PL 4102 Metode Penelitian

Identifikasi Pemanfaatan Lahan

Pemerintah Rancangan Proposal Tugas Akhir

2009

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Danar Astuti Dewirini

154 05 058

A. Latar Belakang

Lahan atau yang biasa disebut tanah adalah lapisan dimana kita berpijak di bumi yang bundar ini, tempat kita

hidup dan beraktivitas. Karena itulah, lahan menjadi penting dalam perencanaan. Untuk membangun, kita

membutuhkan sejumlah luas lahan. Untuk mensejahterakan orang maupun diri sendiri, kita pun tetap

memerlukan lahan. Lihat saja, kita membutuhkan tempat untuk tinggal (baca: rumah). Kita juga membutuhkan

tempat untuk mencari penghidupan, melakukan proses produksi dan konsumsi untuk memnuhi kebutuhan.

Selain itu, bagi para pelaku industri dan para penggerak ekonomi, lahan merupakan faktor produksi yang

penting. Secara awam, begitulah pandangan mengenai lahan.

Philip Kivell dalam “Land and The City” dengan lebih ilmiah menjelaskan bahwa lahan merupakan kunci untuk

memahami dua aspek penting dalam urban development yaitu, bentuk, layout, pertumbuhan bentuk kota

(urban forms) dan pengaruhnya terhadap aktivitas kota seperti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi,

kehidupan sosial, bahkan perlambang kekuatan. Untuk menjabarkannya, Kivell memandang lahan dari empat

sudut pandang, yaitu land as urban morphology, land as power, land as the basis of the planning system, dan

land as environment.

Hal penting yang perlu digarisbawahi sehubungan dengan topik yang dipilih adalah land as the basis of the

planning system. Lahan sebagai morfologi kota dan sebagai kekuasaan/kekuatan yang telah secara bersama-

sama menjadi bagian terbesar dalam basis city planning. Hal terpenting yang dicapai perencanaan adalah

menyelesaikan tuntutan yang saling berkompetisi dalam penggunaan sumberdaya (khususnya lahan) serta

berusaha untuk menyeimbangkan distribusi yang tidak merata dari kekuasan dan perlindungan terhadap

kepentingan kelompok lemah. Pada praktiknya, hal ini termasuk pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan

lahan untuk fasilitas umum dan perumahan kelompok MBR serta pengecekan secara berkala.

“Perencanaan yang dilakukan harus berpihak pada kepentingan publik”, begitulah kalimat yang sering

diucapkan oleh para perencana baik senior maupun junior. Keberpihakan perencanaan terhadap publik ini

kemudian diterjemahkan sebagai intervensi pemerintah dalam sistem pasar. Mengapa harus melakukan

intervensi? Dalam menjawab hal ini, perlu diingat, bahwa konteks bahasan kali ini adalah tentang lahan maka

pasar yang dimaksud di sini adalah pasar lahan (urban land market). Menurut Whitehead, 1983, beberapa

alasannya antara lain adanya kebutuhan untuk menyediakan lahan sebagai barang publik yang tentunya tidak

dapat disediakan secara efektif lewat pasar. Yang kedua adalah adanya eksternalitas lokasi (salah satu

karakteristik dan nilai lahan dilihat dari letaknya) yang signifikan, baik positif maupun negatif, yang biasanya

tidak dipertimbangkan oleh pihak swasta. Alasan selanjutnya adalah adanya informasi yang tidak sempurna

atau setara saat individu akan mengambil keputusan di pasar. Ketidaksetaraan pembagian kekuatan pasar

antar para pelaku ekonomi yang dapat menyebabkan monopoli juga menjadi alasan mengapa pemerintah

harus mengintervensi. Tak ketinggalan, alasan terakhir adalah karena adanya perbedaan pada tiap individu dan

komunitas dalam memandang nilai lahan di masa depan dan benefit masa kininya.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah di Indonesia adalah dengan kepemilikan lahan oleh pemerintah.

Harapannya, akan tersedia lahan untuk penyediaan barang publik seperti RTH, TPS, dsb. Bahkan lahan

sempadan sungai sebenarnya juga adalah milik pemerintah. Di Indonesia sendiri peran pemerintah dalam

intervensi di pasar lahan dapat digambarkan dengan diagram lingkaran seperti di bawah ini.

Peran pemerintah dalam manajemen tanah perkotaan

Sumber : Nurmandi. 2006. Manajemen Perkotaan.

Lingkaran terdalam menunjukkan pondasi yang mendasari mekanisme dan aktivitas pihak swasta atau individu

dalam sistem tanah perkotaan. Lingkaran tengah menunjukkan dimana pemerintah seharusnya memainkan

peran kunci dengan memfasilitasi kerangka dan mekanisme keterlibatan pihak swasta dan individu dalam

penataan tanah kota. Lingkaran terluar menunjukkan akitivitas pemerintah secara nasional dalam kerangka

penetapan kebijakan tentang tanah, baik berupa UU, PP, sistem informasi lahan, staf yang berkualitas,

pembangunan atau bisnis properti dan sejenisnya. (Nurmandi, 2006)

“Manajemen Perkotaan” dan “East Asia Urban Working Paper Series 2003” sama-sama menyebutkan bahwa

peranan yang dilakukan pemerintah dalam mengintervensi pasar lahan masih kurang terasa. Kekurangan ini

terutama terasa pada bidang regulasi, registrasi, administrasi, dan sertifikasi. Hal tersebut kemudian

berdampak pada tidak terdistribusinya tanah secara merata, pemanfaatan yang tidak sesuai arahan rencana,

dan bahkan lahan-lahan mangkrak.

Manajemen lahan yang baik akan membantu mengatasi lahan tidur, lahan yang tidak efektif pemanfaatannya,

ataupun lahan yang kepemilikannya tumpang tindih. Untuk melakukan manajemen lahan, diperlukan data yang

tepat. Data guna lahan merupakan bahan utama perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan program

pengelolaan tata guna lahan. Selain menjadi bahan utama dalam penyusunan rencana ruang, data tersebut

juga dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat yang akan mengembangkan usaha penggunaan tanah

karena itu data lahan ini harus aksesibel dan transparan. Komputerisasi data akan memudahkan pekerjaan.

Teknologi yang biasa digunakan dalam membantu manajemen data lahan adalah arcView dan arcMap.

Beberapa kelebihan penggunaan data yang terkomputerisasi dengan berbasis teknologi GIS adalah memetakan

letak data realita di permukaan bumi akan dipetakan ke dalam beberapa layer dengan setiap layernya

merupakan representasi kumpulan benda (feature) yang mempunyai kesamaan, contohnya layer jalan, layer

kapling bangunan. Layer-layer ini kemudian disatukan dengan disesuaikan urutannya. Setiap data pada setiap

layer dapat dicari, seperti halnya melakukan query terhadap database, untuk kemudian dilihat letaknya dalam

keseluruhan peta. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk mencari dimana letak suatu daerah, benda,

atau lainnya di permukaan bumi. Fungsi ini dapat digunakan seperti untuk mencari lokasi rumah, mencari rute

jalan, mencari tempat-tempat penting dan lainnya yang ada di peta. Memetakan Kuantitas, yaitu

menghubungkan sesuatu dengan jumlah, seperti dimana yang paling banyak atau dimana yang paling sedikit.

Dengan melihat penyebaran kuantitas tersebut dapat mencari tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria yang

diinginkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan, ataupun juga untuk mencari hubungan dari masing-

masing tempat tersebut. Pemetaan ini akan lebih memudahkan pengamatan terhadap data statistik dibanding

database biasa. Memetakan kerapatan (densitas), pemetaan kerapatan sangat berguna untuk data-data yang

berjumlah besar seperti sensus atau data statistik daerah. Misalnya, Untuk melihat lokasi pelanggan dengan

jumlah pemakaian listrik terbanyak atau yang pemakaian listriknya relative lebih sedikit. Sehingga data ini

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi akibat

ketidakseimbangan kerapatan. Memetakan perubahan dengan memasukkan variabel waktu, SIG dapat dibuat

untuk peta historikal. Histori ini dapat digunakan untuk memprediksi keadaan yang akan datang dan dapat pula

digunakan untuk evaluasi kebijakan. Memetakan apa yang ada di dalam dan di luar suatu area

GIS, digunakan juga untuk memonitor apa yang terjadi dan keputusan apa yang akan diambil dengan

memetakan apa yang ada pada suatu area dan apa yang ada diluar area.

Kemudahan ini sayangnya tidak banyak disadari oleh banyak daerah di Indonesia. Manajemen data lahan di

Indonesia masih terbilang amburadul. Berkaca pada salah satu kota besar di Indonesia – Surabaya – yang

mengalami beberapa kali kehilangan aset lahan karena manajemen data yang kacau balau seperti yang diakui

oleh pemkot. Konflik lahan milik pemerintah yang akhirnya dimenangkan oleh pihak-pihak privat tentunya

bukan berita baik, jumlah kekayaan pemerintah kota menjadi berkurang. Manajemen data lahan pemerintah

mutlak diperlukan untuk menyelamatkan aset pemerintah kota dan membantu perencanaan ke depannya.

Selain manajemen data, tentunya dibutuhkan pengelolaan yang tepat oleh pemerintah untuk memanfaatkan

lahan yang dimilikinya secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi kondisi dan

karakteristik lahan milik pemerintah dan pengelolaan yang selama ini dilakukan dengan harapan penelitian ini

dapat memberi masukan kepada pemerintah yang berwenang mengenai manajemen aset lahan kota.

B. Rumusan Persoalan

Ratusan hektar lahan pemerintah di Surabaya tidak terselamatkan dan akhirnya menjadi milik pihak privat.

Lahan-lahan itu lepas tangan karena lemahnya pendataan dari pemerintah, sertifikasi yang lemah, dan

pengelolaan lahan yang tidak tepat. Hal ini menjadi bukti buruknya manajemen aset di sana. Lahan-lahan untuk

pendidikan negeri pun tak luput dari klaim pihak swasta. Tak sedikit pula lahan pemerintah (20-an hektar)

dengan guna lahan perumahan yang diklaim sebagai milik masyarakat. Lahan-lahan tidur dan tambak juga tak

luput dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi uniknya, dari awal Surabaya memiliki kebijakan kepemilikan

lahan yang biasa disebut sebagai “Surat Ijo” (Surat Hijau) yaitu suatu kebijakan yang melarang individu dan

swasta untuk memegang kepemilikan atas lahan di beberapa lokasi tertentu. Bahkan banyak lahan bersurat ijo

itu yang guna lahannya berupa perumahan. Banyak masyarakat tidak terima dan mempertanyakan kebijakan

itu. Dengan adanya kebijakan tersebut, persoalan pengelolaan aset lahan di Surabaya menjadi semakin rumit.

Perlu diperhatikan betul mengenai untuk apa saja lahan-lahan pemerintah itu dimanfaatkan oleh masyarakat,

swasta, dan pemerintah sendiri. Pengelolaan dan sertifikasi yang tertib menjadi hal penting pula.

Lalu timbullah pertanyaan, apakah benar lahan-lahan yang dimiliki pemerintah itu dimanfaatkan sesuai arahan

rencana guna kepentingan publik? Ataukah malah dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok individu?

Ataukah hanya tergeletak sebagai lahan tidur? Sebenarnya, sejauh manakah batasan penggunaan lahan

pemerintah?

Maka persoalan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan & pemanfaatan

lahan-lahan milik pemerintah tersebut?”

Beberapa pertanyaan penelitian yang diturunkan dari persoalan antara lain:

1. Berapa luas lahan yang dimiiliki pemerintah?

2. Dimana saja sebaran lahan-lahan pemerintah itu?

3. Bagaimana pengelolaan atas lahan-lahan itu oleh pemerintah?

4. Apakah lahan-lahan tersebut termanfaatkan?

a. Dimanfaatkan untuk apa saja lahan-lahan itu?

b. Apakah lahan-lahan tersebut digunakan untuk kepentingan publik atau privat?

C. Tujuan & Sasaran

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi pemanfaatan dan manajemen lahan-lahan yang

dimiliki oleh pemerintah.

Sasaran dari penelitian ini adalah :

� Menginventarisasi luas dan sebaran lahan-lahan pemerintah.

� Menginventarisasi pemanfaatan lahan-lahan pemerintah tersebut.

� Mempelajari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap lahan-lahan tersebut.

Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

� Peta inventarisasi lahan pemerintah, berisikan informasi mengenai luas, sebaran, dan jenis pemanfaatan.

� Diagram model pengelolaan dan administrasi lahan yang dilakukan pemerintah setempat.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah yang dipilih untuk studi ini adalah Kota Surabaya. Kota ini dipilih karena kompleksitas

persoalan manajemen aset lahannya. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.

Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang hampir 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis,

perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Surabaya terletak di tepi

pantai utara provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten

Sidoarjo di selatan, serta Kabupaten Gresik di barat. Surabaya berada pada dataran rendah, ketinggian antara

3-6 m di atas permukaan laut kecuali dibagian selatan terdapat 2 bukit landai yaitu didaerah Lidah dan

Gayungan ketinggiannya antara 25 - 50 m diatas permukaan laut dan di bagian barat sedikit bergelombang.

Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan Sungai Brantas. Luas wilayah kota surabaya

adalah 326,36 km2. Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan dibagi ke dalam 5 BWK.

Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi dalam studi ini dibatasi pada pembahasan mengenai pemanfaatan lahan milik pemerintah.

Laham milik pemerintah akan menjadi fokus studi utama. Hal-hal yang akan digali dari lahan milik pemerintah

ini antara lain adalah jumlah, sebaran, dan pemanfaatannya. Materi lebih ditekankan bagaimana public land

ownership dikelola dengan manajemen aset yang tepat menggunakan GIS.

E. Metodologi Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara umum terbagi dua yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, ada dua metode yang akan dilakukan, yaitu :

Existing data research. Studi data sekunder ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai

manajemen data lahan oleh pemerintah. Informasi yang diharapkan didapat dari tahap ini adalah mengetahui

karakteristik lahan yang dimiliki oleh pemerintah, mulai dari luas, letak, sebaran, dan penggunaannya.

Field survey. Survei lapangan ini dilakukan untuk membandingkan data sekunder dengan kenyataan di

lapangan, terutama dalam melihat penggunaan lahan-lahan tersebut dan pengelolaannya. Pengamatan

dilakukan di lokasi-lokasi lahan milik pemerintah.

Berikut dilampirkan tabel kebutuhan data untuk keperluan penelitian.

Tabel Kebutuhan Data

Sasaran Data yang Dibutuhkan Sumber

Data

Cara

Pengumpulan Data

Analisis

Menginventarisasi luas dan

sebaran lahan-lahan

pemerintah

Data lokasi (sebaran) lahan

milik pemerintah tahun

terbaru

BPN

BPTP

sekunder

Studi pustaka &

pengolahan data

geografis

Data luas lahan milik

pemerintah tahun terbaru

BPN

BPTP

Sekunder

Peta administrasi kota

tahun terbaru skala

BPN

BPTP

Sekunder

Peta guna lahan kota &

BWK tahun terbaru

BPN

BPTP

Sekunder

Menginventarisasi

pemanfaatan lahan-lahan

pemerintah tersebut

Data pemanfaatan lahan

milik pemerintah

BPN

BPTP

Sekunder Studi Pustaka &

pengolahan data

geografis

Hasil observasi mengenai

penggunaan lahan milik

pemerintah

Pengamatan

lapangan

Primer (observasi) Pengolahan data

geografis &

kualitatif

Mempelajari pengelolaan

yang dilakukan oleh

pemerintah setempat

terhadap lahan-lahan

tersebut

Hasil wawancara mengenai

profil pengelolaan lahan

milik pemerintah

BPN

BPTP

Pemkot

Primer

(wawancara)

Kualitatif

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif & pengolahan data spasial.

Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam 3 langkah, yaitu:

1) mengorganisasi data: Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti

dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai;

2) membuat kategori, menentukan tema, dan pola: langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan

proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu menglompokkan data yang ada kedalam suatu kategori

dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas;

3) mencari eksplanasi alternatif data: proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal

data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna

yang terkandung dalam data tersebut

Pengolahan data spasial (vektor & raster) diperlukan untuk memulai topik komputer dan GIS sebelum masuk ke

perancangan sistem atau analisis spasial. Melakukan digitasi data spasial (pemetaan) merupakan tugas

pertama komputer dalam GIS. Data Vektor bisa diolah dengan menggunakan tools dari ESRI dan MapInfo(dan

tools GIS open source.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan mengenai Latar Belakang Studi, Rumusan Persoalan, Tujuan dan

Sasaran Studi, Ruang Lingkup Studi, Metodologi Penelitian serta Sistematika Pembahasan yang memberi

gambaran general mengenai pembahasan studi.

Bab II Dasar Teori. Untuk mendukung topik yang dipilih, ada beberapa konsep yang akan dijabarkan terlebih

dahulu. Konsep-konsep tersebut akan memberikan gambaran alasan mengapa studi ini perlu dilakukan selain

itu juga menguatkan kerangka berpikir dan metodologi dalam penelitian nantinya. Beberapa hal yang akan

dijabarkan di bab ini adalah mengenai land ownership (kepemilikan lahan), public land ownership (lahan milik

pemerintah), land use classifications (klasifikasi guna lahan), dan land information system (sistem informasi

lahan).

Bab III Gambaran Umum Wilayah Studi. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah studi beserta

kedudukannya dan fungsinya dalam perencanaan kota, yang didapatkan melalui data sekunder pada instansi

pemerintahan yang bersangkutan serta observasi visual yang dilakukan langsung pada wilayah studi tersebut.

Bab IV Pengolahan Data Spasial. Dalam bab keempat ini akan dijabarkan pengamatan penulis mengenai

manajemen data lahan di Surabaya. Mulai dari profil kebijakan pengelolaan lahan pemerintah, luas dan

sebaran lahan pemerintah saat ini, dan yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan lahan pemerintah

tersebut. Secara spesifik, pemanfaatan yang ingin diketahui bukan sekedar guna lahan melainkan juga pihak

mana yang memanfaatkan. Hal-hal tersebut akan dirangkum dalam suatu deskripsi, tabel, diagram, dan

tentunya peta inventarisasi.

Bab V Simpulan. Simpulan ditarik berdasarkan hasil survei dan pengolahan data pada bagian sebelumnya.

Dalam bagian ini juga diberikan beberapa rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Selain

itu juga diberikan beberapa rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan studi. Di bagian akhir bab ini, akan

dipaparkan kelemahan studi dan beberapa saran untuk studi lanjutan.

G. Kerangka Pemikiran

Adanya kepentingan publik yang harus

dipenuhi lewat lahan

Aset-aset pemerintah

banyak yang telah lepas &

menjadi milik pihak privat

Timbullah public land ownership

Kepemilikan lahan oleh pemerintah membawa

konsekuensi bahwa manajemen lahan & asetnya

pun mesti baik

Manajemen data lahan yang dimiliki

pemerintah belum baik

Perlu adanya inventarisasi & manajemen data lahan

milik pemerintah yang tepat mengenai sebaran, lokasi,

luas, guna lahan, dan pihak yang memanfaatkannya

Usaha-usaha pengelolaan data lahan

oleh pemerintah kota

Sebaran, lokasi, luas, guna lahan, &

pihak yang memanfaatkan

Pengolahan data spasial & data kualitatif

� Peta inventarisasi lahan milik

pemerintah Kota Surabaya

� Diagram manajemen data lahan

� Rekomendasi manajemen data lahan

Kota Surabaya untuk kedepannya

Referensi

1 Banta, John S. 1977. France: Public Land Ownership from ZUP to ZAD.

Tulisan ini bercerita tentang pengalaman Perancis dalam mengelola lahannya. Pasar lahan Perancis

begitu dikuasai oleh sektor swasta, manipulasi pasar (intervensi) yang dilakukan pemerintah tidak besar.

Tetapi apa yang dilakukan pemerintah Perancis terbukti efektif dalam menjaga harga lahan.

2 Bryant, RWG. 1972. Land Private Property Public Control. Harvest House Ltd. Montreal.

Bryant menjelaskan beberapa jenis kepemilikan lahan dengan mengambil studi kasus di Eropa. Jenis

kepemilikan yang dijelaskannya antara lain Municipal Land Ownership, Public Ownership of Land

Leasehold Tenure, dan Pooled Ownership. Tidak hanya menjelaskan definisinya, Bryant juga menjabarkan

pelaksanaan dan pandangannya (evaluasinya) terhadap tiap jenis ownership.

3 DeStefano, Paul. 1977. West Germany: A Retreat from Public Development to Taxation.

DeStefano menceritakan tentang pergeseran kebijakan lahan di Jerman Barat. Jerman Barat memiliki

sejarah panjang pengelolaan dan pengembangan lahan oleh pemerintahnya. Kemudian hal tersebut

diubah agar intervensi pemerintah berkurang dan berubah ke arah fiscal control dengan paduan

beberapa instrumen regulasi yang lain.

4 Doebele, William A. 1983. Concepts of Urban Land Tenure. Oxford University Press. USA.

Dalam tulisannya Doebele menjelaskan mengenai tipe-tipe karakteristik khusus lahan dan pengaruhnya

terhadap land tenure. Policy objectives dari land tenure ini adalah efisiensi, kesetaraan, kompatibilitas,

dan kesinambungan. Tidak hanya mejabarkan bentuk-bentuk land tenure, Doebele juga memberikan

penilaian akan kelebihan dan kekurangan tiap bentuk tenure.

5 East Asia Urban Working Paper Series. 2003. Kota-kota dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan Pada

Era Desentralisasi di Indonesia. The World Bank.

Buku ini memberikan wawasan mengenai persoalan perencanaan di perkotaan berkaitan dengan

desentralisasi pemerintah. Lahan dan perumahan perkotaan mendapat ruang pembahasan tersendiri.

Beberapa hal yang dibahas antara lain adalah pasar lahan perkotaan di Indonesia, kebijakan serta

administrasi lahan dan sertifikasi lahan.

6 Fabos, Julius Gy, 1985, Land-Use Planning: From Global to Local Challenge, Dowden and Culver,

London.

Beberapa bab dalam tulisannya, Fabos membahas mengenai bagaimana kontrol terhadap pemanfaatan

lahan secara umum. Apa saja yang menjadi perhatian dalam land use control seperti social dan

environmental concerns.Yaitu bagaimana lahan dipandang dan mempengaruhi hidup dari segi sosial dan

lingkungan sehingga perlu dilakukan kontrol dari pemerintah untuk menjaga fungsi lahan tersebut.

7 Kaiser , Edward John. 1994. Urban Land Use Planning. University of Illinois. USA.

Inilah buku sakti para planner. Dalam“What’s Your Planning Professor Forgot to Tell You” pernah

disebutkan bahwa seorang perencana yang baik harus menguasai perencanaan guna lahan perkotaan

dan ekonomi regional. Buku ini bisa menjadi rujukan untuk memahami segala aspek mengenai guna

lahan perkotaan. Beberapa bab yang berkaitan dengan topik dalam buku ini adalah Planning information

system, Land use, dan Land classification planning.

8 Kehoe, Dalton, David Morley, Stuart B. Proudfoot, Neal A. Roberts, 1976, Public Land Ownership:

Frameworks for Evaluation, York University, Toronto.

Literatur ini menjelaskan mengenai aspek kebijakan kepemilikan lahan, mengambil studi kasus di US.

Terutama dibahas pada bab Problems of Implementation: An Overview.

9 Kivell, Philip. 1993. Land and The City. Routledge. London.

Buku ini memberikan banyak pengetahuan mengenai lahan perkotaan. Buku yang musti dibaca oleh

setiap perencana. Kivell sempat membahas mengenai land ownership dan land policy di sini. Siapa saja

aktor yang berkepentingan terhadap lahan, pentingnya regulasi kepemilikan lahan, dan instrumen dalam

kebijakan lahan.

10 Leung, Hok Lin, 1989, Land Use Planning Made Plain, Ronald P. frye & Company, Kingston.

Leung menceritakan dalam bukunya mengenai gambaran umum perencanaan guna lahan. Mengenai

mengapa harus merencana, adanya kepentingan publik dalam perencanaan, dan aktor-aktor di dalamnya.

Selain itu, di bab lainnya, Leung menjelaskan juga mengenai pentingnya informasi dalam perencanaan.

Yaitu pentingnya pembatasan area perencanaan, kategori informasinya, para penggunanya, dan guidance

system dalam lahan.

11 Lutz II, Robert E. 1977. The Inadequacy of Regulation Alone – the Metamorphosis of California’s Coastal

Law.

Pesisir California menjadi contoh bagaimana tidak teraturnya pemerintah melakukan pembangunan

meskipun regulasinya sudah tersedia. Dari sini keluarlah statement bahwa regulasi saja tidak cukup. Hal

ini kemudian mendorong perubahan dalam California’s Coastal Law.

12 Nurmandi, Ahmad. 2006. Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan,

dan Metropolitan di Indonesia. Sinergi Publishing. Yogyakarta.

Buku ini menjelaskan secara umum persoalan perkotaan dan peran intervensi pemerintah untuk

menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Persoalan lahan perkotaan mendapatkan bab pembahasan

tersendiri begitu juga dengan pelayanan publik perkotaan.

13 Roberts & Svensson. 1977. An Introduction to Swedish Land Policy.

Roberts & Svensson membagi pengetahuannya mengenai kebijakan lahan di Swedia. Swedia dikenal luas

sebagai negara yang sukses melaksanakan pengelolaan lahan dengan intervensi pemerintah terutama

dengan metode land banking.

14 Roberts, Neal Alison. 1977. Canada: Small-Scale Government Land Development and Large-Scale

Private Developers.

Di Kanada lahan lebih banyak dimiliki dan dikembangkan oleh pihak swasta. Pemerintahnya sering kali

menemui kesulitan saat ingin menggunakan metode dan instrumen seperti di negara-negara Eropa.

Alhasil pengembangan lahan yang dilakukan pemerintah hanya pada skala kecil.

15 Roberts, Neal Alison. 1977. Great Britain: Government Ownership and The Quest for The Elusive

Betterment. Lexington Books. Toronto.

Britain memberikan banyak pelajaran mengenai berbagai alat dan teknik pengembangan lahan oleh

pemerintah. Negara ini telah mencoba segala metode mulai dari pengembangan kota baru yang berakhir

sukses hingga kebijakan Land Comission-nya yang berakhir dengan kegagalan. Hal ini dapat menjadi

tambahan wawasan yang bagus untuk memilih kebijakan.

16 Roddewig, Richard J. 1977. Australia: Land Banking as an Emerging Policy.

Land Banking adalah salah satu metode intervensi pemerintah di pasar lahan. Australia menjadi contoh

yang baik karena track record sejarahnya. Lahan di Australia pada awalnya begitu dikuasai sektor swasta.

Sepak terjang Pemerintah Australia dalam menerapkan kebijakan land banking dan development by

government dapat memberi wawasan yang baik untuk kita.

17 Shoup, Donald C. 1983. Intervention through Property Taxation and Public Ownership.

Shoup menjelaskan bahwa ada dua bentuk intervensi dalam pasar lahan perkotaan, yaitu pajak properti

dan kepemilikan oleh pemerintah. Dua hal ini kemudian yang dievaluasi olehnya. Kepemilikan lahan oleh

pemerintah ini disebutnya sebagai cara yang lebih baik dalam intervensi pasar lahan ketimbang pajak

properti.

18 Svensson, Ronny. 1977. An Empirical Study of The Effects of Swedish Land Policy at The Local

Government Level.

Swedia disebut-sebut sebagai negara yang sukses menjalankan kebijakan lahannya pada tataran

pemerintah lokal. Tulisan ini memberi kita pemahaman mengenai kompleksnya sistem land assembly.

Pemerintah Swedia menggunakan pajak dan instrumen regulasi dalam mengintervensi pasar lahannya.

19 Whitehead, Christine M. E. 1983. The Rationale for Government Intervention.

Dalam sistem pasar, lahan dikuasai penuh oleh swasta. Whitehead dalam tulisannya menjelaskan Prima

Facie mengapa pemerintah harus mengintervensi pasar, terutama dalam pasar lahan. Tak lupa juga

dijabarkannya mengenai teknik pelaksanaannya dan persoalan dalam implementasinya.

20 Wickersham Jr & Dahl. 1977. A Model for Community Land Banking in the United States.

Wickersham Jr dan Dahl memberikan masukan mengenai model yang tepat untuk negara dengan sistem

pasar seperti US melaksanakan pengelolaan lahan dan pengembangan lahan oleh pemerintahnya.

Metode yang diajukan adalah Land banking dengan beberapa penyesuaian terhadap kondisi US yang

kemudian disebut sebagai community land banking.

21 Wickersham Jr & Lopez. 1977. An Introduction to the American Experience.

Pengalaman US tidak jauh berbeda dengan Kanada. Karena sesama dibangun dengan pondasi sistem

pasar, Pemerintah US juga hanya memiliki lahan skala kecil. Kalaupun ada pengembangan lahan yang

dilakukan, biasanya hanya untuk tujuan lokal dan preservasi.

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

UU berumur 48 tahun ini masih tetap menjadi rujukan saat kita ingin mengetahui kedudukan, fungsi, nilai,

pengelolaan, dan pengembangan lahan di Indonesia. Selain itu UUPA juga menyediakan regulasi

mengenai administrasi dan sertifikasi tanah di Indonesia.

23 http://www.answers.com/topic/public-ownership-1 diakses pada 22 Oktober 2008

Situs ini memberikan definisi public ownership, yang menjadi salah satu kata kunci dalam topik ini.

Singkatnya, yaitu kepemilikan pemerintah atas aset sehingga pemerintah memiliki kekuasaan penuh

untuk mengatur, mengelola, serta memasang harga. Proses mengubah aset swasta menjadi aset

pemerintah ini disebut nationalization atau municipalization.

24 http://www.caledonia.org.uk/land/public_owners.htm diakses pada 22 Oktober 2008

Situs ini memasang paper berjudul “Public Ownership of Land in Scotland” yang ditulis oleh Gordon Clark.

Tulisan ini pernah diterbitkan di Scottish Geographical Magazine pada 1981. Clark membahas mengenai

kepemilikan lahan oleh pemerintah di Scotland yang berlangsung pada 1872 – 1873 dan 1970-an. Tidak

hanya mengulas masa lalu, Clark juga membagi pemikirannya mengenai public ownership of land di masa

depan.

25 http://www.gtz.de diakses pada 21 Oktober 2008

Dalam situsnya GTZ menjelaskan mengenai fungsi lahan sebagai aset dalam perencanaan dan faktor

produksi, pentingnya regulasi dalam mengelola lahan. Dijelaskan juga sedikit mengenai proyek

manajemen lahan yang dilakukan GTZ, studi kasus di Kamboja.

26 http://nationalatlas.gov/articles/boundaries/a_plss.html diakses pada 22 Oktober 2008

PLSS (Public Land Survey System) adalah sebuah cara untuk melakukan subdivisi dan mendeskripsikan

lahan. Seluruh lahan yang dimiliki pemerintah disubdivisi dengan menggunakan sistem survei rectangular

sesuai arahan dari Bureau of Land Management US. PLSS digunakan untuk membagi lahan milik

pemerintah. Siapa tahu dengan penyesuaian, sistem ini juga dapat diterapkan di Indonesia untuk

menginventarisasi lahan pemerintah.

27 http://www.progress.org/bint01.htm diakses pada 22 Oktober 2008

Tulisan “You cannot rightfully own land” oleh Stephen Bint yang dilansir di situs tersebut memberi kita

wawasan mengapa public ownership diperlukan di negara seperti apapun. Alasan yang dikemukakan oleh

Bint tidak jauh berbeda dengan apa yang ditulis Whitehead dalam “The Rationale for Government

Intervention”, hanya saja Bint mengemasnya dengan lebih ringan.

28 http://www.uq.edu.au/student-service/

Bacaan metode penelitian ini memberikan pengertian pentingnya studi literatur dan bagaimana

melakukannya dengan baik, benar, dan kritis.

29 http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=93fb9d4b16aa750c7475b6d601c35c2c

diakses pada 12 Desember 2008

Berisikan berita mengenai desakan dewan untuk mengesahkan perda aset. Berita yang dilansir pada 6

November 2008 ini, menunjukkan bahwa manajemen data lahan di Surabaya masih perlu diperbaiki.

30 http://www.surabaya.go.id/berita.php?kode=688 diakses pada 12 Desember 2008

Berita ini dikeluarkan pada 7 Juni 2006, mengenai pembentukan tim pengaman aset.

31 http://www.surabayapagi.com/redesign/index.php?p=detilberita&id=23181 diakses pada 12

Desember 2008

Berita ini menambahkan mengenai hilangnya aset lahan pemerintah kota seluas 22 ha, dilansir pada 4

November 2008.

32 http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=18965&kat=Surabaya diakses pada 12 Desember

2008

Berita yang diterbitkan pada 22 September 2007 menceritakan bagaimana mafia tanah beraksi ikut

menghabisi tanah pemerintah kota. Dalam artikel ini disebutkan juga hal ini terjadi karena manajemen

yang lemah dari pemerintah kota.