UU 3/1992 Jamsostek UU 40/2004 SJSN
1. Jaminan PemeliharaanKesehatan
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Jaminan Kematian
4. Jaminan Hari Tua
UU 13/2003 Ketenaga-kerjaan tentang ImbalanPHK:
1. Uang Pesangon
2. Uang Penghargaan MasaKerja
3. Uang Penggantian Hak
1. Jaminan KesehatanDilaksanakan oleh BPJS-K.
2. Jaminan KecelakaanKerja
3. Jaminan Kematian
4. Jaminan Hari Tua2,3, & 4 dilaksanakan olehBPJS-TK.
5. Jaminan PensiunDilaksanakan oleh BPJS-TK
??
1. Tumpang Tindih dengan UU
11/1992 Dana Pensiun dan UU
13/2003 Ketenagakerjaan pasal
167 tentang Imbalan PHK.
2. JP-SJSN tidak mengenal Past
Service Liabilities.
3. Usulan Kemenaker besaran Iuran
8%, 5% ditanggung Pengusaha
dan 3% ditanggung Pekerja.
4. Jaminan Pensiun SJSN Manfaat
Pasti. Ada batas minimum dan
batas maximum.
1. Pasal 167 UU 13/2003 TK tentang Imbalan PHK terdiri:• Uang Pesangon (UP).
• Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK).
• Uang Penggantian Hak (UPH).
2. Jelas-jelas tumpang tindih dengan Jaminan Pensiun Sukarela dalam UU 11/1992
Dana Pensiun. • Istilah UPMK dan UPH secara substansi sama dengan Jaminan Pensiun.
• Imbalan PHK dalam pasal 167 UU 13/2003 TK termasuk imbalan PHK pada saat usia pensiun.
• Imbalan PHK pasal 167 UU 13/2003 TK dapat dikompensasikan pada Jaminan Pensiun
DPLK/DPPK pada UU 11/1992 DP.
• Karena dapat dikompensasikan maka JP-DPLK/DPPK secara tidak langsung menjadi wajib.
3. Bagaimana dengan JP-SJSN yang sifatnya juga wajib?? Semuanya wajib??
Seharusnya yang wajib hanya manfaat dasar.
Perlu harmonisasi dan sinkronisasi termasuk masa transisinya dalam
peraturan perundangan. RPP JP-SJSN sama sekali tidak membahas hal tersebut.
1. Kemampuan Perusahaan dan Pekerja sangat berbeda dengan deviasi sangat
besar:• Ukuran Perusahaan mulai dari Mikro, Kecil, Menengah sampai Perusahaan Besar.
• Perusahaan mulai dari yang Padat Karya sampai Padat Modal.
• Mulai Pekerja Tetap, Pekerja Kontrak, Pekerja Outsourcing, Pekerja Musiman dll.
• Iuran besar dipastikan partisipasi kepesertaan rendah. Pentahapan untuk perusahaan
besar dan menengah tidak tepat, karena yang dilindungi justru peserta dari
perusahaan kecil dan mikro.
2. Dari pengalaman Jamsostek, jumlah peserta JHT (asumsi perusahaan besar dan
sebagian perusahan menengah yang mengikuti) hanya mencapai sekitar 14
juta dari total Pekerja Formal sekitar 40 juta.
3. Apabila JP-SJSN diimplementasikan maka dari 17 juta peserta ex Jamsostek
belum tentu Perusahaan dan Pekerjanya mampu mengiur 8%. Dalam hubungan
ini umumnya perusahaan padat karya yang diharapkan jadi peserta paling
besar pada JP-SJSN perusahaannya justru bermargin tipis.
Perlu kajian yang lebih komphrehensif dengan berbagai asumsi
menyesuaikan dengan kemampuan usaha.
1. Public Pension Fund (JP- SJSN) sangat berbeda dengan Privat Pension Fund.› Privat Pension Fund (DPLK & DPPK) pendekatannya adalah Solvabilitas.
Apabila DPLK dan DPPK dibubarkan hari ini apakah sanggup untuk memenuhikewajibannya.
Kewajiban dihitung dari present value manfaat dikurangi present value iuran yad.
Dapat dikompensasi porsi pengusaha (mana yang lebih besar) pada Imbalan PHK UU13/2003TK.
› Public Pension Fund (diselenggarakan oleh BPJS-TK pendekatannya adalahkontinuitas dan sustainabilitas. Program tetap berjalan kecuali Negara bubar.
Pengumpulan Dana di BPJS secukupnya. Yang penting dapat membayar Pensiun padaPensiunannya pada saat jatuh tempo. Faktor penting adalah demografi dan pertumbuhan ekonomi.
Secara regular dievaluasi dan bila perlu penyesuaian agar tidak terjadi masalah unfunded.
Pengumpulan dana pada satu lembaga berpotensi diintervensi berbagai kepentingan.
Iuran yang rendah namun cukup untuk membayar manfaat saat jatuh tempo, berarti dana tersimpandisektor riil untuk dikembangkan lebih produktif. Dengan demikian kemampuan Pekerja produktifyad mampu membiayai para pensiunannya
Tidak mengenal PSL, harmonisasi dengan imbalan PHK UU13/2003 diperlukan.
2. Manfaat Pasti JP-SJSN sekitar 30-40% dari gaji rata-rata tertimbang selamamasa iur. Masa iur sd 15% berbentuk lumpsum sebesar akumulasi iuran plus hasil pengembangan.› Untuk PP, usulan Kemenaker 8% (5% & 3%), Usulan Kemenkeu 3% (2% & 1%),
Usulan Apindo 1.5% (1% &0.5%)
Tujuan utamanya:
1. Memberikan kepastian kepada Para Peserta/Pekerja untuk mendapatkan
jaminan sosial akibat hilang atau berkurangnya penghasilan dari akibat
berbagai kemungkinan seperti sakit, melahirkan, kecelakaan kerja, cacat,
kematian pencari nafkah, pengangguran, dan usia lanjut (konvensi ILO No.
102/1952 tentang jaminan sosial standar minimum).
2. Mensinkronkan program, manfaat, dan kontribusi dari program - program
jaminan sosial yang sudah berjalan saat ini.
3. Mengeliminasi program yang tumpang tindih, saat ini masih ada substansi
program sama namun dengan nama program yang berbeda.
4. Program harus dapat berjalan secara sustainable baik secara jangka pendek
maupun jangka panjang, oleh karenanya penyesuaian iuran, batas usia pensiun
dan mungkin manfaat dilaksanakan secara bertahap.
5. Karena bersifat wajib menurut UU, maka hanya diperuntukan jaminan manfaat
dasar. Harus diberikan ruang yang cukup untuk jaminan yang
diselenggarakan sektor privat. Pagu upah menyesuaikan dengan rata-rata
upah menyangkut lebih kurang 90% pekerja.
Apa kesan dunia tentang Indonesia saat ini?
”Complicated, not flexible, hard to deal,
bureaucratic, and fighting each others”.
Saatnya untuk berubah dan keluar dari
kebiasaan kebiasaan buruk dan kembali
berpikir.
Michael E. Porter – Harvard Business School – diambil dari buku Re-
Code Your Change DNA, Rhenald Kasali.
Kalau anda membeli mangkuk teh baru, bagian pantatmangkuk itu masih kasar dan tajam, sehingga bisa mengguratpermukaan meja. Karena itu ibu ibu rumah tangga Jepang lalumengambil dua mangkuk teh baru dan menggosok gosokankedua pantat mangkuk itu. Terjadilah proses salingmengauskan. Proses itu disebut suri-awase.
Tetapi suri-awase kini tidak menjadi bahasa kaum ibu. Dalamkultur manajemen Jepang pun istilah ini mulai dipakai. Duaorang atau lebih, yang mendapat tugas untuk menyelesaikansuatu sasaran, perlu sama-sama beradaptasi agar ketikabekerjasama tidak ada bagian-bagian ”runcing” yang bisamelukai rekannya. Proses kompromi dan saling menyesuaikandiri ini dinamakan suri-awase. Dan ini merupakan sikapkonsisten orang Jepang untuk mempertahankan wa (harmoni)di mana pun mereka berada. Dengan suri-awase setiappekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan dalam irama kerjayang harmonis.
Bondan Winarno – Dalam buku: Seratus Kiat, Jurus Sukses Kaum Bisnis.
PRIVAT INVESTMENT
DPLK/DPPK
JP-SJSN
UU 13/2003 psl 167
Bukan Dasar
Dasar
Wajib krn UU, =tdk didanakanTidak Wajib menjadi Wajib
krn dpt dikompensasi UU13,
=didanakan
Wajib sesuai UU40/2004,
=didanakan
Tidak Wajib
Harmonisasi dengan UU 13/2003 TK psl 167
Imbalan PHK:
• Imbalan PHK pada Usia Pensiun dikeluarkan yaitu
UPMK & UPH yang perhitungan beban iurannya
dikonversi (karena lebih cocok) menjadi iuran JP-
SJSN porsi Pengusaha dengan pagu.
• Imbalan PHK sebelum Usia Pensiun berupa UP
tetap ada, namun jumlahnya terbatas. UP adalah
jaminan masa tunggu untuk mendapatkan
pekerjaan kembali.
• Sebagai transisi PSL tetap mengacu pada UU
13/2003.
Harmonisasi dengan UU 11/1992
Dana Pensiun:
• Imbalan PHK pada Usia Pensiun
diatas Pagu disinkronkan dengan
DPLK/DPPK.
• Sebagai transisi JP-SJSN hanya
untuk karyawan baru.
UP=Uang Pesangon
UPMK=Uang Penghargaan Masa Kerja
UPH=Uang Penggantian Hak