Download - tata-laksana- pdj-bc-26
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
SOSIALISASI PERATURAN TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM
DAERAH PABEAN DENGAN JAMINAN DAN PEMASUKANNYA KEMBALI KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (BC 2.6.1 / 2.6.2)
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Dasar Hukum
2
Perdirjen BC Nomor PER-15/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dengan Jaminan Dan Pemasukannya Kembali Ke Tempat Penimbunan Berikat
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan
Pemberitahuan Pabean BC 2.6.1
3
Penyelenggara/ Pengusaha TPB untuk setiap pengeluaran barang
Disampaikan oleh
BC 2.6.1
PDE (Pertukaran Data Elektronik) dlm hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE.
MPDE (Media Penyimpan Data Elektronik) dlm hal Kantor Pabean belum menerapkan sistem PDE.
Tulisan diatas formulir (apabila SKP tidak berfungsi Minimal 4 jam).
PenyampaianBC 2.6.1
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Kategori Layanan
4
kategori layanan hijauHIJAU
kategori layanan merahMERAH
kategori layanan kuningKUNING
Pelayanan dan pengawasan terhadap BC 2.6.1 dan BC 2.6.2 berdasarkan profil risiko Penyelenggara/Pengusaha TPB, dikategorikan menjadi :
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
a. Dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
b. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang .
Penyampaian BC 2.6.1
5
Pengeluaran barang dari TPB ke TLDDP dengan Jaminan (BC 2.6.1 ) :
TLDDPTPB
JAMINAN
Kantor Pengawas
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Pemeriksaan Pabean
6
Penelitian dokumen; dan/atau Pemeriksaan fisik barang.
Pemeriksaan Pabean :
Penelitian Dokumen :
BC 2.6.1 dilakukan penelitian dokumen oleh SKP dan/atau Pejabat yang mengawasi TPB.
Penelitian dokumen meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian BC 2.6.1.
Terbit Nomor & Tanggal Pendaftaran (NOPEN)Sesuai
Terbit Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)Tidak Sesuai
Hasil penelitian dokumen BC 2.6.1 :
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Penetapan Jalur
7
Terhadap BC 2.6.1 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, SKP menetapkan jalur pengeluaran barang :
apabila diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB selain sebagaimana diatas.
HIJAU
Dalam hal diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB yang masuk dalam Kategori Layanan Merah; dan/atau
diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB yang masuk dalam Kategori Layanan Kuning atau Kategori Layanan Hijau yang terkena sistem acak (random).
MERAH
Terhadap BC 2.6.1 ditetapkan Jalur :
Jalur Hijau; atau Jalur Merah.
terbit
Terbit
SPJM
SPPB
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
pengawasan pemuatan barang (stuffing), oleh Pejabat yang mengawasi TPB; dan pengawasan pengeluaran barang :
oleh Pejabat yang mengawasi TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan merah; atau
melalui SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning.
sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.6.1; atau tidak sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.6.1 setelah dilakukan
perubahan data BC 2.6.1.
Penetapan Jalur Merah
8
Terhadap BC 2.6.1 yang mendapat penetapan Jalur Merah dilakukan pemeriksaan fisik barang, oleh Pejabat yang mengawasi TPB. Dalam hal kedapatan :
Terhadap BC 2.6.1 yang telah diterbitkan SPPB BC 2.6.1 asal Jalur Merah dilakukan :
sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1; atau tidak sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1 setelah
dilakukan perubahan data BC 2.6.1.
Dalam hal pengawasan pemuatan barang (stuffing), oleh Pejabat yang mengawasi TPB :
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
pengawasan pemuatan barang (stuffing); dan pengawasan pengeluaran barang;
menggunakan SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB
Penetapan Jalur Hijau
9
Terhadap BC 2.6.1 yang mendapat penetapan Jalur Hijau, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.6.1
Terhadap BC 2.6.1 yang mendapat penetapan Jalur Hijau dilakukan :
sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1; atau tidak sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1 setelah
dilakukan perubahan data BC 2.6.1.
Dalam hal pengawasan sebagaimana diatas :
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Penyerahan Hasil Cetak Dokumen Pelengkap
10
Penyelenggara/ Pengusaha
TPB
Dokap
Kantor Pengawas
paling lama 3 hari kerja, setelah tanggal SPJM BC 2.6.1
*) Hardcopy / Data Elektronik
Dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB belum menyerahkan hasil cetak (hardcopy) Dokumen Pelengkap Pabean dalam jangka waktu 3 hari kerja, pengajuan BC 2.6.1
berikutnya tidak dilayani sampai dengan diserahkan hasil cetak (hardcopy) Dokumen Pelengkap Pabean
Terhadap BC 2.6.1 yang ditetapkan sebagai Jalur Merah
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang untuk diperiksa
Pemeriksaan Fisik Terhadap BC 2.6.1
Pejabat melakukan pemeriksaan fisik terhadap BC 2.6.1 yang mendapat penetapan Jalur Merah berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) BC 2.6.1 yang diterbitkan oleh SKP
menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean
Pemeriksaan fisik dilakukan setelah Penyelenggara/Pengusaha TPB :
menyiapkan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik; dan
Pelaksanaan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan
fisik barang impor
hadir dalam pemeriksaan
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Pemberitahuan Pabean BC 2.6.2
12
Penyelenggara/ Pengusaha TPB untuk setiap pemasukan barang
Disampaikan oleh
Pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari TPB ke tempat lain dalam dalam daerah pabean dengan jaminanBC 2.6.2
PDE (Pertukaran Data Elektronik) dlm hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE.
MPDE (Media Penyimpan Data Elektronik) dlm hal Kantor Pabean belum menerapkan sistem PDE.
Tulisan diatas formulir (apabila SKP tidak berfungsi).
PenyampaianBC 2.6.2
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
a. Dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
b. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang .
Penyampaian BC 2.6.2
13
Terhadap pemasukan kembali barang dengan menggunakan BC 2.6.2 :
TLDDP TPB
Kantor Pengawas
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Pemeriksaan Pabean
14
Penelitian dokumen; dan/atau Pemeriksaan fisik barang.
Pemeriksaan Pabean :
Penelitian Dokumen :
BC 2.6.2 dilakukan penelitian dokumen oleh SKP dan/atau Pejabat yang mengawasi TPB.
Penelitian dokumen meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian BC 2.6.2.
Terbit Nomor & Tanggal Pendaftaran (NOPEN)Sesuai
Terbit Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)Tidak Sesuai
Hasil penelitian dokumen BC 2.6.2 :
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Penetapan Jalur
15
Terhadap BC 2.6.2 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, SKP menetapkan jalur pengeluaran barang :
apabila diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB selain sebagaimana diatas.
HIJAU
Dalam hal diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB yang masuk dalam Kategori Layanan Merah; dan/atau
diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB yang masuk dalam Kategori Layanan Kuning atau Kategori Layanan Hijau yang terkena sistem acak (random).
MERAH
Terhadap BC 2.6.2 ditetapkan Jalur :
Jalur Hijau; atau Jalur Merah.
SPJM
SPPB
terbit
Terbit
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
oleh Pejabat yang mengawasi TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan merah; atau
melalui SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning.
Penetapan Jalur Merah
16
Terhadap BC 2.6.2 yang telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) BC 2.6.2, pengawasan pemasukan barang dilakukan :
Terhadap BC 2.6.2 yang mendapat penetapan Jalur Merah dilakukan pengawasan pembongkaran barang (striping) dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat yang mengawasi TPB
sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.2; atau tidak sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.2 setelah
dilakukan perubahan data BC 2.6.2.
Dalam hal pemeriksaan fisik :
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
pengawasan pemasukan barang ; dan pengawasan pembongkaran (stripping) dan penimbunan barang;
menggunakan SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB
Penetapan Jalur Hijau
17
Terhadap BC 2.6.2 yang mendapat penetapan Jalur Hijau, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) BC 2.6.2
Terhadap BC 2.6.2 yang mendapat penetapan Jalur Hijau dilakukan :
sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.2; atau tidak sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.2 setelah
dilakukan perubahan data BC 2.6.2.
Dalam hal pengawasan sebagaimana diatas :
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Penyerahan Hasil Cetak Dokumen Pelengkap
18
Penyelenggara/ Pengusaha
TPB
Dokap
Kantor Pengawas
paling lama 3 hari kerja, setelah tanggal SPJM BC 2.6.1
*) Hardcopy / Data Elektronik
Dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB belum menyerahkan hasil cetak (hardcopy) Dokumen Pelengkap Pabean dalam jangka waktu 3 hari kerja, pengajuan BC 2.6.2
berikutnya tidak dilayani sampai dengan diserahkan hasil cetak (hardcopy) Dokumen Pelengkap Pabean
Terhadap BC 2.6.2 yang ditetapkan sebagai Jalur Merah
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang untuk diperiksa
Pemeriksaan Fisik Terhadap BC 2.6.2
Pejabat melakukan pemeriksaan fisik terhadap BC 2.6.2 yang mendapat penetapan Jalur Merah berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) BC 2.6.2 yang diterbitkan oleh SKP
menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean
Pemeriksaan fisik dilakukan setelah Penyelenggara/Pengusaha TPB :
menyiapkan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik; dan
Pelaksanaan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan
fisik barang impor
hadir dalam pemeriksaan
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Perubahan BC 2.6.1/2.6.2
20
Perubahan BC 2.6.1/2.6.2 dapat dilakukan terhadap semua elemen data, kecuali: a. identitas Penyelenggara/Pengusaha TPB dan penerima atau pengirim barang;b. kode Kantor Pabean;c. kategori barang; dan/ataud. tujuan pengiriman atau pemasukan barang.
Terhadap BC 2.6.1/2.6.2 yang disampaikan menggunakan sistem PDE, perubahan BC 2.6.1/2.6.2 disampaikan menggunakan sistem PDE.
Terhadap BC 2.3 yang disampaikan menggunakan MPDE, perubahan BC 2.3 disampaikan menggunakan MPDE
Penyelenggara/Pengusaha TPB dapat melakukan perubahan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan belum diterbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1 atau Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.2
Perubahan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan menggunakan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 perubahan dengan ketentuan:
a. mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal:1) barang telah dimasukkan ke TPB untuk BC 2.6.2; dan/atau2) kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat.
b. tanpa persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal selain sebagaimana dimaksud diatas.
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Pembatalan BC 2.6.1/2.6.2
21
Penyelenggara/Pengusaha TPB dapat melakukan pembatalan BC 2.6.1/2.6.2 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean Untuk mendapatkan persetujuan pembatalan, Penyelenggara/Pengusaha TPB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pengawasan dengan dilampiri alasan dan bukti-bukti pendukung
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud, Kepala Kantor Pabean dapat memberikan persetujuan pembatalan
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Pencairan Jaminan
22
Pejabat mencairkan jaminan berdasarkan Surat Penetapan Pabean (SPP) atas BC 2.6.1 yang tidak dimasukkan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan Tata cara pencairan jaminan dan penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai jaminan dan ketentuan yang mengatur mengenai Surat Penetapan Pabean (SPP)
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
LAIN-LAIN (1)
23
Otomasi Pelaporan :Penyelenggara/Pengusaha TPB yang masuk dalam kategori layanan kuning atau kategori layanan hijau yang dilayani oleh Kantor Pengawasan yang menggunakan sistem PDE, wajib melaporkan dengan sistem otomasi atas kegiatan pengawasan :a. pemuatan barang (stuffing) dan pengeluaran barang;b. pemasukan barang, pembongkaran (stripping) dan penimbunan barang,
Dengan cara melakukan perekaman pada sistem otomasi.
Pemutakhiran Profil Risiko :Kepala Kantor Pengawasan melaksanakan pemutakhiran profil risiko Penyelenggara/Pengusana TPB dengan mempertimbangkan :a. frekuensi perubahan dan/atau pembatalan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2;b. kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaporan dengan sistem otomasi;c. kepatuhan pemenuhan jangka waktu pemasukan kembali barang yang telah dikeluarkan dari TPB
dengan menggunakan BC 2.6.1; dan/ataud. kepatuhan Penyelenggara/Pengusaha TPB mempergunakan barang setelah diterbitkan SPPD BC 2.6.2.
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
LAIN-LAIN (2)
24
Laporan Realisasi Pemasukan :Penyelenggara/Pengusaha TPB harus menyampaikan laporan realisasi pemasukan kembali barang yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan pada akhir periode persetujuan pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan kepada Kantor Pabean yang mengawas
Nota Hasil Intelijen :a. Dalam hal tertentu pelayanan pengeluaran dan pemasukan kembali barang dari/ke TPB dengan
jaminan dapat diterbitkan Nota Hasil Intelijen oleh unit pengawasan.
b. Atas dokumen BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 yang diterbitkan NHI diproses lebih lanjut oleh unit pengawasan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Nota Hasil Intel.
SKP Tidak Berfungsi:Dalam hal SKP di Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam, tata cara pengeluaran dan pemasukan kembali barang dari/ke TPB dengan jaminan dilakukan secara manual dengan menunjuk Pejabat untuk menggantikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh SKP
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
KETENTUAN PENUTUP
25
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
1. Ketentuan lain mngenai tatacara pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan dan pemasukanya kembali ke TPB tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Penerapan SKP BC 2.6.1/2.6.2 pada Kantor Pabean yang mengawasi TPB akan diberlakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 29 MEI 2016
FORM BC 2.6.1
Flow BC 2.6.1
PENGUSAHA TPB
T
REJECT /NPP
PENELITIAN BERKAS
Penetapan Jalur
BC 2.6.1OK ...?
PDE /MPDE
KL Hijau ...?
KL K ...?
KL M ...?
Jalur H / SPPB BC
2.6.1
Y
Random ?
Y
PERIKSA FISIK
BC 2.6.1.
SPJM
Sesuai ..?
NOTUL 2.6.1
Sesuai ..?
Y
Y
T
Stuffing/ Pengawasan pengeluaran
Y
T
SPPD
BC 2.6.1.
KPPBC PENGAWAS KB
DOKAP ; 1. PERSETUJUAN2. KONTRAK
PENGUSAHA TLDDP
PENGELUARAN BARANG
FORM BC 2.6.2
Flow BC 2.6.2
PENGUSAHA TPB
T
REJECT /NPP
PENELITIAN BERKAS
Penetapan Jalur
BC 2.6.2OK ...?
PDE /MPDE
KL Hijau ...?
KL K ...?
KL M ...?
Jalur H / SPPB BC
2.6.2
Y
Random ?
Y
PERIKSA FISIK
BC 2.6.2.
SPJM
Sesuai ..?
NOTUL 2.6.1
Sesuai ..?
Y
Y
T
PEMASUKAN BARANG
Y
T
SPPD
BC 2.6.2
KPPBC PENGAWAS KB
DOKAP ; 1. PERSETUJUAN2. KONTRAK
PENGUSAHA TPB
PEMASUKAN BARANG
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
TERIMAKASIH