edisi 95 (januari 2012)

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

1/16

[email protected] www.spi.or.id Edisi 95, Januari 2012

M I M B A R K O M U N I K A S I P E T A N I

JAKARTA. Cukup tepatlah jika tahun 2011 yang lalu kita sebut sebagai tahunnya korporasi besar dan penggusuran petani rakyat. Mulai dari ndakan pemerintah yangtanpa pikir panjang melakukan importasi pangan, mulai dari beras, bawang, kentang, hingga rotan dan garam. Belum lagi semakin masifnya ndakan perampasantanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar mulnasional ataupun dari pihak pemerintah seper PTPN dan Kementerian Kehutanan. Serikat Petani Indo-nesia sendiri mencatat untuk tahun 2011 sedaknya terdapat 145 pelanggaran HAP (Hak Asasi Petani) yang terjadi di Indonesia. Petani yang menjadi korban diskrimi -nalisasi ada 35 orang, yang tergusur dari tanahnya sebanyak 68.472 kepala keluarga dan korban tewas sebanyak 18 orang. Keseluruhan kasus tersebut melibatkan totalluas lahan 342.360 hektar. Edisi 95, Januari 2012 kali ini akan merangkum catatan akhir tahun 2011 SPI.

Catatan Akhir Tahun 2011 SPI:

Tahun Korporasi Besar danPenggusuran Pertanian Rakyat

Catatan Pelanggaran

Hak Asasi Petani 2011

Aksi La Via Campesina

di COP 17 DurbanSPI Kampar

Resmi Terbentuk WahidjanKetua BPW SPI Nusa Tenggara Barat

"Bibit benih perjuangan SPI akanterus tumbuh dan berkembang

ke seluruh petani Indonesia"3 7 13

INDEKS BERITA

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

2/16

Penanggung Jawab: Henry Saragih Pemimpin Umum: Zaenal Arin Fuad Pemimpin Redaksi: Tita Riana Zen Redaktur Pelaksana & Sekre-

taris Redaksi: Hadiedi Prasaja Redaksi: Achmad Yakub, Ali Fahmi, Agus Rully, Cecep Risnandar, Tejo Pramono, Muhammad Ikhwan, Wilda

Tarigan, Syahroni Reporter: Yoseph Pencawan, Elisha Karni Samon, Susan Lusiana, Yudha Fathoni, Wahyu Agung Perdana, Tri Es Ningrum,Megawa, Andriana Keuangan: Sri Wahyuni Sirkulasi: Supriyanto, Gunawan Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI) Alamat Redaksi:

Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790 Telp: +62 21 7993426 Email: [email protected] Website: www.spi.or.id

D A P U R T A N I

-Henry Saragih -

Artikel ini juga dimuat di Harian Sore Sinar Harapan, Edisi Senin 17 Oktober 2011

PEMBARUAN TANIEDISI 95JANUARI 20122

Kedaulatan Pangan, Solusi Ancaman Krisis Pangan (2)

Upaya mengusung perdagangan bebas tidak berhenti pada perjanjian multilateral terlebih pasca WTO terhenti, kaumneoliberal selanjutnya berupaya melakukan Perjanjian Perdagangan Bebas ( Free Trade Agreement-FTA) baik secara re-

gional maupun bileteral. Sampai saat Indonesia telah terikat dalam beberapa FTA baik secara regional maupun bilateral,seperti ASEAN-FTA, ASEAN -China-FTA ( ACFTA), ASEAN-Korea-FTA, ASEAN-Jepang-EPA, ASEAN-Selandia Baru-AustraliaFTA dan kemudian menyusul diantaranya Asean Eropa Union FTA dan Asean India FTA.

Dari semua FTA tersebut, Indonesia mengalami dampak yang sangat nyata oleh ACFTA yang diberlakukan awal tahun2010. Sebagai contoh adalah serbuan kentang impor dari China di sentra produksi kentang di Jawa Barat dan Jawa Tengahmulai september 2011 yang lalu. Sebagai akibatnya ribuan keluarga petani mengalami kerugian ratusan juta rupiah karenamerosotnya harga kentang mereka oleh serbuan kentang impor. Terhadap serbuan impor tersebut ribuan petani kentangdari Kabupaten Banjar Negara bersama dengan Serikat Petani Indonesia melakukan aksi protes ke Istana Negara, MenteriPerdagangan dan DPR, serta melakukan dialog dengan Menteri Pertanian pada tanggal 11 Oktober 2011 yang lalu. Na-mun meskipun Pemerintah dan DPR berjanji untuk melakukan tindakan, tetap saja kentang impor masuk ke pasar sekitarsentra-sentra produksi kentang.

Dampak negatif ini secara umum dialami oleh jutaan petani di negara-negara berkembang terlepas apakah produkpertanian mereka. Oleh karena itu mengapa SPI dan seluruh anggota La Via Campesina di 150 organisasi tani di 70 neg-ara menolak rezim perdagangan bebas WTO dan FTA, karena produk pertanian bukanlah komoditas perdagangan yang

menyebabkan harganya bisa dipermainkan. Sementara akibat perubahan harga tersebut, pendapatan dan kesejahteraankeluarga petani bisa berubah drastis menuju kondisi kemiskinan dan kelaparan. Olehkarena itu pula SPI dan La Via Campe-sina

Karena itu kita menolak impor pangan yang bisa kita produksi di dalam negeri, dan menolak eksport barang yang bisadiproduksi di negeri lain.

Adapun alasan sebagai berikut, Pertama, impor akan menyebabkan petani indonesia tidak bisa bersaing dengan hargabarang dari luar, karena kelebihan dari produk satu dari negeri lain. Misal kacang kedelai, kita tidak akan bisa bersaingdengan impor kacang kedelai dari Amerika Serikat, Argentina dan Brazil. Di negara-negara tersebut Kedelai ditanam dalamskala jutaan hektar secara industrial. Demikian juga beras di Vietnam juga ditanam dalam skala luas yang hasilnya me-lebihi dari kebutuhan rakyatnya. Disamping itu pemerintah juga memberikan subsidi kepada petani, sebagai contoh hargakentang menjadi murah karena pemerintah Bangladesh memberikan subsidi eksport sebesar 20 persen dan Pemerintah,China memberikan dukungan dana yang besar bagi petaninya.

Kedua, perdagangan bebas juga menghasilkan variasi model perdagangan berupa transaksi perdagangan yang didasar-kan atas proyeksi permintaan dan penawaran, terkait dengan rencana investasi. Sebagai akibatnya komoditas menjadi bah-an spekulasi atau disebut dengan komoditas berjangka atau malah yang sifatnya virtual. Dan akhirnya perdagangan panganmasuk dalam transaksi bursa di London dan New York. Tercakup dalam hal ini spekulasi dagang melalui aksi penimbunanuntuk menimbulkan kelangkaan produk pertanian sehingga dapat menaikkan harga dan berlanjut pada meningkatknyakeuntungan si penimbun. Terkait dengan penimbunan tersebut, Menteri Pertanian memberikan sinyalemen bahwa adapenimbunan beras oleh sejumlah pedagang beras di sejumlah daerah, menyusul menipisnya stok beras Bulog, spekulasi inimenjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga beras di pasaran ( Kompas, 25 Agustus 2011).

Kebijakan impor pangan berimplikasi kepada berpindahnya komoditas pertanian dari sentra produksi ke pasar tu-juan yang memerlukan transportasi jarak jauh antar negara. Konsekuensinya kebutuhan inansial untuk biaya transportasi,biaya bahan bakar dan biaya-biaya yang tidak terduga selama perjalanan akan sangat tinggi. Lebih dari itu kemungkinanbiaya yang dibutuhkan untuk mendatangkan beras dari Vietnam ke Jakarta lebih murah daripada dari Papua lahan foodestate. Tetapi pada sisi lain, biaya lebih murah mendatangkan beras dari Jawa Tengah atau Lampung. Namun hal ini tidakdilakukan karena kebijakan perberasan tidak memprioritaskan sentra padi di kedua daerah tersebut. Keempat. Impor pan-gan lambat laun akan menyebabkan hilangnya kebudayaan pangan dari masyarakat lokal. Dan Kelima, impor pangan akanmengurangi devisa suatu negara.

Bersambung ke Pembaruan Tani Edisi 96, Februari 2012

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

3/16

PEMBARUAN TANIEDISI 95

JANUARI 2011P E M B A R U A N A G R A R I A 3

Catatan Pelanggaran Hak Asasi Petani (HAP) 2011

JAKARTA. Sepanjang tahun 2011 terjadi144 kasus pelanggaran terhadap HakAsasi Petani (HAP) di berbagai wilayahIndonesia. Pelanggaran HAP tersebut me-nyebabkan 18 orang korban tewas dansebanyak 35 didakwa dan dipenjara.

Demikian disampaikan Ketua UmumSerikat Petani Indonesia (SPI) HenrySaragih dalam konferensi pers LaporanPelanggaran Hak Asasi Petani 2011 di Ja-karta, Selasa, (20/12).

SPI menggunakan Deklarasi HakAsasi Petani sebagai alat monitor untukmenilai sejauh mana hak asasi petani di-

akui, dilindungi, dan dipenuhi. Deklarasitersebut berisikan 13 pasal utama dansingkat untuk menandakan pelanggarandi lapangan.

Ketiga belas pasal tersebut adalah Hakatas kehidupan dan atas standar kehidu-pan yang layak, Hak atas tanah dan terito-ri, Hak atas benih dan pengetahuan sertapraktek pertanian tradisional, Hak ataspermodalan dan sarana produksi per-tanian, Hak atas informasi dan teknologipertanian, Kemerdekaan untuk menentu-kan harga dan pasar untuk produksi per-tanian, Hak atas perlindungan nilai-nilaipertanian, Hak atas keanekaragamanhayati, Hak atas pelestarian lingkungan,Kemerdekaan berkumpul, mengeluarkanpendapat dan berekspresi, Hak untukmendapatkan akses terhadap keadilan.

Menurut Henry jumlah ini jauh me-ningkat jika dibandingkan tahun 2010yang hanya 51 kasus pelanggaran HAP.

Banyaknya jumlah petani yang jadikorban menunjukkan pemerintah masihmemilih pendekatan keamanan dan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikankonlik agraria yang dialami petani, tegasHenry.

Menurut Henry, tahun 2011 ini totalluasan lahan yang disengketakan menca-pai 342.360 hektar dengan melibatkan68.472 KK atau 273.888 orang tergu-sur dari tanahnya dan sebagian besarmerupakan konlik tanah antara petani/masyarakat/masyarakat adat dengannegara atau perusahaan.

Dari total 144 kasus pelanggarantersebut, 103 di antaranya adalah kasuslama yang terus terjadi di lapangan dantak kunjung terselesaikan. Pada tahun2011 ini muncul 41 kasus baru yang di-dominasi kasus pelanggaran hak atas ta-nah dan teritori sebanyak 17 kasus dan

hak untuk menentukan harga pasar untuk

produk perta-nian sebanyak11 kasus danpelanggaranhak-hak lain-nya sebanyak13 kasus.

Dari dataini, berarti71.53 persendari total ka-sus adalah ka-sus lama yangbelum tersele-

saikan. Konlikberlarut-larutini ada yangmulai ter-manifes dariera sebelumreformasi (8kasus) dan erasetelah reformasi (95 kasus).

Ini menunjukan tidak adanya upayaserius dan sistematis yang dilakukan pe-merintah dalam penanganan serta pe-nyelesaian pelanggaran hak asasi petani,terutama terkait konlik tanah. Program

Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yangtelah dirancang sejak tahun 2004 (tidakdiejawantahkan menjadi program-pro-gram nyata dan populis untuk penegakandan perlindungan hak asasi petani, tuturHenry.

Lebih lanjut Henry mengungkapkan,meningkatnya kasus kekerasan tersebutakibat diberlakukannya berbagai UU sek-toral yang berpeluang besar menciptakankonlik agraria. UU tersebut diantaranyaadalah UU Perkebunan, Kehutanan, Sum-ber Daya Air, Pertambangan dan yangbaru disahkan UU Pengadaan Lahan un-tuk Pembangunan.

Misalnya dalam pasal 20 UU perke-bunan yang memperbolehkan perusahanperkebunan melakukan pengamanan ber-kordinasi dengan aparat keamanan danmasyarakat setempat (Pam Swakarsa).Tindakan-tindakan intimidasi, penggu-suran, kekerasan bahkan menyebabkankematian kerap dilakukan pam swakarsaterhadap petani yang berkonlik denganperusahaan, tutur Henry.

Henry melanjutkan, semua UU terse-but secara nyata memudahkan perusa-haan-perusahaan yang bergerak di bidangperkebunan, kehutanan, tambang, dan air

mengambil sumber-sumber agraria yang

dikuasai petani dan masyarakat adat. Halitu bisa dilihat dengan terjadinya pening-katan kasus pelanggaran hak asasi petaniterkait hak atas tanah dan teritori.

Melihat sebaran konlik agraria yangterus berlangsung di berbagai wilayah di

Indonesia dengan korban (baca-petani)yang cukup banyak bahkan seringkalidiikuti dengan tindak kekerasan yangmenyebabkan kematian menurut Henry,mendesak segera dibentuk komite penye-lesaian konlik agraria yang menjunjungtinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi selu-ruh rakyat Indonesia untuk menyelesai-kan konlik tersebut.

Terakhir Henry mendesak masihbanyaknya pelanggaran terhadap hakasasi petani tentunya mendesak Peme-rintah untuk melaksanakan PembaruanAgraria Sejati untuk kedaulatan pangandan pengentasan kemiskinan dengan me-realisasikan janjinya meredistribusikantanah kepada rakyat miskin seperti yangdijanjikan dalam Program PembaruanAgraia Nasional (PPAN).

Program pembaruan Agraria bukanmelakukan proses sertiikasi seperti yangdilakukan pemerintah dengan membagi-kan sertiikat tanh tapi membagikan ta-nah-tanah kepada petani gurem dan bu-ruh tani yang tak bertanah di pedesaan,pungkas Henry.#

Konferensi pers di sekretariat Dewan Pelaksana Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia(SPI) di Jakarta (20/12).

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

4/16


P E M B A R U A N A G R A R I A4

Rekomendasi SPI dalam Catatan Akhir Tahun 2011

JAKARTA. Pertanian dan pangan nampak-nya menjadi pusat kebijakan pemerintahIndonesia pada tahun 2011 ini. Banyaknyapertemuan dan kebijakan terkait agrariayang dikeluarkan seakan menggambar-kan hal ini, namun berbagai realita yangterjadi dan dihadapi petani kecil menun-jukkan sebaliknya.

Realita adanya kemiskinan, kela-paran, gizi buruk, konlik agraria, kesuli-tan petani mendapatkan benih dan pupukbersubsidi di hulu di sektor dan bahkanpenderitaan petani terkait serbuan pa-ngan impor akibat perdagangan bebas

melalui rezim Organisasi PerdaganganDunia (World Trade Organization-WTO)dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FreeTrade Agreement-FTA) di sektor hilirmenunjukkan betapa masih kontradiktif-nya pilihan-pilihan kebijakan pertanianpemerintah.

Kebijakan kontradiktif tersebut dise-babkan oleh arah pembangunan pertani-an yang menitikberatkan pada KorporasiPangan dan Pertanian, baik yang dilaku-kan oleh BUMN maupun swasta sebagaimotor penggeraknya. Bahkan beberapaPertemuan Nasional dan Internasional-kan diselenggarakan dan Perundang-un-dangan dikeluarkan untuk mengamanan-kan gerak langkah korporasi tersebut.Pengamanan tersebut mencakup penga-manan di sektor hulu-hilir dalam sistempangan dan pertanian Indonesia. Dengankata lain pemerintah berniat menggeserpetani sebagai subyek penyedia panganke obyek penderita penyedia pangan danselanjutnya menggantikan petani dengankorporasi pangan dan pertanian.

Oleh karena itu petani sudah dan akanterus dihadapkan pada penangkapan,penggusuran, penembakan serta berbagaitindak kekerasan dan kriminalisasi, bah-kan ketika mereka memperjuangkan ta-nahnya untuk memproduksi pangan bagidiri, keluarga, dan seluruh masyarakatIndonesia. Dalam pada itu Petani jugamasih berjuang dan berspekulasi dalambertani dengan perubahan iklim ekstrimyang menyebabkan banjir, tanah long-sor, kemarau panjang, serta hama danpenyakit tanaman. Niat baik pemerintahuntuk mengganti kerugian akibat peruba-han iklim tersebut ternyata belum baikdi tingkat implementasinya. Sebaliknyayang terjadi adalah munculnya niat un-tuk memanfaatkan benih hasil rekayasa

genetika yang jelas-jelas hanya mampu

diproduksi oleh Korporasi bioteknologi.Lebih lanjut, berbagai mekanisme

subsidi yang dikeluarkan baik untuk pu-puk, benih, dan permodalan mengalamibanyak persoalan. Sebagai contoh nyatabanyak anggota Serikat Petani Indonesia(SPI) di Sukabumi, Cirebon, Ponorogo,dan daerah lainnya mengalami diskrimi-nasi tidak mendapat bantuan, karena di-anggap bukan Gabungan Kelompok Tani(Gapoktan) versi Kementrian Pertanian.Kerumitan birokrasi tersebut akhirnyamembuat petani kecil lebih terpuruk. Na-mun keterpurukan petani kecil justru di-jadikan pembenaran bahwa petani keciltidak mampu menjamin penyediaan pa-ngan dan pemerintah selaku penyeleng-gara negara merasa berkewajiban untukmemastikan penyediaan pangan, yangsayangnya diupayakan melalui imporpangan dan pengembangan korporatisasipertanian pangan dalam negeri.

Adanya berbagai kesulitan yang diala-mi oleh kaum tani sebagai penyedia pan-

gan tersebut menunjukkan bahwa adayang tidak tepat dalam Rencana Strategis2010-2014 Kementrian Pertanian danlebih jauh Rencana Strategis Pemerin-tahan SBY.

Kontribusi Pertanian KepadaPerekonomian Nasional danKemiskinan Petani

Kontribusi Pertanian di dalam ProdukDomestik Bruto ( PDB) pada tahun 2011per triwulan III adalah 15. 7% denganlaju pertumbuhan 3.4% dibandingkan

tahun 2010 (15.5%). Sementara sektor

industri pengolahan dan Perdaganganmasing-masing kontribusinya sebesar23.9% dan 13.9%. Namun dari sumberpertumbuhan, sektor pertanian hanyamenyumbang 0.4% dari 6.5 % pertum-buhan ekonomi Nasional pada tahun2011. Sementara Perdagangan dan In-dustri pengolahan menyumbang masing-masing 1.7%. Dari data BPS per Desem-ber 2011 tersebut , terlihat bahwa sektorpertanian (primer) memang cenderungdilemahkan oleh pemerintah, sehinggapertumbuhannya lambat.

Selanjutnya dari kontribusi 15%atau 85.6 Triliun rupiah, BPS juga men-catat kenaikan pada Nilai Tukar Petani(NTP) dari bulan Maret 2010 sampai No-vember 2011. Pada bulan NTP Novem-ber 2011 sebesar 105,64 atau naik 0,12persen dibanding NTP bulan sebelum-nya. Kenaikan NTP dikarenakan naiknyaNTP Subsektor Tanaman Pangan sebesar0,28 persen, NTP Subsektor Hortikulturasebesar 0,22 persen, dan NTP Subsektor

Peternakan sebesar 0,32 persen. Untukkontribusi dan capaian peningkatan NTPtersebut, sektor pertanian mengerahkan42.47 juta tenaga kerja ( 40%) sampai ta-hun 2011. Sektor pertanian menjadi pe-nyumbang terbesar dari sisi tenaga kerjaIndonesia

Peningkatan tersebut di atas seha-rusnya mampu meningkatkan kesejahter-aan tenaga kerja dan keluarga Petani.Namun sayangnya banyaknya tenagakerja pertanian yang berada di pedesaantersebut tergolong keluarga miskin. Biro

Bersambung ke halaman 5

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

5/16



Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwaper Maret 2011 masih ada 30.02 jutapenduduk berada dalam kondisi mis-kin dengan komposisi penduduk miskinpedesaan sebanyak 18.97 juta jiwa dan11.05 juta penduduk miskin perkotaan.Tingkat kemiskinan di pedesaan juga bisadisetarakan dengan jumlah petani guremyang mempunyai tanah garapan kurangdari 0.5 ha, yaitu sebanya 13.7 juta KK(Sensus Pertanian 2003) dan 15.6 juta KK(Prediksi SPI tahun 2008). Oleh karenaitu jumlah penduduk miskin akan samadengan 13.7 x 4 (1 KK = 4 orang- 2 oranganak) = 54.8 juta.

Tanah dan Konflik AgrariaPenyempitan lahan pertanian dan

konlik agraria tetap marak sepanjang ta-hun 2011, bahkan kekerasan dan krimi-nalisasi yang dialami para petani semakinbanyak mengiringi kasus-kasus ini. Per-masalahan tanah di Indonesia adalahpermasalahan yang kompleks, terutamamengingat sistem hukum pertanahan In-donesia yang terbagi dua, satu di bawahwewenang BPN dan lainnya di bawahwewenang Kementrian Perhutanan.Hal ini berlaku juga dalam pengeluaran

perijinan pemanfataan lahan, sementarasistem pemetaan kawasan di Indonesiamasih tumpang tindih, kondisi ini jugamenyebabkan semakin tingginya tingkatkerentanan konlik pertanahan.

Dalam situasi tidak dilaksanakannyapembaruan agraria yang direncanakandan semakin sempitnya lahan petani,konlik agraria antara petani dengan pe-rusahaan swasta perkebunan, pertamban-gan, AMDK (Air Minum Dalam kemasan),dan BUMN atau PTPN masih terus ber-langsung secara masif dan berlarut-larut.Petani terus dihadapkan dengan penang-

kapan, penggusuran, penembakan serta Bersambung ke halaman 6

Sambungan dari halaman 4 berbagai tindak kekerasan dan kriminal-isasi. Badan Pertanahan Nasional (2011)

mencatat 2.791 kasus pertanahan padatahun 2011.Tercakup dalam kasus tanah tersebut

adalah kasus pengadaan tanah yang ber-buntut pada praktek pelanggaran HAM,seperti intimidasi, penganiayaan, penem-bakan, hingga penangkapan warga yangberujung pada kriminalisasi, dengan me-libatkan aparat negara. Hal ini berdampaknyata terhadap hilangnya sumber-sum-ber kehidupan, dan ancaman terhadapkeberlangsungan hidup masyarakat,khususnya perempuan, di mana perem-puan lah yang kemudian harus memikir-kan keberlanjutan rumah tangga, ke-luarga dan anak-anaknya, terkait tempattinggal, penyediaan makanan, air bersihdan kebutuhan rumah tangga lainnya.Keberlanjutan praktik-praktik tersebutakan semakin memiskinkan masyarakatIndonesia.

Hilangnya Hak Petani atas BenihBulan Maret 2011 lalu, Indonesia

menjadi tuan rumah pertemuan interna-sional untuk sumberdaya genetik tana-man untuk pangan dan pertanian (Inter-national Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture-ITPGRFA) ataudikenal sebagai traktat benih. Traktat inisemangatnya adalah untuk mendorongkonservasi, penggunaan berkelanjutandan pertukaran sumberdaya genetik tan-aman dalam hal ini benih untuk menja-min pemenuha pangan generasi sekarangdan mendatang, juga untuk menjawabperubahan iklim. Traktat ini mengakuipentingnya peranan petani untuk menca-pai cita-cita ini dan menjelaskan menge-nai elemen Hak Petani.

Namun sangat disayangkan denganperkembangan bioteknologi pertanian,teknologi rekayasa genetika menjadi salah

satu pilihan pemerintah untuk mening-

katkan produksi pangan melalui perbai-kan sifat anti terhadap organisame peng-

ganggu tanaman dan juga sifat adaptasiterhadap tekanan alam.Terkait teknologi tersebut, pemerin-

tah melalui Kementrian Pertanian padabulan Oktober mengeluarkan PermentanNo.61/2011 mengenai pengujian, penila-ian, pelepasan dan penarikan varietas.Hal ini menjadi indikasi bahwa peme-rintah mengambil ancang-ancang untukmengizinkan pangan rekayasa genetika.

Kebijakan pelepasan benih trans-genik ini bisa dipastikan akan semakinmemuluskan upada industri benih un-tuk mengembangkan dan memasarkanbenih-benih transgenik, setelah sejak2001 upaya ini terhenti menyusul ber-bagai aksi penolakan atas benih kapastransgenik. Saat ini saja misalnya Mon-santo, salah satu raksasa agribisnis duniadari Amerika Serikat telah menargetkandaerah Mojo- kerto, Jawa Timur sebagaipusat produksi benih transgeniknya un-tuk pasar Asia Tenggara. Monsanto men-geluarkan dana sebesar 40 juta DolarAmerika untuk pengembangan pabriknyadi Jawa Timur.

Padahal dari berbagai kajian dananalisis yang berkembang setidaknya adaempat hal yang menyebabkan benih reka-yasa genetik tidak boleh dikembangkandi Indonesia.

Jebakan Perdagangan Bebas

Berbagai pertemuan Internasionaldiadakan di Jakarta pada tahun 2011untuk melancarkan perdagangan bebastersebut, sebagai contoh World EconomicForum, Asean Summit18 dan 19, yangpula dihadiri pula oleh Presiden Obama.Kegagalan WTO yang sudah berlangsungselama satu dekade tersebut justru mela-

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

6/16


K E D A U L A T A N P A N G A N6

Sambungan dari halaman 5

hirkan alternatif rezim perdagangan be-bas yang lebih berbahaya, yaitu FTA, baikdi tingkat regional maupun bilateral.

Sejumlah perjanjian perdagangan be-bas ( FTA) yang ditandatangani Indone-sia maupun dalam kerangka ASEAN. FTAtidak hanya mengatur perdagangan be-bas namun juga investasi asing yang tidakberkeadilan. Atas nama investasi danperdagangan bebas, banyak sektor pub-lik di negara yang melakukan perjanjiantersebut diprivatisasi. Akibatnya, pasarterbuka lebar dan akibatnya investasidari negara-negara yang lebih maju men-dominasi negara-negara yang miskin danberkembangkarena FTA umumnya ter-jadi antara pihak-pihak yang tidak seim-bang.

Sepanjang tahun 2011, keluhan para

petani yang merugi karena serbuan im-por berbagai komoditi pertanian terusmemanas. Pertengahan pertama tahunini, petani bawang di sejumlah sentraproduksi harus menanggung kerugianbesar akibat serbuan bawang impor. Da-lam periode 5 bulan, harga bawang lokalterjun bebas dari Rp 19.000 per kg men-jadi Rp 3000 per kg. Harga ini bahkantidak bisa menutup biaya produksi yangharus dikeluarkan para petani, apalagiharga benih bawang ini bisa mencapai Rp20.000-Rp 25.000 per kg.

Sementara itu di paruh kedua tahun

ini, giliran petani kentang yang berteriakakibat anjloknya harga kentang lokal dipasaran. Sekitar 72.000 keluarga petanikentang di Dataran Tinggi Dieng menga-lami kerugian besar akibat jatuhnya har-ga kentang lokal di pasaran. Normalnyauntuk bisa menikmati hasil jerih payahmenanam kentang, petani dataran tinggiDieng biasanya bisa menjual Rp. 5.500-Rp. 6.000/kg, sekarang hanya sekitar Rp.4000/kg. Sementara kentang impor dariCina dan Banglades dijual di pasaran di-jual hanya sebesar Rp. 2.500 Rp. 3.500/kg.

Saat ini hanya produk pangan yangstrategis seperti beras, kedelai dan jagungmanis yang masih memiliki aturan imporyang cukup ketat hingga 2015. Sebagaicontoh untuk beras empat dibuka hingganol persen selama beberapa bulan di awal2011, pemerintah kembali mengembali-kan tarif beras Rp 450 per kg per 1 April2011. Sayangnya hal ini tidak berlaku bagikomoditas pangan dan pertanian lainnya.Lebih lanjut juga tidak ada standar hargajual dalam negeri, yang menyebabkanproduk impor ini bisa dijual jauh dibawahbiaya produksi dalam negeri.

Artinya kebijakan impor pangan, da-

lam hal ini kentang memang sudah di-lakukan secara sistematis dan terencanaoleh pemerintah. Saatnya hal ini dihenti-kan, karena merugikan bangsa secara luasatas kedaulatan pangan dan mengancamkehidupan puluhan ribu petani.

Pembangunan PertanianBias Korporasi Pangan besar

Rencana Strategis 2010-2014 Kemen-trian Pertanian nampaknya dimaksudkanuntuk mendorong upaya pemenuhan ke-butuhan dan produksi pangan oleh ko-rporasi. Hal ini menyusul hajatan besarPertemuan Rembuk Nasional (NationalSummit) yang berlangsung 29-30 Okto-ber 2009.

Rembuk nasional memberikan du-kungan secara politik dan perlidunganhukum bagi kuasa modal untuk bergerak

leluasa di Indonesia. Hasil rembuk na-sional ini menjadi agenda pembangunanlima tahun ke depan seperti yang dike-mukakan Presiden SBY ketika membukaacara tersebut.

Tahun ini semakin jelas rencana pe-merintah tersebut, terutama sejak pelak-sanaan World Economic Forum bulan Junilalu. Dalam pertemuan tersebut pemerin-tah, melalui Wakil Menteri Pertanian saatitu, Bayu Krishnamurti menyampaikandalam upaya untuk peningkatan produksipangan dan menjamin ketahanan pangannasional pemerintah akan bekerja samadengan 14 TNC pangan dan pertanianseperti Indofood, Astra Internasional,Dupont, Cargill, Kraft, Unilever, Swiss RA,Sygenta, ADM, Bunge, Mckenzie, Mon-santo, Sinar Mas, dan Nestle. Sebagianbesar perusahaan yg terlibat dalam inisi-atif ini adalah perusahaan multinasionalyg mengalami peningkatan keuntunganberkali lipat dalam krisis pangan globalsejak 2008.

Kebijakan pangan dan pertanian yangbias korporasi sesungguhnya nampakjelas dalam Instruksi Presiden No. 5/2008tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengaturInvestasi Pangan Skala Luas (Food Estate)dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 ta-hun 2010 tentangfood estate atau perta-nian tanaman pangan berskala luas. Yangkemudian disusul dengan Permentanyang menindaklanjuti PP tersebut. Poinpenting dari pelaksanaan program perke-bunan skala luas ini ialah kepastian danperlindungan ijin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkanindustri pertanian pangan.

Tahun ini pemerintah kembali meres-mikan pembukaanfood estate di kawasanDelta Kayan, Bulungan, Kalimantan

Timur seluas 30 ribu hektar dengan nilai

investasi Rp 255 miliar. Setelah sebelum-nya pembukaan 1,6 juta hektar food es-tate di Merauke menyisakan lebih banyakpermasalahan dengan penduduk sekitardibandingkan menjawab masalah panganIndonesia. Arah pembangunan pertanian

pangan Indonesia yang sangat bias kor-porasi ini semakin meminggirkan petanikecil produsen pangan utama Indonesiasaat ini dan menyerahkan tanggung jawabnegara untuk menjamin pemenuhan pan-gan rakyatnya ke tangan perusahaan.

Kontradiksi Kebijakan Pertanian danPangan

Cukup banyak kebijakan terkait per-tanian yang dikeluarkan atau dalam pros-es penyusunan sepanjang tahun 2011.

Salah satu kebijakan yang tengah da-lam pembahasan dan telah cukup lama

ditunggu, ialah RUU Perlindungan danPemberdayaan Petani. Permasalahanyang dihadapi petani kerap kali merupa-kan permasalahan khusus yang membu-tuhkan perlindungan yang khusus pula.Untuk itu diperlukan suatu instrumenuntuk menjamin perlindungan secarakhusus terhadap petani dan buruh taniyang rentan menghadapi berbagai pe-langgaran. Sayangnya RUU tersebut be-lum terselesaikan pada tahun 2011.

Namun sebaliknya RUU yang di-syahkan oleh DPR RI justru rancanganundang-undang Pengadaan Tanah UntukPembangunan Demi Kepentingan Umumyang diinalkan pada penghujung tahun2011 yang berpotensi menambah keru-wetan dan konlik agraria. SementaraUndang-undang tersebut dipandang pe-merintah sebagai salah satu prasyaratpenting untuk menjamin penyediaan ta-nah bagi proyek pembangunan. Secarasubstansi, UU ini tidak jauh berbeda den-gan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentangPengadaan Tanah untuk Pembangunanbagi Kepentingan Umum. Perpres terse-but pengganti Perpres N0.36 Tahun 2005juga tentang Pengadaan untuk Pemban-gunan bagi Kepentingan Umum yang di-tolak banyak masyarakat karena dinilaimenjadi alat penggusuran bagi tanah-tanah petani dan masyarakat desa/kotalainnya, serta tidak adanya perlidunganbagi masyarakat korban..

UU Pengadaan Tanah akan melegal-kan perampasan tanah oleh perusahaan-perusahan swasta dimana di dalamnyadengan jelas memprioritaskan kepenti-ngan pemilik modal ketimbang kepenti-ngan rakyat. Hampir sepertiga RUU terse-but berusaha menghilangkan hak rakyatatas tanah. Dalih pemerintah yang me-


8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

7/16


JANUARI 2012 7

Aksi La Via Campesina di COP 17 Durban

Aksi La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) pada Cop 17 di Durban, Afrika Selatan pada 28 November - 9 Desember 2011

DURBAN. La Via Campesina (GerakanPetani Internasional) turut serta dalamgerakan masyarakat sipil dunia untukmenyuarakan solusi perubahan iklimyang asli pada COP 17 di Durban, AfrikaSelatan (28 November - 9 Desember2011). Lebih dari dua ratus petani dariAfrika, Eropa, Amerika Latin dan Karibiamewakili jutaan petani kecil dari selu-ruh dunia, untuk mendengungkan bahwaagroekologilah solusi pasti menghadapi

perubahan iklim saat ini.

Pada COP 17 kali ini, La Via Campe-sina mempertegas bahwa pertanian ber-basiskan industrilah sebagai salah satupenyebab rusaknya iklim bumi. Selainberkontribusi terhadap perubahan iklim,La Via Campesina juga meneguhkan bah-wa perusahaan agribisnis multinasionaljuga secara masif semakin melegalkanperampasan tanah di negara-negaraberkembang di Asia dan Afrika.

Dalam COP 17 kali ini, La Via Campe-

sina berpartisipasi dalam aksi global

menuntut keadilan iklim pada 3 Desem-ber 2011, kemudian pada 5 Desem-ber La Via Campesina bersama seluruhpetani Afrika melakukan aksi merayakanagroekologi dan kedaulatan pangan seba-gai solusi pasti melawan krisis iklim.

Elizabeth Mbofu, salah seorang petanianggota La Via Campesina asal Zimbabwemenyatakan bahwa perubahan iklim bu-kanlah sesuatu yang tidak dapat ditan-


8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

8/16


C A M P E S I N O S8

Antara Sukabumi dan Karnataka

KARNATAKA. Sukabumi dan Karna-taka. Sukabumi adalah sebuah daerah diProvinsi Jawa Barat-Indonesia, sedang-kan Karnataka adalah nama sebuah neg-ara bagian di kawasan selatan India. Yangmenariknya kedua daerah ini memilikipersamaan yakni menerapkan pertanianagroekologis.

Wisnu, pemuda tani Serikat PetaniIndonesia (SPI) asal Warung Kiara, Suka-bumi menyebutkan bahwa petani-petanidi daerah Karnataka juga bertani dengansangat menghargai alam.

Mereka bertani dengan mengguna-kan teknik yang sangat ramah lingkungandan menghargai alam, tidak berbeda de-ngan yang kami lakukan di Warung Kiaraini, tuturnya.

Wisnu adalah seorang peserta dariPertukaran Petani yang diselenggarakanoleh La Via Campesina (Gerakan PetaniInternasional) dan KRRS (Karnata Raija

Raita Sangha-Asosiasi Petani Karnataka)di Karnataka, India, pada 1-7 Novemberyang lalu. Bersama puluhan petani dariberbagai negara, Wisnu mendapatkanpengalaman karena belajar langsung daripetani lokal yang sukses menerapkanpertanian berkelanjutan.

Wisnu menuturkan bahwa di Karna-taka para petaninya juga cenderung ber-tani dengan metode intercrop, yakni menerapkan satu luasan lahan yang ditana-mi dengan berbagai jenis tanaman.

Jadi di satu bedengan bisa terdapatberbagai macam tanaman seperti bawangdaun, kacang, buncis, hingga tomat. Jadipada saat panen mereka menghasilkanberagam macam tanaman, ungkapnya.

Wisnu yang juga lulusan SekolahMagang Pertanian Berkelanjutan SPI jugamenjelaskan bahwa pertanian yang dip-raktekkan di daerah tersebut sangat mir-ip dengan yang dipelajarinya di sekolah

magang, yakni sama-sama menghargai alamdan tidak menyia-ny-iakan apa yang ada disekitarnya.

Yang sedikit bedaadalah kalau di Kar-nataka mereka mem-berikan mikroorgan-isme berupa cairandari kotoran sapi, urin,molase, dan lainnyayang difermentasi se-

lama tiga hari untukmenyuburkan tanah,sedangkan kami diSukabumi mengguna-kan bahan yang padatseperti pupuk komposataupun bokashi untukmenyuburkan tanah,ungkapnya.

Sementara itu, TejoPramono, staf La ViaCampesina menjelas-kan bahwa masyarakattani Karnataka menye-but konsep pertanianmereka dengan istilah Zero Budget NaturaFarming (ZNBF) yangjika diartikan ke da-lam bahasa Indonesiaberarti Pertanian Ala-

miah Tanpa Biaya.Menurut penuturan Tejo, penggagas

ZNBF adalah seorang pria India bernamaSubash Palekar. Secara ilosois, Palekarmenunjukkan bahwa dalam tanamansebenarnya sangat sedikit sekali yangdiambil dari tanah, karena lebih banyak

mengambil unsur dari udara atau dewabayu, dari air atau tirta, dan dari matahariatau bagaskara. Menurutnya separuh daritanaman hanyalah air, lalu selebihnyaadalah unsur seperti nitrogen, karbonyang diambil dari udara, sisanya sangatsedikit yang diambil dari tanah. Melaluifotosintetis semua proses itu dilakukan,dan ketika biomassa atau tanaman itudibakar, maka panas yang terkumpul se-lama pertmbuhan tanaman dikembalikanke alam.

Secara teknis ZBNF adalah mem-buat cairan dengan bahan dari kotoran

Percontohan tanaman yang dikelola dengan menggunakan sistemZero Budget Natural Farming


8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

9/16


JANUARI 2012C A M P E S I N O S 9

sapi (bukan komposnya), urin sapi, jag-gery atau semacam gula, tepung dari bijitanaman dikotil. Kesemua bahan tersebutdicampurkan dengan air dan difermen-

tasikan selama 3 hari. Setiap hari diadukdua kali. Pada hari ketiga cairan bisa di-aplikasikan dengan menyiramkannya di-antara tanaman yang ditata secara poli-kultur dan menerapkan mulsa dari bahanorganik, jelas Tejo.

Melihat dari proses pembuatannya,saya mendapatkan kesan bahwa ZBNFadalah cara untuk menumbuhkan mik-roorganisme yang dibutuhkan tanamandengan cara murah. Sebagaimana kitaketahui, tanah merupakan kunci dari per-tumbuhan tanaman. Dalam tanah yangsubur terdapat banyak sekali mikroor-ganisme yang bisa menjadikan nutrisibagi tanaman. Bila mikroorganisme terse-but tersedia, maka tanaman tidak perlulagi dipupuk, karena semua unsur yangdiperlukan oleh tanaman telah tersedia.Contohnya di hutan, tidak ada tanamanyang dipupuk tetapi semua tanaman tum-buh sangat subur. Bahkan di hutan, jugatanaman tidak diserang oleh hama danpenyakit, papar Tejo.

Tejo juga menjelaskan bahwa selaindengan menyiramkan cairan yang dise-but dengan istilah jiwabrutan, pola tanamtumpang sari menjadi kuncinya. Dalamhal ini pembuatan baris antara tanamandikotil dan monokotil yang menjadi kun-ci, selain dengan mengatur tanaman ber-dasarkan kebutuhan kebutuhan penyina-ran sinar matahari. Di antara baris-baristanaman itulah cairan diberikan setiap

Foto bersama para peserta pelahanZero Budget Natural Farming di Karnataka, India

bulan dua kali.Dari kunjungan melihat ZBNF di

wilayah Karnataka ini saya makin meya-kini, bahwa untuk menyelesaikan pe-liknya persoalan petani di Indonesiahanya bisa dilakukan dengan mentrans-

formasikan model pertanian konvension-al yang ada hari ini menjadi pertanianagroekologi. Pertanian agroekologi ada-lah pertanian yang memadukan antarasains modern dan sains tradisional petani

dalam menselerasikan biodiversitas yangada dan biodiversitas yang dirancanguntuk menghasilkan pangan dan perta-nian. Banyak orang sangat meremehkansoal agroekologi karena dianggap tidakmodern. Mereka yang meremehkan soal

agroekologi ini adalah penyembah sainskapitalis tanpa mereleksikan mengenaibagaimana pertanian yang ideal seharus-nya bekerja dan bagaimana para petanikecil bisa berdaulat, tambah Tejo.#

Sambungan halaman 9.. Antara

Sambungan halaman 7.. Aksi

gani, perubahan iklim dapat dihentikandan dapat diakali.

"Pola iklim baru mengejutkan banyakpetani dan mempengaruhi hasil perta-nian. Di Zimbabwe saja untuk tahun inisuhu udara pernah mencapai 40 derajatCelsius. Tapi dengan sistem agroekologikita dapat dengan mudah melestarikantanah dan menanam tanaman yang kitamau tanpa perlu memikirkan perubahaniklim," ungkap Elizabeth.

Sementara itu, Henry Saragih, Koordi-nator Umum La Via Campesina menghim-bau kepada setiap negara di kawasanselatan dan negara berkembang agarmembela rakyat dan planetnya denganpenuh harkat dan martabat, dan tidak"menjualnya" kepada negara-negara

maju.

"Negara-negara maju juga harusberkaca kepada catatan sejarahnya, kar-ena mereka ini berkontribusi cukup be-sar bagi krisis iklim saat ini. Mereka har-us membayar hutang iklim mereka danberkomitmen untuk melakukan pengu-

rangan emisi domestik setidaknya 50 %tanpa syarat apa pun dan menghentikansistem perdagangan karbon ataupun me-kanisme ofset lainnya," tegas Henry.

Henry juga menyampaikan bahwa se-tiap pemerintahan di dunia harus mendu-kung penuh sistem pertanian agroekologiyang merupakan solusi pasti melawankrisis iklim dan menghapuskan mekan-isme perdagangan karbon melalui sistemREDD (Reducing Emmisions from Defores-tation and Degradation) ataupun REDD +

Dalam serangkaian aksinya di Dur-ban, La Via Campesina juga menegaskanagar pemerintahan dunia menerapkan

deklarasi masyarakat sipil di Cochabam-ba.

La Via Campesina jmenuntut dihenti-kannya ibu bumi sebagai barang komodi-tas. Sebagai gerakan petani internasionalyang terdiri atas petani kecil, kaum pribu-

mi, petani tak bertanah, La Via Campesi-na telah menawarkan sebuah solusi pastimelawan krisis iklim yakni agroekoloi,dan hendaknya semua pemerintahan didunia untuk mengaplikasikannya sebe-lum semuanya terlambat.

"Oleh sebab itu marilah kita kembalimerapatkan barisan dan bersama-samamembangun gerakan sosial yang masifsehingga akan mampu memobilisasimasyarakat di seluruh dunia untuk mer-ubah struktur sosial dan ekonomi duniayang telah didominasi perusahaan-pe-rusahaan multinasional yang hanya me-

mikirkan keuntungan," tambah Henry.#

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

10/16


C A M P E S I N O S10

ngatakan bahwa RUU ini untuk kepenti-ngan umum juga tidak masuk akal sebabproyek yang paling banyak didukung

adalah pembangunan infrastruktur danbisnis yang dibiayai, dimiliki dan dikelolaoleh swasta, baik lokal maupun asing.

Sementara itu perubahan UU PanganNo.7/1996 yang diharapkan bisa menjadiinstrument untuk memajukan kedaulatanpangan di Indonesia justru memberikankebebasan bagi pemerintah daerah untukmengimpor beras melalui peran swasta(pedagang). Hal ini berpotensi menyebab-kan terjadinya praktek oligopoli harga,karena pihak swasta dapat menentukanharga di pasar nantinya. Jika pemerintahtidak memberikan perlindungan harga,dikhawatirkan terjadi ketidakpastianharga yang akan sangat merugikan petanikecil dan konsumen miskin.

Dalam rancangan perubahan UU Pan-gan ini pun juga tidak dicantumkan untukmewajibkan pemerintah pusat atau dae-rah membeli pangan pokok seperti berasdari petani lokal saat panen raya untukcadangan pangan, termasuk tidak ada ke-wajiban menugasi Bulog untuk menyerapgabah petani saat panen.

Perkembangan kebijakan pangandan pertanian Indonesia menunjukkandengan jelas keberpihakan pemerintahpada korporasi. Dan hal ini akan semakinmeminggirkan petani kecil yang hinggahari ini masih merupakan mayoritas pen-duduk Indonesia. Sejumlah kebijakanyang cukup baik yang dikeluarkan sepertiPermentan ganti rugi gagal panen akibatiklim ekstrim justru tidak dilaksanakan.

Berkenaan dengan apa yang disim-pulkan di atas, SPI merekomendasikanhal-hal berikut ini:

1. Mempertahankan Undang-UndangNo. 5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria sebagai Un-dang-Undang yang sangat sentral dalampelaksanaan pembaruan agraria dalam

rangka mengimplementasikan konstitusiIndonesia pasal 33 UUD 1945.

2. Mengeluarkan kebijakan-kebi-jakan tentang pelaksanaan PembaruanAgraria di Indonesia seperti dalam ben-tuk Peraturan Pemerintah tentang Re-forma Agraria dan lainnya yang berland-askan pada UUPA No. 5 tahun 1960 danUUD 1945.

3. Segera selesaikan konlik-konlikagraria dengan membentuk suatu komitead hoc penyelesaian konlik agraria yangmenjunjung tinggi nilai-nilai keadilan so-sial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mem-

berikan perlindungan dan memenuhi

hak petani atas akses terhadap sumber-sumber agraria, benih, pupuk, tekhnologi,modal dan harga produksi pertanian de-ngan segera membuat Undang-UndangHak Asasi Petani, dan RUU PerubahanUU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Panganyang saat ini sedang di bahas di DPR RI se-suai dengan yang telah diusulkan petani.

3. Mencabut Undang-Undang yangmerugikan dan melanggar hak asasipetani yaitu: UU No. 38/2008 tentangRatiikasi Piagam ASEAN, UU No. 27/2007tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UUNo. 18/2004 tentang Perkebunan, UUNo.25/2007 tentang Penanaman Modal,UU No. 4/2009 tentang Pertambangandan Mineral Batu Bara, UU No. 7/2004tentang Pengelolaan Sumberdaya Air,UU No.18/2009 tentang Peternakan danKesehatan Hewan, undang-Undang No-

mor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Bu-didaya Tanaman, Undang-Undang Nomor7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan, Undang-Undang Nomor 29Tahun 2000 tentang Perlindungan Vari-etas Tanaman, Undang-Undang Nomor 4Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjan-jian Mengenai Sumberdaya Genetik Tan-aman Untuk Pangan dan Pertanian sertaUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangu-nan yang telah disahkan oleh DPR tanggal16 Desember 2011, serta merevisi kem-bali Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2009 tentang Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan, UU tentang HortikulturaNo. 13 Tahun 2010.

4. Pemerintah Indonesia segeramemfungsikan Badan Urusan Logistik(Bulog) untuk menjadi penjaga pangandi Indonesia, dengan memastikan pen-gendalian tata niaga, distribusi dari ha-sil produksi pangan petani Indonesia,khususnya padi, kedelai, jagung, kedelai,dan minyak goreng. Pemerintah Indone-sia juga harus menjadi pengendali selu-ruh impor pangan yang berasal dari luarnegeri.

5. Menyusun visi pembangunan per-tanian Indonesia menempatkan petanidan pertanian rakyat sebagai soko gurudari perekonomian di Indonesia. Men-gurangi peran perusahaan besar dalammengurus soal pertanian dan pangan,dengan menghentikan proses korporati-sasi pertanian dan pangan ( food estate)yang sedang berlangsung saat ini. Mem-bangun industri nasional berbasis per-tanian, kelautan dan keanekaragamanhayati Indonesia yang sangat kaya rayaini. Sehingga memungkinkan usaha-usa-ha mandiri, pembukaan lapangan kerja

dan tidak tergantung pada pangan impor.

6. Dukungan bagi pengembanganbenih pangan berbasis komunitas harusdijadikan sebagai salah satu cara me-mandirikan petani. Karena setidaknya In-donesia hampir di setiap propinsi memil-ki universitas-universitas yang mumpuniuntuk mendorong penelitian-penelitianyang dilakukan oleh petani. Ke depanharapannya, secara perbenihan Indone-sia bisa maju dan mandiri.

7. Menempatkan koperasi-koperasipetani, usaha-usaha keluarga petani, danusaha-usaha kecil dan menengah dalammengurusi usaha produksi pertanian danindustri pertanian. Serta menempatkanBadan Usaha Milik Negara (BUMN) untukmengurusi industri dasar yang berasaldari produk-produk pertanian yang me-merlukan permodalan dan industri da-lam sekala besar. Meneruskan komitmen

pemerintah untuk melaksanakan kembaliprogram Go organik 2010 untuk masa-masa selanjutnya, dengan suatu konsepdan implementasi yang komprehensifdalam menerapkan prinsip-prinsip agroekologis.

8. Memberikan peran yang lebihluas kepada petani untuk serta dalamproses implementasi pembangunan yangdilaksakan oleh pemerintah dengan men-injau ulang Permentan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pem-binaan Kelembagaan Petani.

9. Mencabut pembebasan impor

bea masuk ke Indonesia, terutama imporbahan pangan, dan melarang impor pan-gan hasil rekayasa genetika (GMO). Untukjangka panjang harus membangun suatutata perdagangan dunia yang adil denganmengganti rezim perdagangan dibawahWTO, dan berbagai FTA. Sistem distri-busi pangan yang liberal mengakibatkanketidakstabilan dan maraknya spekulasiharga pangan.

10. Pemerintah Indonesia dengansegera membuat program khusus menye-diakan pangan bagi rakyat miskin, denganmengutamakan makanan bagi para ibu

hamil, menyusui, juga bagi perempuan-perempuan yang berstatus janda, dantidak memiliki pekerjaan dan juga bagianak-anak balita.

11. Mencabut Permentan Nomor61/2011 yang mengatur prosedur pen-gujian, penilaian, pelepasan dan penari-kan varietas rekayasa genetika.

12. Menertibkan database terkaitpertanian dan petani yang selalu berpole-mik oleh BPS, Kementerian perdagangandan Kementerian Pertanian yang akibat-nya mengeluarkan kebijakan merugikanpetani dan bangsa secara umum.#

Sambungan dari halaman 6

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

11/16



Aksi SPI Langkat TuntutPembebasan Petani

Aksi SPILampung,Sambut HariHAM Sedunia

Aksi SPI Langkat menuntut pembebasan petani (01/12/2011)

LANGKAT. Ratusan petani yang berasaldari basis-basis petani anggota SPI Ka-bupaten Langkat melakukan aksi damaike Pengadilan Negeri Langkat, di Stabat,Sumatera Utara (1/12). Aksi massa ini

bertujuan untuk menuntut agar petanianggota SPI Basis Salah Haji KecamatanPematang Jaya Kabupaten Langkat dibe-baskan. Petani yang ditahan bernamaAmiruddin dan Salih, sudah lebih daritiga minggu ditahan di Pengadilan NegriStabat dengan tuduhan pencurian olehPT Bukit Asam Indo.

Massa aksi melakukan long marchmulai dari Mesjid Raya Stabat menujuPengadilan Negri Stabat. Massa aksi yangberasal dari Basis Mekar Jaya, Basis SeiLitur dan Basis Salah Haji sudah ber-kumpul sejak pukul sembilan pagi. Mer-eka memajang poster dan spanduk yangberisikan tuntutan agar pihak PengadilanNegri Stabat segera membebaskan rekanmereka.

Sejak tahun 1981, masyarakat DesaSalah Haji sudah mempunyai hak untukmengelola lahan yang ada. Di tahun yangsama, keluar program pemerintah mela-lui Dinas Perkebunan yang meminta agarmasyarakat Desa Salah Haji memberikansurat tanah mereka kepada pemerintahdalam hal ini Dinas Perkebunan SumateraUtara, namun alas hak petani yang dim-inta itu tidak pernah dikembalikan. Dandiketahui bahwa lahan masyarakat sudah

PRINGSEWU. Ratusan massa SerikatPetani Indonesia (SPI) menggelar aksiuntuk memperingati Hari Hak AsasiManusia (HAM) Internasional, di Pring-sewu, Lampung (10/12). Aksi massaberupa long march dari daerah Gan-direjo, Gala Square, Pasar Pringsewu,hingga menuju Tugu Bambu, tepat didepan kantor Bupati Pringsewu.

Wahyudin, Ketua Badan Pelak-sana Wilayah (BPW) SPI Lampungmenyampaikan bahwa setidaknya adadelapan tuntutan pada aksi ini yakniagar pemerintah segera menghenti-kan kekerasan dan pelangaran HAMdalam penyelesaian konlik Agraria,penghentian kriminalisasi dalam konf-lik Agraria, hentikan pembakaran ru-mah petani, pemusnahan kebun sertapengusiran di wilayah TNBBS sebelumpenyelesaian yang jelas berdasarkanUUPA No.5 tahun 1960, mendesakagar alih fungsi lahan produktif yang

merugikan petani dengan alasan pem-bangunan dihentikan, serta adanya ja-minan ketersediaan pupuk dan benihpada masa tanam dengan melakukandistribusi yang berpihak ke petani.

Aksi ini juga sebagai solidaritasterhadap petani Mesuji, Lampung yangditembak oleh aparat. Oleh karena itu,kami menuntut agar segera tindakankongkrit untuk penyelesaian konlikkonlik agraria, tanpa kekerasan danpelanggaran HAM, ungkap Wahyudin.

Wahyudin menambahkan bahwayang sangat penting untuk segera di-

realisasikan adalah pendistribusikantanah-tanah kepada buruh tani yangberasal dari obyekland reform, tanah-tanah terlantar yang dikuasai negaradan tanah-tanah terlantar perusahanperusahaan swasta yang habis HGU-nya atau sama sekali tidak diolah.

Aksi ini juga diisi dengan teatrikalyang ditandai dengan penaburan bun-ga di atas topi capil dan cangkul yangmelambangkan matinya pembelaanhak hak pada petani.#

berpindah kepemi-likan dan dikuasaioleh PT Bukit AsamIndo.

Di PengadilanNegri Stabat, mas-sa petani diterimaoleh Humas Penga-dilan Negri Stabat,Darminto Tobing.Beliau menyambutbaik massa petanidan mengajak per-wakilan dari petani

untuk berdialogdan dengar penda-pat dengan petani.Beliau mengatakanakan menampungaspirasi wargapetani ini, dan akanmenyampaikannyake Ketua Pengadi-

lan Negeri Stabat.Dalam seminggu akan ada jawaban

dari pihak pengadilan tentang status hu-kum terdakwa Amiruddin dan Saleh janjiDarminto saat berdialog dengan petani

yang memakan waktu hampir dua jamtersebut.Janji ini diterima oleh massa aksi dan

kembali mendatangi pengadilan padahari yang telah dijanjikan dan apabilaanggota petani Salah Haji tidak dibebas-kan juga maka petani akan melakukanaksi menginap di Pengadilan Negeri Sta-bat untuk menuntut pembebasan rekan-rekan mereka.

Wagimin, Ketua Badan PelaksanaWilayah (BPW) SPI menegaskan bahwakriminalisasi petani kerap terjadi. Olehkarena itu menurutnya, dia memintapihak yang berwenang benar-benar ber-pihak kepada kebenaran serta mendesakpemerintah untuk segera menghentikankonlik agraria yang hanya menyengsara-kan rakyat kecil.

Reforma agraria yang sejati adalahjawaban dan solusi untuk menghentikankriminalisasi petani, tegas Wagimin.

Sementara itu, Aryanto selaku koor-dinator aksi menyampaikan bahwa mas-sa aksi akan kembali lagi untuk menagihjanji bahwa rekan kami akan dibebaskan.

Jika rekan kami tidak segera dibebas-kan, kami akan melakukan aksi menginapdi pengadilan ini, tambahnya.#

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

12/16

PEMBARUAN TANIEDISI 95JANUARI 201212 K E D A U L A T A N P A N G A N

Penyegeraan Penyelesaian Seng-keta Agraria di Sumatera Barat

Teknologi Pertanian TidakMenjamin Petani Sejahtera

PADANG. Saat ini di Sumat-era Barat (Sumbar) terdapat13.898 Ha lahan yang tengahdipersengketakan dan me-libatkan 3.343 Kepala Ke-luarga petani anggota SerikatPetani Indonesia (SPI) Sumbar.Wilayah konlik tersebar di duaKabupaten yakni Pasaman Ba-rat dan Lima Puluh Kota.

Hal ini dipaparkan oleh De-wan Pengurus Wilayah (DPW)SPI Sumbar pada dialog agrariayang digelar oleh Badan Perta-nahan Nasional (BPN) Pusat diKanwil BPN Sumbar, di Padang(28/11). Sukardi Bendang, Ke-tua Badan Pelaksana Wilayah(BPW) SPI Sumbar menyam-paikan bahwa perlu adanyapenyegeraan penyelesaian se-ngketa agraria di Sumbar.

Penyelesaian konlikagraria ini dapat dilakukandengan mengimplementasikanreforma agraria sejati untukkedaulatan pangan dan pe-ngentasan kemiskinan, ung-kap Sukardi.

Sukardi juga menyampai-kan, saat ini terjadi ketidaka-dilan agraria dengan alasanpembangunan dan ke sejahter-aan pemerintah mengalihfung-sikan sawah, ladang dan kebunmasyarakat yang jumlahnya

ribuan hektar demi pembangu-

MEDAN. Perkembangan penggunaan teknologi perta-nian seharusnya bertujuan untuk meningkatkan hasildan memenuhi kebutuhan pangan sehingga tidak terjadikekurangan pangan dan petani pun sejahtera. Setidaknyahal tersebutlah yang menjadi salah satu poin utama yangdiungkapkan oleh Henry Saragih, Ketua Badan PelaksanaPusat (BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) pada SeminarNasional Pertanian Presisi Menuju Kedaulatan Pangan diMedan, Sumatera Utara (25/11).

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh ProgramPascasarjana Fakultas Pertanian Universitas SumateraUtara dan Dinas Pertanian Pemerintahan Provinsi Sumat-era Utara ini, Henry Saragih juga menekankan bahwa masihbanyak pertanyaan yang belum terjawab terkait denganpenerapan inovasi teknologi.

Harus dicatat, terkait dengan penerapan inovasiteknologi melalui paket revolusi hijau, pertanyaan yangsampai saat ini belum dapat dijawab diantaranya mengapapetani tetap miskin dan di sisi lain perusahaan agribisnissukses paparnya.

Sebagai informasi, pertanian presisi adalah suatu strate-gi manajemen yang menggunakan teknologi informasi un-tuk membawa data dari setiap jengkal tanah dalam rangkameningkatkan produksi tanaman, yang memiliki lima tu-juan utama seperti meningkatkan eisiensi produksi, per-baikan kualitas produksi, penggunaan bahan kimiawi yangeisien, konservasi energi dan perlindungan tanah dan airtanah. Pelaksanaan pertanian presisi ini dengan penera-

pan teknologi pertanian, seperti penggunaan sensor, GPS(Global Positioning System), GIS (Geographic InformationSystem), dan lain-lain.

Henry Saragih juga memandang bahwa konsep perta-nian presisi ini akan sulit untuk diaplikasikan ke petani. Halini dikarenakan konsep pertanian presisi menggunakanteknologi yang mahal dan diterapkan pada lahan yang luas.Dengan penggunaan teknologi pertanian, dapat dipastikanbahwa konsep pertanian presisi ini hanya dapat diterapkanoleh perusahaan-perusahaan agribisnis, dan bukan olehpetani yang masih mengalami dengan keterbatasan modaldan akses, serta tingkat kepemilikan tanah yang masih sa-ngat terbatas.

Henry Saragih yang juga Koordinator Umum La Via

Campesina (Gerakan Petani Internasional) ini memberikantawaran konsep penerapan kedaulatan pangan. Kedaula-tan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pan-gan yang berkualitas gizi baik dan sesuai dengan budaya,diproduksi dengan sistem pertanian berkelanjutan dan ra-mah lingkungan.

Artinya kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggiprinsip diversiikasi pangan sesuai dengan budaya lokalyang ada, yang juga merupakan pemenuhan hak manusiauntuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendi-ri yang lebih menekankan pada pertanian berbasis keluar-ga, yang berdasarkan prinsip solidaritas, bukan pertanianberbasiskan agribisnis yang berdasarkan proit sematatandasnya.#

nan perkebunan besar. Di sam-ping mekanisme penyerahantanah ulayat yang tidak adil, alihfungsi tanah-tanah pertanianproduktif berujung pada kesen-jangan ekonomi yang semakinmemicu terjadinya konlik. Ter-jadinya ketimpangan penguasaantanah yang hanya dikuasai olehsegelintir orang. Penguasaan ta-nah sebagai sumber ekonomihanya menyejahterakan parapemilik modal, dan menimbul-kan kesengsaraan bagi banyakmasyarakat kecil, khususnyapetani.

Usep Setiawan, perwaki-lan BPN Pusat menyampaikanbahwa saat ini reforma agrariamenjadi program prioritas uta-ma BPN. Program prioritas BPNsaat ini adalah reforma agrariayang mencakup legalisasi aksespertanahan, penanganan tanahterlantar, hingga pengkajian danpenanganan sengketa konlikpertanahan, ungkapnya.

Usep juga menyampaikanBPN Pusat akan mendorongBPN Provinsi hingga Kecamatanuntuk membentuk kelompokkerja reforma agraria agar terja-lin komunikasi yang baik denganpetani, organisasi petani, hinggapegiat tani dan terbangun pema-haman yang sama mengenai re-

forma agraria.#

SPI Sumbar menghadiri dialog yang diadakan oleh BPN Sumbar di Padang (28/11)

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

13/16


JANUARI 2012H A K A S A SI P E T A N I 13

USUTTUNTAS

KRIMINALISASI

PETANI !!!

Kasus Mesuji: Puncak Gunung EsPelanggaran Hak Asasi Petani di Indonesia

www.spi.or.id

JAKARTA. Di penghujung tahun 2011 inisatu lagi berita menyedihkan menimpapetani. Sebanyak 30 orang petani Mesujidi Lampung dan Sumatera Selatan men-jadi korban kekerasan akibat konlik diwilayah perkebunan. Hal ini cukup men-gusik rasa kemanusiaan masyarakat ka-rena diduga kasus ini sudah terjadi lama,tetapi ditutup-tutupi oleh pihak yang ber-wenang.

Menurut Henry Saragih, Ketua UmumSerikat Petani Indonesia (SPI), tewasnyapetani dalam konlik agraria sebenarnyabukan hal baru. SPI sendiri mencatatuntuk tahun 2011, sudah ada 18 petanitewas akibat 120 kasus konlik agraria.

Dari data Komnas HAM, dari 6000 ka-sus pelanggaran yang terjadi tiap tahun-nya, sekitar 1000 kasus pelanggaran HAMdilakukan oleh perusahaan perkebunan.Hal ini terjadi karena begitu banyaknyamasalah konlik agraria antara perusa-haan perkebunan dengan masyarakatyang belum juga terselesaikan sejak masaOrde Baru sampai sekarang.

Henry menilai secara prinsip konlikterjadi karena besarnya keberpihakanUU perkebunan Nomor 18 tahun 2004

terhadap perusahaan perkebunan danmengabaikan hak-hak masyarakat.

UU perkebunan Nomor 18 tahun2004 memberikan legalitas yang sangatkuat kepada perusahaan-perusahaanperkebunan untuk mengambil tanah-tanah yang dikuasai rakyat. Pasal-pasaldalam UU ini dengan jelas memberikanruang yang besar kepada perusahaanperkebunan baik swasta maupun peme-rintah untuk terus melakukan tindakankekerasan dan kriminalisasi terhadappetani, tegas Henry.

Dalam pasal 20 misalnya dengan jelas

memperbolehkan perusahaan perke-bunan melakukan pengamanan usahaperkebunan berkoordinasi dengan aparatkeamanan dan masyarakat setempat.Pasal tersebut kemudian digunakan olehperusahaan perkebunan untuk mem-bentuk tim pengamanan khusus atauyang lebih dikenal dengan sebutan PamSwakarsa yang didukung oleh aparatkeamanan yang kemudian menjadi sen-jata utama perusahaan perkebunan da-lam konlik dengan masyarakat.

Tindakan-tindakan seperti intimi-dasi, penggusuran paksa, penganiayaan

bahkan tindakan yang dapat menyebab-

KAMPAR. Semangat perjuangan Se-rikat Petani Indonesia (SPI) telah sa-moai ke bumi Kampar, Riau dengandiresmikannya Dewan Pengurus Ca-bang (DPC) SPI Kabupaten Kampar(27/11). Deklarasi yang dihadiri pulu-han petani dari dari beberapa kecama-tan seperti Sungai Pagar, Tapung Hilir,Siabu, Muara Takus, dan SP III Buanaini dilaksanakan di Aula Desa SP III,Kabupaten Kampar, Riau.

Juli Rianto, petani SPI asal Kam-par optimis bahwa kehadiran SPI diKampar akan mampu memberikannafas segar bagi para petani kecil yangsaat ini cenderung dipinggirkan dandikriminalisasi oleh pihak penguasaataupun perusahaan-perusahaan be-sar.

Dengan berdiri tegaknya SPI, se-moga perjuangan petani kecil di Kam-par semakin solid sehingga nantinyareforma agraria dan kedaulatan pan-gan di Kampar ini bisa terwujud, kataJuli.

Tepat setelah acara deklarasi lang-sung diteruskan dengan MusyawarahCabang (Muscab) untuk memilih

kepengurusan DPC SPI Kampar. Parapeserta Muscab akhirnya memilihWagiman, sebagai Ketua Badan Pelak-sa Cabang (BPC) SPI Kampar.

Dalam sambutannya, Wagimanmenyampaikan bahwa sebagai ketuaBPC terpilih dirinya akan mengembandan menjalankan amanah yang diper-cayakan oleh para petani anggota SPIKampar.

Perjuangan kita cukup berat, olehkarena itu marilah kita bersama salingbahu membahu dan bekerjasama un-tuk menyelesaikan setiap permasala-

han kita agar tujuan perjuanganSPI yakni reforma agraria sejati dankedaulatan pangan dapat terwujud,tutur Wagiman kepada peserta Mus-cab.

Wahyu Agung Perdana selakuperwakilan Badan Pelaksana Pusat(BPP) SPI yang turut menghadiri Mus-cab ini menyampaikan bahwa Mus-cab ini merupakan langkah untukmemperkuat perjuangan pembaruanagraria, dan organisasi yani yang kuatmerupakan salah satu syarat mutlakuntuk kesejahteraan petani.#

kan kematian sering dilakukan oleh pamswakarsa terhadap masyarakat yangberkonlik dengan perusahaan perkebu-nan dengan didukung aparat yang ber-wenang, tegas Henry.

Kasus Mesuji ini merupakan puncakgunung es dari pelanggaran hak asasimanusia yang terus terjadi di negeri ini.Masih banyak kasus-kasus konlik agrariadi negeri ini yang belum terangkat ke per-mukaan, tambah Henry

Terkait dengan insiden Mesuji, SPIMendesak :

Segera membentuk Panitia Khusus diDPR-RI guna menyelidiki dan men-cari fakta yang ada di lapanganSegera mencabut perizinan PT.Silva Inhutani dan (SWA) sertaperusahaan-perusahaan perkebunanlainnya yang terlibat; karena den-gan nyata telah melakukan tindakankriminal terhadap para petani danmenimbulkan korban jiwa.Menyidik dan mengadili anggotakepolisian dan pihak-pihak yangterlibat dalam kasus Mesuji;Mengkaji ulang tentang penempatananggota kepolisian di wilayah perke-

bunan;Mencabut Undang-Undang Perkebu-nan Nomor 18 Tahun 2004 karenaUndang-Undang ini menjadi sumberkonlik agraria;Membentuk badan khusus penyele-saian konlik agraria untuk menye-lesaikan konlik-konlik agraria yangterus terjadi;Segera laksanakan reforma agrariayang pernah dijanjikan oleh pe-merintahan SBY melalui ProgramPembaruan Agraria Nasional (PPAN)sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5tahun 1960.

SPI KamparResmi Terbentuk

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

14/16


L A W A N N E O L I B E R A L I S M E14

Oleh: Muhammad Ikhwan *)


Proteksi Pasar Pangan dan Pertanian

JAKARTA. Para menteri dari 153 anggotaOrganisasi Perdagangan Dunia (WTO)berkumpul pada Konferensi TingkatMenteri (KTM) ke-8 pada 15-17 Desem-ber 2011 di Jenewa, Swiss. Konferensitersebut diadakan di tengah sekaratnyaPutaran Doha.

Di tengah krisis yang melanda duniasejak 2007, WTO tetap mengadvokasi-kan kebijakan perdagangan bebas: mem-buka pasar domestik untuk impor danmendorong ekspor. Semua ini dilakukandemi perputaran barang dan jasa tanpabatas, yang diklaim dapat mengentaskankemiskinan.

Batu sandungan yang besar padakonklusi Agenda Pembangunan PutaranDoha jelas sektor pertanian, terutamapada isu subsidi (khususnya di AmerikaSerikat dan Uni Eropa yang sangat besar),akses pasar dari negara berkembang un-tuk negara-negara maju, dan proteksipasar yang cenderung meningkat.

Munculnya kekuatan baru (Brasil,Rusia, India, China) dalam negosiasi jugamembuat perundingan semakin alot padabeberapa tahun belakangan.

Isu yang cukup hangat adalah protek-

si. Kita bisa melihat kasus Indonesia, yangpemerintahnya telah berusaha keras me-liberalisasi (dan mengintegrasikan) per-ekonomian ke kancah global sejak perten-gahan era 1980-an. Usaha itu memuncakpada medio 1990-an saat Indonesia me-nyatakan butuh diversiikasi pendapatannegara selain dari minyak dan gas. Pintuinvestasi pun dibuka, dan deregulasi di-jalankan.

Selanjutnya, sejarah mencatat priva-tisasi, deregulasi, dan liberalisasi besar-besaran via Letter of Intent(LoI) pemer-intah Indonesia dengan Dana Moneter

Internasional (IMF) pada 1998. Beberapaperubahan kebijakan perdagangan dini-lai sangat liberal, bahkan jauh melebihikomitmen yang disetujui pada era itu(Putaran Uruguay, 1994).

Sebelum perubahan ini, Indonesia cu-kup ketat dalam proteksi pasar dalam ne-gerinya. Kita mempraktikkan pembatasanimpor. Sekitar 1990 ada sekitar 1.000 linitarif yang dibatasi.

Pada 1996, angka ini tinggal 200 saja.Setelah menjadi anggota WTO dan ditan-datanganinya LoI IMF, angkanya tinggalpuluhan. Sektor pertanian dan pangan

adalah yang terutama terkena pengaruh

langsung.

Liberalisasi PertanianLebih lanjut lagi, angka rerata tarif

impor produk pertanian dan pangan di-targetkan tinggal 13,2 persen pada 2003.Setelah LoI IMF, angkanya mendekatisekitar 5 persen saja, jauh melewatikomitmen.

Walaupun sebenarnya untuk tarifproduk pertanian dan pangan, kita bisasaja mengaplikasikan tarif mulai 40-160persen! Dari fakta ini, jelaslah kita negarayang sangat import-friendly.

Angka tarif di atas tentunya tidak ber-laku bagi beberapa perjanjian perdagan-gan bebas (FTA) yang berlaku, misalnyaASEAN-China, yang bahkan memandat-kan pemangkasan hingga 0 persen untukkomoditas-komoditas tertentu.

Secara umum, neraca perdaganganuntuk pertanian dan pangan kita turunnaik. Indonesia pernah meraih surpluspada era akhir 1980-an (masing-masingUS$ 1.503 juta dan US$ 654 juta).

Setelah meliberalisasi pasar dan har-ga domestik, pada akhir 1990-an angkatersebut telah berubah drastis menjadi

surplus US$ 900 juta di sektor pertanian,

dan deisit US$ 863 juta pada sektor pan-gan. Pada akhir 2000-an, menurut BadanPusat Statistik (BPS) kita mencatat sur-plus US$ 1.300 juta di sektor pertanian.

Krisis pangan juga telah membuatkrisis kepercayaan terhadap sistem WTOdan kredo perdagangan bebas. Sejakakhir 1990-an, tidak ada usaha konkretuntuk pembangunan bagi negara-negaraberkembang melalui perdagangan, teru-tama di sektor pertanian dan pangan.

Pada puncak krisis pangan 2007-2008, tidak ada koordinasi global per-dagangan yang dilakukan WTO. Usahaterbesar secara global saat itu malah di-ambil alih Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB).

Studi Carnegie Endowment for In-ternational Peace (2006) menunjukkankeuntungan yang didapat dari modelperdagangan bebas saat ini, yang mem-proyeksikan keuntungan US$ 59 miliar.Namun hal yang menyedihkan adalah dibidang pertanian: US$ 5,5 milyar keun-tungan akan diperoleh negara maju, se-mentara negara berkembang akan meru-gi sekitar US$ 63 juta.

Olivier de Schutter, Pelapor Khusus

untuk Hak atas Pangan PBB, dalam lapo-ran Putting Food Security First in the Inter-national Trade System (November 2011),menyatakan, Dunia berada di tengahkrisis pangan yang memerlukan responskebijakan yang cepat. Namun WTO telahgagal dalam beradaptasi untuk fenom-ena ini, dan negara berkembang sangatkhawatir bahwa mereka mereka tak akandapat berbuat banyak jika terikat padaaturan perdagangan.

Yang dimaksud Olivier adalah negaraseharusnya bisa mewujudkan kedaulatanpangan bagi rakyatnya. Namun kemam-

puan suatu negara untuk membatasi im-por, memberlakukan tarif masuk yanglebih tinggi, memberikan insentif bagiproduksi pangan dari petani kecil, asur-ansi panen, serta subsidi pertanian tera-rah menjadi sangat terbatas, karena dike-kang rezim perdagangan WTO.

Sementara itu, banjir impor telahmembuat sektor pertanian nasional kitamenjadi tidak atraktif. Di awal tahun ini,pemerintah kehilangan potensi pendapa-tan negara Rp 1,1 triliun (US$ 122 juta)akibat pembebasan bea masuk sejumlah...

Aksi SPI di depan Kementerian Perdagangan, meno-lak WTO dan FTA (13/05/2011)

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

15/16


JANUARI 2012R A G A M

TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 013

15

MENDATAR

1. Sekolah Dasar 6. Kata keterangan tempat 8. Memberikan, memindahkan sesuatu 10. Negara Arab13. Gerakan air laut yang naik turun 14. Tinggi rendahnya bunyi 16. Sebutan untuk negara Thailandpada awal tahun 1900 18. Indonesia terletak di benua ini 19. Sekerat kawat yg ujungnya berkait dantajam 20. Gerakan mengombak di permukaan air 22. Sebutan warga Indonesia untuk orang asing(terutama yang berasal dari Amerika dan Eropa) 23. Usaha Dagang 24. Aksara ketiga Arab25. Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu 27. Suatu barang yg terbakar dan masih berapi29. Sesuatu yg terdapat di antara dua benda 33. Baju pada saat wisuda 35. Umur 36. Saudara suamiatau istri 37. Tumbuhan, daunnya berbau harum 38. Bunga uang, rente 39. Berasa garam

41. Perseroan Terbatas 42. Alat pendingin ruangan

MENURUN

2. Nada pertama 3. Benua di Bumi 4. Tahan menghadapi cobaan dan amarah 5. Sejenis kadal6. Tanda nomor kendaraan Provinsi Sulawesi Tengah 7. Ibukota provinsi di Indonesia9. Merasa senang karena hasrat telah terpenuhi 12. Garis khatulistiwa melewati sebuah kota di provinsiini 15. Anak perempuan yang belum menikah 17. Pengetahuan tentang suatu bidang21. Kredit Usaha Tani 22. Bagian buku 26. Tidak diperdulikan 28. Bagian dari rumah30. Tumbuhan yang menghasilkan beras 31. Syarat mutlak petani sejahtera 32. Gedung, rumah umum33. Tanaman sayur 34. Zat makanan pokok yg diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan38. Rukun Tetangga 40. Lambang unsur natrium

Sambungan dari hal. 14, Proteksi..

Klik www.spi.or.idUntuk Mendapatkan Tabloid Pembaruan Tani Versi Elektronik

...komoditas, yang sebagianbesar berasal dari pembe-basan tarif masuk gandum.

Harus LindungiUsulan proteksi telah

muncul dari segala penjuru.Indonesia bersama grup G-33mengusulkan Produk Khususdan Mekanisme PengamananKhusus (SP/SSM).

Negara anggota G-20mengusulkan regulasi yanglebih ketat dalam pasar danspekulasi pangan. Gita Wir-jawan, Menteri PerdaganganIndonesia, secara moderatmenyatakan proteksi akan di-lakukan via standardisasi danpengetatan karantina.

Indonesia tak harus malu-malu dalam melindungi pasarpangan dan pertanian, teru-tama jika ingin menohok keakar masalah krisis pangandan kemiskinan.

Dengan membuat sektorpangan dan pertanian atraktif,kemiskinan dan penganggu-ran yang pada pokoknya adadi daerah pedesaan diharap-kan bisa teratasi (Satuan Tu-gas untuk Kelaparan ProyekPembangunan Milenium PBB

telah menunjukkan 80 persendari kelaparan dan kemiski-nan dunia berada di daerahperdesaan).

Dua belas tahun lalu diSeattle, puluhan ribu demon-stran dan delegasi negaraberkembang bersorak gem-bira saat negosiasi WTOmandek. Saat ini, PutaranDoha perlahan mati tanpa lagibutuh demonstrasi massal.Pemerintah Indonesia harusmengambil momentum ini

untuk segera mengimplemen-tasikan kebijakan-kebijakanperlindungan untuk tegaknyakedaulatan pangan rakyat.

*Penulis adalah Ketua Departe-

men Luar Negeri, Serikat Petani

Indonesia (SPI), tulisan ini juga-

diterbitkan di harian sore Sinar

Harapan, 2O Desember 2011

8/3/2019 Edisi 95 (Januari 2012)

16/16


G A L E R I F O T O16

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi solidaritas terhadap gerakan masyarakat sipil. Aksi pertama dilakukanpada 13 Desember 2011 bersama Serikat Nelayan Indonesia (SNI) untuk memperingati hari bahari. Aksi kedua dilakukan pada18 Desember 2011 bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan gerakan buruh lainnya untuk memperingati hari buruhmigran internasional, dan kedua aksi ini dilakukan di Jakarta.

Tiga foto pertama adalah foto-foto aksi solidaritas bersama SNI. Di foto pertama menunjukkan Budi Laksana (Sekjen SNI) ber-sama Ketua Umum SPI, Henry Saragih. Selanjutnya tiga foto berikutnya adalah foto-foto aksi solidaritas SPI bersama SBMI dan

k b h l

Solidaritas SPI dalam Aksi Nelayan dan Buruh Migran

edisi 95 (januari 2012)

Documents