ILO JakartaWarta
Konferensi ketenagakerjaan Asia Pasifik ILO adopsi Deklarasi Bali
PERTEMUAN Regional Asia dan
Pasifik ke-16 (APRM) ILO berakhir dengan
seruan agar pemerintah, organisasi pekerja
dan pengusaha melakukan lebih banyak upaya
untuk mempromosikan pertumbuhan yang
inklusif, keadilan sosial dan kerja layak.
Pada acara penutupan APRM, para
delegasi menyepakati “Deklarasi Bali”
yang menegaskan prioritas-prioritas untuk
kebijakan dan aksi di tingkat nasional dan oleh
ILO. “Pemerintah, pengusaha dan pekerja
di kawasan ini sepakat bahwa aksi untuk
mempromosikan kerja layak mendorong
pertumbuhan inklusif dan keadilan sosial,
menstimulasi dinamika ekonomi dan inovasi
serta mengarah pada pembangunan yang
berkelanjutan,” demikian Deklarasi.
Menyambut Deklarasi Bali ini, Direktur Jenderal
ILO Guy Ryder menegaskan kepada para
delegasi bahwa “pelaksanaan Deklarasi dapat
mengubah dan memperbaiki kehidupan jutaan
pekerja dan keluarga mereka. Ini dapat dimulai
dengan upaya menciptakan 249 juta pekerjaan
yang layak yang diperlukan kawasan ini apabila
kita ingin menerapkan Tujuan 8 dari Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.”
Sementara Menteri Ketenagakerjaan Indonesia,
Hanif Dhakiri, memuji tingginya komitmen
yang diperlihatkan para delegasi untuk
mempromosikan pekerjaan yang layak untuk
pertumbuhan inklusif di kawasan ini. “Saya
mendorong negara-negara Anggota untuk
membawa pulang Deklarasi yang jelas dan
konsensual ini dan menerapkannya sebagai
upaya mewujudkan pekerjaan yang layak di
kawasan ini,” kata dia.
Konferensi empat hari ini yang diselenggarakan
pada 6 hingga 9 Desember 2016 diresmikan
oleh Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.
“Mandat ILO adalah mewujudkan keadilan
sosial yang sejalan dengan Undang-Undang
Dasar Indonesia: Kesejahteraan yang adil untuk
semua,”ujar Wakil Presiden kepada para
delegasi dalam sambutan pembukaannya.
“Yang paling utama adalah terfokus pada
perkembangan yang positif dan bersama-
sama mewujudkan pekerjaan yang layak
dan memenuhi aspirasi pekerja dan
pengusaha, yang sama-sama memiliki
kebutuhan dan kepentingan yang sama,”
ia menambahkan.
APRM dihadiri sekitar 350 delegasi –
termasuk 24 menteri – yang mewakili
pemerintah, organisasi pekerja dan
pengusaha dari 37 negara di kawasan Asia,
Pasifik dan Negara Arab. ]
Januari 2017Edisi Dwibahasa
2
Deklarasi Bali APRM• Mewujudkan prinsip-prinsip dan
hak-hak mendasar di tempat
kerja dan meningkatkan tingkat
ratifikasi serta penerapan standar-
standar kerja mendasar.
• Menyusun kebijakan-kebijakan
untuk memperbanyak pekerjaan
yang layak melalui, di antaranya,
lingkungan yang mendukung
perusahaan yang berkelanjutan,
penghapusan bentuk-bentuk non
standar kerja dan transisi pekerja
dari perekonomian informal ke
formal.
• Menanggapi dampak teknologi
terhadap pengusaha dan pekerja.
• Mempercepat tindakan untuk
menghapuskan pekerja anak
dan kerja paksa.
• Mengurangi pelebaran
ketidaksetaraan dan berbagi tingkat
produktivitas melalui investasi
dalam perundingan bersama sebagai
mekanisme penentuan upah dan
membangun standar upah minimum
melalui dialog sosial.
• Membangun ketahanan terhadap
konflik dan bencana melalui promosi
pemulihan intensif kerja.
• Menutup kesenjangan gender dalam
kesempatan dan perlakuan di tempat
kerja.
• Meningkatkan kebijakan migrasi
kerja berdasarkan standar-standar
ketenagakerjaan internasional
melalui, di antaranya, tidak adanya
pembebanan biaya rekrutmen atau
biaya apapun kepada pekerja dan
hak pekerja untuk menyimpan
dokumen perjalanan dan tanda
pengenal.
• Mengakui dan memaksimalkan
potensi pekerjaan yang layak
terhadap Rantai Pasokan Global
dan peluang timbul dari investasi,
perdagangan dan perusahaan
multinasional.
• Meningkatkan perlindungan
sosial, dialog sosial dan
tripartisme, dan memperkuat
lembaga pasar kerja, termasuk
pengawasan ketenagakerjaan.
Kemajuan-kemajuan dalam mencapai
Deklarasi Bali ini akan dilaporkan oleh
ILO setiap dua tahun sekali. ]
Terdiri dari 23 poin deklarasi, Deklarasi ini menuangkan aksi-aksi kebijakan sebagai berikut:
Berita Utama
MENGINGAT jutaan pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka harus melakukan perjalanan ke luar negara mereka sendiri untuk mencari pekerjaan, seminar dua hari bertajuk “Mempromosikan Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Migran Indonesia” berakhir pada 19 Desember dengan rekomendasi bagi Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip rekrutmen yang adil dan mempromosikan jangkauan sistem jaminan sosial yang bersifat universal bagi seluruh pekerja migran Indonesia.
Prinsip-prinsip rekrutmen yang adil yang dipromosikan oleh ILO mencakup tidak ada pembebanan biaya rekrutmen atau biaya apapun kepada para pekerja dan mengizinkan pekerja untuk menyimpan tanda pengenal dan dokumen perjalanan mereka serta hak pekerja untuk keluar dari pekerjaan atau berganti pemberi kerja serta kembali dengan bebas ke negara asal.
Rekomendasi-rekomendasi lainnya termasuk kebutuhan mendesak untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga sebagai upaya perlindungan
Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional
Menuju migrasi yang adil bagi pekerja migran Indonesia
2
bagi pekerja rumah tangga migran serta perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran di sektor perkebunan melalui perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dan negara-negara tujuan.
Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sangat mendukung penerapan migrasi yang adil melalui revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 22/2014 mengenai Pelaksanaan
Ulasan Khusus
BNP2TKI telah memetakan daerah asal pekerja migran terbesar yang terdiri dari 2.347 desa yang tersebar di lebih 52 kecamatan di
Indonesia. Dengan adanya desentralisasi pembangunan
desa seperti diamanatkan oleh Undang-Undang No. 6/2014, pemerintah saat ini mencoba
membangun keterkaitan antara pembangunan desa dengan program dana desa sebagai
upaya memperkuat tata kelola migrasi kerja dan perlindungan
pekerja migran.Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
3
antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah,” kata dia.
Anis juga mengkritisi penundaan persetujuan revisi Undang-Undang No. 39/2004 tentang pekerja migran yang sudah berlangsung lama. “Kami kecewa dengan pemerintah dan parlemen yang gagal memfinalisasi revisi undang-undang pekerja migran tahun ini. Menunda revisi artinya kita memperpanjang penderitaan pekerja migran Indonesia. Pemerintah harus mendorong parlemen untuk memprioritaskan revisi undang-undang pekerja migran di tahun 2017,” tegas Anis.
Pentingnya dialog sosial dikemukakan Irham Saifuddin, Staf ILO. “Pemerintah Indonesia bersama dengan para mitra sosial harus terus mempromosikan dialog sosial dalam tata kelola migrasi kerja, termasuk bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor rentan seperti pekerja rumah tangga dan pekerja migran di kapal-kapal ikan serta perkebunan kelapa sawit,” kata Irham.
Empat diskusi kelompok tematis dilakukan saat seminar. Diskusi-diskusi ini mengangkat isu-isu mengenai: 1)
pekerjaan yang layak untuk pekerja rumah tangga migran; 2) pekerjaan yang layak untuk pekerja migran di kapal-kapal ikan; 3) pekerjaan yang layak untuk pekerja migran di perkebunan kelapa sawit; dan 4) prakarsa pemerintah daerah untuk mempromosikan perlindungan pekerja migran. ]
?Daftar IsiBerita Utama 1
Ulasan Khusus 2
Ruang Konstituen 3
Liputan Khusus 4
Hak dalam Bekerja 6
Dari KAMI 7
Sekilas Info 7
Ketenagakerjaan 8
Cuplikan 9
Perlindungan Sosial 12
Gender 17
Pemerintah Indonesia terus meningkatkan tata kelola migrasi kerjanya. Pemerintah Indonesia
pun terus melangkah maju menuju penerapan dan pelaksanaan praktik-praktik migrasi
yang adil. Prinsip-prinsip migrasi yang adil, antara lain, mencakup tidak ada pembebanan
biaya rekrutmen atau biaya apapun kepada para pekerja dan mengizinkan pekerja untuk
menyimpan tanda pengenal dan dokumen perjalanan mereka. Bentuk perlindungan lainnya
termasuk kebebasan bergerak para pekerja, hak untuk keluar dari pekerjaan atau berganti
pemberi kerja serta kembali dengan bebas ke negara asal.
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menegaskan komitmen terhadap migrasi yang
adil ini dalam sambutannya saat peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, “Pekerjaan
yang Layak untuk Pekerja Migran Indonesia”, yang diselenggarakan pada Desember 2016.
Dalam sambutannya, ia menekankan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus-menerus
meningkatkan tata kelola migrasi kerja serta menegaskan perlunya dukungan dari semua
pihak terkait untuk mencapai hal ini.
Menuju migrasi yang adil di Indonesiatanpa biaya rekrutmen
“Ada kebutuhan mendesak untuk mempromosikan perlindungan yang inklusif dan tidak diskriminatif terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia masih terus mengalami beragam persoalan di sepanjang siklus migrasi dari tahap rekrutmen hingga saat dan setelah bekerja serta tahap pemulangan.”
“Jelas adanya kebutuhan untuk memperkuat upaya kita meningkatkan tata kelola migrasi kerja. Prioritas pertama adalah tata kelola rekrutmen. Peran negara adalah menfasilitasi warga negaranya
biaya masa sekali untuk bekerja di luar negeri.”
“Sebagai implikasi dari sistem rekrutmen yang efektif dan berbiaya rendah, atau bahkan tanpa biaya, Pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam proses mempersiapkan sistem informasi bursa kerja yang akurat, kredibel, mudah diakses dan inklusif bagi semua calon pekerja, termasuk pekerja migran.”
“Prioritas berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah perlindungan sosial universal untuk semua pekerja, termasuk perlindungan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di negara-negara tujuan bagi pekerja migran serta perlindungan sosial bagi keluarga pekerja migran di negara asal.” ]
mendapatkan pekerjaan dan dipekerjakan, termasuk untuk bekerja di luar negeri. Sistem rekrutmen migran, karenanya, harus menjunjung dan memastikan kebebasan bergerak para pekerja dan hak mereka sebagai warga negara untuk bekerja di luar negeri dan tidak diperlakukan sebagai komoditas.”
“Prioritas kedua adalah mengurangi biaya penempatan bagi para calon pekerja migran. Skema-skema baru perlu dikembangkan untuk mengurangi biaya serendah mungkin, atau apabila memungkinkan di masa mendatang tanpa
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Revisi ini dapat mempermudah prosedur yang menyulitkan dan perizinan yang tidak diperlukan yang mengakibatkan tingginya biaya rekrumen pekerja migran.
Sementara Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE, mengingatkan masih
banyaknya pekerja migran Indonesia yang mengalami eksploitasi akibat lemahnya pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang
dialami pekerja migran.
“Pemerintah Indonesia harus menindak dan tidak memberikan toleransi kepada agen-agen rekrutmen swasta yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kami menemukan lebih dari 3.000 pekerja migran yang masih berangkat ke Saudi Arabia tahun ini meskipun ada moratorium
Ruang Konstituen
4
Indonesia terus melangkah maju menuju bisnis yang inklusif dengan pembentukan Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI) pada Desember 2016.
Lima perusahaan menandatangani
komitmen dan mendirikan Jejaring
Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI)
di Jakarta pada 16 Desember 2016.
Penandatanganan dan pendirian JBDI ini
sejalan dengan bulan kesadaran disabilitas
di bulan Desember.
Lima perusahaan yang bergabung untuk
membentuk JBDI adalah PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, PT L’Oréal Indonesia, PT
Standard Chartered Indonesia, PT TetraPak
Stainless Engineering dan PT Trans Retail
Indonesia. JBDI didirikan bersama dengan
para mitra, seperti organisasi penyandang
disabilitas, Kementerian Ketenagakerjaan,
ILO dan BPJS Ketenagakerjaan.
JBDI memiliki misi untuk mendorong
komunitas bisnis di Indonesia untuk
menjadi lebih inklusif dan kondusif,
baik melalui pertukaran informasi dan
pengalaman maupun melalui kerjasama
promosikan keberagaman dan inklusivitas di tempat kerjakegiatan antara perusahaan dengan
berbagai pihak terkait yang saling
menguntungkan dan berkelanjutan.
“Melihat kemajuan yang telah dicapai
dalam hal inklusivitas di Indonesia, saya
percaya Jejaring ini akan dapat menjadi
sebuah wadah untuk berbagi dan belajar
antara pemberi kerja untuk membangun
sebuah lingkungan kerja yang inklusif,
kondusif dan adil. Melalui Jejaring ini,
penyandang disabilitas juga dapat menjadi
lebih sadar akan kesempatan yang ada
bagi mereka untuk mengembangkan karir
sesuai dengan kemampuan, minat dan
bakat mereka,” kata Francesco d’Ovidio,
Direktur ILO di Indonesia.
Selanjutnya, Jejaring juga berkomitmen
untuk mempersiapkan sektor usaha
menuju lingkungan kerja yang lebih
inklusif, mendukung peran aktif
penyandang
disabilitas agar
siap untuk
memasuki dunia
kerja, melakukan
rekrutmen
penyandang
disabilitas berbasis
potensi dengan
cara yang setara
dan bersahabat
dengan keragaman
dan mendorong
program-program
kreatif yang dapat
meningkatkan daya
saing perusahaan sekaligus meningkatkan
peran aktif dan kemandirian dari para
penyandang disabilitas.
Mendukung pembentukan JBDI,
Sapto Purnomo, Kepala Sub-Direktorat
Penempatan Tenaga Kerja Khusus,
Direktorat Penempatan Tenaga
Kerja Dalam Negeri, Kementerian
Ketenagakerjaan, menghargai upaya yang
dilakukan perusahaan untuk mendukung
penyerapan dan penempatan pekerja
dengan disabilitas di tempat kerja.
“Kementerian ketenagakerjaan sangat
mendukung pendirian JBDI. Kami akan
terus menyosialisasikan Jejaring ini sebagai
cara untuk mendukung perluasan informasi
dan berbagi pengalaman terhadap
perusahaan-perusahaan di tingkat provinsi
dan kota. Banyak perusahaan di daerah
belum menyadari isu disabilitas dan
inklusivitas di tempat kerja,” kata dia.
Irawan Mulyanto, pegawai sebuah stasiun
TV swasta Metro TV yang juga menjadi
salah satu pendiri Kartunet.com, sebuah
situs interaktif bagi tuna netra, mengatakan
penyandang disabilitas masih berjuang
menghadapi stigma bahwa mereka tidak
mampu bekerja dan tidak kompeten.
Tuna netra, misalnya, terstigmatisasi
bahwa mereka hanya mampu melakukan
pekerjaan memijat.
Dengan penandatanganan dan pendirian
JBDI ini, Jejaring ini akan secara otomatis
Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI)
Kami mampu melakukan berbagai pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan
kompetensi kami. Penyandang disabilitas dapat beradaptasi
dengan dunia usaha dan faktanya penyesuaian tempat kerja tidak mahal dan bahkan dapat dilakukan tanpa biaya. Karenanya, perlakukan kami sama dengan yang lain. Kami juga mampu seperti lainnya.
Kami pun ingin berperan dalam masyakarat, ekonomi dan
keluarga.
Irawan Mulyanto, pegawai stasiun TV swasta Metro TV, pendiri Kartunet.com
Liputan Khusus
5
Komitmen para perusahaan pendiri JBDI
PT Tetra Pak Stainless Engineering (TPSE): Fasilitas inklusif
Mempekerjakan 500 pegawai, Tetra Pak berkomitmen untuk memberikan fasilitas inklusif kepada pekerja dengan disabilitas. Perusahaan mempromosikan dan merekrut penyandang disabilitas. Melalui jejaring ini, mereka bertujuan mempekerjakan lebih banyak pekerja dengan disabilitas dan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pekerja dengan
disabilitas. Sejak tahun 2002, perusahaan telah mempekerjakan tiga pekerja dengan disabilitas yang bekerja sebagai insiyur, master data dan pekerja gudang.
PT L’Oréal Indonesia: Sensitivitas disabilitas di tempat kerja
L’Oréal Indonesia terfokus pada peningkatan kesadaran dan pemberdayaan para pegawainya mengenai disabilitas. Sejak tahun 2013, perusahaan telah melakukan serangkaian kegiatan
mengenai keberagaman dan sensitivitas terhadap disabilitas bagi para pegawainya. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini adalah memberikan kesadaran mengenai disabilitas terhadap para pegawai dan memastikan hubungan kerja yang baik termasuk untuk pekerja dengan disabilitas. Kegiatan-kegiatan ini diselengarakan bersama dengan para mitra terkait, seperti organisasi penyandang disabilitas dan ILO. Saat ini, perusahaan telah mempekerjakan lima pekerja dengan disabilitas.
PT Bank Mandiri (Persero): Rekrutmen yang adil dan setara
Hingga saat ini, PT Bank Mandiri telah mempekerjakan 41 pekerja dengan disabilitas dan mereka menjalani proses rekrutmen
yang sama dengan para pekerja lainnya. Selain rekrutmen yang sama, mereka juga memberikan program pemagangan di mana penyandang disabilitas menerima pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaan mereka dan ditempatkan dalam bidang pekerjaan di mana mereka dapat menerapkan apa yang pelajari dan mendapatkan pengalaman kerja. Perusahaan pun memberikan layanan perbankan yang ramah disabilitas bagi para pelanggan dengan disabilitas.
PT Trans Retail Indonesia: Pelatihan dan kurikulum inklusif
PT Trans Retail melaksanakan program inklusif bernama “Program Angkatan Kerja Luar Biasa” (Program Angkasa) sejak tahun 2014 di delapan kota besar, yang bertujuan untuk merekrut lebih banyak
lagi pekerja dengan disabilitas. Saat ini perusahaan mempekerjakan 188 pegawai dengan disabilitas dan telah dianugerahi penghargaan Disabilitas dan Tempat Kerja oleh Pemerintah Indonesia pada 2014. Melalui program ini, perusahaan memberikan program pelatihan dengan mempergunakan kurikulum yang disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dengan disabilitas. Program pelatihan ini dilakukan dengan mempergunakan bahasa isyarat mengingat 95 persen pekerja dengan disabilitas di perusahaan tersebut adalah tuna rungu.
Standard Chartered (Stanchart) Bank Indonesia: Kesetaraan di tempat kerja
Bank Stanchart Indonesia terfokus pada peciptaan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan setara. Semua pekerja, termasuk delapan pekerja dengan disabilitas, harus mengikuti 12
modul secara online dan mereka harus mengikuti peraturan yang sama. Perusahaan harus melibatkan semua pegawai, tanpa kecuali, dalam semua program dan kegiatan perusahaan. Untuk program inklusivitas, sebuah program khusus telah dikembangkan bernama champion of diversity and inclusion. Selanjutnya, perusahaan telah menerapkan program penyesuaian tempat kerja bagi semua bangunan kantor baru atau yang direnovasi.
Mempromosikan inklusivitas di tempat kerja:
menjadi anggota Jejaring Bisnis dan
Disabilitas Global ILO. Jejaring global ini
beranggotakan perusahaan multinasional,
organisasi pengusaha, jejaring bisnis
dan organisasi penyandang disabilitas di
negara-negara seperti Cina, Saudi Arabia,
Kosta Rika dan Bangladesh. ]
Pendirian JBDI ini juga merespons data disabilitas terbaru tahun 2016 yang dikeluarkan Universitas Indonesia. Dari 12,15 persen penyandang disabilitas di Indonesia, hanya 51,12 persen yang turut berpartisipasi dalam pasar kerja Indonesia, lebih rendah dari non-penyandang disabilitas yang berada pada angka 70,40 persen. Selain itu, lebih banyak penyandang disabilitas yang berkerja di sektor informal (65,55 persen) dibandingkan sektor formal (34,45 persen).
6
BERKERJASAMA dengan
UNESCO dan ILO, pemerintah Kota
Padang menjadi tuan rumah Pertemuan
Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif
ke-6 di Indonesia pada 27 September
2016. Pertemuan ini ditujukan untuk
mendorong pengembangan Jejaring Para
Walikota untuk Kota yang Inklusif sebagai
koalisi yang aktif, digerakkan oleh tujuan,
mandiri dan berkesinambungan guna
mendorong dan menyebarkan kebijakan
yang memajukan hak-hak penyandang
disabilitas.
Melihat secara spesifik ke dalam sektor
ketenagakerjaan, ILO terus mendorong
pentingnya kerja yang layak bagi semua,
termasuk penyandang disabilitas.
Francesco d’Ovidio, Direktur ILO untuk
Indonesia, menyatakan penyandang
disabilitas memiliki hak atas perlakukan
dan peluang yang setara dalam
kesempatan kerja, fasilitas umum dan
aspek-aspek sosial lain dalam kehidupan.
“Perempuan dan laki-laki penyandang
disabilitas dapat menjadi anggota
masyarakat yang produktif. Namun,
hanya satu dari lima orang penyandang
disabilitas yang saat ini bekerja dan
memiliki pekerjaan. Dengan kerja yang
layak dan produktif memungkinkan
penyandang disabilitas untuk mewujudkan
aspirasinya, meningkatkan kondisi hidup
dan berpartisipasi lebih aktif dalam
masyarakat,” kata Francesco. Pemerintah
Indonesia bersama dengan pemangku
kepentingan yang terkait, termasuk
sektor swasta, lanjut Francesco, harus
bekerja bersama dalam memberdayakan
penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
Pertemuan ini diselenggarakan di
bawah program kemitraan PBB untuk
mendorong hak-hak penyandang
disabilitas di Indonesia: UNPRPD. Program
kerja sama antara UNESCO, ILO dan
WHO ini bertujuan untuk mengadopsi
kebijakan-kebijakan terdepan mengenai
hak-hak penyandang disabilitas, yang
didorong melalui lembaga penyandang
disabilitas yang lebih kuat dan perbaikan
pengumpulan data mengenai disabilitas.
UNPRPD didukung oleh Dana Perwalian
Multi Donor Kemitraan PBB untuk
memajukan Hak-hak Penyandang
Disabilitasd. ]
Sebagai sebuah contoh konkret, Kota Padang akan secara resmi membuka wilayah yang ramah penyandang disabilitas pertama
di Jalan Permindo, pada 30 September 2016. Ini menjadi
sebuah model untuk merancang ulang bagian lain dari kota di
masa mendatang.Mahyeldi Ansharullah, Mayor of Padang
sektor, seperti sektor pendidikan dan
ketenagakerjaan.
Dari sudut pandang pengusaha, ILO
menyajikan sebuah studi yang dilakukan
Universitas Indonesia mengenai Pemetaan
Penyandang Disabilitas dalam Bursa Kerja
Indonesia. Studi ini mengungkapkan
terdapat kebutuhan yang mendesak untuk
meningkatkan partisipasi angkatan kerja
penyandang disabilitas. Kebutuhan ini
dapat dipenuhi dengan memperbesar
bursa kerja bagi mereka.
LEBIH BANYAK KOTA berkomitmen menjadi kota inklusif di Indonesia
6
Hak dalam Bekerja
Beberapa kota dari seluruh Indonesia
berpartisipasi dalam pertemuan tersebut
seperti Ambon, Metro, Yogyakarta,
Tanjung Balai, Surabaya, Banda Aceh,
Sungai Penuh, Tangerang Selatan, Tanjung
Pinang, Sijunjung dan Pariaman. Kota-
kota ini menunjukkan komitmennya dalam
menciptakan lingkungan fisik, sosial dan
ekonomi yang inklusif bagi penyandang
disabilitas.
Mahyeldi Ansharullah, Walikota Padang,
dalam pidato pembukaannya, mengatakan
bahwa Kota Padang adalah salah satu kota
inklusif yang paling maju di Indonesia. Kota
ini telah memberlakukan peraturan daerah
mengenai disabilitas pada tahun 2015,
atau setahun sebelum Undang-Undang
No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas
diterbitkan. Pemerintah Kota Padang juga
berinisiatif memenuhi dan melindungi
hak-hak penyandang disabilitas lintas
Tiga langkah rekomendasi untuk memperbesar bursa kerja bagi penyandang disabilitas:
Membentuk jalur formal bagi penyandang disabilitas untuk melamar pekerjaan;
Peningkatan teknologi guna membantu penyandang disabilitas;
Penyediaan informasi mengenai tawaran pekerjaan apapun bagi penyandang disabilitas ke publik.
1
2
3
7
Dari Kami
TAHUN 2016 merupakan tahun yang produktif bagi Indonesia dan bagi Kantor ILO untuk Indonesia. Pertemuan Regional Asia dan Pasifik (APRM) ILO ke-16 yang
diselenggarakan di bulan Desember di Bali memainkan peran penting dalam menentukan kegiatan ILO di kawasan ini untuk empat tahun ke depan melalui pengadopsian Deklarasi Bali.
Kami bangga dan berterimakasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan acara penting ini. APRM juga dilaksanakan di tahun pertama Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
Menanggapi pelaksanaan SDGs di negara ini, dua pertemuan SDGs tingkat tinggi dilaksanakan pada Februari dan Agustus 2016. Pertemuan pertama menegaskan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan SDGs, khususnya menetapkan agenda untuk pertumbuhan inklusif melalui kerja layak dan dialog sosial.
Acara kedua di bulan Agustus menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap pengembangan keterampilan, jaminan sosial dan perundingan bersama sebagai langkah-langkah untuk memastikan pencapaian Tujuan 8 dari SDGs mengenai pekerjaan yang layak pertumbuhan ekonomi.
Pencapaian penting lainnya untuk Indonesia adalah peringatan Hari Pekerja Migran Internasional di mana Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melangkah kea rah migrasi yang adil, peluncuran
Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia sebagai upaya mewujudkan bisnis yang inklusif dan ratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim yang mendemonstrasikan komitmen Indonesia untuk mewujudkan lingkungan kerja yang lebih baik bagi para pelaut dan awak kapal.
Kegiatan dan program lainnya di bawah ILO Indonesia yang tercakup dalam Warta ini adalah peringatan 71 tahun PBB di Indonesia, perluasan jaminan sosial, praktik kesetaraan gender dan pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga. Kisah-kisah humanis pun disajikan, mengisahkan pengalaman yang mengubah kehidupan menjadi lebih baik.
Saya percaya Anda mendapatkan manfaat dari Warta ini. Terima kasih dan sukses selalu untuk usaha kita bersama di tahun-tahun mendatang. ]
INDONESIA telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim tahun 2006 (MLC, 2006), yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap para pelaut dan awak kapal Indonesia, melalui persetujuan bulat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia saat sidang pleno pada Kamis, 8 September 2016.
Bagi Indonesia, MLC memiliki pengaruh signifikan karena Indonesia merupakan negara pemasok pelaut terbesar kedua. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem pengawasan, pemantauan rutin yang efektif dan terkoordinasi serta langkah-langkah pengendalian kapal lainnya yang diadopsi oleh otoritas-otoritas berwenang.
Persetujuan tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian audiensi antara Komisi IX DPR yang mengawasi persoalan ketenagakerjaan dengan beberapa kementerian, termasuk para ahli ketenagakerjaan maritim. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, semua pemangku kepentingan membahas poin-poin utama dari konvensi tersebut sebelum mereka sepakat untuk mengesahkannya menjadi undang-undang.
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, seperti yang dilaporkan Jakarta Post, memuji ratifikasi konvensi, mengatakan bahwa hal ini benar-benar menunjukkan komitmen Indonesia dalam memajukan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang lebih baik bagi semua pelaut dan awak kapal. Ia menambahkan bahwa ratifikasi ini juga menunjukkan komitmen terhadap implementasi perlindungan yang lebih baik atas kapal-kapal berbendera nasional ketika berlayar di perairan internasional.
“Pemerintah sekarang harus menjunjung tinggi norma dan standar yang diatur dalam konvensi sebagai undang-undang nasional, termasuk ketentuan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap pelaut-pelaut Indonesia. Ratifikasi ini sejalan dengan visi pemerintah guna membangun Indonesia sebagai axis maritim,” katanya.
Ketika MLC diadopsi di Sesi ke-94 (Maritim) Konferensi Perburuhan Internasional ILO pada Februari 2006, hal ini digambarkan sebagai sebuah “momen bersejarah”. MLC dilihat oleh para pelaut
Indonesia ratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim
sebagai “piagam hak-hak” yang akan membantu dalam memastikan “kerja yang layak” bagi pelaut, dimana pun kapal mereka berlayar dan di bawah bendera kapal apapun.
Fitur pokok dari MLC adalah bahwa konvensi ini dibangun atas kekuatan pendekatan ILO dalam memastikan bahwa, di setiap negara, standar-standar ketenagakerjaan internasional diterapkan secara efektif di tingkat “bawah” dan ditegakkan. Di saat bersamaan, MLC memenuhi tantangan dari industri yang terglobalisasi ini dengan mengambil alih banyak elemen-elemen yang ditemukan di Konvensi-konvensi maritim utama lainnya dalam memastikan pelayaran yang lebih aman dan mencegah polusi laut.
Dengan ratifikasi MLC, sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi total 20 Konvensi ILO, termasuk delapan Konvensi Pokok ILO. ]
Diharapkan bahwa ratifikasi dapat memperkuat landasan
hukum bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional guna meningkatkan perlindungan, penghargaan
dan pemenuhan hak-hak dari pelaut Indonesia sejalan
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dede Yusuf, Anggota DPR Komisi IX
Sekilas Berita
8
DUNIA kerja terus mengalami proses perubahan. Terdapat beberapa kekuatan yang mengubahnya, antara lain perkembangan teknologi yang sangat pesat, dampak dan respons terhadap perubahan iklim, hingga berbagai karakter produksi dan kerja yang terus berubah. Untuk memahami dan merespons tantangan-tantangan baru ini secara efektif, ILO pun meluncurkan program “Inisiatif Pekerjaan Masa Depan” (Future of Work Initiative) pada Juni 2015.
dari serangkaian forum yang membahas mengenai masa depan dunia kerja yang diselenggarakan untuk memahami seperti apa saja perspektif dan misi ke depan Indonesia.
Dihadiri sekitar 50 peserta dari perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, akademisi dan organisasi masyarakat sipil, rangkaian diskusi pertama ini berfokus pada perekonomian hijau, serta langkah-langkah dan dampak
sektor-sektor utama kemungkinan akan melihat dampak ketenagakerjaan dalam sektor energi, kimia, manufaktur non-logam. Temuan menyoroti penambahan kesempatan kerja bagi sektor energi terbarukan, khususnya energi listrik dari
sumber panas bumi dan air.
diskusi inisiatif ILO gelar
pekerjaan masa depan di Indonesia
Transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan dari aspek sosial dan ekonomi, apabila dikelola
dengan baik, tentu dapat menggerakkan penciptaan
lapangan kerja, peningkatan kerja, keadilan sosial dan
pengentasan kemiskinan. Dan kunci dari transisi ini adalah memahami kaitan antara bursa kerja dan kebijakan
perekonomian yang ramah lingkungan.
Lurraine Villacorta, Penasihat Program Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO
8
Untuk mendukung inisiatif ini, ILO menyelenggarakan diskusi awal bersama para mitra dan konstituen utama dengan tema “Inisiatif Pekerjaan Masa depan: Transformasi yang Mempengaruhi Bursa Kerja di Indonesia”, pada 3 November 2016, di Jakarta. Diskusi ini menjadi bagian
perubahan iklim pada bursa kerja sebagai salah satu dari tiga penggerak utama yang mempengaruhi masa depan dunia kerja. Dua penggerak lainnya adalah teknologi dan globalisasi.
Masukan dan temuan utama mengenai topik ini disajikan. Lurraine Villacorta, Penasihat Program Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO menekankan bahwa respons-respons yang relevan seperti yang termasuk dalam kebijakan perubahan iklim Indonesia (disebut sebagai NDC) menjadi salah satu penggerak utama dari perubahan dalam dunia kerja di Indonesia.
Temuan utama mengenai studi terkini untuk mengkaji dampak kebijakan perubahan iklim terhadap bursa kerja Indonesia, termasuk target-target nasional untuk pengurangan emisi sampai tahun 2030, tercerminkan dalam NDC yang disajikan oleh Dr Xin Zhou, seorang peneliti senior untuk Institute for Global Environment Strategies (IGES). Studi ini dilakukan bersama dengan Program Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO dan ILO Indonesia.
Studi ini menunjukkan bahwa dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan target emisi pada tahun 2020 dan 2030,
Studi ini juga mencatat dampak ketenagakerjaan positif yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan dan respons bursa kerja yang proaktif, khususnya apabila kebutuhan akan keterampilan dipenuhi. Dengan langkah seperti ini maka memungkinkan untuk melakukan penyerapan pekerja yang kehilangan pekerjaannya ke sektor-sektor yang berkembang.
Selain Indonesia, lebih dari 60 negara di seluruh dunia saat ini merencanakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan dalam hal ini. Direncanakan, pada tahun 2017, sebuah Komisi Global Tingkat Tinggi mengenai Masa Depan Dunia Kerja akan dibentuk dan mulai melaksanakan pekerjaannya.
Tujuan dari Masa Depan Dunia Kerja adalah untuk menghasilkan pemahaman bersama mengenai kekuatan-kekuatan pendorong yang mengubah dunia kerja. Selain itu langkah ini juga untuk memperkuat pemerintah, pengusaha dan pekerja dengan pengetahuan, ide dan alternatif kebijakan guna memajukan keadilan sosial. Hal ini seiring dengan upaya ILO dalam memasuki abad kedua di masa kerjanya. ]
Ketenagakerjaan
9
Meningkatkan kemitraan multi pemangku kepentingan untuk pembangunan
berkelanjutan di Indonesia
Peringatan PBB ke-71 tahun:
Energi terbarukan masih mahal dan hal ini akan
mempengaruhi produktivitas dan daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia. Untuk
mengantisipasinya, kami perlu bekerja sama dan
mengubah perilaku terhadap teknologi, manajemen kerja serta perilaku pekerja guna
mendukung implementasi dari perekonomian hijau.
Agung Pambudhi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Benar bahwa kita perlu mengantisipasi pengembangan
keterampilan. Namun, kita juga perlu mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja
dan meminimalkan hilangnya pekerjaan.
Agus R. Toniman, Dewan Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Belajar dari Tujuan Pembangunan Milenium
(MDGs) sebelumnya, kami sangat berkomitmen untuk
menerapkan SDGs dan terus melakukan aksi-aksi kongkret
dengan melibatkan semua pihak untuk mencapai SDGs pada
2030.Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
Selanjutnya, agenda Hari PBB
2016 mencakup diskusi interaktif
mengenai pelaksanaan Agenda 2030
melalui Kemitraan Indonesia-PBB,
yang menghadirkan pembicara dari
Kementerian Luar Negeri dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional
dengan penanggap dari UNDP.
Untuk membuat peringatan ini semakin
meriah, pameran seni berjudul “Art
with Purpose: Bringing Global Goals
to Indonesia Art”, yang dibuka pada
hari yang sama dengan seminar dan
berlangsung hingga 30 October di
Museum Nasional yang menghadirkan
karya-karya 22 artis dari berbagai generasi
dalam beragam bentuk seperti film,
pertunjukan, pahat dan media lainnya.
Pameran ini bertujuan meningkatkan
kesadaran mengenai isu-isu global serta
ke-17 tujuan SDGs. ]
ILO berpartisipasi dalam diskusi
interaktif, bertajuk “Aksi Kolaborasi
Indonesia-PBB: Meningkatkan Kemitraan
Multi Pemangku Kepentingan untuk
Pembangunan Berkelanjutan”, di Jakarta
pada 24 Oktober. Diskusi ini merupakan
bagian dari peringatan bersama Persatuan
Bangsa-Bangsa (PBB) ke-71 tahun dan
menandai tahun pertama pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs). Diskusi ini diselenggarakan
Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia.
Francesco d’Ovidio, Direktur ILO di
Indonesia, menjadi penanggap dalam sesi
kemitraan global untuk pembangunan di
Indonesia, menanggapi pemaparan Nina
Sardjunani, Kepala Sekretariat SDGs dan
Vivi Alatas, Ekonom Bank Dunia untuk
Program Kemiskinan di Indonesia.
Dimoderatori oleh Anthea Webb,
Perwakilan Program Pangan se-Dunia
(WFP) di Indonesia, sesi ini menyoroti
elemen-elemen penting di bawah
kemitraan dalam penerapan SDGs,
pentingnya perubahan perilaku dalam
mencapai SDGs dan kemitraan dalam
perlindungan sosial sebagai salah satu
sektor yang harus menjadi prioritas di
Indonesia.
Acara ini dibuka oleh Menteri Luar
Negeri, Retno LP Marsudi. Menteri Retno
menegaskan komitmen Indonesia untuk
terus memperkuat dan memperluas
kerjasama internasionalnya dengan PBB,
khususnya dalam pelaksanaan SDGs.
9
Cuplikan
Kita harus mempersiapkan dunia kerja untuk beradaptasi
terhadap perubahan-perubahan baru di masa mendatang.
Kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang
pesat. Karenanya, kita perlu fokus pada pengembangan dan peningkatan keterampilan serta
keahlian baru karena adanya perubahan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan lingkungan dalam kasus ini.
Kunjung Masehat, Sekretaris Direktur Umum untuk Pemberdayaan, Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja
Apa kata mereka mengenai pekerjaan masa depan
10
DIALOG Tripartit Tingkat Tinggi dua hari mengenai Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Sosial pada 26 Agustus 2016 menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat dialog sosial dan pelibatan tripartit dalam pengembangan keterampilan, penyelenggaraan jaminan sosial serta upah dan kesepakatan bersama.
Pertemuan ini menyediakan wadah untuk berdiskusi interaktif dan berbagi pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik di tingkat global dan regional. Pertemuan juga mendorong partisipasi aktif para konstituen tripartit terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di negeri ini.
Dialog mengenai pengembangan keterampilan yang berfokus pada kemitraan pemerintah-swasta, meningkatkan program pemagangan berkualitas, memperkuat pengembangan keterampilan untuk ekonomi informal dan memastikan akses ke pelatihan bagi perempuan dan kelompok-kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, menjadi bagian pembahasan dari forum ini.
Terkait dengan jaminan sosial, pertemuan kembali mengingatkan pentingnya memperluas cakupan kepada para pekerja di sektor informal, meninjau kembali kebijakan dan peraturan pensiun serta
asuransi pengangguran. Sementara itu, persoalan hubungan industrial yang dibahas mencakup penguatan mekanisme dialog sosial dan kelembagaan melalui dewan nasional dan tripartit, peningkatan kesepakatan bersama melalui peningkatan kapasitas dan penguatan dewan pengupahan nasional dan daerah.
Dialog Tripartit ini digelar sebagai tindak lanjut dari Konferensi Tripartit Jakarta pada Februari yang mengusung tema “Agenda Indonesia untuk SDG Menuju Kerja yang Layak untuk Semua”. Saat itu disimpulkan berbagai tantangan bursa kerja signifikan yang harus direspons oleh aktor-aktor ketenagakerjaan kunci secara komprehensif dan holistik melalui dialog sosial.
Triyono Wibowo, Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Rekomendasi dialog tripartit tentang pengembangan keterampilan, jaminan sosial dan perundingan bersama di Indonesia
dan Organisasi Internasional lainnya, menyatakan Indonesia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia akan terus berupaya untuk mempertahankan kemajuan tersebut selama 15 tahun ke depan hingga 2030. Ia juga menekankan peranan penting yang dimainkan Indonesia dalam forum-forum internasional.
“Isu-isu yang didiskusikan saat dialog merupakan persoalan yang sangat penting untuk mewujudkan sasaran-sasaran nasional yang sangat sejalan dengan tujuan global dari agenda 2030. Indonesia telah memainkan peran kepemimpinan yang penting selama beberapa tahun terakhir ini. Dalam G20, dalam PBB, dan dalam banyak forum internasional lainnya, Indonesia berbicara dengan otoritas dan menjadi pemimpin dari negara-negara berkekuatan ekonomi baru yang sangat dihormati,” ujarnya.
“Dialog Nasional Tripartit Tingkat Tinggi ini menunjukkan tonggak penting lain dalam sejarah dialog sosial Indonesia dan kerjasama antara bangsa dengan ILO. Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari dialog ini dan kami akan terus mendukung negara-negara anggota seperti Indonesia secara terkoordinir dan efektif,” kata Tomoko Nishimoto, Asisten Direktur Jenderal ILO dan Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik ILO. ]
Dialog Nasional Tripartit Tingkat Tinggi ini menunjukkan
tonggak penting lain dalam sejarah dialog sosial Indonesia dan kerjasama antara bangsa
dengan ILO.Tomoko Nishimoto, ILO’s Assistant Director-General and Regional Director for Asia and the Pacific
Ketenagakerjaan
11
ENAM perusahaan
swasta dari Negara
Anggota ASEAN
diberikan penghargaan
pertama dari ASEAN
Red Ribbon for
Outstanding Workplace
(ARROW) atas prakarsa-
prakarsa luar biasa untuk
menciptakan lingkungan
kerja yang sehat dan
aman melalui program
peningkatan kesadaran
dan pencegahan
HIV dan AIDS bagi
para pekerjanya.
Upacara penghargaan
diselenggarakan pada
pertemuan kedua Koalisi
Bisnis ASEAN untuk
HIV dan AIDS di Bogor
selama dua hari pada
14-15 September 2016.
ASEAN berikan penghargaan untuk
Inisiatif VCT@Work merupakan sebuah elemen penting dari kampanye “Getting to Zero
at work” ILO, yang bertujuan untuk menjangkau pekerja
perempuan dan laki-laki dengan VCT. Mewakili kelompok
perempuan dan laki-laki yang hidup dengan HIV terbesar,
dunia kerja memainkan peran penting dalam mencegah HIV
dan menanggapi AIDS.Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO di Indonesia
Enam perusahaan yang menerima penghargaan ARROW adalah:
Standard Chartered Bank, Brunei Darussalam
ACLEDA Bank, Kamboja
Kaltim Prima Coal. Indonesia
Sime Darby Group, Malaysia
Maynilad Water Services Inc., Filipina
Microchip Technology Co. Ltd., Thailand
1
4
2
5
3
6
11
Hak dalam Bekerja
Diperkirakan sekitar 34 juta orang hidup dengan HIV (UNAIDS, 2010) di dunia. Sebagian besar dari mereka dalam rentang usia produktif (15-49 tahun) dan tempat kerja adalah tempat di mana mayoritas dari mereka yang terjangkit oleh epidemi ini menghabiskan waktunya. Karenanya, diharapkan bahwa setelah mengetahui status mereka, para pekerja yang hasil tesnya positif dapat mengakses perawatan HIV dan terapi antiretroviral yang dapat menyelamatkan nyawa, memungkinkan mereka untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif
tempat kerjadengan program pencegahan HIV dan AIDS
Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO
di Indonesia, memuji keterlibatan dan
komitmen lebih besar yang ditunjukkan
oleh perusahaan-perusahaan tersebut
dalam mencapai target tidak adanya
infeksi HIV baru, tidak adanya diskriminasi
dan tidak adanya kematian terkait AIDS di
tempat kerja, khususnya di antara Negara-
negara Anggota ASEAN di bawah inisiatif
VCT@Work.
Pertemuan ini diselenggarakan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia sebagai tuan rumah.
Penghargaan akan diteruskan setiap dua
tahun dibawah koordinasi Koalisi Bisnis
ASEAN untuk HIV dan AIDS (ASEAN
BCA). Koalisi ini dibentuk oleh Pertemuan
Menteri-menteri Tenaga Kerja ASEAN
pada 2014 guna mendorong keterlibatan
lebih besar dari asosiasi pengusaha
dari Negara-negara Anggota ASEAN
dalam pencegahan dan pengendalian
HIV dan AIDS di tempat kerja, dan untuk
mendorong inklusi pencegahan dan
pengendalian HIV di tempat kerja ke
dalam agenda bisnis.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan
penyerahan Koordinator BCA ASEAN dari
Indonesia (2014-2016) ke Malaysia (2016-
2018). ]
12
Perlindungan Sosial
INDONESIA mengambil langkah-
langkah menuju perlindungan sosial
universal sesuai dengan mandat konstitusi
dan standar-standar internasional. Sejak
November 2016, lebih dari 170 juta
orang telah menjadi anggota Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan (yang menangani asuransi
kesehatan), sementara 19 juta pekerja
dan pengusaha menjadi anggota BPJS
Ketenagakerjaan (menangani masalah
kecelakaan kerja, kematian dan tunjangan
hari tua).
Memperkuat lembaga jaminan sosial
nasional guna mencapai cakupan
universal dan menggali berbagai solusi
bagi kelompok-kelompok rentan tertentu
(pekerja dari perekonomian informal
dan pekerja migran) merupakan hal-hal
yang menjadi prioritas aksi utama dari
Memperluas cakupan perlindungan sosial di Indonesia
para anggota ILO di Indonesia selama
Dialog Tingkat Tinggi mengenai Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang
diadakan di Jakarta pada Agustus 2016.
Sebagai tindak lanjut dari Dialog tersebut
dan sebagai bagian dari kerangka kerja
proyek regional ILO/Jepang mengenai
Memperluas Jaminan Sosial di ASEAN
(ESSA), lokakarya berbagi informasi selama
dua hari diselenggarakan di Bogor pada
September 2016 lalu.
Sedikitnya 40 perwakilan konstituen
tripartit ILO (pemerintah, pekerja dan
pengusaha) menghadiri lokakarya ini
untuk berbagi informasi mengenai
tantangan-tantangan yang dihadapi dalam
menjalankan strategi perluasan saat ini dan
apa yang dapat dipelajari dari berbagai
inisiatif sebelumnya yang dilakukan
Indonesia dan negara-negara lainnya.
Para peserta juga membahas mengenai
standar-standar ILO terkait asuransi
ketenagakerjaan/pengangguran dan
mengenai perbandingan berbagai pilihan
rancangan asuransi berdasarkan laporan
yang dipersiapkan proyek ILO/Jepang
(tahap II) yang memetakan situasi di 14
negara, termasuk Vietnam, Thailand,
Republik Korea, Mongolia, Jepang dan
Cina.
Konsultasi ini juga menandai dimulainya
Proyek ILO/Jepang mengenai Perluasan
Jaminan Sosial di ASEAN (ESSA) di
Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk
menghasilkan pengetahuan yang lebih
baik mengenai perluasan jaminan sosial,
dan mendorong kerja sama Selatan-
Selatan di antara negara-negara anggota
ASEAN. Proyek memberikan dukungan
langsung ke Indonesia dan Vietnam untuk
meningkatkan cakupan jaminan sosial. ]
Redaksi
Pemimpin Redaksi: Francesco d’Ovidio
Wakil Pemimpin Redaksi: Michiko Miyamoto
Eksekutif Editor: Gita Lingga
Koordinator Editorial: Gita Lingga
Diseminasi: Budi Setiawati
Kontributor: Gita Lingga, Georginia M. Pascual, Gregoire W. Yameogo, Grace M. Halim, Irham A. Saifuddin, Lusiani Julia, Owais Parray, Santy Otto, Tendy Gunawan dan Yunirwan Gah.
Desain & Produksi: Balegraph
ILO Jakarta NewsletterGedung Menara Thamrin, Lantai 22Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, IndonesiaTel. (62-21) 391-3112 Faks (62-21) 310-0766Email: [email protected] Situs: www.ilo.org/jakarta
Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasa yang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILO Jakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kali alam setahun serta dapat diakses secara online. Opini-opini yang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari ILO.
13
Indonesia harus terfokus pada pertumbuhan peluang kerja bahwa ILO siap memfasilitasi dan
mendukung para konstituennya seperti
pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk
memberlakukan kebijakan dan program
yang pro-kesempatan kerja. Tidak hanya
di tingkat nasional, namun juga di tingkat
daerah. “Indonesia adalah negara yang
luas dan itu sebabnya upaya-upaya
pembangunan harus berfokus pada tingkat
nasional dan di tingkat daerah,” ujarnya. ]
DENGAN jumlah penduduk usia
muda yang cukup besar dan kekayaan
alam yang berlimpah, Indonesia
dapat memanfaatkan kelebihan atas
demografinya. Namun, untuk mewujudkan
hal ini, Indonesia perlu menciptakan
peluang-peluang ekonomi dan
berinvestasi pada sumber daya manusia
sehingga memungkinkan lebih banyak
orang untuk terlibat dalam pekerjaan yang
produktif dan layak.
Hal tersebut mengemuka menjadi
beberapa kesimpulan utama dari
dialog interaktif berjudul “Kualitas
Pekerja Indonesia: Siapa yang
Bertanggungjawab?”, pada 15 September
lalu. Dialog ini diselenggarakan oleh Radio
Sonora, sebuah jaringan radio terkemuka
di Jakarta, dan ILO. Selama gelar wicara
ini, ILO menyajikan edisi terakhir dari
Tinjauan Bursa Kerja Indonesia, 2016.
Selain dari pemirsa radio, lebih dari 50
peserta menghadiri dialog interaktif
tersebut. Berbagai persoalan ekonomi dan
ketenagakerjaan dibahas, termasuk pola-
pola pertumbuhan, tingkat pengangguran
muda yang tinggi, kesenjangan gender
dan pengembangan keterampilan.
“Kita menyaksikan perlambatan
pertumbuhan secara serentak, namun
Indonesia dapat melakukan banyak
hal untuk memanfaatkan potensinya
yang sangat besar. Indonesia perlu
Banyak pemerintah provinsi yang belum berfokus pada
kesempatan kerja. Mereka harus bekerja secara aktif dengan
sektor swasta dan memberikan insentif pada perusahaan untuk menyerap lebih banyak pencari
kerja.
Aviliani, Ekonom
Masih sulit untuk menemukan pekerja yang memiliki kualifikasi di tingkat manajerial. Akhirnya, perusahaan memperkerjakan
pekerja-pekerja asing. Karenanya, di masa mendatang,
kita harus meningkatkan pelatihan pendidikan kejuruan kita dan juga mempermudah
perusahaan-perusahaan untuk memperoleh izin investasi.
Harijanto, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
Kami bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Apindo untuk
menyelenggarakan program-program pemagangan yang melibatkan lebih dari 2.000
perusahaan. Kami juga berfokus pada pelatihan-pelatihan
kejuruan untuk pencari kerja dan pekerja.
Sugiharto Sumas, Kepala Penelitian dan Pengembangan dari Kementerian Ketenagakerjaan
memanfaatkan pertumbuhan dan
kesempatan kerja di sektor manufaktur
dan jasa yang bernilai lebih tinggi,” kata
Owais Parray, ahli ekonomi ILO.
Aviliani, ekonom terkemuka Indonesia,
menyoroti bahwa demografi Indonesia
dengan jumlah kaum muda yang tinggi
dapat menjadi keuntungan bagi negara.
Sayangnya, pemerintah di tingkat daerah
tidak memberikan banyak perhatian pada
kesempatan kerja tersebut.
Sementara itu, Harijanto, Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), menekankan
pentingnya pekerja yang
berkeahlian dan memiliki
kualifikasi yang diperlukan oleh
perusahaan.
Menanggapi Harijanto,
Sugiharto Sumas, Kepala
Penelitian dan Pengembangan
dari Kementerian
Ketenagakerjaan, menjelaskan
bahwa mulai tahun ini
pemerintah Indonesia telah
menerapkan pendekatan
permintaan-penawaran
guna menanggapi persoalan
pengangguran dan
produktivitas pekerja.
Dalam pidato penutupnya,
Francesco d’Ovidido, Direktur
ILO di Indonesia, menegaskan
13
Ketenagakerjaan
14
KETAHANAN pangan
merupakan salah satu hambatan
pembangunan utama di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT), Indonesia.
Ketahanan pangan sangat dipengaruhi
oleh kondisi iklim pertanian dan
musim. Sejumlah upaya telah dilakukan
Pemerintah Daerah NTT untuk mendorong
produksi pertanian dan mengadopsi
langkah-langkah penunjang bagi para
petani.
Untuk bersama-sama menanggulangi
masalah ketahanan pangan, ILO, bekerja
sama dengan Kementerian Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO),
telah mengembangkan program bersama
selama dua tahun mengenai pekerjaan
layak untuk ketahanan pangan dan
pembangunan berkelanjutan di NTT.
Dikoordinir oleh Kementerian Desa,
program bersama yang didanai oleh
Badan untuk Kerjasama Pembangunan
Luxembourg (Luxembourg Agency for
Development Cooperation) dan ILO ini
berfokus pada peningkatan produktivitas
Ketenagakerjaan
Mendorong ketahanan pangan dan
Untuk mewujudkan komitmen ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa
mengalokasikan lebih dari Rp 20,7 triliun untuk pembangunan
pedesaan yang juga berarti tiap desa menerima Rp 320
juta. Kami telah meningkatkan alokasi menjadi Rp 46,98 triliun tahun ini, dan sejauh ini kami telah mentransfer 82 persen
dari anggaran ke semua desa di dalam negeri.
Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
tenaga kerja, peluang kerja dan perluasan
peluang kewirausahaan dalam rantai nilai
makanan agro, khususnya jagung, rumput
laut dan ternak.
Menghargai komitmen pemerintah
Indonesia, Alette Van Leur, Direktur untuk
Departemen Sektoral ILO Jenewa, memuji
kesediaan Indonesia menjadi negara
percontohan pertama untuk ketahanan
pangan dan pembangunan pedesaan.
“Indonesia menjadi salah satu negara
anggota ILO yang sepenuhnya merangkul
pekerjaan yang layak untuk pembangunan
pedesaan dengan dukungan kuat dari
para konstituen tripartit, yang bertujuan
membuka potensi dan peluang lainnya di
wilayah pedesaan,” katanya.
Selama acara penutupan, berbagai
capaian dari proyek bersama ini
dipaparkan. Pelajaran yang diperoleh dan
praktik terbaik program ini juga dibagi
di antara para peserta dari organisasi-
organisasi terkait, antara lain, kementerian,
organisasi internasional dan nasional,
akademisi, organisasi pekerja, organisasi
pengusaha dan lain sebagainya. ]
pembangunan desa berkelanjutan
1515
• Di bawah pengawasan pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya Dinas Peternakan, 161 desa mampu memiliki rencana aksi yang terintegrasi dan sinkron guna meningkatkan produktivitas dalam sektor peternakan serta pertanian secara umum melalui sebuah Rencana Induk yang komprehensif yang memasukkan pekerjaan yang layak dan praktik-praktik peternakan yang baik.
• Sekitar 11 kelompok pemasaran kolektif, terdiri dari 5 hingga 10 kelompok petani yang terdiri dari 20 hingga 25 petani penggarap, memiliki jejaring pasar beragam yang menawarkan lebih banyak insentif serta margin keuntungan dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan kondisi kerja.
• Hasil lokakarya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah direplikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam satu lokakarya serupa di Lampung dan telah diuji coba di dua desa. Alat bantu pelengkap berupa daftar mengenai kesehatan dan keamanan dalam sektor peternakan dan jagung telah
Capaian utama Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan
disusun dan diujicobakan di empat desa.
• Lima kelompok peternak, terdiri dari 20 peternak perorangan, telah meningkatkan bisnis mereka dan diberikan akses atas pinjaman di atas Rp 500 juta agar dapat merencanakan serta mengelola keuangan dan bisnis mereka dengan lebih baik.
• Kurang lebih 350 petani jagung garapan telah menikmati pasar yang lebih baik karena kontrak yang telah dibuat oleh kelompok dagang atau kelompok pemasaran kolektif setempat yang memfasilitasi jejaring pasar baru.
• Tiga kelompok dagang rumput laut atau kelompok dagang kolektif lainnya mengejar bisnis baru dalam mengembangkan pupuk dan pestisida organik lokal sebagai sebuah peluang bisnis baru untuk menghasilkan pendapatan.
• Lima lembaga daerah telah mengadopsi berbagai perangkat ILO untuk diimplementasikan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan mereka sendiri. Hingga saat ini, 400
peserta tambahan telah dilatih oleh lembaga-lembaga ini. Balai latihan koperasi di tingkat provinsi yang dijalankan oleh departemen koperasi telah mengalokasikan dana untuk melatih lebih dari 500 kaum muda pada tahun anggaran 2017 dan satu universitas di Sumba Timur telah mengadopsi modul manajemen keuangan ILO sebagai modul pelengkap untuk para mahasiswanya.
• Semua petani peternak di empat desa sasaran telah menerima manfaat dari mekanisme perdagangan yang baru dan telah meningkatkan transparansi pasar akibat dari proses dialog yang difasilitasi oleh proyek.
• Pengembangan sistem informasi pasar oleh sepuluh kelompok dagang daerah atau kelompok pemasaran kolektif bersama. Sistem ini telah diperbarui secara rutin guna mendorong fasilitasi ke pasar yang lebih luas dan untuk mendorong para petani untuk bergabung dalam mekanisme pemasaran kolektif. ]
Ketenagakerjaan
16
Keterampilan mengelola keuangan membangun
AFRIANI Ngada Tara Andung, seorang ibu dua orang anak berusia 36 tahun, sekarang sangat memperhatikan keuangan keluarganya. Menggunakan teknik pembukuan yang baru dipelajari, ia juga secara seksama mencatat berbagai sumber pendapatan – budidaya rumput laut, penangkapan ikan dan kegiatan-kegiatan usaha kecil – dan memisahkan pengeluaran usaha dengan rumah tangga.
Ketekunannya ini membuat keluarganya mampu menghemat 2 juta rupiah per bulan.
“Pembukuan keluarga telah mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik dan lebih teratur,” ujarnya “Suami dan saya tidak pernah menyadari berapa banyak yang kami peroleh tiap bulannya dan berapa banyak yang kami keluarkan. Uang sepertinya datang dan pergi dengan mudahnya. Contohnya, saya tidak pernah menyadari bahwa keluarga kami mengonsumsi 90 kilogram beras per bulannya”.
Kesadaran keuangan Afriani baru terbangun setelah ia bergabung dengan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh ILO (melalui mitra lokal), mengenai Pendidikan Keuangan untuk Keluarga, sebagai bagian dari Proyek Kerja yang Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Program pelatihan ini melengkapi masyarakat yang hidup di wilayah rawan pangan dengan keahlian kewirausahaan dasar sehingga mereka dapat bergeser dari mata pencarian yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi kegiatan kewirausahaan yang lebih berkelanjutan,” Yunirwan Gah, Koordinator Proyek ILO, menjelaskan.
Proyek ini, didanai oleh Luxembourg Agency for Development Cooperation dan ILO, terfokus pada perbaikan produktivitas kerja, peningkatan peluang kerja dan perluasan peluang kewirausahaan dalam rantai nilai makanan berbasis pertanian, khususnya jagung, rumput laut dan ternak.
Afriani dan petani rumput laut diberikan keahlian untuk memulai pembukuan keluarga dan menyusun target-target keuangan jangka pendek, menengah dan panjang.
Di rumah, ia segera menerapkan pengetahuan barunya dan tercengang ketika menemukan bahwa keluarganya memperoleh Rp. 5,800,000 per bulannya dari budidaya rumput laut dan Rp. 1,600,000 per bulannya dari menjual es batu. “Kami tidak pernah menyadari bahwa kami memperoleh penghasilan sebesar itu,” ujarnya. “Pelatihan ini benar-benar telah membuka mata saya mengenai pentingnya manajemen keuangan dan pembukuan.”
Selanjutnya ia menghitung pengeluaran rutin keluarga, dan sebagai hasilnya, mampu menyusun anggaran untuk hal-hal seperti pengeluaran rutin harian, pendidikan dan komitmen-komitmen sosial. “Keluarga saya menghabiskan total Rp. 5,300,000 per bulannya. Ketika secara seksama menghitung prioritas dan pengeluaran, saya memiliki pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan dan tidak saya sadari,” ujarnya.
Setelah memilah-milah situasi keuangan hari per hari, Afriani kemudian menggunakan keahlian barunya ini untuk jangka waktu yang lebih panjang,
Saya belajar banyak mengenai manajemen keuangan selama pelatihan. Sebagai pemimpin
kelompok, saya harus membantu dan mendukung
anggota kelompok saya untuk menyelesaikan tugas-tugas
karena tidak semuanya dapat membaca dan menulis.
mengembangkan sebuah pendekatan strategis terhadap alur keuangannya. “Sebelumnya, kekhawatiran saya adalah harga pasar yang berfluktuasi, dan saya mengabaikan pentingnya pengelolaan uang ketika harga pasar sedang bagus”.
“Saya sekarang memiliki akun bank. Dulu saya sempat menabung namun berhenti beberapa tahun yang lalu karena saya selalu kehabisan uang. Sekarang keadaan sudah berubah. Hanya dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran Anda, saya dapat mulai menabung sekarang,” ujarnya.
“Yang paling saya pelajari adalah bahwa saya tidak menyadari kapasitas dan kemampuan sendiri. Pelatihan ini telah mengubah saya menjadi petani yang lebih baik, pengusaha yang lebih baik dan ibu yang lebih baik”.
Pelatihan Afriani juga telah memberikan manfaat kepada keluarga lain dalam komunitasnya. Ia ditunjuk sebagai fasilitator lokal untuk membantu para tetangga dalam mempertajam manajemen keuangan rumah tangga mereka, sehingga mereka dapat juga meningkatkan bisnisnya dan memastikan bahwa pendapatan mereka dapat menunjang kepastian pangan, pendidikan serta komitmen budaya dan sosial.
“Penghasilan yang dikelola dengan baik sangatlah penting bagi komunitas saya karena kami memiliki tanggung jawab adat yang harus dipenuhi sebagai bagian dari budaya Sumba Timur,” ujarnya.
Berdasarkan keberhasilan pelatihan Pendidikan Keuangan untuk Keluarga, ILO saat ini memperkenalkan perangkat pelatihan lainnya; Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (Community-Based Enterprise Development/C-BED), yaitu sebuah program pelatihan rendah biaya dan mudah untuk diimplementasikan guna membantu pengusaha dan pemilik usaha melakukan perencanaan dan peningkatan.
Sekali lagi, menurut Yunirwan, pelibatan komunitas adalah kunci kesuksesan program, dan Afriani memimpin di depan. “Kami mengagumi semangat dan komitmen Afriani. Ia berkomitmen untuk memperbaiki tidak hanya dirinya dan usahanya namun juga orang lain di komunitasnya. Ia secara aktif memfasilitasi pelaksanaan C-BED dalam kelompok dan komunitasnya,” ujarnya. ]
16
Kisah Sukses
masa depan yang lebih baik
17
Gender
SEBUAH perusahaan berskala menengah di Bali telah membuktikan bahwa praktik-praktik non-diskriminasi di tingkat perusahaan, termasuk di usaha kecil dan menengah (UKM), akan meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerja.
Sejak awal pembentukan perusahaannya yang bernama Spa Factory Bali, Maria Satya Putri menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan para pegawainya. Memulai usahanya sejak tahun 2002 dengan satu pegawai =hingga kini mempekerjakan lebih dari 50 pegawai, Maria telah menjalankan praktik-praktik dan peraturan-peraturan non-diskriminasi.
Selain itu, opsi juga diberikan kepada pekerja perempuan yang menyusui. Mereka bisa menggunakan ruang menyusui di mana tersedia kulkas untuk menyimpan ASI atau mereka dapat mengambil rehat satu jam untuk menyusui bayinya di rumah. Opsi kedua sebagian besar berlaku bagi para pekerja perempuan yang tinggal di daerah sekitar perusahaan.
Kebijakan sensitif gender ini, ujar Maria, telah meningkatkan motivasi, kinerja dan efisiensi para pekerjanya. Ia juga menyaksikan adanya rasa memiliki dan loyalitas yang lebih kuat dari mereka.
Respons positif tidak hanya datang dari para pekerja, namun juga dari para investor dan pembeli. “Pembeli terkesan dengan hal ini dan sebagai hasilnya, penghasilan kami meningkat 30 persen,” ia menambahkan dengan bangga.
“Memahami kebutuhan pekerja dan memberikan apa yang penting bagi mereka adalah sebuah investasi karena manfaat, motivasi, produktivitas dan loyalitas yang dihasilkan kembali lagi untuk perusahaan,” kata Januar Rustandie, Manajer Program SCORE ILO, mengomentari praktik-praktik kesetaraan gender di Spa Factory.
Spa Factory terus menciptakan sebuah lingkungan yang aman bagi pekerja laki-laki dan perempuan. Perusahaan ini sekarang telah mengasuransikan pekerja-pekerja dan keluarganya di bawah BPJS Kesehatan dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi tahunan untuk pekerja perempuannya. ]
Investasi pada kesetaraan gender
Spa Factory Bali merupakan sebuah usaha berskala menengah yang mengembangkan dan memproduksi produk-produk spa untuk hotel dan sanggraloka lokal dan nasional. Spa Factory juga merupakan perusahaan yang berpartisipasi dalam program Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE) sejak 2015.
Perusahaan ini menyediakan fasilitas penitipan anak bagi pekerjanya, yang memungkinkan mereka membawa anak ke tempat kerja. Fasilitas ini memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pekerja dengan mengetahui anak-anak mereka terjaga dengan baik ketika mereka di tempat kerja.
“Saya ibu dari dua orang anak, saya menghargai rasa aman dengan mengetahui bahwa saya bisa bekerja sementara anak-anak saya terjaga dengan baik,” ujarnya, mempertimbangkan fasilitas ini sebagai sebuah investasi untuk perusahaan.
Menyadari pentingnya menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan keluarga, ia juga menyediakan cuti keluarga darurat untuk para pekerjanya. Pekerja dapat mengambil cuti satu hari dalam sebulan untuk merawat anak atau anggota keluarga yang sakit. Lama cuti dapat diperpanjang menjadi tiga hingga empat hari untuk keadaan-keadaan darurat yang lebih serius seperti rawat inap di rumah sakit.
baik untuk bisnis
Walaupun perusahaan saya masih dianggap sebagai
UKM, namun saya memahami kebutuhan ibu-ibu muda yang
bekerja untuk saya. Mereka membutuhkan keyakinan bahwa mereka tidak perlu memilih antara kerja dan
keluarga, khususnya selama masa-masa darurat.
Maria Satya Putri, Pemilik Spa Factory
Perusahaan ini menyediakan fasilitas penitipan anak bagi
pekerjanya, yang memungkinkan mereka
membawa anak ke tempat kerja. Fasilitas ini memberikan rasa
nyaman dan aman bagi para pekerja dengan mengetahui anak-anak
mereka terjaga dengan baik ketika mereka di tempat
kerja.
18
DUNIA sedang menghadapi
krisis pengangguran muda yang makin
meningkat, termasuk di Indonesia. Di
berbagai sektor perekonomian, kaum
muda memiliki kemungkinan 2,8 kali
lebih tinggi menjadi pengangguran
dibandingkan dewasa. Bahkan di
Indonesia, kaum muda memiliki
kemungkinan 4,6 kali lebih tinggi menjadi
pengangguran dibandingkan dewasa.
Karenanya, pemagangan yang berkualitas
tinggi sangat penting dalam menghadapi
persoalan pengangguran muda. Sistem
pemagangan yang memadukan pelatihan
di tempat kerja serta di luar tempat kerja
telah terbukti sukses dalam mendorong
pembelajaran dan pembentukan
Apprenticeship Network/GAN) untuk
mendorong sistem pemagangan di
kalangan perusahaan. Apindo sejak saat
itu terlibat aktif mendorong program
pemagangan di tingkat provinsi. Salah
satu promosi pun dilakukan di Solo, Jawa
Tengah. Lokakarya mengenai pemagangan
dilaksanakan di sana dan dihadiri sekitar 50
peserta yang mewakili berbagai perusahaan
dari sektor hotel, otomotif dan retail.
Kunjungan ke Taman Tekno Solo,
balai latihan kerja pemerintah, dan
Akademi Teknik Industri (ATNI), mampu
menyediakan peluang bagi para peserta
untuk mempelajari lebih lanjut mengenai
kurikulum dan kesiapan institusi pendidikan
dalam berkerjasama dengan industri.
Perusahaan atasi pengangguran mudamelalui program pemagangan
Pemagangan selain dapat menjadi kontribusi
pengusaha dalam mengurangi pengangguran, juga dapat
memberikan manfaat bagi pengusaha dengan
menyediakan pekerja yang memiliki keterampilan, yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
FX Sri Martono, Kepala Program Pelatihan Apindo
Kami telah menerima manfaat positif dari program
ini. Hampir 80 persen dari pemagang direkrut oleh
perusahaan karena mereka terbukti memiliki keterampilan kerja yang lebih baik. Hal ini
membantu pemerintah daerah dalam menangani persoalan
pengangguran muda.
Sumartono, Head of Manpower Office in Solo
Selain itu, praktik-praktik yang baik
mengenai bagaimana merumuskan
silabus pemagangan juga dibagi
oleh perusahaan-perusahaan yang
berpartisipasi. Untuk memastikan
efektivitas dari program pemagangan,
berdasarkan pengalaman perusahaan,
maka diusulkan bahwa silabus dan
program pemagangan harus diperbarui
dan dievaluasi secara rutin.
Lokakarya ditutup dengan komitmen
dari Apindo untuk meneruskan upaya
mendorong pemagangan di tingkat
perusahaan serta melaksanakan sebuah
aksi nasional yang bertujuan untuk
mendorong perusahaan mengembangkan
program pemagangan, khususnya melalui
Jejaring Pemagangan Indonesia. ]
Ketenagakerjaan
keterampilan. Selain itu juga mampu
memfasilitasi kesempatan kerja dengan
membangun jembatan antara dunia
pendidikan dan dunia kerja.
Dari perspektif pengusaha, pemagangan
mampu menyediakan pekerja-
pekerja muda dengan keterampilan
yang diperlukan sesuai kebutuhan
perusahaan. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) merespons persoalan
pemagangan dengan terus-menerus
meningkatkan kesadaran para anggotanya
sehingga sistem yang lebih kokoh
dapat ditempatkan untuk semakin
mengembangkan keterampilan kaum
muda Indonesia.
Apindo baru saja bergabung dalam
Jejaring Pemagangan Global (Global
19
“FORUM Bisnis merupakan
acara penting tahunan yang mampu
menyediakan peluang untuk
mengembangkan pendekatan dan prinsip
dalam membangun konsensus serta dialog
sosial dengan para aktor utama dalam
rantai usaha di Indonesia,” demikian
Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO
untuk Indonesia, saat membuka Forum
Bisnis Better Work Indonesia pada 6-7
September 2016 di Jakarta.
Lebih dari 20 pembeli dan pemasok
berpartisipasi dalam forum ini. Forum
tahunan ini terbuka bagi partisipasi
yang lebih luas seperti pemasok untuk
mendukung solusi inovatif terhadap
berbagai tantangan ketenagakerjaan
dalam rantai pasokan global yang besar.
Acara ini memberikan fokus khusus pada
fitur-fitur Better Work seperti pelaporan
publik. Fitur juga mencakup tantangan
dan peluang dalam kepatuhan terhadap
peraturan serta persoalan dalam hubungan
industrial. Hari kedua forum ini difokuskan
pada mitra-mitra Better Work. Pada sesi
ini disediakan ruang untuk berinteraksi
dengan serikat pekerja, asosiasi
pengusaha, dan perwakilan pemerintah di
BETTER WORK INDONESIAForum Bisnis
Industri garmen dan alas kaki menghadapi tantangan seperti
peningkatan upah tahunan sebesar 11 persen; melemahnya
mata uang rupiah terhadap dollar AS dan tekanan pembeli terkait dengan harga. Untuk memastikan bahwa industri tetap kompetitif, komunikasi
antara pabrik dan serikat pekerja harus terbuka dan
transparan.
Anne Patricia Susanto, APINDO
tingkat nasional untuk membahas isu-isu
kunci yang mempengaruhi kepatuhan,
termasuk problem yang dihadapi di sektor
garmen dan alas kaki.
Better Work Indonesia merupakan salah
satu dari lima program negara yang
dikaji secara independen oleh Tufts
University atas efektivitasnya dalam
meningkatkan kehidupan pekerja garmen
dan meningkatkan daya saing pabrik. Hasil
dari Laporan Kajian Dampak menunjukkan
bahwa Program Better Work memiliki
dampak signifikan dan penting pada
kondisi kerja.
“Sebelumnya, bukti dari hasil yang sama-
sama menguntungkan, meningkatkan
kondisi kerja dan meningkatkan margin
profit, sebagian besar masih menjadi
anekdot belaka. Kajian Dampak yang
dilakukan Tufts University menjadi langkah
yang signifikan dalam membangun
bukti dari relasi tersebut,” ujar Professor
Drusilla Brown, penulis utama dari laporan
tersebut.
Ditegaskan juga bahwa pemantauan
terhadap kepatuhan sangat penting dan
dialog sosial memainkan bagian penting
dalam meningkatkan hasil bagi pekerja. ]
Dampak-dampak utama yang disoroti, mencakup:
w Stabilitas kerja yang lebih baik bagi pekerja, dengan proporsi pekerja memiliki jangka waktu kontrak yang lebih panjang naik menjadi dua kali lipat.
w Peningkatan kesadaran pekerja mengenai hak dan kesediaan untuk mempertimbangkan serikat pekerja dengan serius.
w Penurunan prevalensi kekerasan verbal.
w Efek yang cukup besar dalam besaran upah yang dibawa pulang pekerja.
v Peningkatan perawatan prenatal.
19
Ketenagakerjaan
2016
2020
Praktik bisnis yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di IndonesiaILO menggelar serangkaian seminar tentang praktik-praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggungjawab di Indonesia. Rangkaian seminar
ini merespons tantangan besar yang saat ini berdampak pada dunia kerja, terutama ketidakpastian dari melambatnya perekonomian
global dan nasional, ketergantungan pada sumber daya yang semakin berkurang dan semakin terancam oleh perubahan iklim yang tak
dapat dielakkan. Tantangan ini turut memaksa industri untuk berubah dari ‘bisnis biasa’ dan harus meningkatkan nilai-nilai ekonomi, sosial
dan ekologis kepada masyarakat.
Rangkaian acara ILO ini bertujuan melibatkan para aktor ketenagakerjaan utama, terutama para mitra tripartit (pemerintahan, pekerja,
dan pengusaha) dalam melaksanakan praktik-praktik berkelanjutan dan bertanggungjawab sebagai upaya menelaah langkah-langkah aksi
bersama.
Acara ini difasilitasi oleh Yukiko Arai, pakar dari Unit Perusahaan Multinasional dan Pelibatan Usaha ILO Jenewa. “Pratik-praktik yang
bertanggungjawab secara sosial kerapkali dianggap mahal dan membahayakan daya saing. Namun, saya berharap lokakarya-lokakarya
ini dapat mendemonstrasikan bahwa mencapai hasil menang-menang mungkin dilakukan melalui daya saing yang meningkatkan praktik
kerja dan usaha yang bertanggungjawab secara sosial.,” kata Yukiko.
Rangkaian acara ini diselenggarakan ILO melalui Proyek Industri dan Tempat Kerja untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif
(Proyek InSIGHT). Didanai Pemerintah Jepang, Proyek ini bertujuan memperkuat dialog kebijakan dan kapasitas kelembagaan guna
mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dalam industri dan tempat kerja. Proyek ini juga bertujuan meningkatkan
struktur tripartit setempat dan sistem pendukung untuk mendorong keberlanjutan dan daya saing di tingkat sektor dan tempat kerja. ]
SEKITAR 30 anggota Asosiasi Perhotelan Bali berkumpul untuk mengkaji langkah-langkah meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Deklarasi Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (Deklarasi PMN). Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya serupa yang digelar di Jakarta.
Berbeda dengan lokakarya Jakarta, lokakarya Bali secara spesifik menargetkan sektor perhotelan karena sektor ini termasuk yang paling maju dalam mempromosikan pengembangan keahlian bagi kaum muda. Sektor-sektor lainnya cenderung menerapkan standar kerja khusus dan membutuhkan sertifikasi bagi para pekerjanya.
Ricky Putra, Kepala Asosiasi Hotel Bali, yang juga General Manager dari The Royal Santrian di Bali, mengatakan bahwa “dalam hal standar dan kualitas sumber daya manusia, Indonesia merupakan salah satu negara termaju di sektor hotel. Para pekerja hotel kami benar-benar dicari oleh sektor hotel di seluruh dunia, di Maladewa, Timur Tengah dan banyak tempat lain.”
Namun masih ada aspek operasional yang dapat ditingkatkan, misalnya dalam
Rantai hotel global untuk promosikan ketenagakerjaan muda
hal pengadaan produk lokal. “Kualitas, sertifikasi, dan kebersihan tidak dapat dijamin bila kita mendapatkannya langsung dari produsen lokal. Standar rantai hotel yang berbeda juga menghalangi kami mencari sumber secara kolektif. Harus ada terobosan untuk mengatasi hal tersebut sehingga produk lokal bisa diterima,” jelas Fransiska Handoko, Government Relation Director dari Asosiasi Perhotelan Bali.
Selama lokakarya, seorang pengusaha sosial, Mariko Asmara, memberi inspirasi bagi para peserta dengan berbagi pengalaman mengenai bagaimana perusahaan dapat bertanggungjawab secara sosial dan berkontribusi secara lebih positif kepada komunitas.
Berbagai pengalaman di tingkat regional, Georginia Pascual dari Proyek InSIGHT ILO berbagi berbagai inisiatif ILO dalam sektor perhotelan yang diterapkan di Filipina dan Thailand, di bawah Proyek Usaha Asia yang Lebih Ramah Lingkungan.
Selama lokakarya, para peserta juga secara aktif terlibat dalam diskusi yang kaya dengan pertukaran pendapat dan gagasan. Mereka memberikan sambutan yang baik untuk menyokong praktik
Para peserta antusias untuk menjajaki lebih lanjut langkah-langkah yang dapat dilakukan bersama ILO, terutama untuk memfasilitasi dialog dengan pemerintah, menindaklanjuti
peluang untuk penelitian yang berorientasi pada aksi tentang sektor perhotelan di Bali dan
mengadakan pertukaran pengetahuan tentang
instrumen dan perangkat ILO.
Tendy Gunawan, Staf ILO
ketenagakerjaan serta usaha yang berkelanjutan dan bertanggungjawab secara sosial ini. Mereka berkomitmen untuk memelihara Bali sebagai destinasi paling dituju di Asia dan membantu memfasilitasi pengembangan masyarakat Bali. ]
Ketenagakerjaan
21
SEKITAR 80 perwakilan dari perusahaan multinasional, asosiasi pengusaha, organisasi pekerja, pengamat ketenagakerjaan dan kaum akademisi berkumpul di Jakarta pada 15 November lalu untuk membahas berbagai upaya agar dunia usaha dapat menerapkan prinsip-prinsip Deklarasi Tripartit ILO tentang Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (Deklarasi PMN).
Mohamad Fahmi, Direktur Eksekutif dari Business Links Indonesia, mengingatkan para peserta tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap tenaga kerja yang tertuang di dalam Deklarasi PMN ILO. Saat ini, masih ada salah pengertian tentang pelaksanaan CSR di Indonesia, di mana perusahaan cenderung berfokus pada kegiatan komunitas dan bukan pada peningkatan kemampuan para pegawai mereka.
Sementara itu, Alexander Noah, Direktur Pengelola Hotel Dharmawangsa yang juga merupakan perwakilan dari Asosiasi Perhotelan Jakarta, mengatakan bahwa industri perhotelan di Indonesia telah menerapkan konsep CSR tenaga kerja. “Saya yakin konsep CSR tenaga kerja ini juga bisa diterapkan di industri lainnya, bukan hanya di industri perhotelan.
Perusahaan harus mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR dan akan lebih baik lagi jika dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat sumber daya manusia internal yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang,” katanya.
Selanjutnya sejumlah perwakilan perusahaan multinasional dari PT Panasonic Gobel Indonesia, PT Holcim di Indonesia dan PT Astra Daihatsu Motor turut memaparkan program CSR tenaga kerja mereka. PT Panasonic, misalnya, berfokus pada perbaikan fasilitas internal bagi para pekerja sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Sementara PT Astra Daihatsu
dan meningkatkan jejaring usaha di Indonesia
Mempromosikan ketenagakerjaan
Mohamad Fahmi, Direktur Eksekutif dari Business Links Indonesia
berfokus pada manufaktur dalam rantai pasokan dengan meningkatkan pendidikan dan kompetensi karyawan.
PT Holcim Indonesia berfokus pada upaya memberikan peluang pendidikan kejuruan bagi kaum muda di area operasional mereka, terutama terkait industri teknis yang berhubungan dengan semen. Dengan memadukan pembelajaran di kelas dengan pelatihan teknis, para lulusan pendidikan kejuruan ini tidak hanya diserap oleh PT Holcim, namun juga oleh perusahaan multinasional lainnya. ]
Deklarasi PMN merupakan satu-satunya instrumen ILO yang memberikan panduan langsung kepada perusahaan mengenai kebijakan sosial. Terkait erat dengan standar-standar ketenagakerjaan internasional, pasal-pasal Deklarasi ini memaparkan praktik-praktik baik mengenai praktik-praktik tempat kerja yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Deklarasi ini juga merupakan satu-satunya instrumen global yang dikembangkan dan diadopsi oleh pemerintah, pengusaha dan pekerja dari seluruh dunia.
Diadopsi lebih dari 40 tahun lalu, Deklarasi PMN masih sangat relevan saat ini dalam konteks terkait Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip-prinsip di bawah Deklarasi ini bertujuan mendorong kontribusi positif perusahaan-perusahaan multinasional terhadap kemajuan ekonomi dan sosial, serta meminimalisir dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul akibat kegiatan operasional mereka.
21
Ketenagakerjaan
Saat ini masih belum ada standar tentang CSR di
Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat sedang menyusun rancangan peraturan CSR
sebagai sarana untuk mengatur pelaksanaan CSR di Indonesia.
Selain kegiatan CSR untuk komunitas, juga penting
melakukan CSR internal untuk memberdayakan pekerja dan menyediakan fasilitas internal
yang lebih baik.
2222
DIHADIRI oleh 50 peserta tripartit, Forum Hubungan Industrial yang diselenggarakan pada November lalu di Jakarta memaparkan hasil Seminar Hubungan Industrial Tripartit Regional ke-7 bertajuk “Mempromosikan Dialog Sosial dalam Perusahaan” yang diadakan di Chiba, Jepang September lalu. Forum tersebut menggarisbawahi hubungan industrial di kawasan ASEAN. Salah satu hasil yang disoroti adalah pentingnya kerja sama bipartit di tingkat perusahaan sebagai upaya mendukung hubungan industrial yang harmonis di dalam perusahaan.
Selama diskusi interaktif tentang peran lembaga kerjasama bipartit di tempat kerja, Siti Junaedah, Direktur Kerjasama Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan, menegaskan pentingnya komunikasi dan negosiasi yang adil antara pengusaha dan pekerja di tingkat tempat kerja.
“Kami telah mengadakan serangkaian pelatihan untuk pelatih, terutama untuk para penggiat serikat buruh agar mereka dapat melatih para anggotanya tentang bagaimana melakukan negosiasi yang adil berdasarkan kepercayaan di tempat kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengembangkan dan menyebarluaskan perangkat komunikasi tentang kerja sama bipartit untuk mendukung hubungan industrial yang harmonis di Indonesia,” katanya menjelaskan.
Para perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja sepakat bahwa kedua belah pihak harus mengembangkan komunikasi yang transparan dan membangun kepercayaan satu sama lain. “Dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kami berharap para pekerja akan membuka lebih banyak dialog ketimbang melakukan pemogokan di jalanan,” kata Myra Hanartani dari Apindo. Agus R. Toniman, Dewan Nasional KSPI, menambahkan, “Kami perlu membangun komunikasi yang lebih baik di tingkat perusahaan, di mana kami dapat menyampaikan kebutuhan para pekerja.”
Sesi-sesi interaktif dalam forum mencakup pembelajaran Sistem Ketenagakerjaan Jepang dan penerapan praktisnya untuk mendukung kebutuhan hubungan industrial di Indonesia. Isu-isu lain yang dibahas termasuk kerjasama pekerja-
kerja yang mempromosikan kerjasama bipartit yang kuat dan timbal-balik di tingkat perusahaan.
Matheus Sikardian dari HM Sampoerna, misalnya, menekankan pendekatan pribadi kepada para pekerjanya yang kebanyakan perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Sementara Budi Santosa dari IBCSD menyebutkan perusahaannya telah menciptakan keterbukaan dan transparansi untuk memperkuat hubungan industrial di tempat kerja.
Dengan menggunakan pendekatan berbeda, Budi mengungkapkan mereka membicarakan pengampunan pajak (tax amnesty) secara terbuka atau mengundang seorang analis ketenagakerjaan, misalnya, untuk membicarakan dampak masa depan, dari hasil pemilu di Amerika Serikat. “Para pegawai kami perlu mengetahui realitas sehingga mereka dapat saling mendukung,” ungkap Budi. ]
Jalur menuju peningkatan hubungan industrialdi Indonesia
Forum ini memainkan peran penting dalam mempromosikan dialog sosial di antara para aktor ketenagakerjaan di negara ini. Melalui dialog sosial kita dapat membangun kepercayaan dan
memperkuat komunikasi di antara kita. Karenanya, saya
berharap hasil-hasil dari forum ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan
perwujudan hubungan industrial yang harmonis di Indonesia.
Hayani Rumondang, Direktur Jenderal Hubungan Industri Kementerian Tenaga Kerja
Pendekatan pribadi lebih sesuai bagi para pekerja kami yang mayoritas adalah kaum ibu dan ibu rumah tangga. Mereka tidak peduli akan
data dan statistik, tapi mereka lebih peduli tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan
mereka dan bagaimana mereka dapat membiayai keluarganya.
Matheus Sikardianto, HM Sampoerna Tbk
pengusaha dalam menciptakan tempat kerja yang lebih ramah lingkungan, lebih aman dan lebih produktif di Filipina serta kasus percontohan dari Vietnam tentang penciptaan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik melalui praktik-praktik ketenagakerjaan dan usaha yang bertanggungjawab secara sosial.
Pengalaman di dalam negeri disampaikan oleh perwakilan HM Sampoerna Tbk, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan PT Toyota Motor. Mereka berbagi program di tempat
Ketenagakerjaan
2323
jurnalisme yang luar biasa terkait dengan isu-isu ini, “ ujar Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO di Indonesia.
Proses registrasi dan seleksi dilakukan bagi karya jurnalistik media yang dipublikasikan dalam periode 1 Juni 2015 hingga 30 September 2016, baik diproduksi oleh para jurnalis secara perorangan maupun tim. Terdapat 82 artikel dan pelaporan jurnalistik yang diterima dan dipilih melalui sebuah proses seleksi oleh para juri: Endy Bayuni, Pemimpin Redaksi Jakarta Post, Burhan Solihin, Editor Eksekutif Tempo.co dan Mohamad Teguh, Pemimpin Redaksi SCTV.
Selain penghargaan media, ILO dan AJI Jakarta juga memberikan beasiswa media bagi para jurnalis terpilih untuk melakukan peliputan mendalam mengenai PRT dan PRTA. Para jurnalis yang terpilih dari tujuh media terkemuka mempublikasikan dan menyiarkan rangkaian pelaporan mendalam atas sejumlah persoalan, seperti: kurangnya peraturan mengenai PRT, hak untuk berserikat bagi PRT, penderitaan PRTA, kurangnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi PRT dan PRTA sebagai sebuah bentuk perbudakan modern.
Dua penghargaan kehormatan diberikan kepada para PRT yang secara aktif mengadvokasi perjuangan PRT sebagai bagian dari jurnalisme warga. Selain
ILO dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyelenggarakan acara penyerahan penghargaan media atas reportase terbaik mengenai perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) dan penghapusan pekerja rumah tangga anak (PRTA) di Indonesia pada 23 November lalu di Jakarta.
Pemenang dari lima kategori dibagi menjadi empat jenis: artikel feature, foto bercerita, liputan mendalam dan laporan investigasi.
Penghargaan media ini bertujuan untuk mengapresiasi karya jurnalis dalam menghasilkan produk-produk jurnalisme bermutu, yang mampu menggambarkan berbagai persoalan PRT dan PRTA. Penghargaan media ini juga merupakan bagian dari kampanye ILO untuk menyoroti berbagai upaya nasional, termasuk media massa, dalam mendorong pekerjaan yang layak bagi PRT dan penghapusan PRTA.
“ILO sangat menghargai kemitraan dengan AJI Jakarta. Melalui penghargaan media ini, diharapkan media dapat melanjutkan upaya mengedukasi masyarakat, memperkuat upaya-upaya baik di tingkat nasional dan daerah, serta memberikan suara kepada para pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya melalui berbagai karya
mengenai pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak
ILO-AJI Jakarta anugerahi penghargaan media
Pemenang Penghargaan Media ILO-AJI Jakarta 2016:
Laporan investigasi:
• “NTT Darurat Perdagangan
Manusia” oleh Johan Pahlevi dari
Metro TV.
Pelaporan mendalam:
• “Ani: Habis Gelap Terbitlah
Terang” oleh Kenia Gusnaeni dari
Rajawali TV (RTV)
• “Menolak Pengabaian” oleh
Wina Triyanita Sari Simanjuntak
dari DAAI TV
Artikel feature:
• “Menggantung Nasib PRT”
oleh Kresna dari Tirto.id
• “Geliat Pemberdayaan PRT”
oleh Dodi Prananda dari Jawa
Pos
Foto bercerita:
• “Cerita Penampungan PRT”
oleh Andrey Gromico dari Tirto.id
itu, sebagai sebuah upaya untuk terus mendorong pekerjaan yang layak untuk PRT, ILO Jakarta menyelenggarakan serangkaian pelatihan keterampilan menulis bagi PRT sehingga mereka dapat mengadvokasi berbagai persoalan yang dialami dan dapat menyuarakan aspirasinya.
Penghargaan dan beasiswa media ini merupakan bagian dari kampanye ILO melalui Proyek Mempromorsikan Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga guna Mengakhiri Pekerja Rumah Tangga Anak (PROMOTE). Didanai Departemen Perburuhan Amerika Serikat (USDOL), Proyek PROMOTE bertujuan mengurangi pekerja rumah tangga anak secara signifikan dengan membangun kapasitas kelembagaan mitra guna mendorong pekerjaan yang layak untuk pekerja rumah tangga secara efektif. ]
Ketenagakerjaan
24
Pekerja rumah tangga Indonesia yang teraniaya
SELAMA lebih dari tujuh tahun, Marni Siti* (nama samaran), 22 tahun, disekap di rumah majikannya, seorang ibu dengan empat anak, Mala Husin* (nama samaran) yang menyiksanya secara rutin dan tidak memberikan makan, tidur dan upah atas kerja yang melelahkan dengan jam kerja yang panjang. Ia akhirnya berhasil lari dengan lompat dari lantai tiga menggunakan kabel antena dan memanjat pagar setinggi dua meter. Dengan memar dan bengkak di sekujur tubuhnya, ia pergi ke polisi dan melaporkan majikan penyiksanya pada Februari 2016 lalu.
Marni mulai bekerja di rumah majikannya
pada tahun 2007 ketika ia baru berusia
12 tahun. Ia meninggalkan keluarga dan
tujuh saudaranya di Bogor, Jawa Barat,
dan pergi ke Jakarta dengan pemikiran
ia diundang untuk berlibur. “Saya sedang
libur sekolah saat itu mempersiapkan
studi lanjutan ke pesantren. Paman saya
datang ke rumah dengan majikan saya
mengundang saya pergi ke Jakarta untuk
liburan,” ingatnya.
Ia menceritakan kisah ini dalam diskusi
interaktif mengenai perlindungan
terhadap pekerja rumah tangga (PRT)
dan penghapusan pekerja rumah tangga
anak yang diselenggarakan di Jakarta
pada 14 Agustus. Diskusi interaktif ini
diselenggarakan bersama oleh ILO dan
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.
Setelah tiba di Jakarta, Mala berjanji
ia akan memperlakukan Marni seperti
Saya hanya berlari dan berlari
dengan orang-orang menonton
saya dengan rasa tidak percaya.
Orang takut menolong saya
karena kondisi saya. Saya
lari ke kantor polisi. Saya
mengatakan pada polisi bahwa
saya takut dipenjara, dan polisi
mengatakan bahwa saya tidak
perlu khawatir karena majikan
sayalah yang harus dipenjara.
mencari keadilan putrinya sendiri dan akan disekolahkan.
“Mala bahkan meminta saya untuk
memanggilnya Mama dan menganggap
empat anaknya seperti saudara saya
sendiri. Mala juga mengatakan bahwa
rumahnya adalah rumah saya juga,”
lanjutnya.
Namun, setelah beberapa bulan, bukannya
pergi ke sekolah, ia harus melakukan
berbagai pekerjaan rumah tangga. Ketika
ia bersikeras ingin pulang, ia dibawa ke
kantor polisi. “Mala mengancam saya
bahwa polisi akan menangkap saya dan
saya akan dipenjara apabila saya pulang.
Saya takut dan tinggal,” ujar Marni.
Selama dua tahun pertama, Mala akan
membawa Marni pulang ke Bogor
untuk bertemu keluarganya. Namun,
Mala berulangkali mengancam untuk
memasukkan ayah Marni ke penjara apabila
ia memutuskan untuk tidak kembali dan
memberitahukan orangtuanya. Ketakutan,
Marni terus bekerja sebagai PRT.
Namun, setelah tahun kedua, kekerasan fisik
dimulai ketika Marni dituduh berselingkuh
dengan salah satu anggota keluarga.
Dimulai dengan tonjokan, kemudian
pemukulan dengan ikat pinggang, sapu
dan sandal. Air panas disiram ke dada
Marni, perutnya disetrika dan ia dipaksa
untuk memakan kotoran kucing.
Penyiksaan ini tidak hanya dilakukan oleh
Mala, namun juga oleh suami dan anak-
anaknya. Marni mengatakan bahwa anak-
anaknya juga bergabung dengan ibunya
memukul dan menyiksa dan bukannya
menyelamatkannya. Tidak mampu
memikul perlakuan tidak manusiawi
tersebut, Marni mencoba untuk mengakhiri
hidupnya tiga kali namun gagal.
Akhirnya, pada Selasa, 13 Februari 2016,
setelah dipukuli dan disiksa selama
berjam-jam, ia memutuskan untuk lari
dari rumah. Ia melompat dari lantai tiga
menggunakan kabel antena dan memanjat
gerbang depan setinggi lebih dari 2 meter
walaupun sekujur tubuhnya memar dan
bengkak.
Polisi segera menggeledah rumah Mala
namun Mala sudah melarikan diri. Ia
menyerahkan diri ke polisi pada hari
berikutnya. Sementara Marni dibawa
rumah sakit polisi untuk perawatan dan
telah menjalani program penyembuhan
trauma. Kasus ini sekarang sedang
disidangkan dengan Marni dalam proses
pemulihan dari luka mental dan fisik yang
berat karena penganiayaan majikannya.
“Saya harap majikan penyiksa saya dan
keluarganya diadili dan dijatuhi hukuman
atas apa yang mereka lakukan pada saya.
Penganiayaan mereka meninggalkan
bekas luka dan trauma namun saya
hanya ingin melanjutkan hidup dan
menggapai mimpi saya” katanya. Sembari
berjalannya persidangan, Marni sekarang
mempersiapkan diri untuk melanjutkan
studinya, mengambil paket pendidikan. ]
24
Ketenagakerjaan