i dan

men

ghay

ati a

jara

n ag

ama

yang

dia

nutn

ya

KI 2

: M

engh

arga

i dan

men

ghay

ati p

erila

ku ju

jur,

disi

plin

, tan

ggun

gjaw

ab, p

edul

i (to

lera

nsi,

goto

ng ro

yong

), sa

ntun

, per

caya

diri

, dal

am

berin

tera

ksi s

ecar

a ef

ektif

den

gan

lingk

unga

n so

sial

dan

ala

m d

alam

jang

kaua

n pe

rgau

lan

dan

kebe

rada

anny

a

KI 3

: M

emah

ami d

an m

ener

apka

n pe

nget

ahua

n (fa

ktua

l, ko

nsep

tual

, dan

pro

sedu

ral)

berd

asar

kan

rasa

ingi

n ta

huny

a te

ntan

g ilm

u

peng

etah

uan,

tekn

olog

i, se

ni, b

uday

a te

rkai

t fen

omen

a da

n ke

jadi

an ta

mpa

k m

ata

KI 4

: M

engo

lah,

men

yaji,

dan

men

alar

dal

am ra

nah

konk

ret (

men

ggun

akan

, men

gura

i, m

eran

gkai

, mem

odifi

kasi

, dan

mem

buat

) dan

rana

h ab

stra

k (m

enul

is, m

emba

ca, m

engh

itung

, men

ggam

bar,

dan

men

gara

ng) s

esua

i den

gan

yang

dip

elaj

ari d

i sek

olah

dan

sum

ber l

ain

yang

sam

a da

lam

sud

ut p

anda

ng/te

ori.

Page 19: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII10

10

Tela

ah K

I dan

KD

PPK

n te

rhad

ap n

ilai-n

orm

a da

n m

oral

etik

a be

rlalu

lint

as d

ilaku

kan

mel

alui

beb

erap

a la

ngka

h se

baga

i ber

ikut

. 1.

M

enam

pilk

an s

elur

uh K

D y

ang

dike

mba

ngka

n da

ri ko

mpe

tens

i int

i ke

dala

m k

olom

sik

ap s

pirit

ual,

sika

p so

sial

, dan

pen

geta

huan

, se

suai

den

gan

Perm

endi

kbud

Nom

or 5

8 Ta

hun

2014

Sika

p Sp

iritu

al

Sika

p So

sial

Pe

nget

ahua

n K

eter

ampi

lan

1.1

Men

ghar

gai

peril

aku

berim

an

dan

berta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia

dala

m k

ehid

upan

di

sek

olah

dan

m

asya

raka

t

2.1

Men

ghar

gai s

eman

gat d

an

kom

itmen

keb

angs

aan

sepe

rti y

ang

ditu

njuk

kan

oleh

par

a pe

ndiri

neg

ara

dala

m p

erum

usan

dan

pe

neta

pan

Panc

asila

se

baga

i das

ar n

egar

a

3.1

Mem

aham

i sej

arah

dan

sem

anga

t ko

mitm

en p

ara

pend

iri N

egar

a da

lam

mer

umus

kan

dan

men

etap

kan

Panc

asila

seb

agai

das

ar n

egar

a

4.1

Men

yaji

hasi

l tel

aah

tent

ang

“sej

arah

da

n se

man

gat k

omitm

en p

ara

pend

iri

nega

ra d

alam

mer

umus

kan

dan

men

etap

kan

Panc

asila

seb

agai

das

ar

nega

ra”

2.2

Men

ghar

gai p

erila

ku s

esua

i no

rma-

norm

a da

lam

be

rinte

raks

i den

gan

kelo

mpo

k se

baya

dan

m

asya

raka

t sek

itar

3.2

Mem

aham

i sej

arah

per

umus

an d

an

peng

esah

an U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

N

egar

a R

epub

lik In

done

sia

Tahu

n 19

45

4.2

Men

yaji

hasi

l tel

aah

tent

ang

seja

rah

peru

mus

an d

an p

enge

saha

n U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

2.3

Men

ghar

gai s

ikap

tole

ran

terh

adap

keb

erag

aman

su

ku, a

gam

a, ra

s, b

uday

a,

dan

gend

er

3.3

Mem

aham

i isi

alin

ea P

embu

kaan

U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

4.3

Men

yaji

hasi

l kaj

ian

isi P

embu

kaan

U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

2.4

Men

ghar

gai s

eman

gat

pers

atua

n da

n ke

satu

an

dala

m m

emah

ami d

aera

h te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai

bagi

an y

ang

utuh

dan

tak

terp

isah

kan

dala

m k

eran

gka

Neg

ara

Kesa

tuan

Rep

ubIik

In

done

sia

(NKR

I)

3.4

Mem

aham

i nor

ma-

norm

a ya

ng

berla

ku d

alam

keh

idup

an

berm

asya

raka

t dan

ber

nega

ra

4.4

Men

yaji

hasi

l pen

gam

atan

tent

ang

norm

a-no

rma

yang

ber

laku

dal

am

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat d

an

berb

angs

a 3.

5 M

emah

ami k

arak

teris

tik d

aera

h te

mpa

t tin

ggal

nya

dala

m k

eran

gka

NKR

I

4.5

Men

yaji

hasi

l pen

gam

atan

kar

akte

ristik

da

erah

tem

pat t

ingg

alny

a se

baga

i ba

gian

utu

h da

ri N

KRI

3.6

Mem

aham

i ke

bera

gam

an s

uku,

ag

ama,

ras,

bud

aya,

dan

gen

der

4.6

Berin

tera

ksi d

enga

n te

man

dan

ora

ng

lain

ber

dasa

rkan

prin

sip

salin

g m

engh

orm

ati,

dan

men

ghar

gai d

alam

ke

bera

gam

an s

uku,

aga

ma,

ras,

Page 20: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 11

11

Sika

p Sp

iritu

al

Sika

p So

sial

Pe

nget

ahua

n K

eter

ampi

lan

buda

ya, d

an g

ende

r

3.7

Mem

aham

i pen

gerti

an d

an m

akna

Bh

inne

ka T

ungg

al Ik

a 4.

7 M

enya

ji ha

sil t

elaa

h te

ntan

g m

akna

Bh

inne

ka T

ungg

al Ik

a 4.

8 M

enya

ji be

ntuk

par

tisip

asi

kew

arga

nega

raan

yan

g m

ence

rmin

kan

kom

itmen

terh

adap

keu

tuha

n na

sion

al

2.

Men

gide

ntifi

kasi

KD

yan

g di

kem

bang

kan

dari

Kom

pete

nsi

Inti

Peng

etah

uan

yang

din

ilai

rele

van

deng

an d

imen

si d

an i

ndik

ator

Pe

ndid

ikan

Lal

u Li

ntas

kem

udia

n di

ikut

i KD

yan

g di

kem

bang

kan

dari

KI K

eter

ampi

lan,

KI S

pirit

ual,

dan

KI s

osia

l.

No

KD

Pen

geta

huan

K

D K

eter

ampi

lan

KD

Sik

ap S

pirit

ual

KD

Sik

ap S

osia

l 1

3.3

Mem

aham

i isi

alin

ea

Pem

buka

an U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

4.3

Men

yaji

hasi

l kaj

ian

isi

Pem

buka

an U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

.

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an

dan

berta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia

dala

m k

ehid

upan

di s

ekol

ah

dan

mas

yara

kat

2.1

Men

ghar

gai s

eman

gat d

an

kom

itmen

keb

angs

aan

sepe

rti y

ang

ditu

njuk

kan

oleh

par

a pe

ndiri

ne

gara

dal

am p

erum

usan

dan

pe

neta

pan

Panc

asila

seb

agai

das

ar

nega

ra

2 3.

4 M

emah

ami n

orm

a-no

rma

yang

ber

laku

dal

am

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat d

an

bern

egar

a

4.4

Men

yaji

hasi

l pe

ngam

atan

tent

ang

norm

a-no

rma

yang

be

rlaku

dal

am k

ehid

upan

be

rmas

yara

kat d

an

berb

angs

a

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an

dan

berta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia

dala

m k

ehid

upan

di s

ekol

ah

dan

mas

yara

kat

2.2

Men

ghar

gai p

erila

ku s

esua

i nor

ma-

norm

a da

lam

ber

inte

raks

i den

gan

kelo

mpo

k se

baya

dan

mas

yara

kat

seki

tar

3 3.

5 M

emah

ami k

arak

teris

tik

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

nya

dala

m k

eran

gka

NKR

I

4.5

Men

yaji

hasi

l pe

ngam

atan

kar

akte

ristik

da

erah

tem

pat

tingg

alny

a se

baga

i ba

gian

utu

h da

ri N

KRI

4.8

Men

yaji

bent

uk

parti

sipa

si

kew

arga

nega

raan

yan

g m

ence

rmin

kan

kom

itmen

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an

dan

berta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia

dala

m k

ehid

upan

di s

ekol

ah

dan

mas

yara

kat

2.4

Men

ghar

gai s

eman

gat p

ersa

tuan

da

n ke

satu

an d

alam

mem

aham

i da

erah

tem

pat t

ingg

alny

a se

baga

i ba

gian

yan

g ut

uh d

an ta

k te

rpis

ahka

n da

lam

ker

angk

a N

egar

a Ke

satu

an R

epub

Iik

Indo

nesi

a (N

KRI)

Page 21: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII12

12

No

KD

Pen

geta

huan

K

D K

eter

ampi

lan

KD

Sik

ap S

pirit

ual

KD

Sik

ap S

osia

l te

rhad

ap k

eutu

han

nasi

onal

4

3.6

Mem

aham

i ke

bera

gam

an s

uku,

ag

ama,

ras,

bud

aya,

dan

ge

nder

4.6

Berin

tera

ksi d

enga

n te

man

dan

ora

ng la

in

berd

asar

kan

prin

sip

salin

g m

engh

orm

ati d

an

men

ghar

gai d

alam

ke

bera

gam

an s

uku,

ag

ama,

ras,

bud

aya,

dan

ge

nder

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an

dan

berta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia

dala

m k

ehid

upan

di s

ekol

ah

dan

mas

yara

kat

2.3

Men

ghar

gai s

ikap

tole

ran

terh

adap

ke

bera

gam

an s

uku,

aga

ma,

ras,

bu

daya

, dan

gen

der

5 3.

7 M

emah

ami p

enge

rtian

da

n m

akna

Bhi

nnek

a Tu

ngga

l Ika

4.7

Men

yaji

hasi

l tel

aah

tent

ang

mak

na B

hinn

eka

Tung

gal I

ka

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an

dan

berta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia

dala

m k

ehid

upan

di s

ekol

ah

dan

mas

yara

kat

2.3

Men

ghar

gai s

ikap

tole

ran

terh

adap

ke

bera

gam

an s

uku,

aga

ma,

ras,

bu

daya

, dan

gen

der

3.

Berd

asar

kan

tela

ah t

erha

dap

KD s

ebag

aim

ana

ditu

angk

an d

alam

lan

gkah

2,

mak

a KD

yan

g da

pat

diin

tegr

asik

an d

imen

si d

an

indi

kato

r Pen

didi

kan

Lalu

Lin

tas

adal

ah s

ebag

ai b

erik

ut:

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i D

imen

si, I

ndik

ator

dan

Nila

i-nila

i Pe

ndid

ikan

Lal

u Li

ntas

1

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an d

an b

erta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di s

ekol

ah d

an m

asya

raka

t 2.

1 M

engh

arga

i sem

anga

t dan

kom

itmen

keb

angs

aan

sepe

rti y

ang

ditu

njuk

kan

oleh

par

a pe

ndiri

neg

ara

dala

m p

erum

usan

dan

pen

etap

an P

anca

sila

se

baga

i das

ar n

egar

a 3.

3 M

emah

ami i

si a

linea

Pem

buka

an U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

4.

3 M

enya

ji ha

sil k

ajia

n is

i Pem

buka

an U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

1. M

ensu

kuri

bahw

a pe

rum

usan

dan

pe

neta

pan

UU

D N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

terc

apai

ata

s be

rkah

rahm

at d

an ri

dho

Tuha

n Y

ang

Mah

a Es

a da

n di

doro

ng o

leh

kein

gina

n lu

hur b

angs

a In

done

sia.

2.

Men

desk

ripsi

kan

poko

k-po

kok

piki

ran

yang

terk

andu

ng d

alam

pem

buka

an

UU

D N

egar

a R

epub

lik In

done

sia

Tahu

n 19

45.

3. M

enje

lask

an is

i mak

na ti

ap a

linea

da

lam

Pem

buka

an U

UD

194

5.

1. H

ukum

: i.

Men

aati

ram

bu-ra

mbu

lalu

lint

as

j. M

enaa

ti m

arka

jala

n la

lu li

ntas

k.

Men

aati

isya

rat p

enga

tur l

alu

linta

s l.

Men

unju

kkan

kel

engk

apan

pe

ngam

anan

diri

dal

am b

erla

lu

linta

s m

. Men

taat

i per

atur

an p

erun

dang

an

berla

lu li

ntas

ses

ui U

U R

I No.

22

Tahu

n 20

09 te

ntan

g la

lu li

ntas

da

n an

gkut

an ja

lan.

Page 22: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 13

13

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i D

imen

si, I

ndik

ator

dan

Nila

i-nila

i Pe

ndid

ikan

Lal

u Li

ntas

4. M

enje

lask

an m

akna

kem

erde

kaan

m

engg

unak

an ja

lan

raya

men

urut

pas

al

27 U

UD

194

5 5.

Men

jela

skan

hub

unga

n pe

mbu

kaan

U

UD

194

5 de

ngan

pro

klam

asi

kem

erde

kaan

Indo

nesi

a

6. M

enje

lask

an d

ua m

ater

i das

ar y

ang

terk

andu

ng d

alam

UU

D 1

945.

7.

Men

gide

ntifi

kasi

pas

al p

asal

yan

g m

enga

ndun

g hu

bung

an N

egar

a de

ngan

w

arga

Neg

ara

men

urut

UU

D 1

945

8. M

ende

skrip

sika

n hu

bung

an

Pem

buka

an U

UD

194

5 de

ngan

pas

al-

pasa

l UU

D 1

945.

9.

Men

unju

kkan

per

ilaku

tida

k se

men

a-m

ena

dala

m m

enge

ndar

ai k

enda

raan

be

rmot

or s

esua

i isi

mak

na a

linea

pe

rtam

a pe

mbu

kaan

UU

D 1

945

(nila

i ke

bers

amaa

n).

10. M

enam

pilk

an p

erila

ku a

dil d

alam

m

engg

unak

an ja

lan

raya

seb

agai

wuj

ud

pela

ksan

aan

Sila

ke

5 Pa

ncas

ila D

asar

N

egar

a Pa

ncas

ila.(n

ilai k

omitm

en)

11. M

enje

lask

an a

las

an b

ahw

a pe

mbu

kaan

UU

D 1

945

tidak

dap

at

diub

ah o

leh

siap

apun

, ter

mas

uk M

PR.

12. M

enun

jukk

an s

ikap

per

ilaku

ket

eguh

an

hati

untu

k tid

ak m

engu

bah

pem

buka

an

UU

D 1

945

kare

na s

ebag

ai h

okum

da

sar t

ertin

ggi d

i NKR

I. (k

omitm

en)

13. M

embu

at la

pora

n te

rtulis

has

il ka

jian

terh

adap

isi a

linea

pem

buka

an U

UD

19

45.

n. M

enaa

ti In

pres

Nom

or 4

Tah

un

2013

tent

ang

Dek

ade

Aksi

Ke

sela

mat

an J

alan

. o.

Men

aati

perk

ap P

olri

nom

or 9

Ta

hun

2012

tent

ang

Sura

t Ijin

M

enge

mud

i. p.

Men

ati p

erka

p Po

lri n

omor

10

Tahu

n 20

12 te

ntan

g Pe

nggu

naan

Jal

an s

elai

n un

tuk

kegi

atan

lalu

lint

as.

2. S

osio

logi

: f.

Mem

iliki s

ikap

per

ilaku

sal

ing

men

ghor

mat

i ses

ama

peng

guna

ja

lan

g. M

enam

pilk

an s

ikap

per

ilaku

un

tuk

tidak

men

yala

h gu

naka

n fu

ngsi

jala

n da

n ba

dan

jala

n un

tuk

kegi

atan

sel

alin

keg

iata

n be

rlalu

lint

as.

h. m

ener

apka

n no

rma

dan

mor

al

etik

a be

rlalu

lint

as s

ecar

a ba

ik

dan

bena

r. i.

Men

unju

kkan

sik

ap re

la

berk

orba

n un

tuk

mem

beri

kese

mpa

tan

peng

guna

jala

n la

in.

j. M

embe

ri ke

sem

pata

n ba

gi

peny

eber

ang

jala

n

3. E

kono

mi:

d. M

enun

juka

n si

kap

peril

aku

hem

at d

alam

per

jala

nan

e. M

emilik

i sik

ap p

erila

ku e

fekt

if da

lam

per

jala

nan.

Page 23: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII14

14

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i D

imen

si, I

ndik

ator

dan

Nila

i-nila

i Pe

ndid

ikan

Lal

u Li

ntas

2

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an d

an b

erta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di s

ekol

ah d

an m

asya

raka

t 2.

2 M

engh

arga

i per

ilaku

ses

uai n

orm

a-no

rma

dala

m

berin

tera

ksi d

enga

n ke

lom

pok

seba

ya d

an

mas

yara

kat s

ekita

r 3.

4 M

emah

ami n

orm

a-no

rma

yang

ber

laku

dal

am

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat d

an b

erne

gara

4.

4 M

enya

ji ha

sil p

enga

mat

an te

ntan

g no

rma-

norm

a ya

ng b

erla

ku d

alam

keh

idup

an b

erm

asya

raka

t dan

be

rban

gsa

1.

Men

syuk

uri a

tas

terc

ipta

nya

keha

rmon

isan

dal

am k

ehdu

pan

berm

asya

raka

t di l

ingk

unga

n ke

luar

ga,

seko

lah,

mas

yara

kat.

2.

M

enje

lask

an a

rti p

entin

gnya

nor

ma

bagi

keh

idup

an b

erm

asya

raka

t, be

rban

gsa

dan

bern

egar

a.

3.

Men

jela

skan

arti

pen

tingn

ya m

enta

ati

pera

tura

n, ta

ta te

rtib

lalu

lint

as d

an

angk

utan

jala

n (n

ilai K

omitm

en)

4.

Men

taat

i ter

hada

p k

eten

tuan

ata

u no

rma-

norm

a be

rlalu

lint

as

dilin

gkun

gan

seki

tarn

ya (n

ilai d

ispl

in)

5.

Men

jela

skan

fung

si n

orm

a di

m

asya

raka

t 6.

M

enje

lask

an p

entin

gnya

men

taat

i te

rhad

ap n

orm

a-no

rma

yang

ber

laku

di

mas

yara

kat.

7.

Men

desk

ripsi

kan

mac

am-m

acam

no

rma

yang

ber

laku

dal

am m

asya

raka

t. 8.

M

engi

dent

ifika

si a

tran/

norm

a te

ntan

g ra

mbu

-ram

bu la

rang

an, p

erin

tah

an

petu

njuk

min

imal

5 b

uah

(nila

i dis

iplin

) 9.

M

enje

lask

an s

anks

i yan

g di

kena

kan

bagi

pel

angg

ar n

orm

a ya

ng b

erla

ku.

10 M

enje

lask

an s

anks

i yan

g di

terim

a ak

ibat

pel

ngga

ran

lalu

lint

as (n

ilai

kead

ilan)

11

Mem

beda

kan

sifa

t nor

ma

hoku

m

deng

an n

orm

a so

mpa

n sa

ntun

. 12

. Men

desk

ripsi

kan

sum

ber-s

umbe

r no

rma

yang

ber

laku

dal

am m

asya

raka

t. 13

Mel

aksa

naka

n ob

serv

asi

peril

aku

f. M

emilik

i sik

ap p

erila

ku e

fisie

n da

lam

tran

spor

tasi

. 4.

Psi

kolo

gi:

f. M

emilik

i sik

ap p

erila

ku le

bih

men

guta

mak

an ra

sa a

man

g.

Mem

iliki s

ikap

per

ilaku

lebi

h m

engu

tam

akan

rasa

nya

man

. h.

Men

ampi

lkan

sik

ap p

erila

ku

lebi

h m

engu

tam

akan

ket

ertib

an,

sesa

me

peng

guna

jala

n

i. M

enam

pilk

an s

ikap

per

ilaku

le

bih

men

guta

mak

an k

elan

cara

n

sesa

me

peng

guna

jala

n

j. M

enam

pilk

an s

ikap

per

ilaku

le

bih

men

guta

mak

an

kese

lam

atan

ses

ame

peng

guna

ja

lan

5.

Pol

itik:

e.

Mem

buat

kep

utus

an d

alam

m

engg

unak

an ja

lan

den

gan

mem

perh

atik

an k

epen

tinga

n ke

sela

mat

an o

rang

lain

. f.

Mel

aksa

naka

n ke

bija

kan

lalu

lin

tas

berd

asar

kan

kepe

ntin

gan

umum

. g.

Iku

t ser

ta d

alam

men

gaw

asi

pela

ksan

aan

kebi

jaka

n la

lu

linta

s se

cara

adi

l. h.

Men

ampi

lkan

per

an s

erta

war

ga

mas

yara

kat d

alam

men

jaga

ke

aman

an d

an k

esel

amat

an

bers

ama

dala

m b

erla

lu li

ntas

.

Page 24: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 15

15

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i D

imen

si, I

ndik

ator

dan

Nila

i-nila

i Pe

ndid

ikan

Lal

u Li

ntas

pe

nyim

pang

an te

rhad

ap n

orm

a-no

rma

yang

ber

laku

, ter

mas

uk U

U N

o. 2

2 Ta

hun

2009

14

Mel

apor

kan

hasi

l obs

erva

si p

erila

ku

men

yim

pang

ter

hada

p no

rma

yang

be

rlaku

di m

asya

raka

t m

elal

ui

taya

ngan

. 3

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an d

an b

erta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di s

ekol

ah d

an m

asya

raka

t. 2.

4 M

engh

arga

i sem

anga

t per

satu

an d

an k

esat

uan

dala

m m

emah

ami d

aera

h te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai b

agia

n ya

ng u

tuh

dan

tak

terp

isah

kan

dala

m k

eran

gka

Neg

ara

Kesa

tuan

Rep

ubIik

In

done

sia

(NKR

I).

3.5

Mem

aham

i kar

akte

ristik

dae

rah

tem

pat t

ingg

alny

a da

lam

ker

angk

a N

KRI.

4.5

Men

yaji

hasi

l pen

gam

atan

kar

akte

ristik

dae

rah

tem

pat t

ingg

alny

a se

baga

i bag

ian

utuh

dar

i NKR

I. 4.

8 M

enya

ji be

ntuk

par

tisip

asi k

ewar

gane

gara

an y

ang

men

cerm

inka

n ko

mitm

en te

rhad

ap k

eutu

han

nasi

onal

men

cerm

inka

n ko

mitm

en te

rhad

ap

keut

uhan

nas

iona

l.

1.

Men

syuk

uri b

ahw

a se

man

gat

pers

atua

n da

n ke

satu

an te

tap

terja

ga/te

rbin

a da

lam

mem

aham

i da

erah

tem

pat t

ingg

alny

a se

baga

i ba

gian

yan

g ut

uh d

an ta

k te

rpis

ahka

n da

lam

ker

angk

a N

KRI.

2.

Mem

elih

ara

keru

kuna

n an

tar d

an in

ter

umat

ber

agam

a da

n se

sam

e w

arga

m

asya

raka

t di d

aera

h te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai b

agia

n un

tuh

dan

tak

terp

isah

kan

dala

m k

eran

gka

NKR

I 3.

M

enje

lask

an p

eran

dae

rah

dala

m

perju

anga

n m

enun

ju N

egar

a Ke

satu

an

Rep

ublik

Indo

nesi

a.

4.

Men

gide

ntifi

kasi

kar

akte

risiti

k da

erah

te

mpa

t tin

ggal

dal

am k

eran

gka

Neg

ara

Kesa

tuan

Rep

ublik

Indo

nesi

a.

5.

Mel

aksa

naka

n up

aya

men

jaga

ke

aman

an li

ngku

ngan

di j

alan

raya

be

rdas

arka

n se

man

gat p

ersa

tuan

dan

ke

satu

an b

angs

a (n

ilai t

angg

ung

jaw

ab)

6.

Berp

artis

ipas

i sec

ara

aktif

men

cipt

akan

ke

sela

mat

an, k

eter

tiban

dan

ke

lanc

aran

ling

kung

an d

i jal

an ra

ya

(nila

i kep

edul

ian)

. 7.

M

enun

jukk

an p

erila

ku k

eruk

unan

Page 25: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII16

16

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i D

imen

si, I

ndik

ator

dan

Nila

i-nila

i Pe

ndid

ikan

Lal

u Li

ntas

se

sam

e pe

nggu

na ja

lan

dilin

gkun

gan

dise

kita

r (ni

lai k

eber

sam

aan)

. 8.

M

enga

jak

kaw

an u

ntuk

ber

dam

ai p

ada

saat

terja

di k

onfli

k de

mi p

ersa

tuan

dan

ke

satu

an te

man

seb

aya.

9.

M

embu

at k

eput

usan

dal

am

men

ggun

akan

jala

n d

enga

n m

empe

rhat

ikan

kep

entin

gan

kese

lam

atan

diri

sen

diri

dan

oran

g la

in

10. M

enya

taka

n di

ri ba

hwa

tem

pat t

empa

t m

erup

akan

bag

ian

dari

wila

yah

NKR

I. 11

. Men

ampi

lkan

per

an s

erta

war

ga

mas

yara

kat d

i dae

rahn

ya d

alam

m

enja

ga k

eam

anan

dan

kes

elam

atan

se

rta k

eter

tiban

ber

sam

a da

lam

ber

lalu

lin

tas

12. M

engi

dent

ifika

si c

iri-c

iri k

arak

teris

tik

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai

bagi

an u

tuh

dari

NKR

I 13

. Mem

pres

enta

sika

n ha

sil k

ajia

n te

ntan

g ka

rakt

eris

tik d

aera

h te

mpa

t tin

ggal

se

baga

i bag

ian

dari

NKR

I. 4

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an d

an b

erta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di s

ekol

ah d

an m

asya

raka

t 2.

3 M

engh

arga

i sik

ap to

lera

n te

rhad

ap k

eber

agam

an

suku

, aga

ma,

ras,

bud

aya,

dan

gen

der

3.6

Mem

aham

i ke

bera

gam

an s

uku,

aga

ma,

ras,

bu

daya

, dan

gen

der

4.6

Berin

tera

ksi d

enga

n te

man

dan

ora

ng la

in

berd

asar

kan

prin

sip

salin

g m

engh

orm

ati,

dan

men

ghar

gai d

alam

keb

erag

aman

suk

u, a

gam

a,

ras,

bud

aya,

dan

gen

der.

1.

Men

syuk

uri

adan

ya k

eber

agam

an

suku

, aga

ma,

ras,

bud

aya

dan

gend

er.d

ari T

YME

mer

upak

an

keka

yaan

yan

g ta

k te

rnila

i 2.

M

enun

jukk

an s

ikap

per

ilaku

sal

ing

men

jaga

ker

ukun

an a

ntar

dan

inte

rn

umat

ber

agam

a.

3.

Mem

beri

bant

uan

terh

adap

ora

ng y

ang

oran

g ya

ng m

enga

lam

i kec

elak

aan

lalu

lin

tas

(nila

i ped

uli)

4.

Men

ampi

lkan

sik

ap p

erila

ku m

embe

ri

Page 26: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 17

17

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i D

imen

si, I

ndik

ator

dan

Nila

i-nila

i Pe

ndid

ikan

Lal

u Li

ntas

ke

sem

pata

n ba

gi p

enye

bera

ng ja

lan

(ped

uli)

6.

Men

ampi

lkan

diri

sal

ing

men

jaga

ke

ruku

nan

dala

m k

ehid

upan

be

rmas

yara

kat,

berb

angs

a da

n be

rneg

ara.

7.

M

emilik

i sik

ap p

erila

ku le

bih

men

guta

mak

an ra

sa a

man

terh

adap

se

sam

e pe

nggu

na ja

lan

yang

be

rgam

an s

uku,

aga

ma,

ras

dan

stat

us

soci

al.

8.

Men

ampi

lkan

sik

ap p

erila

ku le

bih

men

guta

mak

an k

eter

tiban

, ses

ame

peng

guna

jala

n

9.

Men

gide

ntifi

kasi

fact

or p

engh

amat

da

lam

men

cipt

akan

ker

ukun

an

dala

m k

amje

muk

an d

i dae

rah

tem

pat

tingg

al d

i sek

itarn

ya.

10. M

enje

lask

an p

entin

gya

pers

atua

n da

n ke

satu

an d

alam

keh

idup

an

mas

yara

kat y

ang

bera

gam

. 11

. Mem

pres

enta

sika

n ha

sil o

bser

vasu

ke

bera

gam

an p

engg

una

jala

n di

tinja

u da

ri pe

nggu

na, j

enis

ken

dara

an, d

an

peril

aku

peng

guna

jala

n.

5 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

ber

iman

dan

ber

taqw

a ke

pada

Tuh

an Y

ME

dan

bera

khla

k m

ulia

dal

am

kehi

dupa

n di

sek

olah

dan

mas

yara

kat

2.3

Men

ghar

gai s

ikap

tole

ran

terh

adap

keb

erag

aman

su

ku, a

gam

a, ra

s, b

uday

a, d

an g

ende

r 3.

7. M

emah

ami

peng

ertia

n da

n m

akna

Bhi

nnek

a Tu

ngga

l Ika

4.

7 M

enya

ji be

ntuk

par

tisip

asi k

ewar

gane

gara

an y

ang

1.M

ensy

ukur

i bah

wa

ke

Bhin

neka

Tu

ngga

k Ik

a ya

ng a

da d

i Ind

ones

ia

mer

upak

an a

nugr

ah T

YME,

kar

ena

haru

s te

tapa

dija

ga d

an d

ilest

arik

an,

2.

Men

jela

skan

pen

gerti

an d

an m

akna

Bh

inne

ka T

ungg

al Ik

a.

3.

Men

desk

ripsi

kan

arti

pent

ing

sem

boya

n Bh

inne

ka T

ungg

gal I

ka b

agi b

angs

a

Page 27: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII18

18

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i D

imen

si, I

ndik

ator

dan

Nila

i-nila

i Pe

ndid

ikan

Lal

u Li

ntas

m

ence

rmin

kan

kom

itmen

terh

adap

keu

tuha

n na

sion

al.

Indo

nesi

a.4.

M

enje

lask

an a

rti p

entn

gnya

sal

ing

men

ghar

gai b

agi p

engg

una

jala

n ya

ng

bera

nerk

a ra

gam

suk

u, ra

s, a

gam

a da

n bu

daya

5.

M

enun

jukk

an s

ikap

pos

itif

sesa

ma

pe

nggu

na ja

lan

raya

ber

asal

dar

i be

rbag

ai k

eber

agam

an s

uku,

ras

agam

a da

n bu

daya

6.

M

enun

jukk

an c

onto

h pa

rtisi

pasi

ke

war

gane

gaan

seb

agai

pen

cerm

inan

ko

mitm

en te

rhad

ap k

utuh

an p

ersa

tuan

da

n ke

satu

an n

asio

nal.

7.

Men

gide

ntifi

kasi

con

toh

bent

uk-

bent

uk p

artis

ipas

i kew

arga

nega

an

seba

gai p

ence

rmin

an k

omitm

en

terh

adap

pel

aksa

naan

nor

ma

dan

mor

al e

tika

berla

lu li

ntas

8.

M

enam

pilk

an s

ikap

per

ilaku

lebi

h m

engu

tam

akan

kes

elam

atan

ses

ame

peng

guna

jala

n 9.

M

enam

pilk

an p

eran

ser

ta d

alam

ke

giat

an s

ocia

l seb

agai

wuj

ud k

e-Bh

inne

ka T

ungg

al Ik

a da

lam

wad

ah

keut

uhan

nas

iona

l. 10

. Men

yajik

an h

asil

kajia

n te

ntan

g be

ntuk

-be

ntuk

par

tisip

asi w

arga

mas

yara

kat

yang

men

cerm

inka

n ko

mitm

en

pers

atua

n da

n ke

satu

an d

emi

terw

ujud

nya

keut

uhan

nas

iona

l.

Page 28: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 19

19

B

AB

III

M

OD

EL P

ENG

INTE

GR

ASI

AN

PEN

DID

IKA

N L

ALU

LIN

TAS

KE

DA

LAM

MA

TA P

ELA

JAR

AN

PEN

DID

IKA

N P

AN

CA

SILA

DA

N

KEW

AR

GA

NEG

AR

AA

N (P

PKn)

SM

P/M

Ts K

ELA

S VI

I

A.

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an P

endi

dika

n La

lu L

inta

s da

lam

Mat

eri P

embe

laja

ran

K

ompe

tens

i Int

i:

1 :

Men

ghar

gai d

an m

engh

ayat

i aja

ran

agam

a ya

ng d

ianu

tnya

2

: M

engh

arga

i dan

men

ghay

ati p

erila

ku ju

jur,

disi

plin

, tan

ggun

gjaw

ab, p

edul

i (to

lera

nsi,

goto

ng ro

yong

), sa

ntun

, per

caya

diri

, dal

am

berin

tera

ksi s

ecar

a ef

ektif

den

gan

lingk

unga

n so

sial

dan

ala

m d

alam

jang

kaua

n pe

rgau

lan

dan

kebe

rada

anny

a 3

: M

emah

ami d

an m

ener

apka

n pe

nget

ahua

n (fa

ktua

l, ko

nsep

tual

, dan

pro

sedu

ral)b

erda

sark

an ra

sa in

gin

tahu

nya

tent

ang

ilmu

peng

etah

uan,

tekn

olog

i, se

ni, b

uday

a te

rkai

t fen

omen

a da

n ke

jadi

an ta

mpa

k m

ata

4

: M

engo

lah,

men

yaji,

dan

men

alar

dala

m ra

nah

konk

ret (

men

ggun

akan

, men

gura

i, m

eran

gkai

, mem

odifi

kasi

, dan

mem

buat

) dan

rana

h ab

stra

k (m

enul

is, m

emba

ca, m

engh

itung

, men

ggam

bar,

dan

men

gara

ng) s

esua

i den

gan

yang

dip

elaj

ari d

i sek

olah

dan

sum

ber l

ain

yang

sam

a da

lam

sud

ut p

anda

ng/te

ori

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

1 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

ber

iman

da

n be

rtaqw

a ke

pada

Tuh

an

YME

dan

bera

khla

k m

ulia

da

lam

keh

idup

an d

i sek

olah

da

n m

asya

raka

t 2.

1 M

engh

arga

i sem

anga

t dan

ko

mitm

en k

eban

gsaa

n se

perti

ya

ng d

itunj

ukka

n ol

eh p

ara

1.

Poko

k-po

kok

piki

ran

yang

te

rkan

dung

dal

am

pem

buka

an U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

. 2.

Is

i mak

na ti

ap

2 X

3 JP

1

Huk

um:

a. M

enaa

ti ra

mbu

-ra

mbu

lalu

lint

as

b. M

enaa

ti m

arka

jala

n la

lu li

ntas

c.

Men

aati

isya

rat

peng

atur

lalu

lint

as

d. M

enun

jukk

an

• Is

i mak

na ti

ap a

liena

Pem

buka

an

UU

D 1

945.

Ba

ca d

an c

emat

i pe

mbu

kaan

U

UD

19

45.P

embu

kaan

U

UD

19

45

yang

tela

h di

rum

uska

n de

ngan

pad

at

dan

khid

mat

da

lam

em

pat

alin

ea,

dim

ana

setia

p al

inea

m

enga

ndun

g ar

ti da

n m

akna

yan

g sa

ngat

dal

am,

Page 29: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII20

20

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

pend

iri n

egar

a da

lam

pe

rum

usan

dan

pen

etap

an

Panc

asila

seb

agai

das

ar

nega

ra

3.3

Mem

aham

i isi

alin

ea

Pem

buka

an U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

4.3

Men

yaji

hasi

l kaj

ian

isi

Pem

buka

an U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

alin

ea d

alam

Pe

mbu

kaan

UU

D

1945

. 3.

m

akna

ke

mer

deka

an

men

ggun

akan

jala

n ra

ya m

enur

ut p

asal

27

UU

D 1

945

4.

Hub

unga

n pe

mbu

kaan

UU

D

1945

den

gan

prok

lam

asi

kem

erde

kaan

In

done

sia

5.

D

ua m

ater

i das

ar

yang

terk

andu

ng

dala

m U

UD

194

5.

6.

Pasa

l pas

al y

ang

men

gand

ung

hubu

ngan

Neg

ara

deng

an w

arga

N

egar

a m

enur

ut

UU

D 1

945

7.

Hub

unga

n

Pem

buka

an U

UD

19

45 d

enga

n pa

sal-p

asal

UU

D

1945

. 8.

Pe

rilak

u tid

ak

sem

ena-

men

a da

lam

m

enge

ndar

ai

kele

ngka

pan

peng

aman

an d

iri

dala

m b

erla

lu li

ntas

e.

Men

taat

i per

atur

an

peru

ndan

gan

berla

lu

linta

s se

sui U

U R

I N

o. 2

2 Ta

hun

2009

te

ntan

g la

lu li

ntas

dan

an

gkut

an ja

lan.

f.

Men

aati

Inpr

es

Nom

or 4

Tah

un 2

013

tent

ang

Dek

ade

Aksi

Ke

sela

mat

an J

alan

. g.

Men

aati

perk

ap P

olri

nom

or 9

Tah

un 2

012

tent

ang

Sura

t Ijin

M

enge

mud

i. h.

Men

ati p

erka

p Po

lri

nom

or 1

0 Ta

hun

2012

tent

ang

Peng

guna

an J

alan

se

lain

unt

uk k

egia

tan

lalu

lint

as.

2. S

osio

logi

: a.

Mem

iliki s

ikap

pe

rilak

u sa

ling

men

ghor

mat

i ses

ame

peng

guna

jala

n b.

Men

ampi

lkan

sik

ap

peril

kau

untu

k tid

ak

men

yala

h gu

naka

n fu

ngsi

jala

n da

n

mem

puny

ai n

ilai-n

ilai y

ang

univ

ersa

l da

n le

star

i. M

enga

ndun

g ni

lai

univ

ersa

l ar

tinya

men

gand

ung

nila

i-ni

lai

yang

di

junj

ung

tingg

i ol

eh

bang

sa-b

angs

a be

rada

b di

sel

uruh

du

nia,

se

dang

kan

lest

ari

artin

ya

mam

pu

men

ampu

ng

dina

mik

a m

asya

raka

t da

n ak

an t

etap

men

jadi

la

ndas

an

perju

anga

n ba

ngsa

da

n ne

gara

se

lam

a ba

ngsa

In

done

sia

teta

p se

tia

kepa

da

Neg

ara

Prok

lam

asi1

7 Ag

ustu

s 19

45.

Alin

ea-a

linea

Pem

buka

an U

UD

194

5 pa

da

garis

be

sarn

ya

adal

ah:

Alin

ea I

: ter

kand

ung

mot

ivas

i, da

sar,

dan

pem

bena

ran

perju

anga

n, y

aitu

ke

mer

deka

an

adal

ah

hak

sega

la

bang

sa

dan

penj

ajah

an

berte

ntan

gan

deng

an

perik

eman

usia

an d

an p

erik

eadi

lan.

Al

inea

II

: m

enga

ndun

g ci

ta-

cita

ban

gsa

Indo

nesi

a ya

itu n

egar

a ya

ng

mer

deka

, be

rsat

u,

berd

aula

t, ad

il, d

an m

akm

ur..

Al

inea

III

: m

emua

t pe

tunj

uk

atau

te

kad

pela

ksan

aann

ya,

yaitu

m

enya

taka

n ba

hwa

kem

erde

kaan

at

as

berk

at

rakh

mat

Al

lah

Yang

M

aha

Kuas

a.

Alin

ea

IV

: m

emua

t tu

gas

nega

ra/tu

juan

nas

iona

l, pe

nyus

unan

U

UD

194

5, b

entu

k su

suna

n ne

gara

Page 30: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 21

21

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

kend

araa

n be

rmot

or s

esua

i isi

m

akna

alin

ea

perta

ma

pem

buka

an U

UD

19

45 (n

ilai

kebe

rsam

aan)

. 9.

Pe

rilak

u ad

il da

lam

m

engg

unak

an ja

lan

raya

seb

agai

wuj

ud

pela

ksan

aan

Sila

ke

5 P

anca

sila

D

asar

Neg

ara

Panc

asila

.(nila

i ko

mitm

en)

10. A

lasa

n ba

hwa

pem

buka

an U

UD

19

45 ti

dak

dapa

t di

ubah

ole

h si

apap

un, t

erm

asuk

M

PR.

11. S

ikap

per

ilaku

ke

tegu

han

hati

untu

k tid

ak

men

guba

h pe

mbu

kaan

UU

D

1945

kar

ena

seba

gai h

okum

da

sar t

ertin

ggi d

i N

KRI.

(kom

itmen

) 12

. Mem

buat

lapo

ran

tertu

lis h

asil

kajia

n

bada

n ja

lan

untu

k ke

giat

an s

elal

in

kegi

atan

ber

lalu

lin

tas.

c.

men

erap

kan

etik

a be

rlalu

lint

as s

ecar

a ba

ik d

an b

enar

. d.

Men

unju

kkan

sik

ap

rela

ber

korb

an u

ntuk

m

embe

ri ke

sem

pata

n pe

nggu

na ja

lan

lain

. e.

Mem

beri

kese

mpa

tan

bagi

pen

yebe

rang

ja

lan

3.

Eko

nom

i: a.

Men

unju

kan

sika

p pe

rilak

u h

emat

da

lam

per

jala

nan

b. M

emilik

i sik

ap

peril

aku

efek

tif d

alam

pe

rjala

nan.

c.

Mem

iliki s

ikap

pe

rilak

u ef

isie

n da

lam

pe

nggu

naan

bah

an

baka

r ken

dara

an/

trans

porta

si.

4. P

siko

logi

a.

Mem

iliki s

ikap

pe

rilak

u le

bih

men

guta

mak

an ra

sa

aman

b.

Mem

iliki s

ikap

yang

ber

keda

ulat

an ra

kyat

dan

das

ar

nega

ra P

anca

sila

. Is

i m

akna

tia

p al

inea

se

baga

iam

an

dite

rang

kan

di

atas

bi

la

dika

itkan

de

ngan

U

U

No.

22

Ta

hun

2009

, sa

ngat

je

las

bahw

a La

lu

Lint

as

dan

Angk

utan

Ja

lan

mem

puny

ai

pera

n st

rate

gis

dala

m

men

duku

ng

pem

bang

unan

da

n in

tegr

asi

nasi

onal

se

baga

i ba

gian

da

ri up

aya

mem

ajuk

an

kese

jaht

eraa

n um

um

seba

gaim

ana

diam

anat

kan

oleh

U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

; Se

lanj

utny

a di

nyat

akan

bah

wa

Lalu

Li

ntas

da

n An

gkut

an

Jala

n se

baga

i ba

gian

ar

i si

stem

tra

nspo

rtasi

na

sion

al

haru

s di

kem

bang

kan

pote

nsi d

an p

eran

nya

untu

k m

ewuj

udka

n ke

aman

an,

kese

lam

atan

, ke

terti

ban,

da

n ke

lanc

aran

be

rlalu

lin

tas

dan

Angk

utan

Ja

lan

dala

m

rang

ka

men

duku

ng p

emba

ngun

an e

kono

mi

dan

peng

emba

ngan

wila

yah;

Hub

unga

n pe

mbu

kaan

UU

D 1

945

deng

an p

rokl

amas

i ke

mer

deka

an In

done

sia.

Be

rdas

arka

n m

akna

Pe

mbu

kaan

UU

D N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

ya

ng

tela

h

Page 31: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII22

22

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

terh

adap

isi a

linea

pe

mbu

kaan

UU

D

1945

.

peril

aku

lebi

h m

engu

tam

akan

rasa

am

an

c. M

emilik

i sik

ap

peril

aku

lebi

h m

engu

tam

akan

rasa

ny

aman

. d.

Men

ampi

lkan

sik

ap

peril

aku

lebi

h m

engu

tam

akan

ke

terti

ban,

ses

ame

peng

guna

jala

n

e. M

enam

pilk

an s

ikap

pe

rilak

u le

bih

men

guta

mak

an

kela

ncar

an s

esam

e pe

nggu

na ja

lan

f.

Men

ampi

lkan

sik

ap

peril

aku

lebi

h m

engu

tam

akan

ke

sela

mat

an s

esam

e pe

nggu

na ja

lan

5.

Pol

itik:

a.

Mem

buat

kep

utus

an

dala

m m

engg

unak

an

jala

n d

enga

n m

empe

rhat

ikan

ke

pent

inga

n ke

sela

mat

an o

rang

la

in.

b. M

elak

sana

kan

kebi

jaka

n la

lu li

ntas

dija

bark

an

di

atas

, U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

m

erup

akan

pe

njab

aran

te

rper

inci

da

ri pr

okla

mas

i. Pr

okla

mas

i ke

mer

daka

an

men

gant

arka

n ra

kyat

In

done

sia

ke d

epan

pin

tu g

erba

ng

kem

erde

kaan

In

done

sia

yang

m

erde

ka,

bers

atu,

be

rdau

lat,

adil,

da

n m

akm

ur. P

erny

ataa

n itu

tertu

ang

dala

m

alin

ea

kedu

a Pe

mbu

kaan

U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

. D

enga

n de

mik

ian

disi

mpu

lkan

ba

hwa

prok

lam

asi

kem

erde

kaan

mem

puny

ai h

ubun

gan

yang

er

at,

tidak

da

pat

dipi

sahk

an

dan

mer

upak

an

satu

ke

satu

an

deng

an U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

194

5 te

ruta

ma

bagi

an

Pem

buka

an

UU

D

1945

. Unt

uk

mew

ujud

kan

aman

at

yang

ter

tuan

g da

lam

alin

ea k

edua

, m

erde

ka,

bers

atu,

be

rdau

lat,

adil

dan

mak

mur

di

perlu

kan

land

asan

at

uran

ya

ng

jela

s da

n te

gas,

te

rmas

uk

atur

an

berb

lalu

lin

tas.

, Ke

mer

deka

an

dan

kead

ilan

ketik

a m

engg

unak

an

jala

n ra

ya,

akan

be

rbed

a de

ngan

kem

erde

kaan

dan

ke

adila

n di

bi

dang

pe

ndid

ikan

, po

litik

, so

cial

, hu

kum

, ek

onom

i da

n se

baga

inya

. O

leh

kare

na i

tu s

etia

p as

pek

kehi

dupa

n di

perlu

kan

Page 32: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 23

23

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

berd

asar

kan

kepe

ntin

gan

umum

. c.

Iku

t ser

ta d

alam

m

enga

was

i pe

laks

anaa

n ke

bija

kan

lalu

lint

as

seca

ra a

dil.

d. M

enam

pilk

an p

eran

se

rta w

arga

m

asya

raka

t dal

am

men

jaga

kea

man

an

dan

kese

lam

atan

be

rsam

a da

lam

be

rlalu

lint

as.

Nila

i-nila

i Pen

didi

kan

Lalu

Lin

tas

Ke

disi

plin

an

Ke

terti

ban

Ta

nggu

ng ja

wab

Kepe

dulia

n

Salin

g m

engh

arga

i

Tole

rans

i

Kepa

tuha

n

Keta

atan

Kerja

sam

a

Kom

item

en

H

emat

Kebe

rsam

aan

Ke

adila

n

Ikhl

as

Sp

ortif

Bija

ksan

a

pera

tura

n se

ndiri

-sen

diri,

te

rmas

uk

aspe

k la

lu li

ntas

dan

ang

kuta

n ja

lan.

Si

apap

un b

oleh

men

ggun

akan

jal

an

raya

, si

apap

un b

oleh

men

gend

arai

ke

ndar

aan

berm

otor

, te

tapi

ad

a sy

arat

yan

g m

engg

unak

an h

akny

a.

Sepe

rti m

emilik

i SIM

, mem

akai

hel

m,

dsb.

Dua

mat

eri d

asar

yan

g te

rkan

dung

dal

am U

UD

194

5.

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

1945

ada

lah

huku

m d

asar

te

rtulis

ya

ng

men

gika

t pe

mer

inta

h,

men

gika

t se

tiap

lem

baga

ne

gara

, le

mba

ga

mas

yara

kat,

dan

juga

m

engi

kat

setia

p w

arga

ne

gara

In

done

sia.

pas

al-p

asal

dal

am U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

pad

a da

sarn

ya m

emua

t du

a m

ater

i das

ar, y

aitu

: 1)

pen

gatu

ran

tent

ang

bent

uk

nega

ra d

an s

iste

m p

emer

inta

han

nega

ra, t

erm

asuk

di d

alam

nya

peng

atur

an te

ntan

g ke

dudu

kan,

tu

gas,

wew

enan

g, d

an h

ubun

gan

anta

rlem

baga

neg

ara

satu

dan

la

inny

a se

rta

2) p

egat

uran

tent

ang

hubu

ngan

ne

gara

den

gan

war

ga n

egar

a da

n pe

ndud

ukny

a, s

erta

kon

seps

i ne

gara

di b

erba

gai b

idan

g: p

oliti

k,

ekon

omi,

sosi

al b

uday

a,

Page 33: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII24

24

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

pe

ndid

ikan

, per

taha

nan

keam

anan

, hak

asa

si m

anus

ia,

dan

lain

-lain

. Be

rdas

arka

n ur

aian

di a

tas,

UU

N

o.

22

Tahu

n 20

09

tent

ang

Lalu

Li

ntas

dan

Ang

kuta

n ja

lan,

seb

agai

pe

laks

anaa

n U

UD

194

5 di

buat

unt

uk

men

gatu

r pe

ndud

ukny

a at

au w

arga

N

egar

aket

ika

bera

da d

i ja

lan

raya

. Se

tiap

pend

uduk

at

aupu

n w

arga

N

egar

a ke

tika

men

ggun

akan

ja

lan

raya

terik

at o

leh

atur

an d

i jal

an r

aya

yaitu

UU

No.

22

Tahu

n 20

09.

• U

UD

194

5 m

enja

di s

umbe

r hu

kum

mat

eria

l di I

ndon

esia

. Be

rdas

arka

n m

akna

ba

hwa

UU

D 1

945

mer

upak

an h

ukum

das

ar

tertu

lis t

ertin

ggi

di I

ndon

esia

, m

aka

setia

p w

arga

Neg

ara

waj

ib m

emat

uhi

dan

taat

ter

hada

p ke

tent

uan

dala

m

pasa

l-pas

alny

a,

dan

setia

p pe

ratu

rand

pe

rund

anga

n di

baw

ah

tidak

bo

leh

berte

ntan

gan

deng

an

UU

D

1945

, te

rmas

uk

UU

N

o.

22

Tahu

n 20

09,

Seba

gai

war

ga

Neg

ara

yang

ba

ik

setia

p w

arga

m

asya

rakt

In

done

sia

haru

s pa

tuh

dan

tund

uk

terh

adap

U

U

No.

22

Ta

hun

2009

te

rseb

ut.

Ole

h ka

rena

itu

tid

ak

dibe

nark

an

apab

ila

peng

enda

rai

Page 34: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 25

25

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

kend

araa

n be

rmot

or

di

jala

n ra

ya

deng

an

sesu

ka

hati,

ka

rena

tid

ak

sesu

ai

isi

mak

na

alin

ea

keem

pat

pem

buka

an

UU

D

1945

(k

eber

sam

aan,

dis

iplin

)

• H

ubun

gan

Pem

buka

an U

UD

19

45 d

enga

n pa

sal-p

asal

UU

D

1945

. Pem

buka

an

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a 19

45 m

erup

akan

sa

tu

kesa

tuan

de

ngan

pr

okla

mas

i ke

mer

deka

an

Indo

nesi

a.

Ole

h ka

rena

itu,

ant

ara

Pem

buka

an U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

da

n pr

okla

mas

i tid

ak

dapa

t di

pisa

hkan

. Al

inea

ke

dua

pem

buka

an U

UD

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

1945

m

enya

taka

n,

“…m

enga

ntar

kan

raky

at

Indo

nesi

a ke

de

pan

pint

u ge

rban

g ke

mer

deka

an

Indo

nesi

a ya

ng

mer

deka

.” Al

inea

ke

tiga

ini

mem

perli

hatk

an

kete

rkai

tan

mak

na

anta

ra p

rokl

amas

i da

n Pe

mbu

kaan

U

UD

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

1945

.Pem

buka

an U

UD

194

5 de

ngan

Ba

tang

Tub

uh U

UD

194

5 m

erup

akan

ba

gian

yan

g tid

ak t

erpi

sahk

an.

Apa

yang

ter

kand

ung

dala

m P

embu

kaan

U

UD

194

5 te

lah

dija

bark

an k

edal

am

Page 35: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII26

26

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

pasa

l-pas

al y

ang

ada

dala

m B

atan

g Tu

buh

UU

D

1945

. Po

kok-

poko

k pi

kira

n ya

ng

terk

andu

ng

dala

m

Pem

buka

an U

UD

194

5 di

jelm

akan

da

lam

pa

sal-p

asal

U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

194

5. O

leh

kare

na i

tu d

apat

pu

la d

isim

pulk

an b

ahw

a Pe

mbu

kaan

U

UD

194

5 m

empu

nyai

fun

gsi

atau

hu

bung

an l

angs

ung

deng

an p

asal

-pa

sal U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

194

5.

Gun

a m

enja

lank

an

UU

D

dibu

atla

h U

U

oleh

D

PR

bers

ama

Pres

iden

, te

rmas

uk

UU

N

o.

22

Tahu

n 20

09. O

leh

kare

na it

u U

U N

o.

22 t

ahun

200

9 di

mak

sudk

an u

ntuk

m

elak

sana

kan

cita

-cita

da

n ke

ingi

nan

luhu

r ba

ngsa

In

done

sia.

Te

rwuj

udny

a te

rtib

lalu

lin

tas,

ke

lanc

aran

, ke

aman

an b

erla

lu li

ntas

m

erup

akan

ke

ingi

nan

bers

ama.

Pe

lang

gara

n te

rhad

ap

UU

N

o.

22

Tahu

n 20

09

term

asuk

pe

ngkh

iana

tan

terh

adap

ci

ta-c

ita

luhu

r da

n ke

ingi

nan

luhu

r ba

ngsa

In

doen

sia.

• A

lasa

n ba

hwa

pem

buka

an U

UD

19

45 ti

dak

dapa

t diu

bah

oleh

si

apap

un, t

erm

asuk

MPR

Be

bera

pa p

ihak

sec

ara

tega

s m

enya

taka

n ba

hwa

Pem

buka

an

UU

D

1945

su

dah

men

jadi

ha

rga

Page 36: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 27

27

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

mat

i, tid

ak

dapa

t di

ubah

at

aupu

n di

aman

dem

en,

deng

an

meg

emuk

akan

ala

san,

per

tam

a ;

Di

dala

m

pem

buka

an

mem

uat

dasa

r ne

gara

, ke

dua

pem

buka

an

UU

D

mer

upak

an p

erja

njia

n lu

hur,

cita

-cita

lu

hur

perja

njia

n lu

hur

bang

sa

Indo

nesi

a,

Mer

ubah

pe

mbu

kaan

da

pat

bera

rti m

embu

bark

an N

egar

a.

Ole

h ka

rena

ke

tika

UU

D

1945

di

laku

kan

aman

dem

en s

ejak

tah

un

1999

hi

ngga

20

02,

MPR

se

baga

i ba

dan

yang

di

beri

kew

enan

gan

untu

k m

erub

ahny

a se

paka

t un

tuk

tidak

ak

an

mer

ubah

pe

mbu

kaan

U

UD

194

5. I

ni m

enun

jukk

an b

ahw

a pe

mbu

kaan

UU

D 1

945

mer

upak

an

fund

amen

tal

berd

iriny

a N

KRI.

Seda

ngka

n ba

tang

tubu

h at

au p

asal

-pa

saln

ya

dapa

t di

ubah

se

suai

de

ngan

pe

rkem

bang

an

tunt

utan

m

asya

raka

t In

done

sia.

U

ntuk

m

enja

lank

an U

UD

194

5 di

perlu

kan

UU

, se

hing

ga

prin

sip

men

dasa

r, se

tiap

prod

uk

pera

tura

n pe

rund

anga

n di

baw

ah

UU

D

1945

se

perti

U

U,

PP,

Perp

res,

Pe

rmen

tid

ak b

oleh

ber

nten

gan

deng

an U

UD

19

45.S

alah

pro

duk

UU

ada

lah

UU

N

o.

22

Tahu

n 20

09

tent

ang

Lalu

Li

ntas

da

n An

gkut

an

Jala

n.

Ole

h ka

rena

itu

setia

p w

arga

Neg

arah

arus

Page 37: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII28

28

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

tund

uk

dan

patu

h te

rhad

ap

kete

ntua

n U

U.

2 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

ber

iman

da

n be

rtaqw

a ke

pada

Tuh

an

YME

dan

bera

khla

k m

ulia

da

lam

keh

idup

an d

i sek

olah

da

n m

asya

raka

t 2.

2 M

engh

arga

i per

ilaku

ses

uai

norm

a-no

rma

dala

m

berin

tera

ksi d

enga

n ke

lom

pok

seba

ya d

an m

asya

raka

t se

kita

r 3.

4 M

emah

ami n

orm

a-no

rma

yang

be

rlaku

dal

am k

ehid

upan

be

rmas

yara

kat d

an b

erne

gara

4.

4 M

enya

ji ha

sil p

enga

mat

an

tent

ang

norm

a-no

rma

yang

be

rlaku

dal

am k

ehid

upan

be

rmas

yara

kat d

an

berb

angs

a.

1.

Peng

ertia

n no

rma

2.

Arti

pent

ingn

ya

norm

a ba

gi

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat,

berb

angs

a da

n be

rneg

ara.

3.

Ar

ti pe

ntin

gnya

m

enta

ati p

erat

uran

, ta

ta te

rtib

lalu

lint

as

dan

angk

utan

jala

n

4.

Taat

i ter

hada

p

kete

ntua

n at

au

norm

a-no

rma

berla

lu li

ntas

di

lingk

unga

n se

kita

rnya

. 5.

Fu

ngsi

nor

ma

di

mas

yara

kat

6.

Pent

ingn

ya

men

taat

i te

rhad

ap

norm

a-no

rma

yang

be

rlaku

di

mas

yara

kat.

7.

Mac

am-m

acam

no

rma

yang

be

rlaku

dal

am

mas

yara

kat.

8.

Atur

an/n

orm

a da

n m

akna

tent

ang

3 X

3 JP

• Pe

nger

tian

Nor

ma:

N

orm

a ad

alah

kai

dah,

atu

ran,

at

au a

dat k

ebia

saan

dan

ata

u hu

kum

ya

ng

berla

lu

dala

m

mas

yara

kat.

Kaid

ah,

atur

an,

adat

keb

iasa

n ya

ng

berla

ku

di

mas

yara

kat

sang

at

bany

ak

dan

berv

aria

sai.

Nam

un

seca

ra u

mum

han

ya a

da d

ua y

aitu

at

uran

yan

g di

buat

ole

h ne

gara

ata

u le

mba

ga y

ang

berw

eang

, dan

atu

ran

yang

di

buat

da

n tu

mbu

h be

rkem

bang

di m

asya

raka

t. Ka

idah

, at

uran

te

rseb

ut

dibu

at

untu

k m

engh

inda

ri te

rjadi

nya

konf

lik

kepe

ntin

gan

yang

te

rjadi

di

mas

yara

kat.

Ole

h ka

rena

di

perlu

kan

adny

a no

rma.

Setia

p as

pek

kehi

dupa

n di

man

apun

ber

ada

past

i dip

erlu

kan

atur

an, k

aida

h ya

ng

dise

but

norm

a, t

erm

asuk

keh

idup

an

dija

lan

raya

. Den

gan

adan

ya a

tura

n,

kaid

ah

di

jala

n,

diha

rapk

an

setia

p pe

nggu

na

jala

n pa

tuh

dan

taat

te

rhad

ap a

tura

n di

jala

n, m

aka

akan

te

rcip

ta

suas

a ja

lan

yang

te

rtib,

am

an,

lanc

ar

dan

pada

ak

hirn

ya

sela

mat

. Pe

nera

pan

norm

a, k

ebia

saan

, ad

at

istia

dat,

dan

pera

tura

n ya

ng

berla

ku it

u pa

da d

asar

nya

berk

aita

n

Page 38: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 29

29

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

ram

bu-ra

mbu

la

rang

an, p

erin

tah

dan

petu

njuk

. 9.

Sa

nksi

yan

g di

kena

kan

bagi

pe

lang

gar n

orm

a ya

ng b

erla

ku.

10. P

erba

ndin

gan

sifa

t no

rma

huku

m

deng

an n

orm

a so

mpa

n sa

ntun

. 11

. Sum

ber-s

umbe

r no

rma

yang

be

rlaku

dal

am

mas

yara

kat.

12. O

bser

vasi

per

ilaku

pe

nyim

pang

an

terh

adap

nor

ma-

norm

a ya

ng

berla

ku, t

erm

asuk

U

U N

o. 2

2 Ta

hun

2009

. 13

. Lap

oran

has

il ob

serv

asi p

erila

ku

men

yim

pang

te

rhad

ap n

orm

a la

lu li

ntas

yan

g be

rlaku

di

mas

yara

kat m

elal

ui

taya

ngan

.

deng

an

peng

guna

an

hak

dan

pem

enuh

an

kew

ajib

an.

Mul

ai

dari

lingk

up y

ang

palin

g de

kat,

mul

ai d

ari

hak

dan

kew

ajib

an

di

rum

ah,

di

seko

lah,

da

lam

ke

bidu

pan

di

mas

yara

kat,

dan

dala

m

kehi

dupa

n be

rneg

ara.

N

orm

a-no

rma

itu

mem

puny

ai

dua

mac

am

isi,

dan

men

urut

is

inya

be

rwuj

ud:

perin

tah

dan

lara

ngan

. Ap

akah

ya

ng

dim

aksu

d pe

rinta

h da

n la

rang

an

men

urut

isi n

orm

a te

rseb

ut?

Perin

tah

mer

upak

an

kew

ajib

an

bagi

se

seor

ang

untu

k be

rbua

t se

suat

u ol

eh

kare

na

akib

at-a

kiba

tnya

di

pand

ang

baik

. Se

dang

kan

lara

ngan

mer

upak

an k

ewaj

iban

bag

i se

seor

ang

untu

k tid

ak

berb

uat

sesu

atu

oleh

kar

enaa

kiba

t-aki

batn

ya

dipa

ndan

g tid

ak b

aik

(Priy

anto

, dk

k 20

08).

Ada

4 m

acam

no

rma,

(1

) ag

ama,

(2

) ke

sopa

nan,

(3

) Ke

susi

laan

, (4

) hu

kum

. C

iri n

orm

a hu

kum

ad

alah

(1

) Pe

ratu

ran

men

gena

i tin

gkah

la

ku

dala

m

perg

aula

n m

asya

raka

t; (2

) Pe

ratu

ran

itu

diad

akan

ol

eh

bada

n-ba

dan

resm

i yan

g be

rwaj

ib

atau

ner

wen

ang;

(3)

Per

atur

an i

tu

pada

um

umny

a be

rsifa

t mem

aksa

, da

n (4

) Sa

nksi

yan

g te

gas.

Con

toh

Und

ang-

Und

ang

Nom

or

22

tahu

n

Page 39: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII30

30

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

2009

dan

UU

No.

38

tahu

n 20

05

term

asuk

nor

ma

huku

m.O

leh

kare

na

itu b

agi p

elan

ggar

an te

rhad

ap n

orm

a hu

kum

, ak

an

mem

pero

leh

sank

si

yang

tega

s, te

rmas

uk m

elan

ggar

UU

N

o.

22

Tahu

n 20

09

tent

ang

Lalu

Li

ntas

dan

Ang

kuta

n Ja

lan.

Pent

ingn

ya n

orm

a da

lam

ke

hidu

pan

berm

asya

raka

t, be

rban

gsa

dan

bern

egar

a.

Seba

gaim

ana

dise

butk

an

di

atas

, bah

wa

setia

p no

rma,

ber

isi d

ua

mac

am y

aitu

per

inta

h da

n la

rang

an.

kedu

anya

bertu

juan

unt

uk te

rcip

tany

a ke

terti

ban

dala

m

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat,

berb

angs

a da

n be

rneg

ara.

Se

baik

nya

tanp

a ad

a no

rma,

m

aka

dapa

t tim

bul

keke

caua

n,

ketid

akte

rtiba

n.

Dem

ikia

n ju

ga U

U.

No.

22

Tahu

n 20

09

tent

ang

Lalu

Li

ntas

da

n An

gkut

an J

alan

, ter

mas

uk s

alah

sat

u no

rma

yang

be

risi

perin

tah

dan

lara

ngan

ag

ar

terc

ipta

kete

rtiba

n,

kela

ncar

an,

keam

anan

da

n ke

sela

mat

an d

i jal

an.

• Pe

mam

pila

n Pe

rilak

u se

suai

no

rma

Aga

ma:

Pe

ratu

ran

hidu

p be

risi p

erin

tah,

la

rang

an

dan

ajar

an-a

jara

n ya

ng

bers

umbe

r da

ri Tu

han

Yang

Mah

a Es

a ba

gi p

elan

ggar

anya

men

dapa

t

Page 40: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 31

31

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

siks

a di

ke

lak

kem

udia

n.

Peril

aku

ters

ebut

ant

ara

lain

: a.

Tid

ak m

embu

nuh

oran

g la

in.

b. T

idak

men

curi.

c.

Pat

uh k

epad

a or

ang

tua.

d.

Mel

aksa

naka

n ib

adah

. e.

Tid

ak m

elak

ukan

pen

ipua

n.

f. Ti

dak

boho

ng.

g. T

idak

mel

akuk

an p

erzi

naan

. h.

Tid

ak s

ombo

ng.

• Pe

nam

pila

n Pe

rilak

u se

suai

no

rma

Kes

opan

an

Nor

ma

keso

pana

n le

bih

men

ekan

kan

asas

kep

anta

san

atau

ke

patu

tan

dim

asya

raka

t, se

-hin

gga

ukur

anny

a ad

alah

hat

i nur

ani

a. B

erila

h te

mpa

t ter

lebi

h da

hulu

ke

pada

wan

ita d

i dal

am k

eret

a ap

i, bu

s da

n la

in-la

in, t

erut

ama

wan

ita y

ang

tua,

ham

il at

au

mem

baw

a ba

yi.

b J

anga

n m

akan

sam

bil b

erbi

cara

c

Jan

ganl

ah m

elud

ah d

i lan

tai a

tau

di s

emba

rang

tem

pat d

an.

d O

rang

mud

a ha

rus

men

ghor

mat

i or

ang

yang

lebi

h tu

a.

e. J

anga

n m

emac

u ke

ndar

aan

di

jala

n ra

ya d

enga

n ke

cepa

tan

yang

ting

gi.

f. Be

ri ke

sem

pata

n ba

gi

peny

eber

ang

jala

n.

g. m

enge

ndar

ai m

otor

den

gan

suar

a

Page 41: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII32

32

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

kena

lpot

ker

as.

Nor

ma

keso

pana

n,

sank

si

mem

ang

tidak

teg

as s

eper

ti no

rma

huku

m, m

eman

g be

rsum

ber d

ari h

ati

nura

ni,

sehi

ngga

bag

i pe

lang

garn

ya

dike

mba

likan

la

gi

pada

ya

ng

bers

angk

utan

dd

iuku

r da

ri ke

pant

asan

. •

Pena

mpi

lan

Peril

aku

sesu

ai

norm

a K

esus

ilaan

N

orm

a ke

sesu

sila

an

adal

ah

atur

an h

idup

yan

g be

rasa

l dar

i sua

ra

hati

sanu

-bar

i man

usia

. Pel

angg

aran

no

rma

kesu

sila

an ia

lah

pela

ngga

ran

pera

saan

ya

ng

bera

kiba

t pe

nyes

alan

. C

onto

h no

rma

ini d

iant

aran

ya ia

lah

: a.

“Ka

mu

tidak

bol

eh m

encu

ri m

ilik

oran

g la

in”.

b. “

Kam

u ha

rus

berla

ku ju

jur”.

c.

“Ka

mu

haru

s be

rbua

t bai

k te

rhad

ap s

esam

a m

anus

ia”.

d. “

Kam

u di

lara

ng m

embu

nuh

sesa

ma

man

usia

”. Ke

tika

ada

petu

njuk

”k

uran

gi

kece

pata

n” k

aren

a tik

unga

n ta

jam

, m

isal

ke

mud

ian

dila

ngga

r da

n be

raki

bat

kece

laka

an

lalu

lin

tas,

m

aka

sete

lah

keja

dian

ba

ru

men

yesa

l. O

leh

kare

na

itu

ketik

a or

ang

berti

ndak

tanp

a di

land

asi o

leh

hati

nura

ni,

dan

bera

kiba

t bu

ruk,

Page 42: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 33

33

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

atau

tid

ak

baik

ba

rula

h m

uncu

l pe

nyes

alan

. C

onto

h la

inke

tika

Anda

m

enge

ndar

ai m

otor

, tid

ak m

embe

ri ke

sem

pata

n ke

pada

pe

ngen

dara

la

in,

dan

akhi

rnya

ter

jadi

tab

raka

n,

mes

ti ka

mu

akan

mer

asa

men

yesa

l. In

tinya

ket

ika

berla

lu li

ntas

pun,

etik

a at

au

untu

k be

rbua

t ba

ik

kepa

da

oran

g la

in s

anga

t dip

erlu

kan.

Pen

ampi

lan

Peril

aku

sesu

ai

Nor

ma

Huk

um :

Pe

ratu

ran

yang

tim

bul

dan

dibu

at

oleh

le

mba

ga

yang

be

rwen

ang

isin

ya

men

gika

t da

n m

emak

sa

setia

p or

ang

dan

bagi

pe

lang

gar

akan

m

enda

pat

sank

si

yang

tega

s.

Pasa

l 28

ay

at

(1)

berb

unyi

”S

etia

p or

ang

dila

rang

m

elak

ukan

pe

rbua

tan

yang

m

enga

kiba

tkan

ke

rusa

kan

dan/

atau

gan

ggua

n fu

ngsi

Ja

lan.

Serin

g ki

ta j

umpa

i pe

ngga

lian

jala

n,

penu

tupa

n ja

lan

kare

na

aktiv

itas

war

ga,

pasa

r tu

mpa

h, y

ang

sebe

narn

ya

hal

ters

ebut

be

rtent

anga

n de

ngan

is

i pa

sal

28

ayat

(1) t

erse

but.

Con

toh:

Ke

tika

akan

m

embe

lokk

an k

enda

raan

pen

gem

udi

mem

-ber

i is

yara

t la

mpu

/tang

an

bahw

a ke

ndar

aan

berm

otor

ya

ng

dike

mud

ikan

aka

n m

embe

lok.

(asp

ek

Page 43: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII34

34

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

huku

m).

Sank

si:

Pida

na U

U N

o. 2

2 Ta

hun

2009

pas

al 2

94.”P

enge

ndar

a be

rmot

or k

etik

a ak

an m

embe

loka

n at

au

kem

bali

arah

, ta

npa

mem

berik

an i

syar

at d

enga

n la

mpi

u pe

tunj

uk

arah

at

au

isya

rat

tang

an

dipi

dana

pal

ing

lam

a 1

tahu

n at

au

dend

a pa

ling

bany

ak R

p 25

0.00

0,-

(dua

ratu

s lim

a pu

luh

ribu

rupi

ah).

► P

ener

apan

nor

ma

kebi

asaa

n

Pene

rapa

n pe

rilak

u se

suai

ke

bias

aan

di

rum

ah:

sepe

rti

(1)

men

ata

kem

bali

tem

pat t

idur

seh

abis

ba

ngun

tid

ur,

(2).

Berib

adah

m

elak

ukan

ke

wa-

jiban

ke

pada

Tu

han

(3) M

emba

ntu

ayah

dan

ibu

di

rum

ah

deng

an

tulu

s ik

hlas

. C

onto

hnya

an

tara

la

in

men

yapu

ha

lam

an

rum

ah.

(4)

Bela

jar,

men

onto

n TV

at

au

berm

ain

teta

pi

haru

s se

suai

no

rma

dala

m

kehi

dupa

n ke

luar

ga.

Pene

rapa

n ke

bias

aaan

di

lin

gkun

gan

seko

lah

(1)

bela

jar

deng

an

teku

n,

(2)

men

ggun

akan

se

raga

man

se

kola

h,

(3)

men

ggun

akan

ide

ntita

s se

kola

h, (

4)

data

ng

tepa

t w

aktu

, (5

) pu

lang

se

kola

h te

pat

wak

tu,

(6)

men

gerja

kan

tuga

s-tu

gas

yang

di

berik

an

Bapa

k/Ib

u gu

ru

seko

lah,

Page 44: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 35

35

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

(7)

Mel

aksa

naka

n Pa

troli

Keam

anan

Se

kola

h, (

8) B

erja

lan

di s

ebel

ah k

iri

kita

m

enuj

u se

kola

h,

(9)

dan

seba

gain

ya.

Pene

rapa

n ke

bias

aan

di

lingk

unga

n ja

lan

raya

, se

perti

(1

) se

lalu

ber

jala

n di

seb

elah

kiri

, (2

) m

engj

orm

ati

para

pe

nggu

na

jala

n,

(3)

men

ggun

akan

he

lm,

bila

na

ik

mot

or,

(4)

men

ggun

akan

sa

buk

peng

aman

ke

tika

men

gend

arai

m

obil,

dsb

. 3

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an

dan

berta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia

dala

m k

ehid

upan

di s

ekol

ah

dan

mas

yara

kat

2.4

Men

ghar

gai s

eman

gat

pers

atua

n da

n ke

satu

an

dala

m m

emah

ami d

aera

h te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai

bagi

an y

ang

utuh

dan

tak

terp

isah

kan

dala

m k

eran

gka

Neg

ara

Kesa

tuan

Rep

ubIik

In

done

sia

(NKR

I) 3.

5 M

emah

ami k

arak

teris

tik

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

nya

dala

m k

eran

gka

NKR

I 4.

5 M

enya

ji ha

sil p

enga

mat

an

kara

kter

istik

dae

rah

tem

pat

tingg

alny

a se

baga

i bag

ian

utuh

dar

i NKR

I.

1.

Pent

ingn

ya

pem

aham

an

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai

bagi

an y

ang

utuh

da

n ta

k te

rpis

ahka

n da

ri N

KRI.

2.

Pent

ingn

ya

keru

kuna

n an

tar

dan

inte

r um

at

bera

gam

a da

n se

sam

e w

arga

m

asya

raka

t di

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai

bagi

an u

ntuh

dan

ta

k te

rpis

ahka

n da

lam

ker

angk

a N

KRI

3.

Pera

n da

erah

2 x

3 jp

►D

aera

h te

mpa

t tin

ggal

dal

am

kera

ngka

NK

RI

Di

dala

m

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

dise

butk

an

Neg

ara

Kesa

tuan

Rep

ublik

Indo

nesi

a ad

alah

se

buah

ne

gara

ke

pula

uan

yang

be

rciri

N

usan

tara

de

ngan

w

ilaya

h ya

ng

bata

s-ba

tas

dan

hak-

hakn

ya

dite

tapk

an

deng

an

unda

ng-u

ndan

g (P

asal

25A

) **

Sela

njut

nya

dala

m

pasa

l 18

ay

at

(1)

UU

D

1945

di

sebu

tkan

N

egar

a Ke

satu

an

Rep

ublik

In

done

sia

diba

gi a

tas

daer

ah-d

aera

h pr

ovin

si

dan

daer

ah

prov

insi

itu

di

bagi

at

as

kabu

pate

n da

n ko

ta,

yang

tia

p-tia

p pr

ovin

si,

kabu

pate

n,

dan

kota

itu

m

empu

nyai

pe

mer

inta

han

daer

ah,

yang

di

atur

Page 45: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII36

36

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

4.8

Men

yaji

bent

uk p

artis

ipas

i ke

war

gane

gara

an y

ang

men

cerm

inka

n ko

mitm

en

terh

adap

keu

tuha

n na

sion

al

men

cerm

inka

n ko

mitm

en

terh

adap

keu

tuha

n na

sion

al.

dala

m p

erju

anga

n m

enun

ju N

egar

a Ke

satu

an R

epub

lik

Indo

nesi

a.

4.

Kara

kter

isiti

k po

tens

i sum

ber

daya

dae

rah

tem

pat t

ingg

al

dala

m k

eran

gka

Neg

ara

Kesa

tuan

R

epub

lik In

done

sia.

5.

Upa

ya m

enja

ga

keam

anan

lin

gkun

gan

di ja

lan

raya

ber

dasa

rkan

se

man

gat

pers

atua

n da

n ke

satu

an b

angs

a

6.

Berp

artis

ipas

i se

cara

akt

if m

enci

ptak

an

kese

lam

atan

, ke

terti

ban

dan

kela

ncar

an

lingk

unga

n di

jala

n ra

ya.

7.

Con

toh

kete

lada

nan

peril

aku

keru

kuna

n se

sam

e pe

nggu

na

jala

n di

lingk

unga

n di

sek

itar

deng

an

unda

ng-u

ndan

g (P

asal

18

(1

)**

Sela

njut

nya

lihat

lah

dala

m p

eta

Indo

nesi

a,

amat

i da

erah

te

mpa

t tin

ggal

te

rmas

uk

di

daer

ah

Keca

mat

an/d

istri

k m

ana?

Kab/

Kota

da

n pr

ovin

si m

ana?

Apa

artin

ya i

tu?

Artin

ya N

egar

a Ke

satu

an R

epub

lik

Indo

nesi

a in

i te

rdiri

at

as

wila

yahk

ecam

atan

, ka

bupa

ten/

kota

, pr

ovin

si.

Di

mas

ing-

asm

ing

wila

yah

ters

ebut

m

emilik

i ka

rakt

eris

tik

berb

eda-

beda

, da

n di

hubu

ngka

n ol

eh s

aran

a da

n pr

asar

anal

alu

linta

s da

n an

gkut

an j

alan

.Pra

sara

na L

alu

Lint

as d

an A

ngku

tan

Jala

n ad

alah

R

uang

La

lu

Lint

as,

Term

inal

, da

n Pe

rleng

kapa

n Ja

lan

yang

m

elip

uti

mar

ka,

ram

bu,

Alat

Pem

beri

Isya

rat

Lalu

Li

ntas

, al

at

peng

enda

li da

n pe

ngam

an

Peng

guna

Ja

lan,

al

at

peng

awas

an d

anpe

ngam

anan

Jal

an,

serta

fa

silit

as

pend

ukun

g.

Kare

na

itula

h la

lu l

inta

s da

n an

gkut

an j

alan

m

erup

akan

bag

ian

stra

tegi

s da

lam

pe

mba

ngun

an

nasi

onal

un

tuk

men

capa

i kes

ejah

tera

an ra

kyat

. ►

Art

i pen

ting

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

dal

am k

eran

gka

NK

RI

Neg

ara

Kesa

tuan

R

epub

lik

Indo

nesi

a di

bagi

ata

s da

erah

-dae

rah

prov

insi

da

n da

erah

pr

ovin

si

itu

Page 46: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 37

37

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

8.

Con

toh

peril

aku

posi

tif a

gar t

idak

te

rjadi

kon

flik

anta

r te

man

se

baya

/dae

rah

dem

i ter

wuj

udny

a pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

di

lingk

unga

nnya

. 9.

M

embe

ri ke

sem

pata

n ke

pada

pe

ngen

dara

lain

ya

ng in

gin

men

dahu

li s

esam

e pe

nggu

na ja

lan

de

mi

kepe

ntin

gan

kese

lam

atan

diri

se

ndiri

dan

ora

ng

lain

10

. Men

yata

kan

diri

bahw

a te

mpa

t te

mpa

t mer

upak

an

bagi

an d

ari w

ilaya

h N

KRI.

11. P

eran

ser

ta w

arga

m

asya

raka

t di

daer

ahny

a da

lam

m

enja

ga k

eam

anan

da

n ke

sela

mat

an

serta

ket

ertib

an

bers

ama

dala

m

diba

gi a

tas

kabu

pate

n da

n ko

ta,y

ang

tiap-

tiap

prov

insi

, ka

bupa

ten,

da

n ko

ta i

tu m

em-p

unya

i pe

mer

inta

han

daer

ah, y

ang

diat

ur d

enga

n un

dang

-un

dang

[U

UD

194

5 Pa

sal

18 (

1)**

]. Li

hatla

h pe

ta

Indo

nesi

a,

Anda

be

rtem

pat d

i Pro

vins

i dan

kab

upat

en

atau

kot

a m

ana?

Dim

anap

un A

nda

bera

da,

yang

kalia

n te

mpa

ti ad

alah

w

ilaya

h N

KRI.

Sebu

ah N

egar

ayan

g be

sar

dan

luas

,jum

lah

pend

uduk

ku

rang

le

bih

seki

tar

240

juta

,luas

w

ilaya

h da

rata

n da

n la

utan

lebi

h ku

rang

5.

193.

252

km2.

N

KRI

mer

upak

an

yang

be

sar,

bera

neka

ra

gam

su

ku,

agam

a,

buda

ya,

baha

sa,

ras,

pe

kerja

an,

mat

a pe

ncah

aria

n da

n la

in

seba

gain

ya.

Nam

un y

ang

mem

bang

gaka

n ke

tika

pros

es

peru

baha

n U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a M

PR

yang

m

elak

sana

kan

keda

ulat

an

raky

at

bers

epak

at

teta

p m

empe

rtaha

nkan

N

KRI.

Dae

rah

yang

be

gitu

lu

as,

perlu

di

perlu

-kan

pe

ngem

bang

an

jarin

gan

lalu

lin

tas

dan

angk

utan

ja

lan

seca

ra

terp

adu

untu

k m

engh

ubun

gkan

sem

ua w

ilaya

h di

da

rata

n (U

U

No.

22

Ta

hun

2009

pa

sal 1

4 ay

at (

1),

agar

ter

wuj

udny

a ke

aman

an,k

esel

amat

-an,

ket

ertib

an,

dan

kela

ncar

an

berla

lu

linta

s da

n

Page 47: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII38

38

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

berla

lu li

ntas

12

. Ciri

-ciri

kar

akte

ristik

da

erah

tem

pat

tingg

alny

a se

baga

i ba

gian

utu

h da

ri N

KRI

13. P

rese

ntas

i has

il ka

jian

tent

ang

kara

kter

istik

dae

rah

tem

pat t

ingg

al

seba

gai b

agia

n da

ri N

KRI

Angk

utan

Ja

lan

dala

m

rang

ka

men

duku

ng p

emba

ngun

an e

kono

mi

dan

peng

emba

ngan

w

ilaya

h di

perlu

kan

atur

an y

ang

dise

but

UU

N

o.

22

Tahu

n 20

09

tent

ang

Lalu

Li

ntas

dan

Ang

kuta

n Ja

lan.

Ciri

-ciri

/kar

akte

ristik

dae

rah

tem

pat t

ingg

alny

a se

baga

i ba

gian

utu

h da

ri N

KR

I Ya

ng d

imak

sud

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

ada

lah

Dae

rah

tem

pat t

ingg

al

adal

ah

daer

ah

yang

ki

ta

tem

pati

dala

m

sala

h sa

tu

bagi

an

wila

yah

Neg

ara

Kesa

tuan

repu

blik

Indo

nesi

a.

Men

urut

UU

D 1

945

dise

butk

an N

KRI

terd

iri a

tas

daer

ah p

rovi

nsi.

Dae

rah

prov

insi

te

rdiri

at

as

bebe

rapa

ka

bupa

ten

atau

kot

a. A

ntar

dae

rah

prov

insi

, ka

bupa

ten

dan

kota

ser

ta

daer

ah

yang

le

bih

keci

l se

perti

ke

cam

atan

, de

sa d

iper

luka

n sa

rana

ja

lan.

D

enga

n di

buka

nya

jala

n di

nam

ika

pere

kono

mia

n di

da

erah

se

mak

in

men

ingk

at.

Setia

p ke

bera

deaa

n ja

lan

dipe

rluka

n pe

renc

anaa

n,

peng

atur

an,

peng

enda

lian

dan

peng

awas

a. (

UU

N

O.

22 T

ahun

200

9 pa

sal

5 ay

at

(2).M

asin

g-m

asin

g da

erah

m

emilik

i ka

rakt

eris

tik

berb

eda-

beda

se

perti

na

ma,

lu

as,

buda

ya,

seja

rah,

kese

nian

kh

as,m

akan

an

Page 48: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 39

39

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

khas

, da

n po

tens

i da

erah

. D

aera

h-da

rah

ters

ebut

sa

ngat

pe

ntin

g,

kare

na N

KRI t

idak

aka

n be

rdiri

tega

k da

n ku

kuh

tanp

a di

duku

ng

oleh

da

erah

. Ka

rena

keb

erad

aan

daer

ah

sang

at

pent

ing

bagi

N

KRI.S

etia

p da

erah

per

lu p

engh

ubun

g ja

lan

anta

r da

rah,

ka

rena

dala

m

men

jala

nkan

ro

da p

emer

inta

han,

dan

men

duku

ng

pem

bang

unan

se

rta

inte

grita

s na

sion

al

dipe

rluka

n pr

asar

ana

lalu

lin

tas

dan

angk

utan

ja

lan.

Ka

rena

itu

Lalu

Lin

tas

dan

Angk

utan

Jal

an

mem

puny

ai

pera

n st

rate

gis

dala

m

men

duku

ng p

emba

ngun

an d

an in

te-

gras

i na

sion

al s

ebag

ai b

agia

n da

ri up

aya

mem

ajuk

an

kese

jaht

eraa

n um

umse

baga

ima-

na

diam

anat

kan

oleh

Und

ang-

Und

ang

Das

ar N

egar

a R

epub

lik In

done

sia

Tahu

n 19

45;

Di

dala

m U

U N

o. 2

2 Ta

hun

2009

pa

sal

25

diny

atak

an

bahw

a Se

tiap

Jala

n ya

ng d

igun

akan

unt

uk

Lalu

Lin

tas

umum

waj

ib d

ileng

kapi

de

ngan

per

leng

kapa

n Ja

lan

beru

pa:

a R

ambu

Lal

u Li

ntas

; b.

Mar

ka J

alan

; c.

Ala

t Pem

beri

Isya

rat L

alu

Lint

as;

d. A

lat p

ener

anga

n Ja

lan;

e.

Ala

t pen

gend

ali d

an p

enga

man

Pe

nggu

na J

alan

; f.

Alat

pen

gaw

asan

dan

Page 49: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII40

40

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

peng

aman

an J

alan

; g.

Fas

ilitas

unt

uk s

eped

a, P

ejal

an

Kaki

, dan

pen

yand

ang

caca

t; da

n h.

Fas

ilitas

pen

duku

ng k

egia

tan

Lalu

Li

ntas

dan

Ang

kuta

n Ja

lan

yang

be

rada

di J

alan

dan

di l

uar b

adan

Ja

lan.

Upa

ya m

enja

ga k

eam

anan

ling

-ku

ngan

ber

dasa

rkan

sem

anga

t pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

ban

gsa.

U

ntuk

te

tap

tega

knya

da

n ut

uhny

a N

KRI,

dipe

rluka

n pa

rtisi

pasi

ak

tif

setia

p w

arga

N

egar

a.

Upa

ya

men

jaga

ke

aman

an

lingk

unga

n ha

rus

dida

sark

an

sem

anga

t pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

, ba

ik

lingk

unga

n so

cial

m

aupu

n fis

ik.

Bent

uk

parti

sipa

si

war

ga

untu

k m

ewuj

udka

n ke

aman

an

lingk

unga

n so

cial

sepe

rti

sela

lu

men

jaga

ke

ruku

nan,

go

tong

ro

yong

, sa

ling

men

ghar

gai,

salin

g m

emba

ntu,

di

an

tara

w

arga

. Se

dang

kan

untu

k m

enja

ga

lingk

unga

n fis

ik,

sepe

rti

pedu

li te

rhad

ap

keru

saka

n lin

g-ku

ngam

, m

enja

di

angg

ota

TN/P

OLR

II,

penj

aga

mer

cusu

ar,

penj

aga

perb

atas

an,

mel

esta

rikan

lin

gkun

gan

huta

n,

mel

esta

rikan

su

mbe

r da

ya

air,

men

jaga

ke

lest

aria

n flo

ra

dan

faun

a.

Seda

ngka

n un

tuk

mew

ujud

kan

Page 50: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 41

41

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

keam

anan

ling

kung

an d

alam

ber

lalu

lin

tas

dipe

rluka

n si

kap

peril

aku

terti

b,

salin

g m

engh

arga

i ba

gi

sesa

me

peng

guna

ja

lan,

se

lalu

pa

tuh

terh

adap

per

atur

an la

lu li

ntas

.Kar

ena

Lalu

Li

ntas

da

n An

gkut

an

Jala

n se

baga

i ba

gian

da

ri si

stem

tra

nspo

rtasi

na

sion

al

haru

s di

kem

bang

-kan

po

tens

i da

n pe

rann

ya

untu

k m

ewuj

udka

n ke

aman

an,

kese

lam

atan

, ke

terti

ban,

da

n ke

lanc

aran

be

rlalu

lin

tas

dan

Angk

utan

Ja

lan

dala

m

rang

ka

men

duku

ng p

emba

ngun

an e

kono

mi

dan

peng

emba

ngan

wila

yah

►B

entu

k-be

ntuk

par

tisip

asi

seca

ra a

ktif

untu

k m

enci

ptak

an

kein

daha

n lin

gkun

gan

tem

pat

tingg

al.

Bent

uk p

artis

ipas

i war

ga u

ntuk

m

enci

ptak

an

kein

daha

n lin

gkun

gan

tem

pat

tingg

al

dapa

t be

rupa

be

rbag

ai

mac

am

aktiv

itas,

an

tara

la

in

kerja

bakt

i be

rsih

-ber

ish

lingk

unga

n, m

elak

ukan

pen

ghija

uan

di

tepi

ja

lan,

po

tisas

i, la

mpu

nisa

si

jala

n,

peng

ecat

an

paga

r ja

lan,

be

rish-

bers

ih

sam

pah

di

seki

tar

tem

pat

tingg

al,

Seda

ngka

n be

ntuk

pa

rtisi

pasi

war

ga m

asya

raka

t un

tuk

kein

daha

n lin

gkun

gan

jala

n an

tara

la

in p

enan

aman

poh

on p

engh

ijaua

n,

Page 51: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII42

42

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

pem

asan

gan

lam

pu

pene

rang

, m

embe

rishk

an

parit

ja

lan,

m

empe

rbai

ki j

alan

yan

g be

rloba

ng,

men

gam

bil

atau

m

enyi

ngki

rkan

be

nda

di

jala

n ya

ng

bisa

m

emba

haya

kan

kese

lam

atan

ber

lalu

lin

tas.

Pena

mpi

lan

peril

aku

pers

atua

n da

n ke

ksat

uan

dilin

gkun

gan

seki

tar.

NKR

I ada

lah

harg

a m

ati.

Itula

h ke

sepa

kata

n se

luru

h an

ggot

a M

PR

sebe

lum

mel

akuk

an p

erub

ahan

UU

D

1945

ta

hun

1999

. U

ntuk

m

engi

si

kese

paka

tan

ters

ebut

, di

perlu

kan

peril

aku

yang

men

gara

h te

rwuj

udny

a pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

di

lin

gkun

gan

seki

tar.

Uta

man

ya k

etik

a be

rinte

raks

i de

ngan

or

ang

lain

di

lin

gkun

gan

kelu

arga

, se

kola

h,

mas

yara

kat,

bang

sa

dan

Neg

ara,

te

rmas

uk

di

lingk

unga

n se

sam

apen

ggun

a ja

lan.

Si

kap

peril

aku

yang

di

perlu

kan

bagi

se

sam

epen

ggun

a ja

lan

anta

ra

lain

sa

ling

men

ghar

gai

sesa

me

peng

guna

ja

lan,

m

embe

ri ke

sem

pata

n ba

gi p

enye

bera

ng ja

lan,

m

embe

ri ke

sem

pata

n ba

gi

peng

enda

ra y

ang

ingi

n m

enda

hulu

i, tid

ak

men

ggun

akan

ke

nalp

ot

yang

m

emek

akka

n te

linga

, so

pam

dal

am

Page 52: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 43

43

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

men

gend

arai

ke

ndar

aan

berm

otor

. D

enga

n pe

nam

pila

n si

kap

peril

aku

di

jala

n se

perti

itu

ak

an

terw

ujud

pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

, ya

ng

akhi

rnya

terc

ipta

ket

ertib

an la

lu li

ntas

da

n an

gkut

an

jala

n.

Hal

itu

di

nyat

akan

dal

am U

U N

o. 2

2 Ta

hun

2009

pa

sal

1 Ke

tent

uan

Um

um,

yakn

i ke

terti

ban

Lalu

Li

ntas

da

n An

gkut

-an

Jala

n ad

alah

su

atu

kead

aan

berla

lu

linta

s ya

ng

berla

ngsu

ng

seca

ra

tera

tur

sesu

ai

deng

an

hak

dan

kew

ajib

an

setia

p Pe

nggu

na J

alan

. ►

Kes

adar

an u

ntuk

ber

dam

ai p

ada

saat

terja

di k

onfli

k de

mi

pers

atua

n da

n ke

satu

an te

man

se

baya

. D

i m

edia

m

assa

se

ring

kita

lih

at k

onfli

k an

tar

sisw

a da

ri se

kola

h ya

ng b

erbe

da.

Di k

alan

gan

kam

pus,

m

ahas

isw

a an

tar

faku

ltas

atau

ant

ar

kam

pus.

Yan

g pe

rlu d

isad

ari b

ahw

a ce

rai b

erai

ber

awal

dar

i kon

flik

anta

r an

ggot

a ke

lom

pok

atau

ke

lom

pok,

se

balik

nya

perd

amai

anbe

raw

al

dari

pers

atua

n da

n ke

satu

an

selu

ruh

angg

ota

kelo

mpo

k at

au

anta

r ke

lom

pok

mas

yara

kat.

Han

ucrn

ya

NKR

I, ak

an b

eraw

al d

ari

hanc

urny

a pe

ratu

an d

an k

esat

uan

mas

yara

kat.

Ole

h ka

rena

itu

ke

sada

ran

untu

k

Page 53: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII44

44

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

men

ghin

dari

konf

lik m

enja

di e

mbr

io

terw

ujud

nya

perd

amai

an

kelo

mpo

k m

asya

raka

t, da

erah

m

aupu

n le

bih

luas

sec

ara

nasi

onal

. Ti

dak

jara

ng

konf

lik

terja

di

anta

r ge

ng

mot

orba

lapa

n lia

rdi j

alan

an.

Den

gan

kece

pata

n tin

ggi

bala

pan

liar

di

jala

nan

umum

pad

a ha

l bi

la t

erja

di

kece

laka

an

bera

kiba

t m

erug

ikan

ba

gi

dirin

ya

mau

pun

oran

g la

in..

Pada

eca

ra t

egas

din

yata

kan

pada

U

U N

o. 2

2 Ta

hun

2009

pas

al 2

1 ay

at

1 di

sebu

tkan

Set

iap

Jala

n m

emilik

i ba

tas

kece

pata

n pa

ling

tingg

i ya

ng

dite

tapk

an

seca

ra

nasi

onal

. Se

lanj

utny

a ay

at

(2)

dise

but-k

an

Bata

s ke

cepa

tan

palin

g tin

ggi

seba

gai-m

ana

dim

aksu

d pa

da a

yat

(1)

dite

ntuk

an b

erda

sark

an k

awas

an

perm

ukim

an,

kaw

asan

pe

rkot

aan,

ja

lan

anta

rkot

a, d

an

jala

n be

bas

ham

bata

n.

►K

eruk

usan

di l

ingk

unga

n se

kita

r te

mpa

t tin

ggal

seb

agai

bag

ian

utuh

dar

i cip

tany

a N

KR

I. Ak

hir-k

ahir

ini

serin

g m

uncu

l ko

nflik

di

m

asya

raka

t ya

ng

sebe

narn

ya d

iseb

abka

n ol

eh h

al-h

al

ringa

n at

au s

epel

e. P

ada

hal

dem

i ku

kuhn

ya

NKR

I, be

raw

al

dari

keru

kuna

n da

n ke

dam

aian

m

asya

raka

t. M

asya

raka

t se

ring

Page 54: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 45

45

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

kaca

u,

timbu

l ko

nflik

, m

aka

pem

erin

tah

di

daer

ah

juga

te

rgan

ggu.

Ka

lau

di

dara

h se

ring

timbu

l kon

flik

yang

mel

ibat

kan

anta

r da

erah

, m

aka

keut

uhan

NKR

I ju

ga

mul

ai te

rusi

k. O

leh

kare

na it

u hi

ndar

i ko

nflik

yan

g tim

bul

di m

asya

raka

t. Su

mbe

r ko

nflik

m

eman

g te

rjadi

di

m

ana

saja

dan

kap

an s

aja.

Tid

ak

men

utup

ke

mun

gkin

an

sum

ber

konf

lik

bera

wal

di

ja

lan,

se

sam

e pe

nggu

na

jala

n.

Agar

te

tap

terp

elih

ara

keda

mai

an,

keru

kuna

n,

mak

a se

baik

nya

konf

lik

haru

s di

hind

ari.

Mis

alny

a ke

tika

men

yalip

ke

ndar

aan

lain

, or

ang

ters

ebut

m

eras

a te

rsin

ggun

g. O

leh

kare

na it

u si

kap

saba

r da

lam

be

rken

dara

an

mem

ang

sang

at

dipe

rluka

n.

Yang

le

bih

pent

ing,

di

da

lam

pa

sal

1 ke

tent

uan

umum

UU

No.

22

Tahu

n 20

09, s

etia

p pe

nggu

na ja

lan

mem

iliki

hak

dan

kew

ajib

an y

ang

sam

a.

►K

esad

aran

diri

bah

wa

tem

pat

tingg

alny

a m

erup

akan

bag

ian

dari

keut

uhan

wila

yah

NK

RI.

Pada

ha

l da

lam

U

UD

19

45

pasa

33

Bum

i dan

air

dan

keka

yaan

al

am y

ang

terk

andu

ng d

i da

lam

nya

diku

asai

ole

h ne

gara

dan

dip

ergu

na-

kan

untu

k se

besa

r-bes

ar

kem

akm

uran

raky

at[P

asal

33

(3)]

Page 55: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII46

46

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

Sete

lah

mun

culn

ya

unda

ng-

unda

ng

oton

omi

daer

ah,

ada

tunt

utan

dae

rah

bahw

a su

mbe

r day

a al

am

dike

lola

se

penu

hnya

ol

eh

daer

ah y

ang

bers

angk

utan

.Pad

a ha

l da

lam

U

UD

19

45

tela

h m

enga

tur

hubu

ngan

pe

mer

inta

h da

erah

de

ngan

pe

mer

inta

h pu

sat,

yaitu

hu

bung

an

keua

ngan

, pe

laya

nan

umum

, pe

man

faat

an

sum

ber

daya

al

am

dan

sum

ber

daya

la

inny

a an

tara

pe

mer

inta

h pu

sat

dan

pem

erin

taha

n da

erah

di

atur

da

n di

laks

anak

an s

ecar

a ad

il da

n se

lara

s be

rdas

arka

n un

dang

-und

ang

[Pas

al 1

8A (

2)**

]. Se

dang

kan

terk

ait

deng

an

lalu

lin

tas

dan

angk

utan

ja

lan

daer

ah

dise

butk

an

“Pen

yele

ngga

raan

La

lu

Lint

as

dan

Angk

utan

Ja

lan

dala

m

kegi

atan

pe

laya

nan

lang

sung

ke

pada

m

asya

raka

t di

laku

kan

oleh

Pe

mer

inta

h,

Pem

erin

tah

Dae

rah,

ba

dan

huku

m,

dan/

atau

m

asya

raka

t.”.

Den

gan

dem

ikia

n da

erah

ju

ga

mem

iliki

kew

enan

gan

untu

k m

enga

tur

lalu

lin

tas

dan

angk

utan

jala

n di

dae

rahn

ya m

asin

g-m

asin

g.

Kare

na

pada

da

sarn

ya

daer

ah m

erup

akan

bag

ian

NKR

I. 4

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an

dan

berta

qwa

kepa

da T

uhan

1.

K

eber

agam

an

suku

, aga

ma,

ras,

3

x 3

jp

Pen

tingn

ya m

emha

mi k

eber

a-ga

man

suk

u, a

gam

a, ra

s,

Page 56: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 47

47

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

YME

dan

bera

khla

k m

ulia

da

lam

keh

idup

an d

i sek

olah

da

n m

asya

raka

t 2.

3 M

engh

arga

i sik

ap to

lera

n te

rhad

ap k

eber

agam

an s

uku,

ag

ama,

ras,

bud

aya,

dan

ge

nde

3.6

Mem

aham

i ke

bera

gam

an

suku

, aga

ma,

ras,

bud

aya,

da

n ge

nder

4.

6 B

erin

tera

ksi d

enga

n te

man

da

n or

ang

lain

ber

dasa

rkan

pr

insi

p sa

ling

men

ghor

mat

i, da

n m

engh

arga

i dal

am

kebe

raga

man

suk

u, a

gam

a,

ras,

bud

aya,

dan

gen

der

r

buda

ya d

an

gend

er.d

ari T

YME

mer

upak

an

keka

yaan

yan

g ta

k te

rnila

i 2.

Si

kap

peril

aku

sa

ling

men

jaga

ke

ruku

nan

anta

r da

n in

tern

um

at

bera

gam

a.

3.

Mem

beri

bant

uan

terh

adap

ora

ng

yang

ora

ng y

ang

men

gala

mi

kece

laka

an la

lu

linta

s

4.

Sika

p pe

rilak

u m

embe

ri ke

sem

pata

n ba

gi

peny

eber

ang

jala

n

6.

Pent

ingn

ya s

alin

g m

enja

ga

keru

kuna

n da

lam

ke

hidu

pan

berm

asya

raka

t, be

rban

gsa

dan

bern

egar

a.

7.

Sika

p pe

rilak

u le

bih

men

guta

mak

an

rasa

am

an

terh

adap

ses

ame

peng

guna

jala

n

buda

ya d

an g

ende

r. Ke

anek

arag

aman

ag

ama,

bu

daya

, tid

ak

terle

pas

dari

keda

tang

an

bang

sa

asin

g di

In

done

sia.

Se

perti

ke

data

ngan

Be

land

a,

portu

gis,

Sp

anyo

l di

In

done

sia

yang

sem

ula

berd

agan

g re

mpa

t-rem

pah,

ju

ga

ada

mis

i pe

nyeb

aran

ag

ama,

ya

itu

Kris

ten/

kath

olik

, ka

rena

itu

da

erah

ya

ng

dipe

ngar

uhi

bany

ak

berk

emba

ng a

gam

a Kr

iste

n/Ka

thol

ik.

Seda

ngka

n pa

ra p

edag

ang

bera

sal

dari

Guj

arat

-Indi

a, P

ersi

a, d

an A

rab,

ke

Indo

nesi

a, b

erke

mba

ngla

h ag

ama

Isla

m.

Bukt

i se

jara

h itu

sam

pai

sat

ini,

mas

ih b

isa

di a

mat

i m

ayor

itas

pem

eluk

aga

ma

di d

aera

h te

rseb

ut.

Luas

da

n be

sarn

ya

wila

yah

Indo

nesi

a ya

ng

terd

iri

atas

rib

uan

pula

u sa

ngat

ber

peng

aruh

ter

hada

p ke

bera

gam

an y

ang

dim

iliki

bang

sa

Indo

nesi

a.Ke

ber-a

gam

an

adal

ah

suat

u ko

ndis

i da

lam

m

asya

ra-k

at

yang

te

rdap

at

bany

ak

perb

edaa

n da

lam

be

rbag

ai

bida

ng.

(Kem

endi

kbud

, 20

13.

PPKn

SM

P Ke

las

VII).

Ke

anek

arag

aman

yan

g di

milik

i ba

ngsa

In

done

sia

mer

upak

an

keka

yaan

da

n ke

inda

han

bang

sa,

Ole

h ka

rena

itu

haru

s di

perta

hank

an

Page 57: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII48

48

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

yang

ber

gam

an

suku

, aga

ma,

ras

dan

stat

us s

ocia

l. 8.

Si

kap

peril

aku

lebi

h m

engu

tam

akan

ke

terti

ban,

ses

ame

peng

guna

jala

n

9.

Fakt

or p

engh

amat

da

lam

men

cipt

akan

ke

ruku

nan

dala

m

kam

jem

ukan

di

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

di

seki

tarn

ya.

10. P

entin

gya

pers

atua

n da

n ke

satu

an d

alam

ke

hidu

pan

mas

yara

kat y

ang

bera

gam

. 11

. Pre

sent

asik

an

hasi

l obs

erva

su

kebe

raga

man

pe

nggu

na ja

lan

ditin

jau

dari

peng

guna

, jen

is

kend

araa

n, d

an

peril

aku

peng

guna

ja

lan.

dan

dike

lola

den

gan

baik

, se

hing

ga

terc

ipta

su

asan

a ha

rmon

is,

dam

ai

dan

terti

b,

dala

m

sega

la

aspe

k ke

hidu

pan,

te

rmas

uk

dala

m

kehi

dupa

n be

rlalu

lin

tas.

Kala

u di

amat

i par

a pe

nggu

na ja

lan,

ber

asal

da

ri be

rbag

ai

suku

, ra

s,

bahk

an

agam

a,

utam

anya

di

da

rah

perk

otaa

n.

Nam

un

mer

eka

haru

s te

tap

taat

dan

tund

uk p

ada

pera

tura

n la

lu li

ntas

dan

aan

gkut

an ja

lan

yaitu

U

U

No.

22

Ta

hun

2009

. Ka

rena

se

tiap

war

ga N

egar

a be

rhak

unt

uk

men

ggun

akan

ja

lan

di

man

apun

be

rada

.

Sik

ap p

erila

ku s

alin

g m

enja

ga

keru

kuna

n an

tar d

an in

tern

um

at b

erag

ama.

Ke

beba

san

mem

eluk

su

atu

agam

a te

lah

dija

min

ol

eh

Neg

ara

dala

m U

UD

194

5 Pa

sal 2

9 ay

at (

2).

kare

na b

angs

a In

done

sia

terd

iri a

tas

berb

agai

ag

ama,

ya

ng

berb

eda-

beda

, ki

ta

tidak

bo

leh

mel

akuk

an

perb

uata

n ya

ng d

apat

men

imbu

lkan

pe

rpec

ahan

. O

leh

kare

na i

tu,

yang

ha

rus

kita

hi

ndar

i, an

tara

la

in:

egoi

sme,

ek

stre

mis

me,

ac

uh

tak

acuh

tid

ak

pedu

li te

rhad

ap

lingk

unga

n,

dan

fana

tism

e ya

ng

berle

bih-

lebi

han.

Te

rkai

t de

ngan

be

rlalu

lin

tas,

an

tar

dan

inte

rn

Page 58: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 49

49

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

pem

eluk

aga

ma

ketik

adi j

alan

har

us

salin

g m

engh

orm

ati d

an m

engh

arga

i, sa

ling

men

olon

g bi

la

terja

di

kece

laka

an,

kare

na p

ada

prin

sipn

ya

man

usia

de

ngan

ag

ama

apap

un

tidak

hi

dup

send

irian

. Ka

rena

itu

si

kap

egos

ime,

ek

stre

mis

me

dan

fana

tism

e be

rlebi

han

haru

s di

hind

arka

n.

P

embe

rian

bant

uan

terh

adap

or

ang

yang

ora

ng y

ang

mem

erlu

kan

atau

tert

impa

m

usib

ah.

Dal

am

berin

tera

ksi

deng

an

tem

an d

an o

rang

lai

n be

rdas

arka

n pr

insi

p sa

ling

men

ghor

mat

i, da

n m

engh

arga

i da

lam

ke

bera

gam

an

suku

, ag

ama,

ra

s,

buda

ya,

dan

gend

erm

enci

ptak

an

suas

ana

yang

te

ntra

m,

aman

, da

n da

mai

kar

ena

sem

ua

oran

g m

enun

jukk

an

sika

p se

tia k

awan

, to

lera

n, d

an s

olid

arita

s da

lam

bi

ngka

i N

egar

a Ke

satu

an

Rep

ublik

In

done

sia,

ha

l in

i ak

an

sang

at m

engu

ntun

gkan

bag

i se

mua

pi

hak.

M

isal

nya

ketik

a te

rjadi

ke

cela

kaan

di j

alan

ray

a, m

akas

ikap

se

tia

kaw

an

mun

cul

sepe

rti

ingi

n m

embe

rikan

pe

rtolo

ngan

, at

au

mel

apor

kan

kepa

da p

ihak

ber

waj

ib.

Ketik

a ad

a ke

ndar

aan

lain

in

gin

men

dahu

lui,

mak

a be

rikan

Page 59: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII50

50

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

kese

mpa

tan

kepa

dany

a,

itula

h be

ntuk

sa

ling

men

ghor

mat

i da

n m

engh

arga

i dal

am b

erla

lu li

ntas

.

Sal

ing

men

yapa

dal

am

berin

tera

ksi d

enga

n or

ang

lain

da

lam

keh

idup

an s

ehar

i-har

i M

anus

ia

seba

gai

mak

hluk

so

cial

, m

emilik

i si

fat

hidu

p be

rkel

ompo

k.

Dal

am

kehi

dupa

n be

rkel

ompo

k,

dipe

rluka

n sa

ling

men

egur

sa

pa.

Ketik

a be

rada

di

ja

lan

dite

muk

an p

ara

peng

guna

jala

n ya

ng m

ungk

in t

idak

dik

enal

, na

mun

ke

tika

terja

di k

ecel

akaa

n si

kap

setia

ka

wan

an m

uncu

l, ka

rena

itu

sik

ap

salin

g te

gur s

apa

dala

m b

erla

lu li

ntas

ju

ga d

iper

luka

n.

M

enam

pilk

an d

iri s

alin

g m

enja

ga k

eruk

unan

dal

am

berla

lu li

ntas

. Ka

lau

dice

rmat

i lin

gkun

gan

seki

tar t

empa

t tin

ggal

kita

, keh

idup

an

sosi

al

buda

ya

mas

yara

kat

sang

at

bera

gam

.Keh

idup

an

sosi

al

itu

dibe

ntuk

ole

h ka

rena

man

usia

tid

ak

bisa

hi

dup

send

irian

, ta

npa

berin

tera

ksi

deng

an

oran

g la

in..

Kehi

dupa

n so

cial

bud

aya

di s

uatu

da

erah

dip

enga

ruhi

ber

baga

i fa

ktor

. Fa

ktor

lin

gkun

g-an

mem

peng

aruh

i ke

hidu

pan

sosi

al b

uday

a m

asya

ra-

kat

di d

aera

h te

rseb

ut.

Ole

h ka

rena

Page 60: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 51

51

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

itu

kehi

dupa

n so

sial

bu

daya

ya

ng

bera

gam

a di

tunt

ut

tole

rans

i, sa

ling

men

ghor

mat

i da

n m

engh

arga

i ke

bera

daan

ya,

term

asuk

ke

tika

bera

da

di

jala

n ra

ya.

Hal

in

i di

perlu

kan

kare

na

yang

m

enja

di

syar

at

terw

ujud

nya

keru

kuna

n ad

alah

ha

l te

rseb

ut

diat

as,

yang

pa

da a

khirn

ya a

kan

terc

ipta

kon

disi

be

rlalu

lint

as y

ang

terti

b, la

ncar

dan

se

lam

at.

S

ikap

sal

ing

men

jaga

ker

ukun

an

dala

m b

erla

lu li

ntas

, ant

ara

lain

: 1)

Mem

beri

kese

mpa

tan

bagi

pe

ngen

dara

lain

yan

g in

gin

men

dahu

lui.

2) M

engh

inda

ri pe

rilak

u eg

osim

e da

lam

ber

lalu

lint

as.

3) M

embe

ri ke

sem

pata

n ba

gi

peny

ebar

ang

jala

n.

4) P

emas

anga

n kn

alpo

t tid

ak

mem

ekak

kan

telin

ga.

5) T

idak

men

gend

arai

ken

dara

an

berm

otor

den

gan

ugal

-uga

lan.

5

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku b

erim

an

dan

berta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia

dala

m k

ehid

upan

di s

ekol

ah

dan

mas

yara

kat

2.3

Men

ghar

gai s

ikap

tole

ran

terh

adap

keb

erag

aman

suk

u,

agam

a, ra

s, b

uday

a, d

an

1.Pe

nger

tian

dan

mak

na B

hinn

eka

Tung

gal I

ka.

2.

Arti

pent

ing

sem

boya

n Bh

inne

ka

Tung

ggal

Ika

bagi

ba

ngsa

Indo

nesi

a.

3 x

3 jp

P

enge

rtia

n B

hinn

eka

Tung

gal

Ika.

Bang

sa

Indo

nesi

a ad

alah

ba

ngsa

ya

ng

besa

r, di

tinja

u da

ri ke

raga

man

da

n ju

mla

h pe

ndud

ukny

a.

Bang

sa

Indo

nesi

a te

rdiri

at

as

berb

agai

ra

gam

ra

s,

suku

, ba

hasa

, ag

ama,

dan

adat

Page 61: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII52

52

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

gend

er

3.7.

Mem

aham

i pe

nger

tian

dan

mak

na B

hinn

eka

Tung

gal I

ka

4.7

Men

yaji

bent

uk p

artis

ipas

i ke

war

gane

gara

an y

ang

men

cerm

inka

n ko

mitm

en

terh

adap

keu

tuha

n na

sion

al

3.Ar

ti pe

ntng

nya

salin

g m

engh

arga

i ba

gi p

engg

una

jala

n ya

ng

bera

nerk

a ra

gam

su

ku, r

as, a

gam

a da

n bu

daya

4.

Si

kap

posi

tif

sesa

ma

pen

ggun

a ja

lan

raya

ber

asal

da

ri be

rbag

ai

kebe

raga

man

su

ku, r

as a

gam

a da

n bu

daya

5.

C

onto

h pa

rtisi

pasi

ke

war

gane

gaan

se

baga

i pe

ncer

min

an

kom

itmen

te

rhad

ap k

utuh

an

pers

atua

n da

n ke

satu

an n

asio

nal.

6.

Con

toh

bent

uk-

bent

uk p

artis

ipas

i ke

war

gane

gaan

se

baga

i pe

ncer

min

an

kom

itmen

te

rhad

ap

pela

ksan

aan

norm

a da

n m

oral

et

ika

berla

lu li

ntas

7.

Si

kap

peril

aku

lebi

h

kebi

asaa

n,

mat

a pe

ncar

ian,

flo

ra

mau

pun

faun

a.

Nam

un

sem

boya

n ya

ng

dija

dika

n id

eolo

gy

bang

sa

adal

ah “

Ber

beda

-bed

a te

tapi

tet

ap

satu

jug

a. I

tula

h pe

reka

t ya

ng k

uat,

kare

na

bang

sa

Indo

nesi

a m

emilik

i se

jara

h da

n na

sib

yang

sam

a, y

aitu

be

kas

jaja

han

bang

sa

asin

g.Pe

rbed

aan

yang

ber

agam

kita

ha

rus

bers

atu

seba

gai

bang

sa

Indo

nesi

a.

Ole

h ka

rena

itu

, ki

ta

haru

s m

emup

uk s

eman

gat B

hinn

eka

Tung

gal

Ika.

M

eski

pun

berb

eda-

beda

, ki

ta t

etap

sat

u, y

aitu

ban

gsa

Indo

nesi

a.

Apak

ah

itu

hany

a ka

ta

kias

an

untu

k Pa

ncas

ila

lam

bang

ne

gara

kita

saj

a?.

Dap

at k

ita l

ihat

pe

rbed

aan

ras

cuku

p m

enco

lok

di

Indo

nesi

a in

i. Ap

akah

bh

inek

a tu

ngga

l ik

a ha

nya

sebu

ah k

ata-

kata

ta

npa

artiK

ebhi

neka

an

mer

upak

an

real

itas

bang

sa

yang

tid

ak

dapa

t di

pung

kiri

kebe

rada

anny

a.

Unt

uk

men

doro

ng t

erci

ptan

ya p

erda

mai

an

dala

m

kehi

dupa

n Ba

ngsa

da

n N

egar

a.

Kebh

inek

aan

pun

haru

s di

mak

nai

mas

yara

kat

mel

alui

pe

mah

aman

m

ultik

ultu

ralis

me

deng

an

berla

ndas

kan

keku

atan

sp

iritu

alita

s.

Unt

uk

mem

upuk

se

man

gat

kebh

inne

kaan

dal

am k

esat

uan

dan

Page 62: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 53

53

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

men

guta

mak

an

kese

lam

atan

se

sam

e pe

nggu

na

jala

n 8.

Pe

ran

serta

dal

am

kegi

atan

soc

ial

seba

gai w

ujud

ke-

Bhin

neka

Tun

ggal

Ik

a da

lam

wad

ah

keut

uhan

nas

iona

l. 9.

H

asil

kajia

n te

ntan

g be

ntuk

-be

ntuk

par

tisip

asi

war

ga m

asya

raka

t ya

ng

men

cerm

inka

n ko

mitm

en

pers

atua

n da

n ke

satu

an d

emi

terw

ujud

nya

keut

uhan

nas

iona

l.

pers

atua

n, d

iman

apun

, tid

ak te

rbat

as

oleh

ru

ang

dan

wak

tu.

Sepe

rti

sesa

ma

peng

guna

ja

lan,

se

sam

ekel

ompo

k pe

ncita

ken

dara

an

tua,

pe

ncita

se

peda

ku

no,

haru

s sa

ling

men

ghor

mat

i, sa

ling

mer

ngha

rgai

keb

erad

aany

a. K

aren

a pa

da

prin

sipn

ya

setia

p w

arga

N

egar

aInd

ones

ia m

emilik

i ha

k da

n ke

waj

iban

yan

g sa

ma.

Per

ilaku

hid

up b

erto

lera

nsi

dala

m k

eber

agam

an.

Kebe

raga

man

ad

alah

su

atu

kond

isi

dala

m

mas

yara

kat

yang

te

rdap

at

bany

ak

perb

edaa

n da

lam

be

rbag

ai b

idan

g.

Bang

sa

Indo

nesi

a m

embu

tuhk

an

anak

ya

ng

seha

t, ce

rdas

, kr

eatif

, da

n te

ram

pil.

Anak

-an

ak y

ang

cerd

as a

dala

h an

ak y

ang

mam

pu m

engg

unak

an n

alar

sec

ara

mak

sim

al,

seda

ngka

n an

ak

krea

tif

mer

upak

an

anak

ya

ng

mem

iliki

limpa

han

ide

untu

k be

rbua

t se

suat

u da

n an

ak te

ram

pil d

iwuj

udka

n da

lam

so

sok

anak

yan

g si

ap b

erbu

at d

an

beke

rja.

Itu s

emua

aka

n m

aksi

mal

ap

abila

an

ak

Indo

nesi

a m

emilik

i ke

seha

tan

yang

prim

a.

Indo

nesi

a ya

ng m

aju,

man

diri,

da

n m

ampu

ber

diri

seja

jar

deng

an

bang

sa

lain

di

du

nia

mer

upak

an

Page 63: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII54

54

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

hara

pan

selu

ruh

bang

sa I

ndon

esia

. O

leh

kare

na it

u, k

ita s

ebag

ai p

elaj

ar

haru

s te

rus

men

gasa

h kr

eativ

itas

dan

kete

ram

pila

n ki

ta.

Sala

h sa

tu

kete

ram

pila

n ya

ng

haru

s di

milik

i ad

alah

ke

tera

mpi

lan

bern

egar

a.

Kete

ram

pila

n be

rneg

ara

diw

ujud

kan

dala

m b

entu

k pe

rilak

u m

engh

arga

i da

n to

lera

n te

rhad

ap

kebe

rada

an

oran

g di

seki

tarn

ya,

dim

anap

un

bera

da te

rmas

uk k

eber

adaa

n di

jala

n ra

ya.

Peril

aku

men

ghar

gai

dan

tole

rans

i ak

an

men

cipt

akan

ke

ruku

nan,

da

n ke

terti

ban

berla

lu

linta

sses

ame

peng

guna

jala

n.H

al in

i se

suai

den

gan

UU

No.

22

Tahu

n 20

09

pasa

l 1

Kete

ntua

n U

mum

, di

sebu

tkan

Kete

rtiba

n La

lu L

inta

s da

n An

gkut

an

Jala

n ad

alah

su

atu

kead

aan

berla

lu

linta

s ya

ng

berla

ngsu

ng

seca

ra

tera

tur

sesu

ai

deng

an

hak

dan

kew

ajib

an

setia

p Pe

nggu

na J

alan

..

Art

i pen

ting

mem

upuk

se

man

gat B

hinn

eka

Tung

gal

Ika.

Bhin

neka

Tu

ngga

l Ik

a ol

eh

para

pe

ndiri

ne

gara

di

jadi

kan

seba

gai

sem

boya

n ne

gara

se

baga

iman

a te

rtulis

pad

a la

mba

ng

nega

ra

Buru

ng

Gar

uda.

Ke

bhin

ekaa

n ya

ng

ada

pada

di

ri

Page 64: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 55

55

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

bang

sa In

done

sia

mer

upak

an

K

eban

ggaa

n M

enja

di B

angs

a In

done

sia

Indo

nesi

a ad

alah

ne

gara

ke

pula

uan.

W

ilaya

h In

done

-sia

te

rseb

ar d

i an

tara

pul

au-p

ulau

yan

g ju

mla

hnya

lebi

h da

ri 17

.000

, na

mun

ha

l te

rseb

ut

tidak

m

enja

di-k

an

bang

sa

Indo

nesi

a be

rcer

ai-b

erai

, na

mun

just

ru m

enja

di p

erek

at u

ntuk

se

mak

in

men

ingk

atka

n ra

sa

pers

atua

n da

n ke

satu

an b

angs

a. H

al

ini d

ikar

enak

an s

ecar

a yu

ridis

form

al

bang

sa I

ndon

esia

tel

ah m

em-p

unya

i la

ndas

an

yang

ku

at,

yaitu

Pe

mbu

kaan

UU

D 1

945

alen

ia 2

. Ba

ngga

se

baga

i ba

ngsa

da

n be

rtana

h ai

r In

done

sia

adal

ah

mer

asa

besa

r ha

ti at

au

mer

asa

berb

esar

jiw

a at

au

mer

asa

gaga

h m

enja

di

bang

sa

Indo

nesi

a.

Kons

ekue

nsin

ya k

alau

kita

mer

asa

bang

ga

seba

gai

bang

sa

Indo

nesi

a ak

an

sela

lu

beru

paya

m

enju

njun

g tin

ggi n

ama

baik

ban

gsa

dan

nega

ra,

dim

ana

pun

kita

ber

ada.

Kita

jug

a ak

an s

elal

u m

enin

gkat

kan

citra

dan

na

ma

baik

In

done

sia

mel

alui

pe

rbua

tan-

perb

uata

n ny

ata

di

mas

yara

kat.

Indo

nesi

a te

rdiri

dar

i be

rbag

ai

kean

ekar

agam

an

yang

te

rseb

ar

di

Page 65: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII56

56

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

berb

agai

pul

au b

esar

dan

kec

il tid

ak

men

-jadi

kan

bang

sa

Indo

nesi

a be

rcer

ai

bera

i. H

al

ini

mer

upak

an

nila

i tam

bah

ters

endi

ri ya

ng m

enja

di

kita

mer

asa

bang

ga s

ebag

ai b

angs

a In

done

sia.

Seka

lipun

ba

ngsa

In

done

sia

bera

neka

rag

am,

nam

un

kare

na d

iikat

ole

h ad

anya

kes

amaa

n la

tar

bela

kang

sej

arah

, pen

gala

man

, pe

rjuan

gan

dala

m

men

capa

u ke

mer

de-k

aan,

ke

turu

nan,

ad

at

istia

dat,

dan

baha

sa

yang

di

ikat

da

lam

w

adah

N

egar

a Ke

satu

an

Rep

ublik

In

do-n

esia

m

aka

teta

p m

enja

dika

n ba

ngsa

In

done

sia

bers

atu

padu

dal

am m

elak

sana

kan

pem

bang

unan

di

be

rbag

ai

bida

ng

pend

idik

an,

ekon

omi,

trans

porta

si,

pras

aran

a la

lu

linta

s,

jala

n,

guna

m

engh

buna

n da

erah

sa

tu

deng

an

lain

nya.

D

alam

rang

ka m

engh

ubun

gkan

da

ri sa

tu d

enga

n la

inny

a, p

emer

inta

h pu

sat

dan

daer

ah

waj

ib

men

yedi

akan

ja

lan.

Ja

lan

adal

ah

selu

ruh

bagi

an

Jala

n,

term

asuk

ba

ngun

an

pele

ngka

p da

n pe

rleng

-ka

pann

ya y

ang

dipe

runt

ukka

n ba

gi

Lalu

Lin

tas

umum

, yan

g be

rada

pad

a pe

rmuk

aan

tana

h,

di

atas

pe

rmuk

aan

tana

h,

di

baw

ah

perm

ukaa

n ta

nah

dan/

atau

air,

ser

ta

Page 66: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 57

57

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

di a

tas

perm

ukaa

n ai

r, ke

cual

i ja

lan

rel d

an ja

lan

kabe

l.

Ban

gga

terh

adap

bud

aya

dan

Kar

ya B

angs

a In

done

sia

Neg

ara

Indo

nesi

a di

kena

l de

ngan

ba

ngsa

ya

nban

yak

perb

edaa

n,pe

rbed

aan

dala

m

suku

da

n bu

daya

. Ba

gi

indo

nesi

a pe

rbed

aan

adal

ah p

emer

satu

dal

am k

ehid

upan

be

rsat

u. B

anya

k ne

gara

yan

g ra

puh

deng

an

perb

edaa

n.

akan

te

tapi

ra

puhn

ya s

uatu

neg

ara

di a

kiba

tkan

at

as

ketid

akm

apan

anny

a su

atu

pem

erin

taha

n da

n si

kap

indi

vidu

da

lam

be

rkeh

idup

-and

an

hila

ngny

a ra

sa

cint

a te

rhad

ap

buda

yany

a se

ndiri

. Ba

gai

kaca

ng l

upa

kulit

nya,

ya

ng

dim

aksu

d ki

ta

terk

agum

-ka

gum

nya

terh

adap

bud

aya

lain

kita

sa

mpa

i lu

pa a

kan

kaya

nya

buda

ya

Indo

nesi

a ya

ng d

iman

a ha

rus

kita

le

star

ikan

un

tuk

anak

cu

cu

cici

t ki

ta.B

agai

man

a ca

ra k

ita a

gar

dapa

t m

eles

tarik

an b

uday

a ki

ta??

? 1.

kita

har

us m

enan

amka

n si

kap

cint

a ki

ta te

rhad

ap In

done

sia

dan

sika

p ci

nta

kita

terh

adap

Bud

aya

kita

. 2.

bel

ajar

dan

mem

pela

jari

Buda

ya-

buda

ya in

done

sia.

3.

men

gem

bang

kan

Page 67: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII58

58

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

(mem

prom

osik

an k

epad

a du

nia

bahw

a be

tapa

men

arik

nya

buda

ya k

ita).

4. m

eles

tarik

an B

uday

a ya

ng s

udah

ad

a da

n m

emba

ngki

tkan

Bud

aya

yang

ham

pir p

unah

. D

isam

ping

bu

daya

, ba

nyak

ka

rya

yang

di

hasi

lkan

ol

eh

putra

-pu

tra I

ndon

esia

, Se

perti

Pro

f.Dr.

Ir.

Sedy

atm

o m

enem

ukan

ka

rya

“ Ko

nstru

ksi

Cak

ar

Ayam

” ya

ng

seka

rang

di

guna

kan

untu

k pe

mba

ngun

-an

jala

n ra

ya,

jala

n to

l. Ki

ta b

angg

a m

emilik

i put

ra In

done

sia

yang

mam

pu m

enci

ptak

an k

onst

ruks

i Ja

lan

deng

an s

yste

m C

akar

Aya

m.

Kare

na

jala

n m

erup

akan

ba

gian

st

rate

gis

dala

m

men

capa

i tu

juan

pe

mba

ngun

an n

asio

nal.

UU

No.

22

Tahu

n 20

09 p

asal

1 d

inya

taka

n ja

lan

adal

ah

selu

ruh

bagi

an

Jala

n,

term

asuk

ban

guna

n pe

leng

kap

dan

perle

ng-k

apan

nya

yang

di

peru

ntuk

kan

bagi

La

lu

Lint

as

umum

, ya

ng

bera

da

pada

pe

rmuk

aan

tana

h,

di

atas

pe

rmuk

aan

tana

h,

di

baw

ah

perm

ukaa

n ta

nah

dan/

atau

air,

ser

ta

di a

tas

perm

ukaa

n ai

r, ke

cual

i jal

an

rel d

an ja

lan

kabe

l.Kar

ena

itu n

egar

a be

rtang

-gun

g ja

wab

ata

s La

lu L

inta

s da

n An

gkut

an

Jala

n da

n

Page 68: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 59

59

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

pem

bina

anny

a di

laks

anak

an

oleh

Pe

mer

inta

h.

Bany

ak j

alan

ray

a, a

tau

jala

n to

l, se

kara

ng

diba

ngun

m

engg

unak

an

kons

truks

i ca

kar

ayam

, di

sam

ping

bia

ya le

bih

mur

ah,

baha

n-ba

han

mud

ah d

iapa

t, se

perti

ba

ja,

sem

en,

pasi

r, ba

tu,

diba

ndin

g ja

lan

bera

spal

, di

man

a ba

han

tam

bang

asp

al s

amak

in m

enip

is d

an

tidak

bis

a di

perb

ahar

ui.

M

anfa

at p

ersa

tuan

dan

kes

atua

n D

alam

Keb

hinn

ekaa

n.

Tim

Sep

ak B

ola

Nas

iona

l U-1

9 m

emer

luka

n ke

kom

-pak

an

dan

beke

rjasa

ma

anta

r pem

ain

yang

rapi

. H

al

ini

akan

te

rwuj

ud

bila

ad

a se

man

gat

pers

atua

n da

n ke

satu

an

selu

ruh

pem

ain

dan

sada

r ba

hwa

dirin

ya

adal

ah

duta

ba

ngsa

In

done

sia

untu

k m

engh

arum

kan

Neg

ara

di d

unia

Int

erna

sion

al.O

leh

kare

na

tidak

lah

mud

ah

men

jaga

pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

bu

kanl

ah

hal

yang

mud

ah.

Bany

ak t

anta

ngan

da

n m

asal

ah y

ang

haru

s di

hada

pi

bers

ama.

M

enja

ga

pers

atua

n da

n ke

satu

an

bang

sa

mer

upak

an

kew

ajib

an s

elur

uh r

akya

t In

done

sia

kare

na n

egar

a in

i tid

ak h

anya

ter

diri

atas

sat

u go

long

an s

uku,

ras

, da

n ag

ama,

te

tapi

ba

nyak

se

kali

Page 69: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII60

60

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

golo

ngan

yan

g ad

a di

tan

ah a

ir ki

ta

terc

inta

. Ag

ar

teta

p te

rpel

ihar

a pe

rsau

an

dan

kesa

tuan

ba

ngsa

In

done

sia

yang

te

rdiri

da

ri ke

bhin

neka

an,

dipe

rluka

n si

kap

dan

peril

aku

anta

ra

lain

: (1

) sa

ling

men

ghar

gai

dan

men

ghor

mat

i an

tar

sesa

na.

(2)

men

ghin

dari

konf

lik

beru

smbe

r SA

RA,

(3

) sa

ling

mem

bant

u, (

4) s

alin

g m

enol

ong,

(5)

M

engh

inda

ri eg

oism

, ek

stre

mis

me,

ch

auni

sme

dan

fana

tism

e ya

ng

berle

biha

n te

rhad

ap k

elom

pokn

ya.

Seda

ngka

n m

anfa

at p

ersa

tuan

da

n ke

satu

an b

agi b

angs

a In

done

sia

adal

ah (1

) mem

perk

uat j

ati d

iri N

KRI;

(2)

mem

perk

uat

keta

hana

n na

sion

al

dala

m m

engh

adap

i seg

ala

anca

man

da

n ga

nggu

an d

alam

ber

nega

ra;

(3)

mem

udah

kan

men

capa

i tu

juan

na

sion

al (t

ertu

ang

dala

m p

embu

kaan

U

UD

19

45)

hany

a ak

an

terc

apai

ap

abila

sem

ua w

arga

neg

ara

terli

bat

mew

ujud

kan

tuju

an

nasi

onal

te

rseb

ut;

(4)

men

cipt

akan

sua

sana

ya

ng

tent

ram

, am

an,

dan

dam

ai

kare

na

sem

ua

oran

g m

enun

juka

n si

kap

setia

ka

wan

, to

lera

nsi,

dan

solid

arita

s da

lam

bin

gkai

NKR

I. Sa

lah

satu

man

faat

per

satu

an

dan

kest

uan,

ada

lah

mem

udah

kan

Page 70: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 61

61

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

penc

apai

an t

ujua

n na

sion

al d

iper

lu-

kan

Lalu

Lin

tas

dan

Angk

utan

Jal

an,

Hal

ini s

esua

i den

gan

lata

r be

laka

ng

dike

luar

kan

UU

No.

22

Tahu

n 20

09,

yaot

u ba

hwa

Lalu

Li

ntas

da

n An

gkut

an

Jala

n m

empu

nyai

pe

ran

stra

tegi

s da

lam

m

endu

kung

pe

mba

ngun

an d

an in

tegr

asi n

asio

nal

seba

gai

bagi

-an

dari

upay

a m

emaj

ukan

ke

seja

hter

aan

umum

se

baga

iman

a di

aman

atka

n ol

eh

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

Ben

tuk-

bent

uk to

lera

nsi d

alam

ra

ngka

mem

upuk

per

satu

an d

an

kesa

tuan

dal

am k

e-B

hinn

eka

Tung

gal I

ka.

Tole

rans

i ad

alah

su

atu

sika

p at

au

peril

aku

man

usia

ya

ng

tidak

m

enyi

mpa

ng

dari

atur

an,

atau

no

rma,

di

m

ana

sese

oran

g m

engh

arga

i at

au

men

ghor

mat

i se

tiap

tinda

kan

yang

or

ang

lain

la

kuka

n. S

ikap

tole

rans

i san

gat p

erlu

di

kem

bang

kan

kare

na

man

usai

ad

alah

m

akhl

uk

sosi

al

dan

akan

m

enci

ptak

an

adan

ya

keru

kuna

n hi

dup.

Dal

am

Neg

ara

Kesa

tuan

R

epub

lik I

ndon

esia

, Pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

di

se

buah

ne

gara

ya

ng

bera

gam

da

pat

dici

ptak

an

sala

h

Page 71: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII62

62

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

satu

nya

deng

an p

erila

ku m

asya

raka

t ya

ng

men

ghor

mat

i ke

bera

gam

-an

bang

sa d

alam

wuj

ud p

erila

ku to

lera

n te

rhad

ap

kebe

raga

man

te

rseb

ut.

Sika

p to

lera

nsi b

erar

ti m

ena-

han

diri,

be

rsik

ap s

abar

, m

embi

arka

n or

ang

berp

en-d

apat

la

in,

dan

berh

ati

lapa

ng t

erha

dap

oran

g-or

ang

yang

m

emilik

i pe

ndap

at

berb

eda.

To

lera

nsi

seja

ti di

dasa

rkan

si

kap

horm

at te

rhad

ap m

arta

bat m

anu-

sia,

ha

ti nu

rani

, da

n ke

yaki

nan,

se

rta

keik

hlas

an

Sesa

ma

apa

pun

agam

a, s

uku,

go

long

an,

ideo

logi

at

au

pand

anga

nnya

. Be

ntuk

pe

rilak

u to

lera

nsi a

ntar

a la

in a

dala

h:

a) t

idak

mem

oton

g pe

mbi

cara

an

oran

g la

in

b) m

embe

ri ke

sem

pata

n or

ang

lain

un

tuk

berb

icar

a, m

enge

muk

akan

pe

ndap

at.

c) m

embi

arka

n or

ang

lain

m

enja

lank

an ib

adah

ses

uai

keya

kina

n m

asin

g-m

asin

g.

d) m

embe

ri ke

sem

pata

n ke

pada

ke

lom

pok

min

orita

s un

tuk

men

yam

paik

an p

enda

pat,

usul

an,

pem

ikira

n de

mi k

eber

sam

aan.

e)

tid

ak m

embu

nyik

an ra

dio,

te

levi

se, a

taup

un y

ang

lain

de

ngan

sua

ra k

eras

.

Page 72: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 63

63

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

f) tid

ak m

engg

unak

an k

nalp

ot

sepe

da m

otor

den

gan

suar

a ke

ras.

D

alam

keh

idup

an b

erla

lu li

ntas

di

ja

lanp

un

juga

di

perlu

kan

sika

p to

lera

nsi,

kren

a pa

ra p

engg

unak

an

jala

n ra

ya,

bera

sal

dari

berb

agai

su

ku, b

angs

a da

n ra

s, s

erta

pem

eluk

ag

ama

yang

ber

beda

-bed

a. B

entu

k-be

ntuk

tol

eran

si d

alam

pen

ggun

aan

jala

n an

atar

a la

in:

mem

beri

kese

mpa

tan

kend

araa

n ya

ng

ingi

n m

enda

hulu

i, tid

ak

men

ggun

akan

kn

alpo

t ya

ng

dapa

t m

emek

akan

te

linga

, ke

ndar

aan

yang

be

sar

men

gala

h ke

tika

ada

kend

araa

n ya

ng le

bih

keci

l men

dahu

luin

ya,

P

enga

mal

an P

anca

sila

dal

am

Wuj

ud S

ikap

Tol

eran

si

Kalia

n te

ntu

men

geta

hui

lata

r be

laka

ng

peru

baha

n si

la

perta

ma

dala

m P

iaga

m J

akar

ta.

Peru

baha

n te

rseb

ut d

ilaku

kan

men

ging

at n

egar

a ki

ta te

rdiri

ata

s be

raga

m p

erbe

daan

. M

engh

ilang

kan

perb

edaa

n de

ngan

m

emak

-sak

an k

ehen

dak

tent

u bu

kan

peny

eles

aian

m

asal

ah

yang

te

pat.

Perb

edaa

n ha

rus

disa

dari

seba

gai

keka

yaan

ba

ngsa

da

n ne

gara

. Pe

rbed

aan

haru

s da

pat d

iako

mod

asi

dala

m

wad

ah

Neg

ara

Kesa

tuan

R

epub

lik

Indo

nesi

a.

Ole

h ka

rena

Page 73: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII64

64

No

Kom

pete

nsi

Das

ar

Mat

eri

Pem

bela

jara

n K

elas

/ Sm

t D

emen

si, I

ndik

ator

dan

N

ilai-n

ilai P

endi

dika

n La

lu L

inta

s Se

tiap

KD

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an

Pend

idik

an L

alu

Lint

as K

e M

ater

i Pe

mbe

laja

ran

itula

h si

la

perta

ma

dala

m

Piag

am

Jaka

rta

dise

paka

ti un

tuk

diub

ah.

Sela

in

mam

pu

men

ghar

gai

perb

edaa

n, k

ita j

uga

haru

s m

ampu

be

rtole

rans

i. Ba

ik

golo

ngan

m

ayor

itas

atau

pun

min

orita

s,

yang

ku

at a

taup

un y

ang

lem

ah, y

ang

kaya

at

aupu

n ya

ng m

iski

n, m

emilik

i ha

k ya

ng s

ama

seba

gai

war

ga n

egar

a In

done

sia.

Ti

dak

bole

h ad

a sa

tu

piha

k pu

n ya

ng

mem

aksa

kan

kehe

ndak

nya.

Ke

beba

san

yang

di

milik

i pu

n tid

ak b

oleh

mel

angg

ar

kebe

basa

n or

ang

lain

. O

leh

kare

na

itu,

kita

har

us m

emah

ami n

ilai y

ang

terk

andu

ng

dala

m

Panc

asila

da

n m

enga

mal

kann

ya.

Page 74: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 65

65

B.

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an P

endi

dika

n La

lu L

inta

s p

ada

Sila

bus

KO

MPE

TEN

SI IN

TI

1.

Men

ghar

gai d

an m

engh

ayat

i aj

aran

aga

ma

yang

dia

nutn

ya

2.

Men

ghar

gai d

an m

engh

ayat

i per

ilaku

juju

r, di

sipl

in,

tang

gung

jaw

ab,

pedu

li (to

lera

nsi,

goto

ng r

oyon

g),

sant

un,

perc

aya

diri,

dal

am

berin

tera

ksi s

ecar

a ef

ektif

den

gan

lingk

unga

n so

sial

dan

ala

m d

alam

jang

kaua

n pe

rgau

lan

dan

kebe

rada

anny

a.

3.

Mem

aham

i pen

geta

huan

(fak

tual

, kon

sept

ual,

dan

pros

edur

al) b

erda

sark

an ra

sa in

gin

tahu

nya

tent

ang

ilmu

peng

etah

uan,

tekn

olog

i, se

ni, b

uday

a te

rkai

t fen

omen

a da

n ke

jadi

an ta

mpa

k m

ata.

4.

M

enco

ba,

men

gola

h, d

an m

enya

ji da

lam

ran

ah k

onkr

et (

men

ggun

akan

, m

engu

rai,

mer

angk

ai,

mem

odifi

kasi

, da

n m

embu

at)

dan

rana

h ab

stra

k (m

enul

is,

mem

baca

, m

engh

itung

, m

engg

amba

r, da

n m

enga

rang

) se

suai

den

gan

yang

dip

elaj

ari

di s

ekol

ah d

an

sum

ber l

ain

yang

sam

a da

lam

sud

ut p

anda

ng/te

ori

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

1 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

be

riman

dan

ber

taqw

a ke

pada

Tuh

an Y

ME

dan

bera

khla

k m

ulia

dal

am

kehi

dupa

n di

sek

olah

da

n m

asya

raka

t 2.

1 M

engh

arga

i sem

anga

t da

n ko

mitm

en

keba

ngsa

an s

eper

ti ya

ng d

itunj

ukka

n ol

eh

para

pen

diri

nega

ra

dala

m p

erum

usan

dan

pe

neta

pan

Panc

asila

se

baga

i das

ar n

egar

a 3.

3 M

emah

ami i

si a

linea

1. M

ensu

kuri

bahw

a pe

rum

usan

dan

pe

neta

pan

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45 te

rcap

ai

atas

ber

kah

rahm

at d

an ri

dho

Tuha

n Y

ang

Mah

a Es

a da

n di

doro

ng o

leh

kein

gina

n lu

hur

bang

sa

Indo

nesi

a.

2. M

ende

skrip

sika

n

1. P

okok

-pok

ok

piki

ran

yang

te

rkan

dung

dal

am

pem

buka

an U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

. 2.

Isi

mak

na ti

ap

alin

ea d

alam

Pe

mbu

kaan

UU

D

1945

. 3.

mak

na

kem

erde

kaan

m

engg

unak

an

jala

n ra

ya m

enur

ut

Men

gam

ati

• M

emba

ca n

aska

h Pe

mbu

kaan

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

Ta

hun

1945

Mem

baca

nas

kah

Prok

lam

asi

Kem

erde

kaan

M

enan

ya

Tany

a ja

wab

te

ntan

g :

• Is

i Pro

klam

asi

Kem

erde

kaan

Isi a

linea

Pe

mbu

kaan

UU

D

• Ju

rnal

ha

rian

peni

laia

n si

kap

spiri

tual

si

swa

kela

s VI

I. •

Obs

erva

si

sika

p pe

rilak

u da

lam

be

rdis

kusi

si

swa

kela

s VI

I SM

P/M

Ts.

2 x

3

JP

• D

rs.

Supa

ndi,

dkk,

201

4 Bu

ku M

odel

Pe

ngin

tegr

asi

an

Pend

idik

an

Lalu

Lin

tas

SMP/

MTs

, Ja

karta

: Se

tditj

en.

Pend

idik

an

Das

ar,

Kem

dikb

ud,

2015

.

Page 75: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII66

66

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

Pem

buka

an U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

4.

3 M

enya

ji ha

sil k

ajia

n is

i Pe

mbu

kaan

Und

ang-

Und

ang

Das

ar N

egar

a R

epub

lik In

done

sia

Tahu

n 19

45.

poko

k-po

kok

piki

ran

yang

te

rkan

dung

da

lam

pe

mbu

kaan

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45.

3. M

enje

lask

an is

i m

akna

tiap

alin

ea

dala

m

Pem

buka

an U

UD

19

45.

4. M

enje

lask

an

mak

na

kem

erde

kaan

m

engg

unak

an

jala

n ra

ya

men

urut

pas

al 2

7 U

UD

194

5 5.

Men

jela

skan

hu

bung

an

pem

buka

an U

UD

19

45 d

enga

n pr

okla

mas

i ke

mer

deka

an

Indo

nesi

a

6. M

enje

lask

an d

ua

mat

eri d

asar

ya

ng te

rkan

dung

da

lam

UU

D

1945

.

pasa

l 27

UU

D

1945

4.

Hub

unga

n pe

mbu

kaan

UU

D

1945

den

gan

prok

lam

asi

kem

erde

kaan

In

done

sia

5.

Dua

mat

eri d

asar

ya

ng te

rkan

dung

da

lam

UU

D 1

945.

6.

Pas

al p

asal

yan

g m

enga

ndun

g hu

bung

an N

egar

a de

ngan

war

ga

Neg

ara

men

urut

U

UD

194

5 7.

Hub

unga

n

Pem

buka

an U

UD

19

45 d

enga

n pa

sal-p

asal

UU

D

1945

. 8.

Per

ilaku

tida

k se

men

a-m

ena

dala

m

men

gend

arai

ke

ndar

aan

berm

otor

ses

uai i

si

mak

na a

linea

pe

rtam

a pe

mbu

kaan

UU

D

1945

(nila

i

NR

I Tah

un 1

945

• H

ubun

gan

Prok

lam

asi

Kem

erde

kaan

de

ngan

Pe

mbu

kaan

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

Men

gum

pulk

an

Dat

a •

Men

cari

info

rmas

i da

ri be

rbag

ai

sum

ber d

an

men

disk

usik

an

tent

ang

Nila

i Pe

mbu

kaan

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tah

un

1945

Men

cari

info

rmas

i da

ri be

rbag

ai

sum

ber d

an

men

disk

usik

an

tent

ang

mak

na

alin

ea

Pem

buka

an U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a T

ahun

19

45

• M

enca

ri in

form

asi

dari

berb

agai

• Po

rtofo

lio,

peni

laia

n in

i di

guna

kan

untu

k m

enila

i ha

sil

peke

rjaan

ba

ik

indi

vidu

m

aupu

n ke

lom

pok

tent

ang

isi

alin

ea

Pem

buka

an

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

• Te

s di

guna

kan

untu

k m

enila

i ha

sil b

elaj

ar

seca

ra

indi

vidu

te

ntan

g pe

nget

ahua

n is

i al

inea

Pe

mbu

kaan

• D

rs.

Salik

um,

dkk

2013

, M

ata

Pela

jara

n Pe

ndid

ikan

Pa

ncas

ila

dan

Kew

arga

nega

raan

SM

P/M

Ts

Kela

s VI

I, Ja

karta

: Ke

mdi

kbud

, 20

13

• Pe

ndid

ikan

Ke

sada

ran

Berk

onst

itu-

si u

ntuk

SM

P da

n M

Ts.

Jaka

rta :

Sekj

en d

an

Kepa

nite

ra-

an

Mah

kam

ah

Kons

titus

i R

I, 20

09

• U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a

Page 76: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 67

67

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

7. M

engi

dent

ifika

si

pasa

l pas

al y

ang

men

gand

ung

hubu

ngan

N

egar

a de

ngan

w

arga

Neg

ara

men

urut

UU

D

1945

8.

Men

desk

ripsi

kan

hubu

ngan

Pe

mbu

kaan

UU

D

1945

den

gan

pasa

l-pas

al U

UD

19

45.

9. M

enun

jukk

an

peril

aku

tidak

se

men

a-m

ena

dala

m

men

gend

arai

ke

ndar

aan

berm

otor

ses

uai

isi m

akna

alin

ea

perta

ma

pem

buka

an U

UD

19

45 (n

ilai

kebe

rsam

aan)

. 10

. Men

ampi

lkan

pe

rilak

u ad

il da

lam

m

engg

unak

an

jala

n ra

ya

seba

gai w

ujud

kebe

rsam

aan)

. 9.

Per

ilaku

adi

l dal

am

men

ggun

akan

ja

lan

raya

seb

agai

w

ujud

pel

aksa

naan

Si

la k

e 5

Panc

asila

D

asar

Neg

ara

Panc

asila

.(nila

i ko

mitm

en)

10. A

lasa

n ba

hwa

pem

buka

an U

UD

19

45 ti

dak

dapa

t di

ubah

ole

h si

apap

un,

term

asuk

MPR

. 11

. Sik

ap p

erila

ku

kete

guha

n ha

ti un

tuk

tidak

m

engu

bah

pem

buka

an U

UD

19

45 k

aren

a se

baga

i hok

um

dasa

r ter

tingg

i di

NKR

I. (k

omitm

en)

12. M

embu

at la

pora

n te

rtulis

has

il ka

jian

terh

adap

isi a

linea

pe

mbu

kaan

UU

D

1945

.

sum

ber d

an

men

disk

usik

an

tent

ang

isi

Prok

lam

asi

kem

erde

kaan

M

enga

sosi

asi

• M

enga

nalis

is

hubu

ngan

mak

na

anta

ralin

ea

Pem

buka

an U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

Men

ghub

ungk

an

Prok

lam

asi

Kem

erde

kaan

da

n Pe

mbu

kaan

U

UD

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

• M

enyi

mpu

lkan

ar

ti pe

ntin

g m

empe

rtaha

nkan

Pe

mbu

kaan

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

Men

gom

unik

asik

an •

Mem

pres

enta

sika

n te

ntan

g is

i

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

Tahu

n 19

45

• M

ater

i So

sial

isas

i U

UD

194

5 ol

eh

Sekj

en.

MPR

RI,

2004

Ref

eren

si/In

tern

et

sesu

ai

mat

eri

poko

k

Page 77: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII68

68

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

pela

ksan

aan

Sila

ke

5 P

anca

sila

D

asar

Neg

ara

Panc

asila

.(nila

i ko

mitm

en)

11. M

enje

lask

an a

las

an b

ahw

a pe

mbu

kaan

UU

D

1945

tida

k da

pat

diub

ah o

leh

siap

apun

, te

rmas

uk M

PR.

12. M

enun

jukk

an

sika

p pe

rilak

u ke

tegu

han

hati

untu

k tid

ak

men

guba

h pe

mbu

kaan

UU

D

1945

kar

ena

seba

gai h

okum

da

sar t

ertin

ggi d

i N

KRI.

(kom

itmen

) 13

. Mem

buat

la

pora

n te

rtulis

ha

sil k

ajia

n te

rhad

ap is

i al

inea

pe

mbu

kaan

UU

D

1945

.

Pem

buka

an U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

Men

yusu

n ko

mitm

en m

elal

ui

ikra

r, ja

nji,

atau

te

kad

untu

k tid

ak

mer

ubah

Pe

mbu

kaan

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

2 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

be

riman

dan

ber

taqw

a 1.

Men

syuk

uri a

tas

terc

ipta

nya

1. P

enge

rtian

nor

ma

2. A

rti p

entin

gnya

M

enga

mat

i •

Men

yim

ak

• Po

rtofo

lio,

peni

laia

n in

i 2

x 3

JP

Drs

. Su

pand

i,

Page 78: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 69

69

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di s

ekol

ah

dan

mas

yara

kat.

2.2

Men

ghar

gai p

erila

ku

sesu

ai n

orm

a-no

rma

dala

m b

erin

tera

ksi

deng

an k

elom

pok

seba

ya d

an m

asya

raka

t se

kita

r 3.

4 M

emah

ami n

orm

a-no

rma

yang

ber

laku

da

lam

keh

idup

an

berm

asya

raka

t dan

be

rneg

ara

4.4

Men

yaji

hasi

l pe

ngam

atan

tent

ang

norm

a-no

rma

yang

be

rlaku

dal

am

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat d

an

berb

angs

a.

keha

rmon

isan

da

lam

keh

dupa

n be

rmas

yara

kat d

i lin

gkun

gan

kelu

arga

, se

kola

h,

mas

yara

kat.

2.

Men

jela

skan

pe

nger

tian

norm

a 3.

Men

jela

skan

arti

pe

ntin

gnya

no

rma

bagi

ke

hidu

pan

berm

asya

raka

t, be

rban

gsa

dan

bern

egar

a.

4. M

enje

lask

an a

rti

pent

ingn

ya

men

taat

i pe

ratu

ran,

tata

te

rtib

lalu

lint

as

dan

angk

utan

ja

lan

(nila

i Ko

mitm

en)

4. M

enta

ati

terh

adap

ke

tent

uan

atau

no

rma-

norm

a be

rlalu

lint

as

dilin

gkun

gan

seki

tarn

ya (n

ilai

disp

lin)

norm

a ba

gi

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat,

berb

angs

a da

n be

rneg

ara

2. A

rti p

entin

gnya

m

enta

ati

pera

tura

n, ta

ta

terti

b la

lu li

ntas

da

n an

gkut

an ja

lan

(n

ilai K

omitm

en)

3. T

aat t

erha

dap

ke

tent

uan

atau

no

rma-

norm

a be

rlalu

lint

as d

i lin

gkun

gan

seki

tarn

ya (n

ilai

disi

plin

) 4.

Fun

gsi n

orm

a di

m

asya

raka

t. 5.

Pen

tingn

ya

men

taat

i men

taat

i te

rhad

ap n

orm

a-no

rma

yang

be

rlaku

di

mas

yara

kat

6. M

acam

-mac

am

norm

a ya

ng

berla

ku d

alam

m

asya

raka

t. 7.

Atra

n/no

rma

tent

ang

ram

bu-

penj

elas

an g

uru

tent

ang

peris

tiwa

berk

aita

n no

rma

dala

m

mas

yara

kat

• M

enga

mat

i ga

mba

r mas

alah

so

sial

ber

kaita

n de

ngan

nor

ma

sepe

rti

kem

acet

an la

lu

linta

s, p

encu

rian,

da

n se

baga

inya

. M

enan

ya

• M

enyu

sun

perta

nyaa

n te

ntan

g pe

nger

tian

dan

mac

am n

orm

a ya

ng b

erla

ku

dala

m k

ehid

upan

be

rmas

yara

kat

dan

bern

egar

a •

Mel

akuk

an

waw

anca

ra

deng

an b

erba

gai

piha

k be

rkai

tan

deng

an n

orm

a ya

ng b

erla

ku

dala

m k

ehid

upan

be

rmas

yara

kat

dan

bern

egar

a

digu

naka

n un

tuk

men

ilai h

asil

peke

rjaan

ba

ik in

divi

du

mau

pun

kelo

mpo

k te

ntan

g no

rma-

norm

a ya

ng

berla

ku

dala

m

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat d

an

bern

egar

a •

Tes

digu

naka

n un

tuk

men

ilai h

asil

bela

jar

seca

ra

indi

vidu

te

ntan

g pe

nget

ahua

n no

rma-

norm

a ya

ng

berla

ku

dala

m

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat d

an

dkk,

201

4 Bu

ku M

odel

Pe

ngin

tegr

asi

an

Pend

idik

an

Lalu

Lin

tas

SMP/

MTs

, Ja

karta

: Se

tditj

en.

Pend

idik

an

Das

ar,

Kem

dikb

ud,

2015

. •

Drs

. Sa

likum

, dk

k 20

13,

Mat

a Pe

laja

ran

Pend

idik

an

Panc

asila

da

n Ke

war

gane

gara

an

SMP/

MTs

Ke

las

VII,

Jaka

rta :

Kem

dikb

ud,

2013

Pend

idik

an

Kesa

dara

n Be

rkon

stitu

-si

unt

uk

Page 79: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII70

70

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

5. M

enje

lask

an

fung

si n

orm

a di

m

asya

raka

t 6.

Men

jela

skan

pe

ntin

gnya

m

enta

ati

terh

adap

nor

ma-

norm

a ya

ng

berla

ku d

i m

asya

raka

t. 7.

Men

desk

ripsi

kan

mac

am-m

acam

no

rma

yang

be

rlaku

dal

am

mas

yara

kat.

8. M

engi

dent

ifika

si

atra

n/no

rma

tent

ang

ram

bu-

ram

bu la

rang

an,

perin

tah

an

petu

njuk

min

imal

5

buah

(nila

i di

sipl

in)

9. M

enje

lask

an

sank

si y

ang

dike

naka

n ba

gi

pela

ngga

r nor

ma

yang

ber

laku

. 10

Men

jela

skan

sa

nksi

yan

g di

terim

a ak

ibat

pe

lngg

aran

lalu

ram

bu la

rang

an,

perin

tah

an

petu

njuk

min

imal

5

buah

(nila

i dis

iplin

) 8.

San

ksi y

ang

dike

naka

n ba

gi

pela

ngga

r nor

ma

yang

ber

laku

. 9.

San

ksi y

ang

dite

rima

akib

at

pela

ngga

ran

lalu

lin

tas.

10

. Sifa

t nor

ma

hoku

m

deng

an n

orm

a so

mpa

n sa

ntun

. 11

. Sum

ber-s

umbe

r no

rma

yang

be

rlaku

dal

am

mas

yara

kat.

12. P

erila

ku

peny

impa

ngan

te

rhad

ap n

orm

a-no

rma

yang

be

rlaku

di

mas

ayra

kat

term

asuk

UU

No.

22

Tah

un 2

009

13

. La

pora

n ha

sil

obse

rvas

i per

ilaku

m

enyi

mpa

ng

terh

adap

nor

ma

yang

ber

laku

Men

gum

pulk

an

Dat

a •

Men

cari

info

rmas

i da

ri be

rbag

ai

sum

ber d

an

men

disk

usik

an

tent

ang

peng

ertia

n da

n m

acam

nor

ma

• M

engu

mpu

lkan

da

ta te

ntan

g co

ntoh

ber

baga

i no

rma

yang

be

rlaku

dal

am

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat

dan

bern

egar

a M

enga

sosi

asi

• M

engk

aji d

an

mey

impu

lkan

hu

bung

an

anta

rnor

ma

yang

be

rlaku

dal

am

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat

dan

bern

egar

a M

engk

omun

ikas

i-ka

n •

Mem

pres

enta

sika

n ha

sil

peng

amat

an

norm

a ya

ng

bern

egar

a •

Peng

amat

an,

pen

ilaia

n in

i m

erup

akan

pe

nila

ian

pros

es

untu

k m

enila

i pe

rilak

u da

n si

kap

pese

rta

didi

k da

lam

pr

oses

pe

mbe

laja

ran

dan

si

mul

asi

norm

a ya

ng

berla

ku

• Ju

rnal

, un

tuk

men

cata

t da

n m

enila

i pe

mbi

asaa

n te

rhad

ap

norm

a ya

ng

berla

ku

SMP

dan

MTs

. Ja

karta

: Se

kjen

dan

Ke

pani

tera

-an

M

ahka

mah

Ko

nstit

usi

RI,

2009

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

• M

ater

i So

sial

isas

i U

UD

194

5 ol

eh

Sekj

en.

MPR

RI,

2004

Ref

eren

si/In

tern

et

sesu

ai

mat

eri

poko

k

Page 80: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 71

71

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

linta

s (n

ilai

kead

ilan)

11

Mem

beda

kan

sifa

t nor

ma

hoku

m d

enga

n no

rma

som

pan

sant

un.

11.m

ende

skrip

sika

n su

mbe

r-sum

ber

norm

a ya

ng

berla

ku d

alam

m

asya

raka

t. 13

Mel

aksa

naka

n ob

serv

asi

peril

aku

peny

impa

ngan

te

rhad

ap n

orm

a-no

rma

yang

be

rlaku

, te

rmas

uk U

U N

o.

22 T

ahun

200

9 14

Mel

apor

kan

hasi

l ob

serv

asi

peril

aku

men

yim

pang

te

rhad

ap n

orm

a ya

ng b

erla

ku d

i m

asya

raka

t m

elal

ui ta

yang

an

.

mel

alui

taya

ngan

be

rlaku

mel

alui

tu

lisan

, gam

bar,

film

, dan

se

baga

inya

Men

sim

ulas

ikan

no

rma

yang

be

rlaku

dal

am

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat

dan

bern

egar

a

3 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

be

riman

dan

ber

taqw

a 1.

M

ensy

ukur

i ba

hwa

sem

anga

t 1.

Pe

ntin

gnya

pe

mah

aman

M

enga

mat

i •

Men

gam

ati

• Po

rtofo

lio,

peni

laia

n in

i 4

x 3

JP

• D

rs.

Supa

ndi,

Page 81: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII72

72

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia

dala

m k

ehid

upan

di

seko

lah

dan

mas

yara

kat.

2.4

Men

ghar

gai s

eman

gat

pers

atua

n da

n ke

satu

an

dala

m m

emah

ami

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai

bagi

an y

ang

utuh

dan

ta

k te

rpis

ahka

n da

lam

ke

rang

ka N

egar

a Ke

satu

an R

epub

Iik

Indo

nesi

a (N

KRI)

3.5

Mem

aham

i kar

akte

ristik

da

erah

tem

pat

tingg

alny

a da

lam

ke

rang

ka N

KRI

4.5

Men

yaji

hasi

l pe

ngam

atan

ka

rakt

eris

tik d

aera

h te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai b

agia

n ut

uh

dari

NKR

I 4.

8 M

enya

ji be

ntuk

pa

rtisi

pasi

ke

war

gane

gara

an y

ang

men

cerm

inka

n ko

mitm

en te

rhad

ap

keut

uhan

nas

iona

l.

pers

atua

n da

n ke

satu

an te

tap

terja

ga/te

rbin

a da

lam

m

emah

ami

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai b

agia

n ya

ng u

tuh

dan

tak

terp

isah

kan

dala

m k

eran

gka

NKR

I. 2.

M

emel

ihar

a ke

ruku

nan

anta

r da

n in

ter u

mat

be

raga

ma

dan

sesa

me

war

ga

mas

yara

kat d

i da

erah

tem

pat

tingg

alny

a se

baga

i bag

ian

untu

h da

n ta

k te

rpis

ahka

n da

lam

ker

angk

a N

KRI

3.

Men

jela

skan

pe

ran

daer

ah

dala

m

perju

anga

n m

enun

ju N

egar

a Ke

satu

an

Rep

ublik

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

nya

seba

gai b

agia

n ya

ng u

tuh

dan

tak

terp

isah

kan

dari

NKR

I. 2.

Pe

ntin

gnya

ke

ruku

nan

anta

r da

n in

ter u

mat

be

raga

ma

dan

sesa

me

war

ga

mas

yara

kat d

i da

erah

tem

pat

tingg

alny

a se

baga

i bag

ian

untu

h da

n ta

k te

rpis

ahka

n da

lam

ke

rang

ka N

KRI

3.

Pera

n da

erah

da

lam

per

juan

gan

men

unju

Neg

ara

Kesa

tuan

R

epub

lik

Indo

nesi

a.

4.

Kara

kter

isiti

k po

tens

i sum

ber

daya

dae

rah

tem

pat t

ingg

al

dala

m k

eran

gka

Neg

ara

Kesa

tuan

R

epub

lik

Indo

nesi

a.

gam

bar

mon

umen

pe

rjuan

gan

bang

sa In

done

sia

mel

awan

pe

njaj

ahan

Men

gam

ati

gam

bar/f

ilm

peris

tiwa

Prok

lam

asi

kem

erde

kaan

Men

gam

ati

nask

ah

Prok

lam

asi

Kem

erde

kaan

Men

yim

ak

penj

elas

an g

uru

tent

ang

gam

bar/f

ilm

Men

anya

Tany

a ja

wab

pe

ristiw

a pe

rjuan

gan

men

dirik

an N

KRI

• M

erum

uska

n pe

rtany

aan

peris

tiwa

Prok

lam

asi

Kem

erde

kaan

M

engu

mpu

lkan

D

ata

• M

enca

ri in

form

asi

digu

naka

n un

tuk

men

ilai

hasi

l pe

kerja

an

baik

in

divi

du

mau

pun

kelo

mpo

k te

ntan

g se

jara

h be

rdiri

NKR

I•

Tes

digu

naka

n un

tuk

men

ilai

hasi

l bel

ajar

se

cara

in

divi

du

tent

ang

peng

etah

uan

seja

rah

berd

iri

NKR

I. •

Peng

amat

an,

pen

ilaia

n in

i m

erup

akan

pe

nila

ian

pros

es

untu

k m

enila

i

dkk,

201

4 Bu

ku M

odel

Pe

ngin

tegr

asi

an

Pend

idik

an

Lalu

Lin

tas

SMP/

MTs

, Ja

karta

: Se

tditj

en.

Pend

idik

an

Das

ar,

Kem

dikb

ud,

2015

. •

Drs

. Sa

likum

, dk

k 20

13,

Mat

a Pe

laja

ran

Pend

idik

an

Panc

asila

da

n Ke

war

gane

gara

an

SMP/

MTs

Ke

las

VII,

Jaka

rta :

Kem

dikb

ud,

2013

Pend

idik

an

Kesa

dara

n Be

rkon

stitu

-si

unt

uk

Page 82: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 73

73

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

Indo

nesi

a.

4.

Men

gide

ntifi

kasi

ka

rakt

eris

itik

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

dal

am

kera

ngka

N

egar

a Ke

satu

an

Rep

ublik

In

done

sia.

5.

M

elak

sana

kan

upay

a m

enja

ga

keam

anan

lin

gkun

gan

di

jala

n ra

ya

berd

asar

kan

sem

anga

t pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

ban

gsa

(nila

i tan

ggun

g ja

wab

) 6.

Be

rpar

tisip

asi

seca

ra a

ktif

men

cipt

akan

ke

sela

mat

an,

kete

rtiba

n da

n ke

lanc

aran

lin

gkun

gan

di

jala

n ra

ya (n

ilai

kepe

dulia

n).

7.

Men

unju

kkan

pe

rilak

u

5.

Upa

ya m

enja

ga

keam

anan

lin

gkun

gan

di ja

lan

raya

ber

dasa

rkan

se

man

gat

pers

atua

n da

n ke

satu

an b

angs

a

6.

Berp

artis

ipas

i se

cara

akt

if m

enci

ptak

an

kese

lam

atan

, ke

terti

ban

dan

kela

ncar

an

lingk

unga

n di

jala

n ra

ya.

7.

Con

toh

kete

lada

nan

peril

aku

keru

kuna

n se

sam

e pe

nggu

na

jala

n di

lingk

unga

n di

sek

itar

8.

Con

toh

peril

aku

posi

tif a

gar t

idak

te

rjadi

kon

flik

anta

r tem

an

seba

ya/d

aera

h de

mi t

erw

ujud

nya

pers

atua

n da

n ke

satu

an d

i lin

gkun

gann

ya.

9.

Mem

beri

dari

berb

gai

sum

ber d

an

men

disk

usik

an

perju

anga

n m

endi

rikan

NKR

I •

Men

cari

info

rmas

i da

ri be

rbga

i su

mbe

r dan

m

endi

skus

ikan

m

akna

Pr

okla

mas

i Ke

mer

deka

an

• M

enca

ri in

form

asi

dari

berb

agai

su

mbe

r dan

m

endi

skus

ikan

m

akna

NKR

I M

enga

sosi

asi

• M

engk

aji

hubu

ngan

be

rbag

ai

info

rmas

i ten

tang

pe

rjuan

gan

men

dirik

an N

KRI

• M

engk

aji

hubu

ngan

be

rbag

ai

info

rmas

i ten

tang

Pr

okla

mas

i Ke

mer

deka

an

• M

enyi

mpu

lkan

ar

ti pe

ntin

g

peril

aku

dan

sika

p pe

serta

di

dik

dala

m

pros

es

pem

bela

jar

an, s

erta

so

siod

ram

a

SMP

dan

MTs

. Ja

karta

: Se

kjen

dan

Ke

pani

tera

-an

M

ahka

mah

Ko

nstit

usi

RI,

2009

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

• M

ater

i So

sial

isas

i U

UD

194

5 ol

eh

Sekj

en.

MPR

RI,

2004

Ref

eren

si/In

tern

et

sesu

ai

mat

eri

poko

k

Page 83: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII74

74

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

keru

kuna

n se

sam

e pe

nggu

na ja

lan

dilin

gkun

gan

dise

kita

r (ni

lai

kebe

rsam

aan)

. 8.

M

enga

jak

kaw

an

untu

k be

rdam

ai

pada

saa

t ter

jadi

ko

nflik

dem

i pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

tem

an

seba

ya.

9.

Mem

buat

ke

putu

san

dala

m

men

ggun

akan

ja

lan

den

gan

mem

perh

atik

an

kepe

ntin

gan

kese

lam

atan

diri

se

ndiri

dan

or

ang

lain

10

. Men

yata

kan

diri

bahw

a te

mpa

t te

mpa

t m

erup

akan

ba

gian

dar

i w

ilaya

h N

KRI.

11. M

enam

pilk

an

pera

n se

rta

war

ga

mas

yara

kat d

i

kese

mpa

tan

kepa

da

peng

enda

ra la

in

yang

ingi

n m

enda

huli

se

sam

e pe

nggu

na

jala

n d

emi

kepe

ntin

gan

kese

lam

atan

diri

se

ndiri

dan

ora

ng

lain

10

. Men

yata

kan

diri

bahw

a te

mpa

t te

mpa

t m

erup

akan

bag

ian

dari

wila

yah

NKR

I. 11

. Per

an s

erta

war

ga

mas

yara

kat d

i da

erah

nya

dala

m

men

jaga

ke

aman

an d

an

kese

lam

atan

ser

ta

kete

rtiba

n be

rsam

a da

lam

be

rlalu

lint

as

12. C

iri-c

iri

kara

kter

istik

da

erah

tem

pat

tingg

alny

a se

baga

i bag

ian

utuh

dar

i NKR

I 13

. Pre

sent

asi h

asil

mem

perta

hank

an

NKR

I M

engk

omun

ikas

i-ka

n •

Mem

pres

enta

sika

n ha

sil t

elaa

h se

jara

h be

rdiri

N

KRI m

elal

ui

disp

lay/

tulis

an/

baha

n ta

yang

. •

Men

ampi

lkan

so

siod

ram

a pe

ristiw

a Pr

okla

mas

i Ke

mer

deka

an

Page 84: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 75

75

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

daer

ahny

a da

lam

men

jaga

ke

aman

an d

an

kese

lam

atan

se

rta k

eter

tiban

be

rsam

a da

lam

be

rlalu

lint

as

12. M

engi

dent

ifika

si

ciri-

ciri

kara

kter

istik

da

erah

tem

pat

tingg

alny

a se

baga

i bag

ian

utuh

dar

i NKR

I 13

. Mem

pre-

sent

asik

an h

asil

kajia

n te

ntan

g ka

rakt

eris

tik

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

seb

agai

ba

gian

dar

i N

KRI.

kajia

n te

ntan

g ka

rakt

eris

tik

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

seb

agai

ba

gian

dar

i NKR

I

4 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

be

riman

dan

ber

taqw

a ke

pada

Tuh

an Y

ME

dan

bera

khla

k m

ulia

da

lam

keh

idup

an d

i se

kola

h da

n m

asya

raka

t. 2.

3 M

engh

arga

i sik

ap

tole

ran

terh

adap

ke

bera

gam

an s

uku,

1.

Men

syuk

uri

adan

ya

kebe

raga

man

su

ku, a

gam

a,

ras,

bud

aya

dan

gend

er.d

ari

TYM

E m

erup

akan

ke

kaya

an y

ang

tak

tern

ilai

1.

Kebe

raga

man

su

ku, a

gam

a, ra

s,

buda

ya d

an

gend

er.d

ari T

YME

mer

upak

an

keka

yaan

yan

g ta

k te

rnila

i 2.

Si

kap

peril

aku

sa

ling

men

jaga

ke

ruku

nan

anta

r

Men

gam

ati

• M

enga

mat

i ke

anek

arag

aman

su

ku, a

gam

a, ra

s,

buda

ya, d

an

gend

er d

alam

m

asya

raka

t •

Men

gam

ati

peris

tiwa

inte

raks

i de

ngan

tem

an

• Po

rtofo

lio,

peni

laia

n in

i di

guna

kan

untu

k m

enila

i ha

sil

peke

rjaan

ba

ik

indi

vidu

m

aupu

n

4 x

3 JP

Pend

idik

an

Panc

asila

da

n Ke

war

gane

gara

an

SMP/

MTs

Ke

las

VII,

Jaka

rta :

Kem

dikb

ud,

2013

Page 85: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII76

76

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

agam

a, ra

s, b

uday

a,

dan

gend

er

3.6

Mem

aham

i ke

bera

gam

an s

uku,

ag

ama,

ras,

bud

aya,

da

n ge

nder

4.

6 B

erin

tera

ksi d

enga

n te

man

dan

ora

ng la

in

berd

asar

kan

prin

sip

salin

g m

engh

orm

ati,

dan

men

ghar

gai d

alam

ke

bera

gam

an s

uku,

ag

ama,

ras,

bud

aya,

da

n ge

nder

2.

Men

unju

kkan

si

kap

peril

aku

sa

ling

men

jaga

ke

ruku

nan

anta

r da

n in

tern

um

at

bera

gam

a.

3.

Mem

beri

bant

uan

terh

adap

ora

ng

yang

ora

ng y

ang

men

gala

mi

kece

laka

an la

lu

linta

s (n

ilai

pedu

li)

4.

Men

ampi

lkan

si

kap

peril

aku

mem

beri

kese

mpa

tan

bagi

pe

nyeb

eran

g ja

lan

(ped

uli)

6.

Men

ampi

lkan

diri

sa

ling

men

jaga

ke

ruku

nan

dala

m k

ehid

upan

be

rmas

yara

kat,

berb

angs

a da

n be

rneg

ara.

7.

M

emilik

i sik

ap

peril

aku

lebi

h m

engu

tam

akan

ra

sa a

man

te

rhad

ap

dan

inte

rn u

mat

be

raga

ma.

3.

M

embe

ri ba

ntua

n te

rhad

ap o

rang

ya

ng o

rang

yan

g m

enga

lam

i ke

cela

kaan

lalu

lin

tas

4.

Si

kap

peril

aku

mem

beri

kese

mpa

tan

bagi

pe

nyeb

eran

g ja

lan

6.

Pe

ntin

gnya

sal

ing

men

jaga

ke

ruku

nan

dala

m

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat,

berb

angs

a da

n be

rneg

ara.

7.

Si

kap

peril

aku

lebi

h m

engu

tam

akan

ra

sa a

man

te

rhad

ap s

esam

e pe

nggu

na ja

lan

yang

ber

gam

an

suku

, aga

ma,

ras

dan

stat

us s

ocia

l. 8.

Si

kap

peril

aku

lebi

h m

engu

tam

akan

ke

terti

ban,

dan

oran

g la

in

yang

terja

di d

i lin

gkun

gan

seko

lah

dan

mas

yara

kat

Men

anya

Mer

umus

kan

perta

nyaa

n be

rkai

tan

kebe

raga

man

m

asya

raka

t In

done

sia,

sep

erti

apa

perb

edaa

n da

n pe

rsam

aan,

m

enga

pa

berb

eda,

dan

se

baga

inya

Men

yusu

n pe

rtany

aan

berk

aita

n de

ngan

pe

ristiw

a se

perti

si

apa,

apa

, ka

pan,

ba

gaim

ana,

m

enga

pa

inte

raks

i ter

jadi

. M

engu

mpu

lkan

D

ata

• M

enca

ri in

form

asi

dari

berb

agai

su

mbe

r bel

ajar

da

n

kelo

mpo

k te

ntan

g ke

berg

ama

n mas

yara

kat

Indo

nesi

a •

Tes

digu

naka

n un

tuk

men

ilai

hasi

l bel

ajar

se

cara

in

divi

du

tent

ang

peng

etah

uan ke

bera

gam

an

mas

yara

kat

Indo

nesi

a •

Peng

amat

an,

pen

ilaia

n in

i m

erup

akan

pe

nila

ian

pros

es

untu

k m

enila

i pe

rilak

u da

n si

kap

pese

rta

didi

k da

lam

• Ti

m

Peny

usun

, Pe

ndid

ikan

Ke

sada

ran

Berk

onst

itusi

unt

uk

SMP

dan

MTs

. Ja

karta

: Se

kjen

dan

Ke

pani

tera

an M

ahka

mah

Ko

nstit

usi

RI,

2009

Ref

eren

si/In

tern

et

sesu

ai

mat

eri

poko

k •

Ling

kung

an

mas

yara

kat

• To

koh

buda

ya,

suku

, ag

ama

Page 86: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 77

77

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

sesa

me

peng

guna

jala

n ya

ng b

erga

man

su

ku, a

gam

a,

ras

dan

stat

us

soci

al.

8.

Men

ampi

lkan

si

kap

peril

aku

lebi

h m

engu

tam

akan

ke

terti

ban,

se

sam

e pe

nggu

na ja

lan

9.

M

engi

dent

ifika

si

fact

or

peng

ham

at

dala

m

men

cipt

akan

ke

ruku

nan

dala

m

kam

jem

ukan

di

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

di

seki

tarn

ya.

10. M

enje

lask

an

pent

ingy

a pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

dal

am

kehi

dupa

n m

asya

raka

t yan

g be

raga

m.

11 M

empr

e-

sesa

me

peng

guna

ja

lan

9.

Fa

ctor

pen

gham

at

dala

m

men

cipt

akan

ke

ruku

nan

dala

m

kam

jem

ukan

di

daer

ah te

mpa

t tin

ggal

di

seki

tarn

ya.

10. P

entin

gya

pers

atua

n da

n ke

satu

an d

alam

ke

hidu

pan

mas

yara

kat y

ang

bera

gam

. 11

. Pre

sent

asik

an

hasi

l obs

erva

su

kebe

raga

man

pe

nggu

na ja

lan

ditin

jau

dari

peng

guna

, jen

is

kend

araa

n, d

an

peril

aku

peng

guna

ja

lan.

men

disk

usik

an

tent

ang

kebe

raga

man

m

asya

raka

t In

done

sia

• M

engu

mpu

lkan

in

form

asi m

elal

ui

berb

agai

sum

ber

dan

waw

anca

ra

untu

k m

enja

wab

pe

rtany

aan

berk

aita

n pe

ristiw

a in

tera

ksi

sosi

al

Men

gaso

sias

i •

Men

gkaj

i hu

bung

an

berb

agai

in

form

asi t

enta

ng

kebe

raga

man

m

asya

raka

t In

done

sia

• M

eyim

pulk

an a

rti

pent

ing

kebe

raga

man

da

lam

m

asya

raka

t In

done

sia

• M

enyi

mpu

lkan

ar

ti pe

ntin

g si

kap

tole

rans

i dal

am

mas

yara

kat

pros

es

pem

bela

jar

an,

• Pe

nila

ian

tem

an

seja

wat

un

tuk

men

ilai

sika

p in

tera

ksi

sosi

al

• Pr

ojek

, di

guna

kan

untu

k pe

nial

ian

kegi

atan

pe

ntas

bu

daya

/pa

mer

an

buda

ya

Page 87: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII78

78

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

sent

asik

an h

asil

obse

rvas

u ke

bera

gam

an

peng

guna

jala

n di

tinja

u da

ri pe

nggu

na, j

enis

ke

ndar

aan,

dan

pe

rilak

u pe

nggu

na ja

lan.

Indo

nesi

a ya

ng

bera

gam

M

engo

mun

ikas

i-ka

n •

Men

yusu

n la

pora

n da

n m

empr

esen

tasi

kan

tent

ang

kebe

raga

man

m

asya

raka

t In

done

sia

• M

enam

pilk

an

kean

ekar

agam

an

mas

yara

kat

Indo

nesi

a m

elal

ui

pam

eran

/pen

tas

buda

ya

5 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

be

riman

dan

ber

taqw

a ke

pada

Tuh

an Y

ME

dan

bera

khla

k m

ulia

da

lam

keh

idup

an d

i se

kola

h da

n m

asya

raka

t. 2.

3 M

engh

arga

i sik

ap

tole

ran

terh

adap

ke

bera

gam

an s

uku,

ag

ama,

ras,

bud

aya,

da

n ge

nder

3.

7. M

emah

ami

peng

ertia

n da

n m

akna

Bhi

nnek

a Tu

ngga

l Ika

1. M

ensy

ukur

i ba

hwa

ke

Bhin

neka

Tu

ngga

k Ik

a ya

ng a

da d

i In

done

sia

mer

upak

an

anug

rah

TYM

E,

kare

na h

arus

te

tpa

dija

ga d

an

dile

star

ikan

, 2.

Men

jela

skan

pe

nger

tian

dan

mak

na B

hinn

eka

Tung

gal I

ka.

1. P

enge

rtian

dan

m

akna

Bhi

nnek

a Tu

ngga

l Ika

2.

Arti

pen

ting

sem

boya

n Bh

inne

ka

Tung

ggal

Ika

bagi

ba

ngsa

Indo

nesi

a.

3. A

rti p

entn

gnya

sa

ling

men

ghar

gai

bagi

pen

ggun

a ja

lan

yang

be

rane

rka

raga

m

suku

, ras

, aga

ma

dan

buda

ya

Men

gam

ati

• M

emba

ca

peris

tiwa

kean

ekar

agam

an

mas

yara

kat

dala

m B

hinn

eka

Tung

gal I

ka

• M

enga

mat

i ke

hidu

pan

yang

di

land

asi

pers

atua

n da

n ke

sata

un

Men

anya

Mer

umus

kan

perta

nyaa

n

• Ju

rnal

ha

rian

untu

k m

enila

i si

kap

spiri

tual

Porto

folio

, pe

nila

ian

ini

digu

naka

n un

tuk

men

ilai

hasi

l pe

kerja

an

baik

in

divi

du

4 x

3

JP

• D

rs.

Supa

ndi,

dkk,

201

4 Bu

ku M

odel

Pe

ngin

tegr

asi

an

Pend

idik

an

Lalu

Lin

tas

SMP/

MTs

, Ja

karta

: Se

tditj

en.

Pend

idik

an

Das

ar,

Kem

dikb

ud,

2015

.

Page 88: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 79

79

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

4.7

Men

yaji

bent

uk

parti

sipa

si

kew

arga

nega

raan

yan

g m

ence

rmin

kan

kom

itmen

terh

adap

ke

utuh

an n

asio

nal.

3. M

ende

skrip

sika

n ar

ti pe

ntin

g se

mbo

yan

Bhin

neka

Tu

nggg

al Ik

a ba

gi b

angs

a In

done

sia.

4.

Men

jela

skan

arti

pe

ntng

nya

salin

g m

engh

arga

i bag

i pe

nggu

na ja

lan

yang

ber

aner

ka

raga

m s

uku,

ras,

ag

ama

dan

buda

ya

5. M

emilik

i ke

sada

ran

bahw

a pe

nggu

na ja

lan

raya

ber

asal

dar

i be

rbag

ai

kebe

raga

man

su

ku, r

as a

gam

a da

n bu

daya

6.

Men

unju

kkan

co

ntoh

par

tisip

asi

kew

arga

nega

an

seba

gai

penc

erm

inan

ko

mitm

en

terh

adap

kut

uhan

na

sion

al.

7. M

engi

dent

ifika

si

4. K

esad

aran

dal

am

dirin

ya b

ahw

a

peng

guna

jala

n ra

ya b

eras

al d

ari

berb

agai

ke

bera

gam

an

suku

, ras

aga

ma

dan

buda

ya

5. B

entu

k-be

ntuk

pa

rtisi

pasi

ke

war

gane

gaan

se

baga

i pe

ncer

min

an

kom

itmen

terh

adap

ku

tuha

n na

sion

al.

6. B

entu

k-be

ntuk

pa

rtisi

pasi

ke

war

gane

gaan

se

baga

i pe

ncer

min

an

kom

itmen

terh

adap

da

lam

ber

lalu

lin

tas.

berk

aita

n de

ngan

ha

sil p

enga

mat

an

dika

itkan

den

gan

Sem

boya

n Bh

inne

ka

Tung

gal I

ka

Men

gum

pulk

an

Dat

a •

Men

cari

info

rmas

i da

n m

endi

skus

ikan

te

ntan

g m

akna

Bh

inne

ka

Tung

gal I

ka

Men

gaso

sias

i •

Men

gkaj

i hu

bung

an

berb

agai

info

mas

i ya

ng d

iper

oleh

un

tuk

men

yim

pulk

an

mak

na B

hinn

eka

Tung

gal I

ka

• M

emen

yim

pulk

an

arti

pent

ing

sem

boya

n Bh

inne

ka

Tung

gal I

ka

Men

gom

unik

asi-

kan

• M

enyu

sun

lapo

ran

dan

mau

pun

kelo

mpo

k te

ntan

g m

akna

Bh

inne

ka

Tung

gal I

ka

• Te

s di

guna

kan

untu

k m

enila

i ha

sil b

elaj

ar

seca

ra

indi

vidu

te

ntan

g pe

nget

ahua

n kebe

raga

man

dal

am

mas

yara

kat

Indo

nesi

a se

rta

peng

ertia

n da

n m

akna

Bh

inne

ka

Tung

gal I

ka

• Pe

ngam

ata

n, p

enila

ian

ini

mer

upak

an

peni

laia

n pr

oses

un

tuk

• D

rs.

Salik

um,

dkk

2013

, M

ata

Pela

jara

n Pe

ndid

ikan

Pa

ncas

ila

dan

Kew

arga

nega

raan

SM

P/M

Ts

Kela

s VI

I, Ja

karta

: Ke

mdi

kbud

, 20

13

• Pe

ndid

ikan

Ke

sada

ran

Berk

onst

itu-

si u

ntuk

SM

P da

n M

Ts.

Jaka

rta :

Sekj

en d

an

Kepa

nite

ra-

an

Mah

kam

ah

Kons

titus

i R

I, 20

09

• U

UD

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a

Page 89: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII80

80

No

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor

Penc

apai

an

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

embe

laja

ran

Keg

iata

n Pe

mbe

laja

ran

Peni

laia

n A

loka

-si

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

cont

oh b

entu

k-be

ntuk

pa

rtisi

pasi

ke

war

gane

gaan

se

baga

i pe

ncer

min

an

kom

itmen

te

rhad

ap d

alam

be

rlalu

lint

as

mem

pres

enta

sika

n ha

sil t

elaa

h te

ntan

g m

akna

Bh

inne

ka

Tung

gal I

ka

• M

enyu

sun

aksi

ke

giat

an s

osia

l se

baga

i pe

rwuj

udan

pa

rtisi

pasi

ke

war

gane

gara

an

yang

m

ence

rmin

kan

kom

itmen

te

rhad

ap k

utuh

an

nasi

onal

, sep

erti

men

olon

g te

man

ya

ng s

edan

g te

rtim

pa m

usib

ah,

men

olon

g an

ggot

a m

asya

raka

t yan

g m

embu

tuhk

an,

dan

seba

gain

ya.

men

ilai

peril

aku

dan

sika

p pe

serta

di

dik

dala

m

pros

es

pem

bela

jar

an

• Pr

ojek

un

tuk

men

ilai

kegi

atan

pa

rtisi

pasi

ke

war

gane

gar

aan

Tahu

n 19

45

• M

ater

i So

sial

isas

i U

UD

194

5 ol

eh

Sekj

en.

MPR

RI,

2004

Ref

eren

si/In

tern

et

sesu

ai

mat

eri

poko

k

Page 90: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 81

81

C Model Pengintergrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah : SMP Malang Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VII/satu Materi Pokok : Karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka

NKRI Alokasi Waktu : 2 x 3 JP (2 pertemuan) A. KOMPETENSI INTI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun,percaya diri,dalam berinteraksi secara efektif

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait

fenomena dan kejadian tampak mata

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Dasar 1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak

mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 2.1 Menghargai semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat

tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan RepubIik Indonesia (NKRI)

3.5 Memahami karakteristik dae-rah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. 4.5 Menyajikan hasil pengamat-an karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai

bagian utuh dari NKRI. 4.8 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen

terhadap keutuhan nasional mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.

Page 91: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII82

82

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Pertemuan 1 1. Mensyukuri bahwa semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga/terbina dalam

memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI.

2. Memelihara kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesame warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian untuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI

3. Menjelaskan peran daerah dalam perjuangan menunju Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Mengidentifikasi karakterisitik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa

6. Berpartisipasi secara aktif menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya

Pertemuan 2 7. Menunjukkan contoh perilaku kerukunan sesame pengguna jalan dilingkungan

disekitar 8. Mengajak kawan untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi persatuan dan

kesatuan teman sebaya. 9. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan

kepentingan keselamatan diri sendiri dan orang lain 10. Menyatakan diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 11. Menampilkan peran serta warga masyarakat di daerahnya dalam menjaga

keamanan dan keselamatan serta ketertiban bersama dalam berlalu lintas di daerah tempat tinggalnya.

12. Mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik sumber daya alam di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI

13. Mempresentasikan hasil kajian tentang karakteristik daerah tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI.

D. MATERI PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 1. Pentingnya pemahaman daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan

tak terpisahkan dari NKRI.

2. Pentingnya kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesame warga

masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian untuh dan tak terpisahkan

dalam kerangka NKRI

3. Peran daerah dalam perjuangan menunju Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Karakterisitik potensi sumber daya daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

5. Upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya berdasarkan semangat

persatuan dan kesatuan bangsa

6. Berpartisipasi secara aktif menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran

lingkungan di jalan raya.

Page 92: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 83

83

Pertemuan 2

7. Contoh keteladanan perilaku kerukunan sesama pengguna jalan dilingkungan di

sekitar

8. Contoh perilaku positif agar tidak terjadi konflik antar teman sebaya/daerah demi

terwujudnya persatuan dan kesatuan di lingkungannya.

9. Memberi kesempatan kepada pengendara lain yang ingin mendahuli sesama

pengguna jalan demi kepentingan keselamatan diri sendiri dan orang lain

10. Menyatakan diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI.

11. Peran serta warga masyarakat di daerahnya dalam menjaga keamanan dan

keselamatan serta ketertiban bersama dalam berlalu lintas

12. Ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI

13. Presentasi hasil kajian tentang karakteristik daerah tempat tinggal sebagai bagian

dari NKRI

PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA PPKn SMP/MTs

KELAS VII. (SEBAGAI BAHAN AJAR UNTUK SISWA/PESERTA DIDIK)

► Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang(Pasal 25A) **.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas karakteristik Negara Indonesia terdiri atas pulau besar dan kecil yang tersebar dari Sabang hingga Mearauke.sebanyak 13.466 pulau. Menurut konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS’82) pasal 121 mendifinisikan pulau sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi.(Hasil Survei Tahun 2013). Perlu ditambahkan bahwa luas daratan Indonesia sebesar 1.910.000 km2 dan luas lautan 6.279.000 km2. Berdasarkan karakteristik NKRI yang begitu luas tersebut, diperlukan sarana jalan dan pengaturannya. Kondisi seperti itu, maka jalan lalu lintas dan angkutan jalan dapat berupa jalan darat, air dan udara, guna menjangkau antar pulau dan antar daerah daratan.

► Daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang(Pasal 25A) **

Page 93: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII84

84

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]

Selanjutnya lihat dan amati dalam peta Indonesia, amati daerah tempat tinggal termasuk di daerah Kecamatan/distrik mana?Kab/Kota dan provinsi mana? Apa artinya itu? Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri atas wilayah kecamatan, kabupaten/kota, provinsi. Di masing-asming wilayah tersebut memiliki karakteristik berbeda-beda, dan dihubung-kan oleh sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Karena itulah lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

► Arti penting daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mem-punyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [UUD 1945 Pasal 18 (1)**]. Lihatlah peta Indonesia, Anda bertempat di Provinsi dan kabupaten atau kota mana? Dimanapun Anda berada, yangkalian tempati adalah wilayah NKRI.Sebuah Negara yang besar dan luas, jumlah penduduk kurang lebih sekitar 240 juta, luas wilayah daratan dan lautan lebih kurang 5.193.252 km2.NKRI merupakan yang besar, beraneka ragam suku, agama, budaya, bahasa, ras, pekerjaan, mata pencaharian dan lain sebagainya. Namun yang membanggakan ketika proses perubahan UUD Negara Republik

Page 94: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 85

85

Indonesia MPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat bersepakat tetap mempertahankan NKRI. Daerah yang begitu luas, perlu diperlu-kan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu untuk menghubungkan semua wilayah di daratan (UU No. 22 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1), agar terwujudnya keamanan, keselamat-an, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah diperlukan aturan yang disebut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

► Ciri-ciri/karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari

NKRI Yang dimaksud daerah tempat tinggal adalah Daerah tempat tinggal

adalah daerah yang kita tempati dalam salah satu bagian wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.Menurut UUD 1945 disebutkan NKRI terdiri atas daerah provinsi. Daerah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten atau kota.Antar daerah provinsi, kabupaten dan kota serta daerah yang lebih kecil seperti kecamatan, desa diperlukan sarana jalan. Dengan dibukanya jalan dinamika perekonomian di daerah semakin meningkat.Setiap keberadeaan jalan diperlukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasa.(UU N0. 22 Tahun 2009 pasal 5 ayat (2). Masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda-beda seperti nama, luas, budaya, sejarah, kesenian khas, makanan khas, dan potensi daerah. Daerah-daerah tersebut sangat penting, karena NKRI tidak akan berdiri tegak dan kukuh tanpa didukung oleh daerah. Karena keberadaan daerah sangat penting bagi NKRI.Di dalam menjalankan roda pemerintahan, dan mendukung pembangunan serta integritas nasional diperlukan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Karena ituLalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan inte-grasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaima-na diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Misalnya Kabupaten malang memilik potensi sumber daya alam yang luar biasa, disamping daerah agraris, juga memiliki potensi sumber daya alam perikanan. Potensi pesisir Sendang Biru yang paling menonjol adalah potensi perikanannya, khususnya jenis tuna dan cakalang. hasil tangkapan tuna dan cakalang didaratkan di TPI Pondok Dadap oleh nelayan setempat maupun nelayan dari luar daerah dan dipasarkan sampai ke luar propinsi Jawa Timur.

Tempat lain yang dapat dijadikan tujuan wisata di daerah Sendang Biru Malang Selatan antara lain adalah : area hutan yang berada di sepanjang pantai Sendang Biru, dimana banyak digunakan untuk melakukan perkemahan bagi pelajar dan keberadaan pulau Sempu yang ada tepat diseberang pantai Sendang Biru dan banyak dikunjungi wisatawan. Dari ketiga tempat tersebut wisatawan

Page 95: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII86

86

dapat mengunjungi setiap harinya dengan menikmati indahnya lokasi Wisata yang ada di Sendang Biru Malang Selatan. Untuk menuju ke darah Sendang Biru, jalan yang harus dilalui adalah jalan menanjak dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam dari kota Malang ke arah selatan. bagi wisatawan yang menginginkan alternatif tempat wisata, tentunya Sendang Biru Malang Selatan dapat digunakan sebagai tujuan wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi.

Gbr. Pantai Sendang Biru dan Tempat Pelalangan Ikan Sedang Biru Malang Selatan Sumber: http://pusatstudisumberdayapesisirlaut.blogspot.com/2014/03/potensi-pesisir-sendang-biru-malang.html

► Upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan

dan kesatuan bangsa (tanggung jawab). Untuk tetap tegaknya dan utuhnya NKRI, diperlukan partisipasi aktif

setiap warga Negara.Upaya menjaga keamanan lingkungan harus didasarkan semangat persatuan dan kesatuan, baik lingkungan social maupun fisik.Bentuk partisipasi warga untuk mewujudkan keamanan lingkunagn social seperti selalumenjaga kerukunan, gotong royong, saling menghargai, saling membantu, di antara warga. Sedangkan untuk menjaga lingkungan fisik, seperti peduli terhadap kerusakan lingkungam, menjadi anggota TN/POLRI, penjaga mercusuar, penjaga perbatasan, melestarikan lingkungan hutan, melestarikan sumber daya air, menjaga kelestarian flora dan fauna. Sedangkan untuk mewujudkan keamanan lingkungan dalam berlalu lintas diperlukan sikap perilaku tertib, saling menghargai bagi sesame pengguna jalan, selalu patuh terhadap peraturan lalu lintas.Karena Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembang-kan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah . Jalan memiliki peran yang penting dan strategis.Dimana letak strtegisnya suatu jalan dan dimana letak peran penting dari jalan raya?Amati gambar di bawah ini.

Page 96: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 87

87

Gbr. Jalan Daendels dari Anyer hingga Panarukan

► Bentuk-bentuk partisipasi secara aktif untuk menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal.

Bentuk partisipasi warga untuk menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal dapat berupa berbagai macam aktivitas, antara lain kerjabakti bersih-berish lingkungan, melakukan penghijauan di tepi jalan, potisasi, lampunisasi jalan, pengecatan pagar jalan, berish-bersih sampah di sekitar tempat tinggal, Sedangkan bentuk partisipasi warga masyarakat untuk keindahan lingkungan jalan antara lain penanaman pohon penghijauan, pemasangan lampu penerang, memberishkan parit jalan, memperbaiki jalan yang berlobang, mengambil atau menyingkirkan benda di jalan yang bisa membahayakan keselamatan berlalu lintas.

► Penampilan perilaku persatuan dan keksatuan dilingkungan sekitar. NKRI adalah harga mati.Itulah kesepakatan seluruh anggota MPR

sebelum melakukan perubahan UUD 1945 tahun 1999.Untuk mengisi kesepakatan tersebut, diperlukan perilaku yang mengarah terwujudnya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Utamanya ketika berinteraksi dengan orang lain di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan Negara, termasuk di lingkungan sesama pengguna jalan. Sikap perilaku yang diperlukan bagi sesame pengguna jalan antara lain saling menghargai sesame pengguna jalan, memberi kesempatan bagi penyeberang jalan, memberi kesempatan bagi pengendara yang ingin mendahului, tidak menggunakan kenalpot yang memekakkan telinga, sopam dalam mengendarai kendaraan bermotor. Dengan penampilan sikap perilaku di jalan seperti itu akan terwujud persatuan dan kesatuan, yang akhirnya tercipta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu dinyatakan dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 1 Ketentuan Umum, yakni ketertiban Lalu Lintas dan Angkut-an Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

Page 97: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII88

88

Ketika kita berada di jalan terikat oleh norma atau rambu-rambu lalu lintas, coba amati rambu di bawa ini dan apa makna yang terkandung dari tersebut? Amati rambu-rambu lalu lintas berikut ini.

Selanjutnya apa yang kalian lakukan ketika kalian mengendarai sepeda motor bertemu dengan rambu tersebut di daerah sekitar tempat tinggal Anda?

► Kesadaran untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi persatuan dan kesatuan teman sebaya.

Di media massa sering kita lihat konflik antar siswa dari sekolah yang berbeda. Di kalangan kampus, mahasiswa antar fakultas atau antar kampus. Yang perlu disadari bahwa cerai berai berawal dari konflik antar anggota kelompok atau kelompok, sebaliknya perdamaian berawal dari persatuan dan kesatuan seluruh anggota kelompok atau antar kelompok masyarakat. Hanucrnya NKRI, akan berawal dari hancurnya peratuan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran untuk menghindari konflik menjadi embrio terwujudnya perdamaian kelompok masyarakat, daerah maupun lebih luas secara nasional. Tidak jarang konflik terjadi antar geng motor balapan liar di jalanan. Dengan kecepatan tinggi balapan liar di jalanan umum pada hal bila terjadi kecelakaan berakibat merugikan bagi dirinya maupun orang lain.. Pada ecara tegas dinyatakan pada UU No. 22 Tahun 2009 pasal 21 ayat 1 disebutkan Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Selanjutnya ayat (2) disebut-kan Batas kecepatan paling tinggi sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukim-an, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.

► Kerukusan di lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai bagian utuh dari

terciptanya NKRI. Akhir-kahir ini sering muncul konflik di masyarakat yang sebenarnya

disebabkan oleh hal-hal ringan atau sepele. Pada hal demi kukuhnya NKRI, berawal dari kerukunan dan kedamaian masyarakat.Masyarakat sering kacau, timbul konflik, maka pemerintah di daerah juga terganggu.Kalau di darah sering timbul konflik yang melibatkan antar daerah, maka keutuhan NKRI juga mulai terusik.Oleh karena itu hindari konflik yang timbul di masyarakat. Sumber konflik

Page 98: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 89

89

memang terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak menutup kemungkinan sumber konflik berawal di jalan, sesame pengguna jalan.Agar tetap terpelihara kedamaian, kerukunan, maka sebaiknya konflik harus dihindari. Misalnya ketika menyalip kendaraan lain, orang tersebut merasa tersinggung. Oleh karena itu sikap sabar dalam berkendaraan memang sangat diperlukan.Yang lebih penting, di dalam pasal 1 ketentuan umum UU No. 22 Tahun 2009, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama.

► Kesadaran diri bahwa tempat tinggalnya merupakan bagian dari keutuhan

wilayah NKRI. Pada hal dalam UUD 1945 pasa 33 Bumi dan air dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperguna-kan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)]

Setelah munculnya undang-undang otonomi daerah, ada tuntutan daerah bahwa sumber daya alam dikelola sepenuhnya oleh daerah yang bersangkutan.Pada hal dalam UUD 1945 telah mengatur hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yaitu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undangn[Pasal 18A (2)**].

Demikian juga hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 7 ayat (1) dinyatakan “Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.”.Dengan demikian daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di daerahnya masing-masing. Karena pada dasarnya daerah merupakan bagian pemerintah pusat sebagai penyelenggara pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlu Anda Tahu! Peristiwa Lakalantas di Polres Malang Turun 30 Persen

[Rabu, 04 Desember 2013 16:35:58 : Brama Yoga Kiswara] MALANG (beritajatim.com) - Sosialisasi program santun dan tertib dalam berkendara di jalan raya menuai hasil manis. Dari data yang dimiliki Satuan Lalu-Lintas Polres Malang, angka kecelakaan lalu-lintas diwilayah ini cenderung menurun.

Keberhasilan menekan angka kecelakaan hingga berujung korban jiwa tak lepas dari beberapa program kerja yang dilakukan petugas diwilayah tersebut.

Page 99: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII90

90

"Salah satu terobosan kami, memberikan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) pada masyarakat di daerah rawan lakalantas," ungkap Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Malang, AKP Dwi Sumrahadi Rukhmanto, Rabu (4/12/2013) siang.

Menurut Dwi, PPGD yang digelar Satlantas berada di Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Lokasi Genengan dipilih sebagai daerah rawan kecelakaan. "Ada jalur Black Spot di Jalan Raya Genengan sampai Jalan Raya Pepen, Kecamatan Kepanjen," urainya.

Dwi melanjutkan, fungsi PPGD adalah, melatih masyarakat tanggap dalam memberikan pertolongan pertama saat kecelakaan terjadi. Fungsi utama, memberikan pertolongan secepat mungkin dan meminimalir fatalitas pada korban kecelakaan.

"PPGD dilatih untuk meminimalir jumlah korban. Sebagai contoh, jika seseorang luka parah, secepatnya harus dapat pertolongan. Yang tadinya luka berat, otomatis bisa terselamatkan," papar Dwi.

Sejauh ini, tingginya angka kecelakaan lalu-lintas di Jalan Raya Genengan, Jalan Raya Pepen dan Jalan Raya Mojosari karena kondisi jalan memang tidak terlalu lebar. Klasifikasi jalan ditempat itu sebenarnya masuk jalan negara. Namun, lebar secara keseluruhan masih dibawah 11 meter.

Adapun angka kecelakaan lalu-lintas sepanjang Januari sampai 30 Nopember 2013, terjadi lakalantas sebanyak 511 kasus. Jumlah luka ringan mencapai 756 dan korban meninggal dunia mencapai 100 jiwa.

Bandingkan dengan angka kecelakaan lalu-lintas sepanjang Januari-Desember 2012 lalu. Dimana tahun lalu ada 623 kecelakaan. Jumlah korban luka ringan 876 dan korban meninggal dunia 140 jiwa. "Jika dilihat grafik program kerja cukup berhasil. Angka kecelakaan menurun termasuk menekan jumlah korban jiwa sampai 30 persen," terang Dwi. [yog/kun] (Sumber: https://id-id.facebook.com/Kojatim/posts/516525881778845

ketahui jatim terkini, sukai Komunitas Orang Jawa Timur

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 A. Kegiatan Pendahuluan

1. Mengajak peserta didik untuk bersyukur dan berdoa kepada TYME, bahwa

semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga/terbina dalam memahami daerah

tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka

NKRI.

2. Memelihara kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga

masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian untuh dan tak

terpisahkan dalam kerangka NKRI

Page 100: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 91

91

3. Guru mengajak peserta didik bernyanyi “Nyiur Hijau “

• Nyiur hijau, ditepi pantai

• Siat siut daunnya melambai • Padi mengembang, kuning merayu • Burung-burung bernyanyi gembira • Tanah airku, tumpah darahku • Tanah yang subur, kaya makmur • Tanah airku, tumpah darahku • Tanah yang indah permai nyata.

4. Menginformasikan indicator pencapaian kompetensi pembelajaran yang akan dicapai

5. Menginformasikan relevansi bahan ajar yang kan disajikan selama pembelajaran bagi kepentingan peserta didik

6. Melaksanakan tes awal secara lisan

B. Kegiatan Inti 1. Amati bahan tayang berikut ini, kemudian bacalah BAHAN AJAR

terlampir. .(mengamati) 2. Amati gambar peta di daerah masing-masing (Peta Jawa dan Kabupaten

Malang), dan identifikasi sumber daya alam daerah masing-masing (misalnya Kab. Malang), ciri dan potensi daerah dan rambu-rambu lalu lintas serta pentingnya sarana jalan dan angkutan untuk menghbungkan daerah satu dengan lainnya.(mengamati)

Gbr. Pantai Sendang Biru dan Tempat Pelalangan Ikan Sedang Biru Malang Selatan

Page 101: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII92

92

Sumber: http://pusatstudisumberdayapesisirlaut.blogspot.com/2014/03/potensi-pesisir-sendang-biru-malang.html

Peta Kab. Malang, Perkebunan Coklat, Apel, Jeruk,

Semua potensi sumber daya alam di daerah Anda, merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kelola untuk kesejahteraan rakyat. Potensi sumber daya alam tidak bisa dinikmati oleh orang banyak, kalau tidak didistribusikan ke daerah lain yang kurang memiliki sumber daya alam tersebut. Karena itu diperlukan sarana jalan dan transportasi angkutan jalan.

Gbr. Peta Jalan yang menghubungan daerah-daerah lain di Jawa dan Peta Jalan di Malang Ray

3. Mengidentifikasi peran jalan sebagai sarana lalau lntas dan angkutan jalan demi kesejahteraan pembangunan nasional Peran jalan sangat penting untuk mendistribusikan hasil sumber daya aam di daerahnya ke daerah lain, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena pembangunan infrastrukut berupa jalan sangat strategis.Disinilah diperlukan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga tercipta suasana jalan yang aman, lancar, tertib dan aman. Setiap jalan umum yang dilalaui oleh kendaraan umum diperlukan rambu-rambu lalau lintas guna memberi petunjuk bagi pengguna jalan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban lalu lintas.

4. Peserta didik dibagi atas beberapa kelompok kecil ( 3- 4 orang )

Page 102: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 93

93

5. Setelah membaca bahan ajar dan mengamati gambar, ciri-ciri khas/karakteristik daerah tempat tinggal dan mengamati serta mengidentifikasi rambu-rambu lalu lintas, setiap kelompok diminta untuk membuat pertanyaan yang belum dipahami sebanyak-banyaknya dari bacaan dan gambar serta makna rambu-rambu lalu lintas (questioning)

6. Setelah tersusun sejumlah pertanyaan, peserta didik dalam berkelompok

diminta untuk menggali data, mencari atau mengumpulkan sejumlah informasi, untuk mencari jawaban dari pertanyaan dibuatnya (pengumpulan data/informasi)

7. Tiap kelompok berdaarkan pertanyaan yang disusun, diminta untuk memikirkan atau mencari pemecahan masalah (menalar)

8. Guru menugaskan tiap kelompok untuk menyusunla poran hasil penugasan yang telah dibuat dan mempreentasikan di depan kelas. (mengkomunikasikan).

9. Setiapkelompokmempresentasikanhasilkerja yang telahdiselesaikan dan menyimpulkan hasil pemeahanan masalahan (menyimpulkan) selanjutnya kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan (membuat jejaring)

C. Kegiatan Penutup. 1. Guru bersama siswa menimpulkan pelajaran hari dan merangkum 2. Post test dilakukan secara lisan dalam bentuk esey dari petemuan

pertama. 3. Guru memberikan tugas tindak lanjut, untuk melakukan identifikasi

karakteristik potensi sumber daya alam, rambu-rambu lalu lintas yang ada, memberikan makna masing-masing rambu-rambu lalu lintas yang ditemukan, serta memberikan penjelasan peran jalan di daerah demi kesejahteraan masyarakat.

4. Guru meminta minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan di depan kelas.

5. Guru menutup pelajaran dengan salam.

Page 103: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII94

94

Pertemuan 2 A Kegiatan Pendahuluan

a. Mengajak peserta didik untuk bersyukur dan berdoa kepada TYME, bahwa semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga/terbina di lingkungan daerah tempat tinggalnya menuju keutuhan NKRI.

b. Menghargai keberagaman warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian untuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI

c. Guru mengajak peserta didik bernyanyi “ Indonesia Pusaka “ INDONESIA PUSAKA

• Indonesia tanah air beta • Pusaka abadi nan jaya • Indonesia sejak dulu kala • Slalu dipuja puja bangsa. • Disana tempat lahir beta • Dibuai dibesarkan bunda • Tempat berlindung di hari tua • Tempat akhir menutup mata

d. Guru menginformasikan bahwa hari ini melanjutkan pembelajaran minggu

yang lalu e. Sebelum pertemuan 2 dilanjutkan, guru meminta siswa untuk melaporkan

hasil observasi terhadap ciri-ciri khas/karakteristik daerah tempat tinggal Anda, sesui dengan tugas yang diberikan minggu yang lain.

f. Pengecekan tugas yang dikumpulkan dan mencatat kelompok yang tidak mengumpulkan (penilaian sikap tanggung jawab)

B Kegiatan Inti a. Buka Bahan Ajar Untuk Pertemuan 2 yang dibagikan Bapak/Ibu Guru dan

buku paket PPKn Kelas VII (mengamati) b. Cermati gambar dan bacaan dan catatlah hal-hal yang kalian anggap

penting dan bermanfaat bagi kalian (mengamati). c. Buatlah pertanyaan-pertanyaan sebanyak mungkin dari hal-hal yang

belum kalian fahami, misalnya terkait dengan hal-hal berikut ini: (menanya) • Bentuk-bentuk partisipasi secara aktif menciptakan keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya (nilai kepedulian). • Perilaku kerukunan sesame pengguna jalan dilingkungan disekitar (nilai

kebersamaan). • Upaya untuk mencegah konflik dimasyarakat demi persatuan dan

kesatuan antar teman sebaya. • Kesadaran diri bahwa tempat tempat termasuk potensi sumber daya

alam di darahnya merupakan bagian dari wilayah NKRI.

Page 104: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 95

95

• Contoh Perikaku rukun di lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai embrio terciptanya kerukunan nasional dalam wadah NKRI

• Bentuk-bentuk perikaku rukun seasama pengguna jalan sebagai embrio terciptanya keelamatan berlalu lintas dalam wadah NKRI

d. Carilah data, informasi yang kalian perlukan untuk menjawab pertanyaan yang kalin ajukan. Anda bebas mencari sumber data/informasi, baik ke perpustakaan, atau internet, atau sumber lain yang relevan dengan jeda waktu 15 menit. (mengumpulkan informasi)

e. Lakukan diskusi untuk memecahkan pertanyaan yang Anda ajukan, dan masing-masing kelompok mempersiapkan untuk dipresentasikan. (mengasosiasi/mengolah data atau informasi atau proses menalar)

f. Tayangkan/laporkan di depan kelas hasil kerja kalian (mengkomunikasikan).

g. Kelompok lain silahkan memperhatikan dan memberikan tanggapan terhadap hasil presetnasi teman kalian (membuat jejaring/networking).

h. Buatlah re`ncana aksi demi menjaga kelestarian potensi alam yang ada di daerah kalian, dan rencana aksi terkait keselamatan berlalu lintas. (mencipta, tindakan nyata)

C. Kegiatan Penutup a. Melakukan refleksi dengan meminta pendapat peserta didik tentang

kegiatan pembelajaran yang telah dialami. b. Bersama peserta didik membuat kesimpulan/penguatan tentang materi

ajar yang telah disajikan selama pembelajaran c. Melakukan Post test. d Menugaskan kepada peserta didik dalam bentuk kelompok kecil untuk

melakukan kajian sumber daya alam yang terdapat di daerah tinggal tinggalnya.

e. Mengajak peserta didik untuk bernyanyi Indonesia Tanah Airku. f. Setelah selesai diakhiri dengan berdo’a sesuai dengan agama dan

keyakinannya masing-masing.

F. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN 1. Teknik Penilaian

a. Penilaian sikap dengan teknik observasi, yaitu menggunakan pedoman

observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Instrumen

yang digunakan berupa pedoman observasi menggunakan daftar cek.

b. Penilaian pengetahuan dengan teknik tes tertulis bentuk uraian/essay

Page 105: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII96

96

c. Penilaian keterampilan dengan teknik presentasi, yaitu menggunakan

pedoman penilaian presentasi yang berisi sejumlah indikator keterampilan

yang diamati dan penilaian praktik peragaan pengaturan lalu lintas”

2. Instrumen Penilaian

a. Pertemuan 1 1) Instrumen penilaian sikap spiritual dengan menggunakan daftar cek

Pengamatan Sikap Perilaku Spiritual (K1)

Lembaran ini diisi oleh siswa untuk menilai sikap spiritual oleh Guru

dilakukan pengamatan klasikal terhadap peserta didik “Ketika berdoa

di awal pembelajaran “..

Petunjuk :

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor 1 – 4 sesuai sikap spiritual yang

ditampilkan siswa dengan indicator 1 s.d 3

Sikap Spiritual di Awal Pembelajaran

No Nama Siswa Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Juml Skor

Nilai akhir 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Arifin Prasetyo v v v 11 SB 2 Asaroh Nurwiyah v v v 8 B 3 Asrubi Hidayat v v v 6 C

Petunjuk penilaian dengan cara melihat skor yang paling banyak muncul (disebut

modus), itulah yang dijadikan predikat.

a. Indikator 1 = ketika berdoa dengan sikap khidmat

(Diberi skor 1 = tidak khidmat, 2 = kurang khidmat, 3 = khidmat, 4 = sangat

khidmat)

b. Indikator 2 = ketika berdoa dengan sikap tertib (skor 1 = tidak tertib, 2 = cukup

tertib, 3 = tertib, 4 = sangat tertib)

Page 106: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 97

97

c. Indikator 3 = ketika berdoa dengan sikap sungguh-sungguh (skor 1 = tidak

sungguh-sungguh, 2= cukup sungguh-sungguh, 3 = sungguh-sungguh, 4 =

sangat sungguh-sungguh)

Contoh berdasarkan ceklist pada indicator, maka sdr. Arifin Prasetyo,

memperoleh “skor 4 = 2 kali, skor 3 = 1, maka Nilai sikap spiritualnya adalah “

Sangat Baik” menjadi Nilai.

Contoh berdasarkan hasil ceklist di atas, maka sdri. Asaroh Nurwiyah

memperoleh Predikat “ Baik”, sedangkan Asrubi Nurhidayat memperoleh

predikat “ Cukup”.

Lihat table konversi Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian

Pembelajaran, sbb,

sikap Pengetahuan Ketrampilan Modus Predikat Skor rerata Huruf Capaian optimum Huruf

4,00 Sangat Baik (SB)

3,85 – 4,00 A 3,85 – 4,00 A 3,51 – 3,84 A- 3,51 – 3,84 A-

3,00 Baik (B)

3,18 – 3,50 B+ 3,18 – 3,50 B+ 2,85 – 3,17 B 2,85 – 3,17 B 2,51 – 2,84 B- 2,51 – 2,84 B-

2,00 Cukup (C)

2,18 – 2,50 C+ 2,18 – 2,50 C+ 1,85 – 2,17 C 1,85 – 2,17 C 1,51 – 1,84 C- 1,51 – 1,84 C-

1,00 Kurang (K)

1,18 – 1,50 D+ 1,18 – 1,50 D+ 1,00 – 1,17 D 1,00 – 1,17 D

2. Penilaian Sikap Sosial

Insttrumen Penilaian menggunakan Jurnal

Petunjuk : Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam proses pembelajaran. Berilah skor 1-4 pada kolom indicator perilaku yang ditampilkan oleh peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran , dengan kriteria sebagai berikut : 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Cukup 1 = kurang

Page 107: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII98

98

Penilaian sikap (KI-2) Pada saat Mengikuti Proses Pembelajaran

No Nama Siswa Indikator perilaku

skor Nilai Kedisi-plinan

Tang jawab

Kerja-sama

Keaktif-an

1 Anton Budiyanto 4 3 4 4 15 SB 2 Anwar Zain 2 2 3 2 9 C

Skor yang paling banyak muncuk (modus) untuk sdr. Anton adalah 4 = SANGAT BAIK. Skor yang paling banyak muncul (modus) sdr. Anwar adalah 2, maka predikat “CUKUP” (Baca Permendikbud 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Pembelajaran. 3. Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis dalam bentuk essay/uraian.

Instrumen penilaian:

1) Bagaimana memelihara kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesame

warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian untuh dan tak

terpisahkan dalam kerangka NKRI?

2) Jelaskan peran daerah dalam perjuangan menunju Negara Kesatuan Republik

Indonesia!.

3) Bagaimana caranya upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya

berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa ?

4) Bagaimana bentuk partisipasi secara aktif warga untuk menciptakan

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lingkungan di jalan raya 4. TUGAS

1. Identifikasi karakterisitik daerah tempat tinggal yang Saudara ditinjau dari

sumber daya alam, luas daerah, peran daerah menunju kemerdekaan,

keunguglan daerah, dsb !

2. Carilah data, para tokoh/pejuang di daerah tempat tinggal kalian merebut

kemerdekaan!

Page 108: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 99

99

Petunjuk penskoran:

• Tiap soal memperoleh skor maksimum 4, skor minimum 1

• Jumlah skor seluruh soal = 5 X 4 = 20

• Nilai ideal = 4

Pengolahan skor menjadi Nilai.

Formula Nilai =

Contoh : Arkananta memperoleh skor 14, maka nilai =

Lihat table kolom pengetahuan di bawah ini, maka Arkanata = A-

lihat Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Pembelajaran, sbb,

Sikap Pengetahuan Ketrampilan Modus Predikat Skor rerata Huruf Capaian optimum Huruf

4,00 Sangat Baik (SB)

3,85 – 4,00 A 3,85 – 4,00 A 3,51 – 3,84 A- 3,51 – 3,84 A-

3,00 Baik (B)

3,18 – 3,50 B+ 3,18 – 3,50 B+ 2,85 – 3,17 B 2,85 – 3,17 B 2,51 – 2,84 B- 2,51 – 2,84 B-

2,00 Cukup (C)

2,18 – 2,50 C+ 2,18 – 2,50 C+ 1,85 – 2,17 C 1,85 – 2,17 C 1,51 – 1,84 C- 1,51 – 1,84 C-

1,00 Kurang (K)

1,18 – 1,50 D+ 1,18 – 1,50 D+ 1,00 – 1,17 D 1,00 – 1,17 D

4. Penilaian Keterampilan:

a. Buatlah kelompok 4 orang. b. Lakukan telaah/kajian tentang “Sejarah perjuangan rakyat di daerah tempat

tinggal Saudara untuk menuju Negara kesatuan Republik Indonesia”. c. Buatlah laporan secara tertulis spasi 1,5 huruf roman dan tayangkan pokok-

pokok hasil kajian ( gunakan power point) di depan kelas. d. Lakukan identifikasi rambu-rambu yang pernah Anda lihat dan jelaskan

makna dari rambu-rambu lalu lintas tersebut! Instrumen Penilaian:

Penilaian Presentasi (KI-4) Rubrik penilaian projek (Keterampilan) Rubrik Penilaian Hasil Akhir Kemampuan Melaporkan Hasil kajian tentang …….

No Aspek yang diamati Indikator Ya Tidak

1. Perencanaan

Page 109: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII100

100

No Aspek yang diamati Indikator Ya Tidak

a. Persiapan Apakah Kegiatan sudah direncanakan secara matang?

b. Isi materi Apakah isi materi sudah memunculkan ciri khas dari sesuatu yang hendak dicapai?

2. Pelaksanaan a. Sistematika

Kegiatan Apakah kegiatan sudah direncanakan secara runtut?

b. Keakuratan Informasi

Apakah sudah ada sasaran sumber informasi, instrumen mencari data

c. Kualitas Sumber Data

Kelengkapan dan kedalaman data

d. Sajian Data Penyajian data menarik dan didukung dengan fakta

e. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan perolehan data

3. Performance a. Performans Kelengkapan laporan dan penampilan

b. Penguasaan Penguasaan hasil telaah Penskoran penilaian presentasi: Skor 1 – 4 Skor 4 - bila Ya dan direncanakan sangat baik Skor 3 - bila Ya dan direncanakan baik Skor 2 - bila Ya dan direncanakan cukup/kurang baik Skor 1 - bila Ya dan direncanakan tidak baik Skor maksimum seluruhnya = 9 X 4 = 36 Skor terendah seluruhnya = 9 X 1 = 9

Nilai =

Misal: Arief Hakim, memperoleh skor 30, maka nilainya = , lihat kolom

ketrampilan, maka Arkananta = B+ lihat Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Pembelajaran, sbb,

Sikap Pengetahuan Ketrampilan

Modus Predikat Skor rerata Huruf Capaian optimum Huruf 4,00 Sangat Baik

(SB) 3,85 – 4,00 A 3,85 – 4,00 A 3,51 – 3,84 A- 3,51 – 3,84 A-

3,00 Baik (B)

3,18 – 3,50 B+ 3,18 – 3,50 B+ 2,85 – 3,17 B 2,85 – 3,17 B 2,51 – 2,84 B- 2,51 – 2,84 B-

2,00 Cukup (C)

2,18 – 2,50 C+ 2,18 – 2,50 C+ 1,85 – 2,17 C 1,85 – 2,17 C 1,51 – 1,84 C- 1,51 – 1,84 C-

1,00 Kurang (K)

1,18 – 1,50 D+ 1,18 – 1,50 D+ 1,00 – 1,17 D 1,00 – 1,17 D

Page 110: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 101

101

5. Penilaian Praktik: 1. Coba praktikkan 3 macam pengaturan lalu lintas melalui gerakan. 2. Praktik peragaan akan dilakukan pertemuan minggu depan.

No Nama Siswa Praktik -1 Praktik - 2 Praktik- 3 Juml

Skor Nilai akhir 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Arifin Prasetyo v v v 11 SB 2 Asaroh Nurwiyah v v v 8 B 3 Asrubi Hidayat v v v 6 C Petunjuk penilaian: Diberi skor 4, bila dalam praktik dilakukan dengan “sangat sempurna” Diberi skor 3, bila dalam praktik dilakukan “baik” Diberi skor 2, bila dalam praktik dilakukan “ cukup” Diberi skor 1, bila dalam praktik dilakukan “tidak baik”. Petunjuk penilaian:

Nilai =

= . Ini berarti Arifin Prasetyo A- (A minus)

Mengubah skor menjadi nilai, menggunakan rumus :

Nilai akhir =

Page 111: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII102

102

Dapat juga menggunakan sistem modus (angka yang sering muncul), misalnya

angka yang sering muncul adalah 3, maka nilainya adalah 3, artinya mendapat

nilai B (baik)

G. MEDIA PEMBELAJARAN/ALAT BANTU PROSES PEMBELAJARAN

1. Peta Indonesia

2. Peta Kab. Malang

3. Gambar sumber daya alam di Kab. Malang dan Kota Batu

4. Gambar tokoh pejuang Kab. Malang menunju kemerdekaan RI.

5. Rambu-rambu Lalu Lintas

H. SUMBER PEMBELAJARAN 1. Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran

PPKn SMP/MTs Kelas VII, oleh Drs. Supandi, M.Pd, dkk. Jakarta: 2015

Penerbit: Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII, Jakarta :

Penerbit: Kemdikbud, 2013,

3. Pendidikan Kesadaran Berkonstitu-si untuk SMP dan MTs oleh Tim

Penyusun. Jakarta : Sekjen dan Kepanitera-an Mahkamah Konstitusi RI,

2009

4. Tokoh pejuang Kab. Malang

5. Referensi sesuai materi pokok

Mengetahui : Malang, Maret 2016 Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran PPKn, ........................................ ............................................... NIP : NIP

Page 112: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 103

103

BAB IV

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan wahana atau sarana untuk

membantu guru PPKn SMP/MTs dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di

sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut terdapatnya

kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan

mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan dan

Pancasila dan Kewarganegaran. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang

baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula

dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan

pendekatan, serta model-model pembelajaran inovatif dan relevan.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun

2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005

tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/

Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar

dan Pendidikan Menengah, dan eraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh

Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Strategi dasar pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar

kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan

terdapatnya Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan

kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di

dalam dan di luar kelas.

Page 113: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII104

Page 114: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII 105

104

DAFTAR PUSTAKA

Fajar, Arnie, 2003, Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat (Tesis)

Farouk Muhammad, 1998. Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas, PTIK Press,

Jakarta. Salikum, dkk 2013, Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

SMP/MTs Kelas VII, Jakarta : Kemdikbud, 2013 Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika

dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta. Republik Indonesia, 1993, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Republik Indonesia, 2009 Pendidikan Kesadaran Berkonstitu-si untuk SMP dan MTs.

Jakarta : Sekjen dan Kepanitera-an Mahkamah Konstitusi RI, 2009 Republik Indonesia, 2009 Materi Sosialisasi UUD 1945 oleh Sekjen. MPR RI, 2004 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang

perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia, Peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2011 tentang forum lalu

lintas Republik Indonesia, 2013 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program

Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia Republik Indonesia, 2012 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi identifikasi kendaraan. Republik Indonesia, 2012 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2012 tentang surat ijin mengemudi (SIM). Republik Indonesia, 2012 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Republik Indonesia, 2013 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyidikan kecelakaan lalu lintas

Page 115: Edisi Revisi - core.ac.uk · 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII106

105

Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi

Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar

Penilaian, Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 58 Tahun 2013 tentang Kurikulum SMP-

MTs, Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks

Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemdikbud, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

104 Tahun 2014 tentang Penilaian Pembelajaran. Kemdikbud, Jakarta Republik Indonesia, 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58

Tahun 2014 tentang Kurikulum SMP. Kemdikbud, Jakarta Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Republik Indonesia, 2010 Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas

dan Kapolri No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang ”mewujudkan pendidikan berlalu lintas dalam pendidikan nasional.”

Republik Indonesia, 2013.,Undang-Undang Dasar, Negara Repubik Indonesia Tahun

19 Subono, 2009. Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Ditlantas Polri, Jakarta