Download - Tax Alert 05 - Salaki & Salaki
Pemberian PenguranganPenghasilan Bruto atasPenyelenggaraan KegiatanPraktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran UntukPengembangan Sumber DayaManusia BerbasisKompetensi Tertentu
Tax Alert 05.2019
Abbreviasi• WP (Wajib Pajak) = Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya
untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalamrangka pembinaan & pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) yangberbasis kompetensi tertentu.
• Perjanjian Kerja Sama = Perjanjian antara Wajib Pajak dengan SekolahMenengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi programDiploma pada Pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi dalamrangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasiskompetensi tertentu.
• Surat Keterangan Fiskal = Informasi yang diberikan oleh Direktorat JenderalPajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untukmemenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangkapelaksanaan kegiatan tertentu.
2
Berapa pengurangan penghasilanbruto yang didapatkan Wajib Pajak darijumlah biaya yang dikeluarkan untukkegiatan praktik kerja, pemagangandan/atau pembelajaran berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan ini?
3
Pasal 2 PMK 128/PMK.010/2019
4
paling tinggi200% dari
jumlah biayayang dikeluarkanuntuk kegiatanpraktik kerja, pemagangan,
dan/ataupembelajaran.
(Pasal 2 ayat (1))
Pengurangan penghasilan brutosebesar 100% dari jumlah biaya
yang dikeluarkan.(Pasal 2 ayat (2) huruf a)
Tambahan penguranganpenghasilan bruto sebesar paling
tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan.
(Pasal 2 ayat (2) huruf b)
Apa saja syaratpemanfaatan
tambahanpengurangan
penghasilan bruto?
5
Syarat pemanfaatan tambahanpengurangan penghasilan bruto(Pasal 2 ayat (3)):
Telah melakukankegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan/atau
pembelajaran dalamrangka pembinaan
dan pengembanganSDM yang berbasis
kompetensitertentu.
MemilikiPerjanjian Kerja
Sama.
Tidak dalamkeadaan rugi fiskalpada Tahun Pajak
pemanfaatantambahan
penguranganpenghasilan bruto.
Telahmenyampaikan
Surat KeteranganFiskal.
Pasal 2 ayat (3)huruf a
Pasal 2 ayat (3)huruf b
Pasal 2 ayat (3)huruf c
Pasal 2 ayat (3) huruf d
Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto menyebabkanrugi fiskal, besaran tambahan pengurangan yang dapat dikurangkan
adalah sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal.(Pasal 5 huruf h).
6
Apa itu kompetensi tertentu?
Kompetensi tertentu merupakan kompetensi yang diajarkan pada:
Sekolah MenengahKejuruan dan/atauMadrasah Aliyah Kejuruan untuksiswa, pendidik, dan/atau tenaga
kependidikan.
Perguruan tinggiprogram diploma
pada program vokasi untukmahasiswa,
pendidik, dan/atautenaga
kependidikan.
Balai latihan kerjauntuk peroranganserta peserta latih,
instruktur, dan/atau tenaga
kepelatihan.
Pasal 2 ayat (4) huruf a
Pasal 2 ayat (4) huruf b
Pasal 2 ayat (4) huruf c
Daftar kompetensi tertentu tercantum dalam Lampiran A PMK terkait.(Pasal 2 ayat (5))
7
Siapa saja yang dapat mengikutikegiatan praktik kerja dan/atau
pemagangan?
8
Yang dapat mengikuti kegiatan praktik kerjadan/atau pemagangan (Pasal 3 ayat (1))
Siswa, pendidik, dan/atau tenagakependidikan di
sekolahmenengah
kejuruan ataumadrasah Aliyah
kejuruan
Mahasiswa, pendidik,
dan/atau tenagakependidikan di perguruan tinggi
program diploma pada
pendidikanvokasi
Pesertalatih,
instruktur, dan/atau
tenagakepelatihan
di balailatihankerja
Peroranganyang tidak
terikathubungan
kerjadenganpihak
manapun
…yang dilakukan WP di tempat usaha WP, sebagai bagian dari kurikulum pendidikankejuruan atau vokasi dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidangtertentu.
9
Kegiatan pembelajaran(Pasal 3 ayat (2))
Kegiatan pengajaran yang dilakukanoleh pihak yang ditugaskan oleh WP
untuk mengajar di Sekolah MenengahKejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi Program Diploma pada pendidikan Vokasi, dan/atau
balai latihan kerja.
10
Biaya apa saja yang bisa mendapatkantambahan pengurangan penghasilan
bruto?
11
12
Biaya-biaya yang mendapatkan tambahanpengurangan penghasilan bruto (Pasal 4)
a. Penyediaan fasilitas fisik khusus berupatempat pelatihan dan biaya penunjangfasilitas fisik khusus.
Kecuali, WP yang telah mendapatkan fasilitassesuai dengan Psl. 31A UU PPh atau Psl. 29A PP 94
Tahun 2010.
d. Honorarium ataupembayaran sejenis
kepada peserta praktikkerja dan/ataupemagangan.
b. Instruktur atau pengajar sebagaitenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau kegiatan
pembelajaran.
e. Biaya sertifikasikompetensi bagi peserta
praktik kerja dan/ataupemagangan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan
melakukan sertifikasikompetensi
c. Barang dan/ataubahan untuk keperluanpelaksanaan kegiatan
praktik kerja, pemagangan, dan/atau
pembelajaran.
Untuk biaya-biaya di atas yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan yangmempunyai hubungan:1) Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,2) Usaha, dan/atau3) Kepemilikan atau penguasaan,dengan pemilik, komisaris, direksi, dan/atau pengurus dari WP, tidak dapat diberikan tambahanpengurangan penghasilan bruto. (Pasal 5 huruf e)
Bagaimana caranya untukmendapatkan tambahan pengurangan
penghasilan bruto?
13
Bagaimana caranya untuk mendapatkan tambahanpengurangan penghasilan bruto? (Pasal 7)
Wajib Pajakmenyampaikanpemberitahuanmelalui sistemOnline Single Submission
(OSS).
Perjanjian Kerja Sama(lihat pasal 7 ayat (3)).
Surat KeteranganFiskal yang masih
berlaku.
Melampirkan
Ayat (1)
Ayat (2)
Pemberitahuan dilakukan paling lambat sebelum kegiatanpraktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dimulai.
14
Pelaporan atas pemanfaatan tambahanpengurangan penghasilan bruto
15
Wajib Pajakmenyampaikanlaporan biaya
kegiatan
Bersamaan denganpenyampaian SPT Tahunan
PPh Badan Tahun Pajakpemanfaatan tambahan
pengurangan penghasilanbruto. (Pasal 8 ayat (1))
Paling lambat
Laporan sesuaidengan contoh
format pada Lampiran D PMK
ini.(Pasal 8 ayat (2))
Kepala Kantor Pelayanan Pajak terdaftarmenerbitkan surat teguran kepada Wajib
Pajak untuk menyampaikan laporandalam jangka waktu 14 hari sejak surat
teguran disampaikan. (Pasal 8 ayat (3))
Apabila Tidak lapor
Apabila tidaksesuai
16
Apa sajahal-hal yang
dapatmembatalkan
tambahanpenguranganpenghasilan
bruto?
17
Hal-hal yang membatalkan tambahanpengurangan penghasilan bruto (Pasal 9)
Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk tidak memberikantambahan pengurangan penghasilan bruto apabila WP:
a. Tidak membuat PerjanjianKerja Sama.
d. Tidak menyampaikanlaporan biaya kegiatan atau
menyampaikan, namun tidakmemenuhi ketentuan.
b. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencanakompetensi yang diajarkan
sebagaimana tercantumdalam Perjanjian Kerja Sama.
c. Tidak menyampaikanpemberitahuan melaluisistem OSS atau melaluiKantor Pelayanan Pajak
terdaftar.
18
Evaluasiefektivitaspemberian
penguranganpenghasilan
bruto
19
Evaluasi efektivitas pemberianpengurangan penghasilan bruto (Pasal 10)
Kementerian dan/atau Dinas terkait dapat melakukan evaluasi efektivitaspemberian pengurangan penghasilan bruto yang diterima WP.
(Pasal 10 ayat (1) dan (2))
a. Kementerian atau DinasDaerah Provinsi di bidang
pendidikan
b. Kementerian di bidangagama
c. Kementerian di bidangPendidikan Tinggi
d. Kementerian atau DinasDaerah Provinsi/Kota di bidang ketenagakerjaan
e. Kementerian yang menjadi Pembina sektor
dari Wajib Pajak
20
Evaluasi efektivitas pemberianpengurangan penghasilan bruto (Pasal 10)…Lanjutan
Evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap(Pasal 10 ayat (3)):
a. Kesesuaianprogram kegiatan
b. Keahlian dariinstruktur atau
pengajarkegiatan
c. Peningkatankompetensi
peserta
d. Penyerapantenaga kerjadari peserta
Hasil evaluasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melaluiDirektur Peraturan Perpajakan II.
(Pasal 10 ayat (4))
21
Evaluasi efektivitas pemberianpengurangan penghasilan bruto (Pasal 10)…Lanjutan
Apabila berdasarkan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan WP dinilai tidak efektif :
Tambahan pengurangan penghasilan bruto tidakdiberikan kepada Wajib Pajak untuk Tahun-Tahun
Pajak berikutnya setelah dilakukan evaluasi. (Pasal 10 ayat (5))
22
ContohKasus
23
Contoh 1:Tambahan penguranganpenghasilan bruto 100%
PT Pasti Maju melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan denganlaporan keuangan fiskal sebagai berikut:
Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT PastiMaju adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (100% x Biaya praktik kerja danpemagangan).
Penghasilan Bruto : 500.000.000,00Rp Biaya non - praktik kerja dan pemagangan : (400.000.000,00)Rp Biaya praktik kerja dan pemagangan : (20.000.000,00)Rp Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas : 80.000.000,00Rp Tambahan pengurangan penghasilan bruto : (20.000.000,00)Rp Penghasilan Kena Pajak : 60.000.000,00Rp
24
Contoh 2:Tambahan penguranganpenghasilan bruto <100%
PT Suka Ria melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan denganlaporan keuangan fiskal sebagai berikut:
Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapatdimanfaatkan PT Suka Ria adalah sebesar Rp 60.000.000,00 (100% x Biayapraktik kerja dan pemagangan). Namun demikian, karena tambahanpengurangan tersebut menyebabkan rugi fiskal sebesar Rp 20.000.000,00maka tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkanPT Suka Ria hanya sebesar Rp 40.000.000,00.
Penghasilan Bruto : 500.000.000,00Rp Biaya non - praktik kerja dan pemagangan : (400.000.000,00)Rp Biaya praktik kerja dan pemagangan : (60.000.000,00)Rp Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas : 40.000.000,00Rp Tambahan pengurangan penghasilan bruto : (40.000.000,00)Rp Penghasilan Kena Pajak : -Rp
25
Contoh 3:Tidak mendapatkan fasilitasTambahan penguranganpenghasilan bruto
PT Maju Terus melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan denganlaporan keuangan fiskal sebagai berikut:
Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapatdimanfaatkan PT Maju Terus adalah sebesar Rp 60.000.000,00 (100% x Biayapraktik kerja dan pemagangan). Namun demikian, PT Maju Terus sudahmelaporkan rugi fiskal sebesar Rp 10.000.000,00 sebelum adanya tambahanpengurangan penghasilan bruto sehingga PT Maju Terus tidak dapatdiberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
Penghasilan Bruto : 400.000.000,00Rp Biaya non - praktik kerja dan pemagangan : (350.000.000,00)Rp Biaya praktik kerja dan pemagangan : (60.000.000,00)Rp Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas : (10.000.000,00)Rp Tambahan pengurangan penghasilan bruto : -Rp Penghasilan Kena Pajak : (10.000.000,00)Rp
26
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yaitu:
9 September 2019
27
Contact Us
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
© 2019 Persek Salaki & SalakiFor further information, visit : www.salaki-salaki.com
Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui
lebih lanjut mengenai PMK Nomor 128/PMK.010/2019,
silakan menghubungi kami di :
021 – 290 49905 / 49906 / [email protected]
TAX ALERTSS/TXALERT/05/20193 Oktober 2019 28