drs.h. sudirman malaya, sh, mh (hukum formil dan materil)
TRANSCRIPT
MAKALAH
SEKITAR HUKUM FORMIL DAN
MATERIL
OLEH:
DRS. H. SUDIRMAN MALAYA, SH,MH
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Jl. Majapahit No.58 Mataram
S E K I T AR
HUKUM FORMIL DAN HUKUM MATERIL
PERADILAN AGAMA
PENDAHULUAN
Proses peradilan yang dijalankan sewajarnya , sederhana ,cepat
dan
biaya terjangkau dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak
terlepas dari kuatnya institusi peradilan baik perangkat keras maupun
perangkat lunaknya.
Pengadilan Agama setelah bergabung dibawah Mahakamah
Agung
dalam sistem satu atap ( one roof system ) telah mamasuki era baru
baik dalam
sikap mental dan etos kerja yang lebih banyak menemukan tantangan
dibanding sebelum dalam satu atap.
Peralihan ini tidak mudah, disatu sisi kita tetap dalam ruang
lingkup
missi utama, menegakkan hukum syariah dalam lapangan hukum
keluarga,
baik dalam lapangan hukum perkawinan, waris, wasiat dan hibbah
maupun
dalam lapangan sengketa ekonomi syariah, disisi lain kita dituntut
bekerja
dalam satu system peradilan yang dijalankan diatas hukum ( Court of
law ).
Tegasnya hukum materil yang akan ditegakan haruslah dijalankan
dalam satu
sistim hukum yang khusus diadakan untuk itu, yang umum kita kenal
dengan hukum acara.
Suatu perkara, kebenaran dan keadilannya penyelesaiannya
dimuka
pengadilan tidak semata dilihat dari hasil akhirnya, akan tetapi dinilai
sejak
awal proses beracara dimulai. Apakah sejak awal pengadilan telah
memberikan layanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak.
Keraena apabila proses beracaranya benar dan baik barulah akan
menghasilkan
suatu putusan yang baik, dan apabila proses beracaranya tidak
dilakukan
dengan benar dan baik dapat dipastikan putusan yang dijatuhkan tidak
memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.
Begitu penting dan strategisnya kedudukan hukum acara dalam
institusi peradilan, maka setiap orang atau personil pengadilan agama
wajib
untuk mengetahui dan mamahami hukum acara terlebih lagi
Pengadilan Agama
sebagai peradilan khusus memiliki kekhusususan beracara
dibandingkan
peradilan umum dan peradilan lainnya.
Disampiung hukum acara, Pengadilan Agama telah memiliki
hukum
materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang tersebar
diberbagai peraturan perundang undangan maupun yang telah
dikompilasikan
dalam kitab Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah.
Hubungan antara hukum acara ( formil) dan hukum materil
demikian eratnya, hukum formil merupakan kendaraan yang
melayarkan tegaknya hukum materil. Hanya saja dengan
perkembangan masyarakat yang begitu cepatnya dan era
teknologi informasi yang telah membudaya, menurut hemat
penulis, pejabat pengadilan jangan sampai terjebak dalam
kekakuan pengertian hukum formil yang kita anut selama ini
sehingga mengabaikan substasi persoalan , yaitu tegaknya hukum
materil dalam kehidupan sosial sehari hari.
Disamping itu, pemahaman yang kita anut selama ini dalam
lapangan hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formilnya
dengan serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran yang
diinginkan, perlu disikapi dengan hati hati dengan mengupayakan
kebenaran materil dari kasus yang diajukan kemuka pengadilan
agama, karena substansi kasus yang diajukan kemuka pengadilan
agama pada azasnya bertumpu pada sengketa perkawinan,dan
perkawinan itu walaupun merupakan perikatan perdata tapi bukan
perdata biasa, dan setiap pelanggaran dari pelaksanaan hukum
perkawinan adalah perbuatan pidana .(pasl 45 PP 9/1975)
Dengan memperhatikan hubungan kedua hukum tersebut, dalam
kesempatan ini kita akan membahas bersama, beberapa hal yanhg
menonjol
dalam lapangan hukum acara (formil) dan hukum perdata agama (
Materil).
A. HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA/HUKUM
FORMIL
1. Pengertian hukum formil atau hukum acara
pada umumnya diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang brita
cara mengajukan perkara baik gugatan maupun permohonan,
memeriksa perkara dan memberikan putusan dengan tujuan untuk
mempertahankan hukum materil.
Dengan kalimat sederhana sering diartikan sebagai hukum yang
mengatur
tentang tata cara mengajukan gugatan/.tuntutan dan tata cara
mempertahankannya dimuka pengadilan. Atau dengan bahasa lebih
sederhana
lagi yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum
materil
dimuka pengadilan.
Dasar dan sumber hukum acara Pradilan Agama,ialah
Undang
undang no.7tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan
undang-
undang no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama Bab IV Tentang
hukum acara,
pada bagian pertama pasal 54, ditegaskan bahwaq hukum acara yang
berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum
Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum , kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang undang
ini. ( misalnya tatacara mengajukan gugatan cirai di tempat kediaman
penggugat, permohonan talak ditempat
kediaman termohon)
Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum,
meliputi Reglemen Daerah Seberang (RBG) Stb. No.227 tahun 1927
untuk daerah diluar
Jawa dan Madura. Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB/HIR )
Stb.No.1941, Untuk wilayah jawa dan Madura.. Samai sekarang
perbedaan kedua aturan ini
masih dipertahankan dan belum barhasil disatukan. Selain itu ada
Undang-
undang no. 20 Th.1947 Tentang tata cara Peradilan Ulangan .
Beberapa azas hukum acara Peradilan Agama, antara
lain :
1. Pemeriksaan perkara dimulai setelah diajukan
gugatan/permohonan.
2. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa
dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih
hukum tidak ada atau kurang jelas.
3. Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA.
4. Putusan dan Penetapan dimulai dengan kalimat
“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”
5. Pengadilan mengadili menurut hukum dan dengan
tidak membeda-bedakan orang.
6. Pengadilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat
dan biaya ringan .
7. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
kecuali apabila Undang-undang menentukan lain
atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang
dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan
bahwa pemerikasaan secara keseluruhan atau
sebagian dilakukan dengan sidang tertutup.
8. Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.
9. Penetapan dan Putusan Pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum.
Selain dari beberapa azas tersebut masih ada ketentuan lain
yang mengikat para hakim dan panitera, anatara lain Tiap tiap
Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama ditandatangani oleh
Ketua dan Hakim hakim yang memutus serta Panitera yang ikut
bersidang pada waktu penetapan dan Putusan itu diucapkan.
Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua
dan Panitera yang bersidang.
Setiap Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama dapat
dimintakan banding oleh pihak yang berperkara , kecuali apabila
Undang undang menentukan lain.
Semua penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus
memuat alasan alasan dan dasar dasarnya juga harus memuat
pasal pasal tertentu dari peratuan peraturan yang bersangkutan
atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili.
2. KOMPETENSI ABSOLUT dan RELATIF
Kompetensi Absolut Pengadilan Agama yaitu :
Kompetensi atau wewenang Pengadilan Agama dalam
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama islam dalam bidang perkawinan, waris,
wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan
ekonomi syariah. Tegasnya kewenangan yang diperoleh
berdasarkan lingkungan (atribusi).
Sengketa dalam lapangan ekonomi syariah dari
penjelasan pasal 49 UU Peradilan Agama dijelaskan
bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi
dibidang perbankan syariah, melainkan juga dibidang
ekonomi syariah lainnya.
Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang
beragama Islam adalah termasuk orang atau badan
hukum yang dengan sendirinya menundukan diri
dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal
yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai
dengan ketentua pasal ini.
Yang dimaksud dengan PERKAWINAN ialah
hal-hal yang diatur atau berdasarkan Undang-undang
Perkawinan yang dilakukan menurut Syariah, antara
lain, izin beristeri lebih dari seorang dan lainnya.
Yang dimaksud dengan W A R I S ialah penentuan
siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai
harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing
ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta
peninggalan tersebut, seperti penetapan pengadilan atas
permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang
menjadi ahli waris, penentuan bagian masing masing
ahli waris.
Yang dimaksud dengan W A S I A T ialah
perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau
manfaat kepada orang lain atau lembaga / badan hukum
, yang berlaku setelah yang memberi itu nebingal dunia.
Yang dimaksud dengan H I B A H adalah
pemberian suatu benda se cara sukarela dan tanpa
imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang
lain atau badan hukum untuk dimiliki.
Yang dimaksud dengan W A K A F adalah
perbuatan seseorang atau sekelompok orang ( Wakif )
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kiepentingannya guna keperluan ibadah dan atau
kesejahteraan umum menurut syariah.
Yang dimaksud dengan Z A K A T adalah harta
yang wajib disisihkan seoarang muslim atau badan
hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai
dengan ketentua syariah untuk diberikan kepada yang
berhak untuk menerimanya.
Yasng dimaksud dengan I N F A Q adalah
perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang
lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan
,minuman,mendermakan ,memberikan rezeki ( karunia) atau
manfkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas ,
dan karena Allah Subhanahuwataala .
Yang dimaksud dengan SHADAQAH adalah perbuatan
seseoarang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga
/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh
waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah
Subhanahu Wataala dan pahala semata.
Yang dimaksud dengan EKONOMI SYARIAH adalah
perbuatan atau kegiatan usaha untuk dilaksanakan menurut
prinsip prinsip syariah,antara lain meliputi bank syariah,lembaga
keuabgan mikro syariah,asuransi syariah, reksa dana syariah,
obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana
pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.
Inilah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan
Agama, dengan pengertian tidak lepas dari azas yang telah
diuraikan terdahulu dalam hal lain berupa sengketa yang
bertakaitan erat dengan syariah.
Mangenai KOMPETENSI RELATIF , adalah
kewenangan pengadilan agama berdasarkan distribusi wilayah
bkewenangan mengadili sesama pengadilan, misalnya
Kompetensi Pengadilan Agama Dsenpasar, Kompetensi
Pengadilan Agama Badung dan lainnya’
Eksepsi atas kewenangan mengadili dalam kompetensi
relatif hanya dapat diajukan pada saat jawaban disampaikan,
sedang eksepsi stas kompetensi absolut dapat diajukan setiap
tahapan pemerikasasn perkara.
3.TENTANG KUASA HUKUM
Dasar hukumnya : pasal 123 (1) HIR /pasal 147
RBG, pasal 7 (1) UU 20/1947, dan UU pasal 44 (a) .
Setiap pemberian kuasa hukum harus dilakukan
dengan surat kuasa. Adapun surat kuasa dibagi pada
tiaga bagian, Surat Kuasa Umum, Surat Kuasa
Khusus dan Surat Kuasa Substitusi.
SURAT KUASA UMUM
Berdasarkan hukum acara perdata dan
yurisprudensi tetap, surat kuasa umum tidak dapat
dipergunakan dalam beracara di depan sidang
pengadilan.
Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung;
Surat kuasa yang berbunyi : Memberi kuasa
kepada Abdul Salam guna mengurus kepentingan
pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti
serta saksi-saksi pada Pengadilan Negeri Gresik, adalah
bukan merupakan surat kuasa khusus, melainkan surat
kuasa umum, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak
dapat diterima. (Putusan MA. 16 September 1973
Nomor : 116K/1q973)
SURAT KUASA KHUSUS
Setiap orang yang berperkara apabila
dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil
sebagai kuasanya guna tampil dan beracara dimuka
pengadilan mewakili pihak-pihak berperkara
berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, yang
memberikan kewenangan terbatas tentang suatu
masalah.
Sifat kekhususannya terletak pada:
- Nama, kualitas dan kedudukan pihak
berperkara;
- Tentang masalah tertentu;
- Nomor perkara atau lawan perkara;
- Forum yang pasti
SURAT KUASA SUBSTITUSI
Seorang kuasa hukum dapat melimpahkan kuasa
yang diterimanya dan menyerahkan kepada kuasa
pengganti, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa
tersebut baik untuk keseluruhan ataupun untuk
sebagian. Untuk keperluan itu harus dibuat surat kuasa
khusus dengan menyebutkan :
- Nama, kualitas dan kedudukan dalam perkara;
- dasar pelimpahan wewenang;
- nama penerima kuasa pelimpahan;
- nama dan identitas lawan;
- masalah yang dikuasakan;
- nomor perkara;
- form yang pasti.
4. SURAT GUGATAN
Dasar Hukum : Pasal 118 HIR/pasal 142 RBG.
Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan
oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang
berkompetensi, yang memuat tuntutan hak dan
sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaaan
perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
Sehubungan dengan itu penyusunan suatu surat
gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat gugatan
antara lain :
- Merupakan tuntutan hak;
- Adanya kepentingan hukum;
- Merupakan suatu sengketa;
- Dimuat dengan cermat dan terang
Pada garis besarnya setiap surat gugatan
mengandung tiga unsur;
- Identitas dan kedudukan pihak-pihak
berperkara;
- Posita, yaitu dalil-dalil kongkrit tentang adanya
hubungan hukum yang merupakan dasar serta
alasan-alasan dari pada tuntutan (Fundamentum
petendi);
- Petitum, atau disebut juga tuntutan, yaitu apa
yang oleh penggugat diminta atau diharapkan
agar diputuskan oleh hakim. Untuk itu petitum
harus dibuat dengan jelas dan tegas,
berdasarkan hukum dan didukung oleh
posita.
BEBERAPA MASALAH SURAT GUGATAN .
- Dalam penyebutan para pihak, harus disebutkan pihak
prinsipal dari pada pihak formal;
- Dalam identitas para pihak yang perlu dicantumkan
disamping nama umur dan alamat, juga dicantumkan
agama dan pekerjaan;
- Pemakaian meterai dalam surat gugatan tidak perlu.
- Obscuur libel,eror in persona, dll
Disamping surat gugatan kita kenal juga surat
PERMOHONAN, yaitu surat yang didalamnay berisi suatu
tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan
terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa , sehingga
badan badan peradilan dalam mengadili suatu perkara
permohonan ( Voluntair) bisa dianggap sebagai suatu proses
peradilan yang bukan sebenarnya.
Hal ini tercermin dari hanya satu pihak saja dalam perkara
permohonan tersebut ( oneigenlijke rechtspraak).
Ciri ciri permohonan:
- Acara permohonan bersifat voluntsir;
- Terdapat satu pihak yang berkepentingan;
- Tidak mengandung sengketa;
- Dikehendaki oleh peraturan perundang undangan;
- Putusan hakim berupa penetapan;
- Upaya hukumnya adalah kasasi;
5.PANGGI LAN PARA PIHAK
Dasar hukum pemanggilan : pasal 122,390 HIR/ pasal 146,718
RBg dan pasal 138-140 KHI .
Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa
gugatan, baik penggugat maupun tergugat ,atau kuasanya akan
dipanggil untuk menghadiri sidang tersebutt;
-Panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua
pengadilan ( panitera, jurusita,jurusita pengganti );
- Panggilan disampaikan pada pribadi yang bersangkutan;
- Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai,panggilan
disampaikan melalui lurah atau yang sederajat;
- Panggilan tersebut dilakukan dan disampaikan secara patut
dan sudah diterimaoleh pihak pihak atau kuasa mereka
selambat lambatnya 3(tiga) hari sebelum sidang dibuka;
- Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat
gugatan.
Panitera atau jurusita, atau jurusita pengganti dalam
melakukan panggilan membuat Relaas . Relas dari bentuknya
dikategorikan sebagai akta otentik( pasal 165 HIR/258 Rbg, dan
juga pasal 1868 Bwyang menyatakan:
Akta otentik adalah suatu akta yabg didalam bentuk
yangditentukan oleh undang undang , dibuat oleh dan dihadapan
pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu
dibuatnya. Sehingga karenanya apa yang tercantum di dalam
relaas tersebut harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan
sebaliknya.
Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak
diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, ataupun
orang yang dipanggil tidak dikenal , maka dilakukan pemanggilan
umum oleh dan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah tempat
kediaman penggugat atau pemohon, kecuali ditentukan lain .
Dalam perkara perceraian, pemanggilan diatur secara
khusus dalam pasal 27 PP n0.9 /1975 DAN PASAL 139 KHI
ntinya sebagai berikut :
1. menempel surat gugatan pada papan pengumuman di
Pengadilan Yang bersangkutan.;
2. kemudian mengumumkan penempelan surat gugatan
tersebut melalui satu atau beberapa mas media.;
3. Pengumuman tersebut harus dilakukan sebanyak dua
kali dengan tenggang waktu satu (1) bulan antara
pengumuman yang pertama dan yang kedua;
4. Tenggang waktu antara panggilan yang terakhir
dengan penetapan hari sidang sekurang kurangnya
tiga bulan;
5. Bila tergugat tidak memenuhi panggilan gugatan
dapat dikabulkan , kecuali apabila gugatan tampa
hak atau tampa dasar hukum.
Panggilan disampaikan melalui perwakilan RI etempwt
apabila orang yang dipanggil bertempat kediaman di luar negeri. (
pasal 28 PP.9 tahun 1975, pasal 140 KHI ).
Panggilan disampaikan kepada ahli warisw apabila orang
yang dipanggil meninggal dunia ( pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat
2 aaaaarbg )
Dalam relas panggilan , jurusia menjelaskan bahwa
panggilan ini tidak dapat dilakukan kepada yang dipanggil oleh
karena telah meningal dunia, sehingga panggilan dilakukan
kepada salah seorang ahli warisnya.
6.UPAYA PERDAMAIAN
Dasar hukum :
= Pasal 130 HIR/ pasal 154 Rbg ;
- pasal 14 (2) UU ttg Kekuasaan Kehakiman;
- pasal 56 (2),65,82,83 UU No 7 1989 diperbarui dg UU
no.3/2006.;
- Perma No. 1 tahun 2008 Tentang Mediasi.
Upaya peredamaian merupakan azas persiangan, dimana
pada hari sidang pertama, hakim wajib mendamaikan n kedua
belah pihak, dan upaya perdamain itu dapat dilakukan pada setiap
tahap pemeriksaan.
Setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun
2008, upaya perdamaian itu lebih diintesifkan dan diharapkan
banyak mendatangkan hasil dalam me3ngakhiriu sengketa
dengan melalui proses mediasi
PROSES MEDIASI
Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum.(
pasal 7 Perma)
1. Pada Hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri
kedua belah pihak , hakim mewajibkan para pihak untuk
menempuh mediasi.
2. Ketidak hadiran pihak turut tergugat tidak
menghalangipelkaksanaan mediasi.
3. Hakim , melalui kuasa hukumatau langsung kepaa para
pihak, maendorong para pihak untuk berperan langsung
atau aktif dalam prosesmediasi.
4. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para
pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses
mediasi.
5. Hakim wajib menunda paroses persidangan perkara untuk
memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh
paroses mediasi.
6. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma
ini kepada para pihak yang bersengketa.
Pasal 8 PMA No.1/2008, Hak para pihak memilih
mediator;
1. Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan
pilihan berikut;
a. Haskim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan
tersebut;
b. Advokat atau akademisi hukum;
c. Profesi Bukan hukum yang dianggap para pihak
menguaasai atau berpengalaman dalam pokok
sengketa;
d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir
a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan
butir c dan d.
2. Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari
seorang mediator , pembagian tugas mediator ditentukan
dan disepakati oleh para mediator sendiri.
Pasal 13 PMA No.1/2008, ttg lama waktuproses
mediasi;
1. Dalam waktu paling lama 5(lima) hari kerja setelah
para pihak menunjuk mediator yang
disepakati , masing masing pihak menyerahkan
resume perkara kepada satu sama lain dan kepada
mediator;
2. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para
pihak gagal memilih mediator , masing masing
pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada
hakim mediator yang ditunjuk;
3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari
kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau
ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 ayat 5 dan 6;
4. Atas dasar kesepakatan para pihak , jangka waktu
mediasi dapat diperpanjang paling lama 14(empat
belas ) hari kerja sejak berakhir masa 40 hari
sebagaimana dimaksud dalam ayat3.;
5. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka
waktu pemeriksaan perkara;
6. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para
pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh
dengan menggunakan alat komunikasi.
PRINSIP PRINSIP MEDIASI DALAM LITIGASI
- Mediasi ini merupakan teknik mendamaikan ( dading)
yang diintegrasikan kedalam proses litigasi;
- Upaya damai lewat mediasi bersifat imperatif;
- Proses mediasi bersifat tehnis;
- Proses mediasi bersifat sukarela atas dasar itikad baik
para pihak;
- Hasil mediasi belum bersifat yuridis, kecuali jika
telahmenjadi keputusan haki.
Dalam perkara apa saja mediasi harus dilakukan ?
- Dalam semua perkara perdata wajib dilakukan mediasi;
- Pelanggaran terhadap kewajiban mediasi berakibat
batalnya putusan demi hukum’
- Mediasi merupakan cara terbaik penyelesaian sengketa
sntsrs pihsk pihsk secara tuntas dan final.
JENIS PERSIDANGAN
- Persidangan terbuka untuk umum
- Persidangan tertutup untuk umum
- Persidangan diluar gedung utama ( sidang keliling )
- Persidangan untuk npemeriksaan setempat.
Tahapan Persidangan;
- Upaya perdamaian dengan mediasi;
- Apabila tercpai perdeamaian , melakukan litigasi atas
perdamaian tersebut;
- Apabila perdamaian tidak tercapai dilakukan proses
pemerikasaan dengan pertama kali membacakan surat
gugatan;
- Tahap selanjutnya jawaban atas gugatan oleh tergugat;
- Penyampaian replik oleh penggugat;
- Penyampaian duplik oleh tergugat;
- Pembuktian dan kesimpulan akhir;
- Permusyawaratan hakim;
- Putusan.
PUTUSAN SELA
Yaitu putusasn yang diambil sebelum menjatuhkan putusan
akhir, seringdisebut juga putusan insidentil, guna menjawab
persoalan persoalan guna kelancaran jalannya persidangan.
Misalnya menjawab eksepsi, kewajiban membayar perkara bagi
yang mengajukan perkara prodeo.
Putusasn ini tidak berasing asing dengan putusan akhir,dan
terhadap putusan sela ini upaya hukumnnya berbarengan dengan
putusa akhir.
TENTANG PEMBUKTIAN
Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia
menyebutkan suatu perbuataan untuk menguatkan haknya itu,
atau untuk membantah hak orang alain , maka orang itu harus
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu .( HIR
163).
Yang dapat dijadikan alat bukti ialah;
- bukti surat,
- bukti saksi;
- persangkaan - persangkaan , pengakuan;
- sumpah;
-Alat bukti surat harus dicocokan dengan aslinya oleh ketua
majelis dan harus diberi paraf ketua majelis di dalam foto
copy tersebut serta dicatat dalam berita acara.
-Alat bukti surat yang tidak dapat menunjukan aslinya ,tidak
dapat dijadikan sebagai alat bukti.
-Surat surat yang diajukan sebagai alat bukti harus
dilegalisir oleh panitera
- Surat untuk alat bukti harus dinazegelen.
- Saksi keluarga hanya ada dalam perkara syiqaq’
-Apabila sudah disupah decissor perkara harus diputus.
TENTANG PUTUSAN
- Putusasn harus mempunyai titel atau irah - irah “ DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA’
- Putusan tidan boleh melebihi dari yang diminta.
- Hakim wajib mengadili atas segala bgian gugatan (
petitum )
- Putusan harus jelas dan tegas.
- Putusan memuat penghukuman pembayaran biaya
perkara
- Putusan wajib mencantumkan pasal pasal yang
berhubungan denganperkara itu.
- Putusan ditanda tangani oleh majlis hakim dan panitera
yang bersidang saat putusan dibacakan.
- Putusan harus diucapkan dalam sidang trbuka untuk
umum.
TENTANG UPAYA HUKUM
- Apabila kedua belah pihak melakukan upaya hukum ,
nomor perkara tetap satu;
- Upaya hukum dapat dilakukan dengan verzet atas
putusan verstek’
- Banding dan kasasi serta peninjauan kembali.
- Pengaturan tentang upaya hukum ini diatur dalam
Undang Undang no.20 Tahun 1947 b Tentang peradilan
ulangan.
TENTANG EKSEKUSI
-Setiap putusan yang yang amarnya bersifat condemnator
dapat diajukan permohonan eksekusi apibila tidak
dilaksanakan secara sukarela.
- Permohonan eksekusi diajukan kepada ketua pengadilan’,
- Eksekusi dipimpin ketua Pengadilan.
- Eksekusi dilaksanakan oleh Panitera atau Juru Sita.
- atas pelaksanaan eksekusi dibuatkan berita aqcara.
B. TENTANG HUKUM MATERI PENGADILAN
AGAMA
1. DASAR DASAR PERKAWINAN
- Perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan ,
yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidzan
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan nya
merupakan ibadah.
- Perkawinan bertujusn mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah ,mawadah dan warahmah;
- Perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut
hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang
Undang no.1 tahun l974;tentang perkawinan;
- Setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan
pegawainpencatat nikah;
- Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai
Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akata nikah;
- Dalam hal perkawinan tidak ndapat dibuktikan dengan
akta nikah dapat mengajukan isbath nikah;
- Dll.
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
Untuk dapat melaksanakan perkawinan harus dipenuhi;
a. Calon suami,
b. Calon isteri,
c. Wali Nikah.
d. Dua orang saksi.
e. Ijab danqabul.
Apabila wali nikah adhal untuk menikahkan mempelai
wanita, dapat ditetapkan adhal nya wali tersebut oleh pengadilan
dengan mengajukan permohonan’.
Putusan atas adhalnya wali bersifat final;
Pemerikssaan dilakukan secara singkat;
Tidak ada upaya banding .
- Untuk kemaslahatan keluarga dan raumah tangga
perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang
telah mencapai umur yang ditetapkan;
- Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus
mendapat izin orang tua.
- Perkawinan dilakukan atas persetujuan kedua belah
pihak.
2.LARANGAN PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN
NIKAH.
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
dengan seorang wanita disebabkan;
- karena pertalian nasab,
- karena pertalian semenda.
- Karena pertalian sesusuan
- Karena keadaan tertentu ;
Karena wanita yang bersangkutan masih
terikan satu perkawinan dengan pria lain.
Seorang wanita yang masih berada dalam masa
iddah.
Seorang wanita yang tidak beragama islam.
- Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita
yang mempunyai hubungan nasab atau sesusuan dengan
isterinya.
- Seorang pria dilarang beristeri lebih dari empat.
- Seorang wanita islam dilarang melangsungkan
perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama
islam.
PENCEGAHAN PERKAWINAN;
- Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari
suatu perkawinan yang dilarang.
- Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon
suami atau calon isteri yang akan melangsungkan
perkawinan tidak memenuhi syarat syarat untuk
melangsungkan perkawinan.
- Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam
garis keturunan lurus ke kebawah, saudara wali nikah,
salah seorang calon mempelai.
- Ayah kandung yang tidak merawat anaknya, tidak gugur
haknya dalam pencegahan nikah
- Pejabat yang ditunjuk mengawasi pelaksanaan
perkawinan.
- Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan
diman perkawinan akan dilangsungkan.
- Pengadilan Agama akan memeriksa perkara pencegahan
nikah dengan acara singkat.dengan amar menguatkan
pencegaan atau memerintahkan perkawwinan dapat
dilangsungkan.
BATALNYA SUATU PERKSAWINAN.
- Perkawinan batal apabila ;
Apabila seorang suami menikah dengan
seorang wanita sedangkan ia telah beristeri
empat, walaupun salah seorang isterinya
sedang dalam masa iddah.
Menikahi isteri yang telah dilian.
Menikahi isteri yang telah dijatuhinya talak
tiga.kecuali telah dinikahi orang lain lebih
dahulu dan kemudian ditalaknya.
Isteri adalah saudara kandung atau bibi ,atau
kemenakan dari isteri atau isteri isterinya.
Peerkawinan yang dilakukan antara dua orang
yang mempunya hubungan darah semenda dan
sesusuan sampai derajat tertentu yang
menghalangi perkawinan menurut bpassal 8
UU Perkawinan;
- berhubungan darah dalam garis lurus keatas dan
kebawah.
- Berhubungan darah dalam garis lurus menyamping
yaitru antara saudara , dengan saudara orang tua ,dan
antara dengan saudara neneknya.
- Berhubungan semenda yaitu mertua ,orang tua
sesusuan, anak sesusuan,saudara sesusuan,bibi atau
paman sesusuan.
P OLI GA M I.
- Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan
dibatasi hanya sampai empat isteri/.
- Syarat utama beriasteri lebih dari seorang , suami harus
mampu berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak
anaknya.
- Suami yang akan beristeri lebih dari seoarang harus
memperoleh izin Pengadilan Agama.
- Perkawinan dengan isteri kedua dan seterusnya tampa
izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan
Hukum.
- Permohonan izin Pengadilan harus disetujui oleh isteri
atau isteri isteri.
- Persetujuan isteri dikesampingkan apabila isteri tidak
mungkin dimintai persetujuannya.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI.
KEWAJIBAN SUAMI;
- Suami adalah pembimbing isteri danrumah tangganya
,akantetapi mengenai hal hal urusan rumah tangga yang
penting diputuskan oleh suami isteri.
- Suami wajib melindungi isteri dan memberikan
segalankeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya.
- Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isteeri .
- Suami menanggung nafkah ,maskan,beaya rumah
tangga ,perawatan,pengobatan isteri dan anaknya.
Berikut beaya pendidikan.
- Kewajiban suami gugur apabila iteri nusyuz.
KEWAJIBAN ISTERI;
- Kewajiban utama isteri berbakti lahir dan bathin kepada
suami dalam batas batas yang dibenarkan hukum.
- Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehsri hari dengan sebaikbaiknya.
- Isteri dihukum nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan
kewajibannya , kecuali dengan alasan yang syah.
PUTUSNYA PERKAWINAN:
- Karena kematian.
- Karena perceraian,
- Karena putusan pengadilan.
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian
dapat terjadi karana talak atau berdasrkan gugatan
pearceraian.
Perceraian hanya dapatdilakukan didepan sidang Pengadilan
Agama setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan
kedua belah pihak dan tidak berhasil.
Perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan sebagai
ditentukan pasar 19 PP NO.9 TAHUN L975.
PERJANJIAN PERKAWINAN.
- Kedua calon mempelai dapat melakukan perjanjian
perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian
lainnya yang tidak bertentangan denganhukum islam.
- Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum.
- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
keduan calon mempelai dapat mrmbuat prjanjian tertulis
yang disahkan PPN.
- Perjanjian dapat berupa percampuran harta pribadi atau
pemisahan harta penghasilan.
- Perjanjian perkawian mengenai harta dapat dicabut atas
persetujuan kedua belah pihak.
- Perjanjiian mengenai harrta mengikat kedua belah
pihak.
- Pelanggaran atasperjanjian perkawinan memberi hak
kepada isteri untuk mkeminta pembatalan nikah atau
mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian.
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG
WAQAF, HIBAH DAN WASIAT.
- Undang Undang no.41 tahun 2004 tentang waqaf.
- Undang undang no. 1960 tentang agrfaria.
- PP No.28 tahun 1977 tentang perwkafan tanah hak
milik.
- Permenag No.1 Tahun l978 tentang peraturan
pelaksanaan PP 28 Tahun l977.
- Undang Undang No 7 tahun l989 yang diperbarui
dengan undang undang no.3 tahun 2006 Tentang
Peradilan Agma.
- Kompilasi Hukum Islam.
SYARAT SYARAT DAN RUKUN WAQAF;
- Badan- badan hukum Indonesiadan orang atau orang
orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang
oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan
hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda
miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan.
- Dalam hal badan hukum yang bertindak adalah
pegurusnyabenda wakaf harus merupakan benda milik
yang bebas dari segala pembebanan,ikataan,sitaan dan
sengketa.
- Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan
kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir
dihadapan pejabat pembuat akta wakaf, dan
menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan
disaksikan oleh sekurang kurangnya dua orang.
- Nadzir tgerdiri dari operorangan yang harus memenuhi
syarat syarat sebagai berikut:
1. Warganegara Inadonesia,
2. Beragama Islam.
3. sudah dewasa,
4. sehatrohani dan jasmani.
5. tidak berada dibawah pengampuan,
6. bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda
yang diwakafkan.
7. Jika berbentuk badan Hukum maka nadzir harus
badan hukum indonesia dan berkedudukan di
Indonesia,mempunyai perwalian di kecamatan
tempat letak benda wakaf yang diwakafkan.
8. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya , harus
mengucapkan sumpah dihadapan kepala Kantor
Urusan Agama kecamatan disaksikan sekurang
kuarangnya dua orang saksi’
9. Jumlah Nadzir sekurang kurangnya tiga orang dan
sebanyak banyaknya 10 orang.
MASALAH HIBBAH.
- Orang yeng telah dewasa, berumur lebih darai 21 tahun
,berakal sehat dan tanpa adanya paksaan
dapatmenghibahkan nsebanyak banyaknya sepertiga
harta bendanya kepada orang lain atau lembaga
dihadpan dua orang saksi untuk dimiliki.
- Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari
penghibah.
- Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat
diperhitungkan sebagai warisan.
- Hibah tidak dap ditarik kembali, kecuali hibah orang tua
kepada anaknya.
- Warganegara indonesia yang berada di luar negeri dapat
membuat surat hibah dihadapan konsulat atau kedutaan
R>I setempat.
MASALAH WASIAT
- Orang yang telah berumur lebih dari 21 tshun , berakal
sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan
sebagian harta bendanya kepada orang lain atau
lembaga.
- Harta yang diwasiatkan harus merupakan hak pewasiat.
- Pemilikan terhadap benda ini baru dapat dilaksanakan
setelah pewasiat meninggal dunia.
- Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang
saksi, atau terulis dan dapat dihadapn notaris.
- Wasiat sebsanyak banyaknya sepertiga harta warisan.
- Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui
oleh para ahli wsris.
- Persetujuan ahli waris diucapkan atau ditulis dihadapan
dua orang saksi.
- Dalam wasiat harus disebutkan dengan jelas, apa dan
kepasda siapa yang ditunjuk menerima wasiat.
- Wasiat wajib dapat diberikan kepada anak atau orang
tua angkat,sepanjang tidak menerima wasiat biasa,
maksimum sejumlah seperti harta warisan.
POTENSI SENGKETA WAKAF ,HIBAH DAN
WASIAT’
Pada dasarnya hulu dari sengketa perawakafan,hibah dan
wasiat ini dimulai dari lapangan hukum perkawinan, sehingga
segala permasalahan kewarisan dapat berimbas dalam sengketa
wakaf, hibah dan wasiat.
Selain itu lemahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan
peralihan hak melalui wakaf,hibah dan wasiat ini dengan ikrara
tertulis dan dilakukan dihadapan pejabat publik yang berwenang
melakukan pencatatan
Pada sisi lain sering sengketa terjadi karena lemahnya
ekonomi ahli waris pemberi wakaf,hibah dan wasiat.
PENUTUP
Demikianlah bahan kajian orientasi tenaga tehnis ini
dibuat, sebagai panduan diskusi - diskusi selama dua hari di
Denpasar ini,
Disajikan oleh: Sudirman
malaya.
Denpasar, 10 Juni 2009.