Download - UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmurberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakanpembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutandengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapaitujuan bernegara;

b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalamKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomidalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanamanmodal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatanyang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi;

c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonominasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomiIndonesia diperlukan peningkatan penanaman modaluntuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatanekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal,baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomianglobal dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanamanmodal yang kondusif, promotif, memberikan kepastianhukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikankepentingan ekonomi nasional;

e. bahwa . . .

- 2 -

e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahandan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-UndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal DalamNegeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan TambahanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PenanamanModal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagidengan kebutuhan percepatan perkembanganperekonomian dan pembangunan hukum nasional,khususnya di bidang penanaman modal;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlumembentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2),dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatanmenanam modal, baik oleh penanam modal dalam negerimaupun penanam modal asing untuk melakukan usahadi wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman . . .

- 3 -

2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatanmenanam modal untuk melakukan usaha di wilayahnegara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanammodal dalam negeri dengan menggunakan modal dalamnegeri.

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanammodal untuk melakukan usaha di wilayah negaraRepublik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modalasing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnyamaupun yang berpatungan dengan penanam modaldalam negeri.

4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usahayang melakukan penanaman modal yang dapat berupapenanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warganegara Indonesia, badan usaha Indonesia, negaraRepublik Indonesia, atau daerah yang melakukanpenanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negaraasing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asingyang melakukan penanaman modal di wilayah negaraRepublik Indonesia.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainyang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yangmempunyai nilai ekonomis.

8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negaraasing, perseorangan warga negara asing, badan usahaasing, badan hukum asing, dan/atau badan hukumIndonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimilikioleh pihak asing.

9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki olehnegara Republik Indonesia, perseorangan warga negaraIndonesia, atau badan usaha yang berbentuk badanhukum atau tidak berbadan hukum.

10. Pelayanan . . .

- 4 -

10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatanpenyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yangmendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang darilembaga atau instansi yang memiliki kewenanganperizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannyadimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahapterbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagipenanaman modal di semua sektor di wilayah negara RepublikIndonesia.

BAB IIASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:a. kepastian hukum;b. keterbukaan;c. akuntabilitas;d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal

negara;

e. kebersamaan . . .

- 5 -

e. kebersamaan;f. efisiensi berkeadilan;g. berkelanjutan;h. berwawasan lingkungan;i. kemandirian; danj. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lainuntuk:a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;b. menciptakan lapangan kerja;c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha

nasional;e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi

nasional;f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan

ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IIIKEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanamanmodal untuk:a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang

kondusif bagi penanaman modal untuk penguatandaya saing perekonomian nasional; dan

b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pemerintah:a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal

dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetapmemperhatikan kepentingan nasional;

b. menjamin

- 6 -

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dankeamanan berusaha bagi penanam modal sejakproses pengurusan perizinan sampai denganberakhirnya kegiatan penanaman modal sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

c. membuka kesempatan bagi perkembangan danmemberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana UmumPenanaman Modal.

BAB IVBENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalambentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidakberbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroanterbatas berdasarkan hukum Indonesia danberkedudukan di dalam wilayah negara RepublikIndonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

(3) Penanam modal dalam negeri dan asing yangmelakukan penanaman modal dalam bentuk perseoranterbatas dilakukan dengan:a. mengambil bagian saham pada saat pendirian

perseroan terbatas;b. membeli saham; danc. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

- 7 -

BAB VPERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepadasemua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal diIndonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku bagi penanam modal dari suatu negara yangmemperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian denganIndonesia.

Pasal 7

(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakannasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikanpenanam modal, kecuali dengan undang-undang.

(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakannasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akanmemberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkanberdasarkan harga pasar.

(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapaikesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugisebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannyadilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinyakepada pihak yang diinginkan oleh penanam modalsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan olehundang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.

(3) Penanam . . .

- 8 -

(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transferdan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:a. modal;b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan

lain;c. dana yang diperlukan untuk:

1. pembelian bahan baku dan penolong, barangsetengah jadi, atau barang jadi; atau

2. penggantian barang modal dalam rangkamelindungi kelangsungan hidup penanaman modal;

d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaanpenanaman modal;

e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;f. royalti atau biaya yang harus dibayar;g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing

yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;i. kompensasi atas kerugian;j. kompensasi atas pengambilalihan;k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan

teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknikdan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek, dan pembayaran hak ataskekayaan intelektual; dan

l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

(4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmengurangi:a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan

ketentuan peraturan perundang-undangan yangmewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;

b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajakdan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintahlainnya dari penanaman modal sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan . . .

- 9 -

c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor;dan

d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugiannegara.

Pasal 9

(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belumdiselesaikan oleh penanam modal:a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank

atau lembaga lain untuk menunda hak melakukantransfer dan/atau repatriasi; dan

b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hakuntuk melakukan transfer dan/atau repatriasiberdasarkan gugatan.

(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapanpenundaan berdasarkan penetapan pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hinggaselesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB VIKETENAGAKERJAAN

Pasal 10

(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhikebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenagakerja warga negara Indonesia.

(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakantenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dankeahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkankompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melaluipelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Perusahaan . . .

- 10 -

(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakantenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakanpelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenagakerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajibdiupayakan untuk diselesaikan secara musyawarahantara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melaluiupaya mekanisme tripartit.

(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dantenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubunganindustrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VIIBIDANG USAHA

Pasal 12

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagikegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha ataujenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbukadengan persyaratan.

(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asingadalah:a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan

perang; danb. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan

tertutup berdasarkan undang-undang.

(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presidenmenetapkan bidang usaha yang tertutup untukpenanaman modal, baik asing maupun dalam negeri,dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral,kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dankeamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

(4) Kriteria . . .

- 11 -

(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup danyang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidangusaha yang tertutup dan yang terbuka denganpersyaratan masing-masing akan diatur denganPeraturan Presiden.

(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbukadengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingannasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dandistribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasimodal dalam negeri, serta kerja sama dengan badanusaha yang ditunjuk Pemerintah.

BAB VIIIPENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,DAN KOPERASI

Pasal 13

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yangdicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dankoperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usahabesar dengan syarat harus bekerja sama dengan usahamikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembanganusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melaluiprogram kemitraan, peningkatan daya saing, pemberiandorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaraninformasi yang seluas-luasnya.

BAB IXHAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

b. informasi . . .

- 12 -

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yangdijalankannya;

c. hak pelayanan; dan

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modaldan menyampaikannya kepada Badan KoordinasiPenanaman Modal;

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasikegiatan usaha penanaman modal; dan

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumberyang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dankerugian jika penanam modal menghentikan ataumeninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanyasecara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,mencegah praktik monopoli, dan hal lain yangmerugikan negara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dankesejahteraan pekerja; dan

f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 . . .

- 13 -

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yangtidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahapuntuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakanlingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XFASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modalyang melakukan penanaman modal.

(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :a. melakukan peluasan usaha; ataub. melakukan penanaman modal baru.

(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnyamemenuhi salah satu kriteria berikut ini:a. menyerap banyak tenaga kerja;b. termasuk skala prioritas tinggi;c. termasuk pembangunan infrastruktur;d. melakukan alih teknologi;e. melakukan industri pionir;f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah

perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,

dan inovasi;i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau

koperasi; atauj. industri yang menggunakan barang modal atau mesin

atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

(4) Bentuk . . .

- 14 -

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapatberupa:a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan

neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlahpenanaman modal yang dilakukan dalam waktutertentu;

b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas imporbarang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluanproduksi yang belum dapat diproduksi di dalamnegeri;

c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan bakuatau bahan penolong untuk keperluan produksi untukjangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

d. pembebasan atau penangguhan Pajak PertambahanNilai atas impor barang modal atau mesin atauperalatan untuk keperluan produksi yang belumdapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktutertentu;

e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; danf. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya

untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah ataudaerah atau kawasan tertentu.

(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badandalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikankepada penanaman modal baru yang merupakan industripionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas,memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilaistrategis bagi perekonomian nasional.

(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yangmelakukan penggantian mesin atau barang modallainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan ataupembebasan bea masuk.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampaidengan ayat (6) diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.

Pasal 19 . . .

- 15 -

Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) danayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasionalyang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlakubagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroanterbatas.

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atauperizinan kepada perusahaan penanaman modal untukmemperoleh:

a. hak atas tanah;

b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan

c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atastanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf adapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dandapat diperbarui kembali atas permohonan penanammodal, berupa:a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95

(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapatdiberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama35 (tiga puluh lima) tahun;

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikandan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (limapuluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tigapuluh) tahun; dan

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuhpuluh) tahun dengan cara dapat diberikan dandiperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empatpuluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25(dua puluh lima) tahun.

(2) Hak . . .

- 16 -

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligusuntuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratanantara lain:a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka

panjang dan terkait dengan perubahan strukturperekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;

b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanamanmodal yang memerlukan pengembalian modal dalamjangka panjang sesuai dengan jenis kegiatanpenanaman modal yang dilakukan;

c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yangluas;

d. penanaman modal dengan menggunakan hak atastanah negara; dan

e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasakeadilan masyarakat dan tidak merugikankepentingan umum.

(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukanevaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dandiusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat,dan tujuan pemberian hak.

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yangdiberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbaruisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapatdihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jikaperusahaan penanaman modal menelantarkan tanah,merugikan kepentingan umum, menggunakan ataumemanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dantujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggarketentuan peraturan perundang-undangan di bidangpertanahan.

Pasal 23

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitaskeimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf b dapat diberikan untuk:a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja

asing dalam merealisasikan penanaman modal;

b. penanaman . . .

- 17 -

b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerjaasing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikanmesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayananpurnajual; dan

c. calon penanam modal yang akan melakukanpenjajakan penanaman modal.

(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitaskeimigrasian yang diberikan kepada penanaman modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf bdiberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasidari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal

asing selama 2 (dua) tahun;b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi

penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapatdilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua)tahun berturut-turut;

c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kaliperjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dandengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untukjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulanterhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;

d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kaliperjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dandengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulanterhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan

e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kaliperjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikanuntuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modalasing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a danhuruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atasdasar rekomendasi dari Badan Koordinasi PenanamanModal.

Pasal 24 . . .

- 18 -

Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitasperizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufc dapat diberikan untuk impor:

a. barang yang selama tidak bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur perdagangan barang;

b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadapkeselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,dan moral bangsa;

c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri keIndonesia; dan

d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhanproduksi sendiri.

BAB XIPENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal 25

(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal diIndonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5Undang-Undang ini.

(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modaldalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidakberbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modalasing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukankegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dari instansiyang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalamundang-undang.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperolehmelalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26 . . .

- 19 -

Pasal 26

(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantupenanam modal dalam memperoleh kemudahanpelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenaipenanaman modal.

(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembagaatau instansi yang berwenang di bidang penanamanmodal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahanwewenang dari lembaga atau instansi yang memilikikewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusatatau lembaga atau instansi yang berwenangmengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsiatau kabupaten/kota.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaanpelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XIIKOORDINASI DAN PELAKSANAANKEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal,baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansiPemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansiPemerintah dengan pemerintah daerah, maupunantarpemerintah daerah.

(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehBadan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepaladan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modalsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dandiberhentikan oleh Presiden.

Pasal 28 . . .

- 20 -

Pasal 28

(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan danpelayanan penanaman modal, Badan KoordinasiPenanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagaiberikut :a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang penanaman modal;b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan

penanaman modal;c. menetapkan norma, standar, dan prosedur

pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanamanmodal;

d. mengembangkan peluang dan potensi penanamanmodal di daerah dengan memberdayakan badanusaha;

e. membuat peta penanaman modal Indonesia;f. mempromosikan penanaman modal;g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal

melalui pembinaan penanaman modal, antara lainmeningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,menciptakan persaingan usaha yang sehat, danmenyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalamlingkup penyelenggaraan penanaman modal;

h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dankonsultasi permasalahan yang dihadapi penanammodal dalam menjalankan kegiatan penanamanmodal;

i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yangmenjalankan kegiatan penanaman modalnya di luarwilayah Indonesia; dan

j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadusatu pintu.

(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modalbertugas melaksanakan pelayanan penanaman modalberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 . . .

- 21 -

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayananterpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modalharus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiapsektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyaikompetensi dan kewenangan.

BAB XIIIPENYELENGGARAAN URUSAN

PENANAMAN MODAL

Pasal 30

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjaminkepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaanpenanaman modal.

(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusanpenanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecualiurusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadiurusan Pemerintah.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangpenanaman modal yang merupakan urusan wajibpemerintah daerah didasarkan pada kriteriaeksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaankegiatan penanaman modal.

(4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruanglingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruanglingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusanpemerintah provinsi.

(6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruanglingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadiurusan pemerintah kabupaten/kota.

(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanamanmodal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam

yang tidak terbarukan dengan tingkat risikokerusakan lingkungan yang tinggi;

b. penanaman . . .

- 22 -

b. penanaman modal pada bidang industri yangmerupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatudan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnyalintas provinsi;

d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaanstrategi pertahanan dan keamanan nasional;

e. penanaman modal asing dan penanam modal yangmenggunakan modal asing, yang berasal daripemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjianyang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negaralain; dan

f. bidang penanaman modal lain yang menjadiurusan Pemerintah menurut undang-undang.

(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanamanmodal yang menjadi kewenangan Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintahmenyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepadagubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasipemerintah kabupaten/kota.

(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.

BAB XIVKAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 31

(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayahtertentu yang bersifat strategis bagi pengembanganekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangankemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dandikembangkan kawasan ekonomi khusus.

(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakanpenanaman modal tersendiri di kawasan ekonomikhusus.

(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganundang-undang.

BAB XV . . .

- 23 -

BAB XVPENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modalantara Pemerintah dengan penanam modal, para pihakterlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melaluimusyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketatersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatifpenyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modalantara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri,para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebutmelalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak,dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidakdisepakati, penyelesaian sengketa tersebut akandilakukan di pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modalantara Pemerintah dengan penanam modal asing, parapihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melaluiarbitrase internasional yang harus disepakati oleh parapihak.

BAB XVISANKSI

Pasal 33

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asingyang melakukan penanaman modal dalam bentukperseoran terbatas dilarang membuat perjanjiandan/atau pernyataan yang menegaskan bahwakepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk danatas nama orang lain.

(2) Dalam . . .

- 24 -

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri danpenanam modal asing membuat perjanjian dan/ataupernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan bataldemi hukum.

(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatanusaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja samadengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasiberupa tindak pidana perpajakan, penggelembunganbiaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biayalainnya untuk memperkecil keuntungan yangmengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuanatau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenangdan telah mendapat putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiriperjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanammodal yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajibansebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenaisanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. pembatasan kegiatan usaha;c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal; ataud. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atauusaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII . . .

- 25 -

BAB XVIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupunmultilateral, dalam bidang penanaman modal yang telahdisetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undangini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnyaperjanjian tersebut.

Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional,maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yangbelum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuanUndang-Undang ini.

Pasal 37

(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuanperaturan perundang-undangan yang merupakanperaturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asingsebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan TambahanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negerisebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan TambahanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diaturdengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkanUndang-Undang ini.

(2) Persetujuan . . .

- 26 -

(2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaanyang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentangPerubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing danUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970tentang Perubahan dan Tambahan Undang-UndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal DalamNegeri dinyatakan tetap berlaku sampai denganberakhirnya persetujuan penanaman modal dan izinpelaksanaan tersebut.

(3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnyayang berkaitan dengan penanaman modal yang telahdisampaikan kepada instansi yang berwenang dan padatanggal disahkannya Undang-Undang ini belummemperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikandengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izinusaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asingsebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan TambahanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negerisebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan TambahanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usahatetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkanUndang-Undang ini.

BAB XVIII . . .

- 27 -

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor46, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2943); dan

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan TambahanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yangberkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajibmendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya padaUndang-Undang ini.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 67

PENJELASAN

ATAS

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untukmemajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telahdijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasaripembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidangperekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonominasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakanterwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunanekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi denganKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVITahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomisebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembanganpenanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasimenjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagiandari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagaiupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakanlapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorongpembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraanmasyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabilafaktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi,antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusatdan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidangpenanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklimusaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasipenanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana . . .

- 2 -

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang PenanamanModal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanamanmodal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modalmengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengancakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentukbadan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, sertaketerkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatanyang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanamanmodal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban,dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal,pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakanpenanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan,penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengaturtentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modallangsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminanperlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu,Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkankoordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah denganBank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah.Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangatotonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi ataulembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi,baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalamkoordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerahmenjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurussendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asasotonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karenaitu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur darikecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal denganbiaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi,Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturanperundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yangterbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harusdimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dankoperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usahadi Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapatpengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapatpengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu,sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapatmenciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan KoordinasiPenanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan

penanaman . . .

- 3 -

penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin olehseorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabarantugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnyamemperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanamanmodal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanammodal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peranpenanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakanpembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatiankestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor,pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usahanasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (goodcorporate governance).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkatdaya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotifdibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnyakepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secaralebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah,imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberianfasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upayamendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomidengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebihmenguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modalatau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkaitdengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah denganinfrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuanperaturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikanruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasiberbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untukmendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluangpasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dariIndonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentuditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dansebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatukawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagipengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini jugamengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer danrepatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajibanfiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal.Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintahjuga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenaipenyelesaian sengketa.

Hak . . .

- 4 -

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khususguna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanammodal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat,memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, danmelaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persainganusaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan danpemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorongketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakinketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untukmenciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasiperekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian duniajuga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjianperdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihakatau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi denganketerlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkaitdengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupunmultilateral (World Trade Organization/WTO), menimbulkan berbagaikonsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modalyang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakinmendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagaipengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman ModalAsing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan danTambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PenanamanModal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatanpenanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagidengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembanganperekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasionaldi bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepadakepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

- 5 -

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayahnegara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dantidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Pasal 3 Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asasdalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuanperaturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiapkebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf bYang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yangterbuka terhadap hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangkegiatan penanaman modal.

Huruf cYang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yangmenentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir daripenyelenggaraan penananam modal harusdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf dYang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidakmembedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanannondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan, baik antara penanam modal dalamnegeri dan penanam modal asing maupun antara penanammodal dari satu negara asing dan penanam modal dari negaraasing lainnya.

Huruf eYang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yangmendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkankesejahteraan rakyat.

Huruf fYang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalahasas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal denganmengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untukmewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing.

Huruf g . . .

- 6 -

Huruf gYang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yangsecara terencana mengupayakan berjalannya prosespembangunan melalui penanaman modal untuk menjaminkesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan,baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf hYang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan”adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetapmemerhatikan dan mengutamakan perlindungan danpemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf iYang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asaspenanaman modal yang dilakukan dengan tetapmengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidakmenutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnyapertumbuhan ekonomi.

Huruf jYang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dankesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupayamenjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalamkesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwaPemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanammodal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia,kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b Cukup Jelas.

Huruf c Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 5 . . .

- 7 -


Pasal 6 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hakistimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayahperdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuanmoneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antaraPemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral,regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewatertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yangditentukan menurut cara yang digunakan secara internasionaloleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatusengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan padakesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 8 Ayat (1)

Cukup jelas.




Ayat (5) . . .

- 8 -

Ayat (5) Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Cukup jelas. Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapatmelakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan,pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dansanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 12 Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbukadengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presidendisusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasitentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia,yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for IndustrialClassification (ISIC).

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakanuntuk kepentingan pertahanan dan keamanan.



Ayat (5) . . .

- 9 -


Pasal 13 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalahbidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelakuekonomi lainnya.


Pasal 14 Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminanPemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh haksepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yangditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminanPemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturanperundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiaptindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminanPemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungandalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Pasal 15 Huruf a Cukup jelas.

Huruf b . . .

- 10 -

Huruf bYang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan”adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaanpenanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yangserasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, danbudaya masyarakat setempat.

Huruf cLaporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembanganpenanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modaldisampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi PenanamanModal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidangpenanaman modal.


Huruf e Cukup jelas.


Pasal 17Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakanlingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Huruf e . . .

- 11 -

Huruf eYang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yangmemiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah daneksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru,serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas.


Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.





Pasal 22 Ayat (1)

Huruf aHak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapatdiberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60(enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tigapuluh lima) tahun.

Huruf b . . .

- 12 -

Huruf bHak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapatdiberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (limapuluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh)tahun.

Huruf cHak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dandiperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima)tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima)tahun.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c

Yang dimaksud dengan “area yang luas” adalah luas tanahyang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal denganmempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, ataujenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.





Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhiketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.


Ayat (4) . . .

- 13 -





Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepadaPresiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modaldalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, danmenyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Pasal 28 Ayat (1) Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedurBadan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengandepartemen/instansi terkait.



Huruf f Cukup jelas.

Huruf g . . .

- 14 -

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.






Pasal 33 Ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinyaperseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secaramateri atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah oranglain.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan ”tindak pidana perpajakan” adalahinformasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait denganpemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan,tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ataumelampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapatmenimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yangdiatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang . . .

- 15 -

Yang dimaksud dengan ”penggelembungan biaya pemulihan”adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yangjumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagaibiaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saatpenentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan ”temuan oleh pihak pejabat yangberwenang” adalah temuan dengan indikasi unsur pidanaberdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ataupihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yangselanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.








TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4724

Download - UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan

Top Related