draft perpres ttg ghs 29 jan 06
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
1/20
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .. TAHUN ..
TENTANG
PENERAPAN SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL
PADA BAHAN KIMIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa perlu melindungi masyarakat dan lingkungannya dari
risiko bahaya bahan kimia ;
b.bahwa adanya perbedaan dalam klasifikasi dan pelabelan
bahan kimia dapat menghambat kelancaran(distribusi dan)
perdagangan maupun pengawasan (pengamanan)bahan
kimia;
c.bahwa untuk kelancaran (distribusi) perdagangan dan
pengawasan (optimalisasi pengamanan)bahan kimia
diperlukan adanya sistem klasifikasi dan pelabelan bahan
kimia yang dapat diterapkan secara nasional dan global;
d.bahwa sistem harmonisasi global tentang klasifikasi dan
pelabelan bahan kimia telah disepakati oleh banyak negara di
dunia untuk diterapkan secara global;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Penerapan Sistem
Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia;
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2.Ordonansi Bahan Berbahaya nomor 377 tahun 1949;
(Gevaarlijke Stoffen Ordonantie, Staatsblad Nomor 377 Tahun
1949)
3.Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918)
Draft Perpres 3rdRev
Tgl : 9/12/2006
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
2/20
4.Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274)
5.Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Kereta Api;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
6.Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor)
7.Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
8.Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
9.Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699)
10.Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495)
11.Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3878)
12.Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan
Peredaran Pestisida; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 12)
13.Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1992 tentang Angkutan
di Perairan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor)
14.Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527)
15.Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2000 tentang
Kepelabuhan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
3/20
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor)
16.Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2001 tentang Keamanan
dan Keselamatan Penerbangan; (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4075)
17.Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4126)
18.Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4153)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENERAPAN SISTEM
HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA
BAHAN KIMIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Sistem Harmonisasi Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Bahan
Kimia (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals) selanjutnya disingkat GHS adalah suatu pendekatan umum
dan logis yang terharmonisasi secara global untuk mendefinisikan dan
mengklasifikasikan bahaya bahan kimia, dan mengkomunikasikan
informasi tersebut pada label dan Lembar Data Keamanan / LDK (Safety
Data Sheet /SDS).
2. Bahan kimia adalah suatu zat, baik berupa unsur maupun senyawa,
yang dihasilkan dari suatu proses kimia atau digunakan untuk
menimbulkan suatu efek kimia.semua materi dalam bentuk cairan,
padat atau gas, berupa unsur atau senyawa dalam bentuk tunggal atau
campuran dan mempunyai sifat khusus.
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
4/20
Bahan kimia adalah unsur kimia dan senyawanya dan campurannya,
baik yang bersifat alami maupun sintesis.
3. Bahaya adalah kapasitas yg melekat dari suatu bahan atau campuran
yang menimbulkan yang efek merugikan terhadap kesehatan maupunlingkungan pada suatu kondisi paparan.
4. Campuran adalah campuran atau larutan yang terdiri dari dua atau
lebih senyawa yang tidak bereaksi.
5. Produk konsumen adalah setiap produk yang mempunyai suatu fungsi
karena kandungan bahan kimia dalam produk tersebut dan digunakan
oleh konsumen.
6. Barang (article)adalah setiap produk yang mempunyai suatu fungsi
karena bentuknya dan digunakan oleh konsumen.
7. Label adalah setiap keterangan mengenai bahan kimia yang berbentukgambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang
memuat informasi tentang bahan kimia dan keterangan Pelaku Usaha
serta informasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam,
ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.
Label adalah informasi tertulis, tercetak atau dalam bentuk grafik,
mengenai unsur-unsur suatu produk berbahaya dari suatu produk yang
relevan bagi masing-masing target sektor sasaran, yang disertakan pada,
tercetak pada atau melekat pada wadah produk berbahaya tersebut atau
pada bagian luar dari kemasan.
8. Wadah adalah barang yang digunakan untuk mewadahi bahan kimia
yang berhubungan langsung dengan bahan kimia termasuk tutupnya.
9. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau
membungkus bahan kimia baik yang bersentuhan langsung dengan
bahan kimia maupun tidak.
10.Lembar Data Keamanan (Safety Data Sheet, SDS) yang selanjutnya
disingkat LDK adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan
berbahaya tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan,cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat dan
informasi lain yang diperlukan.
11.Penanda Produk adalah identitas produk yang minimal terdiri dari nama
senyawa atau komposisi kimia penyusun produk dan/atau nama dagang,
serta nomor pengenal internasional seperti CAS Number. UN number
atau lainnya.
12.Nomor CAS (Chemical Abstract Service,CASNumber) adalah sistem indek
atau registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional
sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa secara
spesifik.
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
5/20
13.Piktogram Bahaya adalah suatu komposisi grafis yang terdiri dari suatu
simbol bahaya dan elemen-elemen grafis lainnya seperti bingkai, pola
latar belakang atau warna yang dimaksudkan untuk menyampaikan
informasi spesifik tentang suatu bahaya.
14.Kata Sinyal adalah suatukata yang digunakan untuk menyatakan
menunjukkantingkatan relatif dari kehebatan suatu bahaya dan
mengingatkansupayapembaca label penggunawapadaterhadap potensi
bahaya yang dinyatakan dalam label tersebut. Kata Sinyal yang
digunakan dalam ketentuan GHS adalah Bahaya dan Awas.
15.Pernyataan Bahaya adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk tiap
kategori dan kelas bahaya yang menguraikan sifat-sifatdasarbahaya
dari bahan kimia dan/atau produk konsumen,dan jika perlutermasuk
tingkat bahayanya, jika memungkinkan.
16.Pernyataan Kehati-hatian adalah suatu frasa (dan/atau piktogram) yang
menguraikan tindakan yang direkomendasikan dianjurkanuntuk
dilakukan dalam rangka meminimalkan mengurangiatau mencegah
timbulnya efek sampingrisikoakibat terpaparpaparan terhadapproduk
berbahaya, atau penanganan atau penyimpanan produk berbahaya yang
tidak benar.
17.Pelaku usaha adalah orang atau badan usaha yang memproduksi,
mengimpor, mengedarkan, memperdagangkan atau mendistribusikan
bahan kimia dan/atau produk konsumen.setiap orang perseorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukanbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Pelaku usaha adalahsetiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
memproduksi, mengimpor, mengedarkan, memperdagangkan ataumendistribusikan bahan kimia dan/atau produk konsumen.
18.Pengangkut adalah orang atau badan usaha yang secara sah melakukan
kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan
sampai ke tempat pembongkaran akhir.
19.Instansi pembina adalah instansi yang berwenang dalam memberikan
izin, pengawasan dan hal lain yang sesuai dengan bidangnya masing-
masing di 4 (empat) sektor utamadi sejumlah sektor utama meliputi
sektor industri, sektor pertanian, sektor transportasi, sektor produk
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
6/20
konsumen dan sektor ketenagakerjaan khususnya Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
Instansi pembina adalah instansi yang berwenang dalam memberikan
izin, pengawasan dan hal lain sesuai dengan bidang industri, pertanian,sektor transportasi, produk konsumen dan ketenagakerjaan khususnya
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
20.Instansi terkait adalah instansi selain instansi pembina yang terkait
dalam hal pemberian izin, pengawasan dan hal lain yang sesuai dengan
bidangnya masing-masing.
21.United Nation Recommendation on Transport of Dangerous Goods(UN-
RTDG) adalah acuan untuk pengangkutan bahan berbahaya
(berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2003 tentang
Pengesahan Protokol 9 Dangerous Good)
22.International Maritime Dangerous Goods(IMDG Code) adalah ketentuan
tindak lanjut dari konvensi SOLAS dan MARPOL tentang Pengangkutan
Bahan Berbahaya di Laut
23.International Civil Aviation Organization(ICAO)Technical Instructions for
the Safe Transport of Dangerous Goods by Airadalah
Pasal 2
(1) Penerapan Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Pelabelan pada
Bahan Kimia diberlakukan pada :
a.Semua bahan kimia, baik tunggal maupun campuran, kecuali
Sediaan Farmasi, Kosmetik, Pangan, Bahan Tambahan Pangan,
Residu Pestisida dalam Pangan, dan Barang (article).
b.Produk konsumen.
(2) Penerapan Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Pelabelan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
berdasarkan skala prioritas yang diatur dengan Peraturan Intansi
terkait.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis produk konsumen sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Instansi
terkait.
BAB II
PENERAPAN GHS
Pasal 3
Panduan GHS (Purple Book) yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) merupakan pedoman pelaksanaan implementasi GHS pada
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
7/20
bahan kimia dan produk konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
Pasal 4
(1) Setiap bahan kimia dan produk konsumen sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 2 diklasifikasi berdasarkan kriteria bahaya GHS.
(2) Klasifikasi bahaya GHS adalah sebagai berikut
a.bahaya fisik :
1. eksplosif;
2. gas mudah menyala;
3. aerosol mudah menyala;
4. cairan mudah menyala;
5. padatan mudah menyala;
6. bahan dan campuran yang jika kontak dengan air melepaskan gas
mudah menyala;
7. bahan dan campuran swapanas;
8. gas pengoksidasi;
9. cairan pengoksidasi;
10.padatan pengoksidasi;
11.peroksida organik;
12.bahan dan campuran yang swareaktif;
13.cairan piroforik;
14.padatan piroforik;15.gas bertekanan;
16.korosif pada logam;
b.bahaya terhadap kesehatan :
1. toksisitas akut;
2. korosi/iritasi kulit;
3. kerusakan/iritasi serius pada mata;
4. sensitisasi pernafasan atau kulit;
5. mutagenisitas sel induk;6. karsinogenisitas;
7. toksik terhadap reproduksi;
8. toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan
tunggal;
9. toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan
berulang;
10.bahaya aspirasi;
c.bahaya terhadap lingkungan :
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
8/20
1. bahaya terhadap lingkungan akuatik.
Pasal 5
(1) Setiap bahan kimia dan produk konsumen sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 2 wajib diberi label sesuai GHS.
(2) Pengecualian untuk sektor transportasiPelaksanaan GHS untuk bidang
transportasi, label pada kemasan terluardan piktogram/placard pada
kendaraan mengikuti peraturan transportasi sebelumnya yangmengacu
pada ketentuanUnited Nation Recommendations on Transportation of
Dangerous Goods(UN-RTDG)untuk transportasi daratatauInternational
Maritime Dangerous Goods Code(IMDG Code)untuk transportasi laut
atauInternational Civil Aviation Organization(ICAO)Technical Instructions
for the Safe Transport of Dangerous Goods by Airuntuk transportation
udara.
(3) Unsur label GHS yang wajib dicantumkan pada bahan kimia dan produk
konsumen adalah sebagai berikut :
a.Penanda Produk;
b.Piktogram Bahaya;
c.Kata Sinyal;
d.Pernyataan Bahaya;
e.Identifikasi Produsen / Pemasok.
(4) Selain unsur label sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
ditambahkan unsur labellainberupa pernyataan kehati-hatian.
(5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah terbaca, jelas
terlihat serta tidak mudah rusak, lepasdari kemasannyadan luntur
karena pengaruh sinar, udara atau lainya.
Pasal 6
Dalam hal perlindungan informasi rahasia perusahaan, pencantuman
penanda produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a
diperbolehkan hanya memuat sebagian informasi dengan syarat yang
ditentukan lebih lanjut dalam PeraturanInstansiterkait.
Pasal 7
(1)Piktogram bahaya GHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf b tercantum dalam Lampiran 2I.
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
9/20
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata letak piktogram bahaya
GHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Instansiterkait.
Pasal 8
(1) Pencantuman Pernyataan Bahaya diurutkan berdasarkan tingkat
bahayanya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pernyataan Bahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanInstansiterkait.
Pasal 9
(1) Setiap bahan kimia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 wajib
memilikiLDKsesuaidenganGHS.
(2) FormatLDKsebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas
sebagaimanatercantumdalam Lampiran 3II.
Pasal 10
Label dan Lembar Data Keamanan / LDK wajib menggunakan bahasa
Indonesia, dan apabiladipandangperlu dapat disertai dengan bahasa
internasional lainyayang digunakan sebagai bahasa resmi dalam Perserikatan
Bangsa-Bangsa.
BAB III
KEWAJIBAN PELAKU USAHA
Pasal 11
(1) Setiap pelaku usaha yang memproduksi bahan kimia dan/atau produk
konsumen wajib :
a. menentukan klasifikasi bahaya bahan kimia dan/atau produk
konsumen yang diproduksinyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;b. mencantumkan labelsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5pada
kemasan bahan kimia dan/atau produk konsumen;
c.membuat LDK untuk setiap bahan kimia;
d. melakukan kaji ulang label sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali
sesuai dengan kepentingan / keperluankebutuhan.
(2) Setiap pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang (repacking) bahan
kimia wajib :
a. mencantumkan label pada kemasan bahan kimia;
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
10/20
b. menyertakan LDK untuk setiap bahan kimia.
(3) Pelaku usaha yang berhak melakukan pengemasan ulang (repacking)
bahan kimia diatur oleh instansi pembina terkait.
BAB IV
LARANGAN
Pasal 12
(1) Setiap orangpelaku usaha atau perorangandilarang mengedarkan,
memperdagangkan, atau mendistribusikan bahan kimia dan/atau
produk konsumen yang tidak mencantumkan label sesuai GHS.
atau
Setiap orangpelaku usaha dan pengangkut atau perorangandilarang
mengedarkan, memperdagangkan, atau mendistribusikan dan
mengangkutbahan kimia dan/atau produk konsumen yang tidak
mencantumkan label sesuai GHS.
(2) Setiap orangpelaku usaha atau perorangandilarang mengedarkan,
memperdagangkan, atau mendistribusikan bahan kimia tanpa disertai
LDK sesuaidenganGHS.
atau
Setiap orangpelaku usaha dan pengangkut atau perorangandilarang
mengedarkan, memperdagangkan, atau mendistribusikan dan
mengangkutbahan kimia tanpa disertai LDK sesuaidenganGHS.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
Setiap instansi terkait melakukan pembinaan, baik secara berkoordinasiataupun mandiri, terhadap pelaku usaha binaannyaterhadap pemberlakuan
keputusan ini.
Pasal 14
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain dapat berupa :
a. Sosialisasi terhadap pelaku usaha yang menangani bahan kimia,
masyarakat dan pemangku kepentingan dari instansi terkait (pusat dan
daerah) dilakukan oleh instansi pembina dan/atau instansi terkait,
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
11/20
secara berkoordinasi ataupun mandiri, sesuai dengantugas pokok dan
fungsimasing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b. Pelatihan bagi produsen bahan kimia dan aparat pemerintah dari
instansi terkait (pusat dan daerah) yang menangani bahan kimiadiselenggarakan oleh instansi pembina dan/atau instansi terkait, secara
berkoordinasi ataupun mandiri, sesuai dengantugas pokok dan fungsi
masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pasal 15
Pengawasan terhadap sarana produsen dan pelaku usaha dilakukan oleh
instansi pembina dan/atau instansi terkait sesuai dengan tupoksi masing-
masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Semua Peraturan Instansiyang mengatur tentang klasifikasi bahaya,
label dan Lembar Data Keamanan (Safety Data Sheet) harus
menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambatDesember
2007/ Desember 2008.
(2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturtentang Bahan Kimia dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Penerapan Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Bahan Kimia
paling lambat dilaksanakan secara penuh pada bulan Desember 2008 /
Desember 200/ Desember 2010.
Pasal 18
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
12/20
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PIKTOGRAM BAHAYA GHS
Nyala ApiNyala Api Mengelilingi
LingkaranBom Meledak
Korosi Gas SilinderTengkorak dan Tulang
Bersilang
LAMPIRAN I
Peraturan Presiden RI
Nomor :
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
13/20
Tanda seru Lingkungan Bahaya Kesehatan
PIKTOGRAM BAHAYA GHS
NO. PIKTOGRAM BAHAYA
1. - Mudah Menyala
- Swareaktif
- Swapanas
- Piroporik
2. - Zat Pengoksidasi
- Peroksida Organik
3. - Eksplosif
- Swareaktif
- Peroksida Organik
4. Korosif
5. Gas Bertekanan
LAMPIRAN I
Peraturan Presiden RI
Nomor :
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
14/20
6. Toksisitas Akut
7. - Iritasi Kulit
- Sensitisasi Kulit
- Toksisitas Akut Kategori 4
- Bahaya terhadap Lingkungan
Akuatik Kategori 2
8. Bahaya terhadap LingkunganAkuatik
NO. PIKTOGRAM BAHAYA
9. - Karsinogenisitas
- Mutagenisitas Sel Induk
- Toksik terhadap Reproduksi
- Sensitisasi Pernafasan
- Toksisitas Sistemik terhadap
Organ Sasaran Spesifik
- Bahaya Aspirasi
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
15/20
CONTOH FORMATLDK (SAFETY DATA SHEET, SDS)
1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)
-
-
-
-
-
Identitas/ nama produkberdasarkan GHS
:
Identifikasi lainnya
:
Penggunaan yang
dianjurkan dan
pembatasan penggunaan
:
Data rinci mengenai
pemasok
::
:
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
LAMPIRAN II
Peraturan Presiden RI
Nomor :
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
16/20
:
Nomor telepon darurat
2. Identifikasi Bahaya
-
-
-
Klasifikasi senyawa/campuran :
:
Elemen label termasuk
pernyataan kehati-hatian
Bahaya lain di luar yang
berperan dalam klasifikasi
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3. Komposisi/ Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal
-
-
-
-
Nama kimia
:
Nama umum, namadagang, sinonim dll
:
Nomor CAS dan nomor
khas lainnya
:
Zat pengotor dan dan
bahan tambahan yang
diklasifikasikan dan yang
berperan dalam klasifikasi
senyawa tersebut:
Campuran
Identitas dan konsentrasi
bahan kimia atau rentang
konsentrasi dari semua
bahan penyusun yang
berbahaya terhadap
kesehatan atau
lingkungan dan
konsentrasi bahanpenyusun campuran
:
::
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4. Tindakan Pertolongan Pertama
-
-
-
Uraian langkah
pertolongan pertama yang
diperlukan
Kumpulan gejala / efek
terpenting, baik akut
maupun tertunda
:
:
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
17/20
Indikasi yang memerlukan
bantuan medik dan
tindakan khusus, jika
diperlukan
5. Tindakan Pemadaman Kebakaran
-
-
-
Media pemadam yang cocok
:
Bahaya spesifik yang
diakibatkan bahan kimia
tersebut
Alat pelindung khusus dan
pernyataan kehati-hatian
bagi petugas pemadam
kebakaran
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6. Tindakan PengatasanPenanggulanganjika terjadi Kebocoran
-
-
-
Langkah-langkah
pencegahan diri, alat
pelindung dan prosedur
tanggap darurat
Langkah-langkah
pencegahan bagi
lingkungan
:
Metode dan bahan untukpenangkalan (containment)
dan pembersihan
:
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7. Penanganan dan Penyimpanan
-
-
Langkah-langkah
pencegahan untuk
penanganan yang aman
Kondisi untuk
penyimpanan yang aman,
termasuk inkompatibilitas
:
:
..................................................................................
..................................................................................
8. Kontrol Paparan/ Perlindungan Diri
-
-
-
Parameter pengendalian,
jika tersedia agar dibuat
daftar batas paparan di
tempat kerja termasuk
notasinya, daftar angka
batas biologik termasuk
notasinya
Pengendalian teknik yang
sesuai.
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
18/20
Tindakan perlindungan diri,
seperti alat pelindung diri
9. Sifat Fisika dan Kimia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Data empirik dari senyawaatau campuran
Organoleptik (bentuk fisik,
warna dll)
:
Bau
Ambang bau
:
pH
Titik lebur/ titik beku
:
Titik didih/ rentang didih
:
Titik nyala
:
Laju penguapan
:
Flamabilitas (padatan, gas)
:
Nilai batas flamabilitas
terendah/ tertinggi dan
batas ledakan
Tekanan uap
:
Rapat uap
:
Kerapatan relatif
:
Kelarutan
Koefisien partisi (n-
oktanol/air)
:
Suhu dapat membakar
sendiri
(auto-ignition)
:
Suhu penguraian
Kekentalan
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
10. Stabilitas dan Reaktifitas
-
-
Reaktifitas
Stabilitas kimia
:
:
..................................................................................
..................................................................................
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
19/20
-
-
-
-
:
Kemungkinan reaksi yang
berbahaya
:
Kondisi untuk dihindarkan
Bahan-bahan yang tidak
tercampurkan
:
Hasil peruraian yang
berbahaya
:
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
11. Informasi Toksikologi
-
-
-
-
-
-
-
-
Uraian lengkap dan
komprehensif tentang
berbagai efek toksikologik/
kesehatan
:
Informasi tentang rute
paparan
Kumpulan gejala yang
berkaitan dengan sifat fisik,
kimia dan toksikologi
Efek akut, tertunda dan
kronik dari paparan jangka
pendek dan jangka panjang
:
Ukuran numerik tingkat
toksisitas
Efek Interaktif
Jika data bahan kimia
secara spesifik tidak
tersedia
Informasitentang campuran
dan bahan penyusunnya
:
:
:
:
:
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
12. Informasi Ekologi-
-
-
-
-
Ekotoksisitas
:
Persistensi dan peruraian
oleh lingkungan
Potensi bioakumulasi
:
Mobilitas dalam tanah
:
Efek merugikan lainnya
:
:
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
13. Pertimbangan Pembuangan/ Pemusnahan
-
7/26/2019 Draft Perpres Ttg GHS 29 Jan 06
20/20
- Metode pembuangan :..................................................................................
14. Informasi Transportasi
--
-
-
-
-
Nomor PBB:
Nama pengapalan yang
sesuai berdasarkan PBB
Kelas bahaya
pengangkutan
:
Kelompok pengemasan,
jika tersedia
:
Bahaya lingkunganTindakan kehati-hatian
khusus bagi pengguna
::
:
:
:
:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi
- Regulasi tentang
lingkungan, kesehatan
dan keamanan untuk
produk tersebut
:..................................................................................
16. Informasi Lain Termasuk Informasi yang Diperlukan dalam Pembuatan dan
Revisi SDS