e-renggar.kemkes.go.id · web viewpada balita, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan
Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat
diselesaikan.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan
Kekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis,
arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.
Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024,
kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang
belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi,
prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus
disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara.
Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar
dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit . Bagi
kepala Kantor dan seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat
digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-
2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam
pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.
Pontianak, 31 Agustus 2020
Kepala
Rahmat Subakti,SKM,MHMNIP.196507131988031002
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan
periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN
2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana
pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan
negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang
memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta
kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas
utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan
berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya.
Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program
kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk
mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan
upaya kekarantinaan.
Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun
Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan
nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-
2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan
Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan di rancang untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan dasar berupa keehatan bagi masyrakat Indonesia. Pemenuhan
pelayanan dasar itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024.
Masih ada masalah Keseahtan yang menjadi prioritas dalam RPJMN itu dan harus
di selesaikan melalui Renstra Kemenkes. Kondisi saat ini derajat Kesehatan sudah
membaik namun belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai masalah
Kesehatan masih terjadi di setiap daerah seperti kematian ibu dan bayi, kapasitas tenaga
keseahtan, dan tingginya prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan Malaria)
disertai dengan ancaman emerging disease akibat tingginya mobilitas penduduk.
Belum lagi terjadinya perubahan beban penyakit. Menurut Global Burden Of
Disease, 2017 perubahan beban penyakit itu terjadi dari yang sebelumya penyakit
menular/masalah Kesehatan ibu, anak dan gizi menjadi penyakit tidak menular.
Renstra dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut agar terpenuhi
pelayanan dasar masyarakat Indonesia. Strateginya dapat dilakukan melalui peningkatan
kesehatan ibu dan anak, KB, Kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi
masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan germas, an penguatan system
Kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
B. Kondisi Umum
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak merupakan salah satu dari empat puluh
sembilan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di Indonesia dan berkedudukan di kota
Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Disamping KKP Induk, KKP Pontianak
mempunyai 9 wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak yang terdiri dari ;
1. Wilayah Kerja Bandara Supadio yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya dengan jarak
kurang lebih 1,8 km dari KKP induk Pontianak;
2. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sintete yang berlokasi di Kabupaten Sambas yang
berjarak kurang lebih 206 km dari KKP induk Pontianak;
3. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Ketapang yang berlokasi di Kabupaten Ketapang yang
berjarak kurang lebih 629 km dari KKP induk Pontianak;
4. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Kendawangan yang berlokasi di Kabupaten Ketapang
yang berjarak kurang lebih 724 km dari KKP induk Pontianak;
5. Wilayah Kerja Pos Lintas Batas Darat Entikong yang berlokasi di Kabupaten Sanggau
yang berjarak kurang lebih 251 km dari KKP induk Pontianak;
6. Wilayah Kerja Pos Lintas Batas Badau yang berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang
berjarak kurang lebih 980 km dari KKP induk Pontianak;
7. Wilayah Kerja Pos Lintas Batas Jagoi Babang yang berlokasi di Kabupaten Bengkayang
yang berjarak kurang lebih 276 km dari KKP induk Pontianak;
8. Wilayah Kerja Pos Lintas Batas Aruk yang berlokasi di Kabupaten Sambas yang berjarak
kurang lebih 325 km dari KKP induk Pontianak;
9. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Telok Air yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya yang
berjarak kurang lebih 101 km dari KKP induk Pontianak.
Bandara Rahadi Oesman adalah Bandara persiapan dan dalam menjalankan Tupoksi
untuk saat ini masih dirangkap oleh Petugas Pelabuhan Laut Ketapang.
Adapun daerah kerja/ binaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak (Induk) sebagai
berikut :
a. Perimeter Area
Perimeter Area Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak meliputi seluruh wilayah
Pelabuhan Pontianak (induk), yang terdiri dari tanah daratan dengan luas 128.644M2 dan
daerah perairan dengan luas 380 Ha.
b. BufferArea
Wilayah buffer Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak merupakan wilayah di luar
daerah perimeter dengan radius 400 meter yang diukur dari batas tepi daerah perimeter.
Gambar 1.1.
Peta Wilayah Kerja KKP Kelas II Pontianak, Kalimantan Barat
Sumber : Mini Profile, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak, 2015
KKP Pontianak mempunyai 4 Pos Lintas Batas Darat Negara dan pintu-pintu masuk
yang lain telah memiliki sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari 16 puskesmas
perbatasan. PLBD ini dilalui oleh Bus yang menghubungkan 3 negara yaitu Indonesia,
Malaysia dan Brunei Darusalam. Provinsi Kalimantan Barat mempunyai ikatan
kerjasama spesifik dengan negara tetangganya yakni dalam bentuk Kerjasama
Sosekmalindo (Sosial Ekonomi Malaysia dan Indonesia) dan BIMP Eaga (Brunei
Darusalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina). Kedua ikatan kerjasama ini selalu
diperbaharui setiap tahunnya oleh negara yang terikat di dalamnya.
Gambaran kondisi umum dan permasalahan pelaksanaan kegiatan berdasarkan
sasaran strategis dari hasil pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Pontianak, juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi
pembuat keputusan dalam menyusun strategi dan perencanaan kegiatan pada 5 tahun
mendatang:
Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Telah berhasil
mencapai target dan indikator yang ditetapkan,
100% Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil
minimal AA, 98 % Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya, 95,1
% anggaran tanpa blokir pada DIPA induk tercapai 95,1%, 100 % laporan program
Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu, 92,2 % Satker Program P2P yang
menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi, 22 Unit Pelaksana Teknis
yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), 88
media informasi Program P2P, 91,5% Satuan Kerja UPT yang memiliki aset tanah milik
Kemenkes, 100 % Satuan Kerja UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes, 100 %
Satuan Kerja UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang dan 100 % Satuan Kerja UPT
yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran.
Seratus persen layanan administrasi kepegawaian, 100 % layanan ketatausahaan
dan gaji, 100 % layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP, 100 % Satker
yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu dan 100 % Satker yang menyusun
Laporan Realisasi Penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada tanggal 31 Januari 2018 jumlah PNS di KKP Kelas II Pontianak berjumlah
77 orang. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2019, jumlah pegawai di KKP Kelas II
Pontianak berjumlah 74 orang PNS dan 42 orang honorer. Pada tahun 2019 KKP
Pontianak mendapatkan pegawai baru dari penerimaan CPNS 1 orang, pegawai
pindahan masuk sebanyak 1 orang. Selain itu terdapat pengurangan PNS KKP Kelas II
Pontianak dari 3 orang pensiun, 1 orang pindah keluar ke instansi lain, dan 1 orang cuti di
luar tanggungan negara.
Situasi kepegawaian KKP Kelas II Pontianak pada Tahun 2019 dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1) Situasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Situasi kepegawaian KKP Kelas II Pontianak berdasarkan tingkat pendidikan
dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Grafik 1.1Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Tahun 2019
Sumber : Data Kepegawaian Subbag TU KKP Kelas II Pontianak Tahun 2019
Grafik 1.1 Menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai
KKP Kelas II Pontianak sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari persentase pegawai
yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 27 orang atau 36,5% dari 74 orang jumlah
keseluruhan pegawai KKP Kelas II Pontianak. Pendidikan S1 sebanyak 27 orang atau
36,5%, SMU 10 orang atau 13,5%, S2 jumlah 6 orang atau 8,1%, D4 jumlah 2 orang
atau 2,7%, D1 jumlah 2 orang atau 2,7%.
Grafik di atas menunjukkan bahwa pegawai KKP kelas II Pontianak terdiri dari
berbagai jenis latar belakang pendidikan yang berbeda, dimana pendidikan terendah
yaitu SMA dan tertinggi yaitu Magister (S2). Sedangkan untuk jumlah pegawai terbanyak
yaitu pada tingkat pendidikan S1 dan D3.
2) Situasi Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Situasi pegawai KKP berdasarkan struktur organisasi dapat dilihat pada grafik di
bawah ini :
Grafik 1.2
Distribusi Pegawai berdasarkan Struktur Organisasi di KKP Kelas II Pontianak Tahun 2019
Sumber: Data Kepegawaian Subbag TU KKP Kelas II Pontianak Tahun 2019
Grafik 1.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Seksi Upaya
Kesehatan dan Lintas Wilayah yaitu 18 orang atau 25,4% dari jumlah pegawai; Seksi
Pengendalian Risiko Lingkungan berjumlah 18 orang atau 25,4% dari jumlah pegawai;
Sub Bagian Tata Usaha berjumlah 19 orang atau 26,8% dan Seksi Pengendalian
Karantina dan Surveilans Epidemiologi berjumlah 16 orang atau 22,5% dari jumlah
pegawai di KKP Kelas II Pontianak.
3) Situasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
Situasi pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang, dapat dilihat pada
gambar di bawah ini :
Grafik 1.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruangdi KKP Kelas II Pontianak Tahun 2019
Sumber :Data Kepegawaian Subbag TU KKP Kelas II Pontianak Tahun 2019
Pada grafik 1.3 menunjukkan bahwa 13 pegawai atau 17,6% dengan golongan
II, 59 pegawai atau 79,7% dengan golongan III dan 2 pegawai atau 2,7% dengan
golongan IV.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :
Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial
wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan
terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur
biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan
lintas batas darat negara.
2. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :
a. Pelaksanaan kekarantinaan;
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas
batas darat negara;
d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru
dan penyakit yang muncul kembali;
e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit
yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional;
g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan
matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji;
h. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan pelabuhan,
bandara dan lintas batas darat negara;
i. Pelaksanaan pemberian sertifikasi kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika dan
Alat Kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi
persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja
pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara.
l. Pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan di pelabuhan di
bandara dan lintas batas darat negara;
m.Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan bandara,
pelabuhan dan lintas batas darat negara;
n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan
surveilans kesehatan pelabuhan;
o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan pelabuhan / bandara dan lintas
batas darat negara;
p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
C. Potensi dan Permasalahan
Berdasarkan Laporan Kinerja KKP kelas II Pontianak Tahun 2019, terdapat salah satu
indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator Jumlah sertifikat/surat ijin layanan
Kesehatan lintas Wilayah yang di terbitkan, dari target yang di tetapkan yaitu
sebanyak 12.752 Sertifikat realisasi sebesar 9.370 sertifikat atau mencapai 73%
Tabel Indikator Jumlah sertifikat/surat ijin Kesehatan Lintas Wilayah yang di terbitkan KKP kelas II Pontianak Tahun 2018 dan 2019
NoIndikator Satker Target 2018 Realisasi
2018% Target 2019 Realisasi
2019%
1 Jumlah sertifikat ijin angkut jenazah yang diterbitkan
140 Crtfct 521 Crtfct 372% 426 Crtfct 503 Crtfct 118%
2 Jumlah ICV yang diterbitkan
7,400 Crtfct 11,174 Crtfct 151% 8,426 Crtfct 5,743 Crtfct 68%
3 Sertifikat ijin angkut orang sakit
1,200 Crtfct 1,441 Crtfct 120% 1,200 Crtfct 964 Crtfct 80%
4 Sertifikat ijin laik terbang
2,700 Crtfct 2,563 Crtfct 95% 2,700 Crtfct 2,160 Crtfct 80%
Total 11,440 Dok 15,699 Dok 137% 12,752 Dok 9,370 Dok 73%
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, pada tahun 2020 KKP kelas II
Pontianak telah menturunkan target dari layanan tersebut diatas.
BAB IIVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Visi dan Misi
Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka
telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas
Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya
Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan
Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi
Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan
Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan
struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan
telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian
ibu dan bayi, Menurunkan angka stunting pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan
Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan
alat kesehatan dalam negeri.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak sebagai unit pelaksana teknis
dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung
pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan.
Sejalan dengan Misi kementerian Kesehatan, maka untuk mewujudkan visi KKP kelas II
Pontianak, misi yang dilakukan adalah:
1. Meningkatkan Surveilans epidemiologi, penanggulangan KLB/Wabah di pelabuhan,
alat angkut dan muatannya
2. Meningkatkan upaya pengendalian faktor risiko penyakit karantina dan penyakit
menular potensial wabah
3. Meningkatkan upaya pencarian, pencegahan dan pengobatan kasus penderita
penyakti karantina dan penyakit menular potensial wabah
4. Meningkatkan pengawasan keluar masuk obat, makanan dan minuman, alat
kesehatan dan barang berbahaya/OMKABA
5. Meningkatkan advokasi dan jejaring kerja/Kemitraan
B. Tujuan
Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan
Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan
pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Memiliki tujuan startegis
Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
C. SASARAN STRATEGIS
Dalam mencapai tujuan Strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu
meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%
BAB IIIARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGAKA REGULASI
Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas II Pontianak adalah mendukung
kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh
inovasi dan pemanfaatn teknologi ditetapkan arah kebijakan KKP kelas II Pontianak
sebagai berikut :
1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilatas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program
Kementerian Kesehatan menetapkan dua belas sasaran strategis yang dikelompokkan menjadi
tiga, yaitu kelompok sasaran strategis pada aspek input (organisasi sumber daya manusia, dan
manajemen), kelompok sasaran strategis pada aspek penguatan kelembagaan, dan kelompok
saran strategis pada aspek upaya strategis.
Upaya Strategis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Renstra kementerian kesehatan
adalah meningkatkan Pengendalian Penyakit.
D. STRATEGI Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas II Pontianak
telah menatapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian
Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:
KKP :
1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusis
7. Kerjasama lintas sector dan program
Melakukan deteksi dini secara pro-aktif mengunjungi masyarakat karena ¾ penderita tidak
tahu kalua dirinya m,enderita penyakit tidak menular terutama pada para pekerja. Di samping itu
perlu mendorong kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS untuk menerapkan Kawasan
bebas asap rokok agar mampu membatasi ruang gerak para perokok.
Dalam kurun waktu lima tahun mendatang upaya pengendalian di fokuskan melalui
meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular di
wilayah pelabuhan/bandara/PLBD
Meningkatkan kesehatan lingkungan, strateginya adalah :1. Peningkatan cakupan TPM sehat, TTU sehat dan RS yang melaksanakan pengelolaan
limbah medis sesuai standar.
2. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu
3. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya penyehatan lingkungan dengan
mewujudkan pelabuhan/bandara/PLBD sehat.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan kebijakan Kantor
kesehatan Pelabuhan kelas II Pontianak sebagai berikut :
1. Pengendalian Lingkungan sehat, strateginya adalah :
Meningkatkan profesionalisme sumberdaya inti dalam pengelolaan dan
penyelenggaraaan program lingkungan sehat.
2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit strategi yang dilakukan adalah :
Memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan
masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program Pencegahan dan
Pemberantasan penyakit menular melalui pertukaran informasi, pelatihan,
pemanfaatan teknolgi tepat guna, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya.
3. Penyusunan rencana strategis Kantor kesehatan pelabuhan kelas II Pontianak Periode
lima tahunan, strategi yang dilakukan adalah : Perencanaan dibuat berdasar pola
(bottom up) Disesuaikan dengan sumber daya yang ada, situasi dan kondisi.
Sedangkan bahan perencanaan didasarkan pada eviden Based epidemiologi dan
masukkan dari petugas lapangan.
4. Penyusunan perencanaan pengembangan program kegiatan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Pontianak, strategi yang dilakukan adalah : Sistematis, terukur, dan relistis
serta dapat dilaksanakan sesuai skala waktu yang ditetapkan (Sistematic Measureble
Attainable Reliable Time-SMART). Upaya ini dilakukan dengan membuat perencanaan
bulanan dan perencanaan tahunan untuk setiap bidang dan setiap seksi.
5. Penyempurnaan dan penyusunan draft standar operasional prosedur ( SOP) setiap
program kegiatan, agar dalam me;laksanakan tugas di lapangan terjadi keseragaman
6. Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta anggaran
berbasis kinerja
7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor kesehatan Pelabuhan kelas II
Pontianak, strategi yang dilakukan adalah :
Tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan baik kuantitas dan kualitasnya.
Upaya pemberdayaan ini dilakukan dengan cara penem[atan pegawai sesuai latar
belakang Pendidikan dan tingkat kompetensi/keahliannya, pemberian pegawai yang
berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan.
Sanksi mulai dari sanksi ringan sampai dengan terberat. Menyeleksi pemberian izin
belajar,penegakkan disiplin pegawai, pembinaan rutin, kaderisasi, pengembangan
potensi pegawai, pemberdayaan ini dimaksudkan agar setiap pegawai mempunyai
tingkat kompetensi memadai, dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggai bagi
organisai
8. Pembuatan aturan tata tertib pegawai mengenai absensi kehadiran, pakaian seragam,
pelayanan kepada masyarakat, serta pemakaian dan pemanfaatan sarana dan
prasarana kantor, untuk menjamin kelancaran tugas operasional di lapangan serta
untuk menjaga sarana dan prasarana agar tidak cepat rusak, maka dilakukan
perawatan secara periodic sesuai tingkat kebutuhan.
9. Penignkatan mutu pelayanan, strategi yang dilakukan adalah : Pembuatan standar
pelayanan, menyiapkan petugas yang mempunyai kompetensi sesuai tingkat
kebutuhan, menyediakan sarana dan prasarana dengan didukung teknologi yang
memadai serta pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan standar dan tidak
bertentangan dengan kode etik.
10. Menumbuh kembangkan upaya kemitraan dengan instansi terkait melalui hubungan
yang saling menguntungkan. Kemitraan ini diharafkan dapat memberikan dukungan
dan kesepahaman terhadap Kantor kesehatan Pelabuhan kelas II Pontianak akan
perlunya kerjasama dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, sosialisasi
perundang-undangan, serta berpasipasi aktif dalam mensukseskan program
pembangunan secara keseluruhan di wilayah Pelabuhan Pontianak.
11. Peningikatan jejaring kerja lintas program dan lintas sectoral guna menangani masalah
ikeseahtan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan
kelas II Pontianak.
E. Kerangka regulasi
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan.
Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu.
Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi
yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai
aspek perlindungan yang kuat.
Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga
diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh
satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam
pelayanan.
Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :
No. Nama SOP Nomor. SOP
SOP PNBP
1Berita Acara Pemeriksaan Kas Interen PNBP No. SOP :
OT.02.02/1/2887/2020
2 Pembayaran PNBP oleh pengguna jasaNo. SOP : OT.02.02/1/2888/2020
3 Dokumen Validasi NTPNNo. SOP : OT.02.02/1/2889/2020
4 Usulan Target dan pagu PNBP SatkerNo. SOP : OT.02.02/1/2925/2020
5 Pembuatan Kwitansi Loket PNBPNo. SOP : OT.02.02/1/2926/2020
6 Laporan Rekonsiliasi Internal No. SOP :
OT.02.02/1/2936/2020
7 Laporan Realisasi Pengguna PNBP BulananNo. SOP : OT.02.02/1/2937/2020
8Laporan Realisasi Penerimaan PNBP Bulanan, Triwulan
No. SOP : OT.02.02/1/2938/2020
9 Laporan Bulanan (kirim ke aplikasi SAS)No. SOP : OT.02.02/1/2939/2020
10 Dokumen Setoran Harian PNBPNo. SOP : OT.02.02/1/2940/2020
11 Dokumen setoran Harian LoketNo. SOP : OT.02.02/1/2941/2020
12 BKU PNBP tiap bulan dan LPJNo. SOP : OT.02.02/1/2942/2020
13 BKU Bendahara Penerimaan PNBPNo. SOP : OT.02.02/1/2943/2020
SOP AKUN SIGNIFIKAN PIPK
1 Penerimaan KasNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.1/2020
2 Pengeluaran KasNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.2/2020
3 Pelaporan/pertanggungjawaban KasNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.3/2020
4 Penerimaan PersediaanNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.4/2020
5 Pencatatan dan pelaporan persediaanNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.5/2020
6 Perencanaan Belanja ModalNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.6/2020
7 Pelaksanaan Belanja ModalNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.7/2020
8 Pencatatan dan Pelaporan Belanja ModalNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.8/2020
9 Pencatatan UtangNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.9/2020
10 Pembayarn UtangNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.10/2020
11 Pelaporan dan pertanggungjawaban UtangNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.11/2020
12 Pengakuan PiutangNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.12/2020
13 Penatausahaan/Penagihan PiutangNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.13/2020
14 Pencatatan pembayaran piutangNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.14/2020
15 Pembayaran dan Pelunasan Piutang No. SOP :
OT.02.02/1/PIPK.15/2020
16 Pelaporan PiutangNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.16/2020
17 Piutang TPTGRNo. SOP : OT.02.02/1/PIPK.17/2020
SOP LAINNYA
1 Sistem Pengendalian Intern PemerintahNo. SOP : OT.02.02/1/SPIP.1/2020
2 Wistle Blowing System (WBS)No. SOP : OT.02.02/1/2640.a/2020
3 Pengaduan MasyarakatNo. SOP : OT.02.02/1/2641.a/2020
4 Penanganan Benturan KepentinganNo. SOP : OT.02.02/1/2639.a/2020
18 .SOP Pengumpulan Data Kinerja NO. SOP.U./KKP/002/2020
BAB IVTARGET KINERJA DAN KEGIATAN
Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalan
Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis
sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka
pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas II Pontianak 2020-2024.
A. Target Kinerja
Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara
berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif
selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.
Tabel..
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK KKP
Kelas II Pontianak 2020-2024
No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator
Meningkatnya
Pelayanan
Kekarantinaan di
Pintu Masuk
Negara dan
Wilayah
Meningkatnya faktor
resiko penyakit di pintu
masuk yang dikendalikan
1. Jumlah pemeriksaan
orang, alat angkut,
barang dan lingkungan
sesuai standar
kekarantinaan
kesehatan sebesar
1.282.452
2. Persentase faktor risiko
penyakit dipintu masuk
yang dikendalikan pada
orang, alat angkut,
barang dan lingkungan
sebesar 90%
3. Indeks Pengendalian
Faktor Risiko di pintu
masuk negara sebesar
85%
4. Nilai kinerja anggaran
sebesar 80
5. Persentase tingkat
kepatuhan
penyampaian laporan
keuangan sebesar 80%
6. Kinerja implementasi
WBK satker sebesar 70
7. Persentase
Peningkatan kapasitas
ASN sebanyak 20 JPL
sebesar 45%
B. Kegiatan
Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan
Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja
Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-
2024.
Sasaran Kantor Kesesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Adalah Meningkatnya
faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil,
maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar
kekarantinaan kesehatan
Kegiatan yang dilakukan :
a. Pemeriksaan/penapisan orang
b. Pengawasan Crew Kapal
c. Pengawasan Penumpang & crew Pesawat
d. Pengawasan Penumpang & Crew Bus/Mobil Pelintas PLBD
e. Pelintas PLB
f. Pengawasan lalu lintas orang sakit
g. Pengawasan lalu lintas layak terbang
h. Deteksi Dini TB
i. Deteksi Dini HIV
j. Pemeriksaan TTU
k. Pemeriksaan TPM
2. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar Karantina
a. COP
b. HPAGD
c. GCDH
d. SSCC
e. SSCEC
f. P3K
g. Pemeriksaan Barang
h. Pemeriksaan Lingkungan ( TTU)
3. Faktor Risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan
a. Faktor risiko yang dikendalikan pada orang
b. Faktor risiko yang di kendalikan pada barang
c. Faktor risiko yang di kendalikan pada alat angkut
d. Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan (TTU.TPM)
4. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
a. Kelengkapan data surveilans
b. Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang di respon kurang dari 24 jam
c. Penyusunan rencana kontigensi
d. Indeks pinjal
e. HI Perimeter
f. Tidak ditemukan larva anopheles
g. Kepadatan kecoa rendah
h. TTU memenuhi syarat
i. TPM laik hygiene
j. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan
C. Kerangka PendanaanGuna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai
target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik
yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP),
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility
(CSR).
Pendanaan Bersumber APBN
Tahun 2020-2024
No
Sasaran Program (Outcome)/Sasar
an Kegiatan (Output)/Indikator
Target ALokasi
2020 2021 2022 2023 2024 2020 202
1 2022 2023 2024
KKP Kelas II Pontianak
16.096
15.005
15.020
15.170
15.321
1 Jumlah pemeriksaan
1.282.452
1.283.093
1.283.734
1.284.375
1.285.017
orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
2 Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
90% 90% 90% 95% 95%
3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
85% 85% 85% 90% 90%
4 Nilai Kinerja anggaran
80 80 80 85 85
5 Persentase tingkat
80% 80% 80% 85% 85%
kepatuhan penyampaian Laporan keuangan
6 Kinerja Implementasi WBK SAtker
70 70 70 70 75
7 Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
45% 50% 60% 65% 65%
BAB IVP E N U T U P
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pontianak
Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pontianak .dalam kurun waktu
lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan
kelas II Pontianak mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi
pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan
yang berlaku.
Penyusunan dokumen ini melibatkan semua seski di KKP Kelas II Pontaiank Oleh
karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II
Pontianak upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan
kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit
serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.
Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka
akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
NO SASARAN KEGIATAN NO INDIKATOR
KINERJA PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 61 Terselenggarany
a Pengendalian Faktor Risiko di Pintu masuk negara
1 Jumlah Pemeriksaan orang, Alat angkut Barang dan Lingkungan
Kepala Seksi Pengendalian karantia dan Surveilans Epidemiologi
Totok Sutianto
2 Persentase faktor Risiko yang di kendalikan pada orang, alat angkut, barang dan Lingkungan
Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
Dr.Silvia N
Terwujudnya Pengendalian Faktor Risiko di Pintuy Masuk Negara
3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu masuk
Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan
Tje Atik Surana
2 Meningkatnya tata Kelola manajemen KKP
4 Nilai kinerja anggaran
Kasubbag Tata usaha
Yeni
5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kasubbag Tata usaha
Yeni
6 Kinerja Implemantasi WBK Satker
Kasubbag Tata usaha
Nenny Iftika Dewi
7 Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
Kasubbag Tata usaha
Dewi Purnama Sari
MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATANTAHUN 2020 – 2024
NO INDIKATOR
DEFINISI OPERASI
ONAL (DO)
CARA PERHITUNGA
N
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
1 Jumlah pemeriksaan orang,alat angkut, barang dan lingkungan
Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan
Peemeriksaan orang, pengawasan Crew kapal, pengawasan penumpang crew pesawat,pengawasan lalu lintas orang sakit, pengawasan lalu lintas layak terbang, deteksi dini TB, Deteksi dini HIV, pemeriksaan TTU, pemeriksaan TPM, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina ( COP, HPAGD, GCDH, SSCC, SSCEC, P3K, Pemeriksaan Barang, Pemeriksaan Lingkungan ( TTU, TPM)
1.282.452 1.283.093 1.283.734 1.284.375 1.285.017
2 Persentase faktor Risiko yang dikend
Faktor Risiko yang di kendalikan berdasarkan temuan
Faktor Risiko yang dikendalikan pada orangFaktor Risiko yang
90% 90% 90% 95% 95%
alikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
pada Indikator No 1
dikendalikan pada barangFaktor Risiko yang dikendalikan pada alat angkutFaktor Risiko yang dikendalikan pada lingkungan (TTU, TPM)
3 Indeks pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
> 80 %
50 -80 : Risikosedang> 80 : Risikorendah
Kelengkapan data survey, Jumlah sinyak SKD KLB dan bendana yang direspon kurang dari 24 jam, penyusunan rencana kontinyensi, indeks pinjal ≤ 1 HI perimeter=0, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah, kepadatan lalat> 2, TTU memenuhi syarat, TPM laik Hygiene, kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan
85% 85% 85% 90% 90%
4 Nilai kinerja Anggaran
E Monev Dja
80 80 80 80 85 85
5 Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran
On Span 90 80% 80% 80% 85% 85%
6 Kinerja Implemantasi WBK
Dinilai dari Self Asesment
70 70 70 70 70 75
7 Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
ASN yang mendapatkan peningkatan kapsitas sebanyuak 20 JPL dalam kurun waktu 1 ( satu) tahun
80% 45% 50% 60% 65% 65%