draf ruu pt versi 6 juni 2011 - tanggapanpemerintah
TRANSCRIPT
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
1/53
MASUKAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2011
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Pendidikan NasionalJuni 2011
RANCANGAN
1
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
2/53
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2011
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah untukmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa;b. bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem
pendidikan nasional, pendidikan tinggi memiliki peranstrategis dalam pembudayaan dan pemberdayaan bangsaIndonesia;
c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalammenghadapi globalisasi dalam segala bidang, diperlukanpendidikan tinggi yang mampu menghasilkan sumberdayamanusia yang menguasai ilmu, teknologi, dan seni,mandiri, kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis,berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran
untuk kepentingan nasional;d. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pem-bangunan berkelanjutan, diperlukanpendidikan tinggi untuk mengembangkan ilmu, teknologi,dan/atau seni, bagi kemajuan, kemandirian, dan dayasaing bangsa;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlumembentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;
Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
2
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
3/53
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal setelah pendidikan menengah yangmerupakan kesatuan upaya pembudayaan danpemberdayaan masyarakat melalui kegiatanpembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agamadan persatuan bangsa, sehingga mampu menghasilkansumber daya manusia yang beriman, bertakwa,berakhlak mulia, kompeten, dan berbudaya, serta
mampu menghasilkan karya dalam bidang ilmu,teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagikesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa danNegara, peradaban, dan kemashlahatan umat manusia.
2. Pendidikan akademik adalah jenis pendidikan tinggi yangmenghasilkan lulusan dengan kompetensi atau capaianpembelajaran dalam penguasaan, pengembangan,dan/atau penemuan di bidang ilmu, teknologi, dan/atauseni.
3. Pendidikan profesi adalah adalah jenis pendidikan tinggiyang menghasilkan lulusan dengan kompetensi khusus
dalam bidang pekerjaan tertentu setelah strata sarjana.4. Pendidikan vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang
menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan keahlianterapan tertentu dapat setara dengan strata sarjana ataulebih.
5. Program Studi adalah program yang mencakup kegiatanpendidikan tinggi berdasarkan kurikulum dan metodepembelajaran tertentu pada satu strata dalam suatujenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan formal yangmengelola pendidikan tinggi.
7. Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya disingkat PTN,adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola olehKementerian.
8. Perguruan Tinggi Negeri Khusus, selanjutnya disingkatPTN Khusus, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dandikelola oleh Kementerian bersama Kementerian lain,dan/atau LPNK.
3
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
4/53
9. PTN berbadan hukum adalah PTN yang memiliki otonomidalam bidang akademik dan nonakademik melaluipendirian badan hukum oleh Pemerintah.
10. PTN mandiri adalah PTN yang memiliki otonomidalam bidang akademik dan nonakademik melaluipendelegasian wewenang dari Menteri.
11. Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat PTS,adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola olehmasyarakat melalui pendirian badan hukum nirlababerdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Statuta Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Statuta,adalah peraturan dasar bagi Perguruan Tinggi yangdigunakan sebagai landasan untuk merencanakan,melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkankegiatan akademik dan nonakademik Perguruan Tinggi.
13. Organ Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Organ,adalah unit organisasi Perguruan Tinggi yang
menjalankan fungsi Perguruan Tinggi, baik sendirimaupun bersama-sama.
14. Majelis Pemangku adalah Organ yang menjalankanfungsi penentuan kebijakan umum dan pengawasan nonakademik.
15. Pemimpin adalah pejabat yang memimpin Organyang menjalankan fungsi pengelolaan dengan sebutanrektor untuk universitas atau institut, ketua untuksekolah tinggi, dan direktur untuk politeknik atauakademi.
16. Pimpinan adalah Pemimpin dan sekelompok pejabat di
bawahnya yang diangkat dan diberhentikan berdasarkanStatuta untuk secara bersama-sama menjalankan fungsipengelolaan.
17. Senat Akademik adalah Organ yang menjalankanfungsi perencanaan dan pengawasan kebijakanakademik.
18. Komite Audit adalah Organ yang menjalankanfungsi pengawasan nonakademik yang bertanggungjawab kepada Majelis Pemangku atau Menteri.
19. Sivitas Akademika adalah kelompok masyarakatakademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwandengan tugas utama mentransformasikan,mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi,dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, danpengabdian kepada masyarakat.
21. Mahasiswa adalah warga perguruan tinggi yangmengembangkan potensi diri melalui prosespembelajaran pada jenis dan strata pendidikan tertentu.
4
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
5/53
22. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah provinsi adalah pemerintah daerah yangmemegang kekuasaan pemerintahan provinsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.24. Pemerintah kabupaten adalah pemerintah daerah yangmemegang kekuasaan pemerintahan kabupaten sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pemerintah kota adalah pemerintah daerah yangmemegang kekuasaan pemerintahan kota sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Kementerian adalah kementerian yang lingkup tugas dantanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.
27. Kementerian lain adalah kementerian yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya di bidang selain
pendidikan nasional.28. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, selanjutnya
disingkat LPNK, adalah badan atau lembaga Pemerintahyang melaksanakan tugas dan fungsi yang tidaktermasuk dalam tugas dan fungsi Kementerian ataukementerian lain.
29.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalambidang pendidikan nasional.
30. Menteri lain adalah menteri yang lingkup tugas dantanggung jawabnya di bidang selain pendidikan nasional.
31. Pemimpin LPNK adalah Kepala atau Ketua lembaga
pemerintah nonkementerian.
Pasal 2Pendidikan Tinggi berasaskan:a. kebenaran ilmiah;b. otonomi keilmuan;c. kebebasan akademik;d. kebebasan mimbar akademik.e. kejujuran; danf. keadilan.
Pasal 3Pendidikan Tinggi bertujuan:a. menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakmulia, kompeten dan berbudaya, serta memiliki sikaptoleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta beranimembela kebenaran untuk kepentingan nasional;
5
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
6/53
b. menghasilkan lulusan yang menguasai bidang ilmu,teknologi, dan/atau seni yang dipelajari untuk memenuhikepentingan nasional dalam rangka peningkatan dayasaing bangsa;
c. menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu,teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa dan Negara,peradaban dan kemaslahatan umat manusia; dand. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang
inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakatdan kemajuan bangsa.
Pasal 4(1) Pendidikan Tinggi berfungsi membentuk dan
mengembangkan kemampuan kognitif dan psikomotorik,serta sikap inovatif, afektif, responsif dan kooperatif
mahasiswa melalui pelaksanaan Tridharma PerguruanTinggi yaitu:a. dharma pendidikan;b. dharma penelitian; danc. dharma pengabdian kepada masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup,kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan ketiga dharma,sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenispendidikan vokasi, profesi, atau akademik sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB IIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
Bagian KesatuUmum
Pasal 5(1) Menteri bertanggungjawab atas penyelenggaraan
pendidikan tinggi.(2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan,
perencanaan, pengawasan, evaluasi, pembinaan dankoordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
(3) Fungsi dan tugas Menteri meliputi:a. mengembangkan pendidikan tinggi sebagai bagian
dari sistem pendidikan nasional;b. menetapkan arah kebijakan pengembangan dan
menyusun rencana pengembangan jangka panjang,menengah, dan tahunan pendidikan tinggi;
6
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
7/53
c. menyehatkan dan meningkatkan kapasitaspengelolaan akademik dan manajemen sumber dayaperguruan tinggi sesuai dengan otonomi perguruantinggi dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
d. menghimpun dan mendayagunakan seluruh potensimasyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi;
e. mengembangkan sistem evaluasi dan penjaminanmutu untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi;f. memperluas dan meningkatkan akses pendidikan
tinggi yang bermutu agar terjangkau oleh masyarakatdi seluruh wilayah Negara;
g. melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikantinggi dengan Menteri lain dan Pemimpin LPNK yangmengelola pendidikan tinggi;
h. memberikan ijin atau mandat pendirian perguruantinggi;
i. memberikan ijin atau mandat penyelenggaraan
program studi.
Pasal 6Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri berwenang untuk:a. mengubah mandat atau mencabut ijin pendirian
perguruan tinggi;b. mengubah mandat atau mencabut ijin program studi yang
tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mendelegasikan atau memberikan kewenangan
pengelolaan akademik kepada perguruan tinggi yangmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
d. mendelegasikan pelaksanaan fungsi dan tugas tertentukepada badan atau lembaga yang dapat dibentuk untukmelaksanakannya;
e. membentuk dewan, majelis, atau komisi yang melibatkanmasyarakat untuk melaksanakan fungsi:1. perumusan arah kebijakan pengembangan ilmu,
teknologi, dan/atau seni, serta perumusan kebijakanpenyelenggaran pendidikan tinggi;
2. perumusan kebijakan pendanaan pendidikan tinggi; dan3. pengkajian untuk pemantauan, dan evaluasi pendidikan
tinggi.
Pasal 7Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Tinggi:a. berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
7
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
8/53
b. komunitas belajar yang berkelanjutan dan pembelajaranyang berpusat kepada mahasiswa; dan
c. pendidikan dengan sistem terbuka.
Bagian KeduaPengembangan Perguruan Tinggi
Pasal 8(1) Pemerintah mendirikan paling sedikit 1 (satu)
Perguruan Tinggi berbentuk universitas atau institut disetiap provinsi.
(2) Pada kota atau kabupaten yang belum terdapatperguruan tinggi, pemerintah kota atau kabupatenmendirikan akademi atau akademi komunitas dalambidang yang sesuai dengan kemampuan, potensi, dankebutuhan daerah.
(3) Pemerintah dapat memberikan mandat khusus kepada
perguruan tinggi untuk menjadi unggul dalampengembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni yangberkontribusi secara khusus pada pembangunannasional.
(4) Pemerintah memberikan mandat khusus kepadaperguruan tinggi yang unggul dalam bidangpengembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni, sertapengelolaan perguruan tinggi pada tingkat nasional,regional, provinsi untuk membina perguruan tinggilainnya.
(5) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan
informasi pendidikan tinggi, serta sistem jaringanpenelitian dan pendidikan tinggi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3), ayat (4), danayat (5) diatur oleh Peraturan Menteri.
Bagian KetigaJenis dan Strata Pendidikan Tinggi
Pasal 9Jenis Pendidikan Tinggi terdiri atas:a. akademik;
b. profesi; dan/atauc. vokasi.
Pasal 10(1) Jenis pendidikan tinggi akademik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a memiliki strata:a. sarjana;b. magister; dan
8
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
9/53
c. doktor.(2) Jenis pendidikan tinggi profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b memiliki strata:a. profesi; danb. spesialis.
(3) Jenis pendidikan tinggi vokasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf c memiliki strata:a. diploma satu;b. diploma dua;c. diploma tiga;d. sarjana terapan;e. magister terapan; danf. doktor terapan.
Bagian KeempatBentuk Perguruan Tinggi
Pasal 11Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, PerguruanTinggi dapat berbentuk:a. universitas;b. institut;c. sekolah tinggi;d. politeknik;e. akademi; atauf. akademi komunitas.
Pasal 12
(1) Organisasi Perguruan Tinggi sekurangnya terdiri atas:a. Unsur penyusun kebijakan terdiri atas Senat
Akademik, dan Pimpinan.b. Unsur pelaksana akademik terdiri atas
fakultas/sekolah, lembaga/pusat,jurusan/departemen/bagian yang yang mengelola satuatau beberapa program studi dalam 1 (satu) rumpundisiplin ilmu, teknologi, dan/atau seni.
c. Unsur penunjang akademik terdiri atas antara lainlaboratorium/kebun percobaan/rumah sakitpendidikan, pusat, perpustakaan.
d. Unsur pelaksana administrasi; dane. Unsur pelaksana kegiatan usaha.
(2) Unsur dalam organisasi PTS ditetapkan oleh badanhukum nirlaba yang mendirikannya.
Pasal 13(1) Universitas dan Institut menyelenggarakan jenis
pendidikan tinggi akademik dan jenis pendidikan tinggi
9
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
10/53
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
11/53
c. pada strata magister, strata magister terapan, stratadoktor, atau strata doktor terapan, paling sedikitdoktor atau doktor terapan atau yang disetarakan;
d. pada strata profesi, paling sedikit magister ataumagister terapan atau yang disetarakan;
e. pada strata spesialis, paling sedikit doktor atau doktor
terapan atau yang disetarakan.(4) Setiap orang yang memiliki keahlian dan ketrampilanyang memadai dan sesuai dapat diangkat sebagai dosen.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan sertapengakuan keahlian dan ketrampilan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur denganperaturan Menteri.
Pasal 15(1) Dosen adalah jabatan fungsional akademik pada
perguruan tinggi.
(2) Jenis jabatan fungsional akademik dan persyaratan untukdiangkat dalam jabatan fungsional akademik diperguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri bersamadengan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidangpemberdayaan aparatur negara.
Bagian KeenamMahasiswa
Pasal 16(1)Mahasiswa merupakan insan dewasa yang atas
kesadaran dan minatnya mengikuti pembelajaran diPerguruan Tinggi.
(2) Setiap mahasiswa berhak untuk:a. mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi sesuai
dengan standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggiyang bersangkutan;
b. mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi sesuaidengan bakat, minat, dan sesuai dengan kemampuanPerguruan Tinggi untuk menyediakan;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;d. mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi
mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi;e. pindah program studi, strata, atau jenis pendidikan
tinggi baik dalam satu Perguruan Tinggi maupun kePerguruan Tinggi lain, sesuai dengan peraturan yangditetapkan oleh Perguruan Tinggi tujuan;
f. menyelesaikan program studi sesuai dengankecepatan belajar masing-masing dan tidak
11
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
12/53
menyimpang dari ketentuan batas waktu yangditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
(3) Setiap mahasiswa berkewajiban:a. menjaga etika dan norma Perguruan Tinggi untuk
menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dankeberhasilan pendidikan;
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikantinggi, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan darikewajiban tersebut, sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
Pasal 17(1) Syarat calon mahasiswa baru pendidikan tinggi adalah
minimum berijasah SMA atau SMK atau sederajat.(2) Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program
studi dapat dilakukan melalui pola penerimaanmahasiswa secara nasional, atau bentuk lain.
(3) Penerimaan mahasiswa baru PTS untuk setiap programstudi diatur oleh PTS yang bersangkutan.
(4) Pola penerimaan mahasiswa secara nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atasprinsip kemampuan akademik, keadilan, keterjangkauan,dan pemerataan.
(5) PTN memprioritaskan penerimaan mahasiswa barumelalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional.
(6) Pemerintah memberikan bantuan pada calonmahasiswa PTN yang tidak mampu secara ekonomi, yangingin mengikuti pola penerimaan mahasiswa secara
nasional.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pola
penerimaan mahasiswa, serta pemberian bantuan calonmahasiswa PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan peraturanMenteri.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaanmahasiswa baru PTS diatur oleh badan hukum nirlabayang bersangkutan.
Pasal 18(1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa pada
Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud ayat (1)berhak mendapatkan visa mahasiswa yang masaberlakunya sesuai dengan program yang diikuti.
12
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
13/53
(3) Ketentuan mengenai visa mahasiswa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur bersama dengankementerian lain yang terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa warganegara asing diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 19(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi
kemahasiswaan intra dan ekstra kurikuler, yaitu wadahyang tidak terpisahkan dari proses pendidikan untukmeningkatkan kemampuan, kepemimpinan, penalaran,minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswadalam kehidupan kemahasiswaan.
(2) Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggidiselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.
(3) Organisasi kemahasiswaan dibentuk berdasarkan
statuta.
Bagian KetujuhProgram Studi dan Kurikulum
Pasal 20(1) Jenis dan strata pendidikan tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui suatuprogram studi.
(2) Program Studi dikelola oleh suatu unit sumberperguruan tinggi yang dapat berbentukjurusan/departemen/fakultas atau oleh perguruan tinggi.
(3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan pada setiap strata pendidikan.
(4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka.
(5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diselenggarakan dengan sistem pembelajaranberbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 21(1) Program Studi diselenggarakan di domisili Perguruan
Tinggi.(2) Dalam hal terdapat kebutuhan, program studi dapat
diselenggarakan di luar domisili Perguruan Tinggi.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.
13
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
14/53
Pasal 22(1) Kurikulum disusun untuk setiap program studi oleh
masing-masing perguruan tinggi berdasarkan standarnasional pendidikan tinggi.
(2) Standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh suatu badanstandar nasional pendidikan tinggi yang dibentuk olehMenteri.
(3) Standard nasional pendidikan tinggi tentang kurikulumpendidikan tinggi profesi dirumuskan oleh badan standarnasional pendidikan tinggi bekerjasama denganmasyarakat profesi dan/atau Kementerian lain dan/atauLPNK yang bertanggungjawab atas profesi yangbersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum diatur lebihlanjut dalam Peraturan Menteri.
Bagian KedelapanPerpindahan dan Penyetaraan
Pasal 23(1) Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar program
studi pada strata yang sama, antar jenis pendidikantinggi, dan antar perguruan tinggi.
(2) Perpindahan mahasiswa sebagaimana yang dimaksudpada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum yangditetapkan oleh Pemerintah dan ketentuan lain yang
ditetapkan oleh perguruan tinggi tujuan.(3) Penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran
dalam perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan PengakuanPembelajaran Lampau.
(4) Perguruan tinggi dapat mengakui kompetensi ataucapaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikannon formal dan/atau pengalaman kerja.
(5) Penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh daripendidikan non formal dan/atau pengalaman kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
Pengakuan Pembelajaran Lampau dan mengacu padakerangka kualifikasi nasional.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahanmahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), danPengakuan Pembelajaran Lampau sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur denganperaturan Menteri
14
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
15/53
Pasal 24(1) Lulusan pendidikan tinggi vokasi atau lulusan
pendidikan tinggi profesi dapat melanjutkan pendidikanpada pendidikan tinggi akademik melalui prosespenyetaraan.
(2) Lulusan pendidikan tinggi akademik dapat melanjutkan
pendidikan pada pendidikan tinggi vokasi atau profesimelalui proses penyetaraan.
Pasal 25(1) Lulusan perguruan tinggi asing dapat mengikuti
pendidikan tinggi di Indonesia setelah melalui prosespenyetaraan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyetaraandan lembaga yang melakukan penyetaraan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri
Bagian KesembilanIjazah dan Gelar
Pasal 26(1) Perguruan Tinggi memberikan ijazah dan gelar pada
lulusan pendidikan tinggi akademik dan pendidikantinggi vokasi.
(2) Perguruan Tinggi dapat memberikan sertifikat dansebutan pada lulusan pendidikan tinggi profesi;
(3) Dalam memberikan sertifikat dan sebutan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Perguruan Tinggi bekerja sama
dengan masyarakat profesi dan/atau Kementerian laindan/atau LPNK.
(4) Perguruan Tinggi memberikan ijazah/sertifikat dangelar/sebutan kepada lulusan dari suatu program studiyang terakreditasi.
Pasal 27(1) Perguruan Tinggi dilarang memberikan ijazah/sertifikat
dan gelar/sebutan untuk lulusan program studi yangtidak terakreditasi.
(2) Perguruan Tinggi wajib menutup program studi yang
tidak terakreditasi;(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penutupan program
studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan peraturan Menteri.
Pasal 28
15
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
16/53
Ketentuan mengenai bentuk dan singkatan gelar/sebutandiatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian KesepuluhPenelitian
Pasal 29(1) Perguruan Tinggi menyelenggarakan penelitian.(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sivitas akademika sesuai dengan norma, etikaakademik, dan otonomi keilmuan untuk:a. mencari dan menemukan kebenaran;b. mencari dan memberikan solusi atas masalah yang
dihadapi masyarakat;c. mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni;d. memperkuat inovasi nasional, meningkatkan daya
saing bangsa, dan memajukan budaya dan peradabanbangsa.
(3) Penelitian dapat berbentuk:a. penelitian dasar;b. penelitian terapan dan/atauc. penelitian pengembangan.
(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatberupa penelitian empirik atau teoritik.
(5) Perguruan Tinggi mendorong dan mengembangkanhasil penelitian untuk mendapatkan hak atas kekayaanintelektual.
(6) Hasil penelitian dijadikan pengayaan bahan ajar bagimahasiswa.
Pasal 30(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota dan masyarakat mendayagunakanPerguruan Tinggi sebagai pusat penelitian ataupengembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni.
(2) Perguruan tinggi dapat mendayagunakan fasilitaspenelitian di Kementerian lain, dan/atau LPNK.
Bagian KesebelasPengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 31(1) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pengabdian
kepada masyarakat secara institusional.(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengaplikasikan
16
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
17/53
ilmu, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat untukmemberdayakan dan/atau meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.
(3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, etikaakademik, otonomi keilmuan, dan kondisi sosial budaya
masyarakat.(4) Pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:a. Penerapan ilmu, teknologi, dan/atau seni di
masyarakat;b. Penyuluhan;c. Pendampingan;d. kuliah kerja; dane. bentuk lain yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
Bagian Keduabelas
Pendanaan Pendidikan Tinggi
Pasal 32(1) Pendanaan pendidikan tinggi adalah penyediaan
anggaran Pemerintah dan anggaran pemerintah daerahprovinsi, kabupaten/kota, serta upaya memobilisasibantuan dana masyarakat untuk mencapai tujuanpendidikan tinggi.
(2) Anggaran pendidikan tinggi yang disediakan olehPemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Pasal 33(1) Anggaran pendidikan tinggi yang disediakan oleh
Pemerintah terdiri atas:a. Anggaran Kementerian;b. Anggaran Kementerian, Kementerian lain dan LPNK
yang digunakan untuk membiayai kegiatanpenyelenggaraan pendidikan tinggi yang wajibdirencanakan bersama dengan Menteri;
c. Anggaran bantuan penyelenggaraan PTS.(2) Anggaran pendidikan tinggi yang disediakan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdialokasikan kepada perguruan tinggi dalam bentukantara lain:a. Belanja pegawai, operasional, perjalanan dinas, dan
biaya modal perguruan tinggi;
17
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
18/53
b. Hibah dan biaya investasi, serta pengembanganperguruan tinggi;
c. Program hibah kompetisi pendidikan, penelitian, danpengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
d. Subsidi biaya pendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat perguruan tinggi;
e. Bantuan sosial pelaksanaan pendidikan tinggi olehperguruan tinggi;f. Bentuk pembiayaan lain yang sah berdasarkan
peraturan perundang-undangan.(3) Subsidi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d meliputi antara lain subsidi bunga kreditmahasiswa untuk pembayaran biaya pendidikan danbiaya hidup, serta subsidi biaya satuan pendidikan tinggimahasiswa;
(4) Bantuan sosial pelaksanaan pendidikan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi
antara lain beasiswa biaya pendidikan dan beasiswabiaya hidup mahasiswa;
(5) Menteri Keuangan menetapkan keringanan pajak danbea masuk bagi penyelenggaraan dan pengembanganpendidikan tinggi.
Pasal 34(1) Anggaran pendidikan tinggi yang disediakan oleh
pemerintah provinsi, kabupaten/kota merupakanbantuan dana yang disediakan untuk penyelenggaraanpendidikan tinggi di daerah masing-masing.
(2) Bantuan dana untuk pendidikan tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pemerintahprovinsi, kabupaten/kota dalam bentuk:a. Hibah investasi dan hibah pengembangan untuk
penyediaan sarana dan prasarana, serta peralatanpendidikan tinggi;
b. Bantuan sosial beasiswa biaya pendidikan danbeasiswa biaya hidup mahasiswa;
c. Kerjasama pendidikan dan pelatihan, penelitian danpengabdian kepada masyarakat, untuk menjawabtantangan pembangunan daerah dan menyelesaikan
masalah masyarakat.d. Bentuk bantuan sumber daya dan pembiayaan lain
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 35(1) Bantuan dana masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:
18
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
19/53
a. Biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswamampu kepada perguruan tinggi;
b. Bantuan dana masyarakat lainnya yang dapat berupahibah, wakaf, zakat, sumbangan perusahaan, dan ataupenerimaan lain yang sah.
(2) Sumbangan dan/atau bantuan dana yang berasal dari
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktermasuk pendapatan negara bukan pajak.(3) Menteri Keuangan memberikan insentif perpajakan
yang dapat berbentuk antara lain pembebasan pajak(tax exemption) dan/atau pengurangan pajak (taxdeduction) bagi perusahaan atau anggota masyarakatyang memberikan bantuan atau sumbangan untukpenyelenggaraan pendidikan tinggi.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut tentang pendanaan pendidikan tinggisebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34,dan Pasal 35 diatur dengan peraturan Menteri.
BAB IIIPENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN PERGURUAN
TINGGI
Pasal 37(1) Perguruan Tinggi didirikan oleh Pemerintah atau
masyarakat.
(2) Pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintahsebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh:a. Kementerian; danb. Kementerian bersama dengan Kementerian lain
dan/atau LPNK;c. Kementerian bersama dengan pemerintah provinsi,
dan/atau pemerintah kabupaten/kota(3) Pendirian Perguruan Tinggi oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehbadan hukum nirlaba.
(4) Pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memperoleh izin Menteri.
Pasal 38(1) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (2) huruf a disebut PTN.(2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (2) huruf b dan huruf c disebut PTN Khusus.
19
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
20/53
(3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (3) disebut PTS.
Pasal 39
(1) PTN, PTN Khusus, dan PTS yang didirikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memiliki
Statuta.
(2) Statuta PTN, PTN Khusus, dan PTS paling sedikit
memuat:
.a nama dan tempat kedudukan;
.b visi, misi, dan tujuan;
.c ciri khas dan ruang lingkup kegiatan;
.d jangka waktu berdiri;
.e struktur organisasi sertanama dan fungsi setiap organ;
.f susunan, tata cara pembentukan organ, kriteria dan
persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, sertapembatasan masa jabatan pimpinan dan keanggotaan
organ;
.g jumlah kekayaan yang dipisahkan atau yang dikelola
oleh pendiri sebagai kekayaan awal;
.h sumber daya;
.i tata cara penggabungan atau pembubaran;
.j perlindungan terhadap pendidik, tenaga kependidikan,
dan peserta didik; dan
.k tata cara pengubahan statuta.
Pasal 40
Perubahan Perguruan Tinggi terdiri atas:a. perubahan nama dan/atau bentuk Perguruan Tinggi;b. penggabungan 2 (dua) Perguruan Tinggi atau lebih
menjadi 1 (satu) Perguruan Tinggi baru;c. 1 (satu) Perguruan Tinggi atau lebih menggabungkan diri
ke Perguruan Tinggi lain;d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk Perguruan Tinggi menjadi
2 (dua) bentuk Perguruan Tinggi atau lebih; atau
e. pengalihan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan olehmasyarakat menjadi Perguruan Tinggi yangdiselenggarakan oleh Pemerintah.
Pasal 41(1) Penutupan Perguruan Tinggi dapat dilakukan oleh
Menteri dengan mencabut izin pendirian.
20
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
21/53
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan apabila:a. Perguruan Tinggi tersebut tidak lagi memenuhi
persyaratan pendirian Perguruan Tinggi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. terjadi sengketa antar organ perguruan tinggi yangtidak dapat diselesaikan oleh para pihak; atau
d. Perguruan tInggi membubarkan diri.
Pasal 42Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, danpenutupan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalamPasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diaturdalam peraturan Menteri.
BAB IVPENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
Bagian KesatuUmum
Pasal 43Pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip:a. penjaminan mutu;b. nirlaba;
c. otonomi;d. transparansi;e. akuntabilitas; danf. efektivitas dan efisiensi.
Pasal 44(1) Perguruan Tinggi dapat diberikan otonomi dalam bidang
akademik dan/atau bidang non akademik untukmengelola lembaganya secara mandiri.
(2) Ruang lingkup bidang akademik dan bidang nonakademik yang diotonomikan kepada Perguruan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuaidengan kemampuan Perguruan Tinggi dalam mengelolalembaganya secara mandiri.
(3) Ruang lingkup bidang akademik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan, danpelaksanaan:a. bidang pendidikan tinggi:b. bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
21
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
22/53
(4) Ruang lingkup bidang non akademik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma,kebijakan, dan pelaksanaan:a. bidang organisasi;b. bidang keuangan;c. bidang kemahasiswaan;
d. bidang sumber daya manusia;e. bidang sarana dan prasarana.
Pasal 45(1) Menteri, Menteri lain dan/atau Pemimpin LPNK sesuai
dengan kewenangan masing-masing berwenangmenetapkan, mengubah ruang lingkup otonomisebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), ayat(3), dan ayat (4).
(2) Badan hukum nirlaba yang mendirikan dan mengelolaPTS berwenang menetapkan dan mengubah ruang
lingkup otonomi bidang non akademik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).
Pasal 46(1) Berdasarkan ruang lingkup otonomi Perguruan Tinggi
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalamPasal 45, Menteri menetapkan status Perguruan Tinggiyang terdiri atas:a. PTN berbadan hukum;b. PTN mandiri;c. PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis Pemerintah;
dand. PTS.
(2) Organisasi, jumlah dan jenis fungsi serta organ padaPerguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan statusPerguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian KeduaPTN Berbadan Hukum
Paragraf 1Umum
Pasal 47(1) PTN berbadan hukum memiliki otonomi untuk
mengelola perguruan tingginya secara mandiri, baikdalam bidang akademik maupun bidang nonakademik.
(2) Otonomi akademik pada PTN berbadan hukumdiberikan oleh Menteri.
22
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
23/53
(3) Otonomi nonakademik dalam bidang keuangan padaPTN berbadan hukum diberikan oleh Menteri Keuangan.
(4) Otonomi nonakademik dalam bidang tata kelola dansumber daya manusia pada PTN berbadan hukumdiberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalambidang pemberdayaan aparatur negara.
(5) Otonomi nonakademik dalam bidang keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tugas danwewenang untuk:a. menetapkan tarif layanan dan standar biaya satuan;b. menetapkan rencana alternatif perolehan dana;c. menetapkan sistem dan besaran remunerasi di
lingkungan PTN;d. melakukan pinjaman dana jangka pendek dan jangka
panjang;e. melakukan investasi jangka panjang melalui pendirian
badan usaha dan atau portofolio;
f. pengelolaan aset yang telah dipisahkan;g. menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum
dalam menyusun laporan keuangan.(6) Otonomi nonakademik dalam bidang keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan olehMenteri setelah memperoleh persetujuan tertulis dariMenteri Keuangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PTNberbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam peraturan Menteri.
Pasal 48(1) PTN berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) memiliki organ:a. Majelis Pemangku;b. Pimpinan;c. Senat Akademik; dand. Komite Audit.
(2) Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a menjalankan fungsi penentuan kebijakan umumdan melakukan pengawasan bidang non akademik.
(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menjalankan fungsi pengelolaan.(4) Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c menjalankan fungsi perencanaan danpengawasan bidang akademik.
(5) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d memiliki fungsi pengawasan bidangnonakademik untuk dan atas nama Majelis Pemangku.
23
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
24/53
Paragraf 2Majelis Pemangku
Pasal 49(1) Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (1) huruf a beranggotakan:
a. Menteri atau yang mewakili;b. Menteri Keuangan atau yang mewakili;d. Gubernur atau yang mewakili;e. Pemimpin;f. wakil dari dosen;g. wakil dari Tenaga Kependidikan; danh. wakil dari masyarakat.
(2) Anggota Majelis Pemangku sebagaimana dimaksudpada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 50
(1) Menteri mendelegasikan tugas dan wewenangnyadalam bidang akademik dan nonakademik kepadaMajelis Pemangku.
(2) Menteri Keuangan mendelegasikan tugas danwewenangnya dalam bidang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 ayat (3) kepada Majelis Pemangku.
(3) Menteri yang bertanggungjawab dalam bidangpemberdayaan aparatur negara mendelegasikan tugasdan wewenangnya kepada Majelis Pemangku dalambidang:a. susunan organisasi PTN berbadan hukum beserta
perubahannya;b. pengelolaan pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah yang diperbantukan pada PTN berbadanhukum.
Pasal 51(1) Tugas dan wewenang Majelis Pemangku:
a. Menetapkan statuta dan perubahannya atas usul SenatAkademik;
b. Menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 25tahun, rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dan
anggaran tahunan atas usul pimpinan setelah mendapatpertimbangan Senat Akademik;
c. Mengangkat dan memberhentikan pemimpin PTNberbadan hukum atas usul Senat Akademik;
d. Melakukan pengawasan umum dan pengelolaan PTNberbadan hukum;
e. Melakukan evaluasi tahunan kinerja pimpinan PTNberbadan hukum;
24
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
25/53
f. Mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggotaKomite Audit;
g. Melakukan penilaian laporan pertanggungjawabantahunan Pimpinan, Senat Akademik, danKomite Audit.
(2) Ketentuan tentang pengangkatan, dan pemberhentianpimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c
diatur dalam peraturan Menteri.
Paragraf 3Pimpinan
Pasal 52(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin danpaling sedikit 2 (dua) orang Wakil Pemimpin.
(2) Wakil Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:a. wakil Pemimpin bidang akademik; danb. wakil Pemimpin bidang nonakademik.
Pasal 53(1) Pemimpin dilarang merangkap:
a. jabatan pada Perguruan Tinggi lain;b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah
daerah; atauc. jabatan lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
(2) Pemimpin yang mempunyai jabatan rangkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksipemberhentian dari jabatan.
Pasal 54Tugas dan wewenang pemimpin:a. menyusun rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dan
anggaran tahunan untuk diusulkan kepada MajelisPemangku setelah mendapat pertimbangan dari SenatAkademik;
b. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik setelahmendapat persetujuan dari Senat Akademik;
c. mengangkat dan memberhentikan wakil pemimpin,dosen, dan tenaga kependidikan berdasarkan statutaserta ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yangmelakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan atauperaturan akademik berdasarkan rekomendasi SenatAkademik;
25
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
26/53
e. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenagakependidikan yang melakukan pelanggaran, selainsebagaimana yang dimaksud pada huruf (d), berdasarkanstatuta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Senat Akademik
Pasal 55Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48ayat (1) huruf c beranggotakan:a. wakil dari dosen berjabatan akademik profesor setiap
fakultas dan/atau jurusan atau nama lain yang sejenis;b. wakil dari dosen berjabatan akademik bukan profesor
setiap jurusan atau nama lain yang sejenis.
Pasal 56
Tugas dan wewenang senat akademik:a. memberi pertimbangan atas rencana pengembangan
jangka panjang 25 tahun, rencana strategis 5 tahun,rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan olehPemimpinPTN berbadan hukum;
b. memberi persetujuan atas kebijakan akademik yangdisusun oleh Pemimpin PTN berbadan hukum;
c. mengusulkan calon dan pemberhentian pemimpin PTNberbadan hukum kepada Majelis Pemangku;
d. memberikan pertimbangan kepada Majelis Pemangku ataskinerja pemimpin PTN berbadan hukum dalam bidang
akademik;e. memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran
norma, etika dan atau peraturan akademik;f. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik
sivitas akademika;g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar
akademik , dan otonomi keilmuan;h. memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar,
dan penghargaan akademik.
Paragraf 5
Komite Audit
Pasal 57Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(1) huruf d paling sedikit memiliki kemampuan untukmenjalankan audit bidang keuangan, manajemen organisasi,hukum, dan manajemen aset.
26
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
27/53
Pasal 58Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, dan masa jabatanKomite Audit diatur dalam Statuta PTN berbadanhukum.
Bagian KetigaPTN Mandiri
Paragraf 1Umum
Pasal 59(1) PTN mandiri memiliki otonomi untuk mengelola
perguruan tingginya secara mandiri, baik dalam bidangakademik maupun bidang nonakademik.
(2) Otonomi akademik pada PTN mandiri diberikan oleh
Menteri.(3) Otonomi nonakademik dalam bidang keuangan pada
PTN mandiri didelegasikan oleh Menteri Keuangan.(4) Otonomi nonakademik dalam bidang keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tugas danwewenang untuk:a. menetapkan tarif layanan dan standar biaya satuan;b. menetapkan rencana alternatif perolehan dana;c. menetapkan sistem dan besaran remunerasi di
lingkungan PTN;d. melakukan pinjaman dana jangka pendek dan jangka
panjang;e. melakukan investasi jangka panjang melalui pendirian
badan usaha dan atau portofolio;f. pengelolaan aset yang berada di Perguruan Tinggi;g. menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum
dalam menyusun laporan keuangan.(5) Otonomi nonakademik dalam bidang tata kelola dansumber daya manusia pada PTN mandiri didelegasikanoleh Menteri yang bertanggungjawab dalam bidangpemberdayaan aparatur negara.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PTN
mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam peraturan Menteri.
Pasal 60(1) PTN mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(1) memiliki organ:a. Majelis Pemangku;b. Pimpinan;
27
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
28/53
c. Senat Akademik; dand. Komite Audit.
(2) Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a menjalankan fungsi penentuan kebijakan umumdan melakukan pengawasan bidang non akademik.
(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menjalankan fungsi pengelolaan.(4) Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c menjalankan fungsi perencanaan danpengawasan bidang akademik.
(5) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d memiliki fungsi pengawasan bidangnonakademik untuk dan atas nama Majelis Pemangku.
Paragraf 2Majelis Pemangku
Pasal 61(1) Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 ayat (1) huruf a beranggotakan:a. Menteri atau yang mewakili;b. Gubernur atau yang mewakili;c. Pemimpin;d. wakil dari dosen;e. wakil dari Tenaga Kependidikan; danf. wakil dari masyarakat.
(2) Anggota Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 62Menteri mendelegasikan tugas dan wewenangnya dalambidang akademik kepada Majelis Pemangku.
Pasal 63(1) Tugas dan wewenang Majelis Pemangku:
a. Menyetujui rancangan statuta atau perubahannya atasusul Senat Akademik untuk diusulkan kepada Menteri;
b. Menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 25
tahun, rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dananggaran tahunan atas usul pimpinan setelah mendapatpertimbangan Senat Akademik;
c. Mengangkat dan memberhentikan pemimpin PTN mandiriatas usul Senat Akademik;
d. Melakukan pengawasan umum dan pengelolaan PTNmandiri;
28
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
29/53
e. Melakukan evaluasi tahunan kinerja pimpinan PTNmandiri;
f. Mengusulkan anggota Dewan Pengawas untukmelaksanakan pola pengelolaan badan layanan umumsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban
tahunan Pimpinan dan Senat Akademik.(2) Ketentuan tentang pengangkatan, dan pemberhentianpimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diaturdalam peraturan Menteri.
Paragraf 3Pimpinan
Pasal 64(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin danpaling sedikit 2 (dua) orang Wakil Pemimpin.
(2) Wakil Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:a. wakil Pemimpin bidang akademik; danb. wakil Pemimpin bidang nonakademik.
Pasal 65(1) Pemimpin dilarang merangkap:
a. jabatan pada Perguruan Tinggi lain;b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah
daerah; atauc. jabatan lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
(2) Pemimpin yang mempunyai jabatan rangkapsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksipemberhentian dari jabatan.
Pasal 66Tugas dan wewenang pemimpin:a. menyusun rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dan
anggaran tahunan untuk diusulkan kepada MajelisPemangku setelah mendapat pertimbangan dari Senat
Akademik;b. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik setelah
mendapat persetujuan dari Senat Akademik;c. mengangkat dan memberhentikan wakil pemimpin,
dosen, dan tenaga kependidikan berdasarkan statutaserta ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yangmelakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan atau
29
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
30/53
peraturan akademik berdasarkan rekomendasi SenatAkademik;
e. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenagakependidikan yang melakukan pelanggaran, selainsebagaimana yang dimaksud pada huruf (d), berdasarkanstatuta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4Senat Akademik
Pasal 67Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60ayat (1) huruf c beranggotakan:a. wakil dari dosen berjabatan akademik profesor setiap
fakultas dan/atau jurusan atau nama lain yang sejenis;b. wakil dari dosen berjabatan akademik bukan profesor
setiap fakultas dan/atau jurusan atau nama lain yang
sejenis.
Pasal 68Tugas dan wewenang senat akademik:a. memberi pertimbangan atas rencana pengembangan
jangka panjang 25 tahun, rencana strategis 5 tahun,rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan olehPemimpinPTN mandiri;
b. memberi persetujuan atas kebijakan akademik yangdisusun oleh Pemimpin PTN mandiri;
c. mengusulkan calon dan pemberhentian pemimpin PTN
mandiri kepada Majelis Pemangku;d. memberikan pertimbangan kepada Majelis Pemangku atas
kinerja pemimpin PTN mandiri dalam bidang akademik;e. memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran norma,
etika dan atau peraturan akademik;f. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik
sivitas akademika;g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar
akademik , dan otonomi keilmuan;h. memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar,
dan penghargaan akademik.
Paragraf 5Komite Audit
Pasal 69Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat(1) huruf d melakukan pengawasan nonakademik terhadap
30
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
31/53
PTN mandiri, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pola pengelolaan badan layanan umum.
Pasal 70Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, dan masajabatan Komite Audit diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang pola pengelolaanbadan layanan umum.
Bagian Keempat
PTN dan PTN Khusus Unit Pelaksana Teknis
Paragraf 1Umum
Pasal 71
(1) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis dapatdiberikan otonomi untuk mengelola perguruan tingginyasecara mandiri dalam bidang akademik.
(2) Otonomi akademik pada PTN dan PTN Khusus unitpelaksana teknis diberikan oleh Menteri bersama Menterilain atau Pemimpin LPNK.
(3) Pengelolaan bidang nonakademik pada PTN khususmerupakan kewenangan Menteri lain atau PemimpinLPNK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PTN dan
PTN Khusus unit pelaksana teknis untuk memperolehotonomi bidang akademik sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.
Pasal 72(1) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) memilikiorgan:a. Pimpinan;b. Senat Akademik.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memiliki fungsi pengelolaan;(3) Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b memiliki fungsi perencanaan dan pengawasanakademik.
Paragraf 2Pimpinan
31
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
32/53
Pasal 73(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat
(1) huruf a terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin danpaling sedikit 2 (dua) orang Wakil Pemimpin.
(2) Wakil Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
a. wakil Pemimpin bidang akademik; danb. wakil Pemimpin bidang nonakademik.
Pasal 74(1) Pemimpin dilarang merangkap:
a. jabatan pada Perguruan Tinggi lain;b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah
daerah; atauc. jabatan lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
(2) Pemimpin yang mempunyai jabatan rangkapsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
pemberhentian dari jabatan.
Pasal 75Tugas dan wewenang pemimpin:a. menyusun statuta serta perubahannya untuk diusulkan
kepada Menteri, Menteri lain atau Pemimpin LPNK sesuaikewenangan masing-masing, setelah mendapatpertimbangan dari senat akademik;
b. menyusun rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dananggaran tahunan untuk diusulkan kepada Menteri,Menteri lain atau Pemimpin LPNK sesuai kewenangan
masing-masing, setelah mendapat pertimbangan darisenat akademik;
c. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik setelahmendapat persetujuan dari senat akademik;
d. mengangkat dan memberhentikan wakil pemimpin,dosen, dan tenaga kependidikan berdasarkan statutaserta ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yangmelakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan atauperaturan akademik berdasarkan rekomendasi senatakademik;
f. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenagakependidikan yang melakukan pelanggaran, selainsebagaimana yang dimaksud pada huruf (d), berdasarkanstatuta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Senat Akademik
32
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
33/53
Pasal 76Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72ayat (1) huruf b beranggotakan:a. wakil dari dosen berjabatan akademik profesor setiap
fakultas dan/atau jurusan atau nama lain yang sejenis;b. wakil dari dosen berjabatan akademik bukan profesor
setiap fakultas dan/atau jurusan atau nama lain yangsejenis.
Pasal 77(1) Tugas dan wewenang senat akademik:
a. memberi pertimbangan kepada Menteri, Menteri lain atauPemimpin LPNK sesuai kewenangan masing-masing atasusul statuta atau perubahannya yang disusun olehPemimpin PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis;
b. memberi pertimbangan atas rencana pengembangan jangka panjang 25 tahun, rencana strategis 5 tahun,
rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan olehPemimpin PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis;
c. memberi persetujuan atas kebijakan akademik yangdisusun oleh Pemimpin PTN dan PTN Khusus unitpelaksana teknis;
d. mengusulkan calon dan pemberhentian pemimpin PTNdan PTN Khusus unit pelaksana teknis kepada Menteri,Menteri lain atau Pemimpin LPNK sesuai kewenanganmasing-masing;
e. memberikan pertimbangan kepada Menteri, Menteri lainatau Pemimpin LPNK sesuai kewenangan masing-masing
atas kinerja pemimpin PTN dan PTN Khusus unit pelaksanateknis dalam bidang akademik;
f. memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran norma,etika dan atau peraturan akademik;
g. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etiksivitas akademika;
h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbarakademik , dan otonomi keilmuan;
i. memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar,dan penghargaan akademik.
(2) Ketentuan tentang pemilihan, pengangkatan, dan
pemberhentian pimpinan PTN & PTN Khusus diatur dalamperaturan Menteri.
Bagian Kelima
33
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
34/53
PTS
Paragraf 1Umum
Pasal 78
(1) PTS dapat diberikan otonomi untuk mengelolaperguruan tingginya secara mandiri dalam bidangakademik sesuai dengan standar nasional pendidikantinggi.
(2) Otonomi akademik pada PTS diberikan oleh Menteri.(3) Pengelolaan bidang nonakademik pada PTS merupakan
kewenangan badan hukum nirlaba yang mendirikannyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PTS untukmemperoleh otonomi bidang akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.
Paragraf 2Senat Akademik
Pasal 79(1) PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1)
memiliki organ sebagaimana ditetapkan oleh badanhukum nirlaba yang mendirikannya sekurang-kurangnyaterdiri dari senat akademik, pimpinan, dan unsurpelaksana akademik.
(2) Senat Akademik beranggotakan dosen danmenjalankan fungsi perencanaan dan pengawasanakademik wajib dibentuk oleh badan hukum nirlaba yangmendirikan PTS.
(3) Organ PTS yang ditetapkan oleh badan hukum nirlabayang mendirikannya dan Senat Akademik ditetapkandalam statuta.
(4) Statuta PTS sekurang-kurangnya mengaturtentang organisasi dan tata kerja, prosedurpemilihan dan penetapan pimpinan perguruantinggi, tugas pokok dan fungsi organisasi, dan
penyelenggaraan pendidikan tinggi.(5) Statuta PTS atau perubahannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yangmendirikannya atas usul Senat Akademik.
Pasal 80Tugas dan wewenang senat akademik:
34
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
35/53
a. memberi pertimbangan kepada badan hukum nirlabayang mendirikan PTS atas usul statuta atau perubahannyayang disusun oleh Pemimpin PTS;
b. memberi pertimbangan atas rencana pengembangan jangka panjang 25 tahun, rencana strategis 5 tahun,rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan oleh
Pemimpin PTS;c. memberi persetujuan atas kebijakan akademik yangdisusun oleh Pemimpin PTS;
d. mengusulkan calon dan pemberhentian pemimpin PTSkepada badan hukum nirlaba yang mendirikan PTS;
e. memberikan pertimbangan kepada badan hukum nirlabayang mendirikan PTS atas kinerja pemimpin PTS dalambidang akademik;
f. memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran norma,etika dan atau peraturan akademik;
g. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik
sivitas akademika;h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar
akademik , dan otonomi keilmuan;i. memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar,
dan penghargaan akademik.
BAB VKETENAGAAN
Pasal 81
(1) Ketenagaan Perguruan Tinggi terdiri atas dosen dantenaga kependidikan.
(2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negerisipil, pegawai pemerintah yang diperbantukan kePerguruan Tinggi atau pegawai perguruan tinggi.
Pasal 82(1) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian dosen
dan tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipildan pegawai pemerintah yang diperbantukan ke
Perguruan Tinggi, ditetapkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian dosendan tenaga kependidikan berstatus selain pegawainegeri sipil ditetapkan berdasarkan Statuta.
Pasal 83
35
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
36/53
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
37/53
(1) Perguruan Tinggi dapat melaksanakan kerjasamainternasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggidi Indonesia atau membuka perguruan tinggi di negaralain.
(2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) antara lain dapat mencakup bidang:
a. pendidikan;b. penelitian;c. pengabdian kepada masyarakat;d. pengembangan kelembagaan.
(3) Kerjasama internasional bidang pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat mencakup kegiatanpendidikan bergelar atau kegiatan pendidikan non gelar.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama internasionaldiatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi asingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan kerjasamainternasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diaturdengan peraturan Menteri.
BAB VIIPENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 90(1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan secara
sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi
secara berencana dan berkelanjutan.(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, danpeningkatan standar pendidikan tinggi.
Pasal 91(1) Menteri bertanggungjawab atas penyelenggaraan
penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.(2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan SistemPenjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk menjamin
mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia
Pasal 92(1) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (2) terdiri atas:a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan
oleh Pemerintah;
37
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
38/53
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
39/53
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
40/53
dengan peraturan Menteri atas persetujuan tertulisMenteri Keuangan.
Bagian KeduaPendanaan PTN Berbadan Hukum
Pasal 97(1) Pendanaan PTN berbadan hukum merupakan tanggung jawab Pemerintah, masyarakat, dan PTN berbadanhukum yang bersangkutan.
(2) PTN berbadan hukum dapat menyelenggarakanbadan usaha berbadan hukum atau portofolioberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofoliosebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakankekayaan PTN berbadan hukum yang wajib digunakanuntuk pengembangan PTN berbadan hukum.
(4) Dalam menyelenggarakan badan usaha atau portofoliosebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTN berbadanhukum dilarang menggunakan aset dan kekayaan dariPTN berbadan hukum yang bersangkutan sebagaijaminan bagi hutang badan usaha atau portofolio usahayang didirikannya.
Pasal 98(1) Kekayaan PTN berbadan hukum wajib digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. biaya investasi;b. biaya operasional;c. beasiswa; dand. bantuan biaya pendidikan.
Pasal 99(1) PTN berbadan hukum wajib menerima calon mahasiswa
Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademiktinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruhmahasiswa baru.
(2) PTN berbadan hukum wajib mengalokasikan bantuanbiaya pendidikan bagi mahasiswa Warga NegaraIndonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapikurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa.
40
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
41/53
(3) Mahasiswa menanggung paling banyak 1/3 (sepertiga)dari biaya operasional PTN berbadan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) hurufb.
(4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmembayar biaya pendidikan sesuai dengan
kemampuannya dan dapat memperoleh bantuan biayapendidikan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya
pendidikan diatur dengan peraturan Menteri.
Pasal 100(1) PTN berbadan hukum yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara pendanaan;
c. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian danpengabdian kepada masyarakat; atau
d. pencabutan izin PTN berbadan hukum.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.
Bagian KetigaPendanaan PTN Mandiri
Pasal 101(1) Pendanaan PTN mandiri merupakan tanggung jawab
Pemerintah dan masyarakat.(2) PTN mandiri dapat menyelenggarakan badan usaha
berbadan hukum atau portofolio berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofoliosebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakankekayaan negara yang dapat dikelola secara mandirioleh PTN mandiri yang wajib digunakan untukpengembangan PTN mandiri.
(3) Dalam menyelenggarakan badan usaha atau portofoliosebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTN mandiridilarang menggunakan aset dan kekayaan dari PTNmandiri yang pengelolaanya diserahkan kepada PTNmandiri yang bersangkutan sebagai jaminan bagi hutangbadan usaha atau portofolio usaha yang didirikannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana hasilpenyelenggaraan badan usaha atau portofolio diatur
41
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
42/53
dengan peraturan Menteri atas persetujuan tertulisMenteri Keuangan.
Pasal 102(1) Pengelolaan kekayaan PTN mandiri wajib digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. biaya investasi;b. biaya operasional;c. beasiswa; dand. bantuan biaya pendidikan.
Pasal 103(1) PTN mandiri wajib menerima calon mahasiswa Warga
Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi,tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa baru.(2) PTN mandiri wajib mengalokasikan bantuan biaya
pendidikan bagi mahasiswa Warga Negara Indonesiayang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurangmampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluhpersen) dari jumlah seluruh mahasiswa.
(3) Mahasiswa menanggung paling banyak 1/3 (sepertiga)dari biaya operasional PTN mandiri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b.
(4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmembayar biaya pendidikan sesuai dengan
kemampuannya dan dapat memperoleh bantuan biayapendidikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biayapendidikan diatur dengan peraturan Menteri.
Pasal 104(1) PTN mandiri yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dikenai sanksiadministratif berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara pendanaan;
c. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian danpengabdian kepada masyarakat; atau
d. pencabutan izin PTN mandiri.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.
Bagian Keempat
42
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
43/53
Pendanaan PTN dan PTN Khusus
Pasal 105(1) Pendanaan PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis
merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.(2) Selain dari Pemerintah, pendanaan PTN dan PTN
Khusus unit pelaksana teknis, dapat berasal dari hasilkerja sama antara PTN dan PTN Khusus denganpemerintah daerah dan/atau dengan dunia usaha.
(3) Bantuan dana yang berasal dari masyarakat dan hasilkerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau dengandunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) merupakan kekayaan negara.
Pasal 106(1) PTN dan PTN khusus unit pelaksana teknis dapat
memperoleh sumbangan pendidikan dari:
a. mahasiswa;b. orang tua mahasiswa; dan/atauc. donatur.
(2) PTN dan PTN khusus unit pelaksana teknis dapatmemperoleh bantuan dana yang tidak mengikat darimasyarakat untuk biaya operasional, beasiswa, danbantuan biaya pendidikan.
(3) Bantuan dana dari masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat berupa:a. hibah;b. wakaf;
c. zakat;d. sumbangan perusahaan; dan/ataue. penerimaan lain yang sah.
(4) Sumbangan dana dari perorangan dan dunia usaha untukpendidikan dan penelitian dengan persetujuan tertulisMenteri Keuangan, dapat diperhitungkan sebagai insentifpajak bagi perorangan dan dunia usaha yangbersangkutan.
Pasal 107(1) Pengelolaan kekayaan PTN dan PTN khusus unit pelaksana
teknis wajib digunakan untuk membiayaipenyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. biaya investasi;b. biaya operasional;c. beasiswa; dand. bantuan biaya pendidikan.
43
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
44/53
Pasal 108(1) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis wajib
menerima calon mahasiswa Warga Negara Indonesiayang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurangmampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah seluruh mahasiswa baru.(2) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis wajibmengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagimahasiswa Warga Negara Indonesia yang memilikipotensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secaraekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) darijumlah seluruh mahasiswa.
(3) Mahasiswa menanggung paling banyak 1/3 (sepertiga)dari biaya operasional PTN dan PTN Khusus unitpelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal109ayat (2) huruf b.
(4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmembayar biaya pendidikan sesuai dengankemampuannya dan dapat memperoleh bantuan biayapendidikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biayapendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 109(1) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara pendanaan;c. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat; ataud. pencabutan izin PTN berbadan hukum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.
Bagian KelimaPendanaan PTS
Pasal 110(1) Pendanaan PTS merupakan tanggung jawab badan
hukum nirlaba dan masyarakat.(2) PTS dapat menerima bantuan biaya investasi dan biaya
operasional untuk melaksanakan program tertentu dari:
44
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
45/53
a. Pemerintah;b. Pemerintah Daerah; dan/atauc. instansi atau lembaga lain yang tidak mengikat.
(2) PTS dapat menerima bantuan dosen yang berstatussebagai pegawai negeri sipil yang dipekerjakan dan/ataupegawai pemerintah yang diperbantukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Mahasiswa PTS yang memenuhi syarat berhakmemperoleh beasiswa atau bantuan biaya pendidikandari:a. Pemerintah;b. Pemerintah Daerah; dan/atauc. Instansi atau lembaga lain yang tidak mengikat.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan bantuan biayainvestasi dan biaya operasional, bantuan dosen, sertaperolehan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 111(1) PTS yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah dan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal110 ayat (2) huruf a dan huruf b harus membuat laporankeuangan yang diperiksa oleh badan yang berwenangatau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(2) PTS yang mempunyai mahasiswa penerima beasiswaatau bantuan pendidikan dari Pemerintah danpemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
110 ayat (3) huruf a dan huruf b harus membuat laporankeuangan yang diperiksa oleh badan yang berwenangatau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Pasal 112PTS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 111 dikenakan sanksi administratif oleh Menteriberupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian bantuan pendanaan;c. penutupan sementara PTS; atau
d. pencabutan izin PTS.
BAB IXPENGAWASAN
Bagian KesatuPengawasan PTN Berbadan Hukum
45
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
46/53
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
47/53
Majelis Pemangku dalam memberikan persetujuan danpengesahan laporan tahunan PTN berbadan hukum.
Pasal 118(1) Laporan keuangan tahunan PTN berbadan hukum
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporantahunan PTN berbadan hukum dan dibuat sesuai denganstandar akuntansi.
(2) Laporan keuangan tahunan PTN berbadan hukum diauditoleh akuntan publik.
(3) Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat JenderalKementerian terkait, atau badan pengawasan daerahsesuai kewenangan masing-masing melakukan auditterhadap laporan keuangan tahunan PTN berbadanhukum.
(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbatas
pada bagian penerimaan dan penggunaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
(5) Laporan keuangan tahunan PTN berbadan hukum harusdiumumkan kepada masyarakat.
(6) Administrasi dan laporan keuangan tahunan PTNberbadan hukum merupakan tanggung jawab Pemimpinpada PTN berbadan hukum.
Pasal 119Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTN
berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
Bagian KeduaPengawasan PTN Mandiri
Pasal 120(1) Akuntabilitas publik PTN mandiri terdiri atas akuntabilitas
akademik dan akuntabilitas nonakademik.(2) Akuntabilitas publik PTN mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diwujudkan antara lain melalui
keseimbangan jumlah maksimum mahasiswa dalamsetiap program studi dengan kapasitas sarana danprasarana, dosen dan tenaga kependidikan, pelayanan,serta sumber daya pendidikan lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas publik PTNmandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri.
47
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
48/53
Pasal 121(1) Pengawasan PTN mandiri dilakukan melalui sistem
pelaporan tahunan.(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 122
(1) Laporan tahunan PTN mandiri terdiri atas laporan bidangakademik dan laporan bidang nonakademik.
(2) Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas laporan penyelenggaraanpendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.
(3) Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas laporan manajemen dan
laporan keuangan.(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri.
Pasal 123Pemimpin pada PTN mandiri menyusun dan menyampaikanlaporan tahunan PTN mandiri kepada Majelis Pemangkuuntuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
Pasal 124(1) Majelis Pemangku mengevaluasi laporan tahunan PTN
mandiri dalam rapat pleno Majelis Pemangku.(2) Hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagiMajelis Pemangku dalam memberikan persetujuan danpengesahan laporan tahunan PTN PTN mandiri.
(3) Majelis Pemangku memberitahukan secara tertulislaporan PTN mandiri hasil evaluasi rapat pleno MajelisPemangku kepada Menteri.
Pasal 125(1) Laporan keuangan tahunan PTN mandiri merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan PTNmandiri dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi.
(2) Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTNmandiri dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan tentang pola pengelolaankeuangan badan layanan umum.
Bagian Ketiga
48
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
49/53
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
50/53
(1) Menteri, Menteri lain atau Pemimpin LPNK sesuaikewenangan masing-masing mengevaluasi laporantahunan PTN dan PTN Khusus.
(2) Hasil evaluasi Menteri, Menteri lain atau Pemimpin LPNKsesuai kewenangan masing-masing sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri,
Menteri lain atau Pemimpin LPNK sesuai kewenanganmasing-masing, dalam memberikan persetujuan danpengesahan laporan tahunan PTN dan PTN Khusus.
Pasal 131(1) Laporan keuangan tahunan PTN dan PTN Khusus
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporantahunan PTN dan PTN Khusus dan dibuat sesuai denganstandar akuntansi.
(2) Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTN
dan PTN Khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan tentang keuangan negara.
Bagian KeempatPengawasan PTS
Pasal 132(1) Akuntabilitas publik PTS terdiri atas akuntabilitas
akademik dan akuntabilitas nonakademik.(2) Akuntabilitas publik PTS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diwujudkan antara lain melalui keseimbangan
jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap programstudi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dantenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber dayapendidikan lainnya.
(3) Ketentuan tentang akuntabilitas akademik PTS diaturdalam Peraturan Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas non-akademik dan akuntabilitas publik PTS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur oleh badan hukum nirlabayang mendirikannya.
BAB XPERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 133(1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan
kewajiban untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggimelalui peran sertanya sebagai sumber, pelaksana, danpengguna hasil Pendidikan Tinggi.
50
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
51/53
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:a. ikut menentukan kompetensi lulusan melalui
organisasi profesi atau organisasi pelaku usaha;b. memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi
mahasiswa dan dosen;
c. ikut mendanai Pendidikan Tinggi;d. mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggimelalui organisasi profesi atau lembaga swadayamasyarakat;
e. mendirikan PTS;f. berpartisipasi dalam lembaga semi-Pemerintah yang
dibentuk oleh Menteri;g. berpartisipasi di dalam pengembangan karakter,
minat, dan bakat mahasiswa;h. berpartisipasi sebagai sponsor dalam kegiatan
akademik dan sosial dosen dan mahasiswa;
i. menyediakan tempat magang dan praktek bagimahasiswa;
j. memberikan berbagai bantuan melalui tanggungjawab sosial perusahaan;
k. mendukung kegiatan penelitian dan pengabdiankepada masyarakat;
l. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan tri dharmaperguruan tinggi.
BAB XIKETENTUAN PIDANA
Pasal 134(1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
tanpa memperoleh izin pendirian dari Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dipidanadengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahundan/atau pidana denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Pendiri Perguruan Tinggi yang tidak menutup perguruan
tingginya setelah izin pendiriannya dicabut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ataupidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).
Pasal 135
51
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
52/53
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmengalihkan kepemilikan kekayaan perguruan tinggi secaralangsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadidipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
BAB XIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 136(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin pendirian
Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan dinyatakantetap berlaku.
(2) Perguruan Tinggi harus menyesuaikan tata kelolanyasesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini palinglambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
BAB XIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 137(1) Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan
untuk melaksanakan Undang-Undang ini harusditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejakUndang-Undang ini diundangkan.
(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang merupakanperaturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionaldinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undangini.
Pasal 139Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
52
-
8/6/2019 Draf RUU PT Versi 6 Juni 2011 - TanggapanPemerintah
53/53
ttd.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di JakartaPada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR, SH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.