Download - Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN
KELOMPOK 3
Tindak Pidana
Suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum.
Tindak Pidana
Kejahatan dan
Pelanggaran
Delik Formil dan Materiil
Delik acuan dan bukan delik acuan
Kejahatan dan pelanggaran
Perbedaan secara
kualitatif
Perbedaan secara
kuantitatif
1) Wetsdelict(en), artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena UU menyebutnya sebagai pelanggaran
Kejahatan dan pelanggaran
Perbedaan secara
kualitatif
2) Rechtsdelict(en), artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan (mala perse).
Kejahatan dan pelanggaran
Perbedaan secara
kuantitatif
Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Dalam RUU KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Istilah yang dipakai adalah ”Tindak Pidana”.
Delik yang perumusannnya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh UU. Perwujudan delik ini tercantum dalam rumusan delik Pasal 156, 209, dan 263 KUHP.
De l ik Formi l
dan De l i k
Mater i l
De l ik Formi l
dan De l i k
Mater i l
Delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya : Pasal-pasal 187, 388, atau 378 KUHP.
Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan
Delik Aduan
• Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena.
• misalnya: Penghinaan (Pasal 310 jo. Pasal 319 KUHP)
• Perzinahan (Pasal 284 KUHP) Pemerasan (Pasal 335 ayat (1) sub 2 jo. Ayat (2) KUHP).
Delik Aduan
a. Delik aduan absolut, delik yang dapat dituntut atas dasar pengaduan
b. Delik aduan relatif, dalam delik aduan ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan korban
Bukan Delik Aduan (Biasa)
Tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.Misalnya: pembunuhan (338)
Aduan dan laporan digunakan dalam hukum pidana. Sedangkan gugatan digunakan dalam
hukum perdata.
Tindak Pidana Perpajakan
Tindak pidana perpajakan merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.
ketentuan yang mengatur tindak pidana pajak terdapat dalam hukum pidana pajak yang berisi peraturan-peraturan tentang: • perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam dengan
hukuman• siapa-siapa yang dapat dihukum, dan • hukuman apa yang dapat dijatuhkan.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Penyidikan Tindak Pidana Pajak
Pasal 1 angka 31 UU KUP No. 28 Tahun 2007
Penyidikan Tindak Pidana Pajak
PenyidikAdalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44 ayat (1) UU KUP
Penyidikan Tindak Pidana Pajak
Penyidik
Tujuan
1. Agar masalah tindak pidana perpajakan menjadi terang dan jelas
2. Menemukan tersangka
3. Mengetahui besarnya jumlah pajak yang digelapkan
Penyidik
Wewenang Penyidik Pajak
Pasal 44 ayat (2) UU KUP
1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
Penyidik
Wewenang Penyidik Pajak
Pasal 44 ayat (2) UU KUP
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
4. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pajak
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
Penyidik
Wewenang Penyidik Pajak
Pasal 44 ayat (2) UU KUP
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
Penyidik
Wewenang Penyidik Pajak
Pasal 44 ayat (2) UU KUP
9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10.menghentikan penyidikan; dan/atau 11.melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidikan Tindak Pidana Pajak
a. Tidak terdapat cukup bukti ; atau
b. Peristiwanya bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
d. Tersangka meninggal dunia
c. Peristiwanya telah daluwarsa; atau
Penyidikan dapat dihentikan apabila:
Penyidikan Tindak Pidana Pajak
Menteri Keuangan dan Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas dasar untuk kepentingan penerimaan Negara paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
Penghentian dimaksud hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
Pasal 44 B UU KUP
Penyidikan Tindak Pidana Pajak
Tindak pidana perpajakan daluwarsa (tidak dapat dituntut) setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
Pasal 40 UU KUP
1. Sebelum pemeriksaan terhadap tersangka dimulai, kepadanya diberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukumnya.
2. Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan pada saat Penyidik Pajak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan cara melihat atau mendengarkan pemeriksaan.
3. Tersangka atau Saksi yang diperiksa harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
Pemeriksaan Penyidikan
Pemeriksaan Penyidikan
4. Kepada Tersangka diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti.
5. Tersangka berhak didampingi penerjemah dalam hal tidak mengerti bahasa Indonesia.
6. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik Pajak dapat meminta bantuan tenaga ahli.
7. Hasil pemeriksaan Tersangka, Saksi, serta keterangan Ahli dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
Asas praduga tak bersalah, yaitu bahwa setiap orang yang disangka, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap
Asas-Asas Hukum
Asas persamaan di muka hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimuka hukum, tanpa ada perbedaan
Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.
Penuntut
Penuntut
Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Ketentuan ini sebenarnya menunjukkan bahwa skala prioritas perpajakan lebih ditekankan pada optimalisasi penerimaan Negara, bukan pada aspek sanksi pidana.
PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
1. Bagi setiap orang
selaku wajib pajak
2. Bagi pejabat
3. Bagi pihak ketiga
4. Bagi setiap orang
yang menghalangi
penyidikan
(dengan sengaja melakukan lagi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan perpajakan)
(dengan sengaja mencoba melakukan pelanggaran tanpa perduli ketentuan perundang-undangan perpajakan)
(yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, kurang mengindahkan kewajibannya)
Tindak Pidana Pajak Bagi setiap orang selaku Wajib Pajak
Alpa
(dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan perpajakan)
Sengaja
Percobaan
Pengulangan
AlpaTidak menyampaikan SPT.
Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar / tidak lengkap / melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
Atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan / atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang.
Pasal 38 UU KUP
Tindak Pidana Pajak Bagi setiap orang selaku Wajib Pajak
Alpa
Pasal 38 UU KUP
Atas kealpaan yang baru pertama kali dilakukan, hal tersebut akan diberikan keringanan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi jika hal tersebut adalah yang kedua kalinya, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan konsekuensi terhadap Wajib Pajak tersebut.
Tindak Pidana Pajak Bagi setiap orang selaku Wajib Pajak
Sengaja
Pasal 39, 39 A, 41 C UU KUP
1.Tidak mendaftarkan diri sebagai WP/ PKP, atau menyalahgunakan / menggunakan tanpa hak NPWP / Pengukuhan PKP.
2.Tidak menyampaikan SPT.3.Menyampaikan SPT /
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
Tindak Pidana Pajak Bagi setiap orang selaku Wajib Pajak
4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
5.Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu / dipalsukan seolah-olah benar.
6.Tidak menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, tidak memperlihatkan / tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen lainnya.
7.Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong / dipungut.
Sengaja
Pasal 39, 39 A, 41 C UU KUP
Tindak Pidana Pajak Bagi setiap orang selaku Wajib Pajak
Sengaja
Pasal 39, 39 A, 41 C UU KUP
Tindak Pidana Pajak Bagi setiap orang selaku Wajib Pajak
Dikenai sanksi:a. Pidana penjara paling singkat
6 bulan dan paling lama 6 tahun
b. Denda paling sedikit 2 kali dan paling lama 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar
a. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP; atau
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
a. Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun; dan
b. Sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan
Tindak Pidana Pajak Bagi setiap orang selaku Wajib Pajak
Percobaan
Dik
enai
san
ksi
Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakn sebelum lewat 1
tahun (terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjawa yang dijatuhkan),
maka sanksi akan dilipatgandakan sebanyak dua
kali
Tindak Pidana Pajak Bagi setiap orang selaku Wajib Pajak
Pengulangan
Tindak Pidana Pajak Bagi Pejabat
Agar Wajib Pajak tidak ragu-ragu dalam memberikan data dan keterangan miliknya,
Undang-Undang Perpajakan menjamin mengenai hal tersebut dan membuat sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan mengungkapkan
kerahasiaan data Wajib Pajak tersebut.
Pasal 38 UU KUP
a. Jika pelanggaran dilakukan pejabat karena kealpaan, maka diancam pidana
kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp25juta
b. Jika pelanggaran dilakukan pejabat dengan sengaja, maka diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda
paling banyak Rp50juta
Tindak Pidana Pajak Bagi Pihak Ketiga
Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp25juta
Jika pihak ketiga (Bank, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Pajak, Kantor Administrasi) dengan sengaja:
a. Tidak memberi keterangan atau bukti; ataub. Memberi keterangan atau bukti yang tidak benar
c. Menyuruh, melakukan, sebagai yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan
Tindak Pidana Pajak Bagi Pihak Ketiga
Tentang kewajiban Wajib Pajak yang berhubungan dengan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan
pihak lain
1. Jika dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1)
dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1miliar
2. Jika dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhnya kewajiban pejabat dan pihak lain seperti Pasal 35A ayat (1) dipidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda
paling banyak Rp800juta
Tindak Pidana Pajak Bagi Pihak Ketiga
Tentang kewajiban Wajib Pajak yang berhubungan dengan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan
pihak lain
3. Jika dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh DJP seperti Pasal 35A ayat (2) dipidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda
paling banyak RP800juta4. Jika dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian negara dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau
denda paling banyak RP500juta