dpp

DPP

Morfologi dan Tata Ruang Desa

NEXTBACK MENUPROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M NEXTBACK MENUPROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M NEXTBACK MENUPROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M NEXTBACK MENUPROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M



Latar Belakang DPPLatar Belakang DPP1. Pertumbuhan ekonomi nasional > 7 % (didorong sektor industri,

jasa, pariwisata) tetapi masih terdapat beberapa kelemahan antara lain :

– Ketergantungan sektor industri terhadap impor– Belum kuatnya struktur ekonomi– Dualisme ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan

2. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,97%, tetapi masalah persebarannya belum terpecahkan.

3. Jumlah desa di Indonesia 65.000, maka dibutuhkan pusat-pusat desa sebagai kota perantara (intermediate city) yang menghubungkan kota dengan desa-desa lainnya. Dalam repelita, pusat desa ini disebut PPTAD (Pusat Pengembangan Terpadu Antar Desa) atau lebih dikenal KTP2D (Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa) dan mengacu kepada RTR Kabupaten dan Rencana Rinci Kabupaten.

Keterkaitan Pembangunan Desa, Wilayah Dan Sektoral Keterkaitan Pembangunan Desa, Wilayah Dan Sektoral

Dilihat Dari Sisi Penataan RuangDilihat Dari Sisi Penataan Ruang





Kondisi

1. Jumlah desa yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia/wilayah nusantara memberikan permasalahan aksesibilitas yang tidak sederhana.

2. Kuatnya arus migrasi desa-kota akibat ketimpangan pertumbuhan perkotaan dan perdesaan.

3. Jumlah penduduk miskin di pedesaan cukup besar

4. Sumber daya alam yang semakin terbatas khususnya air dan tanah produktif

5. Keterbatasan prasarana dan sarana dasar

Potensi1. Modal dasar

Telah tersedia data dasar Tersedia RTRW Proyek di desa

2. Tipologi desa Tingkat perkembangan Potensi dominan Lokasi desa (desa terpencil, desa pulau, desa

kota) Kebijakan pembangunan (desa cepat

berkembang, desa potensial berkembang, desa tertinggal)



Kawasan Terpilih Pusat Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)Pengembangan Desa (KTP2D)



Keterkaitan DPP dengan Sistem Perkotaan dalam Wilayah



Flowchart Flowchart Penentuan Penentuan

KTP2DKTP2D



Konsep Penataan Pusat KTP2D Terdiri dari Beberapa Desa



Arahan Pembangunan Desa dalam PJP Arahan Pembangunan Desa dalam PJP II dan Repelita VIII dan Repelita VI

Untuk merumusakan pendekatan pembangunan pedesaan Untuk merumusakan pendekatan pembangunan pedesaan perlu dipahami arahan pembangunan desa secara nasional perlu dipahami arahan pembangunan desa secara nasional dalam jangka panjang yaitu GBHN. Secara lebih rinci, sasaran dalam jangka panjang yaitu GBHN. Secara lebih rinci, sasaran pokok pembangunan pedesaan dalam PJP II adalah sebagai pokok pembangunan pedesaan dalam PJP II adalah sebagai berikut :berikut :

Terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang Terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, mampu tumbuh secara mandiri dan kukuh, mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutanberkelanjutan

Tercapainya keterkaitan perekonomian di pedesaan dan Tercapainya keterkaitan perekonomian di pedesaan dan perkotaanperkotaan

Terwujudnya masyarakat pedesaan yang sejahteraTerwujudnya masyarakat pedesaan yang sejahtera Teratasinya masalah kemiskinan di pedesaanTeratasinya masalah kemiskinan di pedesaan



Untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan pedesaan dalam PJP II, dikembangkan arahan pembangunan pedesaan dalam Repelita IV, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja di pedesaan2. Meningkatkan kemampuan produksi

masyarakat3. Mengembangkan prasarana dan sarana di

pedesaan4. Melembagakan pendekatan pengembangan

wilayah/kawasan terpadu5. Memperkuat lembaga pemerintahan dan

lembaga kemasyarakatan desa



Tuntutan Pengembangan DesaMemperhatikan kondisi perkembangan desa, perkotaan, ekonomi nasional serta arahan GBHN tersebut diatas, maka pembnagunan pedesaan dituntut untuk :

1. Mendorong pengembangan potensi desa2. Menggunakan prinsip-prinsip peran serta masyarakat, desentralisasi,

dimana pemerintah hanya sebagai stimulator atau enabler3. Menyebarkan pertumbuhan di antara desa-desa sehingga

pertumbuhan secara spatial dalam wilayah daerah propinsi dan kabupaten dapat seimbang

4. Meningkatkan keterkaitan kota-desa dengan kawasan produksi5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan di pedesaan





Kendala Pengembangan Desa

1. Jumlah dan persebaran desa-desa sulit untuk dijangkau (aksesbilitas)

2. Karakteristik desa-desa sangat beragam baik tingkat perkembangan, potensi dominan, lokasi geografis maupun kondisi sosial ekonominya (socio-economy)

3. Keterbatasan dana pembangunan, sehingga diperlukan prioritas pembanunan untuk efisiensi pemerintah (Investment), serta

4. Kemampuan kelembagaan (Institution) pembangunan desa terutama dalam perumusan program pembangunan belum terkait dengan proses pembangunan kabupaten melalui P5D.

Kendala utama pembangunan pedesaan dalam menghadapi tuntutan tersebut di atas adalah :



Pendekatan Pengembangan DPPPendekatan Pengembangan DPP

Mendorong perkembangan desa dengan pendekatan Mendorong perkembangan desa dengan pendekatan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam dan pendekatan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam dan pendekatan pengembangan sektor produksi dan jasa.pengembangan sektor produksi dan jasa.

Meningkatkanperan serta dan kelembagaan masyarakat Meningkatkanperan serta dan kelembagaan masyarakat perdesaanperdesaan

Meningkatkan keterpaduan pembangunan di perdesaan melalui Meningkatkan keterpaduan pembangunan di perdesaan melalui peningkatan kemampuan LKMD dalam penyusunan program-peningkatan kemampuan LKMD dalam penyusunan program-program pembangunan desa dan penjabaran program-program program pembangunan desa dan penjabaran program-program pembangunan desa dengan memperhatikan kedudukan desa atau pembangunan desa dengan memperhatikan kedudukan desa atau kelompok desa dalam RTRW yang ada.kelompok desa dalam RTRW yang ada.

1.Pengembangan individu atau kelompok desa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pendekatan Pengembangan DPP

2. Memadukan pengembangan desa dengan wilayah

Mengingat ciri-ciri desa di Indonesia, pemilihan KTP2D

perlu memperhatikan :

• Kawasan-kawasan yang merupakan kumpulan desa• Kawasan desa yang mempunyai potensi berkembang

dan mampu melayani daerah sekitarnya



Pendekatan Pengembangan DPPPendekatan Pengembangan DPP

3. Memadukan desa dengan program-3. Memadukan desa dengan program-program sektoralprogram sektoral

Sesuai dengan upaya pembangunan pedesaan maka pemerintah mengembangkan program-program sektoral seperti peningkatan kesehatan lingkungan desa, air minum desa, koperasi desa, dll.



Program DPP atau KTP2D

1. Penentuan DPP2. Strategi Pengembangan Desa3. Penataan KTP2D4. Penyiapan Petunjuk Teknis dan

Desiminasi Kepada Propinsi dan Kabupaten


Penentuan DPPPenentuan DPP1. Desa memiliki potensi untuk berkembang, untuk itu desa harus

memiliki :• Potensi sektor unggulan produksi dan jasa sebagai

penggerak pertumbuhan• Memiliki PSD untuk menunjang perkembangan produksi dan

jasa• Memiliki PSD untuk melayani jasa-jasa publik• Mempunyai jumlah penduduk yang cukup, untuk memenuhi

skala ekonomi• Mempunyai kelembagaan masyarakat

2. Desa bebas dari gangguan bencana alam dan epidemi3. Dimungkinkan berperan sebagai “intermediate city”4. Memiliki potensi lain seperti penghargaan-penghargaan dalam

lomba desa



Strategi Pengembangan Desa

Setelah penentuan DPP, untuk masing-masing KTP2D akan dirumuskan strategi pengembangannya sesuai ciri sosial ekonomi, budaya, lokasi dan keterkaitannya dengan kota, meliputi :

• Fungsi kota• Sektor unggulan• Prioritas pengembangan PSD• Arahan-arahan pengembangan kelembagaan






Penataan KTP2DPenataan KTP2D

1.1. Program pembangunan non fisik : sosial, ekonomi dan budaya yang dapat meliputi kegiatan-Program pembangunan non fisik : sosial, ekonomi dan budaya yang dapat meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan kegiatan ekonomi dengan memberi perhatian pada pengembangan kegiatan pengembangan kegiatan ekonomi dengan memberi perhatian pada pengembangan sektor unggulan, pengembangan SDM, pengembangan kegiatan usaha, dan pengembangan sektor unggulan, pengembangan SDM, pengembangan kegiatan usaha, dan pengembangan fasilitas umum.fasilitas umum.

2.2. Penyusunan program memperhatikan arahan pembangunan kabupaten, juga Penyusunan program memperhatikan arahan pembangunan kabupaten, juga mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, kemampuan kelembagaan dan keungan desa mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, kemampuan kelembagaan dan keungan desa yang dilakukan secara terpadu agar mencapai hasil yang optimal.yang dilakukan secara terpadu agar mencapai hasil yang optimal.

3.3. Keseluruhan program secara spasial mempunyai keterkaitan dalam bentuk lokasi-lokasi Keseluruhan program secara spasial mempunyai keterkaitan dalam bentuk lokasi-lokasi kegiatan.kegiatan.

4.4. Denagn adanya tata desa keterpaduan rencana akan meningkatkan sinkronisasi pemograman Denagn adanya tata desa keterpaduan rencana akan meningkatkan sinkronisasi pemograman dan pembangunannya sehingga dana pemerintah dan masyarakat dapat dipadukan dengan dan pembangunannya sehingga dana pemerintah dan masyarakat dapat dipadukan dengan baik.baik.

5.5. Konsep KTP2D secara spasial memperlihatkan arahan lokasi kegiatan, prasarana pendukung, Konsep KTP2D secara spasial memperlihatkan arahan lokasi kegiatan, prasarana pendukung, dilengkapi dengan program-program pembangunan dan arahan sumber-sumber pembiayaan dilengkapi dengan program-program pembangunan dan arahan sumber-sumber pembiayaan (pemerintah dan masyarakat)(pemerintah dan masyarakat)

6.6. Tata desa ini sebaiknya dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan desa, tingkat LKMD desa Tata desa ini sebaiknya dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan desa, tingkat LKMD desa dan kondisi geografi desa.dan kondisi geografi desa.

7.7. Tata desa dijabarkan langsung dari RTRW Kabupaten atau Rencana Rinci Kabupaten.Tata desa dijabarkan langsung dari RTRW Kabupaten atau Rencana Rinci Kabupaten.

8.8. Sebaiknya untuk bagian kabupaten yang cepat berkembang sesuai dengan strategi kabupaten, Sebaiknya untuk bagian kabupaten yang cepat berkembang sesuai dengan strategi kabupaten, penyusunan tata desa didahului atau merupakan bagaian dari rencana rinci tata ruang penyusunan tata desa didahului atau merupakan bagaian dari rencana rinci tata ruang kabupaten.kabupaten.

9.9. Tata desa dan program-program yang disiapkan oleh LKMD digunakan sebagai nedia untuk Tata desa dan program-program yang disiapkan oleh LKMD digunakan sebagai nedia untuk rembug desa pada proses P5D.rembug desa pada proses P5D.

Program-program pengembangan perdesaan meliputi :

1. Pemahaman (kilas balik) strategi pengembangan kabupaten dan kedudukan desa dalam kabupaten.

2. Tinjauan kondisi sosial ekonomi, geografi dan lingkungan serta sumberdaya buatan desa.

3. Perumusa strategi pengembangan sosial ekonomi desa dan implikasinya terhadap pemanfaatan ruang desa dan prasarana pendukung serta kelembagaan pedesaan.

4. Perumusan program-program pembangunan dan pembiayaan.



Mengingat desa sebagai bagian dari Mengingat desa sebagai bagian dari kabupaten maka penyusunan KTP2D kabupaten maka penyusunan KTP2D

tersebut membutuhkan :tersebut membutuhkan :



Penyiapan Petunjuk Teknis dan Desiminasi Kepada Propinsi dan Kabupaten

1. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan UU No.26 tahun 2007 mengenai penataan ruang, khususnya mengenai penataan ruang kabupaten, penataan ruang desa merupakan bagain dari penataan kabupaten.

2. Pemerintah pusat perlu menyiapkan Petunjuk Teknis Penataan Desa serta melakuan desiminasi kepada propinsi sehingga kabupaten membina kemampuan masyarakat desa denagn memberikan pengarahan dan penataran kepada LKMD.

dpp

Documents