Batam – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isman Rudy menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester II Tahun 2016 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri di Batam (16/12). Pada Semester II tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kepri telah melakukan tiga pemeriksaan kinerja tematik pada tujuh entitas dan tiga Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada tiga entitas di Provinsi Kepri.

Pemeriksaan yang dilakukan pada Semester II tahun 2016 terdiri atas ;

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauPemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 Pada Pemerintah Kota BatamPemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan AnambasPemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauPemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2016 Pada Pemerintah Kota TanjungpinangPemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2016 Pada

Pemerintah Kabupaten BintanKinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Pemerintah Kabupaten Karimun dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 & 2016 Pada Pemerintah Kota BatamPemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 Pada Kabupaten LinggaPemeriksaan atas Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten NatunaAcara Penyerahan LHP dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Bupati dan Walikota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota serta pejabat di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya Isman Rudy menegaskan bahwa penyerahan LHP ini merupakan hal yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang yakni pasal 23E UUD 1945 dan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan kepada setiap pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan. Isman Rudy menghimbau agar pejabat segera memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

DAIK (1/11) – Dalam kegiatan supervisi atas Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang sedang melaksanakan Pemeriksaan di Kabupaten Lingga, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Isman Rudy, S.E, M.M juga melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Lingga, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Pada pertemuan di ruang Aula Kantor Bupati Lingga tersebut, Isman Rudy menjelaskan pentingnya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk terus berkonsentrasi pada rekomendasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terutama terhadap temuan pemeriksaan yang menjadi pengecualian dalam opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga nantinya.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga sejak tahun 2006 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut Isman Rudy, permasalahan yang menjadi pengecualian opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga selalu berulang. Peningkatan opini dapat dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Lingga menindaklanjuti secara efektif temuan BPK yang menjadi pengecualian tersebut, dan tidak terdapat permasalahan baru yang signifikan yang dapat mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan pada tahun berjalan.

BPK Perwakilan Provinsi Kepri dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Lingga telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkab Lingga dalam rangka membenahi laporan keuangannya. Rekomendasi tersebut antara lain , mendata aset tetap yang tidak diketahui nilai dan tahun perolehannya, menelusuri nilai dan tahun perolehan ke dokumen sumber atau berkoordinasi dengan lembaga terkait yang kompeten untuk menentukan nilai dan tahun perolehan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya terkait permasalahan penatausahaan aset tetap termasuk didalamnya permasalahan aset tetap yang belum didukung dengan bukti kepemilikan.

Potensi masalah berulang yang muncul dalam penyajian Laporan Keuangan Pemkab Lingga antara lain adanya belanja jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, serta belanja bahan/material yang telah dikapitalisasi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tetapi belum diatribusikan ke aset tetap induknya. Selain itu terdapat saldo aset tetap yang terdiri atas gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang tidak diketahui nilai perolehannya sehingga tidak dapat diperhitungkan penyusutannya.

Tercatat hingga semester I tahun 2016 tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemkab Lingga adalah sebanyak 54,26 persen atau sebanyak 363 rekomendasi dari 669 rekomendasi yang telah diberikan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepri menghimbau agar Pemkab Lingga segera menindaklanjuti rekomendasi BPK khususnya untuk rekomendasi sebelum tahun 2010.*

Efektivitas Tindak Lanjut, Hasil Reviu Inspektorat Dan Pengaruhnya Pada Peningkatam Opini

Badan Pemeriksa KeuanganBPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Edisi III/2016

Jl. Raja Isa Batam Center, Batam 29432 Telp. (0778) 468575 Fax. (0778) 468580

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan

Semester II Tahun 2016

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan ke Redaksi Harian Tribun Batam, Rabu (14/12/2016). Kunjungan dilakukan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Isman Rudy, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan Yan Monagus Trikorian serta beberapa pegawai di

lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Rombongan BPK diterima Pimpinan Redaksi Tribun Batam Dwi Sudarlan dan jajaran internal Harian Koran Tribun Batam. “Kunjungan ini dilakukan untuk mensosialisasikan BPK sebagai lembaga Negara serta tugas pokok dan serta obyek pemeriksaan khususnya BPK Perwakilan Kepulauan Riau”.

Selain itu dijelaskan juga bahwa BPK memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan dan juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tahun ke tahun.

Pada akhir pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Dwi Sudarlan selaku Pimpinan

Redaksi Tribun Batam mengapresiasi kunjungan BPK. “Kami harap BPK bisa juga selalu terbuka kepada media dalam memberikan informasi atau konfirmasi yang update, sehingga informasi yang disampaikan media ke masyarakat adalah informasi yang akurat” paparnya.*

Jumat 28 Oktober 2016 , pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan Upacara Sumpah Pemuda ke-88 di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri.

Pada kesempatan ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Isman Rudy membacakan sambutan Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam pidato disebutkan tentang bonus demografi yang memberi dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan menjadi kesempatan

bagi Indonesia untuk memastikan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia menjadi negara maju sejajar dengan negara-negara besar lainnya.

Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda berawal dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat. Kongres tersebut menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita kenal saat ini.

Sebelum kongres ditutup, lagu “Indonesia” karya Wage Rudolf Supratman dikumandangkan. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Setia, berbunyi :

PERTAMA. KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA, MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA. KEDOEA. KAMI POETERA

DAN POETERI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA. KETIGA. KAMI POETERA

DAN POETERI INDONESIA, MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA.

Batam, Selasa 30 Agustus 2016 Kepala Sekretariat Perwakilan Muhaimin membuka acara Diseminasi Renstra, RIR 2016-2020 dan Survei ADKAR 2016. Acara yang berlangsung di Auditorium lantai 5 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diikuti oleh jajaran pejabat struktural , fungsional dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutan Kepala Perwakilan yang dibacakan oleh

Kepala Sekretariat, dipaparkan bahwa memang sudah merupakan kewajiban untuk selalu mengkomunikasikan kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh BPK kepada seluruh pegawai di satuan kerja . Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020 yang ditetapkan melalui Keputusan BPK No. 7/K/I-XII.2/12/2015 dan berlaku sebagai pedoman bagi BPK dan satker di lingkungan BPK untuk menentukan langkah dan tujuan dalam mencapai visi misinya lima tahun mendatang.

Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Beni Ruslandi memaparkan tentang diseminasi Renstra. Selain melakukan diseminasi Renstra juga dipaparkan mengenai Rencana Implementasi Renstra 2016 sebagai cara mencapai sasaran strategis BPK yang termuat dalam pencapain Renstra. Selanjutnya setelah selesai acara diseminasi dilanjutkan pula survey ADKAR kepada beberapa pegawai/auditor yang bertujuan untuk mengetahui

sejauhmana pelaksanaan Renstra dan RIR pada tahun sebelumnya.

Dengan telah dilaksanakannya diseminasi ini, diharapkan agar seluruh pegawai BPK mendapat informasi mengenai Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020 dan dapat menjadi acuan dalam melakukan pengelolaan kegiatan pemeriksaan maupun nonpemeriksaan di BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Kunjungi Redaksi Tribun Batam

BPK Perwakilan Provinsi Kepri Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-88

Diseminasi Renstra, RIR 2016-2020 dan Survei ADKAR 2016

Sosialisasi Tax Amnesty Di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Sehubungan dengan program Tax Amnesty, maka sosialisasi Tax Amnesty juga dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 18 Oktober 2016. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting bagi aparatur sipil negara (ASN). Melalui ajang sosialisasi ini ASN bisa memahami dan mengetahui cara dan hal-hal apa saja yang harus disiapkan apabila mengikuti Tax Amnesty.

Arimi Ekowati selaku pemapar dari perwakilan Kantor Pajak Pratama Batam memaparkan definisi, tujuan dan cara mengikuti Tax Amnesty ini secara detail. Dijelaskannya, Tax Amnesty atau Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara

berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi. Masa Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. periode I: Mulai tanggal diundangkan s.d 30 September 2016,

2. periode II: Mulai tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 dan

3. Periode III: Mulai tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.