dukungan peraturan perundangan untuk pengembangan … nasional dalam rangka... · latar belakang...
TRANSCRIPT
Latar belakang program Smart Card (1/3)
• Smart Card dibutuhkan di Indonesia dalam jumlah cukup besar NB. silahkan lihat dompet anda, ada berapa smart card disitu ? Smart card inipun ada masa berlakunya, harus diganti tiap selang waktu tertentu.
• Smart card berupa suatu sistem yang terdiri dari
Card nya sendiri
Reader
Server
Perangkat Lunak : Operating System, Aplikasi
Konten
Latar belakang program Smart Card (2/3)
• Tidak terkait langsung dengan ‘Life Safety’ tapi banyak kaitan dengan ‘Data Security’. - NB. Silahkan lihat bbrp smart card anda, kebutuhan security nya macam2, dari yg rendah sampai tinggi, paling tidak menurut persepsi anda sendiri
• Teknologinya cukup rumit, tapi tidak serumit Avionics system nya N250 yang first flight nya pada tgl 10 Agustus 1995 diperingati sbg Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Demikian juga standard dan sertifikasinya.
• Walaupun demikian, Smart Card ini belum dikuasai Teknologinya secara menyeluruh, banyak yg harus diimport; Bbrp Universitas dan Industri sudah mengembangkan Teknologi smart card secara parsial
Latar belakang program Smart Card (3/3)
• Pada tgl 9 Agustus 2016, di acara sidang paripurna DRN, di tanda tanganilah MoU antar 4 Universitas dan 5 Industri, membentuk Konsorsium Smart Card utk mengembangkan smart card secara menyeluruh.
• Apa yang perlu diperhatikan ? :
Smart card untuk ID Card di Universitas dan institusi lain
Basic standard nya sama, tapi tiap insttusi pengguna dapat
mengembangkannya sendiri utk keoerluan institusinya
Hasil Riset harus dapat digunakan oleh Institusi pelaksana Riset
sendiri, sebelum ditawarkan ke masyarakat.
Pada tanggal 9 Agustus 2016, didepan Menristek-Dikti
Telah ditandangani kesepakatan membentukKonsorsium Smart Card Indonesia (untuk penggunaan kampus)
- PT. Inti (perangkat reader)- PT. Xirca (chip smart card)- PT. Versatile (smart card)- PT. IBS (software aplikasi)- PT. DAM (OS & software aplikasi)
- Universitas Indonesia- Universitas Hasanuddin- Universitas Telkom- Institut Teknologi Bandung
Semua pihak diatas sepakat bekerja sama mewujudkan inisiatif ini
Dukungan Peraturan Perundangan yang diperlukan – Terkait Admin dan Keuangan• Riset bisa gagal atau berhasil
• Bisa memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran
• Seringkali dijumpai kegiatan yg tadinya tak terfikirkan diwaktu awal
• Seringkali kegagalan di tahun pertama dapat merupakan potensi sukses di tahun2 yad; Kalau langsung dihentikan utk menyelamatkan anggaran thn ini mungkin malah merugikan utk jangka panjang;Ini perlu dukungan regulasi
• NB. Terkait hal ini, pengalaman N 250, BUMNIS dimasa lalu dan BUMN saat ini terkait pengembangan Teknologi, perlu diperhatikan dan di akomodasi di Peraturan PerUndangan
Dukungan Peraturan Perundangan yang diperlukan – Terkait Industrialisasi• Hasil Riset perlu di trial di lapangan, dlm jumlah cukup besar agar
terdapat feedback yg signifikan, juga produk akan lebih ‘mature’
• Jml yg besar ini juga memberikan economic of scale, sehingga harga akan dapat bersaing
• Trial dan Penggunaan Awal Smart Card oleh Pelaksana Riset sendiri, Ini tentu perlu dukungan kebijakan dan regulasi.
• Standard Spesifikasi Smart Card termasuk Struktur Data nya dan regulasi pendukung diperlukan agar penggunaan smart card ini dapat diperluas di lingkungan Kemenristekdikti.
• Selanjutnya tentu harus diperluas di tingkat Nasional.
Hasil2 saat ini
• Sistem Smart Card telah diuji coba dan hasil nya dapat dilihat di pameran. Kegiatan dibiayai terutama dari Insentiv2 Kemenristekdikti.
• Selain sistem smart card, Data dari Pangkalan Data di Universitas2 juga telah disamakan strukturnya sehingga memungkinkan pertukaran data antar Universitas dan Integrasi data2 tsb; Sdg dibicarakan agar dpt mengakomodir data sesuai Permenristekdikti 61/2016 di Pangkalan Data Dikti.
• Telah disiapkan Draft Standard Smart Card utk Kampus yg dpt dilegalisasi dgn regulasi dari KemenRistekdikti;
• Telah disiapkan juga ‘Starter Kit’ utk suatu kampus kecil yg baru memulai sistem Smart Card utk ID nya.
Apa yang diharapkan dgn adanya Dukungan Peraturan Perundangan ?• Indonesia adalah Negara HUKUM, Pasal 1 ayat 3 UUD 45 (pasca
amandemen)
• Peraturan Perundangan diharapkan dapat mendukung Admin dan Keuangan serta Industrialisasi nya bagi kegiatan2 Riset Inovativ tsb, selain menghindarkan/melindungi pelaksana penelitian dari Pidana terkait.
>>>> DISKUSI BERSAMA UNTUK MEMPERKAYA MASUKAN BAGI DUKUNGAN PERATURAN PERUNDANGAN GUNA MENGEMBANGKAN INOVASI.