BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

RSUD Sawerigading Palopo ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum

dengan status Penuh, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo

397/IV/2012 tentang penetapan status BLUD Penuh pada RSUD

Sawerigading Palopo dan berlaku efektif pada 1 Januari 2013. Sesuai

dengan Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 114 ayat 1

pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan

BLUD, agar pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatutan dan

kemanfaatan bagi masyarakat.

Kebijakan/Pedoman Penatausahaan ini berlaku/diterapkan untuk

seluruh penerimaan dan pengeluaran yang sumber dananya berasal

dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak

lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

2. TUJUAN dan SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pedoman penatausahaan ditetapkan dalam rangka mewujudkan tertib

administrasi dan tertib pelaksanaan serta pengendalian intern yang

baik atas transaksi-transaksi keuangan maupun non keuangan rumah

sakit. Penatausahaan ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap

langkah-langkah kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan

kebijakan yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

Penatausahaan tersebut meliputi :

1) Prosedur Penerimaan Kas

Prosedur penerimaan adalah serangkaian proses mulai

penerimaan kas di kasir, pencatatan, pengikhtisaran, sampai

dengan pertanggungjawaban penerimaan kas atas pendapatan.

Uraian lebih lanjut disajikan pada Bab II.

2) Prosedur Pengeluaran Kas

Prosedur pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai

pengajuan surat permintaan pembayaran, pembayaran,

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pertanggungjawaban

pengeluaran kas atas belanja.

Uraian lebih lanjut disajikan pada Bab III.

1

3) Prosedur Utang dan Piutang

Prosedur utang merupakan serangkaian proses mulai terjadinya

utang sampai dengan pembayarannya.

Prosedur piutang merupakan serangkaian proses penetapan

piutang sampai dengan penyelesaiannya.

Uraian lebih lanjut disajikan pada Bab IV.

4) Prosedur Pengelolaan Persediaan dan Inventaris

Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit

diperlukan pengadaan barang, baik untuk persediaan maupun

inventaris. Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya barang-barang

tersebut perlu dikelola secara tertib dengan tidak mengabaikan

pengendalian intern-nya.

Uraian lebih lanjut disajikan pada Bab V.

3. METODOLOGI PENYUSUNAN

Pedoman penatausahaan BLUD RSUD Sawerigading Palopo ini disusun

dengan metodologi sebagai berikut :

1) Pengumpulan data tentang prosedur yang sudah dilakukan dalam

pelaksanaan kegiatan operasional RSUD, yang meliputi dokumen

Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Struktur Organisasi,

Formulir dan Buku Catatan.

2) Observasi atas pelaksanaan prosedur yang sedang berjalan.

3) Wawancara dengan petugas yang terlibat dalam setiap prosedur.

4) Identifikasi kekurangan sehubungan dengan prosedur yang sudah

diaplikasikan dan menetapkan langkah-langkah perbaikannya.

5) Membuat bagan arus berdasarkan dokumen, hasil wawancara dan

prosedur yang telah diperbaiki.

6) Membuat uraian penjelasan dan langkah-langkah yang harus

dilaksanakan sesuai dengan bagan arus di atas.

2

7) Pembahasan hasil penyusunan prosedur dengan manajemen RSUD.

8) Melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih menjadi

kelemahan.

9) Mempertimbangkan ketersediaan tenaga pelaksana dan fasilitas

pendukung yang tersedia.

3

BAB II

PROSEDUR PENERIMAAN KAS

Merupakan prosedur tetap penerimaan kas pada Bendahara Penerimaan

yang berasal dari pelayanan yang diterima melalui masing-masing kasir

pelayanan. Penerimaan kas diatur dalam rangka

mempertanggungjawabkan penerimaan agar memenuhi sistem

pengendalian intern pemerintah (PP No 60 Th 2008 dan lampiran 6

Permendagri No 61 Th. 2007) pada BLUD RSUD Sawerigading Kota

Palopo.

Prosedur penerimaan kas adalah serangkaian proses mulai penerimaan

kas di kasir, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan

pertanggungjawaban penerimaan kas atas pendapatan.

Prosedur penerimaan kas ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan

bahwa semua penerimaan kas telah dicatat dengan benar dan lengkap

sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan dan peraturan/tarif yang

berlaku, diklasifikasikan secara tepat serta untuk memperoleh keyakinan

yang memadai atas keamanan fisik uang kas itu sendiri. Prosedur

penerimaan kas yang baik dapat menghasilkan informasi yang terpercaya

dan cukup memadai untuk melakukan evaluasi guna meningkatkan

pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat. Untuk memenuhi tujuan

tersebut, prosedur penerimaan kas dirancang dengan semaksimal

mungkin menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik dan

handal dengan melibatkan semua fungsi yang terkait dan menggunakan

dokumen/bukti transaksi sebagai berikut:

a) Prinsip-prinsip pengendalian intern

Pengendalian intern pada prosedur penatausahaan penerimaan kas

sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur pengendalian sebagai

berikut:

1) Seluruh pegawai yang terlibat dalam prosedur penerimaan kas

harus pegawai yang berintegritas baik dan memiliki kompetensi

yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan ditetapkan

dengan Keputusan Direktur

2) Dilakukan pemisahan fungsi antara pemegang kas dengan petugas

pencatat penerimaan kas/ PPK/ Akuntansi

3) Seluruh penerimaan kas harus segera disetorkan ke rekening rumah

sakit pada kesempatan pertama

4

4) Seluruh pembayaran/ penerimaan kas hanya boleh dilakukan melalui

loket pembayaran kas rumah sakit/ kasir

5) Terdapat pembatasan akses dan prosedur pengamanan fisik yang

baik terhadap loket pembayaran dan tempat penyimpanan uang kas

b) Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait pada prosedur penatausahaan penerimaan kas

pada RSUD Sawerigading Palopo Kota Palopo, antara lain:

1) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran

2) Pejabat Keuangan

3) Penanggung jawab kegiatan

4) Kasir

5) Bendahara Penerimaan

6) Petugas Akuntansi

c) Bukti transaksi yang digunakan

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas

mencakup:

1) Surat tanda bukti pembayaran

2) STS

3) Bukti transfer

4) Nota kredit bank

d) Form Yang Digunakan

Form yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas :

1) Rincian penerimaan Kas Kasir pelayanan

2) Rekapan Penerimaan kas Harian.

3) Bukti/Kwitansi Penerimaan Kas .

4) Buku Penerimaan Kas Bendahara Penerimaan.

Form 3 dan 4 secara otomatis dikerjakan dengan Software SIA

(Komputer)

Prosedur penatausahaan penerimaan kas ini diterapkan pada seluruh

instalasi/unit penghasil RSUD yang mencakup dua prosedur utama

penatausahaan penerimaan kas sebagai berikut:

1. Penerimaan kas dari pendapatan tunai

2. Penerimaan kas dari piutang

Rincian atas prosedur penatausahaan penerimaan kas sebagai berikut:

1. Penerimaan kas dari pendapatan tunai

5

Pendapatan tunai RSUD Sawerigading Palopo berasal dari pendapatan

layanan kesehatan pasien umum, pendapatan layanan instalasi

farmasi/apotik, sewa lahan parkir, sewa bangunan, dan lain-lain.

Secara umum atas seluruh jenis pendapatan tersebut, penatausahaan

penerimaannya sebagai berikut:

1) Pasien/Pihak Ketiga menerima tanda bukti jenis pelayanan (resu)

beserta biaya yang harus dibayar yang meliputi biaya tindakan, atau

biaya jasa lainnya dari unit pelayanan.

2) Pasien/Pihak Ketiga membayar jasa layanan/jasa lainnya di kasir.

3) Kasir menerima uang kas dari pelayanan sesuai dengan jenis

layanan yang diberikan.

4) Penerimaan kas dicatat secara rinci oleh setiap Kasir.

5) Semua Penerimaan kas setiap hari diserahkan ke Bendahara

Penerimaan dan oleh Bendahara penerimaan semua uang yang

diterima dari kasir disetorkan ke Bank.

6) Rekap penerimaan kas dibuat setiap hari dan hasil rekapan harian

setiap hari tersebut digunakan sebagai dasar untuk entry

penerimaan kas.

7) Berdasarkan bukti setor ke Bank Bendahara Penerimaan mengentry

dalam software SIA.

8) Entry dilakukan dengan mengisi kwitansi (tersedia di Software)

setoran bank pada buku bank terkait sebesar jumlah yang disetor

dan rincian penerimaan kas dientry dari rekapan penerimaan kas.

9) Setiap hari Bendahara Penerimaan mencetak laporan penerimaan

kas pada buku kas atau bank terkait rangkap 2 (dua), didistribusikan

1 (satu) lembar untuk petugas akuntansi dan verifikasi, 1 (satu )

lembar untuk arsip Bendahara Penerimaan.

10) Berdasarkan laporan penerimaan kas yang

diterima dari Bendahara Penerimaan, petugas akuntansi mengecek

kesesuaian atau kebenaran yang telah dientry oleh Bendahara

Penerimaan, kemudian memberikan validasi hasil verifikasinya

dengan “klik” di Software SIA.

2. Penerimaan Kas dari Piutang

6

Penerimaan kas dari piutang terdiri atas penerimaan klaim piutang

Jamkesmas, Piutang ASKES, Piutang Jamkesda, Piutang BPJS dan

Piutang Pasien Pihak Ketiga.

2.1. Penerimaan Kas dari Piutang Pihak Ketiga

a. Lembar pertama dokumen persetujuan klaim dicatat oleh

Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan Piutang Pasien Pihak

Ketiga

b. Bendahara Penerimaan, melakukan verifikasi antara jumlah

uang yang diterimanya dari Pihak ketiga dengan Dokumen

Persetujuan Klaim. Dilanjutkan dengan penerbitan Surat

Tanda Setoran (STS) rangkap tiga ke rekening kas BLUD.

c. Lembar pertama STS digunakan oleh bendahara penerimaan

untuk dicatat selanjutnya sesuai mekanisme prosedur

penerimaan kas tunai biasa, lembar kedua didistribusikan ke

bagian akuntansi dan verifikasi, sedang lembar ketiga dikirim

ke Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan sebagai bukti setor

Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan.

2.2. Penerimaan Kas dari Piutang Pasien Umum

a. Pasien melunasi utangnya dengan melakukan pembayaran

melalui kasir.

b. Kasir menerbitkan kuitansi penerimaan uang rangkap tiga.

Lembar pertama untuk pasien, lembar kedua untuk bendahara

penerimaan dan lembar ketiga untuk bagian akuntansi dan

verifikasi dan selanjutnya kasir menyetorkan uangnya ke

bendahara penerimaan.

c. Kuitansi lembar ketiga dicatat oleh bendahara penerimaan

sebagaimana pencatatan pada prosedur penatausahaan

penerimaan kas tunai biasa.

d. Kuitansi lembar ketiga dicatat oleh bagian akuntansi dengan

pencatatan sebagaimana prosedur penerimaan kas tunai biasa.

e. Bendahara penerimaan menyetorkan uang yang diterimanya

dengan prosedur sebagaimana prosedur penatausahaan

penerimaan kas tunai biasa.

7

BAB III

PROSEDUR PENGELUARAN KAS

Merupakan prosedur tetap pengeluaran kas pada Bendahara Pengeluaran

kepada Penanggung Jawab Teknis Kegiatan atau Unit kerja yang

Berwewang membutuhkan uang untuk kegiatan dan pembayaran hutang

kepada pihak luar. Pengeluaran kas diatur dalam rangka

mempertanggungjawabkan pengeluaran agar memenuhi system

pengendalian intern pemerintah (PP No 60 Th 2008 dan lampiran 6

Permendagri No 61 Th. 2007) pada BLUD RSUD Sawerigading Kota

Palopo

Prosedur pengeluaran kas ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan

bahwa semua pengeluaran kas telah dicatat dengan benar sesuai dengan

klasifikasi pengeluaran ataupun anggaran yang tersedia serta untuk

memperoleh keyakinan yang memadai atas pengeluaran kas itu sendiri.

Untuk memenuhi tujuan tersebut prosedur pengeluaran kas telah

dirancang dengan semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip

pengendalian intern yang baik dan handal dengan tetap memperhatikan

fungsi yang terkait dan dokumen/bukti transaksi yang digunakan, sebagai

berikut:

a) Prinsip-prinsip pengendalian intern

Pengendalian intern pada prosedur penatausahaan pengeluaran kas

sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur pengendalian sebagai

berikut:

1) Seluruh pegawai yang terlibat dalam prosedur pengeluaran kas

harus pegawai yang berintegritas baik dan memiliki kompetensi

yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan ditetapkan

dengan Keputusan Direktur

2) Dilakukan pemisahan fungsi antara bendahara pengeluaran

dengan petugas pencatat pengeluaran kas/ PPTK/ Akuntansi

3) Seluruh pengeluaran kas harus mendapat otorisasi yang cukup

dari pejabat yang berwenang

4) Seluruh pengeluaran kas harus disertai bukti pendukung yang

cukup

5) Terdapat pembatasan akses dan prosedur pengamanan fisik yang

baik terhadap tempat penyimpanan uang kas

b) Fungsi yang terkait

8

Fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur pengeluaran kas pada

RSUD Sawerigading Palopo Kota Palopo, antara lain:

1) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran

2) Subag Keuangan

3) Pejabat Pembuat Komitmen

4) Penanggung jawab kegiatan (PPTK – RS) / unit kerja yang

berwenang

5) Petugas Akuntansi

6) Bendahara Pengeluaran

c) Bukti transaksi yang digunakan

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas

mencakup:

1) Nota Debit Bank

2) Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya

d) Buku-Buku Yang Digunakan

Buku yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas :

1) Surat Permintaan pembayaran dana BLUD (SPPB)

2) Dokumen/nota permintaan uang

3) Bukti/Kwitansi Kas Keluar (BKK).

4) Buku Pengeluaran Kas Harian.

5) Ringkasan Penggunaan Kas (RPK).

Form 1, 3, 4, 5 secara otomatis dikerjakan dengan Software SIA

(Komputer)

Adapun prosedur pengeluaran kas yang tercakup dalam pedoman

penatausahaan ini, mencakup dua prosedur pengeluaran kas sebagai

berikut:

1. Prosedur Penyediaan kas kecil di bendahara pengeluaran blud.

2. Prosedur Pengeluaran kas bendahara pengeluaran.

Rincian masing-masing prosedur pengeluaran kas sebagai berikut:

1. Prosedur Penyediaan kas kecil di bendahara pengeluaran.

KEBIJAKAN

9

a. SOP pengeluaran kas di Bendahara pengeluaran dan pengisian

atau penyediaan ka kecil pada Kasir bendahara pengeluaran

RSUD Sawerigading berpedoman pada Peraturan Pemerintah No

23 Tahun 2005 pasal 116, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 83 dan 114, serta lampiran 6.

b. Setiap pengisian kas pada Bendahara Pengeluaran dilakukan

dengan mengajukan pengisian kas kecil kepada direktur RSUD.

c. Pengisian kas kecil didasarkan atas metode impres, yakni jumlah

kas kecil secara total setiap minggu jumlahnya tetap.

d. Jumlah tetap kas kecil di Bendahara Pengeluaran ditetapkan

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e. Penggantian kas dilakukan setap akhir minggu atau jika saldo kas

kecil menipis.

f. Jumlah rupiah kas kecil sebagaimana diatur poin 4 dapat

disesuaikan sesuai dengan kebutuhan riil mingguan pada

Bendahara Pengeluaran.

g. Pengisian kas kecil dilakukan berdasarkan penggunaan riil kas

kecil yang telah digunakan.

h. Penyediaan kas kecil digunakan untuk pengeluaran yang belum

dipertanggungjawabkan, antara lain untuk uang muka/panjar,

SPPD, dan lainnya.

PROSEDUR

a. Bendahara Pengeluaran mengajukan Pengisian Kas kepada

Direktur dengan mengisi Surat Permohonan Pengisian Kas (SPIK).

b. Pengisian kas kecil pertama kali dilakukan sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c. Bendahara Pengeluaran mengentry Bukti Kas Keluar atau kwitansi

pada software SIA dan ditandatangani oleh penerima panjar

sebagai pihak yang menerima uang dan bendahara pengeluaran

sebagai pihak yang menyerahkan Uang Kas Kecil.

d. Kwitansi dicetak rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk

Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) lembar untuk penerima

panjar.

e. PPTK atau unit kerja yang berwenang mengajukan permintaan kas

kecil kepada Bendahara Pengeluaran.

f. Pengajuan kas kecil kepada Bendahara Pengeluaran akan

diberikan dengan syarat telah menyerahkan bukti pengeluaran

10

atau penggunaan kas kecil paling lambat 1 (satu) minggu setelah

realisasi penggunaan kas kecil.

g. Pengajuan kas kecil dibuat dengaan membuat nota permintaan

kas kecil rangkap 2 (dua), satu untuk Bendahara Pengeluaran, dan

satunya untuk PPTK atau pihak yang mengajukan kas kecil.

h. Bukti pengeluaran kas kecil yang disiapkan adalah bukti

pengeluaran yang berasal dari dokumen eksternal ataupun

internal.

i. Bendahara pengeluaran membuat kwitansi pengeluaran kas

untuk pengisian kas kecil dengan aplikasi software.

j. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan kas kecil dicatat oleh

bendahara pengeluaraan sebagai biaya (”nama biaya sesuai kode

akun”) di Buku Kas sesuai jenis kas tersebut dikeluarkan sebesar

penggantian kas atas realisasi penggunaan kas yang

dipertanggungjawabkan.

k. Berdasarkan pencatatan sebagaimana diatur poin 6, Bendahara

Pengeluaran mengganti uang kas sebesar realisasi pengeluaran.

FORM YANG DIGUNAKAN

1. Dokumen Rencana Kebutuan Kas Kecil yang akan

dikeluarkan (eksternal atau internal)

2. Permohonan pengisian kas Kecil (PIK)

3. Bukti/Kwitansi Penggantian Kas Kecil.

4. Bukti penggunaan Kas kecil

Form No 2 secara otomatis dikerjakan dengan Software SIA

(Komputer).

2. Prosedur Pengeluaran kas bendahara pengeluaran

a. PPTK/unit kerja yang berwenang mengajukan

permintaan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran dengan

dilampiri dokumen/nota permintaan uang.

b. Permintaan pembayaran dibuatkan dengan membuat

Surat Permintaan Pembayaran dari dana BLUD (SPPB) rangkap 3

(tiga).

c. SPPB diajukan ke subag keuangan untuk dilihat di

sistem apakah jumlah uang yang diminta tersedia, sesuai atau

wajar, kemudian oleh subag keuangan diisi kode SAP.

11

d. SPPB, Dokumen/Nota Permintaan uang, setelah diberi

kode SAP diserahkan ke petugas akuntansi untuk dicek

kelengkapan (verifikasi) data dan oleh petugs akuntansi diisi kode

SAK. Setelah dinyatakan lengkap diserahkan atau dimintakan

persetujuan ke Kasubag Keuangan atau Direktur (sesuai dengan

jenjang nilai pengeluaran) untuk mendapat persetujuan (ACC).

Kemudian diserahkan k Bendahara Pengeluaran untuk pencairan

uang.

e. SPPB setelah verifikasi dibuat rangkap 3, setelah

dibayar didistribusikan (1) untuk bagian verifikasi (petugas

akuntansi), (2) PPTK/unit kerja yang berwenang (3) bendahara

pengeluaran.

f. Berdasarkan SPPB Bendahara Pengeluaran

menyiapkan kwitansi pengeluaran uang sebagai Bukti Kas Keluar

(BKK). BKK harus mendapatkan persetujuan dari Kasubag

Keuangan atau Direktur sesuai dengan jenjang nilai.

g. Pengeluaran sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima

belas juta rupiah) harus memperoleh persetujuan dari kasubag

keuangan, sedangkan pengeluaran di atas Rp. 15.000.000,- (lima

belas juta rupiah) memperoleh persetujuan Direktur.

h. Bendahara Pengeluaran membuat Buku Harian

Pengeluaran Kas dan ringkasan penggunaan kas (RPK) tiap

minggu.

i. Laporan harian kas diserahkan ke petugas akuntansi,

dan oleh petugas akuntansi dilakukan verifikasi apakah

pencatatan pengeluaran kas telah benar.

BAB IV

PROSEDUR UTANG DAN PIUTANG

Prosedur Utang dan Piutang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan

bahwa semua utang dan piutang telah dicatat dengan benar. Untuk

memenuhi tujuan tersebut prosedur utang dan piutang dirancang dengan

semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern

yang memadai.

A. Prosedur Utang

Prosedur Utang merupakan serangkaian proses mulai terjadinya utang

sampai pengakuan utang.

1. Prosedur Pengakuan Utang

12

a. Pada saat barang diterima, PPTK menyerahkan surat

jalan/faktur/nota utang dilampiri dengan bukti penerimaan

barang/ berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dari

penyedia barang ke bagian keuaangan.

b. Bagian Keuangan oleh petugas akuntansi melakukan pencatatan

pada SIA yang tersedia dan melakukan penginputan hutang pada

data suplier.

B. Prosedur Piutang

Prosedur Piutang merupakan serangkaian proses penetapan piutang

sampai dengan penyelesaiannya.

Prosedur Piutang meliputi :

1. Prosedur Pengakuan Piutang

1.1. Prosedur Pengakuan Piutang

a. Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan melakukan

koordinasi dan verifikasi atas seluruh data yang telah

dibuatkan klaim dan dikirimkan kepada pihak yang menjadi

penanggung (BPJS,Jamkesda Kota,Jamkesda Luar Kota dan

pihak ketiga lainnya).

b. Klaim yang telah dikirimkan diserahkan ke bagian keuangan/

Akuntansi rumah sakit untuk dijadikan dasar sebagai

pengakuan piutang.

BAB V

PROSEDUR PENGADAAN, PERMINTAAN PERSEDIAAN DAN

BARANG INVENTARIS

A. Prosedur Pengelolaan Persediaan dan Barang Inventaris

Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional diperlukan pengadaan

barang. Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-

13

undangan yang berlaku. Selanjutnya barang-barang tersebut perlu

dikelola secara tertib administrasi dengan tidak mengabaikan

pengendalian internnya. Untuk itu diperlukan penetapan prosedur

pengadaan barang inventaris, logistik dan farmasi. Barang Inventaris

berupa aset tetap dikelola oleh Subbag Umum dan penyimpan barang

melalui Pengurus barang. Barang logistik berupa bahan obat dan alat

kesehatan (Alkes) habis pakai dikelola oleh Instalasi Farmasi.

Ketersediaan persediaan baik persediaan farmasi maupun keperluan

perkantoran dalam jumlah yang cukup memadai mutlak diperlukan agar

kegiatan operasional RSUD dapat berjalan secara optimal. Tingkat

ketersediaan persediaan dalam jumlah yang cukup dipengaruhi oleh

tingkat pemakaiannya. Tingkat pemakaian obat dan alat kesehatan habis

pakai per tahun dapat diperhitungkan berdasarkan penggunaan tahun-

tahun sebelumnya ditambah 10% s/d 30% untuk persediaan Bouwer

(persediaan tiga bulan yang akan datang) sedangkan harga obat generik

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan harga obat bukan generik

ditentukan oleh Formularium dari dokter-dokter di instalasi masing-

masing, dengan kesepakatan dokter-dokter tersebut maka disusunlah

daftar obat yang akan diusulkan untuk diadakan dengan

mempertimbangkan tren penggunaannya. Prediksi tingkat penggunaan

obat dan alat kesehatan ini diperlukan untuk menghitung jumlah rata-rata

pengadaan yang harus dilakukan untuk suatu periode tertentu. Pengadaan

obat dan alat kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi

kesehatan masyarakat setempat misalnya adanya pergantian musim,

bencana alam, wabah penyakit, dll.

Persediaan minimal atau Buffer Stock

Persediaan Besi atau Buffer Stock menunjukkan jumlah persediaan

minimal yang harus selalu tersedia, agar RSUD dapat melaksanakan

kegiatan operasionalnya dengan normal. Jumlah atau besarnya persediaan

minimal untuk masing-masing jenis obat dan alat kesehatan habis pakai

adalah berbeda. Penetapan besarnya persediaan minimal untuk masing-

masing jenis obat dan alat kesehatan perlu dilakukan pada setiap awal

tahun. Persediaan obat di RSUD Sawerigading Palopo (persediaan

minimal) untuk masing-masing jenis obat dilakukan setiap kali pengadaan

obat ditambah 10 % s.d 30 % persediaan untuk tiga bulan berikutnya, jadi

tidak hanya pada awal tahun saja. Hal ini diperlukan sebagai suatu

peringatan bahwa suatu jenis obat dan alat kesehatan habis pakai harus

14

segera diadakan apabila sisa persediaan sudah mendekati atau bahkan

mencapai persediaan minimal atau berdasarkan pertimbangan kondisi dan

situasi pada saat tertentu. Besarnya persediaan minimal harus dapat

mencukupi kebutuhan dalam kurun waktu sejak dilakukan pemesanan

misalnya obat sampai dengan obat diterima dan siap digunakan di gudang.

RSUD Sawerigading Palopo menerapkan prosedur pengelolaan

logistik/farmasi yang terdiri dari prosedur pengadaan, pengelolaan dan

pencatatannya.

A. Prosedur Pengadaan Persediaan Bahan Pakai Habis (ATK, Cetak,

Alat Listrik, Bahan Pembersih, Alat Pembersih), Barang

Inventaris, Bahan Obat-Obatan dan Alkes.

Tujuan Prosedur :

Menciptakan keseragaman dalam penerapan pengadaan Barang

Inventaris dan Persediaan.

Praktek Yang sehat

1. Adanya pemisahan antara petugas pengadaan barang Inventaris

dan Persediaan dengan petugas yang melakukan pemeriksaan

barang.

2. Tidak diperbolehkan dalam seluruh tahapan kegiatan hanya

ditangani oleh satu orang

3. Pencatatan yang mutakhir terhadap barang-barang inventaris dan

persediaan, contohnya : Inventaris Bangunan dan persediaan obat-

obatan kefarmasian.

Pengendalian Intern

1. Seluruh Pengeluaran dalam rangka pengadaan barang jasa (PBJ),

hendaknya diikuti oleh dokumen dan diotorisasi pejabat yang

berwenang, dicatat dan atau di jurnal setiap hari kerja.

2. Terselenggaranya pencatatan terhadap aset yang berasal dari

hibah yang rusak, hilang dan dan dipindah tangankan serta

kapitalisasi aset.

Prosedur yang diterapkan untuk pengadaan bahan pakai habis

dan barang inventaris adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing poli/ruangan/bagian yang membutuhkan

persediaan bahan pakai habis dan barang inventaris mengisi

Formulir Permintaan/ Pemeliharaan Barang sebanyak dua lembar,

15

yang ditandatangani oleh masing-masing kepala ruangan/poli/

bagian ditujukan kepada Kepala Sub Bagian Umum

2. Subbag Perlengkapan & Rumah Tangga mengecek stok barang

dalam laporan persediaan, kemudian melakukan analisis

kebutuhan barang. Laporan analisis kebutuhan barang dibuat

sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama diteruskan kepada

Penanggung jawab kegiatan/PPTK dan lembar ke dua sebagai arsip

di Sub-bagian Umum

3. Penanggung jawab kegiatan /PPTK melakukan croscek dengan

anggaran yang masih tersedia, jika ternyata anggaran tersedia

maka PPTK membuat daftar kebutuhan barang sebanyak dua

rangkap dan diteruskan kepada bagian pengadaan untuk dilakukan

proses pengadaan.

4. Penyedia barang mengirimkan barang yang diminta beserta

faktur/surat jalan atau dokumen yang dipersamakan ke RSUD

Sawerigading Palopo, kemudian tim pemeriksa dan penerima

barang mengecek barang yang datang dan membandingkan

dengan surat pesanan dengan dokumen pembelian.

5. Tim Pemeriksa dan Penerima Barang memeriksa kebenaran barang

dan membandingkannya dengan spesifikasi barang seperti tertera

pada dokumen pembelian. Pemeriksaan barang umumnya meliputi:

Ketepatan jumlah, volume, kualitas dan spesifikasi barang, serta

ketepatan waktu

6. Apabila barang telah sesuai dengan dokumen pembelian, Tim

Pemeriksa dan Penerima Barang membuat Berita Acara

Pemeriksaan dan Penerimaan Barang serta menyerahkan barang

tersebut kepada petugas pengurus barang (Gudang) beserta

dokumen pembelian. Selanjutnya petugas pengurus barang

mencatat pengadaan barang tersebut pada buku/aplikasi

persediaan pakai habis dan inventaris yang tersedia dan

menyerahkan faktur/surat jalan atau dokumen yang dipersamakan

ke bagian keuangan untuk dilakukan proses pencatatan utang.

7. Namun, jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi

barang pada dokumen pembelian, Tim Pemeriksa dan Penerima

Barang dapat menolak dan mengembalikan barang yang dikirim ke

suplier atau menerima setelah dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.16

8. Apabila barang langsung didistribusikan, petugas penyimpan

barang mendistribusikan kepada poli/ruangan/bagian. Atas

pendistribusian ini, petugas penyimpan barang membuat Bukti

Pengeluaran Barang. Namun, jika barang perlu disimpan, petugas

penyimpan barang menyimpan di gudang. petugas penyimpan

barang mencatat mutasi barang pada aplikasi barang yang

tersedia atau buku pengeluaran barang.

Prosedur yang diterapkan untuk pengadaan bahan obat-obatan

dan alkes adalah sebagai berikut:

1. Instalasi Farmasi mengisi Formulir Permintaan bahan obat-obatan

dan alkes sebanyak dua lembar, yang ditandatangani oleh

pengurus barang dan kepala instalasi farmasi ditujukan kepada

Kepala Sub Bagian Penunjang Medis.

2. Subbag Penunjang Medis mengecek stok barang dalam laporan

persediaan obat yang dibuat oleh penanggung jawab gudang

farmasi, kemudian melakukan analisis kebutuhan obat. Laporan

analisis kebutuhan obat dibuat sebanyak 2 rangkap. Lembar

pertama diteruskan kepada Penanggung jawab kegiatan/PPTK dan

lembar ke dua sebagai arsip di Sub-bagian Penunjang Medis.

3. Penanggung jawab kegiatan/PPTK melakukan crosscheck dengan

anggaran yang masih tersedia, jika ternyata anggaran tersedia

maka penanggung jawab kegiatan/PPTK membuat daftar

kebutuhan obat sebanyak dua rangkap dan diajukan kepada bagian

pengadaan untuk dilakukan proses pengadaan.

4. Penyedia barang mengirimkan barang yang diminta beserta

faktur/surat jalan atau dokumen yang dipersamakan ke RSUD

Sawerigading Palopo, kemudian tim pemeriksa dan penerima

barang mengecek barang yang datang dan membandingkan

dengan surat pesanan atau dengan dokumen pembelian.

5. Tim Pemeriksa dan Penerima Barang memeriksa kebenaran barang

dan membandingkannya dengan spesifikasi barang seperti tertera

pada dokumen pembelian. Pemeriksaan barang umumnya meliputi:

Ketepatan jumlah, volume, kualitas dan spesifikasi barang, serta

ketepatan waktu

6. Apabila barang telah sesuai dengan dokumen pembelian, Tim

Pemeriksa dan Penerima Barang membuat Berita Acara

17

Pemeriksaan dan Penerimaan Barang serta menyerahkan barang

tersebut kepada petugas penyimpan barang (Gudang) beserta

dokumen pembelian. Selanjutnya petugas penyimpan barang

mencatat pengadaan barang tersebut pada buku persediaan pakai

habis atau aplikasi persediaan yang tersedia dan menyerahkan

faktur/surat jalan atau dokumen yang dipersamakan ke bagian

keuangan untuk dilakukan proses pencatatan utang.

7. Namun, jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi

barang pada dokumen pembelian, Tim Pemeriksa dan Penerima

Barang dapat menolak dan mengembalikan barang yang dikirim ke

suplier atau menerima setelah dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

8. Apabila barang langsung didistribusikan, petugas penyimpan

barang mendistribusikan kepada poli/ruangan/bagian. Atas

pendistribusian ini, petugas penyimpan barang membuat Bukti

Pengeluaran Barang. Namun, jika barang perlu disimpan, petugas

penyimpan barang menyimpan di gudang. petugas penyimpan

barang mencatat mutasi barang pada Kartu Barang sesuai jenis

barang.

B. Pengadaan Barang dengan Usulan Cito (Mendesak)

Pengadaan barang dengan usulan Cito diajukan atas permintaan barang,

baik inventaris, alat tulis kantor, obat maupun peralatan medis pakai

habis yang segera harus dipenuhi agar operasional rumah sakit dan

pelayanan rumah sakit kepada masyarakat tidak terganggu. Biasanya,

pengadaan barang dengan usulan cito diajukan atas permintaan barang

berupa obat dan alat medis pakai habis.

Hal tersebut wajar karena pemenuhan dengan segera atas jenis barang

yang diperlukan tersebut berkaitan erat dengan keselamatan jiwa dan

kesehatan pasien. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memenuhi

barang dimaksud, risiko tidak tertolongnya jiwa pasien akan semakin

besar pula. Kalau ini dibiarkan terjadi dapat berujung pada rendahnya

penilaian kinerja rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat.

Kebijakan pengadaan barang dengan usulan cito ini sejalan dengan salah

satu harapan Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang

18

cepat, mudah, bermutu, terjangkau, penuh perhatian serta keramahan

kepada masyarakat.

Karena kebutuhan akan barang tersebut bersifat tidak dapat ditunda,

maka pengadaannya harus dilakukan pada kesempatan pertama,

walaupun di luar jam kerja sekalipun. Agar kebutuhan barang dengan

usulan cito ini dapat dipenuhi secepatnya, diperlukan prasyarat yang

mendukung diantaranya:

(1). Adanya pegawai (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai ethos

kerja yang tinggi dan komitmen yang tidak diragukan lagi demi

kemandirian dan kemajuan rumah sakit,

(2). Terciptanya lingkungan kerja yang harmonis serta kesejahteraan

karyawan yang cukup memadahi.

Supaya realisasi pengadaan dapat berjalan secara cepat, maka untuk obat

dan alat kesehatan pakai habis, pengadaannya dilakukan oleh Instalasi

Farmasi.

Setelah pengadaan barang dapat direalisasikan, tahap berikutnya yang

juga sangat penting adalah pemenuhan prosedur pengadaan barang.

Dengan kata lain, pemenuhan barang dengan usulan cito dilakukan tanpa

meninggalkan kaidah-kaidah atau prosedur yang telah ditetapkan.

Prosedur pengadaan barang usulan cito tetap dilaksanakan sebagaimana

pengadaan barang dan bahan lainnya. Prosedur pengadaan barang

dengan usulan cito tidak berbeda dengan prosedur barang lainnya yaitu

dimulai dari penyampaian Formulir Permintaan barang dari unit pengguna

yaitu poli, ruangan atau bagian lainnya kepada Subag Kerumahtanggaan

dan Perlengkapan. Formulir Permintaan Barang diberi cap ”Cito” oleh

pihak pengguna untuk memberitahukan kepada bidang-bidang terkait

lainnya bahwa permintaan barang atau obat yang tertera bersifat

mendesak, segera dan sangat urgent. Prosedur rinci selanjutnya sama

dengan Prosedur Pengadaan Logistik dan Farmasi seperti telah diuraikan

pada halaman sebelumnya.

Sebelum Rumah Sakit Daerah ditetapkan statusnya menjadi Badan

layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh, semua proses pengadaan

barang dan jasa tetap berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah direvisi

dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional, 19

RSUD Sawerigading Palopo melaksanakan pengadaan barang inventaris

yang berupa Alat Medis dan Non Medis, farmasi berupa obat-obatan dan

peralatan medis pakai habis sesuai kebijakan yang berlaku sesuai prinsip

efisiensi, efekfifitas, ekonomis dan kemanfaatan (outcome) bagi pengguna.

Pengadaan barang juga berpegang pada ”empat tepat” yaitu tepat

sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat mutu.

C. Prosedur Permintaan Barang Farmasi, ATK, dan Barang

Inventaris

Tujuan Prosedur : Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan

pengeluaran akomodasi dengan belanja fungsional

Praktek Yang sehat

1. Adanya pemisahan fungsi terhadap pengelola yang

menangani penerimaan barang, pencatatan, penyimpanan dan

pendistribusian, alat tulis kantor dan untuk menu makanan dengan

petugas yang memeriksa kualitas makanan (quality Control)

2. Tidak diperbolehkan dalam satu tahapan kegiatan

hanya ditangani oleh satu orang

3. Akomodasi / gizi yang disiapkan oleh Pihak Ketiga

dan juga oleh pihak rumah sakit sendiri hendaknya dijaga kualitas

menu sajian.

4. Quality kontrol atas pelayanan gizi diperketat

dalam rangka memenuhi kualitas pelayanan terhadap pasien.

Pengendalian Intern

1. Membuat pembukuan untuk ATK dan bahan pakai habis, bahan

makan basah dan kering secara perpetual inventory yang

menggambarkan bahan masuk,keluar dan saldo barang

2. Melakukan inventarisasi fisik secara berkala, dan mencocokan dengan

kartu stock barang dan membuat berita acara stock opname secara

lengkap .

3. Secara rutin ( triwulanan/smesteran /tahunan) harus membuat

laporan dan ditanda tangani oleh atasan langsung

4. Adanya pengawasan melekat dari atasan langsung

1. Prosedur Permintaan Barang Farmasi

20

Prosedur Permintaan Barang Farmasi (Obat-Obatan dan Peralatan

Medis Pakai Habis) kepada Kepala Instalasi Farmasi /Gudang Farmasi

dan Pencatatannya adalah sebagai berikut:

1) Poli/ruang/bagian yang membutuhkan (User) mengisi

Formulir Permintaan Barang (Obat dan Alat Medis Pakai Habis)

yang ditandatangani oleh Kepala Ruangan.

2) Formulir Permintaan Barang dikirimkan ke Pengurus

barang/Instalasi Farmasi Obat & Alat Medis Pakai Habis, apakah

obat yang diminta tersedia di gudang dan di lihat juga pada Kartu

Barang dan Kartu Persediaan

3) Petugas gudang farmasi menulis jumlah barang yang

diberikan di kolom ”disetujui/diberikan” pada Formulir Permintaan

yang telah ditandatangani Kep Ruang dan mengajukannya kepada

Instalasi Farmasi untuk disetujui

4) Berdasarkan Formulir Permintaan Barang yang telah

disetujui oleh Instalasi Farmasi, Petugas Gudang menyerahkan obat

dan alat medis pakai habis yang diminta kepada Pengguna Barang

5) Petugas Barang mengisi formulir Bukti Barang Keluar

yang ditandatangani oleh Pengurus Barang (Penyimpan Barang),

Pengguna Barang

6) Berdasarkan Formulir Permintaan barang dan Bukti

barang keluar dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak,

barang diserahkan kepada ruangan atau bagian yang meminta.

7) Petugas gudang farmasi mencatat barang yang telah

dikeluarkan pada aplikasi persediaan atau buku barang keluar dan

pada kartu stok barang

2. Prosedur Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK),

Barang Pakai Habis ke Bendahara Barang Non Medis

1) Poli/ruang/bagian yang membutuhkan (User) mengisi

Formulir Surat Permintaan Barang alat tulis kantor sebanyak dua

lembar. Formulir ditandatangani oleh Kepala Poli/ruang/bagian

yang bersangkutan.

2) Kedua Formulir Surat Permintaan Barang dikirimkan

ke Bendahara Barang Non Medis untuk di-verifikasi dan dilihat

apakah barang yang diminta tersedia di Gudang

21

3) Berdasarkan Formulir Surat Permintaan Barang,

Bendahara Barang Non Medis mengisi Formulir Bukti Pengeluaran

Barang. Formulir Bukti Pengeluaran Barang ditandatangani oleh

Pihak User (Penerima Barang), Bendahara Barang Non Medis.

4) Berdasarkan Formulir Bukti Pengeluaran Barang yang

telah ditandatangani kedua belah pihak, barang diserahkan kepada

Pihak Pengguna (Penerima Barang).

5) Bendahara Barang Non Medis mencatat barang yang

keluar pada aplikasi persediaan yang ada atau pada buku barang

keluar dan kartu stok persediaan.

3. Prosedur Permintaan Barang Inventaris

Barang Inventaris disebut juga dengan Aktiva Tetap (Alat Kesehatan

dan Rumah Tangga Lainnya)

Pengertian

Barang Inventaris/Aktiva Tetap adalah aset berwujud yang pada

umumnya mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan

digunakan dalam kegiatan operasional organisasi/ pemerintahan dan

dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

Pemilikan Aset Tetap pada umumnya diperoleh melalui pembelian dan

pembangunan. Namun aset tetap juga dapat diperoleh karena adanya

dropping dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, hibah, tukar menukar

aset dan lain lain. Apabila kepemilikan aset tetap diperoleh melalui

pembelian atau pembangunan yang didanai dari APBN atau APBD,

maka prosedur pengadaannya harus patuh pada peraturan yang

berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1) Apabila kepemilikan aset diperoleh melalui

pembangunan, maka pada saat pembangunan aset atau satu tahapan

pembangunan aset selesai dikerjakan, dibuatlah Berita Acara

Penyelesaian Pekerjaan. Berita Acara ini sekurang-kurangnya

ditandatangani oleh Rekanan Pelaksana, Konsultan Pengawas dan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku wakil pihak Rumah Sakit

2) Apabila kepemilikan aset diperoleh melalui pembelian,

prosedur permintaan barang inventaris (alat kedokteran/kesehatan

22

dan rumah tangga lainnya) yang dananya bersumber dari BLUD,

sesuai dengan prosedur pengadaan persediaan dan barang

inventaris sebagaimana telah diuraiakan pada halaman sebelumnya

3) Setelah barang diterima oleh tim pemeriksa/penerima

barang, selanjutnya barang diserahterimakan kepada Pengurus

Barang sesuai jenis barangnya

4) Pengurus Barang Inventaris, baik Barang Medis

maupun Non Medis berkoordinasi dengan petugas barang untuk

mendistribusikan barang sesuai permintaan kepada pengguna yaitu

poli/ruangan/bagian yang bersangkutan

5) Pengurus Barang Medis atau Non Medis mengisi

Formulir Bukti Pengeluaran Barang Inventaris. Formulir Bukti

Pengeluaran Barang Inventaris ditandatangani oleh Pengguna,

Pengurus Barang dan Kasubag Umum.

6) Berdasarkan Formulir Bukti Pengeluaran Barang

tersebut, Pengurus Barang Inventaris, baik Barang Medis maupun

Non Medis mencatat pada Buku Barang Inventaris

7) Copy Bukti Berita Acara Penyelesaian Pelaksanaan

Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang (untuk aktiva tetap

yang cara perolehannya melalui pembangunan) diserahkan kepada

bagian keuangan (Akuntansi)

8) Bukti Berita Acara Penyelesaian Pelaksanaan

Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang yang telah lunas

terbayar digunakan Bagian Akuntansi untuk melakukan penjurnalan

dan mencatatnya pada Buku Besar dan Buku Besar Pembantu

5. Prosedur Pembelian Langsung Bahan Mentah dan Kering

untuk Instalasi Gizi

Prosedurnya sebagai berikut:

1. Instalasi gizi mengisi formulir permintaan bahan kering setiap

kebutuhan dan bahan basah untuk keperluan setiap hari, formulir

permintaan untuk bahan basah diajukan setiap hari karena tempat

penyimpanan bahan basah dalam jumlah banyak masih terbatas.

Formulir permintaan bahan dibuat rangkap dua. Asli (lembar 1 )

dikirim kepada Kepala Sub Bidang Penunjang Medis dan lembar

kedua untuk arsip di instalasi gizi.

23

2. Subbid Penunjang Medis mengecek stok barang dalam laporan

persediaan bahan makanan yang dibuat oleh penanggung jawab

gudang gizi, kemudian melakukan analisis kebutuhan bahan.

Laporan analisis kebutuhan bahan makanan basah dan kering dibuat

sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama diteruskan kepada

Penanggung jawab kegiatan/PPTK dan lembar ke dua sebagai arsip

di Sub-bagian Penunjang Medis.

3. Penanggung jawab kegiatan/PPTK melakukan croscek dengan

anggaran yang masih tersedia, jika ternyata anggaran tersedia maka

Penanggung jawab kegiatan/PPTK membuat daftar kebutuhan bahan

makanan basah dan kering sebanyak dua rangkap dan diajukan

kepada proses pengadaan.

4. Penanggung jawab kegiatan/PPTK melaksanakan pengadaan bahan

mentah/kering sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan

dilampirkan bukti belanja (Nota/kwitansi), kemudian Tim pemeriksa

dan penerima barang mengecek barang yang datang dan

membandingkan dengan dokumen pembelian.

5. Apabila barang telah sesuai dengan dokumen pembelian, Tim

Pemeriksa dan Penerima Barang membuat Berita Acara

Pemeriksaan dan Penerimaan Barang serta menyerahkan barang

tersebut kepada petugas penyimpan barang (Gudang) Instalasi Gizi

beserta dokumen pembelian. Selanjutnya petugas penyimpan

barang mencatat pengadaan barang tersebut pada buku persediaan

bahan makanan basah dan kering.

6. Namun, jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi

barang pada dokumen pembelian, Tim Pemeriksa dan Penerima

Barang dapat menolak dan mengembalikan barang yang dikirim ke

Penanggung Jawab Kegiatan/PPTK atau menerima setelah

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

7. Petugas penyimpan barang Instalasi Gizi mendistribusikan kepada

bagian katering. Atas pendistribusian ini, petugas penyimpan barang

membuat Bukti Pengeluaran Barang. Namun, jika barang perlu

disimpan, petugas penyimpan barang menyimpan di gudang.

Petugas penyimpan barang mencatat mutasi barang pada kartu

barang sesuai jenis barang.

24

25