TINJAUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
TAHUN 2012
KEMENTERIAN KESEHATAN
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
2013
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia pada tahun 2012 mengalami berbagai kejadian bencana yang
menimbulkan krisis kesehatan. Berdasarkan data Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan dalam tiga tahun terakhir, sejak tahun 2010 - 2012 terjadi 1015 kali
kejadian bencana di Indonesia. Tahun 2010 terjadi 315 kejadian, 2011 dengan
211 kejadian dan 489 kejadian bencana di tahun 2012. Tingginya angka
kejadian bencana ini menggambarkan tingkat kerawanan bencana di Indonesia.
Ini terjadi karena kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis serta akibat
pengaruh perubahan iklim di Indonesia.
Bila dikelompokkan secara khusus bencana alam maka untuk tahun 2010 terjadi
210 kejadian, tahun 2011 terjadi 189 kejadian dan tahun 2012 terjadi
234 kejadian. Dari data tersebut sangat beralasan bila United Nations
International Stategy for Disaster Reduction (UNISDR ; Badan PBB untuk
Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana), pada tahun 2011,
menempatkan Indonesia menjadi negara rawan bencana alam di dunia. Untuk
beberapa jenis bencana alam, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam
paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban
meninggal akibat bencana alam.
Berdasarkan daftar peringkat UNISDR terhadap jumlah korban pada 4 jenis
bencana alam yang meliputi tsunami, tanah longsor, banjir dan gempa bumi
menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak luput dari berbagai kejadian
bencana alam. Berikut rincian jumlah korban pada 4 jenis bencana alam di
beberapa negara :
Tabel 1.1
Jumlah Korban Bencana di Beberapa Negara Berdasarkan Jenis Bencana
No JENIS BENCANA NEGARA JUMLAH KORBAN (orang)
1 Tsunami Indonesia 5.402.239
Jepang 4.497.645
Bangladesh 1.598.546
India 1.114.388
Filipina 894.848
2 Tanah Longsor Indonesia 197.372
India 180.254
Cina 121.488
Filipina 110.704
Ethiopia 64.470
3 Gempa Bumi Jepang 13.404.870
Filipina 12.182.454
Indonesia 11.056.806
Cina 8.139.068
Taiwan 6.625.479
4 Banjir Bangladesh 19.279.960
India 15.859.640
Cina 3.972.502
Vietnam 3.403.041
Kamboja 1.765.674
Indonesia 1.101.507
Pada Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Asia ke-5 Dalam Pengurangan
Risiko Bencana (The 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction
(AMCDRR)) yang berlangsung di Yogyakarta, menghasilkan Deklarasi Yogyakarta
dalam Pengurangan Risiko Bencana di Asia Pasifik 2012. Deklarasi Yogyakarta
mengandung tujuh butir inti kesepakatan sebagai berikut, (1) mengintegrasikan
upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam program
pembangunan nasional, (2) melakukan kajian terhadap risiko finansial di tingkat
lokal, (3) menguatkan tata kelola risiko dan kemitraan di tingkat lokal, (4)
membangun ketangguhan masyarakat, (5) mengindentifikasi hal-hal yang akan
dicapai pasca Hyogo Framework for Action (HFA) 2015, (6) mengurangi faktor-faktor
yang menjadi akar risiko bencana, dan (7) mengimplementasikan isu-isu lintas
sektor dalam Kerangka Kerja Hyogo (Hyogo Framework of Action (HFA)).
Sesuai dengan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang
menitikberatkan pada upaya sebelum terjadi bencana dengan pengurangan risiko
bencana Pemerintah Indonesia juga telah menyusun Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010 – 2014 yang merupakan dokumen
perencanaan berjangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan amanat Pasal 35-
36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 82 menjelaskan
bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas
ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara
menyeluruh dan berkesinambungan pada keadaan bencana. Upaya penanggulangan
krisis kesehatan akibat bencana meliputi upaya pada tahap pra bencana
(pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), upaya pada saat bencana (mobilisasi
sumber daya dan logistik) dan upasa pasca bencana (pemulihan, rehabilitasi dan
rekonstruksi) menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Upaya-upaya tersebut diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara
terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
Dalam pelaksanaannya, sebagaimana dituangkan dalam Kepmenkes No. 876 Tahun
2006 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Penanganan Krisis dan
Masalah Kesehatan Lain, upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
lebih difokuskan pada upaya sebelum terjadinya bencana, dengan strategi pada
peningkatan upaya prabencana berupa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
Keputusan Menkes RI No. HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 – 2014 juga memuat tentang upaya
penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana berupa upaya penguatan kapasitas
masyarakat dalam manajemen bencana dan manajemen krisis kesehatan sebagai
salah satu dari 8 prioritas pembangunan kesehatan.
Pusat Penanggulangan Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis penanggulangan krisis
kesehatan akibat bencana. Sasaran program yaitu meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen
penanggulangan krisis kesehatan. Salah satu indikator tercapainya sasaran hasil
pada tahun 2014 adalah jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mempunyai
kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat
bencana dengan kriteria memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis
penanggulangan krisis kesehatan (Manajemen Bencana, Tim Reaksi Cepat dan RHA,
Pengelolaan Data dan Informasi, Penggunaan Alat Komunikasi Bencana untuk
Penangulangan Krisis Kesehatan dan Penyusunan Rencana Kontinjensi) dan memiliki
sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan (Emergency Kit, Personal Kit
dan Alat Pengolah Data) sebanyak 300 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sampai
tahun 2012 jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah memiliki
kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat
bencana sebanyak 200 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Salah satu unsur penting dalam upaya membangun sistem penanggulangan krisis
kesehatan adalah dengan mengevaluasi dan mengambil pelajaran penting dari
kegiatan atau sistem penanggulangan krisis kesehatan yang sudah dilakukan selama
ini. Kekuatan dan kelemahan maupun keberhasilan dan kekurangan dalam
penanggulangan krisis kesehatan yang telah dilakukan akan menjadi pelajaran
penting untuk pelaksanaan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang lebih baik
di masa yang akan datang.
Sebagai bahan pembelajaran dari kejadian krisis kesehatan yang telah terjadi
diperlukan data-data dan informasi terkait, antara lain informasi mengenai jenis
bencana dan frekuensinya, jumlah korban, fasilitas kesehatan yang rusak serta
upaya-upaya yang telah dilakukan baik pada pra bencana, saat tanggap darurat
maupun pasca bencana. Diharapkan data-data tersebut dapat memberikan
gambaran kekuatan dan kelemahan setiap daerah, sehingga dapat dijadikan bahan
masukan untuk pengambil kebijakan dalam rangka peningkatan upaya
penanggulangan krisis kesehatan untuk pengurangan risiko krisis kesehatan.
2. Tujuan
A. Tujuan umum:
Tersedianya informasi kejadian dan upaya penanggulangan krisis
kesehatan tahun 2012
B. Tujuan khusus:
Tersedianya informasi :
a. Krisis Kesehatan di Indonesia tahun 2012 meliputi frekuensi kejadian
bencana, korban (meninggal, hilang, luka/dirawat, dan pengungsi)
serta fasilitas kesehatan yang rusak berdasarkan jenis bencana dan
provinsi.
b. Upaya penanggulangan krisis kesehatan oleh Kementerian Kesehatan
di tingkat nasional baik pada pra bencana, saat tanggap darurat
maupun pasca bencana serta permasalahannya.
c. Upaya penanggulangan krisis kesehatan oleh Kementerian Kesehatan
di tingkat internasional baik pada pra bencana dan saat tanggap
darurat.
3. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
d. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana
e. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan
Bencana.
f. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
g. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem
Kesehatan Nasional.
h. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 064/MENKES/SK/II/2006 tentang
Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.
i. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 876/MENKES/SK/XI/2006 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan
Lain.
j. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang
Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.
4. Ruang Lingkup
Tinjauan penanggulangan krisis kesehatan tahun 2012 membahas tentang krisis
kesehatan akibat bencana di Indonesia dan upaya penanggulangannya baik pada
saat pra krisis kesehatan, saat tanggap darurat krisis kesehatan maupun pasca krisis
kesehatan, yang terjadi selama tahun 2012 serta peran Kementerian Kesehatan dan
lintas sektor terkait dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan.
Informasi yang disajikan mencakup:
1. Frekuensi kejadian krisis kesehatan berdasarkan jenis bencana;
2. Korban dan pengungsi yang meliputi korban meninggal, hilang, luka/dirawat;
3. Kerusakan fasilitas kesehatan;
4. Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait ;
5. Permasalahan;
6. Peran Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di luar
negeri serta kegiatan-kegiatan internasional.
9
BAB III
GAMBARAN KRISIS KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
Berbagai macam kejadian bencana terjadi di Indonesia selama tahun 2012, baik berupa
bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Berikut adalah data kejadian
bencana di Indonesia selama tahun 2012 serta permasalahan kesehatan yang terjadi.
3.1 Frekuensi Kejadian Bencana
Jumlah total kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2012 sebanyak 489 kejadian.
Bencana alam merupakan bencana yang paling sering terjadi bila dibandingkan dengan
bencana non alam dan bencana sosial. Jenis bencana alam yang paling sering terjadi
adalah bencana banjir. Bencana banjir merupakan kejadian bencana dengan frekuensi
tertinggi yang tersebar di 32 Provinsi. Dari 33 provinsi, provinsi dengan frekuensi
kejadian bencana tertinggi adalah Provinsi ............ yaitu sebanyak ..... kejadian. Bila
dilihat dari peta frekuensi kejadian bencana, provinsi yang paling sering dilanda
bencana adalah provinsi Jawa Timur. Akan tetapi untuk wilayahRegional yang paling
banyak terkena bencana adalah Regional Sulawesi Selatan.
Proporsi kejadian tertinggi di Prov. Jawa Timur (15,54%) kemudian Jawa Timur
(10,22%), Jawa Tengah (9,82%) dan DKI Jakarta (7,77%).
Peta 3.1
Peta Frekuensi Kejadian Bencana
Keterangan : (frekuensi kejadian)
10
Grafik 3.1
Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Regional
Grafik 3.2
Proporsi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana
REGIONAL SUMATERA UTARA
SUB REGIONAL SUMATERA BARAT
REGIONAL SUMATERA SELATAN
REGIONAL DKI JAKARTA
REGIONAL JAWA TENGAH
REGIONAL JAWA TIMUR
REGIONAL BALI
REGIONAL KALIMANTAN SELATAN
REGIONAL SULAWESI UTARA
REGIONAL SULAWESI SELATAN
SUB REGIONAL PAPUA
49
14
9
140
53
50
30
28
18
83
15
0 1 – 10 kali 11 – 25 kali >25 kali
9
Grafik 3.3
Trend Kejadian Krisis Kesehatan Per Bulan pada Tahun 2012
Grafik 3.4
Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana
36 37
59
65
38
45 44
35
22
35 33
40
0
10
20
30
40
50
60
70
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Abrasi Air Laut
Banjir
Banjir Bandang & Angin Siklon Tropis
Banjir dan Tanah Longsor
Banjir,Angin Siklon Tropis & Pasang Air Laut
Gelombang Besar
Gempa Bumi
Kecelakaan Transportasi
Keracunan/KLB
Ledakan akibat Gas
Longsor sampah
Tersambar Petir
1 49
68 29
1 2
5 2
1 9
4 1
15 78
75 3
39 50
4 4
1 43
5
10
3.2 Korban dan Pengungsi
3.2.1 KorbanMeninggaldanHilang
Total korbanmeninggalakibatkrisiskesehatansebanyak630 orang, yang terdiridari392
akibatbencana non alam, 173 orang akibatbencanaalamdan65 orang
akibatbencanasosial. Korbanmeninggal paling banyakberada di Regional JawaTimur.
Grafik3.6
Proporsi Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Bencana
‘/.
Grafik3.7
Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Regional
25%
65%
10%
BENCANA ALAM BENCANA NON ALAM
0 50 100 150 200 250
REGIONAL SUMATERA UTARA
SUB REGIONAL SUMATERA BARAT
SUB REGIONAL SUMATERA SELATAN
REGIONAL DKI JAKARTA
REGIONAL JAWA TENGAH
REGIONAL JAWA TENGAH
REGIONAL BALI
REGIONAL KALIMANTAN SELATAN
REGIONAL SULAWESI UTARA
REGIONAL SULAWESI SELATAN
SUB REGIONAL PAPUA
62
21
11
206
74
72
21
59
12
127
10
11
Grafik 3.8
Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Bencana
Kecelakaan Transportasi menyebabkan korban meninggal terbanyak yaitu 314 korban,
disusul dengan kebakaran sebanyak 88 korban, konflik sosial 65 korban dan tanah
longsor sebanyak 54 orang. Korban meninggal terbanyak terdapat di provinsi Jawa
Barat dengan jumlah korban sebanyak 133 orang (19,70 %)
Grafik 3.9
Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Provinsi
0 100 200 300 400
Angin Siklon Tropis
Banjir Bandang
Banjir Lahar Dingin
Gelo ba g Besar & A gi Siklo …
Kebakaran
Kegagalan Teknologi
Konflik Sosial
Longsor sampah
Tersambar Petir
23
9
38
20
6
3
1
13
88
314
4
22
65
8
1
54
6
12
Pada tahun 2012 jumlah korban hilang tertinggi diakibatkan oleh kecelakaan
transportasi. Korban hilang terbanyak yaitu 175 orang yang disebabkan oleh kecelakaan
transportasi.
Grafik 3.10
Jumlah Korban Hilang Berdasarkan Jenis Bencana
0 20 40 60 80 100 120 140
Aceh
Banten
Gorontalo
Jawa Tengah
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kepulauan Riau
Maluku
Nusa Tenggara Barat
Papua
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sumatera Barat
Sumatera Utara
15 8 9
33 5
133 74
72 12 13
2 44
8 19
64 6
12 1
10 16 16
25 6
1 21
11 39
0 50 100 150 200
Angin Siklon Tropis
Banjir
Banjir Bandang
Banjir dan Tanah Longsor
Banjir Lahar Dingin
Ba jir,A gi Siklo Tropis & Pasa g…Gelombang Besar
Kecelakaan Transportasi
Kegagalan Teknologi
Keracunan/KLB
Konflik Sosial
Tanah Longsor
3
3
14
4
5
10
1
175
4
14
14
9
13
Korban hilang terbanyak di Prov. Bantensebanyak 100 orang (39 %).
Grafik3.11
Jumlah Korban Hilang Berdasarkan Provinsi
3.2.2 Korban LukaBerat/Rawat Inap
Total korbanlukaberat/rawatinapsebanyak2.338 orang denganrincian 865 orang
akibatbencana non alam, 187 orang akibatbencanaalamdan 112 orang
akibatbencanasosial.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Aceh
Banten
DKI Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Barat
Sulawesi Tenggara
8
100
1
14
64
2
15
28
15
35
5
2
7
5
14
Grafik3.12
Proporsi Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Jenis Bencana
Grafik 3.13
Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Regional
14%
74%
12%
BENCANA ALAM BENCANA NON ALAM BENCANA SOSIAL
0 100 200 300 400 500 600 700
REGIONAL SUMATERA UTARA
SUB REGIONAL SUMATERA BARAT
SUB REGIONAL SUMATERA SELATAN
REGIONAL DKI JAKARTA
REGIONAL JAWA TENGAH
REGIONAL JAWA TENGAH
REGIONAL BALI
REGIONAL KALIMANTAN SELATAN
REGIONAL SULAWESI UTARA
REGIONAL SULAWESI SELATAN
SUB REGIONAL PAPUA
157
92
145
659
101
566
77
21
52
343
125
15
Grafik 3.14
Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Jenis Bencana
Grafik 3.15
Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Provinsi
0 200 400 600 800 1,000 1,200
Banjir
Banjir Bandang
Banjir Bandang dan Tanah Longsor
Banjir dan Tanah Longsor
Banjir Lahar Dingin
Gempa Bumi
Kebakaran
Kecelakaan Transportasi
Keracunan/KLB
Konflik Sosial
Ledakan akibat Gas
Ledakan Bom
Tanah Longsor
Tersambar Petir
25
94
1
12
36
82
129
546
1,030
269
21
7
41
1
16
Sumber : Data KejadianBencanaPusatPenanggulanganKrisisKesehatanTahun 2012
0 100 200 300 400 500 600
Aceh
Bali
Banten
Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
62
22
32
7
67
1
140
493
94
566
25
15
6
11
42
104
49
35
20
83
42
1
13
25
109
92
2
92
5
83
17
Grafik 3.16
Jumlah Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Bencana
Grafik 3.17
Proporsi Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Bencana
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
Angin Siklon Tropis
Banjir
Banjir Bandang
Banjir Bandang & Angin Siklon Tropis
Banjir Bandang dan Tanah Longsor
Banjir dan Tanah Longsor
Banjir Lahar Dingin
Erupsi Gunung Api
Gempa Bumi
Kebakaran
Kecelakaan Transportasi
Kegagalan Teknologi
Keracunan/KLB
Konflik Sosial
Ledakan akibat Gas
Ledakan Bom
Longsor sampah
Tanah Longsor
Tersambar Petir
182
2,381
184
200
112
12
15
4
230
247
572
11
1,009
1,624
6
3
0
65
1
18
Grafik3.18
Jumlah Korban Luka Ringan/Dirawat Jalan Berdasarkan Regional
49%
27%
24%
BENCANA ALAM BENCANA NON ALAM BENCANA SOSIAL
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
REGIONAL SUMATERA UTARA
SUB REGIONAL SUMATERA BARAT
SUB REGIONAL SUMATERA SELATAN
REGIONAL DKI JAKARTA
REGIONAL JAWA TENGAH
REGIONAL JAWA TENGAH
REGIONAL BALI
REGIONAL KALIMANTAN SELATAN
REGIONAL SULAWESI UTARA
REGIONAL SULAWESI SELATAN
600
74
85
3866
188
277
299
195
152
615
19
Grafik3.19
Jumlah Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Provinsi
3.2.3 Pengungsi
Total pengungsiakibatbencanayaitu74.171 orang dengan pengungsi terbanyak akibat
kejadian banjir yaitu34.454 orang. Sebanyak 1.394 orang merupakan korban banjir di
DKI Jakarta
0 500 1000 1500 2000
Aceh
Bali
Banten
Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
140
4
241
41
1757
124
56
1044
147
277
22
157
38
4
802
112
25
271
24
504
3
1
98
155
232
18
3
74
29
20
Grafik 3.20
Proporsi Pengungsi Berdasarkan Jenis Bencana
Grafik 3.21
Jumlah Pengungsi Berdasarkan Regional
21
Jumlah pengungsi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 50.339 orang.
Sebanyak 50.315 (99,95%) di antaranya akibat banjir di Kab. Pesisir Selatan Prov.
Sumatera Barat pada tanggal 3 November 2011.
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Angin Siklon Tropis
Banjir
Banjir Bandang
Banjir dan Tanah Longsor
Banjir Lahar Dingin
Erupsi Gunung Api
Gelombang Besar
Gempa Bumi
Kebakaran
Kecelakaan Transportasi
Keracunan/KLB
Konflik Sosial
Tanah Longsor
1066
34454
5268
10139
428
931
1
5737
8130
211
3000
3958
818
22
Grafik 3.22
Jumlah Pengungsi Berdasarkan Provinsi
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Aceh
Bali
Banten
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
8501
2
6129
5410
3160
793
1527
4395
1
392
1064
25174
73
288
128
9475
478
165
1021
1506
2700
826
453
480
23
Grafik3.23
Jumlah Pengungsi Berdasarkan Jenis Bencana
3.3.KERUSAKAN FASILITAS KESEHATAN
Total fasilitas kesehatan yang rusak akibat kejadian bencana pada tahun 2012 adalah 49
unit. Fasilitaskesehatan yang rusak paling banyakadalahPuskesmasPembantu (Pustu)
sebanyak32 unit (65,31%).
0 5,000 10,00015,00020,00025,00030,00035,000
Angin Siklon Tropis
Banjir
Banjir Bandang
Banjir dan Tanah Longsor
Banjir Lahar Dingin
Erupsi Gunung Api
Gelombang Besar
Gempa Bumi
Kebakaran
Kecelakaan Transportasi
Keracunan/KLB
Konflik Sosial
Tanah Longsor
1,066
34,454
5,268
10,139
428
931
1
5,737
8,130
211
3,000
3,958
818
24
Grafik 3.24
Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Rusak
Akibat Bencana Tahun 2012
Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak terbanyak disebabkan oleh kejadian Gempa Bumi
yaitu 39 unit, kejadian terjadi di Provinsi Aceh.
Grafik 3.25
Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana
19%
65%
8% 4% 4%
Puskesmas Puskesmas Pembantu
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Gempa Bumi
Angin Ribut
Longsor
Banjir
Banjir Bandang
Angin Putting Beliung
Banjir bandang
Konflik Sosial
39
2
1
2
3
1
1
2
25
Grafik 3.26
Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Regional
Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak terbanyak di Provinsi NTT dibandingkan dengan
provinsi lainnya yaitu sebanyak 14 unit yang disebabkan banjir di Kab. Belu NTT yang
terjadi pada tanggal 27 Maret 2011.
Grafik 3.27
Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Provinsi
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Regional Sumatera Utara
Regional Jawa Tengah
Regional Jawa Timur
Regional Bali
Regional Sulawesi Selatan
Regional Sulawesi Utara
39
2
4
2
1
3
26
Tabel3.1
Fasilitas Kesehatan yang Rusak Berdasarkan Jenis Bencana
No Jenis Bencana RS Puskesmas Pustu Polindes/
Poskesdes Rumah
Dinas Jumlah
1 Banjir - 4 17 15 - -
2 Tanah Longsor - - - - - -
3 KecelakaanTransportasi - - - - - -
4 BanjirBandang - 2 2 1 - -
5 AnginSiklonTropis - - - 1 - 1
6 Konflik - - - - - -
7 Kebakaran 1 - - - - 1
8 LetusanGunungApi - - - 3 - 3
9 KLB keracunanmakanan/diare - - - - - -
10 GempaBumi 2 3 1 - 2 -
11 LedakanBom - - - - - -
12 KegagalanTeknologi - - - - - -
13 GelombangPasang - - - - - -
14 KecelakaanIndustri - - - - - -
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Aceh
Jawa Tengah
Jawa Timur
NTB
Sulawes Selatan
Gorontalo
Maluku Utara
39
2
4
2
1
1
2
27
15 Banjir Lahar Dingin - - 1 - 1 2
16 Banjirdan Tanah Longsor - - - - - -
17 Tsunami - - - - - -
18 Tersambarpetir - - - - - -
J U M L A H 3 9 21 20 3 56
35
BAB IV
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
Upaya penanganan krisis kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu
mulai dari pra krisis kesehatan, pada saat terjadinya krisis kesehatan dan pasca krisis
kesehatan. Tahapan-tahapan penanganan krisis kesehatan yang dimulai dari waktu
sebelum terjadinya krisis kesehatan berupa dengan kegiatan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan. Pada saat terjadinya krisis kesehatan berupa kegiatan tanggap darurat
dan selanjutnya pada saat telah terjadinya bencana berupa kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi.
Gambar
Siklus Krisis Kesehatan
4.1 UPAYA PRA KRISIS KESEHATAN
Manajemen penanggulangan krisis kesehatan meliputi upaya pra krisis kesehatan, saat
tanggap darurat krisis kesehatan, serta pasca krisis kesehatan. Upaya pra krisis
kesehatan yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan tahap kegiatan yang
sangat penting. Keberhasilan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana pada
tahap tanggap darurat sangat ditentukan oleh upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang
telah dilakukan. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan oleh
Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 dalam menghadapi krisis kesehatan akibat
bencana antara lain: penyusunan kebijakan, pedoman peningkatan kapasitas petugas
kesehatan, pengembangan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, penyiapan
logistik kesehatan, pemetaan kesiapsiagaan serta penyiapan anggaran penanggulangan
krisis kesehatan.
36
4.1.1 Penyusunan Kebijakan/Pedoman
Salah satu Tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan adalah menyusun
pedoman/kebijakan terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.Tahun 2012
telah dilakukan penyusunan kebijakan/pedoman/modul terkait penanggulangan krisis
kesehatan akibat bencana sebanyak 31 buah terdiri dari pedoman, Standar Operasional
Prosedur (SOP), Peraturan, Modul, Poster dan Leaflet, dimana 8 diantaranya merupakan
produk Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, sedangkan 23 lainnya masing-masing
dari Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Surveilans
Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Bina Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Bina
Kesehatan Ibu dan Pusdokkes POLRI. Pada tahun 2012 juga dilakukan pencetakan dan
penterjemahan buku oleh Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO,
yaitu buku Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Situasi Bencana,
buku Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Letusan Gunung Merapi 2010 dan buku
Profil Penanggulangan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Tahun 2010.
Tabel
Kebijakan/Pedoman/Modul Yang Disusun Pada Tahun 2012
No Unit Kerja Kebijakan/Pedoman/Modul Keterangan
1
Pusat
Penanggulangan
Krisis
Kesehatan
(PPKK)
Pedoman Penilaian Kerusakan
dan Kerugian Bidang
Kesehatan
Dalam Proses Penetapan
Pedoman Teknis
Penanggulangan Krisis
Kesehatan Bagi Kader
Pemberdayaan Masyarakat
Pelembagaan Pusat
Penanggulangan Krisis
Regional
Review Pedoman Emergency
Nursing
SOP Bagian Tata Usaha PPKK
SOP Bidang Pencegahan,
Mitigasi dan Kesiapsiagaan
SOP Bidang Tanggap Darurat
dan Pemulihan
37
No Unit Kerja Kebijakan/Pedoman/Modul Keterangan
SOP Bidang Pemantauan dan
Informasi
2 Pusdokkes
POLRI
Pedoman tentang
Penatalaksanaan Disaster
Victim Identification (DVI)
Bagi Polri (Edisi Revisi)
Nomor :
PL/002/VI/2010/Pusdokkes
Peraturan KAPOLRI Nomor
17 Tahun 2009 tentang
penanggulangan bencana
3 Direktorat P2B2
Pedoman Penggunaan
Insektisida
Leaflet Pengendalian Vektor
Permenkes no.
374/Menkes/Per/III/2010
4 Direktorat Bina
Gizi
Pedoman Kegiatan Gizi Dalam
Penanggulangan Bencana
Dikirim ke 33 propinsi
Standar antropometri Penilaian
Pertumbuhan anak
Dikirim ke 33 propinsi
Modul Pelatihan Konseling
Pemberian Makan Bayi dan
Anak Bagi Motivator/kader
Dikirim ke 33 propinsi
5
Direktorat
Penyehatan
Lingkungan
Panduan Rapid Health
Assesment pada situasi
kedaruratan
Tahap finalisasi
Petunjuk teknis kesehatan
lingkungan pada situasi
kedaruratan
Tahap finalisasi
Poster dan leaflet 5 kunci
ketahanan pangan.
Leaflet tips mengelola
makanan pada situasi darurat
Leaflet tips memilih makanan
dan minuman waktu mudik
6
Direktorat
Surveilans
Imunisasi
Karantina dan
Kesehatan
Matra
Petunjuk Teknis PP dan PL
Dalam Penanggulangan
Bencana (2010)
Dalam tahap penyusunan -
finalisasi
Pedoman Penanggulangan
Keadaan darurat Bidang
Kesehatan Pada Kecelakaan
Dalam tahap penyusunan -
finalisasi
38
No Unit Kerja Kebijakan/Pedoman/Modul Keterangan
Pesawat Udara di Bandar
Udara (2012)
7 Direktorat Bina
Kesehatan Ibu
Penyempurnaan pedoman
Pelayanan kesehatan reproduksi
pada situasi darurat bencana
Kegiatan masih berlanjut
sampai tahun 2013.
8 Direktorat Bina
Kesehatan Jiwa
Pedoman penanggulangan
masalah kesehatan jiwa dan
psikososial pada masyarakat
akibat bencana dan konflik
Ditetapkan tahun 2006
(Kepmenkes No
048/Menkes/SK/I/2006)
Pedoman kesehatan jiwa pada
situasi emergency
Ditetapkan tahun 2008
Pedoman teknis bagi petugas
siaga bencana di daerah rawan
bencana/konflik
Dalam proses penetapan
9
Direktorat Bina
Obat Publik dan
Perbekalan
kesehatan
Pedoman Pemusnahan Sediaan
Farmasi
Dalam Proses Finaslisasi
10
Direktorat Bina
Upaya
Kesehatan
Rujukan
Penyusunan modul algoritme
SPGDT call center
Terdiri dari Algoritme
Kegawatan (Pediatrik,
Kebidanan,
Kardiovaskuler, Strok,
Pernafasan dan Trauma)
Modul Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Maternal
neonatal
Untuk RS Ponek
(pelayanan obstetri
neonatal emergency
komprehensif)
Surat Edaran Dirjen BUK
kepada Dinas Kesehatan
Provinsi se Indonesia tentang
penggunaan kode akses
kegawat daruratan kesehatan
119
Kode akses melalui nomor
telepon 119 di seluruh
Indonesia untuk kegawat
daruratan kesehatan
kode akses 119
direncanakan dapat diakses
baik melalui telepon rumah
maupun melalui handphone
semua provider di
indonesia
39
No Unit Kerja Kebijakan/Pedoman/Modul Keterangan
11
Emergency and
Humanitarian
Action Unit
(EHA) WHO
A. Pencetakan buku dan
penterjemahan ke dalam
Bahasa Inggris :
1)Pedoman Teknis
Penanggulangan Krisis
Kesehatan dalam Situasi
Bencana 2012
2)Penanggulangan Krisis
Kesehatan Akibat Letusan
Gunung Merapi 2012
3)Profil Penanggulangan
Kesiapsiagaan Krisis
Kesehatan Akibat Bencana
Tahun 2010
B. Pengembangan mapping
software komputerisasi
4.1.2 Peningkatan Kapasitas SDM
Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan baik dalam hal
manajemen maupun teknis, yaitu sebanyak 57 kegiatan, terdiri dari kegiatan
peningkatan kapasitas, workshop, lokakarya, sosialisasi, geladi penanggulangan
krisis kesehatan dan konferensi nasional dan internasional. Sasaran peningkatan
kapasitas adalah petugas kesehatan di tingkat provinsi maupum kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh 8 unit kerja di Kementerian Kesehatan yaitu
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Bina
Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Bina
Kesehatan Jiwa, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Pengendalian
Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan
Kesehatan Matra dan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatn
kapasisas SDM juga dilakukan oleh Pusdokkes POLRI dan Emergency and
Humanitarian Action Unit (EHA) WHO.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagai unit di Kementerian Kesehatan yang
memiliki tugas pokok dan fungsi ...... setiap tahun melakukan kegiatan peningkatan
40
kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan krisis kesehatan. Kegiatan
peningkatan kapasitas SDM di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan selama tahun
2012 dilakukan oleh 3 bidang, yaitu :
1. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Selama tahun 2012 Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan melakukan
beberapa kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis
kesehatan, antara lain :
Peningkatan kapasitas Dengan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Fasilitator Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kesehatan Kabupaten/Kota
Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan
2. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan
Selama tahun 2012 Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan melakukan beberapa
kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan,
antara lain :
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dalam Melakukan Penilaian
Cepat dan Pelayanan Kesehatan
Pendampingan Petugas Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Perencanaan Rumah
Sakit dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
3. Bidang Pemantauan dan Informasi
Selama tahun 2012 Bidang Pemantauan dan Informasi melakukan beberapa
kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan,
antara lain :
Pengelolaan Data dan Informasi
Penggunaan Alat Komunikasi Bencana
Pemetaan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana
Tabel
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
yang dilakukan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Selama
Tahun 2012
No Bidang Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah
Peserta
1 Pencegahan,
Mitigasi dan
Kesiapsiagaan
Peningkatan
kapasitas Dengan
Geladi
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
PPKK
Dinkes Prov. Jawa
Barat
Dinkes Kab.
Sukabumi
BPBD Kab.
Sukabumi
Dinsos Kab.
Sukabumi
PMI Kab.
Sukabumi
Badan SAR Daerah
Puskesmas
137 orang
41
Kabandungan
Puskesmas
Cibadak
Kodim 0622 Kab.
Sukabumi
Koramil 2205
Kab.Sukabumi
Peningkatan
Kapasitas
Fasilitator Tenaga
Kesehatan Dalam
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
33 Politeknik
Kesehatan
Kementerian
Kesehatan
46 orang
Pendampingan
Penyusunan
Rencana
Kontinjensi
Kesehatan
Kabupaten/Kota
29 kabupaten
5 kota
1 provinsi
152 orang
Lokakarya
Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Dinkes Prov. DKI
Jakarta
5 Sudinkes Prov. DKI
Jakarta
AGD 118
9 unit Lintas Program
50 orang
Geladi
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
PPKK
Dinkes Prov. Maluku
Utara
Dinkes Kota Ternate
RSUD Hasan
Boecheri
Unit Lintas Sektor
2 Tanggap
Darurat dan
Pemulihan
Peningkatan
Kapasitas Tim
Reaksi Cepat
(TRC) Dalam
Melakukan
Penilaian Cepat
dan Pelayanan
Kesehatan
38 Kabupaten
2 Kota
2 Rumah Sakit
15 KKP
13 Unit Lintas Sektor
2 Unit Lintas
Program
152 orang
Pendampingan
Petugas
Kabupaten/Kota
dalam
Penyusunan
Perencanaan
Rumah Sakit
dalam
8 Provinsi
17 Rumah Sakit
278 orang
42
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Akibat Bencana
3 Pemantauan
dan Informasi Pengelolaan Data
dan Informasi
2 kota
32 kabupaten
1 KKP
41 orang
Penggunaan Alat
Komunikasi
Bencana
6 kota
23 kabupaten
1 KKP
1 provinsi
34 orang
Pemetaan
Kesiapsiagaan
Kabupaten/Kota
Rawan Bencana
20 provinsi
15 kota
73 kabupaten
2 KKP
98 orang
Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
Salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh Direktorat Bina
Kesehatan Jiwa adalah Peningkatan Keterampilan Kesehatan Jiwa Petugas Siaga
Bencana di Daerah Rawan Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 11 Agustus
2012 di Bogor, Jawa Barat.
Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan petugas pelayanan
kesehatan jiwa di daerah rawan bencana, dan diharapkan agar setiap regional memiliki
tim reaksi cepat siaga bencana yang dapat memberikan bantuan psikologik dan
kesehatan jiwa pertama serta siap dimobilisasi bila terjadi bencana dalam regional
masing-masing, dalam rangka mempercepat akses pemberian bantuan psikologi dan
kesehatan jiwa kepada korban bencana.
Materi yang diberikan selama pelatihan, antara lain tentang:
Kebijakan kesehatan jiwa dalam siaga bencana
Konsep dasar penatalaksanaan kesehatan jiwa di daerah bencana
Deteksi dini dan penapisan masalah kesehatan jiwa
Psychological First Aid (PFA)
Konseling dasar masalah kesehatan jiwa akibat bencana
Penilaian masalah psikososial akibat bencana
Manajemen stress
Koordinasi dan need assessment layanan kesehatan pada bencana
Pelatihan tersebut diikuti oleh 52 peserta, dengan rincian:
1. Peserta Pusat Unit Lintas Program/Lintas Sektor terkait :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pusat Promosi Kesehatan
Pusat Intelejensia Kesehatan
Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik
Yayasan Pulih
Pusat Krisis UI
43
2. Peserta Daerah
a) Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi
Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan,
Provinsi Riau, Kota Tangerang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis,
Kabupaten Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Bantul, Kabupaten
Sleman, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Poso,
Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Nias
Selatan, Kota Padang.
b) Rumah Sakit
RS Ketergantungan Obat, RS Jiwa Daerah Bali, RSKD Sulawesi Selatan,
RSUD Maluku Utara, RS Jiwa Daerah Kalimantan Selatan, RS Jiwa Riau
Direktorat Bina Gizi Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang
dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi selama tahun 2012 antara lain :
1. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Gizi Dinkes Provinsi tentang
Surveilans Gizi dan Kedaruratan Gizi.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesiapsiagaan pengelola kegiatan pembinaan gizi provinsi dalam
mengantisipasi kejadian bencana.
Jumlah peserta kegiatan ini berjumlah 58 orang berasal dari 33 provinsi dan
unit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan
2. Pelatihan Konseling Menyusui di Daerah Rawan Bencana
Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya konselor menyusui pada situasi
normal maupun bencana.
Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 1.017 orang berasal dari 9 provinsi,
yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau,
Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tim yang dilatih adalah Tim Konselor Menyusui sebanyak 1.017 orang,
sehingga kumulatif tenaga konselor menyusui sampai tahun 2012 ada
sebanyak 3.929 orang yang terdiri dari Dokter (Spesialis Obstetri dan
Ginekologi dan Spesialis Anak), Bidan, dan Ahli Gizi dari rumah sakit dan
puskesmas perawatan.
3. Pelatihan Fasilitator Pelatihan Konseling Menyusui
Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya fasilitator pelatihan konseling
menyusui pada situasi normal maupun bencana.
Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 31 orang dari 5 provinsi.
Jumlah kumulatif fasilitator konseling menyusui sampai akhir tahun 2012
adalah 388 orang.
4. Pelatihan Konseling Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) di Daerah
Rawan Bencana
44
Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya konselor MP-ASI untuk
pelaksanaan konseling MP-ASI pada situasi normal maupun bencana
Peserta pelatihan ini berjumlah 40 orang berasal dari 8 provinsi, yaitu
Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi
Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara
Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jumlah kumulatif tenaga konselor MP ASI sampai tahun 2012 adalah 388
orang terdiri dari dokter, bidan, perawat dan ahli gizi dari rumah sakit dan
puskesmas perawatan.
5. Pelatihan Konseling MP ASI di Daerah Rawan Bencana
Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya fasilitator untuk pelatihan
konseling MP ASI pada situasi normal maupun situasi bencana.
Peserta pelatihan ini berjumlah 13 orang dari 3 provinsi yaitu Provinsi
Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Jumlah kumulatif fasilitator pelatihan konseling MP ASI sampai tahun 2012
sebanyak 51 orang.
6. Sosialisasi Pedoman Kegiatan Gizi dalam Penanggulangan Bencana
Pada tahun 2012 dilakukan sosialisasi Pedoman Kegiatan Gizi Dalam
Penanggulangan Bencana ke 13 provinsi, yaitu :
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat,
4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi DI Yogyakarta
6. Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Provinsi Kalimantan Selatan
9. Provinsi Sulawesi Utara
10. Provinsi Sulawesi Selatan
11. Provinsi Sulawesi Tenggara
12. Provinsi Maluku
13. Provinsi Maluku Utara
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesiapsiagaan pengelola kegiatan pembinaan gizi provinsi dalam
mengantisipasi kejadian bencana.
Sasaran kegiatan pembinaan teknis lebih difokuskan kepada pengelola
kegiatan pembinaan gizi di Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota
45
Tabel
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
yang dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi Selama Tahun 2012
No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Peningkatan Kapasitas Petugas
Pengelola Program Gizi Dinkes
Provinsi tentang Surveilans Gizi
dan Kedaruratan Gizi
33 provinsi
Unit Lintas
Program
58 orang
2 Pelatihan Konseling Menyusui
Di daerah Rawan Bencana
9 Provinsi 1.017 orang
3 Pelatihan Fasilitator Pelatihan
Konseling Menyusui
5 Provinsi 31 orang
4 Pelatihan Konseling MP ASI Di
Daerah Rawan Bencana
8 Provinsi 40 orang
5 Pelatihan Fasilitator Pelatihan
Konseling MP ASI
Kementerian
Kesehatan
13 orang
6 Sosialisasi Pedoman Kegiatan
Gizi dalam Penanggulangan
Bencana pada setiap kegiatan
Bimtek dan Monev ke
Propinsi/Kabupaten/Kota
13 Provinsi
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang
dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan selama tahun 2012 antara
lain :
1. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani PONEK
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis dalam
menangani kegawatan maternal neonatal .
Peserta kegiatan ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter
spesialis anak, dokter umum, bidan dan perawat untuk kegawatan maternal
neotatal.
Jumlah peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan di
Provinsi Papua dan Aceh.
2. Workshop Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
46
Untuk dapat meningkatkan kemampuan petugas kesehatan di rumah sakit dan
mengenalkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Direktorat Bina
Upaya Kesehatan Rujukan pada tahun 2012 melakukan workshop SPGDT di
kota Bandung dan Jakarta.
Peserta pada kegiatan ini berjumlah 80 orang, berasal dari ....
Tabel
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
yang dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Selama
Tahun 2012
No Jenis Kegiatan Jenis Tenaga Medis Asal Peserta Jumlah
Peserta
1 Peningkatan
Kapasitas Petugas
Dokter Spesialis
Kebidanan dan
kandungan untuk
kegawatan
maternal neonatal
Dokter Spesialis
Kebidanan dan
Kandungan
Provinsi Papua
Provinsi Aceh
80 orang
2 Peningkatan
Kapasitas Dokter
Umum untuk
kegawatan
maternal neonatal
Dokter Umum Provinsi Papua
Provinsi Aceh
80 orang
3 Peningkatan
Kapasitas Dokter
Spesialis Anak
untuk kegawatan
maternal neonatal
Dokter Spesialis
Anak
Provinsi Papua
Provinsi Aceh
80 orang
4 Peningkatan
Kapasitas Bidan
untuk kegawatan
maternal neonatal
Bidan Provinsi Papua
Provinsi Aceh
80 orang
5 Peningkatan
Kapasitas Perawat
untuk kegawatan
maternal neonatal
Perawat Provinsi Papua
Provinsi Aceh
80 orang
Workshop Sistem
Penanggulangan
Jakarta dan
Bandung
80 orang
47
Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang
dilakukan oleh Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan
Matra selama tahun 2012 antara lain :
No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Pelatihan Kesehatan
Penyelaman dan
Hiperbarik
2 KKP
15 Dinkes Provinsi
17 orang
2 Pelatihan Kesehatan
Penerbangan
17 KKP 20 orang
3 Pelatihan
Penanggulangan
Bencana Bidang PP dan
PL
KKP
BTKL PP
Dinkes Provinsi
38 orang
Direktorat Penyehatan Lingkungan
Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang
dilakukan oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan selama tahun 2012 antara lain :
No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Food Safety Training
Direktorat Penyehatan
Lingkungan
12 orang
2 Investigasi KLB
keracunan pangan
Direktorat Penyehatan
Lingkungan
12 orang
3 Pelatihan Penggunaan
peralatan food
contamination kit
9 Provinsi
59 Kab/kota
Tiap kab/kota 3 orang
total 285 orang
Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang
dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang selama tahun
2012 antara lain :
48
No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Pelatihan Entomolog
Kesehatan
KKP
BBTKL PP
Dinkes
Provinsi/Kabupaten
60 orang
2 Angkatan
2 Pelatihan Pengendalian
Vektor Malaria
Dinkes Provinsi
Dinkes Kabupaten
30 orang
3 Pelatihan pengendalian
vektor dan pemantauan
air bersih
Pertamina 30 orang
4
Pentaloka Pengendalian
Vektor
Tenaga teknis
pengendalian vektor dari
BB/BTKL, KKP, Dinkes
Kabupaten dan Dinkes
Provinsi
30 orang
5 Pelatihan pengendalian
vektor di pelabuhan
KKP Tanjung Balai
Karimun 30 orang
6 Pelatihan pengendalian
vektor di daerah
24 Dinas Kesehatan
Kabupaten 24 orang
Direktorat Bina Kesehatan Ibu
Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang
dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Ibu selama tahun 2012 antara lain :
1. Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada
Situasi Darurat di 6 Provinsi.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam
menangani masalah kesehatan reproduksi pada kejadian krisis kesehatan.
Peserta kegiatan ini berasal dari beberapa institusi, yaitu :
Dinas Kesehatan Provinsi
Dinas Kesehatan Kabupaten
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Rumah Sakit Umum Daerah
Ikatan Bidan Indonesia
Kegiatan ini dilaksanakan di 6 provinsi, yaitu :
a. Provinsi Bengkulu
Jumlah Peserta 30 orang, berasal dari :
Provinsi Bengkulu
Kota Bengkulu
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabupaten Bengkulu Utara
Kabupaten Seluma
Kabupaten Muko-muko
Kabupaten Kaur
b. Provinsi Gorontalo
Jumlah Peserta 36 orang, berasal dari :
Provinsi Gorontalo
49
Kota Gorontalo
Kabupaten Gorontalo
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten Gorontalo Utara
Kabupaten Boalemo
Kabupaten Pohuwato
c. Provinsi Kalimantan Tengah
Peserta berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Tengah.
d. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jumlah peserta 36 orang berasal dari :
Provinsi NTB
Kabupaten Lombok Utara
Kabupaten Dompu
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa Barat
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Bima
e. Provinsi Sulawesi Tenggara
Jumlah peserta 33 orang, berasal dari :
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kabupaten Muna
Kabupaten Kolaka Utara
Kabupaten Bombana
Kabupaten Wakatobi
Kabupaten Konawe Selatan
Kabupaten Konawe Utara
2. Pelatihan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM)
Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) adalah paket intervensi minimum
yang diperlukan unutk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan reproduksi pada
situasi bencana.
Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam
menangani masalah kesehatan reproduksi dalam kejadian krisis kesehatan
dengan melakukan Paket Pelayanan Awal Minimum.
Pada tahun 2012 pelatihan PPAM ini dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu :
1. Regional Kalimantan Selatan
Dilaksanakan di Banjarmasin, pada tanggal 26 – 30 November 2012.
Narasumber dan fasilitator dari Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Ousat
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Peserta pelatihan ini berjumlah 37 orang, berasal dari :
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Direktorat Bina Kesehatan Ibu
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
50
Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya
Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
2. Regional Sulawesi Selatan
Dilaksanakan di Makassar pada tanggal 25 – 29 September 2012
Narasumber dan fasilitator berasal dari Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia
Peserta pelatihan ini berjumlah 40 orang, berasal dari :
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Direktorat Bina Kesehatan Ibu
UNFPA
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara
3. Provinsi Gorontalo
Dilaksanakan di Gorontalo dengan jumlah peserta 30 orang berasal dari
6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
3. Sosialisasi dan advokasi pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi
darurat
Dilakukan di 7 provinsi , yaitu :
a. Provinsi Sumatera Utara
Kabupaten Nias
Kabupaten Nias Selatan
b. Provinsi Sulawesi Barat
Kabupaten Mamasa
Kabupaten Mamuju Utara
c. Provinsi Aceh
d. Provinsi Sumatera Selatan
e. Provinsi Lampung
f. Provinsi Sulawesi Utara
g. Provinsi Papua Barat
51
Tabel
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
yang dilakukan oleh Direktorat Bina Kesehatan Ibu Selama Tahun 2012
No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Peningkatan Kapasitas
Pengelola Pelayanan
Kesehatan Reproduksi
pada Situasi Darurat di 5
Provinsi.
6 Provinsi
30 Kabupaten/Kota
Total 288 orang
2 Pelatihan PPAM
Regional Kalimantan
Selatan
3 Provinsi
7 Kabupaten/Kota
37 orang
3 Pelatihan PPAM
Regional Sulawesi
Selatan
2 Provinsi
2 Kabupaten
UNFPA
40 orang
4 Sosialisasi dan advokasi
pelayanan kesehatan
reproduksi pada situasi
darurat
2 Provinsi (Sumut dan Sulbar)
4 Kabupaten (Nias, Nias
Selatan, Mamasa, dan
Mamuju Utara)
60 orang
5 Peningkatan kapasitas
pengelola pelayanan
kesehatan reproduksi
pada situasi darurat di
Provinsi Kalimantan
Tengah (2 kali). (Dana
Dekonsentrasi)
Provinsi Kalimantan Tengah
Seluruh Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Tengah
33 orang
6 Sosialisasi dan orientasi
pelayanan kesehatan
reproduksi pada situasi
darurat di Provinsi Aceh,
Sumatera Selatan,
Lampung, Sulawesi
Utara, dan Papua Barat.
(dana Dekonsentrasi)
5 Provinsi
(Aceh, Sumatera Selatan,
Lampung, Sulawesi Utara,
Papua Barat)
Aceh: 44 orang
Sumsel: 38 orang
Lampung: 25 orang
Sulut: 35 orang
Papua barat: 25
orang
7 Pelatihan PPAM
kesehatan reproduksi di
Provinsi Gorontalo.
(Dana Dekonsentrasi)
Provinsi Gorontalo
Seluruh Kabupaten/Kota di
Provinsi Gorontalo
(6 Kabupaten/Kota)
30 orang
52
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan hanya melakukan 1 kegiatan
peningkatan kapasitas SDM selama tahun 2012, yaitu Peningkatan Kinerja SDM
Pengelola Obat di Instalasi Farmasi Pusat dengan peserta pelatihan berjumlah 26 orang
yang merupakan para pengelola kefarmasian di unit-unit Kementerian Kesehatan.
Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) POLRI
Pusdokkes POLRI merupakan unit lintas sektor yang selalu bekerja sama dengan
Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Peran Pusdokkes
POLRI ini sangat terlihat dalam hal identifikasi korban meninggal pada kejadian seperti
kecelakaan transportasi (darat, udara, laut) dan ledakan bom. Proses identifikasi
korban meninggal ini dilakukan oleh unit Disaster Victim Investigation (DVI) yang
berada dalam Pusdokkes POLRI. Salah satu peran Pusdokkes POLRI/DVI yang terlihat
jelas pada tahun 2012 adalah pada proses indentifikasi korban meninggal pada kejadian
jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.
Selama tahun 2012 Pusdokkes POLRI banyak melakukan kegiatan peningkatan SDM
nya, terutama SDM unit DVI. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa :
1. Pelatihan-pelatihan DVI, baik tingkat nasional dan internasional
2. Konferensi/kongres/pertemuan Internasional dalam hal DVI
3. Sosialisasi program-program DVI ke beberapa provinsi di Indonesia
Tabel
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
yang dilakukan oleh Pusdokkes POLRI Selama Tahun 2012
No Jenis Kegiatan Tempat
Pelaksanaan
Waktu
Pelaksanaan
Skala
Kegiatan
Jumlah
Peserta
1 International course
on the management
of the dead in
armed conflict and
catastrophes
Jenewa, Swiss 5 – 9
November
2012
Internasional 1 orang
2 The Sudanese
International
Congress for
Medical and
Forensic Science
Khartoum,
Sudan
14 – 16
Januari 2012
Internasional 1 orang
3 Justice Rapid
Response Training
Course, JCLEC
Semarang, Jawa
Tengah
13 -14 Maret
2012
Internasional 1 orang
4 SOM Quarterly
Meeting INP-AFP
Jakarta 11 April 2012 Internasional 1 orang
53
23rd
Standing
Committee
Meeting on DVI
Lyon, Perancis 22 Mei 2012 Internasional 2 orang
5 5th
International
Dental DVI
Management and
Forensic Dentistry
Course, JCLEC.
Semarang, Jawa
Tengah
10 – 27 Juli
2012
Internasional 20
orang
6 6th
International
DVI Mortuary
Management
Course, JCLEC
Semarang, Jawa
Tengah
17 – 28
September
2012
Internasional 20
orang
7 4th
International
DVI Course for
DVI Province
Commander and
Interdepartmental
Institution, JCLEC
Semarang, Jawa
Tengah
8 – 19
Oktober 2012
Internasional 20
orang
8 1st International
DVI Basic Training
for Mobile Brigade,
JCLEC
Semarang, Jawa
Tengah
17 – 28
September
2012
Internasional 20
orang
9 4th
International
DVI Commander
Workshop, JCLEC
Semarang, Jawa
Tengah
17 – 28
September
2012
Internasional 20
orang
10 Sosialisasi DVI
Polda Bali
Denpasar, Bali 24 – 25
Oktober 2012
Nasional 75
orang
11 Sosialisasi DVI Polda DI Yogyakarta
Yogyakarta 19 – 21
November
2012
Nasional 75
orang
12 Sosialisasi DVI
Polda Kalimantan
Timur
Kalimantan
Timur
27 – 29
November
2012
Nasional 75
orang
13 Sosialisasi DVI
Polda Kalimantan
Barat
Pontianak,
Kalimantan
Barat
10 – 12
Desember
2012
Nasional 75
orang
Emergency and Humanitarian Action (EHA) unit, WHO
Pada tahun 2012 EHA-WHO menyediakan pendanaan untuk kegiatan Peningkatan
Kapasitas Perawat dan Bidan Dalam Tanggap Darurat Bencana, yang dilaksanakan pada
tanggal ...... di.......... dengan jumlah peserta sebanyak......... orang berasal dari
54
4.1.3 Pertemuan Koordinasi
Upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dapat lakukan secara optimal
apabila seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dengan cara berintegrasi serta
berkoordinasi baik lintas program maupun lintas sektor. Pada tahun 2012, Kementerian
Kesehatan telah menyelenggarakan 19 kali pertemuan koordinasi terkait krisis
kesehatan yang terdiri dari Pertemuan dan Rapat Evaluasi Upaya Penanggulangan
Krisis Kesehatan, Rapat Koordinasi Teknis, Pertemuan Lintas Sektor, pembuatan
jejaring kerja, sosialisasi dan advokasi dan Health Cluster Meeting dan dilakukan oleh
8 unit organisasi di Kementerian Kesehatan yaitu PPKK, Direktorat Bina Upaya
Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Gizi, Direktorat
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Penyehatan Lingkungan,
Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra, Direktorat Bina Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan. Selain Kementerian Kesehatan, unit lintas sector
yang melakukan pertemuan koordinasi di tahun 2012 yaitu Emergency and
Humanitarian Action Unit (EHA) WHO dan Pusdokkes POLRI.
Proporsi Kegiatan Koordinasi terkait PKK
Berdasarkan Pihak Penyelenggaranya
(Akan dibuat Grafik untuk Tahun 2012)
Grafik
Proporsi Pertemuan Koordinasi Terkait PKK
Berdasarkan Substansinya
(akan dibuat untuk tahun 2012)
55
Tabel
Pertemuan Koordinasi Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan
yang Diselenggarakan Unit-unit Kemenkes pada Tahun 2012
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
1
Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan (PPKK)
Rapat Evaluasi Penanggulangan Krisis
Kesehatan Tahun 2011 dan
Koordinasi Kesiapsiagaan
menghadapi Krisis Kesehatan Tahun
2012
9 unit LP
6 unit LS
3 RS Vertikal
3 Dinkes Provinsi
Media cetak &
elektronik
Pertemuan Evaluasi Upaya Tanggap
Darurat dan Pemulihan Krisis
Kesehatan
55 orang
PPKK
9 PPK Regional
2 PPK Sub Regional
3 unit LP
2 KKP
1 BTKL
1 RS Jiwa Vertikal
2 Dinkes Kabupaten
2 Dinkes Kota
9 RSUD
1 RS Swasta
1 unit LS (Basarnas)
Pertemuan Evaluasi Penanggulangan
Krisis Kesehatan Akibat Jatuhnya
Pesawat Sukhoi SSJ 100
PPKK
DVI Pusdokkes
POLRI
Dinkes Kab. Bogor
Dinkes Prov. DKI
Jakartta
Dinkes Prov. Jawa
Barat
Persiapan Pelembagaan Pusat
Penanggulangan Krisis Regional
PPKK
Biro Hukum &
Organisasi
Pertemuan lintas program dan lintas
sektor dalam penanggulangan krisis
kesehatan
Rapat Koordinasi Teknis PPK
Regional dan Sub Regional
PPKK
9 PPK Regional
2 PPK Sub Regional
56
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
Pertemuan kesiapsiagaan Gn
Lokon, Rokatenda, Banjir DKI
PPKK
Dinkes Provinsi
Dinkes Kab/Kota
Health Cluster Meeting
2 DVI Pusdokkes POLRI Rapat evaluasi Operasi Sukhoi di
PPK Kemenkes
DVI Pusdokkes
POLRI
PPKK
Dinkes Kab. Bogor
Dinkes Prov. DKI
Jakartta
Dinkes Prov. Jawa
Barat
3 Direktorat Bina Kesehatan
Ibu
Pertemuan koordinasi kesehatan
reproduksi tingkat pusat. (2 kali)
PPKK
subdit AIDS
Direktorat Anak
IBI
UNFPA
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
&Perlindungan Anak
(KNPP&PA),
BKKBN, POGI.
4
Direktorat Pengendalian
Penyakit Bersumber
Binatang
Membuat jejaring kerja
pengendalian vektor
(dalam rangka pembuatan Draft
Baku Mutu vektor dan Binatang
pengganggu)
5
Direktorat Penyehatan
Lingkungan
Rapat koordinasi dengan lintas
program terkait persiapan
penanggulangan bencana
Sosialisasi advokasi
penanggulangan bencana dan
kedaruratan
Rapat koordinasi LS & LP terkait
pengendalian risiko makanan
menjelang arus mudik
Advokasi dan sosialisasi
pengendalian risiko makanan pada
situasi darurat
57
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
6
Direktorat Surveilans
Imunisasi Karantina dan
Kesehatan Matra
Rapat Koordinasi Pokja Bencana
Bidang PP dan PL
Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan
Mudik Lebaran 2012, Mudik
Natal 2012 dan Tahun Baru 2013
Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan
Bidang PP dan PL Sail Morotai
2012
Penyusunan Pedoman
Penaggulangan Keadaan darurat
Bidang Kesehatan Pada
Kecelakaan Pesawat Udara di
Bandar Udara
7 Direktorat Bina Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan Rapat konsultasi teknis obat publik
dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan
Provinsi dan Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
8 Direktorat Bina Upaya
Kesehatan Rujukan Rapat Koordinasi SPGDT 2
Dinas kesehatan
Provinsi, RS vertikal
RS daerah, ARVI,
ARSADA, Telkom
9
Emergency and
Humanitarian Action Unit
(EHA) WHO
Pertemuan Kluster Kesehatan
Dalam Kesiapsiagaan Bencana
20 organisasi
39 orang
4.1.4 Penguatan Kerjasama
Dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana sangat diperlukan
penguatan kerjasama lintas program maupun lintas sektor. Kerjasama yang telah terjalin
dengan lintas sektor selama tahun 2012 adalah dengan Emergency and Humanitarian
Action Unit (EHA) WHO, UNFPA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Universitas,
Diskes AU, Perdospi, LAKESPRA, Angkasa Pura, Maskapai, Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, Otorisasi Bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Kesehatan
Penerbangan, Korlantas POLRI, Pusdokkes POLRI, Jasa Raharja, DLLAJ.
Kerjasama lintas program terjalin dengan 17 unit organisasi di Kementerian Kesehatan,
antara lain: PPKK, Dit. Bina Kesehatan Jiwa, Dit. Bina Gizi, Direktorat Bina
Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat
Penyehatan Lingkungan, Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan
Matra , Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat
Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak
58
Menular, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Pengobatan Tradisional
dan Komplementer, Pusat Data dan Informasi, Pusat Promosi Kesehatan, Kantor
Kesehatan Pelabuhan, BTKL dan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan.
Tabel
Kerjasama Lintas Program,
Lintas Sektor dan Internasional
No Unit Organisasi Instansi Terkait Bentuk Kerjasama
1 Direktorat Bina
Kesehatan Ibu UNFPA
Pelatihan PPAM
Penyediaan
Reproductive Health
Kit, Individual kits
Dukungan teknis dan
manajemen
2
Direktorat
Pengendalian
Penyakit Bersumber
Binatang
Universitas, Swasta Pertemuan Komisi Ahli
Pengendalian Vektor
3
Direktorat
Penyehatan
Lingkungan
Dit. SIMKAR dan
KESMA, Dit. P2B2,
Dit. P2ML, Dit.
PPTM
Koordinasi dalam rangka
penanggulangan krisis
kesehatan/darurat (pra,
Saat, pasca) dan situasi
khusus
Dinas Kesehatan
Provinsi, Dinas
Kesehatan Kab/Kota
Perguruan tinggi
Pembinaan dan
Narasumber
4
Direktorat
Surveilans Imunisasi
Karantina dan
Kesehatan Matra
POSSI, Promkes, Dit.
Kesja dan Olahraga,
Dit. Pengobatan
Tradisional dan
Komplementer,
PERDOKLA,
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Jejaring Kesehatan
Penyelaman dan
Hiperbarik
Diskes AU, Perdospi,
LAKESPRA,
Angkasa Pura,
Maskapai, Ditjen
Perhub. Udara, Otban,
Jejaring Kesehatan
Penerbangan
59
No Unit Organisasi Instansi Terkait Bentuk Kerjasama
KKP, Balai Kes.
Penerbangan
PPKK, Dinkes Prov,
KKP, BBTKL-PP,
Dit. PL, Dit. PTM,
Dit. P2ML, Dit.
P2B2
Jejaring Pokja Bencana PP
dan PL
PPKK, Pusdatin,
Promkes, Puskomlik,
Korlantas,
Pusdokkes, DLLAJ,
Jasa Raharja, Dit. PL,
Dit PPTM, Dinkes
Prov, Kab/ Kota,
KKP, B/BTKL-PP
Jejaring Kerja Kesehatan
Situasi Khusus
5
Direktorat Bina
Upaya Kesehatan
Rujukan
PT. Telkom
Dukungan teknis untuk
call center 119 untuk
SPGDT
Dinas Kesehatan
Provinsi,
Kabupaten/Kota
Penguatan call center di
daerah
6
Direktorat Bina Obat
Publik dan
Perbekalan
Kesehatan
CHAI
Dukungan Teknis dan
Manajemen
7
Emergency and
Humanitarian Action
Unit (EHA) WHO
Konsultasi Regional
Terhadap Pedoman
Keamanan Fasilitas
Kesehatan Terkait
dengan Bencana Air
1. Dukungan Teknis
2. Dukungan Pendanaan
Fasilitasi Kunjungan
Ke Kobe Center
Jepang
Fasilitasi Kegiatan
Konsultasi Regional
Dalam
Penanggulangan
Bencana Di Sektor
Kesehatan, Bangkok,
Thailand
Dukungan untuk
pelaksanaan
Workshop Penguatan
Kesiapsiagaan
Tanggap Darurat
60
No Unit Organisasi Instansi Terkait Bentuk Kerjasama
Rumah Sakit melalui
Peningkatan SPGDT
dan Sistem
Akreditasi Rumah
Sakit
Fasilitasi Kegiatan
Pertemuan Regional
Asia Tenggara Dalam
Pendanaan Tanggap
Darurat Kesehatan
Fasilitasi Proses
Pembentukan Pusat
Kolaborasi WHO
(WHO Collaborating
Center) Untuk
Pelatihan dan
Penelitian Dalam
Bidang Pengurangan
Resiko Bencana
4.1.5 Pemetaan Kesiapsiagaan
Untuk mengetahui peta kekuatan sumber daya dalam penanggulanggan krisis
kesehatan, perlu dilakukan pemetaan kesiapsiagaan sumber daya sehingga dapat
terlihat daerah mana yang perlu mendapat penguatan sumber daya dalam rangka
meningkatkan kesiapsiagaan dalm penanggulangan krisis kesehatan.
Pada tahun 2012 pemetaan kesiapsiagaan dilakukan oleh 2 unit di Kementerian
Kesehatan yaitu Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Direktorat
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan 1 unit lintas sector yaitu
Pusdokkes POLRI.
NO Jenis Pemetaan Unit Pelaksana Lokasi
1 Pemetaan daerah rawan
bencana alam dan konflik
Pusdokkes POLRI Regional I : Medan
(Aceh, Sumut, Kep.
Riau, Riau,
Sumbar)
Regional II :
Palembang (Jambi,
Bengkulu, Sumsel,
61
Babel, Lampung)
Regional III :
Jakarta (Banten,
DKI, DIY, Jawa
Tengah, seluruh
Kalimantan)
Regional IV :
Surabaya (Jatim,
Bali, NTB, NTT)
Regional V :
Makassar (Maluku,
Papua, seluruh
Sulawesi)
2 Pemetaan Vektor Penyakit Direktorat Pengendalian
Penyakit Bersumber
Binatang
Pasir Ganting-
Sumatera Barat,
Kalimantan Timur,
NTT
3 Pemetaan Kesiapsiagaan
Kabupaten/Kota Rawan
Bencana
Pusat Penanggulangan
Krisis Kesehatan
20 Provinsi
75 Kabupaten
15 Kota
4.1.6 Kegiatan Kesiapsiagan Pada Situasi Khusus
Situasi khusus merupakan kegiatan besar berskala internasional yang melibatkan
banyak orang yang mempunyai risiko terjadinya krisis kesehatan. Kegiatan
Kesiapsiagaan Pada Siruasi Khusus yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
selama tahun 2012 antara lain Sail Morotai, Pekan Olah Raga Nasional, Mudik Lebaran
dan beberapa Kejadian Luar Biasa penyakit (Tomcat, Malaria, Demam Berdarah
Dengue dan Chikungunya). Terdapat unit di Kementerian Kesehatan yang
melaksanakan Kesiapsiagaan Pada Situasi Khusus ini yaitu Pusat Penanggulangan
62
Krisis Kesehatan, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat
Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Direktorat Surveilans Epidemiologi,
Imunisasi, Karantina Kesehatan dan Kesehtan Matra. Unit lintas sektor yang
melaksanakan kesiapsiagaan dalam situasi khusus yaitu Pusdokkes POLRI.
Tabel
Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan oleh Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahun 2012
No Situasi Khusus Tempat
Pelaksanaan Kegiatan
1 Sail Morotai
Pulau Morotai
& Kota Ternate
Provinsi Maluku
mobilisasi fasilitas
kesehatan RS lapangan
Penyelenggaraan
Geladi
Penyusunan Recana
Kontinjensi
Tabel
Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dlakukan oleh Direktorat
Jenderal P2PL pada tahun 2012
No Jenis Situasi Khusus Tempat & Tanggal Kegiatan
1 Pekan Olah Raga
Nasional
Agustus 2012,
Provinsi Riau
Koordinasi dengan Dinkes
Prov, KKP Pekanbaru;
Assessment persiapan
pelaksanaan PON; Aktivasi
Pos Kesehatan oleh KKP
Pekanbaru; dukungan
Logistik
2. Sail Morotai 2012 Februari – Agustus
2012
Rapat Koordinasi dengan
LP dan LS terkait di Jakarta
Maret 2012 Pengambilan sampel
kualitas air minum oleh
KKP kelas III Ternate
Maret 2012 Survei awal bid. PP dan PL,
termasuk survey vektor,
penyakit, dan kesling
63
Juni 2012 dan
Agustus 2012
Rapat Koordinasi Bid. PP
dan PL di Morotai dan di
Ternate
Minggu III - IV
Agustus
Mapping Homestay,
Pengambilan dan pengujian
kualitas air minum oleh
BTKL- PP Manado dan
Dinkes Kab. Morotai
Minggu II – III Juli
dan Minggu III –
IV Agustus 2012
Penyemprotan venues oleh
Dinkes Kab. Morotai
didukung oleh KKP Kelas
III Ternate
4 Mudik Lebaran 2012 Jakarta,
Juni 2012
Rapat Koordinasi
Kesiapsiagaan Mudik
Lebaran 2012
Jakarta, 9 Agustus
2012
Apel Siaga Mudik Lebaran
Bid. Kesehatan
Jakarta,
Yogyakarta,
Surabaya, Batam,
Banjarbaru
(Agustus 2012)
Pemeriksaan sampel
makanan, minuman di
Rumah Makan, Terminal,
Bandara, dan TTU lainnya
oleh B/BTKL-PP
Jakarta, Manado,
Yogyakarta,
Surabaya,
Palembang,
(Agustus 2012)
Pemeriksaan FR kesehatan
pengemudi (TD, alkohol,
amphetamine, GD) oleh Dt.
PPTM, B/BTKL-PP, dan
Dinkes Prov
Tabel
Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan oleh
Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang pada tahun 2012
No Jenis Situasi Khusus Tempat &
Tanggal Kegiatan
1
Sail Morotai 2012
Pulau Morotai,
Juni 2012
Koordinasi dengan
Propinsi, KKP, Kab,
Pusk
Mapping breeding
places DBD, Malaria
dan Culicoides (agas).
Pengamatan lingkungan
Breeding places,
Survei penangkapan
nyamuk dewasa
Anopheles, culex dan
Agas
64
Fogging 1 – 2 minggu
sebelum pelaksanaan
Sail Morotai 2012.
Penyemprotan IRS
sebelum pelaksanaan
Sail Morotai 2012.
2
Pengendalian wabah
Pederus sp.
(TOMCAT) Surabaya, Maret
2012
Pengendalian Populasi
Paederus sp. di
permukiman.
Standarisasi tatalaksana
kasus akibat investasi
Paederus sp.
3 KLB cikungunya
Kecamatan
Gandapura,
Kabupaten Bireun
– Propinsi NAD
/7-12
Februari2012
Survey vektor DBD
(jentik) digenangan air
yang potensial vektor
DBD
Menghitung HI, CI, ANJ
4 KLB DBD
Desa Nagari Pasir
Ganting,
Kecamatan
Pancung
Kabupaten Pesisir
Selatan, Propinsi
Sumbar / 23-28
April 2012
Mengidentifikasi
wilayah penyebaran
kasus
Survei faktor
resiko(breeding places
dan lingkungan vektor)
terjadinya KLB
Identifikasi vektor
Dinkes Kabupaten
Pesisir Selatan
melakukan :
Penyuluhan/sosialisasi,
larvasidasi dan fogging.
- Diagnosa kasus DBD
di Puskesmas
berdasarkan gejala
klinis dan pemeriksaan
fisik.
5
Terjadinya
peningkatan
kepadatan populasi
nyamuk
Kota Cirebon
- Survey vektor
(nyamuk) malam
hari
- Survey tempat
perindukan potensial
(survey jentik )dan
lingkungan
- Larvasidasi
menggunakan
65
vectobac
6
Dalam rangka
mendukung eliminasi
malaria di kepulauan
seribu, propinsi DKI
Jakarta.
Kepulauan Seribu,
Propinsi DKI
Jakarta / Oktober
2012
- Mapping vektor
dengan cara survey
tempat
perkembangbiakan
potensial vektor
malaria
- Survei kondisi
lingkungan tempat
perindukan vektor
malaria (mengukur
parameter
lingkungan)
Tabel
Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
pada tahun 2012
No Jenis Situasi Khusus Tempat &
Tanggal Kegiatan
1 Pekan Olah raga
Nasional Provinsi Riau
Mobilisasi Tim Kesehatan,
Penyiapan Rumah Sakit
Rujukan
2 Sail Morotai
Pulau Morotai
(Kab. Kepulauan
Morotai Provinsi
Maluku Utara),
bulan Agustus
2012
Mobilisasi Tim Kesehatan,
Penyiapan Rumah Sakit
Rujukan
Tabel
Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
pada tahun 2012
No SituasiKhusus Tempat Kegiatan
1 Sail Morotai
Sail Belitung
Sail Banda
Kegiatan TNI
Manunggal
MasukDesa
Maluku Utara
Bangka Belitung
NAD
Sulawesi Selatan
Dukungan obat dan perbekalan
kesehatan
66
Tabel
Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan
Pusdokkes POLRI pada tahun 2012
No Jenis Situasi Khusus Tempat Pelaksanaan Kegiatan
1 Sail Morotai Pulau Morotai
Provinsi Maluku
Kesehatan Lapangan
DVI
Pelaksanaan Food
Security
2 Kesiapsiagaan dalam
situasi kontinjensi
Operasi Nusa Aman
4.1.7 Dukungan Logistik
Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 telah memobilisasi logistik untuk kegiatan
penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
a. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Mengirimkan bantuan dalam rangka penguatan 45 kabupaten/kota dalam
penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana berupa personal kit dan
emergency kit serta alat pengolah data (laptop dan Modem).
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
TARGET REALISASI
1 50 Kab/Kota memiliki sarana
penunjang penanggulangan krisis
kesehatan
1. Emergency kit
2. Personal Kit
3. Alat Pengolah Data
2 paket
5 unit
1 unit
2 paket
5 unit
1 unit
67
Sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan meliputi :
- Emergency Kit (airway kit, diagnostic equipment, trauma kit, dan bag
pack)
- Personal Kit (backpack, sleeping bag, perlengkapan masak portable,
sepatu boot, ponco, raincoat, sarung tangan, kupluk, pisau lipat, global
positioning system, lampu kepala, senter dan matras);
- Alat Pengolah Data meliputi laptop dan modem yang diharapkan dapat
mempercepat akses informasi dari Kab/Kota wilayah bencana
Melengkapi sarana prasarana PPK Regional dan Sub Regional:
- Tenda, Vel bed dan Personal Kit untuk seluruh regional
- Emergency kit dan emergency tool di 7 regional
Pembangunan gudang kantor PPK Sub Regional Sumatera Barat
Penyediaan Alat Kesehatan RS Lapangan untuk Kementerian Kesehatan
Memobilisasi logistik kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan
Tabel
Logistik Yang Telah Dimobilisasi PPKK
Pada Tahun 2012
No. Nama Barang Jumlah Tujuan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
68
b. Direktorat Bina Gizi
Dukungan logistik yang diberikan oleh Direktorat Bina Gizi dalam pelaksanaan
upaya penanggulangan krisis kesehatan adalah dengan memobilisasi MP ASI.
Mobilisasi MP ASI dilakukan baik pada tahap pra krisis sebagai bufferstock di
PPK Regional, maupun pada tahap tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan
MP ASI di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian
krisis kesehatan untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian.
Tabel
Logistik Yang Telah Dimobilisasi
Direktorat Bina Gizi Pada Tahun 2012
No. Nama Barang Jumlah Tujuan
1
MP-ASI biskuit
untuk baduta*) 320.794 kg
27 propinsi, aksi sosial dan luar negeri
(Filipina) *)
2
Antropometri
Kit (alat ukur
panjang badan,
tinggi badan,
timbangan
Dacin, pita
LILA) *) 740 Set
33 provinsi
Ket : *) Daftar distribusi terlampir
69
c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu
Direktorat Bina Kesehatan Ibu memobilisasi logistik berupa kit-kit/peralatan
kesehatan reproduksi yang digunakan oleh ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan wanita
usia subur.
Logistik kesehatan reproduksi tersebut dimobilisasi ke Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan untuk
selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian.
Tabel
Logistik Yang Telah Dimobilisasi
Direktorat Bina Kesehatan Ibu Pada Tahun 2012
No Jenis Logistik Jumlah Tujuan
1 Kit Ibu Hamil 283 set Jawa Barat
Sumatera Barat
Nusa Tenggara Barat
Gorontalo
Bengkulu
Banten (Pandeglang)
Kalimantan Selatan
2 Kit Ibu Bersalin 283 set
3 Kit Bayi 160 set
4 Kit Higienis 1.173 set
d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Direktorat Jenderal P2PL memobilisasi logistik untuk keperluan sanitasi lingkungan
dan penyediaan air bersih pada situasi darurat. Unit yang melakukan mobilisasi
logistik sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih di Direktorat Jenderal P2PL
adalah Direktorat Penyehatan Lingkungan dan Direktorat Surveilans Epidemiologi,
Imunisasi dan Kesehatan Matra.
Mobilisasi logistik dilakukan baik pada beberapa tahap, yaitu :
1. Tahap pra krisis kesehatan untuk keperluan bufferstock di Dinas Kesehatan
Provinsi dan PPK Regional
2. Tahap tanggap darurat krisis kesehatan untuk keperluan penanggulangan krisis
kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami
70
kejadian krisis kesehatan untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi
pengungsian
3. Tahap pasca krisis kesehatan untuk pemulihan sarana sanitasi lingkungan lokasi-
lokasi yang terkena kejadian krisis kesehatan
Jenis logistik sanitasi lingkungan yang disitribusikan antara lain berupa repellent lalat,
repellent nyamuk, kaporit, insektisida lalat, polybag sampah, masker, mesin fogging,
mist blower, sarung tangan, jerigen air bersih, penyemprot lalat/nyamuk, lysol dan
sepatu boot.
Jenis logistik penyediaan air bersih yang didistribusikan antara lain berupa air rahmat,
penjernih air cepat (PAC) dan aquatab.
Tabel
Logistik Yang Telah Dimobilisasi Direktorat Jenderal P2PL
Pada Tahun 2012
NO TUJUAN JENIS LOGISTIK JUMLAH KET
1
Dinkes Prov.
Jawa Timur
Hygene kit 200 set Desember 2012,
Kesiapsiagaan
banjir wilayah
Jawa Timur
Repellent Lalat 3 dus
PAC
1500
sacet
Aquatab
3000
tablet
Kaporit 75 Kg
Air Rahmat 40 dus
Jerigen air bersih 20 buah
Insektisida lalat 10 liter
Polybag sampah
1500
buah
2
Dinkes Kab Garut
Masker non kain
2000
buah
Februarai 2012,
Kesiapsiagaan
Erupsi
G. Galunggung
PAC
1000
sacet
Air Rahmat 120 botol
Insektisida lalat 10 liter
Insektisida lalat 10 liter
Insektisida nyamuk 10 liter
Repellent lalat 2 dus
Polybag sampah
1000
buah
Emergency kit 2 set
71
3
Dinkes Kab.
Tasikmalaya
Masker non kain
1000
buah
Februarai 2012
Kesiapsiagaan
Erupsi
G. Galunggung
PAC
1500
sachet
Hygiene kit 70 set
Kaporit 30 kg
Insektisida lalat 10 liter
Insktisda nyamuk 20 liter
Repellent lalat 3 dus
Polybag sampah
1500
buah
Emergency kit 2 set
4
Dinkes Prov. Riau
Kelambu Malaria 75 buah Kesiapsiagaan PON
XXVI,
Juni 2012
Polybag sampah
1500
buah
Replant Lalat 5 dus
Penyemprot lalat 2 buah
Emergency kit 2 set
5
Dinkes Kab. Pulau
Morotai
Larvasida 50 kg Juni 2013,
Kesiapsiagaan Sail
Morotai
Kelambu 500 buah
PAC
1000
sacet
Aquatab
1000
tablet
Polybag sampah
1500
buah
Insektisida lalat 10 liter
Air rahmat 240 liter
Kaporit 20 kg
Replent lalat 4 dus
maker non kain 500 buah
Emergency kit
2 set
6
KKP Ternate
Polybag sampah 2000
buah
Juni 2012
Kesiapsiagaan Sail
Morotai
PAC
2000
sacet
Aquatab
3000
tablet
insektisida lalat 20 dus
Replant lalat 20 dus
replant nyamuk
1000
sacet
Kelambu 150 buah
72
Masker non kain
1000
buah
Food hygiene kit 10 set
7
Ketua Gerakan
Pramuka Kwartir
Nasional
Jakarta
Polybag sampah
1500
buah Jambore Nasional
Raimuna Papua,
Desember 2012
Replent lalat 5 dus
Kelambu 200 buah
Kaporit 50 kg
Larvasida (abate) 50 kg
Insektisida lalat
50 liter
8
PPKK – Setjen
Kemkes
Repelent nyamuk 100 sacet Juni 2012,
Pelatihan
Manajemen
Penanggulangan
Bencana Bid.
Kesehatan
Masker 250 buah
Kaporit 3 kg
air rahmat 120 botol
Aquatab 750 tablet
PAC 25 sacet
Polybag sampah 500 buah
Tabel
Logistik yang Disiapkan untuk Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan
Direktorat Penyehatan Lingkungan
Pada Tahun 2012
No. Nama Barang Jumlah
A Bahan Kimia :
1 Kaporit 400 Kg
2 Chlorine cair 12.423 Botol
3 Chlorine tablet 50 Tablet
4 Insektisida lalat 240 Botol
5 Lysol 880 Liter
6 Penjernih Air Cepat 7.475 Sachet
B Bahan habis pakai :
7 Polybag 55.800 Lembar
8 Repelent lalat 487 Dus
9 Repelent nyamuk 20.128 Sachet
10 Personal Hygiene Kit 320 Kit
C Alat Pelindung Diri :
11 Masker kain 5.086 Pcs
12 Masker Non Kain 15.400 Pcs
13 Sepatu boot 25 Set
14 Sarung tangan karet 65 Set
73
D Peralatan Kesehatan Lingkungan :
15 Purifier (penjernih air bersih) 47 Buah
16 Mist blower 5 Buah
17 Penyemprot lalat/nyamuk (sprycant) 31 Buah
18 Jerigen Air Bersih 235 Buah
19 Food Hygiene Kit 700 Kit
20 Kelambu Refelent 650 Buah
Sumber : Direktorat Bina Penyehatan Lingkungan
e. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memobilisasi obat-obatan
dan bahan habis pakai untuk keperluan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan.
Mobilisasi logistik obat dan bahan habis pakai ini dilakukan pada :
1. Tahap Pra Krisis Kesehatan
Melakukan penyediaan buffer stok obat dan perbekalan kesehatan dengan rincian
sebagai berikut :
20% - 30% dari pemakaian rutin di daerah yang tidak rawan bencana
100% dari pemakaian rutin di daerah yang rawan bencana
2. Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan
Mobilisasi obat dan perbekalan kesehatan ke Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan untuk
selanjutnya didistribusikan ke sarana kesehatan seperti pos kesehatan di lokasi
pengungsian, puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit.
Obat dan perbekalan kesehatan yang dimobilisasi berupa paket-paket obat dan
perbekalan kesehatan sesuai jenis kejadian bencana/krisis kesehatan yangterjadi,
seperti paket bencana banjir, paket bencana gempa bumi, paket bencana letusan
gunung api.
74
Tabel
Logistik Yang Telah Dimobilisasi
Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Pada Tahun 2012
No
Nama Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Tujuan
1. Paket Bencana Banjir 258 Koli Dinkes Provinsi
Gorontalo
2. Paket Bencana Banjir 28 Koli Dinkes Kabupaten
Lebak
3. Paket Pelayanan Kesehatan Dasar 3 Koli Pos Kesehatan
Jatuhnya Pesawat
Sukoi SSJ 100
4. Paket Gunung Meletus 20 Koli Dinkes Provinsi
Maluku Utara
5. Paket Longsor 6 Koli PPKK Kemenkes
RI
6. Paket Banjir 15 Koli PPKK Kemenkes
RI
7. Paket Banjir 3 Koli PPKK Kemenkes
RI
f. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang memobilisasi logistik
peralatan dan bahan habis pakai untuk pengendalian vektor penyakit. Logistik ini
dimobilisasi baik pada tahap pra krisis kesehatan sebagai buffer stock di Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kesiapsiagaan serta pada tahap tanggap
darurat krisis kesehatan untuk digunakan dalam pengendalian vektor penyakit
menular di lokasi-lokasi pengungsian.
Logistik peralatan pengendalian vektor penyakit antara lain berupa mesin fogging,
spraycan. Bahan habis pakai untuk pengendalian vektor penyakit berupa insektisida
dan larvasida.
Tabel
Logistik yang Disiapkan untuk Kesiapsiagaan Krisis KesehatanTahun 2012
No Nama Barang/Bahan Jumlah Satuan
1 Mesin fog 14 unit
2 Insektisida vektor DBD (metil pirimifos) 400 liter
3 Insektisida vektor DBD (cypermethrin) 200 liter
75
No Nama Barang/Bahan Jumlah Satuan
4 Larvasida vektor DBD (Temephos) 5000 kg
5 RDT Chikungunya 2110 unit
6
Larvasida vektor malaria (Altosit briket)
(APBN Subdit malaria)
7
Spraycan (Sulawesi-Kalimantan) /GF
Round 8
8 Mikroskop stereo
90 lok
(BTKL,
KKP ,
Dinkes
propinsi
9 Bahan dan alat uji pengendalian vektor
10 Entomology kit
4.2 UPAYA TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN
Upaya tanggap darurat adalah upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
yang dilakukan pada saat terjadinya krisis kesehatan. Masa tanggap darurat ditetapkan
oleh Bupati/Walikota bila krisis kesehatan terjadi di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat
provinsi oleh Gubernur dan Presiden bila terjadi krisis kesehatan akibat bencana tingkat
Nasional. Setiap kejadian krisis kesehatan selalu direspon oleh jajaran kesehatan baik
ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Nasional.
Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya permasalahan kesehatan yang
timbul pada saat terjadinya bencana maupun setelah terjadinya bencana. Kejadian krisis
kesehatan direspon sesuai dengan kapasitas pemerintahan setempat maupun besarnya
akibat yang ditimbulkan. Mekanisme permintaan dan pemberian bantuan dilakukan
secara berjenjang.
Kementerian Kesehatan dalam hal ini Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dan unit
lintas program terkait telah memobilisasi bantuan untuk penanggulangan krisis
kesehatan selama tahun 2012. Adapun kegiatan mobilisasi yang dilakukan pada saat
tanggap darurat meliputi mobilisasi SDM kesehatan, logistik, bantuan dana operasional,
klaim biaya pengobatan bagi korban bencana, serta kegiatan pemantauan dan penyajian
informasi krisis kesehatan.
76
Upaya Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
PPKK adalah unit organisasi yang bertugas sebagai komando pada saat tanggap
darurat, yang mempunyai tugas pengkoordinasikan seluruh unit lintas program maupun
lintas sektor yang melaksanakan tugas upaya penanggulangan di bidang kesehatan.
Pada tanggap darurat kejadian krisis kesehatan PPKK melaksanakan upaya-upaya
sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi upaya penanggulangan krisis kesehatan dengan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Menggerakkan PPK Regional/Sub Regional untuk melakukan upaya tanggap darurat
pada kejadian krisis kesehatan.
3. Mengkoordinasi upaya tanggap darurat krisis kesehatan yang dilakukan oleh unit-
unit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan terkait mobilisasi SDM dan
Logistik.
4. Mobilisasi SDM Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan untuk memberikan
dukungan manajemen penanggulangan krisis kesehatan bagi PPK Regional dan Sub
Regional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis
kesehatan.
5. Mobilisasi dukungan logistik untuk PPK Regional/Sub Regional, Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan.
6. Pemberian dukungan dana operasional penanggulangan krisis kesehatan pasa masa
tanggap darurat kepada PPK Regional/Sub Regional, Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan.
No Lokasi Jenis
Kejadian
Mobilisasi
SDM Kes Logistik Dukungan
operasional
1 Kab. Lebak
Prov. Banten
Banjir dan
Tanah
Longsor
3 orang
tim
kesehatan
1 paket obat
banjir
500 polybag
45 kg Kaporit
90 botol Lysol
100 tablet
aquatab
13 rompi tim
-
77
No Lokasi Jenis
Kejadian
Mobilisasi
SDM Kes Logistik Dukungan
operasional
kesehatan
10 topi tim
kesehatan
3 pasang sepatu
boat
3 jas hujan
2 Kab/kota di
pantai barat di
Prov. Aceh
Gempa Bumi Tim
Kesehatan
(7 orang)
- -
3 Kec. Cijeruk
Kab. Bogor
Prov. Jawa
Barat
Kecelakaan
Transportasi
Tim
Kesehatan
(5 orang)
50 kantong
mayat
-
4 Kota Ambon
Prov. Maluku
Banjir dan
Tanah
Longsor
Tim RHA
(4 orang)
20 dus MP ASI -
Jumlah Biaya Operasional
Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Sub Regional
PPK Sub reg papua 15 feb , konflik sosial
PPK Reg Kalsel 4 Mei, banjir
PPK Reg Sumut 4 Nov Banjir
PPK Reg DKI, 21 Nov Banjir
Distribusi Logistik P2PL Saat Tanggap Darurat
No Tujuan Jenis logistik Jumlah Ket
1. Dinkes Provinsi
Banten
Actellick 20 liter Januari 2012, banjir
Kab. Lebak, Provinsi PAC 500 sachet
78
Aquatab 500 tablet Banten
Lysol 50 liter
Insektisida lalat 5 liter
Air rahmat 5dus
Spanduk pos
kesehatan
Jerigen air bersih 10 buah
Repellent lalat 1 dus
Atribut lapangan
Polybag sampah 500 lembar
Hygiene Kit 3 dus
2. Dinkes Kab. Lebak PAC 500 sachet Januari 2012, Banjir
Kab. Lebak, Provinsi
Banten Actellick 30 liter
Jerigen air bersih 10 buah
Aquatab 500 tablet
Kaporit 2 pail
Polybag sampah 500 lembar
Air rahmat 5dus
Hygiene Kit 3 dus
Insektisida lalat 5 liter
Repellent lalat 1 dus
Emergency Kit 1 set
Spanduk pos
kesehatan
Atribut lapangan
3. Dinkes Kab.
Tasikmalaya
Masker 2000 buah Februari 2012,
Peningkatan status
Gunung Galunggung Polybag sampah 1500 buah
Air rahmat 5dus
Kaporit 3 pail
PAC 1000
sachet
Hygiene Kit 3 dus
Repellent lalat 3 dus
Actellick 20 liter
3. Dinkes Kab. Garut Masker 2000 buah Februari 2012,
Peningkatan status
Gunung Galunggung Polybag sampah 1500 buah
Air rahmat 5dus
Kaporit 3 pail
PAC 1000
sachet
Hygiene Kit 3 dus
Repellent lalat 2 dus
Actellick 20 liter
79
4. KKP Lhokseumawe
Lisol 50 liter Maret 2012;
Banjir bandang
Kec. Tangse
Kab. Pidie Aceh
PAC 1000
sachet
Insektisida lalat 10 liter
Polybag sampah 500 buah
Hygiene kit 100 set
Aquatab 2000 tablet
Actelic 25 liter
Kaporit 45 kg
5. BTKL-PP Manado Masker non kain
Polybag sampah
15.000
buah
500 lembar
September 2012;
Erupsi Gn. Lokon –
Soputan
6. Dinkes Kab.
Lampung Selatan
Polybag sampah 500 buah Oktober 2012;
Kerusuhan
Lampung Selatan Paket obat 2 paket
Emergency kit 1 paket
7. KKP Kelas I
Soekarno Hatta
wilker Halim
Perdana Kusuma
Emergency Kit 1 paket Mei 2012;
Kecelakaan Pesawat
Sukhoi Super Jet
Atribut lapangan 5 set
Paket Obat –
obatan
2 paket
Polybag sampah 200 lembar
8. Dinkes Prov Riau Masker non Kain 10.000
buah
Juli 2012;
Kebakaran Hutan
9.
Dinkes Prov. DKI
Jakarta
Kaporit
Acetellick
Repellent nyamuk
Hygiene Kit
Air Rahmat
Polybag
Bubuk Abate
Repellent Lalat
Lisol
200 kg
20 liter
3000
sachet
20 paket
480 botol
2500
lembar
50 kg
10 dus
100 liter
Banjir Provinsi DKI
Jakarta
10. Dinkes Maluku Kaporit ? Banjir Bandang
Ambon;
Agustus 2012 Polybag ?
Repellent lalat ?
Air Rahmat ?
80
4.2.2. Upaya Pelayanan Kesehatan
Mobilisasi bantuan kesehatan telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalaui
unit-unit lintas program terkait maupun UPT yang ada di daerah serta dari PPK
Regional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. Permintaan bantuan dilakukan
secara berjenjang..
Pelayanan kesehatan menjadi sangat penting pada saat terjadinya krisis kesehatan,
dimana semakin cepat pelayanan kesehatan dilakukan semakin cepat dan banyak nyawa
yang terselamatkan. Pelayanan kesehatan dilakukan mulai dari lokasi kejadian hingga
korban mendapat perawatan di fasilitas kesehatan hingga di fasilitas kesehatan rujukan
yang lebih tinggi. Pelayanan kesehatan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan akibat
bencana menggunakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Bencana.
Pelayanan kesehatan pada saat masa tanggap darurat tidak hanya memberikan
pelayanan kegawat daruratan, akan tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan ke
pada pengungsi yang membutuhkan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.
Kementerian Kesehatan berkoordinasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
memberikan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Polindes, Pustu, Puskesmas,
Rumah Sakit.
a. Memberikan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Polindes, Puskesmas
Pembantu, Puskesmas, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Rumah Sakit
b. Mengkoordinasikan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan
kesehatan.
c. Mendeteksi dini risiko gangguan kesehatan jiwa pada krisis kesehatan dan
memberikan pelayanan penatalaksanaan gangguan jiwa.
4.2.3 Upaya Pelayanan Gizi
a. Melakukan Screening Masalah Gizi
Screening masalah gizi pada bayi, balita dan ibu hamil pada saat darurat
dilakukan dengan menggunakan pita lila (pengukuran lingkar lengan atas).
Setelah kondisi stabil akan dilakukan screening dengan mengukur tinggi badan
dan berat badan.
b. Melakukan Surveilans Gizi Darurat
81
Surveilans gizi darurat dengan melakukan registrasi pengungsi, pengumpulan
data dasar gizi dan screening masalah gizi.
c. Konseling Menyusui
Konseling menyusui dilakukan di pengungsian, Rumah Sakit lapangan dan
tempat pelayanan kesehatan lainnya yang ada dilokasi krisis kesehatan;
d. Pengawasan Distribusi Susu Formula
Pendistribusian dan pemanfaatan susu formula/PASI harus diawasi secara ketat
oleh petugas kesehatan, puskesmas dan dinas kesehatan setempat karena
penyiapan dan pemberian susu formula yang tidak benar dapat menimbulkan
timbulnya wabah diare di pengungsian yang dapat memperburuk status gizi
anak.
Memfasilitasi penyediaan tenaga relawan pengawas distribusi susu formula di
posko pengungsi (mahasiswa jurusan gizi/kesehatan). Tenaga relawan
mengawasi apakah pemberian susu formula sudah sesuai aturan dan distribusi
susu formula sudah sesuai peruntukannya.
e. Memfasilitasi penyediaan tenaga relawan pengawas dan perancang susunan
menu di posko pengungsi (mahasiswa tingkat akhir jurusan gizi Poltekkes atau
FKM). Tenaga relawan bertugas membantu menyusun menu di posko pengungsi
dari bahan-bahan yang ada dan mengawasi pengolahan makanan di dapur
umum.
Kegiatan penanganan gizi pada situasi bencana berkoordinasi dengan Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) baik di pusat maupun dan
regional/sub regional melibatkan lintas program dan lintas sektor termasuk LSM
nasional maupun meliputi antara lain :
1. Perhitungan kebutuhan Ransum
2. Penyusunan menu 2.100 kkal,50 g protein dan 40 gr lemak
3. Penyusunan menu untuk kelompok rentan
4. Pendampingan penyelenggaraan makanan sejak dari persiapan sampai
pendistribusian
82
5. Pengawasan logistik bantuan bahan makanan, termasuk bantuan susu
formula bayi
6. Pelaksanaan surveilans gizi untuk memantau keadaan gizi pengungsi
khususnya balita dan ibu hamil dan tindak lanjutnya
7. Konseling gizi khususnya konseling menyusui dan MP-ASI
8. Suplementasi gizi meliputi : pemberian MP-ASI biskuit, pemberian
kapsul vitamin A untuk balita dan tablet besi untuk ibu hamil.
Pada tahun 2012, kegiatan penanganan gizi di daerah bencana dilaksanakan oleh
pelaksana program gizi di kabupaten dan kota serta Pelaksana gizi puskesmas
berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kegiatan-kegiatan tersebut diatas. Kegiatan
suplementasi gizi berupa pemberian MP-ASI biskuit, pemberian kapsul vitamin A
kepada ibu nifas dan balita 6-59 bulan, tablet Fe untuk ibu hamil tetap dilaksanakan
baik di pengungsian maupun di fasilitas kesehatan.
Pada situasi bencana atau darurat, kelompok paling rawan yang perlu diprioritaskan
memperoleh makanan adalah bayi dan anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia.
Sampai tahun 2012, makanan bufferstock yang tersedia adalah untuk bayi dan anak.
Sementara untuk pemberian makanan untuk orang dewasa dapat diupayakan dari bahan
makanan lokal yang tersedia di daerah setempat.
Tabel
Distribusi Logistik Gizi Saat Tanggap Darurat
No Lokasi Jenis
Kejadian
Logistik Jumlah
1 Sulawesi Utara Letusan
Gunung
Soputan
MP ASI 2 Ton
2 Maluku Utara
(Ternate)
Letusan
Gunung
Gamala
ma
MP ASI 2 Ton
3 Maluku (Ambon) Banjir MP ASI 1 Ton
83
Tabel Distribusi MP-ASI Menurut Propinsi Tahun 2012
No. Provinsi Jumlah MP-ASI (Kg)
1 Sumut 3,000
2 Sumbar 7,500
3 Riau 2,000
4 Jambi 2,000
5 Bengkulu 2,000
6 Lampung 2,000
7 DKI Jakarta 9,335
8 Jabar 26,378
9 Jateng 43,081
10 DI Yogyakarta 19,000
11 Jatim 37,000
12 Banten 32,000
13 Bali 2,000
14 NTB 24,000
15 NTT 19,000
16 Kalbar 7,000
17 Kalsel 17,000
18 Kaltim 2,000
19 Sulut 6,000
20 Sulteng 5,000
21 Sulsel 4,000
22 Sultra 7,000
23 Gorontalo 5,000
24 Maluku 5,000
25 Malut 14,500
26 Papua Barat 1,000
27 Papua 7,000
Aksi Sosial 5,000
Luar Negeri (Filipina) 5,000
Jumlah 320,794
84
4.2.4 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
Upaya pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial di daerah bencana dilaksanakan
dengan tujuan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat/pengungsi di daerah
tersebut yang memerlukan penanganan khusus dibidang kesehatan jiwa dalam
rangka memulihkan mereka dari dampak traumatik akibat bencana dan
meningkatkan derajat kesehatan jiwanya.
Dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa, Direktorat Bina
Kesehatan Jiwa di tingkat Pusat berkoordinasi dengan CMHN (Community
Mental Health Nursing) dan PPKK, sedangkan di tingkat
Provinsi/Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
Umum dan Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Jiwa Daerah setempat.
Upaya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan dalam rangka penanggulangan
krisis kesehatan akibat bencana selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Upaya pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian konflik sosial di Kabupaten
Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah
Tenaga kesehatan yang bertugas terdiri dari :
- Tim dari Kementerian Kesehatan : 2 orang dari Direktorat Bina
Kesehatan Jiwa, 1 orang dari Community Mental Health Nursing dan
1 orang sarjana psikologi dari Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan.
- Tim daerah 10 orang yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi,
Dinas Kesehatan Kabupaten, dan Puskesmas di Kabupaten Sigi.
Sebelum menuju lokasi pengungsian, dilakukan pembekalan terlebih
dahulu untuk tim, materi yang diberikan:
o Manajemen bencana bidang kesehatan
o Deteksi dini permasalahan kesehatan jiwa
o Manajemen stress
Tim dibagi menjadi 3 kelompok yang menuju tiga titik pengungsian,
setiap tim megumpulkan warga di lokasi pengungsian, melakukan
85
sosialisasi menajemen stres dan melakukan penilaian (assessment)
menggunakan instrumen assessment masalah kejiwaan (self Reporting
questionaire), dari hasil penilaian (assessment) tersebut dapat diketahui
individu yang perlu memperoleh pelayanan kesehatan dari dokter
spesialis jiwa.
Dari 150 orang yang diperiksa terdapat 27 pasien yang dirujuk ke dokter
spesialis jiwa dengan sebagian besar diagnosis adalah psikosomatis dan
ansietas
2. Upaya pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian konflik sosial di Kabupaten
Sampang, Provinsi Jawa Timur
Tenaga Kesehatan yang bertugas terdiri dari :
- Tim dari Kementerian Kesehatan terdiri dari : 3 orang dari Direktorat
Bina Kesehatan Jiwa dan 1 orang sarjana psikologi dari Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan.
- Tim daerah 9 orang yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas
Kesehatan Kabupaten, CMHN Jatim, RSJ Lawang, RSJ Menur dan
Puskesmas di Kabupaten Sampang.
Sebelum menuju lokasi pengungsian, dilakukan pembekalan terlebih dahulu
untuk tim, materi yang diberikan :
- Manajemen bencana bidang kesehatan
- Psychological First Aid (PFA)
- Manajemen stress
- Praktek manajemen stres
Jumlah pengungsi sebanyak 294 orang terkonsentrasi pada 1 tempat
pengungsian yaitu di GOR Kabupaten Sampang.
Tim dibagi menjadi 2 kelompok, kegiatan yang dilakukan adalah :
1. Memberikan praktek manajemen stress kepada pengungsi
2. Melakukan penilaian (assessement) menggunakan Self Report Questioner
(SRQ) untuk mengukur individu yang perlu mendapatkan tindak lanjut
masalah kesehatan jiwa, jika terindikasi mengalami kesehatan jiwa maka
langsung di rujuk ke dokter spesialis jiwa.
86
3. Melakukan intervensi psikolsosial pada anak-anak di pengungsian
Dari 54 orang yang di ukur mengunakan Self Report Questioner (SRQ)
terdapat 4 orang yang mengalami masalah Kesehatan jiwa dan dirujuk ke
dokter spesialis jiwa.
3. Upaya pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian konflik sosial di Dusun Napal,
Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung.
Tenaga Kesehatan yang bertugas berasal dari RS Jiwa Daerah Lampung dan
Community Mental Health Nursing (CMHN).
Kegiatan yang dilaksanakan:
1. Pengkajian dampak psikososial pasca konfilk
2. Terapi individu
3. Terapi keluarga
4. Terapi kelompok
5. Pengajuan pembentukan UKS Jiwa
6. Sosialisasi, pelatihan CMHN di puskesmas dan pengajuan pembentukan
desa siaga sehat jiwa
Jumlah pengungsi : 300 jiwa
Jumlah Kasus yang mengalami masalah kesehatan jiwa :
1. Reaksi stress akut : 50 orang
2. Gangguan cemas menyeluruh : 2 orang
3. Depresi : 2 orang
4. Upaya pelayanan kesehatan jiwa akibat kejadian konflik sosial di Desa
Balinuraga, Kecamatan Waipanji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung.
Tenaga kesehatan yang bertugas berasal dari RS Jiwa Daerah Lampung dan
Community Mental Health Nursing (CMHN)
Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Pengkajian dampak psikososial pasca konfilk
2. Terapi individu
87
3. Terapi keluarga
4. Terapi kelompok
5. Proses rujukan dan perawatan klien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
Jumlah pengungsi 1994 jiwa
Jumlah pengungsi yang mengalami masalah kesehatan jiwa sebanyak 75 orang,
terdiri dari :
1. Reaksi stress akut : 67 orang
2. Depresi : 4 orang
3. Skizofrenia : 4 orang
Jumlah pengungsi yang dirujuk dan dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa sebanyak
3 orang.
Dari hasil kegiatan pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian krisis kesehatan dapat
disimpulkan bahwa :
1. Apabila terjadi bencana yang menyebabkan konsentrasi massa di pengungsian perlu
ada intervensi psikososial dan kesehatan jiwa, untuk mengantisipasi timbulnya
gangguan kejiwaan yang serius dan berkelanjutan pasca bencana
2. Masyarakat di pengungsian perlu diajarkan praktek manajemen stress agar dapat
beradaptasi dengan lebih baik terhadap bencana yang terjadi.
3. Masyarakat di pengungsian perlu diajak melakukan kegiatan-kegiatan positif yang
dapat menguatkan mentalnya seperti aktifitas keagamaan (sholat berjamah/ berdoa
bersama, ceramah) sehingga meningkatkan kepasrahan pada Tuhan dan
menguatkan mental. Selain itu kegiatan bersama seperti senam, atau diajari
membuat keterampilan/kerajinan tertentu (untuk pengungsian yang waktunya
lama), sehingga dapat mengurangi kesedihan akibat bencana, dan menggugah
masyarakat untuk bangkit.
No Lokasi Jenis kejadian
bencana
Pelayanan kesehatan Unit yang
terlibat
1 Kab Sigi –
Sulawesi Tengah
Banjir Pelayanan kesehatan
jiwa (Psychological
First Aid /PFA dan
manajemen stres) di
lokasi pengungsian
Kec kulawi Kab Sigi.
Ditkeswa,
CMHN, PPKK.
13 – 15
September
2012
88
2 Kab Sampang –
Jawa Timur
Konflik sosial Pelayanan kesehatan
jiwa (Psychological
First Aid /PFA dan
manajemen stres) di
lokasi pengungsian di
Kab Sampang.
Ditkeswa,
CMHN, PPKK.
3 – 5 Oktober
2012
3 Dusun napal –Desa sidomulyo
– Kec
Sidomulyo -
Kab
Lampung selatan
Konflik sosial
(Perang antar
suku)
Pendampingan
psikososial
pada penyintas konflik
(pengungsi 300 orang,
75 KK), kegiatan:
7. Pengkajian dampak
psikososial pasca
konfilk
8. Terapi individu
9. Terapi keluarga
10. Terapi kelompok
11. Pengajuan
pembentukan UKS
Jiwa
12. Sosialisasi,
pelatihan CMHN di
puskesmas dan
pengajuan
pembentukan desa
siaga sehat jiwa
RSJD Lampung
Sejak 24
Januari 2012
intensif 1
bulan,
dilanjutkan
secara berkala
sampai April
2012
4 Desa Balinuraga
– Kec Waipanji
– Kab Lampung
Selatan
Konflik sosial
(antar warga)
Pendampingan
psikososial
pada penyintas konflik
(1944 jiwa), kegiatan:
1. Pengkajian dampak
psikososial pasca
konfilk
2. Terapi individu
3. Terapi keluarga
4. Terapi kelompok
5. Proses rujukan dan
perawatan klien di
Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Lampung
RSJD Lampung
–sejak 28
Oktober 2012
89
4.2.2 Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu
Operasionalisasi dari rencana kesiapsiagaan dibawah koordinasi koordinator
tim siaga kesehatan reproduksi, berupa :
• Respon awal: penentuan tingkat wewenang penanganan bencana.
Tanggung jawab pertama upaya penanganan kesehatan reproduksi pada
tingkatan kabupaten/kota, bila masalah tidak tertangani, maka upaya
penanganan akan mendapat dukungan dari tingkat diatasnya;
mengintegrasikan tim siaga kesehatan reproduksi ke dalam tim
koordinasi badan penanggulangan bencana.
• penerapan pelayanan kesehatan reproduksi melalui Paket Pelayanan
Awal Minimal (PPAM) Kesehatan reproduksi situasi darurat.
• Mobilisasi tim siaga kesehatan reproduksi untuk melakukan penilaian
awal kesehatan reproduksi secara cepat.
• Mobilisasi kit kesehatan reproduksi yang terdiri dari kit ibu hamil, kit ibu
bersalin, kit bayi dan kit higienis untuk para pengungsi di lokasi
pengungsian.
Tabel
Logistik yang dimobilisasi Direktorat Bina Kesehatan Ibu
selama tahun 2012
No Jenis Logistik Jumlah Tujuan
1 Kit Ibu Hamil 283 set Jawa Barat
Sumatera Barat
Nusa Tenggara Barat
Gorontalo
Bengkulu
Banten (Pandeglang)
Kalimantan Selatan
2 Kit Ibu Bersalin 283 set
3 Kit Bayi 160 set
4 Kit Higienis 1.173 set
90
4.2.3 Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL)
1. Banjir di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Januari 2012)
Upaya PP & PL yang dilakukan sebagai berikut :
Berkoordinasi dengan BPDB setempat, Dinas Kesehatan Provinsi Banten
dan Dinas Kesehatan Kabupatan Lebak untuk membantu evakuasi
korban
Memobilisasi Tim untuk melakukan RHA dan need assessment
Mendirikan pos kesehatan di beberapa titik lokasi banjir dengan posko
kendali di Dinkes Kab. Lebak.
Melakukan penguatan surveilans penyakit berpotensi KLB
Melakukan upaya sanitasi darurat
Kaporisasi sumber air bersih (sumur) dan pembagian Lysol untuk
membersihkan rumah – rumah penduduk.
Upaya pengendalian vektor di 3 lokasi bencana di Kecamatan Rangkas
Bitung berupa penyemprotan dan pembagian repellent lalat.
Distribusi Logistik PP & PL
2. Konflik sosial di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
(Oktober 2012)
Upaya PP & PL yang dilakukan sebagai berikut :
Melakukan koordinasi dengan PPKK, KKP Panjang, Dinkes Prov
Lampung dan Dinkes Kab. Lampung Selatan
KKP Panjang mendirikan pos kesehatan di lokasi kejadian
Berkoordinasi dengan dokter kepolisian, Dinas Kesehatan Provinsi Lamp
ung, Dinkes Kabupaten Lampung Selatan untuk mengaktifkan sistem sur
veilans penyakit berpotensi KLB
Melakukan upaya sanitasi darurat
Distribusi Logistik PP & PL
Berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan PDAM setempat untuk pemenuh
an air bersih
Melakukan koordinasi dengan dinas Pekerjaan umum untuk penyediaan
sarana MCK darurat
3. Erupsi Gunung Lokon dan Gunung Soputan, Kota Tomohon dan
Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara (September
2012)
91
Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :
Melakukan koordinasi dengan BTKL-PP Manado, PPKK, Dinkes Prov
Sulut, Dinkes Kota Tomohon, Dinkes Kab. Minahasa Tenggara dan
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Tim Ditjen PP dan PL ( Dit. Simkar Kesma dan Dit. PL) telah
menerjunkan tim ke lokasi bencana berkoordinasi dengan BTKL - PP
kelas I Manado dan Dinkes Kab. Minahasa Tenggara.
BTKL - PP kelas I Manado melakukan pengukuran kualitas udara pada
kedua Gunung tersebut (parameter fisika, PM10, dan TSP). Pemeriksaan
di Gunung Lokon dilakukan di 3 titik (Paniki bawah lingkungan 10,
pusat Kota Manado depan gereja Sentrum, dan perempatan Jl. Agustus).
Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan konsentrasi TSP.
Sedangkan pemeriksaan di Gunung Soputan dialkukan di 4 titik (Tugu
KB kompleks Pasar Ratahan, Kantor Bupati, Depan Bank Sulut Ratahan,
Desa Noongan II). Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan
konsentrasi TSP dan PM10 melampaui baku mutu pada semua lokasi
pengukuran.
Pengaktifkan sistem surveilans penyakit di pos kesehatan maupun
puskesmas.
Memberikan dukungan Logistik kepada BTKL - PP Kelas I Manado :
Polybag sampah 500 lembar, masker 3000 ribu buah, tas ransel untuk
petugas lapangan 10 buah. Sebagian logistik (seperti masker) telah
didistribusikan kepada Dinkes Kab. Minahasa Tenggara
4. Kecelakaan Pesawat Sukhoi Super Jet 100 di Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat (Mei 2012)
Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :
Melakukan koordinasi dengan PPKK dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta untuk memobilisasi tim pemantauan di Bandara Halim
Perdanakusuma Jakarta
Bersama dengan PPKK mendirikan pos kesehatan di terminal
kedatangan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta untuk mengantisipasi
anggota keluarga yang sakit dibawah
komando Korwil KKP wilayah kerja Bandara Halim Perdanakusuma.
Petugas jaga terdiri dari 1 dokter umum dan 2 perawat, dan mendapat
bantuan dari KKP Priok (2 perawat) dan PMI (2 perawat). Petugas pos
kesehatan bertugas selama 24 jam.
92
KKP Soekarno-Hatta wilayah kerja Bandara Halim Perdanakusuma
menyiagakan 1 ambulans
KKP Tanjung Priok menyiagakan 1 unit ambulans di Bandara Halim
Perdanakusuma
Distribusi logistik PP & PL
5. Erupsi Gunung Gamalama, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
(September 2012)
Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :
Melakukan koordinasi penanganan bidang kesehatan dengan PPKK,
Dinkes Provinsi Maluku Utara, Dinkes Kota Ternate, KKP Ternate, dan
BPBD Provinsi Maluku Utara.
Memobilisasi Tim PP & PL untuk melakukan Rapid Health Assessment
(RHA)
KKP Ternate mendistribusikan masker kepada masyarakat di pelabuhan.
6. Banjir Bandang di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Juli 2012)
Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :
Melakukan koordinasi dengan Dinkes Prov Sumbar, Dinkes Kota
Padang, KKP Padang dan PPKK
KKP Kelas II Padang memobilisasi tim untuk melakukan RHA
Dinkes Provinsi Sumatera Barat dan Dinkes Kota Padang serta KKP
Kelas II Padang mendirikan pos kesehatan dan melakukan pelayanan
kesehatan di lokasi pengungsian masyarakat/ korban antara lain: Pos
Kesehatan Kelurahan Limau Manis, Pos Kesehatan Kel. Limau Manis
Selatan, Pos Kesehatan Banuaran, Pos Kesehatan Parak Laweh, Pos
Kesehatan Tabing Banda Gadang I, Pos Kesehatan Tabing Banda
Gadang II.
Mengaktifkan sistem surveilans perkembangan kondisi kesehatan
masyarakat sejak hari pertama terutama dalam rangka antisipasi KLB.
Memberikan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat korban
bencana.
Tim P2P Dinkes Provinsi Sumatera Barat dan Dinkes Kota Padang
melakukan penguatan tata laksana diare dan ISPA, leptospirosis, campak
dan penyakit kulit lainnya.
Dinkes Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan air
( bakteriologis dan kimia) terhadap sumber air yang digunakan.
Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan menurunkan Tim Surveilance dan
Rapid Health Asessment. Kegiatan yang dilakukan :
93
- Melakukan penguatan tata laksana diare dan ISPA, Leptospirosis,
Campak dan Penyakit Kulit lainnya
- Melakukan surveilans perkembangan kondisi kesehatan masyarakat
sejak hari pertama terutama dalam rangka antisipasi KLB dan
selanjutnya tetap akan dilakukan pelaporan harian perkembangan
penyakit untuk mencegah terjadinya KLB
- Memberikan tehnik penjernihan air sederhana.
- Mendistribusikan PAC, kaporit.
- Melakukan pemeriksaan air bakteriologis dan kimia terhadap sumber air
yang digunakan
- Melakukan pemantauan ketat dan penyemprotan bila diperlukan pada
beberapa daerah endemis DBD
7. Peningkatan Status Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat (Februari 2012)
Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :
Melakukan koordinasi dengan PPKK, BPBD Provinsi Jawa Barat, Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
Ditjen PP dan PL dan BBTKL – PP Jakarta memobilisasi tim untuk
melakukan analisa awal berkoordinasi dengan Pusat Penanggulangan
Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi Jawa Barat,
Dinkes Kab. Tasikmalaya dan Dinkes Kab. Garut.
BBTKL – PP Jakarta bersama – sama tim Ditjen PP dan PL dan Dinkes
Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemeriksaan kualitas udara ambient
dan kualitas air di beberapa titik di sekitar Gunung Galunggung (hasil
masih menunggu ± 1 minggu), yaitu di :
a. Outlet kawah, sekitar 500 meter dari kawah Gunung Galunggung,
pemeriksaan kualitas udara ambient dan pengambilan sampel air yang
keluar dari kanal Galunggung (air kawah).
b. Balai Desa Linggajati untuk pemeriksaan kualitas udara ambient, dan
melakukan pengambilan sampel air bersih di Dusun Gedong
Nyungcung (saluran perpipaan air kawah, sumur gali, dan air sumur gali
yang telah dimasak).
c. Lapangan Kompleks Pondok Pesantren Cipasung yang direncanakan
akan dipersiapkan sebagai salah satu lokasi pengungsian, berlokasi
sekitar 13 km dari pusat kawah, dilakukan pemeriksaan kualitas udara.
d. Lapangan Arjasari yang juga dipersiapkan sebagai salah satu lokasi
pengungsian warga, pemeriksaan kualitas udara.
94
8. Banjir di Provinsi DKI Jakarta
Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain:
Melakukan koordinasi dengan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan,
Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dalam penganan banjir dan tanah longsor
bidang kesehatan
Tim Ditjen PP dan PL melakukan pemantauan ke beberapa lokasi banjir
seperti di Kampung Pulo dan Kampung Melayu, juga memantau pintu air
manggarai dan pos pengendali operasi di Sudinkes Jakarta Timur.
Mendistribusikan logistik PP & PL.
9. Banjir Bandang di Kota Ambon, Provinsi Maluku (Agustus 2012)
Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :
Melakukan koordinasi dengan Dinkes Provinsi Maluku, Dinkes Kota
Ambon, PPKK, dan BTKL Ambon.
Memobilisasi Tim untuk melakukan RHA dan penilaian kebutuhan.
BTKL Ambon melakukan pemeriksaan kualitas air.
Melakukan upaya sanitasi darurat.
Mendistribusikan logistik PP & PL
4.2.4 Upaya Penyediaan Dan Distribusi Obat Serta Perbekalan Kesehatan
Pada saat kejadian krisis kesehatan akibat bencana kebutuhan obat dan perbekalan
kesehatan harus dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai kebutuhan agar dapat
mendukung pelayanan kesehatan bagi korban bencana dengan memperhitungkan jumlah
pengungsi, jenis kelamin, usia dan jenis penyakit. Penyediaan pendistribusian obat dan
perbekalan kesehatan dalam penanggulangan bencana pada dasarnya tidak akan
membentuk sarana dan prasarana khusus, tetapi menggunakan sarana dan prasarana
yang telah tersedia.
Kebijakan yang dilakukan dalam penyiapan obat dan perbekalan kesehatan dalam
kondisi bencana adalah sebagai berikut :
a. Penilaian kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan secara cepat, tepat dan
sesuai kebutuhan agar dapat mendukung pelayanan kesehatan bagi korban
bencana dengan mempertimbangkan jumlah pengungsi, jenis kelamin, usia dan
pola penyakit.
b. Penyediaan obat di sarana kesehatan seperti pos kesehatan, puskesmas,
puskesmas pembantu dan rumah sakit
95
c. Mobilisasi SDM Farmasi (Apoteker/Asisten Apoteker) ke lokasi kejadian krisis
kesehatan untuk mendukung Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
pengelolaan obat saat kejadian krisis kesehatan.
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan telah mendukung
penyediaan logistik obat dan perbekalan kesehatan, upaya penyediaan dan distribusi
obat dilakukan dengan buffer stock di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi,
apabila pada daerah bencana kekurangan dapat meminta melalui PPKK maupun
langsung ke Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan juga telah
mendukung penyediaan SDM Kefarmasian (Apoteker/Asisten Apoteker) ke lokasi
kejadian krisis kesehatan untuk membantu Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
yang mengalami kejadian krisis kesehatan dalam pengelolaan obat dan perbekalan
kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan.
Tabel
Mobilisasi Bantuan SDM dan Logistik Direktorat Bina Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan
selama Tahun 2012
NO
Lokasi
Jenis
Kejadian
Mobilisasi
SDM Logistik Dukungan
Operasional
1. Provinsi Gorontalo Banjir Apoteker,
Asisten
Apoteker
Obat Paket
Banjir
-
2. Kabupaten Lebak Banjir - Obat Paket
Banjir
-
3. Propinsi Maluku
Utara
Gunung
Meletus
- Obat Paket
Gunung
Meletus
-
96
4. DKI Jakarta Kecelakaan
Pesawat
Sukhoi SSJ
100
Apoteker,
Asisten
Apoteker
Paket PKD -
4.3 UPAYA PASCA KRISIS KESEHATAN
Upaya yang dilakukan pasca krisis kesehatan terdiri dari dua kegiatan yaitu rehabilitasi
dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca krisis
kesehatan dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua
aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan
pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat
dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Sesuai dengan UU
No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemulihan adalah serangkaian
kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidupyang terkena
bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan
melakukan upaya rehabilitasi.
Upaya pelayanan pasca krisis dilaksanakan oleh unit utama sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya antara lain :
4.3.1 Upaya Pasca Krisis Kesehatan oleh Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan
Upaya pasca krisis kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan selama tahun 2012 antara lain :
A. Melakukan pertemuan evaluasi :
1. Pertemuan Evaluasi Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Krisis
Kesehatan
Pertemuan ini membahas evaluasi penanggulangan krisis kesehatan :
Penanganan Permasalahan Kesehatan Jiwa Pasca Kejadian Konflik
Sosial di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur
97
Pelaksanaan SPGDT pada kejadian kecelakaan Kapal Feri Bahuga di
Selat Sunda, Provinsi Banten
Penanganan Permasalahan Kesehatan Lingkungan Saat dan Pasca
Bencana Banjir Bandang di Kota Ambon dan Kota Padang.
2. Pertemuan Evaluasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat
Jatuhnya Pesawat Sukhoi SSJ 100
B. Bersama-sama dengan Direktorat Bina Kesehatan Jiwa melakukan
pelayanan kesehatan jiwa, pendampingan psikologis dan deteksi adanya
gangguan kesehatan jiwa pada pengungsi
1. Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur
C. Melakukan pembayaran klaim tagihan rumah sakit atas pelayanan pasien
korban bencana pada masa tanggap darurat.
Setelah berakhirnya masa tanggap darurat, Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan membayar klaim tagihan dari rumah sakit yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada korban bencana pada masa tanggap darurat.
Pembayaran klain tagihan rumah sakit yang dilakukan oleh PPKK selama
tahun 2012 total berjumlah sebesar Rp........
Dari seluruh pembayaran klaim tagihan rumah sakit untuk tahun 2012,
proporsi terbesar merupakan akibat kejadian ..............
Grafik
Proporsi Pembayaran Klaim RS pada Tahun 2012
Berdasarkan Waktu Terjadinya Krisis Kesehatan
Belum ada data
98
Tabel 4.9
Pembayaran Klaim Tagihan RS Tahun 2012
Belum ada data
NO NAMA BENCANA PROVINSI
TAHUN
KEJADIAN
BENCANA
Biaya Klaim (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
8
J U M L A H T O T A L
4.3.2 Upaya Pasca Krisis Yang dilakukan Oleh Ditjen Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan
a. Upaya Surveilans Epidemiologi
Aktivasi lanjutan surveilans epidemiologi pasca bencana yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan setempat
b. Upaya Penyehatan Lingkungan
Upaya lanjutan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan setempat :
a) Pengawasan dan perbaikan kualitas sarana dan kualitas air bersih. dengan
melakukan disinfeksi sarana air bersih dengan kaporisasi chlorine cair,
chlorine tablet
99
b) Pengawasan dan penyediaan sarana pembuangan kotoran terhadap
pembuangan kotoran manusia terutama ditujukan untuk mengurangi
pencemaran terhadap sumber / penyediaan air bersih yang ada dari tinja,
sedangkan penyediaan sarana dilakukan dengan membuat sarana
pembuangan kotoran darurat dengan berkoordinasi dengan instansi
pekerjaan umum dan LSM serta melibatkan pengungsi.
c) Pengawasan dan pengendalian pembuangan sampah terhadap
pembuangan sampah dilakukan untuk mengisolir sampah agar tidak
menimbulkan masalah bagi kesehatan pengungsi, serta untuk mengurangi
risiko pencemaran lingkungan dan mengurangi tingkat kepadatan vektor.
d) Pengawasan dan pengendalian vektor di tempat penampungan pengungsi
yang perlu mendapat perhatian adalah lalat, tikus dan nyamuk.
e) Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman pengungsi
dilakukan termasuk pengolahannya yang disediakan bagi pengungsi
bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui
makanan / minuman.
f) Sanitasi tempat penampungan pengungsi perlu mendapat perhatian,
sehingga tidak menjadi tempat berkembangnya penyakit yang ditularkan
melalui pernafasan dan udara.
g) Pemberdayaan Masyarakat masyarakat pengungsi ini ditujukan untuk
meningkatkan peran mereka dalam menyediakan fasilitas yang
diperlukan oleh mereka sendiri beserta keluarganya dengan cara
melibatkan dalam setiap kegiatan penyehatan lingkungan darurat yang
dibangun atau dilaksanakan di tempat penampungan pengungsi.
h) Penyuluhan Kesehatan diarahkan untuk mewujudkan perilaku hidup
bersih dan sehat agar pengungsi terhindar dari penularan penyakit baik
melalui air, tangan, serangga maupun tanah.
i) Perbaikan lingkungan permukiman khususnya di perumahan dengan
melakukan disinfeksi lantai.
4.3.3 Upaya Pasca Krisis Yang Dilakukan Oleh Direktorat Bina Gizi
Kegiatan penanganan gizi pasca-bencana pada dasarnya melaksanakan
pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveilans, untuk:
a. Mengetahui kebutuhan yang diperlukan (need assessment)
100
Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan petugas setempat, untuk
penyelenggaraan makanan di dapur umum baru ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan makanan dan gizi orang dewasa.
b. Melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari
informasi yang diperoleh secara terintegrasi dengan kegiatan pelayanan
kesehatan masyarakat (public health response) untuk meningkatkan dan
mempertahankan status gizi dan kesehatan pengungsi. Tahun 2012 telah
dilaksanakan pembinaan teknis pada kejadian :
Bencana Gunung Gamalama Ternate – Maluku Utara
Bencana Gunung Lokon Tomohon – Sulut
Bencana banjir di Ambon – Maluku
Bencana banjir Sumatera Barat
Sebagai tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi, ke depan direcanakan
akan mengembangkan penanganan gizi pada situasi bencana yaitu :
Advokasi dan sosialisasi Pemberian Makan Bayi dan Anak Pada Situasi
bencana.
Kegiatan penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) anak 6-24
bulan perlu diadakan di dapur umum.
Penyediaan materi KIE terkait Pemberian makanan bayi dan anak pada
situasi darurat (Gizi ibu hamil, pemberian ASI dan MP-ASI, pengawasan
pemberian susu formula)
4.3.4 Upaya Pasca Krisis Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Bina
Kesehatan Ibu
Upaya pemulihan kondisi kesehatan reproduksi, melalui:
• Melakukan penilaian kesiapan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai
kondisi normal.
• Perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif terpadu.
• Pelaksanaan upaya pemulihan kesehatan reproduksi melalui operasionalisasi
dari perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif terpadu.
101
4.3.5 Upaya Pasca Krisis Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Direktorat
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Pengendalian vektor pasca bencana dilakukan ketika terdapatnya tumpukan
sampah di sekitar lokasi bencana. Timbunan sampah merupakan breeding places
yang potensial bagi lalat, kecoa/lipas dan tikus. Pada situasi pascabencana perlu
diwaspadai juga tentang potensi breeding places nyamuk Culex sp., Aedes sp.,
Anopheles sp. Jika terdapat populasi vektor yang telah melampaui ambang batas
maka dikendalikan secara kimiawi seperti dusting lalat, fogging dan Indoor
Residual Spray (IRS). Pengendalian vektor juga dilakukan secara biologi
menggunakan predator dan lingkungan/sanitasi. Pengendalian vektor yang
efektif, efisien dan tepat sasaran adalah harus memperhatikan /berdasarkan
bioekologi vektor Pengendalian vektor sebaiknya dilakukan secara terpadu
(Integrated vector control) dengan mengkombinasikan pengendalian secara
kimia, biologi dan lingkungan.
Penggunaan insektisida dilaksanakan sesuai dengan kondisi:
- Epidemi/KLB
- Intensitas penularan tinggi (HIGH TRANSMISSITION)
- Insektisida yang digunakan harus memenuhi syarat : Rekomendasi WHO,
KOMPES, PERMENKES 374/MENKES/PER/3/2010, dan sesuai pedoman
manajemen resistensi.
Beberapa Insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian kecoak :
Bendiocarb 0,24 %,Propoxur 1 %, Chlorpyriphos 0,5 %, Diazinon 0,5 %,
Dichlorvos 0,5 %, Fenthion 3 %, Malathion 3%, Permethrin 0,125 %.
Jenis insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian lalat :
Fenitrotion 40 % WP, Pirimiphos methyl 50 % EC, Lambda-cyhalothrin 2,5 %
EC , Trichlorfon 95 % SP, Diazinon 60 % EC, Diflubenzuron, Cyromazine.
Jenis insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian vektor demam
berdarah :
Larvicides : Temeephos 1 % G 10 gr/100 lt, Metoprene 1,3 % G 72 mg/m2,
Piriproksifen : 0,5 G 1 gr/200 l
102
Vektor DBD (dewasa):
- Malathion 96 % (500 ml/ha)
- Cyflutrin 50 % EC (75 ml/ha)
- Cypermethrin 25 % ULV (400 ml/ha)
- Lamdasihalothrin 25 EC (75 ml/Ha)
- Permethrin Bioalterin 10/1,5 OS (100ml/ha)
4.3.6 Upaya Pasca Krisis Yang dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pada tahap pasca krisis kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan
Alat Kesehatan melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Inventarisasi obat dan perbekalan kesehatan yang ada di pelayanan
kesehatan ( Pos Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas dan
Rumah sakit.
2. Penarikan kembali jika ditemukan obat-obat psikotropik & narkotik.
3. Menempatkan sisa obat dan perbekalan kesehatan sedapat mungkin 1
wilayah.
4. Melaporkan kepada atasan untuk dilakukan langkah-langklah pemanfaatan.
5. Perencanaan pemanfaatkan kembali obat sisa pelayanan
6. Menginformasikan sisa stok obat ke Puskesmas & Rumah Sakit.
7. Memisahkan obat yang sudah rusak dan kadaluarsa untuk dilakukan
pemusnahan dengan berita acara pemeriksaan dan pemusnahannya.
BAB V
PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN INTERNASIONAL
Perserikatan Bangsa-Bangsa, merilis data laporan bencana di seluruh dunia dalam 1 tahun terakhir menyebutkan, Asia sebagai kawasan paling rawan bencana. "Asia masuk daftar teratas sebagai kawasan paling rawan bencana. Baik berdasarkan jumlah korban dan frekuensi terjadinya bencana," kata Direktur Badan Bencana PBB (UNISDR) Elizabeth Longworth di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir Philstar (plasamsn.com.April 2013).
Sementara itu The Nature Conservancy (TNC), German Alliance for Development Works (Alliance) dan United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) di akhir Tahun 2012 ,menerbitkan Laporan Resiko Dunia 2012 di Brussels, Belgia. Bagian penting dari laporan ini adalah Indeks Resiko Dunia, yang dikembangkan oleh UNU-EHS bekerjasama dengan Alliance, untuk menentukan resiko menjadi korban bencana sebagai akibat dari bahaya alam untuk 173 negara di seluruh dunia. Di Kepulauan Pasifik, negara Vanuatu dan Tonga memiliki resiko bencana tertinggi. Malta dan Qatar menghadapi resiko terendah di seluruh dunia.
Indonesia sendiri dalam laporan tersebut berada pada peringkat risiko ke-33 dengan nilai 10,74% dan termasuk negara berisiko tinggi dan sangat tinggi terkena empat jenis bencana alam yaitu gempa bumi, badai, banjir dan kenaikan air laut.
Dari laporan kedua lembaga tersebut memerlukan perhatian dari masyarakat Internasional dalam penanggulangan bencana dan mengingatkan kembali kepada semua negara dari berbagai benua terutama kawasan Asia, untuk saling memperkuat kerjasama regional guna meningkatkan kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk rasa persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa bencana.
Selama tahun 2012, kejadian bencana di kawasan Asia tidak terlalu menonjol. Namun di akhir tahun 2012 terjadi bencana besar yaitu Topan Pablo yang terjadi di Pulau Mindanao, Filipina, Desember 2012. Angin topan tersebut telah menyebabkan 1.900 orang tewas dan meluluh lantakkan 210 ribu rumah, bangunan-bangunan dan lahan pertanian. Bencana tersebut telah menimbulkan berbagai kerusakan terhadap sendi kehidupan masyarakatnya, yaitu kegagalan di sektor pertanian, perekonomian dan terganggunya pelayanan kesehatan. Dampak dari bencana tersebut juga menyebabkan korban jiwa, meningkatnya angka kesakitan dan arus pengungsian skala besar di Pulau Mindanao, Filipina.
Sebagai sesama negara yang terhimpun dalam ASEAN dan memiliki ikatan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan tanggap darurat yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta (2005), musibah tersebut telah menumbuhkan keprihatinan. Oleh karenanya sebagai rasa simpati atas penderitaan yang dialami oleh masyarakat Filipina, Kementerian Kesehatan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah memberikan bantuan MP ASI sebanyak 5 Ton kepada Pemerintah Filipina.
PENANGANAN PERMASALAHAN KESEHATAN TKI
Pelaksanaan kesehatan TKI mengacu kepada Inpres No 106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) yang berada dalam koordinasi Menkokesra dengan melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait. Menyesuaikan dengan perkembangan situasi saat ini, Inpres No 106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia sedang dalam proses revisi oleh kemenkokesra, mengingat pemulangan TKIB tidak hanya dari Malaysia seperti dari Jeddah, Jordania, dan lainnya. Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan dalam melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan terhadap TKIB dan keluarganya. Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Ditjen PP & PL, serta LP terkait lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan upaya penanganan bidang kesehatan bagi TKIB beserta keluarganya sejak dipulangkan hingga sampai ke daerah asal yaitu melalui kegiatan pelayanan kesehatan di pelabuhan debarkasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, pelayanan kesehatan di penampungan sementara oleh Puskesmas dan di RS rujukan. Saat ini di Lingkup Kemenkes telah dibentuk Komite Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai SK Menkes No 348/Menkes/SK/IX/2012. Komite tersebut terdiri dari 4 Subkomite yaitu Subkomite Fasilitas Pelayanan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, Subkomite Penempatan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Selama di Negara Penempatan, Subkomite Penempatan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Purna Penempatan, Subkomite Penempatan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah. Sebagai koordinator pelaksana adalah Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Ditjen GiKIA. Disamping itu Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/III/1576/11 tentang Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI B) dari Luar Negeri saat ini sedang direvisi. Pedoman ini berisi tentang tata cara pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi TKI. Klaim pengajuan penanganan kesehatan bagi TKI hanya ditujukan untuk kasus - kasus gawat darurat dan yang mengancam jiwa. Beberapa RS dan KKP telah ditetapkan sebagai tempat rujukan penanganan kesehatan bagi TKI
Tujuan Penanganan Kesehatan TKI adalah untuk mewujudkan Tenaga Kerja Indonesia
yang sehat sejak pra pemberangkatan, saat perjalanan berangkat, saat menjalani masa
kerja di luar negeri dan saat kembali ke daerah asal.
Tujuan Khusus :
Menurunnya mortalitas, morbiditas & disabilitas Tenaga Kerja Indonesia Terlaksananya pelayanan kesehatan dan rujukan bagi Tenaga Kerja Indonesia Terkoordinasinya kegiatan cegah tangkal penyakit menular dan potensial wabah
yang kemungkinan terbawa oleh Tenaga Kerja Indonesia melalui kegiatan pengamatan penyakit, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
KEGIATAN PENANGANAN KESEHATAN TKI MELIPUTI : A. Pelayanan Kesehatan (Posko Kesehatan) di pelabuhan debarkasi dan di
penampungan sementara, meliputi : Live saving / emergency response / kegawat daruratan Pengobatan sederhana Stabilisasi dan imobilisasi Transportasi / rujukan ke Rumah Sakit
B. Pengendalian Penyakit / Pengendalian risiko lingkungan di wilayah pelabuhan dan penampungan sementara , meliputi :
Penyediaan sanitasi darurat (Air Bersih, Jamban, sampah, limbah, dan penampungan sementara)
Pengawasan Makanan dan Minuman Pengendalian vektor penyakit
C. Pengamatan penyakit / Surveilans Epidemiologi D. Rapat koordinasi satgas pemulangan TKIB daerah di :
- Nunukan
- Dumai E. Penanganan Pemulangan WNIO Arab Saudi (dengan empty flight Hajj
Garuda) F. Monitoring / Pendampingan Pusat ke Daerah ( Nunukan, Batam, Tanjung
Pinang, dan Dumai)
Pelabuhan debarkasi / entry point pemulangantkib dan keluarganya adalah : 1. Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang Kep. Riau 2. Pelabuhan Tanon Taka Nunukan Kalimantan Timur (akan dipindah ke
Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan) 3. Pos Lintas Batas Darat Entikong Kalimantan Barat 4. Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 5. Pelabuhan Batam 6. Pelabuhan Balai Asahan Medan 7. Pelabuhan Dumai 8. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 9. Pelabuhan Tanjung Mas Semarang
10. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 11. Pelabuhan Pare-pare, Makasar 12. Pelabuhan Mataram 13. Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta
HASIL KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MIGRAN TAHUN 2012
URAIAN TAHUN 2012
1. Total Jumlah TKIB 15.947
- Tanjung Pinang 3.623
- Tanjung Priok 6.005
- Entikong 963
- Nunukan 3.126
- Jakarta 2.230
2. Jumlah TKIB
Berobat 1.566
- Tanjung Pinang 265
- Tanjung Priok 667
- Entikong 137
- Nunukan 475
- Jakarta 22
3. Jumlah TKIB
Dirujuk 39
- Tanjung Pinang 3
- Tanjung Priok 20
- Entikong 0
- Nunukan 11
- Jakarta 5
ENTRY POINT TANJUNG PINANG ( s.d. Oktober 2012)
NO BULAN
JUMLAH
JU
MLA
H TKI
Yang
Sakit
JENIS
KELAMIN
RA
WA
T
JA
LA
N
RU
JU
K
Ket. L P A
L P
1 Januari
256
100 6
362
1 0 1 1 0
2 Februari
275
105
12
392 24 10 14 24 0
3 Maret
295
153
21
469 5 0 5 5 0
4 April
266
127
15
408
21 7 14 21 3
5 Mei
290
146
17
453 19 13 6 19 0
6 Juni
337
163
26
526 43 14 29 43 0
7 Juli
436
252
28
716 28 9 19 28 0
8 Agustus
500
257
28
785 41 24 17 41 0
9 September
420
158 9
587
21 8 13 21 0
10 Oktober
548
246
32
826 62 14 48 62 0
11 November
12 Desember
JUMLAH
3,623
1,707
194
5,524 265
99
166
265
3
LAMPIRAN
DRAFT II BUKU TINJAUAN PENANGGULANGAN
KRISIS KESEHATAN TAHUN 2012
78
BAB VI ANALISIS
6.1 Analisis Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2012
Kejadian maupun dampak krisis kesehatan pada tahun 2012 terlihat mengalami
kenaikan dan penurunan bila dibandingkan krisis kesehatan 2 tahun
sebelumnya yaitu tahun 2010 dan 2011. Namun bila dilihat Frekuensi, kejadian
pada tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan frekuensi kejadian dua
tahun sebelumnya. Korban meninggal pada tahun 2012 mengalami kenaikan
bila dibandingkan tahun 2011 namun mengalami penurunan bila di bandingkan
tahun 2010. Korban luka berat/rawat inap pada tahun 2012 mengalami
kenaikan bila dibandingkan tahun 2011 namun mengalami penurunan bila di
bandingkan tahun 2010. Korban luka ringan/rawat jalan dan pengungsi
mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 dan 2011. Korban Hilang
mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2010 dan 2011. pengungsi serta
fasilitas kesehatan yang rusak lebih rendah dibandingkan tahun 2010 maupun
2011. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1
Tabel 6.1 Frekuensi Kejadian dan Korban Akibat Krisis Kesehatan
Tahun 2010 - 2012
URAIAN TAHUN
2010 2011 2012
Frekuensi kejadian krisis kesehatan (kali)
315 211 489
Korban
Meninggal (orang) 1.385 565 675
Luka Berat / Rawat Inap (orang)
4.085 1.164 2.338
Luka Ringan / Rawat Jalan (orang)
98.235 12.429 6.858
Hilang (orang) 247 232 256
Pengungsi (orang) 618.880 96.082 74.141
Faskes yang Rusak
Faskes rusak (unit) 233 56 49
79
Bila ditinjau dari jenis penyebab kejadian krisis kesehatan, pada tahun 2012
terjadi penurunan proporsi bencana alam dibandingkan 2 tahun sebelumnya.
Sebaliknya, proporsi bencana non alam mengalami peningkatan. Untuk
bencana sosial, tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2010 dan tahun 2011. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 6.1.
Grafik 6.1 Proporsi Kejadian Krisis Kesehatan
Tahun 2010 – 2012
Trend kejadian bencana tiap bulan pada tahun 2012 memiliki kemiripan dengan
trend pada tahun 2010 maupun 2012 di mana terjadi penurunan pada bulan
Juni kemudian mengalami peningkatan mulai bulan Juli. Untuk trend setelah
bulan Juni, tahun 2012 hampir sama dengan tahun 2011 dan 2010 yaitu terjadi
peningkatan kejadian krisis kesehatan dari bulan Juli hingga puncaknya pada
bulan Desember, namun pada kejadian tahun 2012 ter Hal ini berbeda dengan
tahun 2010 yang menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya pada bulan
September untuk selanjutnya mengalami penurunan hingga bulan Desember.
Jelasnya pada grafik 6.2.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%28%
19%
11%
4%
7%
3% 3%
0% 0%
9%
1%
10%
0%
3%
27%
15%
8%
1%
9%
1% 2% 1% 2%
8%
3% 6%
9%
7%
14%
9% 10%
0,6%
6%
0,5%
3%
0,8% 0,8%
10%
1,8%
16% 15%
12,5%
2010 2011 2012
80
Grafik 6.2 Trend Kejadian Bencana Tiap Bulan Tahun 2010 - 2012
Proporsi korban meninggal akibat bencana non alam mengalami peningkatan
yang sangat pesat pada tahun 2012 yaitu sebesar 64%, dibandingkan tahun
2010 dan 2011 yang hanya berkisar 3%. Korban meninggal akibat bencana
sosial pun mengalami peningkatan walaupun tidak sedrastis akibat bencana non
alam. Sebaliknya, proporsi korban meninggal akibat bencana alam pada tahun
2012 mengalami penurunan yang sangat tajam, dengan selisih lebih dari 60%
dibandingkan 2 tahun sebelumnya.
Tidak jauh berbeda dengan korban meninggal, korban luka berat/dirawat inap
akibat bencana non alam pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan yang
sangat signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya dengan selisih hampir
mencapai 70%. Kondisi sebaliknya terjadi pada korban luka berat/dirawat inap
akibat bencana alam, di mana terjadi penurunan proporsi yang sangat drastis
yaitu sebesar 16% pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2010 dan 2011 yang
mencapai 91% dan 83%.
0
20
40
60
80
100
120
140
Tahun 2012
Tahun 2011
Tahun 2010
81
Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi korban meninggal maupun luka/berat
dirawat inap berdasarkan jenis penyebabnya, dapat dilihat pada grafik 6.3 dan
grafik 6.4.
Grafik 6.3 Proporsi Korban Meninggal
Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan Jenis Penyebabnya
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2%
9%
1%
16%
1% 1% 2%
28%
2%
38%
2%
15%
1% 4%
10%
1% 0% 0%
6%
0% 1% 1%
51%
8%
1%
8%
3% 1%
6% 3% 2%
0%
10%
0%
16%
0%
47%
7%
2010 2011 2012
82
Grafik 6.4 Proporsi Korban Luka Berat/Dirawat Inap
Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan Jenis Penyebabnya
Proporsi korban luka ringan/dirawat jalan maupun pengungsi akibat krisis
kesehatan tahun 2012 akibat bencana alam tidak banyak mengalami perubahan
dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu lebih dari 90%. Terlihat peningkatan
proporsi korban luka ringan/dirawat jalan serta pengungsi akibat bencana non
alam. Lengkapnya dapat dilihat pada grafik 6.5 dan grafik 6.6.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1% 1% 2% 4%
0% 1% 0% 0%
68%
8%
1% 0% 1%
8%
4%
0% 0% 1% 1%
4% 3% 0% 1%
4%
1% 4%
10%
3% 4% 1%
35%
0%
26%
1% 1% 2% 2% 4%
0%
4%
0% 1% 0%
12%
0% 0%
6%
44%
0%
23%
3%
2010 2011 2012
83
Grafik 6.5 Proporsi Korban Luka Ringan/Dirawat Jalan Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012
Berdasarkan Jenis Penyebabnya
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
6%
0% 0%
6%
0% 0% 1%
64%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
22%
5%
1% 0% 1%
6%
0%
4%
72%
2% 0% 0% 0%
2% 4% 2%
35%
3% 1%
3% 3% 0% 0% 0%
24%
0% 0% 4%
15%
8% 5%
2010 2011 2012
84
Grafik 6.6 Proporsi Pengungsi
Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan Jenis Penyebabnya
Ditinjau dari frekuensi kejadian di tiap PPK Regional, tahun 2012 tidak banyak
mengalami perubahan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, di mana PPK
Regional DKI Jakarta dan PPK Regional Sulawesi Selatan selalu menempati
posisi 2 teratas. Sebanyak 6 PPK Regional mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2010, bahkan 5 di antaranya frekuensinya juga lebih rendah
dibandingkan tahun 2010. Sebanyak 2 PPK regional mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2010 maupun 2010 yaitu Bali dan Sumatera Selatan. Hal ini
dapat dilihat pada grafik 6.7
0%10%20%30%40%50%60%70%
15%
0% 1% 3% 0% 1% 0% 2%
69%
7% 2% 0% 0% 0% 0%
62%
0% 0% 5%
0% 0% 0% 1%
16%
5% 0% 0%
3% 7%
0%
46%
1% 1% 7%
0%
8%
0%
14%
1% 5%
0% 0% 0% 0%
16%
2010 2011 2012
85
Grafik 6.7 Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012
Berdasarkan PPK Regional
Pada tahun 2012, korban meninggal di 2 PPK Regional mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2010 maupun 2010, yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Utara.
Bahkan untuk PPK Regional Sumatera Utara, penurunannya dari tahun ke tahun
terlihat sangat drastis. Penurunan yang cuku3p mencolok juga terjadi pada
PPK Regional Jawa Tengah, yaitu bila dibandingkan dengan tahun 2010. Di lain
pihak, sebanyak 2 PPK Regional yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Selatan,
terjadi peningkatan jumlah korban yang cukup signikan dibandingkan 2 tahun
sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik 6.8.
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
7.94% 6.35%
1.90%
32.38%
10.79% 8.89%
3.49% 5.40% 4.44%
14.92%
3.49%
8.53%
3.79% 3.32%
16.59%
12.32% 14.69%
3.79%
9.00%
6.16% 4.74%
1.90%
8.79%
2.86% 3.07%
28.63%
10.84% 10.22%
5.73% 6.13%
3.68% 5.52%
2.04%
2010 2011 2012
86
Grafik 6.8 Jumlah Korban Meninggal
Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan PPK Regional
Untuk korban luka berat/dirawat inap, sebanyak 4 regional mengalami
penurunan dibandingkan setahun sebelumnya, yaitu PPK Regional Jawa Timur,
Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Penurunan di PPK
Regional Jawa Tengah terlihat sangat drastis. Sedangkan untuk PPK Regional
Sumatera Utara, penurunan jumlah korban tampak konsisten dari tahun 2010
hingga 2012. Peningkatan jumlah korban luka berat/dirawat inap terjadi di 3
PPK Regional yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan.
Lengkapnya dapat dilihat pada grafik 6.9.
Dalam hal jumlah pengungsian pada tahun 2012, sebanyak 6 PPK Regional
menunjukkan penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Bahkan PPK
Regional Jawa Tengah tampak menurun dengan sangat signifikan. Hanya 1
PPK Regional yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
0.94%
37.48%
0.07%
7.91%
30.22%
2.37% 1.87% 1.65% 0.72%
3.09%
13.67%
8.70%
1.45% 2.36%
12.32%
6.34%
31.70%
11.59%
5.62%
1.81%
10.69%
7.43%
9.19%
3.11% 1.63%
30.52%
10.96% 10.67%
8.74%
3.11%
10.37% 10.22%
1.48%
2010 2011 2012
87
maupun 2010, yaitu Sulawesi Utara. Sedangkan 2 PPK Regional yaitu
Sumatera Utara dan Jawa Timur, mengalami penurunan dibandingkan salah
satu tahun sebelumnya. Jelasnya dapat dilihat pada grafik 6.10.
Grafik 6.9 Jumlah Korban Luka Berat/Dirawat Inap
Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan PPK Regional
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
2.07%
12.91%
0.49%
18.88%
24.48%
16.20%
1.40% 1.46% 0.37%
6.33%
15.41%
0.83% 1.91%
0.19%
35.39%
8.40% 8.53% 7.51%
19.48%
8.98% 8.47%
0.32%
6.72%
3.93%
6.20%
28.19%
4.32%
24.21%
0.90%
3.29%
4.58%
12.32%
5.35%
2010
2011
2012
88
Grafik 6.10 Jumlah Pengungsi
Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012
Berdasarkan PPK Regional
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
2.64% 1.27% 1.90%
63.37%
0.19%
6.07%
11.56%
0.00%
5.96%
0.85%
6.19% 5.69%
69.61%
1.34% 1.78%
5.04% 4.04%
0.04% 0.93%
7.29%
4.11%
0.14%
11.85%
0.00% 1.07%
18.32%
5.93%
0.00%
35.49%
1.60%
17.69%
2.37%
5.67%
2010
2011
2012
89
6.2 Analisis Upaya yang Telah Dilakukan
Upaya penanggulangan krisis kesehatan tahun 2012 dilakukan di seluruh tahap
yaitu pada pra krisis kesehatan, saat tanggap darurat maupun pasca krisis
kesehatan. Berikut akan dibahas analisis per tahapan kegiatan penanggulangan
krisis kesehatan.
a. Upaya Pra Krisis Kesehatan
Upaya pra krisis kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 telah
mencakup seluruh indikator kegiatan yaitu sebanyak 16 indikator, yang
terdapat di Kepmenkes No. 876 tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi
Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain. Tabel berikut adalah
pembahasan ke-16 indikator tersebut dibandingkan dengan upaya yang telah
dilakukan sepanjang tahun 2012.
Tabel 6.2 Upaya Pra Krisis Kesehatan Tahun 2012
No Upaya Pra Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No.
876/2006
Upaya Pra Krisis Kesehatan Tahun 2012
1 Menyusun pedoman, protap dan juklak/juknis penanganan krisis dan masalah kesehatan lain (PKMKL) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- Menyusun 13 produk kebijakan (pedoman dan modul) termasuk di antaranya Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan Bidang Kesehatan dan Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (daftar pedoman ada tabel 4.1) .
- Kerja sama dengan RAPI untuk Sistem Pelayan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Masalah Kesehatan Lain.
2 Menyusun, mengembangkan sistem informasi dan komunikasi dalam PKMKL
3 Melakukan analisis risiko yang berdampak pada krisis dan masalah kesehatan lain.
- Pemetaan Kesiapsiagaan 33 provinsi.
- Penyusunan 6 renkon provinsi dan
90
No Upaya Pra Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No.
876/2006
Upaya Pra Krisis Kesehatan Tahun 2012
4 Menyusun rencana-rencana PKMKL dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat.
50 kabupaten.
5 Memfasilitasi dan melaksanakan pertemuan koordinasi dan kemitraan lintas program/lintas
- Melakukan 13 pertemuan koordinasi (kesiapsiagaan dan evaluasi tanggap darurat) melibatkan LP dan LS
- Membuat 11 kerja sama dengan lintas sektor, lintas program serta LSM nasional dan internasional , antara lain sistem informasi, pelatihan, dukungan teknis dan manajemen
6 Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan masyarakat (termasuk gladi)
Melakukan 19 jenis pelatihan (manajemen dan teknis)
7 Melakukan pengembangan media penyebarluasan informasi PKMKL
- Mengirim bantuan alat pengolah data ke 45 kabupaten/kota rawan bencana.
- Kerja sama dengan RAPI untuk sistem pelayan informasi dan komunikasi penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain
- Pengembangan website
8 Melakukan sosialisasi upaya PKMKL
Melalui media website dan pada saat acara pelatihan maupun pertemuan koordinasi.
9 Melakukan advokasi upaya PKMKL
Advokasi pada seluruh direktur Poltekkes Kemenkes agar manajemen bencana masuk dalam kurikulum mata kuliah Poltekkes.
10 Menyusun, mengembangkan sistem manajemen untuk PKMKL hingga ke tingkat desa
Pembinaan PPK Regional dan Sub Regional, Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota termasuk di antaranya pembentukan TRC Keterangan : - PPK Regional dan Sub Regional
telah dibentuk pada tahun 2006 - Desa siaga terbentuk pada tahun 2006
11 Mendorong terbentuknya unit kerja yang menangani masalah kesehatan akibat bencana di setiap jenjang administrasi
12 Mendorong terbentuknya satgas Kesehatan dalam PKMKL di setiap jenjang administrasi
91
No Upaya Pra Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No.
876/2006
Upaya Pra Krisis Kesehatan Tahun 2012
13 Mendorong terbentuknya pusat pengendali operasional dalam PKMKL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
14 Menyiapkan pusat-pusat regional PKMKL
15 Mengadakan dan menyiagakan sumber daya
- -Mengirim bantuan emergency kit dan personal kit ke 45 kabupaten/kota rawan bencana.
- Mengirim bantuan radio komunikasi ke 3 PPK Regional
- Mengirim bantuan logistik lainnya seperti buffer stock MP ASI, dukungan paket individual kit dalam yankespro, dsb.
- Mengalokasikan pembiayaan. - Menyiagakan tim kesehatan pada
situasi khusus - Berperan dalam penanggulangan
krisis kesehatan internasional
16 Mengembangkan sistem kewaspadaan dini.
Kerja sama dengan RAPI untuk Sistem Pelayan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Masalah Kesehatan Lain. Keterangan : Kewaspadaan dini telah diimplementasikan melalui pemantauan harian serta Pemasangan alarm gempa di PPKK Kemenkes, PPK Reg Sumut , Sulsel, Sulut sejak tahun 2008. Kerjasama dengan BMKG untuk informasi gempa dan tsunami
(Tsunami Early warning Sistem)
92
Sebagai tahapan rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 - 2014,
maka pada tahun 2012 Kepala PPKK telah menetapkan target 45
kabupaten/kota rawan bencana yang harus memiliki kemampuan tanggap
darurat dalam penanganan bencana sesuai indikator sebagai berikut :
1. Memiliki perlengkapan tanggap darurat yang terdiri dari emergency kit dan
personal kit
2. Memiliki alat pengolah data yang terdiri dari laptop dan modem.
3. Memiliki SDM kesehatan yang terlatih dalam bidang :
i. Manajemen bencana bidang kesehatan
ii. Penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan
iii. Peningkatan kapasitas TRC dan Tim RHA di Daerah Rawan Bencana
iv. Pengelolaan data dan informasi
v. Penggunaan alat komunikasi bencana
Proporsi pencapaian target kabupaten/kota rawan bencana tahun 2012 yang
telah memiliki perlengkapan tanggap darurat serta alat pengolah data telah
mencapai 100%. Sedangkan untuk SDM Kesehatan yang terlatih, sebagian
besar target telah tercapai. Jelasnya sebagaimana grafik berikut ini.
Grafik 6.11
Proporsi Pencapaian Target Renstra Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2012
93
Proporsi 75% untuk kepemilikan SDM Kesehatan Terlatih, merupakan proporsi
rata-rata dari pencapaian target 5 jenis pelatihan yang menjadi indikator. Bila
dirinci, dari 5 jenis pelatihan tersebut, sebanyak 4 di antaranya telah dilatihkan
pada lebih dari 70% kabupaten/kota target Renstra tahun 2012. Sedangkan 1
jenis pelatihan yaitu penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan,
pencapaiannya pada tahun 2012 ini sebesar 27%. Untuk jelasnya dapat dilihat
pada grafik 6.12.
Grafik 6.12 Proporsi Pencapaian Target Renstra PKK tahun 2012
untuk SDM Kesehatan Terlatih
b. Upaya Tanggap darurat
Upaya tanggap darurat Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 mencakup
hampir seluruh indikator upaya yang terdapat di Kepmenkes No. 876 tahun
2006 yaitu sebanyak 7 dari 10 indikator. Beberapa indikator tidak langsung
dilakukan oleh tingkat pusat melainkan oleh daerah yang terkena krisis
kesehatan. Sedangkan tingkat pusat melakukan supervisi dan dukungan
terhadap kegiatan tersebut. Tabel berikut adalah pembahasan ke-10 indikator
tersebut dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun
2012.
94
Tabel 6.3 Upaya Saat Tanggap Darurat Tahun 2012
No Upaya Tanggap Darurat Sesuai Kepmenkes No. 876/2006
Upaya Saat Tanggap Darurat Tahun 2012
1 Menyusun rencana operasi dan melaksanakannya secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM, masyarakat dan mitra kerja Internasional.
Rencana operasi disusun oleh wilayah yang menghadapi krisis kesehatan. Tim Pusat melakukan supervisi
2 Melaksanakan pemulihan fasilitas dan penyediaan tenaga kesehatan dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat serta mitra kerja internasional agar dapat berfungsi kembali.
Mobilisasi SDM Kesehatan dan atau logistik dan atau dukungan dana operasional dan atau klaim RS untuk 31 daerah yang mengalami krisis kesehatan .
3 Memobilisasi sumber daya, termasuk yang ada di pusat-pusat regional bila diperlukan
4 Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban.
Penyelamatan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan di wilayah yang mengalami krisis kesehatan. Tim Pusat melakukan dukungan.
5 Mengaktifkan pusat pengendali operasional PKMKL
Pusat Pengendali Operasi sektor kesehatan berada Dinas Kesehatan wilayah terkena krisis kesehatan.
6 Melakukan penilaian cepat kesehatan Mengirim Tim dari PPKK, Lintas Program dan PPK Regional/Sub Regional untuk melakukan dukungan
7 Melakukan pelayanan kesehatan darurat
- Melakukan upaya pelayanan kesehatan
- Melakukan pelayanan gizi - Upaya penyediaan dan distribusi
obat dan bekkes
8 Melakukan pelayanan kesehatan rujukan
9 Melakukan surveilans epidemiologi penyakit potensial wabah dan faktor risiko
Melakukan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
10 Monitoring evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pemantauan perkembangan kejadian berdasarkan data yang dikirim dari Dinas Kesehatan setempat.
95
Upaya tanggap darurat dilakukan oleh seluruh jajaran kesehatan dari tingkat
kelurahan/desa, kecamatan, kab/kota, provinsi maupun pusat. Berbagai upaya
dilakukan secara terintegrasi baik lintas program di jajaran kesehatan maupun
lintas sektor. Kegiatan dilakukan oleh jajaran kesehatan di tingkat kab/kota,
apabila diperlukan akan dibantu oleh sumberdaya yang ada ditingkat provinsi
maupun tingkat pusat. Hal itu dilakukan berdasarkan besarnya dampak
bencana maupun kemampuan wilayah setempat, sehingga memerlukan
bantuan dari tingkat administrasi yang lebih tinggi. Pengiriman bantuan yang
dilakukan oleh Kemeneterian Kesehatan secara umum yaitu pengiriman
bantuan tenaga kesehatan, logistik kesehatan maupun dana. Berikut akan
dianalisis lebih jauh mengenai pengiriman bantuan tersebut.
1. Pengiriman Bantuan Tenaga Kesehatan
Berdasarkan data Bidang Pemantauan dan Informasi PPKK, dari 211 kejadian
bencana yang terpantau, PPKK mengirimkan bantuan tenaga kesehatan pada
21 kejadian. Pengiriman bantuan tenaga kesehatan dilakukan untuk
mendukung manajemen penanggulangan bencana maupun untuk membantu
pelayanan kesehatan di lokasi bencana.
Grafik 6.13. Proporsi Bantuan Tim PPKK Saat Tanggap Darurat
Terhadap Jumlah Krisis Kesehatan Tahun 2012
10%
90%
Pengiriman Bantuan Tim
96
Grafik 6.14
Frekuensi Mobilisasi Tim Kesehatan Saat Tanggap Darurat Berdasarkan Nama Unit di Kementerian Kesehatan yang Mengirimkan
Pada grafik dapat dilihat bahwa dari 211 kejadian yang terpantau oleh PPKK,
sebanyak 10% yang memerlukan dukungan bantuan tenaga kesehatan yaitu
berupa dukungan manajemen penanggulangan krisis kesehatan karena
kejadian bencana reltif kecil dan dapat ditangani oleh Pemerintah setempat.
Pengiriman bantuan tenaga kesehatan dapat dilakukan oleh PPKK maupun
PPKK bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan dan Lintas
Sektor. Lintas Program yang tercatat bersama-sama dengan PPKK mengirimkan
bantuan tenaga kesehatan dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan
akibat bencana yaitu Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Bina
Upaya Kesehatan Dasar dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.
97
Grafik 6.15 Frekuensi Mobilisasi Bantuan Tenaga Kesehatan
Saat Tanggap Darurat oleh PPKK dan Lintas Program di Kementerian kesehatan
Berdasarkan Jenis Bencana
Pada grafik 6.15 dapat dilihat bahwa pengiriman bantuan tenaga kesehatan
paling sering dilakukan pada kejadian bencana peningkatan aktivitas gunung
sampai terjadinya erupsi. Selama tahun 2012 terdapat 6 gunung yang
terpantau PPKK dan dilakukan pengiriman bantuan tenaga kesehatan kelokasi
yaitu Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Gunung
Lokon di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, Gunung Dieng di Kabupaten
Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, Gunung Gamalama di Kota Ternate
Provinsi Maluku Utara, Gunung Karangetang di Kabupaten Sitaro Provinsi
Sulawesi Utara dan Gunung Ijen di Kabupaten Situbondo - Kabupaten
Bondowoso – Kabupaten Banyuwangi.
2. Pengiriman Bantuan Logistik Kesehatan
Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dalam
upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana adalah bantuan logistik
kesehatan diantaranya seperti obat-obatan, MP ASI, alat kesehatan,
perelengkapan bahan-bahan kesehatan lingkungan dan sebagainya. Logistik
98
kesehatan yang diberikan disesuaiakan dengan kebutuhan upaya kesehatan
dilokasi bencana. Permintaan kebutuhan logistik kesehatan ditujukan kepada
lintas program melalui PPKK dalam meneruskan permintaan kebutuhan logistik
kesehatan yang disebutkan,.
Grafik 6.16 Frekuensi Pengiriman Bantuan Logistik Kesehatan
Saat Tanggap Darurat Tahun 2012 Berdasarkan Unit di Kemenkes yang Mengirimkan
Pada grafik 6.16 dapat dilihat bahwa pengiriman bantuan logistik kesehatan
telah dilakukan oleh lintas program dilingkungan Kementerian Kesehatan.
Pengiriman bantuan logistik kesehatan tersebut dapat dilakukan oleh masing-
masing unit kerja,atau terkoordinir oleh PPKK.
3. Pengiriman Bantuan Dana Penanggulangan Krisis Kesehatan
Akibat Bencana
Untuk mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana,
pada saat tanggap darurat PPKK Kementerian Kesehatan dapat memberikan
bantuan dana berupa dana operasional. Bantuan dana operasional dapat
diberikan apabila ada permintaan dari daerah yang mengalami krisis kesehatan
akibat bencana.
99
Grafik 6.17 Proporsi Kejadian yang Diberi Bantuan Dana Operasional
Dibandingkan Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan
Pada grafik 6.17 dapat dilihat bahwa dari 211 kejadian krisis kesehatan yang
terpantau oleh PPKK, terdapat 16 (7%) kejadian yang memerlukan bantuan
dana operasional dengan kumulatif nominal Rp. 1.081.742.000. Hal itu
disebabkan antara lain karena dampak kejadian krisis kesehatan yang terjadi
selama tahun 2012 tidak terlalu besar, serta daerah setempat mampu
menangani permasalahan kesehatan yang timbul.
c. Upaya Pasca Krisis Kesehatan
Kegiatan pasca krisis kesehatan dilakukan oleh lintas program, lintas sektor
maupun LSM. Namun data komprehensif hasil kegiatan pasca krisis kesehatan
belum dapat dikumpulkan secara lengkap. Tabel berikut adalah pembahasan
ke-14 indikator upaya penanggulangan krisis kesehatan sesuai Kepmenkes No.
876/2006 dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun
2012.
100
Tabel 6.4 Upaya Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2012
No Upaya Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No. 876/2006
Upaya Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2012
1 Melaksanakan pemulihan kesehatan masyarakat dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat serta mitra kerja internasional
Tidak ada data
2 Melaksanakan pemulihan fasilitas dan penyediaan tenaga kesehatan dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat serta mitra kerja internasional agar dapat berfungsi kembali.
PPKK memberikan bantuan pembiayaan untuk pembelian alat kesehatan di RSUD Prov. NTB .
3 Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan.
-
4 Mengendalikan vektor dan penyakit berpotensial wabah
Upaya surveilans epidemiologi
5 Melakukan suveilans penyakit potensial wabah dan faktor risiko
Upaya penyehatan lingkungan
6 Memantau kualitas air bersih dan sanitasi
Upaya sanitasi dan pemeriksaan kualitas air bersih
7 Mengendalikan faktor risiko kesehatan Tidak ada data
8 Menanggulangi masalah kesehatan jiwa dan psikososial
Upaya kesehatan jiwa di pengungsian Gunung Lokon
9 Melakukan analisis dampak kesehatan Analisis dampak kesehatan dilakukan oleh unit-unit teknis terkait di tingkat wilayah sesuai besaran bencana. PPKK melakukan penilaian kerusakan dan kerugian sektor kesehatan bersama BNPB untuk rehab rekon pasca letusan Gunung Merapi tahun 2010
10 Melaksanakan pelayanan Kespro -
11 Melakukan perbaikan gizi masyarakat Upaya pelayanan gizi
12 Melakukan upaya rehabilitasi medik Dalam bentuk dukungan pembiayaan yang dialokasikan dalam program Jamkesmas.
13 Melakukan upaya rekonstrusi sumber daya kesehatan
-
101
No Upaya Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No. 876/2006
Upaya Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2012
14 Monitoring dan evaluasi Evaluasi tanggap darurat banjir bandang di Kab. Gorontalo, gempa bumi di Prov. Bali, kebakaran RSUD Mataram dan banjir lahar dingin Gn. Merapi di Prov. DIY dan Jateng
* Keterangan : - , tidak ada data
98
BAB VII
PERMASALAHAN
Permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan upaya penanggulangan krisis
kesehatan baik pada tahap pra krisis kesehatan, saat krisis kesehatan dan pasca krisis
kesehatan berdasarkan kategori sumber daya manusia, manajemen, keuangan, sumber
daya dan logistik).
1. Upaya Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
A. Tahap pra krisis kesehatan :
a. Sumber Daya Manusia
SDM kefarmasian masih ada masih banyak yang belum pernah mengikuti
pelatihan pengelolaan obat bencana.
b. Manajemen
1. Kesulitan dalam merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
baik dalam jumlah maupun jenis.
2. Pembagian tugas dan tanggung jawab pengelolaan obat di daerah belum
sepenunhnya dilaksanakan.
B. Tahap Krisis Kesehatan :
a. Manajemen
1. Koordinasi dalam permintaan obat dan perbekalan kesehatan belum
berjalan dengan baik.
2. Pelayanan kefarmasian hanya dilakukan di pelayanan kesehatan belum
pada pelayanan di Instalasi Farmasi.
3. Pencatatan dan pelaporan belum berjalan dengan baik
b. Sumber Daya dan Logistik
1. Penyediaan obat-obat spesialistik belum memadai
2. Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan kefarmasian belum
memadai.
c. Keuangan
Biaya operasional pengelolaan obat tidak dianggarkan.
C. Tahap Pasca Krisis Kesehatan
a. Manajemen
Kesulitan dalam inventarisasi sisa obat dan perbekalan kesehatan yang
sudah tidak dalam kemasan yang utuh.
b. Keuangan
1. Keterbatasan biaya operasional dalam penarikan obat dan perbekalan
kesehatan yang sudah tidak dipakai.
2. Biaya pelaksanaan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan tidak ada
2. Upaya Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
A. Tahap Pra Krisis Kesehatan
a. Manajemen
1. Belum adanya peta penyebaran vektor untuk semua wilayah endemis
penyakit
2. Penggunaan insektisida dalam pengendalian vektor belum diatur secara
konsisten
3. Mekanisme dan sistem penggunaan pestisida dan alat pengendalian vektor
yang standar belum dilaksanakan di semua sektor yang terkait.
4. Permenkes Nomor 374/Menkes/Per/III/2010, masih belum disosialisasikan
ke KKP, Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota dan BTKL.
5. Buku pedoman pengendalian vektor, masih ada beberapa kesalahan ketik
dan perlu dilakukan revisi.
6. Kegiatan pengendalian vektor saat ini dilakukan oleh masing-masing
program.
7. Intervensi vektor yang dilakukan masih belum optimal didukung dan
memanfaatkan data dan informasi vektor.
b. Sumber daya dan logistik
1. Keterbatasan sumber daya (tenaga dan logistik)
2. Jumlah tenaga Entomologi Kesehatan di Subdit Pengendalian Vektor setiap
tahun terus berkurang, sehingga baik secara kualitas maupun kuantitas
jumlah tenaga tersebut masih kurang
3. Beberapa instansi KKP dan BBTKL mempunyai sebagian alat perlengkapan
pengendalian vektor, akan tetapi masih lebih banyak yang tidak memiliki
peralatan tersebut termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.
4. Usulan agar KKP dan semua BBTKL/BTKL termasuk dinas kesehatan
Kabupaten dan Kota mempunyai alat Pengendalian Vektor sendiri sudah
dilakukan, namun usulan tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
c. Keuangan
Anggaran untuk kegiatan sub direktorat pengendalian vektor tahun ini sangat
kurang bila dibandingkan dengan tanggungjawab yang harus dilakukan
berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian vektor.
B. Tahap Krisis Kesehatan
Manajemen
1. Pada saat terjadi KLB untuk penyakit demam berdarah dengue, malaria
dalam pengendalian vektor menggunakan bahan insektisida dengan
pengadaan sendiri walaupun sebagian dari pengiriman pusat. Penggunaan
bahan-bahan tersebut masih memakai bahan insektisida yang sudah
resisten dan tidak efektif lagi.
2. Faktor risiko lingkungan yang memungkinkan tersebarluasnya jenis-jenis
vektor.
3. Meningkatnya resistensi vektor terhadap insektisida.
3. Upaya Pelayanan Gizi
a. Manajemen
Masih ditemukan pendistribusian susu formula untuk bayi dibawah 6 bulan
Dapur umum tidak menyediakan makanan bagi bayi dan balita
Penerapan di lapangan yang belum sesuai dengan yang diharapkan
b. Sumber daya dan logistik
Saat kejadian bencana sering ditemukan makanan bantuan yang hampir
mencapai masa kadaluarsa.
4. Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
A. Manajemen
1. Petugas kesehatan bidang PP dan PL di daerah yang terkena bencana masih
mengalami hambatan baik koordinasi, sarana dan pra sarana
2. Surveilans penyakit bencana yang belum optimal dan tercatat dengan baik
3. Belum seluruh pedoman ditetapkan menjadi Permenkes
B. Sumber Daya dan Logistik
1. Terbatasnya tenaga PP dan PL di daerah (sanitarian, epidemiolog,
entomolog), termasuk masih kurangnya kapasitas petugas kesehatan dalam
penanggulangan bidang PP dan PL
2. Terbatasnya ketersediaan logistik PP dan PL di pusat dan daerah
3. Atribut kesehatan petugas lapangan yang terbatas, sehingga sering dianggap
sektor kesehatan belum melakukan upaya
C. Keuangan
1. Keterbatasan biaya operasional untuk petugas penanggulangan bencana PP
dan PL baik di pusat dan daerah
2. Keterbatasan handling cost
5. Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
A. Manajemen
Dalam melakukan komunikasi (assessment dan intervensi) di Kab Sampang,
tim mengalami kendala bahasa, karena banyak penyintas yang tidak bisa
bahasa Indonesia
B. Sumber daya dan Logistik
Petugas siaga bencana di lapangan masih kurang memahami materi
kesehatan jiwa pada situasi bencana seperti Psychological First Aid (PFA),
diharapkan pelatihan kesehatan jiwa pada stuasi bencana ditambah, atau
dapat integrasi materi kesehatan jiwa ke pelatihan TRC (Tim reaksi cepat)
bencana yang diadakan oleh PPKK
Kurangnya persediaan obat – obatan untuk kesehatan jiwa di Puskesmas
setempat
6. Direktorat Bina Kesehatan Ibu
A. Manajemen
1. PPAM kesehatan reproduksi belum menjadi prioritas dalam upaya
penanggulangan bencana pada kelompok rentan.
2. Pedoman yang sekarang masih digunakan merupakan cetakan tahun 2003.
Saat ini Direktorat Ibu sedang melakukan adaptasi modul PPAM dari IASC
tahun 2010. Target selesai tahun 2013.
3. Penerapan di lapangan belum sesuai yang diharapkan.
B. Sumber daya dan Logistik
1. Terbatasnya jumlah fasilitator yang masih aktif: perlu 3-4 orang per pelatihan.
2. Kesulitan dalam penyimpanan dan distribusi kit individual.
3. Kit Kespro dari UN yang sering tidak sesuai dengan kondisi lokal (ukuran).