Download - URGENSI UNDANG-UNDANG SISTEM TRANSPORTASI …
Jakarta, 13 Agustus 2021
Meneropong UU TransportasiDalam Menghadapi Tantangan Saat ini
URGENSI UNDANG-UNDANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL
SUGIYANTO
OUTLINE
URGENSI RUU SISTRANAS
HARMONISASI PERATURAN TRANSPORTASI
SASARAN & JANGKAUAN PENGATURAN
1 KENDALA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI INDONESIA
2
3
4
KENDALA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI INDONESIA
1
PERMASALAHAN
Kendala yang utama adalah dalam hal kebijakan dan implementasinya yang bersifat parsial pada masing-masing moda transportasi, sehingga baik kebijakan maupun aspek pembangunan infrastruktur dan pengoperasiannya terkesan berjalan sendiri-sendiri.
KENDALA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI INDONESIA
PERMASALAHAN
“Penyelenggaraan transportasi di Indonesia saat ini diatur dalam beberapa undang-undang terpisah berdasarkan jenis ruang lalu lintas dan moda transportasi. Teknis penyelenggaraan
tiap-tiap moda transportasi juga diatur dalam peraturan pelaksanaannya”
HARMONISASI PERATURAN TRANSPORTASI
2
PERMASALAHAN
KM No. 49 Tahun 2005 tentang SISTRANAS
“Regulasi mengenai sistem transportasi nasional sebenarnya sudah diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem
Transportasi Nasional (Sistranas). Namun peraturan tersebut belum dapat dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan rencana induk transportasi. Rencana induk disusun
oleh masing-masing sub-sektor sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini
mengakibatkan pembangunan sarana dan prasarana kurang terintegrasi baik dari sisi integrasi jaringan, integrasi fungsi,
integrasi pelaksanaan, integrasi pembiayaan, serta integrasi kelembagaan”
PERMASALAHANUU Jalan (38/2004)
UU LLAJ (22/2009)
UU Pelayaran (17/2008)
UU Perkeretaapian (23/2007)
UU Penerbangan (1/2009)
INTEGRASI?KM. No. 49 Tahun 2005?
Permasalahan Hukum:1.Permasalahan hierarki karena ketentuan perintah integrasi diatur oleh KM 49 Tahun 2005 yang seyogyanya diatur dalam Undang-Undang2.Keterbatasan ruang lingkup pengaturan: • Tidak dapat mengatur materi lintas sektor (antar K/L).• Tidak dapat memberikan pembebanan keuangan negara dan
pembebanan kewajiban kepada masyarakat.
UU SPPN(25/2004)
UU PemerintahanDaerah (23/2014)
KERANGKA HUKUM (LEGAL FRAMEWORK)
UU Kelautan(32/2014)
PERMASALAHAN
KERANGKA HUKUM (LEGAL FRAMEWORK)
IMPLIKASI BEBAN KEUANGANIMPLIKASI SOSIAL
PEMERINTAH:1.Pembangunan Sarana Dan Prasarana yang Kompatibel2.Pelayanan Transportasi Pada Daerah-DaerahTertinggal dan Pedesaan
Badan Usaha Transportasi:1. Pembangunan Fasilitas Penunjang2. Pembangunan Sistem Informasi3. Kesetaraan Pelayanan Antarmoda
Harmonisasi POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling)
Azas keseimbangan, azas adil merata, manfaat, kepentingan umum, tanggung jawab negara, pemenuhan HAM, keterpaduan, keberlanjutan dan partisipatif
Integrasi Penyelenggaraan Transportasi (antarmoda, antar sektor, antar wilayah, antar simpuldan jaringan)
Peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi publik
RUU SISTRANAS
RUU SISTRANAS3
DASAR PENUGASAN
Kesimpulan RDP Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR-RI tanggal 19 Juli 2017 bahwa Komisi V DPR-RI bersama Sekretariat Jenderal dan Badan Litbang Perhubungan sepakat untuk mendukung Penyusunan Naskah Akademik RUU Sistranas yang menjadi inisiatif DPR
DASAR PENUGASAN PENYUSUNAN KAJIAN NASKAH AKADEMIK, TUJUAN DAN OUTPUT
1. Mengidentifikasi permasalahan praktis yang perlu diatur di dalam sistranas.2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis RUU Sistranas3. Merumuskan sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan RUU Sistranas.
TUJUAN
1. Tersusunnya Kajian Naskah Akademik peraturan perundang-undangan yang mengatur SistemTransportasi Nasional.
2. Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Transportasi Nasional.
OUTPUT
PERMASALAHAN
RUU SISTRANAS
Pembentukan undang-undang Sistranas tidak hanya melibatkan kementerian dan lembaga
terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, serta
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetapi juga pemerintah daerah serta
stakeholder terkait. Stakeholder yang dimaksud diantaranya penyelenggara jasa transportasi,
penyelenggara simpul transportasi, operator bus, operator pos, operator logistik, dan atau
industri perbankan.
PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIS UU SISTRANAS
2018 2019
Proses LanjutArahan Pimpinan
Pembahasan NA RUU Sistranas denganpakar hukum dan
penyusunan RencanaPerundangan-
undangan
PEMBAHASAN DI BIRO HUKUM
2017 - 2018
Pusltbang Antarmoda Telah melakukan pembahasan
dengan semua stakeholder terkait dalam penyusunan
NA Undang-UndangSistranas (13 Bab, 82 pasal)
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS
SASARAN & JANGKAUAN
PENGATURAN4
PERMASALAHAN
SASARAN & JANGKAUAN PENGATURAN
Sasaran yang hendak diwujudkan melalui RUU Sistranas:
“Tersusunnya sistem transportasi nasional yang dilengkapidengan prinsip-prinsip penyelenggaraannya yang menjadi acuan
bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalammenyelenggarakan sistem transportasi”
Jangkauan/aktor yang diatur dalam RUU Sistranas :
Pemerintah, khususnya Menteri yang membidangi urusantransportasi dan perhubungan;
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Badan usaha di bidang transportasi (PenyelenggaraJasa/Simpul); dan Masyarakat pada umumnya.
TerimaKasih