dua judicial review uu kpk yang saling bertentangan - hukumonline

8/16/2019 Dua Judicial Review UU KPK Yang Saling Bertentangan - Hukumonline

1/14

3/18/2016 Dua Judicial Review UU KPK yang Saling Bertentangan - hukumonline.com

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt503f4b3af1bf8/dua-judicial-review-uu- kpk-yang-saling-bertentangan 1/14

PENCARIAN

CARIMASUK | DAFTARHUKUMONLINE ENGLISH | HUKUMPEDIA

http://www.hukumpedia.com/http://en.hukumonline.com/http://id.hukumonline.com/user/signuphttp://id.hukumonline.com/user/login?returnUrl=aHR0cDovL3d3dy5odWt1bW9ubGluZS5jb20vYmVyaXRhL2JhY2EvbHQ1MDNmNGIzYWYxYmY4L2R1YS1qdWRpY2lhbC1yZXZpZXctdXUta3BrLXlhbmctc2FsaW5nLWJlcnRlbnRhbmdhbg==


2/14




3/14



BERITAUtamaFokus

Isu HangatTajuk KolomJedaResensiTokohInfoAktual

RUBRIK Bisnis

PidanaInternasionalProfesiKetenagakerjaanTata NegaraPerdata

http://www.hukumonline.com/berita/aktualhttp://www.hukumonline.com/berita/infohttp://www.hukumonline.com/berita/tokohhttp://www.hukumonline.com/berita/resensihttp://www.hukumonline.com/berita/jedahttp://www.hukumonline.com/berita/kolomhttp://www.hukumonline.com/berita/tajukhttp://www.hukumonline.com/berita/isuhangathttp://www.hukumonline.com/berita/fokushttp://www.hukumonline.com/berita/utamahttp://www.hukumonline.com/beritahttp://www.hukumonline.com/http://ads.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=294__zoneid=12__cb=23241c125a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.peradi.org%2Fpengumuman-hasil-ujian-profesi-advokat-2016%2Fhttp://www.hukumonline.com/


4/14



Inilah Aturan Terbaru Alokasi Gas Bumi

KPK "Lirik" Korupsi Korporasi Seiring Rencana Penerbitan SEMAPUSAT DATAKLINIK

Profesi HukumPertanahan & PerumahanTelekomunikasi & TeknologiHak Asasi Manusia

KenegaraanPerlindungan KonsumenHak Kekayaan IntelektualBisnis & InvestasiIlmu HukumHukum PerusahaanHukum Keluarga dan WarisBuruh & Tenaga KerjaHukum PerdataHukum Pidana

TALKS!Talks

http://www.hukumonline.com/talkshttp://www.hukumonline.com/talkshttp://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9cf56d663http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9d5a0323ehttp://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9db2b4404http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9d1c5058ahttp://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9cb5163c6http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9e818ecfbhttp://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9df5142a2http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9e13a0162http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9e4c78c61http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9ea1c4f76http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9c81379dfhttp://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a830a2938bhttp://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt501649fa53cd2http://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt52c54472d9cbdhttp://www.hukumonline.com/klinikhttp://www.hukumonline.com/pusatdatahttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ea9107baa4c/kpk-lirik-korupsi-korporasi-seiring-rencana-penerbitan-semahttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ea94c79ed47/inilah-aturan-terbaru-alokasi-gas-bumi


5/14



Kegiatan TerkiniKalender KegiatanArsip Kegiatan

Narasumber Produk

Tata Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Aspek Hukum dan Pembiayaan Pembangunan Kilang Minyak

How To Be A Successful and Effective In-House CounselLEGAL NETWORK

Karir English

http://en.hukumonline.com/http://www.hukumonline.com/karirhttp://www.hukumonline.com/talks/baca/lt56cbcdae2b238/how-to-be-a-successful-and-effective-in-house-counselhttp://www.hukumonline.com/talks/baca/lt56d3a52d6a395/aspek-hukum-dan-pembiayaan-pembangunan-kilang-minyakhttp://www.hukumonline.com/talks/baca/lt56d90cc8af0d2/tata-cara-melakukan-pemutusan-hubungan-kerjahttp://www.hukumonline.com/talks/produkhttp://www.hukumonline.com/talks/narasumberhttp://www.hukumonline.com/talks/arsipkegiatanhttp://www.hukumonline.com/talks/kalenderhttp://www.hukumonline.com/talks/kegiatanterkini


6/14



HukumpediaSurat PembacaRechtschoolKomunitas

Pelatihan: Teknik Beracara Melalui Arbitrase Nasional dan Internasional

Tata Cara Pemilikan Properti oleh Orang Asing

Teknik Beracara Melalui Arbitrase Nasional dan InternasionalPRODUK & JASA

http://rss.hukumonline.com/http://www.facebook.com/pages/Hukumonlinecom/101301323243289http://twitter.com/#!/hukumonlinehttp://www.youtube.com/user/hukumonlinevideohttp://produk.hukumonline.com/http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd873996c07/teknik-beracara-melalui-arbitrase-nasional-dan-internasionalhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c2f98b5e5aa/tata-cara-pemilikan-properti-oleh-orang-asinghttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d3f8cf3b284/pelatihan--teknik-beracara-melalui-arbitrase-nasional-dan-internasionalhttp://www.hukumonline.com/berita/komunitashttp://www.hukumonline.com/berita/rechtschoolhttp://www.hukumonline.com/berita/suratpembacahttp://www.hukumpedia.com/


7/14



ASh Dibaca: 2149 Tanggapan: 0

Tweet0

BERITA

Kamis, 30 Agustus 2012

Dua Judicial Review UU KPK yang Saling BertentanganDalam salah satu permohonan, aturan kewenangan supervisi KPK diminta dihapus.

Sidang pengujian Pasal 50 ayat (3) UU KPK di gedung MK. Foto: Sgp

Hakim Konstitusi menilai substansi Pasal 50 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah jelas,

3

Share Share

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12614/node/38/uu-no-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsihttps://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fberita%2Fbaca%2Flt503f4b3af1bf8%2Fdua-judicial-review-uu-kpk-yang-saling-bertentangan&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Dua%20Judicial%20Review%20UU%20KPK%20yang%20Saling%20Bertentangan%20%40hukumonline&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhuku.mn%2F21efff%2F


8/14



atau tidak bisa ditafsirkan lain. Pasal itu menyebutkan dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan, Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

“Coba baca dan cermati Pasal 50 ayat (3) UU KPK sudah jelas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi ada di KPK. Kok Saudaratidak paham?” sindir anggota majelis panel, Muhammad Alim saat memberikan saran dalam sidang pengujian Pasal 50 ayat (3) UU KPK digedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (30/8).

Pengujian materi terhadap Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK ini dimohonkan oleh tiga orang advokat, yakni Habiburokhman, MaulanaBungaran, dan Munatsir Mustaman. Mereka meminta MK mempertegas penafsiran frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagimelakukan penyidikan” dalam Pasal 50 ayat (3) UU KPK. Permohonan ini merupakan bentuk dukungan penyidikan kasus simulator suratizin mengemudi yang dilakukan KPK.

Menurut Alim penyidikan ganda yang saat ini terjadi bukan kesalahan substansi dari Pasal 50 ayat (3) UU KPK, melainkan adanya perbedaan penafsiran yang tidak terkait persoalan konstitusionalitas norma. “Itu hanya masalah penafsiran yang berbeda-beda dari tiaporang,” ujarnya. Hakim Alim juga menegaskan penafsiran UU KPK mengenai obyek penyidikannya juga sudah jelas yakni mengenai tindak

pidana korupsi.

Sebelumnya, Habiburokhman menilai ada ketidakjelasan wewenang penyidikan yang dimiliki KPK setelah kewenangan kepolisian dankejaksaan hapus karena KPK telah memulai penyidikan. Ketidakjelasan terletak pada frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagimelakukan penyidikan” yang menimbulkan ketidakpastian hukum seperti yang terjadi dalam penyidikan ganda kasus dugaan korupsi

pengadaan simulator SIM.

Menurut Habiburokhman kewenangan itu seharusnya diperjelas, wewenang penyidikan Kepolisian dan Kejaksaan yang mana dan diatur diundang-undang mana yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan.

Anggota majelis lainnya Anwar Usman mengatakan permohonan yang diajukan Habiburokhman dan rekannya adalah meminta penafsiranMK terkait kewenangan KPK. "Perkara ini minta penafsiran Pasal 50 supaya keberadaan KPK diperkuat, tetapi perkara ini perlu dielaborasi

dengan perkara No. 81/PUU-VIII/2012,” saran Usman.

Ketua majelis pleno, Maria Farida Indrati mengkritik sistematika permohonan. Maria meminta pemohon memperjelas kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon. “Tidak jelas kerugian yang dialami pemohon apa? Lalu maksud diskriminatif pada perkara No. 81 ituapa? Ini harus dijelaskan mengapa pasal itu dinilai diskriminatif,” pinta Maria.

Permohonan sebaliknya

Perkara No. 81 yang diajukan oleh Muhammad Farhat Abbas yang diwakili Rakhmat Jaya, dkkberbanding terbalik dengan perkarasebelumnya. Rakhmat malah meminta kewenangan KPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal yang diajukan pengujian ialah

Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU KPK.


9/14



“Kewenangan KPK untuk mengambil alih kasus korupsi dalam tahap penyidikan yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaanmenyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembagapenegak hukum,” tuturnya.

Norma yang terkandung dalam kedua pasal pun dinilai diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak pemohon untuk mendapatkankepastian hukum. Perseteruan yang terjadi antara KPK dan Polri saat ini, kata Rakhmat, merupakan bukti KPK gagal menjalankanfungsinya. sehingga muatandalam kedua pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945.

TANGGAPANBelum ada tanggapanKirim Tanggapan

NAMA

EMAIL

JUDUL

TANGGAPAN


10/14



Kirim

Disclaimer Comment

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

TANGGAPAN

Privacy & Terms

Type the text

http://www.google.com/intl/en/policies/


11/14



ARTIKEL POPULER

Inilah Poin-Poin Perubahan Perpres Jaminan Kesehatan

Terdakwa Dua Advokat Surati Presiden JokowiPolisi Pelaku Penyiksaan Bisa Digugat, Ini Preseden PutusannyaSeponering “Demi Kepentingan Umum”, Parameter yang Tak JelasIngin Jadi Jaksa? Ini 5 Hal Yang Wajib Dimiliki Mahasiswa HukumMengintip Rekam Jejak Cagub DKI Jakarta Berlatar Belakang HukumPemerintah Terima 33 Masukan untuk Revisi UU KepailitanLawyer! Ini Kiat Sukses Berkarier Sambil Aktif Berorganisasi8 ‘Dosa’ Uber Taxi dan Grab Car versi Kementerian PerhubunganIni Highlight Tujuh Poin Perubahan Anggaran Dasar PERADI

0 Comments Sort by

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2785c2867c/seponering-demi-kepentingan-umum--parameter-yang-tak-jelashttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e61bc11d6fd/lawyer-ini-kiat-sukses-berkarier-sambil-aktif-berorganisasihttps://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/https://www.facebook.com/Renhat.Sikihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2e5b6a1ca1/ini-ihighlight-i-tujuh-poin-perubahan-anggaran-dasar-peradihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e65e90d3099/8-dosa-uber-taxi-dan-grab-car-versi-kementerian-perhubunganhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e61bc11d6fd/lawyer-ini-kiat-sukses-berkarier-sambil-aktif-berorganisasihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e778ca1b8d5/pemerintah-terima-33-masukan-untuk-revisi-uu-kepailitanhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e6c04d1f6ee/mengintip-rekam-jejak-cagub-dki-jakarta-berlatar-belakang-hukumhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2981ce4f0b/ingin-jadi-jaksa-ini-5-hal-yang-wajib-dimiliki-mahasiswa-hukumhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2785c2867c/seponering-demi-kepentingan-umum--parameter-yang-tak-jelashttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e7fa8879f2b/polisi-pelaku-penyiksaan-bisa-digugat--ini-preseden-putusannyahttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e29b722b76a/terdakwa-dua-advokat-surati-presiden-jokowihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e291aca1b2b/inilah-poin-poin-perubahan-perpres-jaminan-kesehatanhttp://ads.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=254__zoneid=45__cb=50c0cbe026__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKJPBAND%3Fsk%3Dwall


12/14



http://ads.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=309__zoneid=50__cb=6658e9b8ce__oadest=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Ftalks%2Fbaca%2Flt56d3a52d6a395%2Faspek-hukum-dan-pembiayaan-pembangunan-kilang-minyak


13/14



Produk

AwalKenapa Kami?Produk dan JasaDaftar GratisMobile

Perusahaan

Kebijakan PrivasiTentang Kami

Kode Etik Karier Pedoman Media Siber

Support

Help Center FAQSitemap

Kontak

LayananMarketingTalks

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.hukumonline.com/sitemaphttp://www.hukumonline.com/faqhttp://www.hukumonline.com/helpcenterhttp://www.hukumonline.com/pedomanberitahttp://www.hukumonline.com/karirhttp://www.hukumonline.com/kodeetikhttp://www.hukumonline.com/tentangkamihttp://www.hukumonline.com/privacyhttp://www.hukumonline.com/mobilehttp://id.hukumonline.com/user/signuphttp://www.hukumonline.com/produkhttp://www.hukumonline.com/kenapakamihttp://www.hukumonline.com/http://ads.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=305__zoneid=51__cb=98165437b4__oadest=http%3A%2F%2Feasybiz.id%2Fpenawaran%2F


14/14



Informasi yang tersedia di www.hukumonline.com tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum, namun hanya memberikan gambaran

umum terhadap suatu informasi atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Akses dan penggunaan situs ini tunduk pada Syarat danKetentuan ©2009.
http://www.hukumonline.com/syaratketentuanhttp://www.hukumonline.com/http://www.hukumonline.com/

dua judicial review uu kpk yang saling bertentangan - hukumonline

Documents