Download - Tanfidz Muktamar Ipm Ke 18 - Palembang
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
PIMPINAN PUSATIKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
TANFIDZMUKTAMAR XVIII
EditorAzaki Khoirudin
Jamaludin Kiroma Akhmad
Desain CoverAgung
Lay Out & Kirman
PenerbitPimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Jl. KHA. Dahlan No. 103 Yogyakarta Telp./Fax. 0274-411293
Jl. Menteng Raya No. 62 JakartaTelp./Fax. 021-3103940
email: [email protected]: www.ipm.or.id
Dicetak oleh :Percetakan Muhammadiyah
“GRAMASURYA”Jl. Pendidikan No. 88 Sonosewu Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 377102, Fax. (0274) 413364E-Mail : [email protected],[email protected]
Copyright © PP IPM, 2013
iiiTanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
PENGANTAR
KETUA UMUM PIMPINAN PUSATIKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
2010-2012
Assalamualaikum Wr. Wb.Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur atas limpahan
Hidayah dan Rahmat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala hal, bahkan yang tidak diminta oleh hamba-hambanya pun Allah selalu mencurahkan perhatian-Nya. Tak hentinya sholawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada suri tauladan kita Rosulullah Muhammad SAW, yang sepatutnya kita merasa malu jika tidak sanggup melanjutkan misi kekhalifahan di dunia ini. Apalagi jika menyombongkan diri menjadi yang paling benar, padahal di bumi yang kita injak ini terdapat jasad Rosulullah SAW. Berkat ridho Allah SWT, akhirnya Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2012-2014 berhasil menghimpun putusan Muktamar ke-18 untuk dintanfidzkan dan dijadikan pedoman organisasi untuk periode ini. Tentunya tanpa usaha yang gigih dilengkapi dengan tekad dan semangat juang yang tinggi, tanfidz Muktamar ke-18 ini tidak akan berada di hadapan pembaca sekalian. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut andil memperjuangkan terbitnya tanfidz ini. Sidang komisi A di arena Muktamar Sumatera Selatan membutuhkan pemikiran yang lebih, sehingga memutuskan untuk membentuk tim yang bertugas menyusun rumusan yang ada di komisi tersebut, yaitu pondasi utama organisasi sehingga gerakan dakwah ini terus berjuang di tengah kondisi dunia saat ini. Tim yang berjumlah 12 tersebut membutuhkan dua kali pertemuan kembali
iv Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
untuk merumuskan agenda terpenting di komisi A. Hal inilah yang menjadikan tanfidz ini baru bisa dinikmati oleh pembaca sekalian. Maka dari itu, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang memasuki paruh abad kedua ini terus menyinergikan dengan gerakan Muhammadiyah. Lebih dari itu, keseriusan yang semakin nyata IPM tunjukkan dengan memantapkan basis utama ikatan, yaitu pelajar. Tanfidz ini merupakan gagasan besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk fokus terhadap gerakan pelajar di Indonesia. IPM siap menjadi basis utama pelajar Indonesia, dan tentunya IPM siap menjadi wadah untuk mempersiapkan pelajar-pelajar Indonesia untuk menuju bangsa yang lebih bermartabat.
Kondisi dunia yang bergerak begitu cepat, memicu IPM juga harus selalu dinamis dalam hal gagasan maupun gerakan untuk memfasilitasi aktualisasi pelajar. Tawaran gerakan IPM yang termaktub dalam tanfidz ini merupakan gagasan gerakan terkait kondisi pelajar hari ini. Maka, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah memiliki harapan dan cita-cita luhur untuk membuktikan kepada dunia, bahwa setiap level pimpinan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah terus berjuang dan bergerak merealisasikan maksud dan tujuannya tidak terhenti di level persyarikatan. Akan tetapi, Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi perhatian dan referensi utama bagi pelajar dunia. Semoga Allah meridhoi niat tulus IPM ini. Nuun, Walqolami Wamaayasthuruuna. Wassalamualaikum Wr. Wb.
Ketua Umum PP IPM
Fida Afif
vTanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
DAFTAR ISI
Pengantar Ketua Umum Pimpinan Pusat IPM __ iiiSK Pengesahan Keputusan Tanfidz Muktamar XVIII IPM __ viSurat Instruksi Pelaksanaan Keputusan Tanfidz Muktamar XVIII IPM __ viiKeputusan Induk Muktamar XVIII IPM __ viiiSK Pengesahan Susunan Pimpinan Pusat IPM __ x
Tanfidz Muktamar XVIII IPM __ 1Dasar-Dasar Gerakan __ 3Ikatan Pelajar Muhammadiyah __ 3Paradigma Gerakan __ 10Ikatan Pelajar Muhammadiyah __ 10Gerakan Pelajar Berkemajuan __ 16Strategi Gerakan __ 21Ikatan Pelajar Muhammadiyah __ 21Agenda Aksi __ 25
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM __ 39Anggaran Dasar IPM __ 41Anggaran Rumah Tangga IPM __ 56Kebijakan dan Program-Program Bidang IPM __ 92Rekomendasi Muktamar XVIII IPM __ 104
Lampiran-Lampiran __ 109Lagu-Lagu IPM __ 111Contact Person PP IPM __ 116Daftar Alamat dan Kontak Person PW IPM __ 118Blangko KTA __ 120
vi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
viiTanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
viii Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
KEPUTUSAN INDUK MUKTAMAR XVII
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH(IPM) TAHUN 2012No. 09-SK/ MUKT/ 2012
Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2012 setelah:Menimbang : Tema Muktamar “Menumbuhkan Kesadaran
Kritis, Mendorong Aksi Kreatif untuk Pelajar Indonesia yang Berkarakter”
Memperhatikan : 1. Sambutan Ketua Umum PP IPM Ipmawati Danik Eka Rahmaningtias 2. Sambutan dan Amanah Ketua Umum PP
Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA. 3. Sambutan Menteri Koordinator
Perekonomian Dr. (HC) Ir. Hatta Radjasa 4. Usul dan saran dari peserta Muktamar
Mengingat : 1. Anggaran Dasar IPM Pasal 28 2. Anggaran Rumah Tangga IPM Pasal 30
MEMUTUSKAN
MenetapkanPertama : Mengesahkan Laporan Pertanggungjawab-
an Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muham-madiyah Periode Muktamar XVII di Yogya-karta (2010-2012)
Kedua : Mengasahkan Laporan Perkembangan dan Pandangan Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Indonesia
Ketiga : Mengesahkan Anggota Sidang Komisi A, B, dan C Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Keempat : Mengesahkan hasil pembahansan Sidang Komisi Mukatamr XVIII Ikatan Pelajar
ixTanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Muhammadiyah, yaitu; Komisi A : Paradigma Gerakan dan Agenda
Aksi Komisi B : AD dan ART Ikatan Pelajar
Muhammadiyah Komisi C : Kebijakan Bidang dan RekomendasiKelima : Mengesahkan dan menetapkan hasil
pemilihan formatur periode Muktamar IPM ke XVIII di Palembang sebagai berikut:
1. Lesti Kaslati Siregar 2. Ahmad Rosyidi 3. Ali Khamdi 4. Daeng Muhammad Feisal 5. Fida Afif 6. Heriwawan 7. Ari Nurrohman 8. Adi Saleh 9. Fajar FebriansyahKeenam : Mengesahkan dan menetapkan Ipmawan
Fida Afif sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiya Periode Muktamar XVIII (2012-2014) di Palembang sesuai dengan hasil rapat formatur
Ketujuh : keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya
Ditetapkan diWisma Atlet Jakabaring Sport City
Pada Tanggal 16 Muharram 1434 HAtau bertepatan dengan tanggal 30 November 2012
Pada pukul 15.40 WIB
Pimpinan Sidang,Ketua,
dto
Jamaludin Kiroma ANBA. 12.00.17592
Sekretaris,
dto
Lesti Kaslati SiregarNBA. 31.00.27333
Anggota,
dto
GullitoNBA. 23.03.10829
x Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
xiTanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
TANFIDZ MUKTAMAR XVIIIIKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
2 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
3Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
DASAR-DASAR GERAKAN IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah metamorfosa dari Ikatan Remaja Muhammadiyah yang awalnya bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai salah satu dari organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah berbasiskan pelajar. Kelahiran IPM pada tanggal 18 Juli 1961 M, tidak dapat dielakkan sebagai upaya untuk memfilter pengaruh gerakan komunisme yang waktu itu mengancam eksistensi keagamaan dan kebangsaan. Sekaligus juga sebagai wadah gerakan keislaman, keilmuan dan kemasyarakatan di kalangan pelajar serta sebagai institusi kader Muhammadiyah yang dapat mengemban cita-cita Muhammadiyah di masa depan.
Selanjutnya pada tahun 1992, atas tekanan dari pemerintah orde Baru yang hanya menginstruksikan OSIS sebagai organisasi tunggal kepelajaran yang diperbolehkan eksis, menggiring IPM untuk melakukan perubahan nama. Dalam rangka mempertahankan eksistensinya, maka diadakanlah Tim Eksistensi IPM untuk melakukan kajian yang mendalam tentang permasalahan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 November 1992 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1413 H, IPM berubah nama menjadi IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah).
Pasca perubahan nama menjadi IRM, IPM kemudian memiliki jangkauan gerakan yang lebih luas yakni remaja. Meskipun demikian, IPM tetap memiliki filosofi gerakan yang sama dengan IPM. IPM dengan wilayah garapan yang lebih luas mendapatkan tantangan yang lebih berat dikarenakan tanggung jawab moral yang semakin besar. Gerakan IPM senantiasa dituntut untuk menjawab persoalan-persoalan keremajaan
4 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
yang semakin kompleks di tengah dinamika masyarakat yang senantiasa berubah.
Dalam perkembangan selanjutnya, pasca runtuhnya rezim Orde Baru gejolak untuk mengembalikan nama IPM menjadi IPM kembali muncul pada Muktamar XII di Jakarta tahun 2000. Di setiap permusyaratan muktamar, isu ini selalu saja menjadi topik diskursus para muktamirin yang terus bergulir dan tanpa menemui titik terang. Barulah di Muktamar XV IPM di Medan pada tahun 2006, isu ini dirasakan menemui titik terang saat dibentuknya Tim Eksistensi IPM yang bertugas untuk mengkaji basis massa IPM yang nantinya akan berimplikasi pada perubahan nama.
Namun, di tengah berjalannya Tim Eksistensi ini, PP Mu-hammadiyah berdasarkan rekomendasi Tanwir Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2007 mengeluarkan SK Nomenklatur tentang perubahan nama Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ika-tan Pelajar Muhammadiyah sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan perubahan nama tersebut. Alhasil, terjadi gejolak di internal IPM saat itu antara pro dan kontra terhadap keputusan tersebut.
Akhirnya, untuk menyikapi SK PP Muhammadiyah tersebut, Pimpinan Pusat IRM kemudian melakukan konsolidasi dengan seluruh PW IRM Se-Indonesia di Jakarta, Juli 2007 dengan menghadirkan PP Muhammadiyah guna untuk mendengarkan penjelasan perihal SK tersebut. Setelah melewati proses dialektika yang panjang, forum akhirnya memutuskan bahwa IRM akan berganti nama menjadi IPM. Namun, perubahan nama itu secara resmi akan dilakukan pada Muktamar XVI IRM Tahun 2008 di Surakarta. Olehnya itu, nama IPM baru secara resmi disahkan pada tanggal 28 Oktober 2008 di Surakarta.
Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar makruf nahi mungkar di kalangan pelajar dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. IPM memandang Islam merupakan agama yang berkemajuan yang bersifat rahmatan lil alamin. Hal ini dimaknai bahwa Islam adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
5Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Islam yang berkemajuan dan menghadirkan pencerahan sebagai refleksi dari nilai-nilai emansipasi (yad’uuna ilal khair), humanisasi (ya’muruuna bil ma’ruf) dan liberasi (yanhauna ‘anil munkar), sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 104:
معروف بال مرون
ويأ ي
ال
إل يدعون ة م
أ منكم كن ول
مفلحون ﴿١٠٤﴾ك هم ال
ول
منكر وأ
وينهون عن ال
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali-Imran : 104)
Spirit inilah yang menjadi landasan atas setiap proses pencerahan yang dilakukan IPM. Pencerahan sebagai jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan, dan ketidakadilan hidup umat manusia. Sehingga, atas dasar pandangan Islam yang berkemajuan dengan gerakan pencerahan, maka IPM sebagai sayap gerakan pelajar harus menjadi gerakan ilmu atau gerakan pencerdasan.
Namun, proses pencerdasan yang dilakukan IPM mesti berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena IPM menganggap bahwa ilmu pengetahuan merupakan awal dari sebuah peradaban. Olehnya itu, IPM sebagai sebuah gerakan pencerdasan untuk mewujudkan transformasi sosial mesti melandaskan setiap gerak langkah perjuangannya pada perkembangan ilmu pengetahuan. Sebab, dari kemajuan ilmu pengetahuanlah sebuah perubahan dapat terwujud. Hal ini tertuang dalam salah satu ayat Al-Qur’an surah al-Qalam ayat 1 yang menjadi semboyan IPM yakni :
6 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
قلم وما يسطرون ﴿١﴾ وال
ج
ن “Nuun, demi pena dan segala apa yang mereka tuliskan” (Q.S. Al-Qalam : 1)
Proses pencerdasan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari identitas IPM sebagai aksentuator dakwah dan lembaga kaderisasi Muhammadiyah di kalangan pelajar. Proses kaderisasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kader berkemajuan (imajinatif, kreatif, dan kontemplatif) yang dapat menjadi pelopor, pelangsung, penyempurna gerakan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa ayat 9, dan al-Hasyr ayat 18, yaitu:
ية ضعافا خافوا عليهم فهم ذرين لو تركوا من خل
خش ال ول
قولوا قوال سديدا ﴿٩﴾ يتقوا اهلل ولفل
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(Q.S. An-Nisa’:9)
لغد مت قد ما نفس نظر
ول اهلل اتقوا آمنوا ين
ال ها يأ يا
واتقوا اهلل إن اهلل خبي بما تعملون ﴿١٨﴾Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. al-Hasyr: 18).
Pencerdasan dilakukan IPM dalam rangka proses perubahan ke arah yang lebih baik (khair). Hal ini dapat diwujudkan dengan
7Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
mengupayakan kemandirian pelajar. Kemandirian yang dicapai melalui proses pemberdayaan segala potensi dan kreatifitas yang dimilikinya. Hal ini dianggap perlu, sebab kemandirian adalah sebuah keniscayaan dalam diri setiap manusia, termasuk pelajar. Kesemuanya ini akan melepaskan kita dari segala bentuk ketergantungan baik secara personal maupun gerakan sehingga kita mampu menjaga independensi dalam menentukan sikap dan langkah perjuangan untuk perubahan komunitas pelajar. Keyakinan ini dilandaskan pada Al-Qur’an Surah Ar-Ra’d ayat 11, yaitu:
نفسهم ... ﴿١١﴾وا ما بأ ما بقوم حت يغي ... إن اهلل ال يغي
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-Ra’d: 11)
Selanjutnya, dengan kemandirian sebagai sebuah gerakan pelajar IPM mengupayakan terjadinya (transformasi sosial), yakni perubahan ke arah yang lebih baik di kalangan pelajar. IPM harus melakukan proses aggregasi dan mengartikulasikan segala kepentingan pelajar. Segala bentuk ketimpangan, penindasan, pembodohan, ketidakadilan dan kejahatan kemanusiaan harus segera dihapuskan dalam kehidupan pelajar di Indonesia. Karena kehidupan bukanlah suatu hal yang given (diam, stagnan). Realitas yang timpang ini dapat diubah didasari dengan kesadaran kritis dan melakukan perubahan. Kritis yang dimaksud adalah kesadaran yang menghendaki perubahan struktur ketidakadilan secara fundamental menuju sistem sosial yang lebih adil. Perjuangan sistem social atas dasar humanisasi, liberasi, dan transendesi. Pandangan ini berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 110, yaitu:
معروف وتنهون عن مرون بال
خرجت للناس تأ
ة أ م
كنتم خي أ
منكر وتؤمنون باهلل ... ﴿١١٠﴾ال
8 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah…” (Q.S. Ali-Imran : 110)
IPM berkomitmen untuk terus memperjuangakan pandang-an dan misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahirannya sebagai ideologi kemajuan untuk pencerahan kehi-dupan. Sehingga, masyarakat Islam yang maju, adil, makmur, de-mokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak-mulia (al-akhlaq al-karimah) yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah. Masyarakat Islam menjunjung tinggi pemihakan terhadap kepentingan pela-jar, perdamaian dan nir-kekerasan, serta menjadi rumah besar bagi golongan dan kelompok pelajar tanpa diskriminasi sepan-jang zaman akan senantiasa diperjuangkan oleh IPM.
Dari uraian dasar-dasar gerakan IPM di atas, maka IPM menetapkan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam bergerak memperjuangkan idealitas yang dipahaminya sebagai berikut :1. Nilai Ketauhidan Tauhid yang dimaksud dimaknai tidak hanya sekedar
konsepsi teologis semata. Tetapi bagi IPM, konsep Tauhid hadir sebagai substansi ajaran Islam yang rahmatan lil alamin yang menghendaki kebenaran, kemaslahatan, kemajuan dan pencerahan melalui pengejawantahan dalam bentuk praksis dan implementatif untuk menjawab semua permasalahan kehidupan.
2. Nilai Keilmuan IPM memandang ilmu pengetahuan merupakan awal
dari sebuah peradaban. Karena dari perkembangan ilmu pengetahuanlah sebuah perubahan dimulai dan dikreasikan. Ilmu merupakan variabel independen bagi perkembangan masyarakat. Olehnya itu, IPM menaruh perhatian yang besar pada perubahan dan pembaruan ilmu (ideas). IPM berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan memiliki posisi penting dalam sebuah gerakan dalam melakoni proses
9Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
pencerdasan, pencerahan dan pembebasan dari kesalahan berpikir sebagai upaya mewujudkan transformasi sosial.
3. Nilai Kekaderan Selain mengisyaratkan keniscayaan IPM sebagai organisasi
kader Muhammadiyah yang mengharuskan IPM melahirkan anak panah Muhammadiyah di lingkungan pelajar, nilai ini juga menegaskan bahwa IPM berupaya untuk mewujudkan kader yang berkemajuan (imajinatif, kreatif dan kontemplatif) yang ditopang dengan akhlak mulia menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
4. Nilai Kemandirian Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki
jiwa independen dan mempunyai keterampilan pada bidang tertentu (skill) sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi fitrah insaniah dalam bentuk kemandirian personal dan gerakan tanpa tergantung pada pihak lain.
5. Nilai Kemasyarakatan Nilai ini berasal dari pandangan IPM yang meyakini
bahwa masyarakat (kaum pelajar) dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Perubahan yang dimulai dari human action (tindakan manusia) yang berlandaskan pada semangat yang sama dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
10 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
PARADIGMA GERAKAN IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Olehnya itu, dalam merumuskan paradigma gerakan IPM, maka terlebih dahulu kita mesti memetakan segala dinamika yang dihadapi IPM untuk bisa menafsirkan realitas yang terintegrasi dalam mata rantai pergerakan IPM.
Realitas yang dimaksud adalah kondisi terkini yang dianalisis secara objektif dengan mencoba menghubungkan suatu subjek dengan subjek lainnya dalam sebuah jalinan kompleks. Dalam melakukan pergerakan IPM harus memiliki titik pijak dalam menafsirkan dan memahami kondisi realitas kontemporet. Dimana dalam pergerakannya, IPM dihadapkan pada kondisi internal dan kondisi eksternal. Oleh karena itu ada beberapa hal hasil dari pembacaan realitas oleh IPM:1. Kondisi Eksternal
a. Globalisasi dan Kapitalisme Global Era globalisasi yang dimitoskan menjadi anugrah bagi
manusia, justru beralih menjadi bencana peradaban. Globalisasi dimotori oleh The Unholy Trinity (IMF, World Bank & WTO), negara-negara kaya, TNC/Transnational Corporation menyebarkan penindasan, pemiskinan, pembodohan di negara-negara dunia ketiga, khususnya di negara-negara mayoritas muslim termasuk Indonesia. Neoliberalisme demikianlah ideologi mereka. liberalisasi, deregulasi, privatisasi
11Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
& pencabutan subsidi itulah doktrinnya. Pendidikan mahal, BBM & TDL naik, impor beras yang mematikan petani itu semua merupakan akibat penerapan ketiga doktrin tersebut. Negara sudah tuna kuasa dan tak berdaya termasuk Indonesia.
b. Budaya Populer dikalangan Pelajar. Hingga saat ini, IPM masih dianggap belum memikirkan
secara serius mengenai konsumsi produk budaya populer dikalangan pelajar. IPM belum pernah menetapkan kacamata apa yang akan digunakan dalam memandang fenomena Budaya Populer yang menelikungi generasi muda kita. Hal tersebut berimplikasi pada kegamangan anak-anak IPM dalam memandang Budaya Populer, apakah mereka perlu melakukan perlawanan terhadap konsumsi budaya pop tersebut atau malah larut dalam gejolak konsumerisme tersebut. Padahal, hasrat untuk mengonsumsi produk Budaya Populer tersebut semakin menggila dan menelikung di kalangan pelajar. Selain itu, keterpinggiran budaya lokal kita semakin menjadi karena media yang dikuasai oleh para kapitalis berupaya untuk membangun Global Culture dikalangan pelajar.
Sebenarnya ada beberapa alternatif kacamata yang dapat digunakan untuk memandang fenomena budaya pop. Misalnya kacamata yang ditawarkan oleh oleh Theodor W. Adorno, salah seorang pemikir budaya dari School of Frankfurt. Ia menyatakan Budaya Populer merupakan budaya yang dikonstruk oleh kapitalis dengan menggunakan saluran media massa untuk memassifkan konsumsi agar konsumerisme tetap lestari. Dengan demikian, Capital akan terus berputar dan kekayaan pada segelintir orang dapat meningkat melalui konsumsi produk budaya populer tersebut. Selain itu, ada banyak alternatif kacamata yang dapat digunakan untuk memetakan realitas dan mulai
12 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
mengorganisir sebuah gerakan menyikapi fenomena budaya populer dikalangan pelajar dan remaja.
c. Sosial Politik Indonesia Aspek politik turut mempengaruhi kehidupan masyara-
kat termasuk kehidupan pelajar. Lahirnya kebijakan Uji-an Nasional adalah salah satu contoh kebijakan politik yang cukup signifikan mempengaruhi pelajar. Banyak pelajar yang ogah untuk berorganisasi disebabkan oleh kesibukan untuk berkontestasi dalam hal akademik (UN, red.). Selain itu, kebijakan di dunia pendidikan, sosial dan ekonomi ini pun berimplikasi terhadap pola prilaku masyarakat terutama pelajar. Sehingga, IPM se-bagai sebuah gerakan sosial dituntut untuk mengagre-gasi kepentingan melalui pembentukan suatu program kebijakan yang didasarkan atas serangkaian kepenting-an yang dipahaminya; serta mengartikulasikan kepen-tingan, dengan mengekspresikan berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pe-merintah.
d. Perilaku Subversif di Kalangan Pelajar Fenomena kekerasan di kalangan pelajar memang
perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebagai basis massa dan lokus gerakan kita, pelajar masih dalam tahap yang cukup labil dalam fase kehidupannya. Sehingga, berbagai macam tindakan subversive seperti tawuran, penggunaan narkoba dan free sex tak jarang dilakukan oleh generasi muda ini. Namun, dalam memandang fenomena ini IPM tidak boleh terjebak kerancuan berpikir seperti yang disebutkan Jalaluddin Rahmat, blaming the victim (menyalahkan pelaku). Karena diyakini lahirnya fenomena ini tidak berdiri tunggal. Ada “faktor luar” yang kemudian mempengaruhi prilaku pelajar seperti sistem pendidikan, kemiskinan, kesenjangan sosial dan lain-lain.
13Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
e. Kemajuan Teknologi Informasi Teknologi informasi maju semakin pesat, selain aspek
keuntungan yang lebih cepat, efisien dan murah dalam membantu pelajar dalam membangun tradisi keilmuannya, ternyata hal ini juga memberikan efek negatif terhadap pelajar. Untuk itu, perlu ada tindakan nyata dalam mengarahkan pemanfaatan kemajuan teknologi yang semakin hari berkembang semakin pesat. Kemajuan teknologi informasi ini juga harus dapat dimanfaatkan oleh IPM sebagai wadah untuk menyemaikan ideologi yang dipahaminya. Sekaligus melakukan propaganda (menggalang kesadaran kolektif) lewat idea-idea IPM terhadap realitas yang ada untuk mewujudkan transformasi sosial. Sejarah mencatat, bahwa kemajuan teknologi informasi media cukup efektif dalam memprovokasi kesadaran sosial masyarakat. Misalnya, Gerakan Koin untuk Prita” dan “Gerakan Cicak Versus Buaya” yang digalang lewat blog dan media sosial facebook dan twitter yang kemudian menyadarkan masyarakat untuk melawan segala ketimpangan yang ada.
2. Kondisi Internala. Corak Keberislaman IPM IPM sebagai sebuah gerakan pelajar dengan visi amar
ma’ruf nahi munkar tentunya hadir dalam konsepsi keberislamannya sendiri. Untuk tataran teologi gerakan, teologi Al-Ma’un merupakan konsepsi yang dibangun dalam persyarikatan Muhammadiyah dan telah diterjemahkan ke dalam konsepsi gerakan IPM dengan konsep Gerakan Kritis Transformatifnya. Pada tataran fiqh, Muhammadiyah sebagai induk organisasi telah membangun sebuah perangkat interpretasi nilai-nilai keislaman dalam sebuah konsep yang disebut Himpunan Putusan Tarjih. Namun, apakah perangkat
14 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
yang disediakan ini telah memberikan konstribusi terhadap keberislaman anggota IPM?
Selain itu, IPM dalam konsep keberislamannya mengalami proses kegamangan sampai ke tingkat grassroot (akar rumput) sehingga banyak dari kader IPM yang beralih ke “rumah” yang lain untuk mengasah konsep keberislamannya. Proses kegamangan ini terjadi ketika kita gagal dalam mendalami konsep keberislaman IPM, sehingga dinilai perlu untuk membuat formulasi baru tentang konsep beserta perangkat praksisnya sehingga bisa menjadi kekuatan yang sekiranya didalami oleh seluruh kader di semua level organisasi. Hal inilah yang menjadi salah satu kekuatan yang diharapkan terinternalisasi dan termanifestasikan dalam kehidupan ritual dan sosial kader.
b. Budaya Keilmuan IPM Sebagai sebuah gerakan pelajar, IPM tentunya
dituntut untuk senantiasa menggalakkan budaya keilmuan dalam rangka membangun nalar keilmuan di kalangan pelajar. Dari perspektif ide, IPM dinilai telah matang dalam merumuskan konsep budaya keilmuan, namun terjadi sebuah proses yang timpang dalam menggalakkan culturenya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada penegasan akan hal tersebut yang didahului oleh intensifikasi budaya keilmuan seperti misalnya Gerakan Iqra’ dengan tetap mengedepankan sifat kritis dan menggunakan daya nalar.
c. Efektifitas Perkaderan Sebagai proses pendidikan dan penyemaian nilai dan
identitas IPM, pengkaderan dinilai sebagai sebuah aktivitas strategis untuk melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pendampingan terhadap kader IPM. Namun sayangnya, diantara kuantitas pelaksanaan pengkaderan yang begitu banyak dilaksanakan hampir di setiap level tingkatan, efektifitas masih jauh dari
15Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
harapan. Masih terdapat kelemahan dalam setiap tahapan pelaksanaan sehingga hal ini sedikit banyak berimplikasi terhadap keluaran yang dihasilkan. Diantaranya, persiapan pelaksanaan, sumber daya manusia serta yang terpenting adalah pendampingan pasca pelatihan yang saling terkait satu sama lain. Untuk itu, perlu ada langkah strategis untuk segera mengakhiri paceklik kader penggerak dengan mencoba merevitalisasi konsep dan perangkat perkaderan IPM.
d. Posisi Strategis IPM di Kalangan Pelajar Tak dapat dipungkiri bahwa di usianya yang telah
melewati setengah abad, IPM telah menjejaring hampir di seluruh pelosok nusantara. IPM hadir sebagai pelopor gerakan pelajar kritis yang senantiasa melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pembelaan di kalangan pelajar. Namun, hingga saat ini IPM dinilai masih belum memaksimalkan posisinya sebagai sebuah gerakan yang besar di kalangan pelajar untuk senantiasa memberikan manfaat atau inspirasi dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kaum pelajar. Padahal ketika peran ini dapat dilakoni dengan baik, tentunya akan memberikan efek positif terhadap eksistensi gerakan IPM baik di sekolah Muhammadiyah maupun di sekolah non Muhammadiyah sehingga predikat sebagai The Chosen Organization (organisasi terpilih) bisa dicapai.
16 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
GERAKAN PELAJAR BERKEMAJUAN
Gerakan pelajar di Indonesia pada abad ke-20 memiliki peranan sentral dalam perkembangan Indonesia. Saat itu, kaum terpelajar memiliki pengaruh yang cukup signifikan baik secara intelektual, politik maupun birokratis. Ide-ide tentang kemajuan dan perubahan yang dimiliki kaum intelektual muda saat itu cukup banyak memberikan pengaruh terhadap kemajuan Indonesia. Sehingga, gerakan ini pun mendapatkan respon positif dari masyarakat yang ditandai dengan lahirnya berbagai perhimpunan semisal Budi Utomo, Jong Islameten Bond, dan gerakan reformis-modernis seperti Muhammadiyah.
Kelahiran Muhammadiyah inilah pada 1912 menjadi cikal bakal lahirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, IPM berperan dalam melakukan pemurnian dan menjaga ideologi pelajar dari terpaan ideologi komunis yang marak disemaikan kala itu. Selain itu, kelahiran IPM memiliki dua posisi strategis yakni pertama, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar makruf nahi munkar Muhammadiyah di kalangan pelajar (bermuatan pada membangun kekuatan pelajar menghadapi tantangan eksternal sosial politik saat itu). Kedua, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawakan misi Muhammadiyah di masa yang akan datang.
Dalam perkembangannya, IPM mendapatkan begitu banyak tantangan dalam gerak langkahnya. Tantangan yang begitu berat ditemui di tahun 1992 dimana saat itu pemerintah Orde Baru melakukan represi terhadap gerakan pelajar di Indonesia, termasuk IPM yang mengharuskannya mengganti nama dari IPM menjadi IRM. Meskipun mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak kala itu, IRM bagi sebagian kalangan dianggap
17Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
sebagai blessing in disguise (rahmat yang tersembunyi). Setelah perubahan nama ini IRM dapat memperluas jaringan dan jangkauannya tidak hanya pada pelajar an sich, tetapi juga menjangkau kalangan santri, anak jalanan, dan lain-lain.
Pasca perubahan nama tersebut, muncul kesadaran IRM untuk berperan dalam mengagregasi perubahan pada tataran struktur dan sistem sosial. Sehingga saat itu, lahirlah paradigma gerakan yang disebut Gerakan Kritis Transformatif dengan tiga pondasi gerakan yakni penyadaran, pembelaan dan pemberdayaan. Manifesto gerakan inilah yang kemudian menginspirasi setiap aktivitas gerakan IRM saat itu. Hingga pada akhirnya di tahun 2008, IRM kembali merubah nama menjadi IPM setelah melewati proses dialektika yang sangat panjang.
Awalnya, perubahan nama ini dimaksudkan untuk mengembalikan posisi strategis IRM dalam sebagai sebuah gerakan sosial dan mengembalikan IRM ke “rumah”nya. Namun, dalam realitasnya setelah perubahan nama ini, dirasakan terjadi degradasi yang begitu tajam dalam konteks gerakan. Ide tentang perubahan dan kemajuan menjadi barang langka dalam tiap diskursus organisasi. Posisi strategis pelajar menjadi tergerus oleh pemikiran banyak orang bahwa pelajar hanyalah kelas sosial yang kesekian dan tidak mampu untuk menjadi subjek perubahan. Kesalahan berpikir ini kemudian menular ke dalam internal gerakan. Akhirnya muncul konsep Gerakan Pelajar Kreatif (GPK) yang digagas pada Muktamar XVII di Bantul tahun 2010 mengindikasikan upaya formalisasi posisi pelajar yang berorientasi akademik-individualistik dan menjauhkan pelajar dari realitas sosialnya.
Olehnya itu, pada momentum Muktamar XVIII ini nampaknya IPM mesti serius menyempurnakan paradigma gerakannya tidak hanya berfokus pada program-program pengembangan diri an sich tapi juga memainkan peran mengagregasi kepentingan dalam rangka perubahan struktur dan sistem sosial. Gerakan IPM mesti dikembalikan pada khittah gerakan pelajar yang seharusnya, gerakan yang memainkan posisi sentral pelajar sebagai subjek
18 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
perubahan. Di sinilah IPM mesti menegaskan dirinya sebagai Gerakan Pelajar Berkemajuan (GPB).
GPB ialah gerakan pencerahan secara teologis merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan 110. GPB mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahiran Muhammadiyah tahun 1912 dan IPM tahun 1961. GPB membawa ideologi kemajuan yang melahirkan pencerahan bagi kehidupan pelajar. Pencerahan (tanwir) sebagai wujud dari Islam yang berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan dimana penggunaan akal pikiran dan ilmu pengetahuan sebagai instrumen kemajuan, Sehingga GPB berorientasi pada pencerdasan, pemberdayaan dan pembebasan, penjelasannya sebagai berikut:a. Pencerdasan Pencerdasan adalah upaya perubahan sosial melalui proses
dialog yang mencerdaskan dalam rangka mengentaskan kesalahan-kesalahan berpikir yang selama ini menelikung para pelajar. Karena, mustahil ada perubahan ke arah yang benar kalau kesalahan berpikir masih menjebak benak pelajar. Strategi persuasif-reedukatif ini dijalankan lewat pembentukan sikap, opini dan pandangan pelajar mengenai realitas sosial yang timpang di sekitarnya. Oleh karena itu, posisi idea; pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai memiliki posisi yang sentral. Karena, penyebab utama perubahan adalah idea (ilmu). Idea memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan masyarakat sebagaimana Al-Qur’an yang melakukan perubahan sosial lewat idea.
Upaya pencerdasan diarahkan pada kesadaran bahwa pelajar sebagai manusia dapat mempengaruhi perubahan sosial sehingga lahirlah kepribadian inovatif. Kepribadian yang memandang realitas dengan kritis, memiliki rasa ingin tahu/keterbukaan (inquisitive mind) dan melahirkan
19Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
kritik, mempertanyakan tentang dirinya dengan realitas dunia sekitarnya dan keterlibatannya dalam mengubahnya menjadi lebih baik.
b. Pemberdayaan Pemberdayaan lahir dari hubungan tanpa dominasi antara
orang yang akan melakukan pemberdayaan dan kaum pelajar. Hubungan tanpa dominasi terwujud dari sikap dialogis dalam hubungan dan komunikasi. Dialogis disertai dengan sikap kerendahan hati. Dialog sendiri merupakan perjumpaan diantara manusia dengan perantara dunia dan realitas. Hematnya, pemberdayaan melibatkan trilogi antara dua manusia: pelaku pemberdayaan dan kaum pelajar yang dipertemukan dalam perantara dunia realitas.
Pemberdayaan sendiri merupakan suatu bentuk pengorganisasian sumber daya untuk melakukan perubahan, dengan mensyaratkan adanya sikap partisipatoris (sekaligus terlibat sebagai peserta) pelaku pemberdayaan dengan kaum pelajar. Ketentuan selanjutnya adalah kesamaan ide dan opini mengenai realitas yang akan membantu mendorong keterlibatan kolektif dalam perjuangan untuk perubahan kondisi yang lebih baik.
c. Pembebasan Islam sejatinya merupakan agama pembebasan. Kebenaran
ini dapat ditemui dalam konsep Tauhid sebagai inti ajaran Islam yang mengandung dimensi pembebasan. Pembebasan yang dimaksud di sini adalah dupaya yang terintegrasi dan terkoordinir dalam rangka membebaskan kaum pelajar yang dari segala bentuk penindasan (intelektual), yang terlemahkan dalam pikiran dan termarjinalisasikan secara personal, kultural dan struktural dalam bingkai teologi transformatif Muhammadiyah, yakni teologi Al-Ma’un.
Pembebasan dilakukan lewat proses keterlibatan se-cara langsung dalam upaya mewujudkan transformasi so-sial. Keterlibatan ini dilakukan lewat proses mengagregasi kepentingan melalui pembentukan suatu program kebi-
20 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
jakan yang didasarkan atas serangkaian kepentingan dan pandangan yang dipahami oleh IPM; serta mengartikulasi-kan kepentingan, dengan mengekspresikan dan mempubli-kasikan berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk mem-pengaruhi kebijakan stake holder (pemegang otoritas).
Dari ketiga karakteristik gerakan yang disebutkan di atas, menegaskan bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan Gerakan Pelajar Berkemajuan. GPB membawa misi pencerahan dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan Muhammadiyah. Dimana di dalam masyarakat terdiri dari pribadi pelajar muslim yang sebenar-benarnya.
21Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
STRATEGI GERAKAN IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
1. Strategi Gerakan Keislaman IPM merupakan sebuah gerakan Islam dakwah amar
ma’ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Islam dengan Tauhid sebagai substansi ajarannya mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang tercerahkan. Dalam pandangan IPM, Islam merupakan agama yang berkemajuan yang bersifat rahmatan lil alamin. Berasal dari pandangan inilah, IPM berupaya mewujudkan Islam yang memiliki misi profan (misi keadilan) dan pencerahan sebagai jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan dan ketidakadilan hidup umat manusia.
Untuk menegaskan IPM sebagai sebuah gerakan pelajar berkemajuan, maka internalisasi nilai-nilai Islam Berkemajuan ke dalam diri kader dan gerakan menjadi sesuatu yang wajib. Karena, hal ini menentukan efektifitas gerakan IPM dalam mewujudkan cita-citanya. Maka, untuk membentuk pemahaman tersebut dilakukan beberapa tahap sebagai berikut :1. Membangun tradisi pengkajian Islam Berkemajuan di
tiap level pimpinan2. Mendistribusikan wacana Islam Berkemajuan secara
massif baik di internal maupun eksternal organisasi3. Menciptakan forum transformasi pengetahuan me-
ngenai Islam Berkemajuan melalui media massa –cetak maupun elektronik- kepada khalayak publik/pelajar.
22 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2. Strategi Gerakan Intelektual IPM adalah gerakan intelektual diidealkan mempunyai
karakter keilmuan kritis-transformatif, pro perubahan kapan dan dimana pun berada. Karakter intelektual yang tidak hanya mempunyai ciri berfikir dan bertindak secara ilmu-iman-amal, iman-ilmu-amal, amal-ilmu-iman serta hanya berorientasi pada ranah developmentalisme an sich. Namun meneguhkan diri sebagai gerakan keilmuan yang mencerahkan yang bersifat humanis, liberalis, dan transenden. Gerakan yang tidak hanya sampai pada tataran teoritik namun juga berperan dalam mewujudkan perubahan sosial lewat proses pencerdasan serta mengadvokasi segala kepentingan basis massanya, yakni pelajar.
Untuk mewujudkan strategi gerakan itu, IPM dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:1. Membudayakan membaca sebagai aktifitas wajib bagi
para kader IPM2. Melatih berfikir filosofis dan mendalam dengan
menciptakan ruang-ruang dialektika, diskusi dan sharing sebagai proses pencerdasan dan pencerahan.
3. Melakukan transformasi idea/gagasan melalui media massa ataupun media alternatif, baik cetak (koran, bulletin, dll.) maupun elektronik (website, blog, situs jejaring sosial, dll).
4. Merefleksikan pemikiran dan pengalaman-pengalaman lapangan sebagai upaya pembaruan dan pengembang-an ilmu pengetahuan.
3. Strategi Gerakan Kader IPM merupakan gerakan kader, sehingga kaderisasi
merupakan tugas utama IPM dalam rangka menyemaikan nilai-nilai gerakan pada setiap kader dan juga merupakan instrumen paling vital dalam ikatan. Dengan mengintensifkan kaderisasi yang efektif, sistematik dan berorientasi futuristik diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Dalam kaderisasi yang ideal inilah nilai-
23Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
nilai gerakan Pelajar Berkemajuan dapat terus disemaikan. Sehingga dalam merealisasikan cita-cita ideal diatas maka dibutuhkan strategi gerakan yaitu :1. Optimal dalam menerapkan pengkaderan dalam setiap
tingkatan2. Memperbanyak aktivitas-aktivitas perkaderan baik
formal maupun informal3. Mengintensifkan pendampingan dan pemberdayaan
kader melalui komunitas-komunitas berdasarkan bakat dan minatnya.
4. Strategi Gerakan Kemandirian Strategi gerakan kemandirian merupakan hal yang
belakangan ini dilupakan oleh kalangan Muhammadiyah. Padahal, dulunya KHA Dahlan pendakwah yang mandiri (intrepreneur). Olehnya itu, etos kemandirian lewat jiwa intrepreneuship harus diinternalisasi ke dalam diri pelajar. Hal ini dilakukan lewat proses pendayagunaan segala potensi, kreatifitas dan keterampilan pelajar untuk mewujudkan wirausaha muda yang mandiri (youngpreneur). Strategi yang mesti dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yakni:1. Mengadakan forum-forum diskusi tentang dunia
kewirausahaan2. Menghidupkan dan menumbuhkembangkan koperasi
sekolah serta mendorong lahirnya usaha ekonomi kreatif yang dapat dijalankan oleh pelajar
3. Memberikan ruang bagi lahirnya wirausaha pelajar yang mandiri
5. Strategi Gerakan Advokasi Sebagai sebuah gerakan sosial, IPM berkeinginan
mewujudkan tatanan sosial yang kondusif bagi perkembangan hidup kaum pelajar. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui proses mengaggregasi dan mengartikulasikan kepentingan dan pandangannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Proses ini terdiri dari beberapa tahap yakni :
24 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
1. Terlibat aktif dalam realitas pelajar untuk menemukan problem sosial yang terjadi serta memetakan penyebab dan stake holder yang terkait sehingga IPM dapat menentukan posisinya.
2. Melakukan proses pencerdasan kepada kaum pelajar untuk menggalang kesadaran kolektif serta memberikan penyadaran akan realitas yang timpang dan posisinya sebagai subjek perubahan yang mampu mempengaruhi terjadinya transformasi sosial.
3. Melakukan propaganda (memprovokasi kesadaran sosial pelajar) lewat gagasan-gagasan IPM terhadap realitas yang ada melalui media massa maupun media alternatif, baik cetak (koran, bulletin, pamflet, dll.) maupun elektronik (website, blog, situs jejaring sosial, dll).
4. Merespon setiap wacana-wacana sosial yang berkaitan dengan pelajar
5. Melakukan aksi-aksi advokatif-persuasif untuk memperjuangkan kepentingan pelajar.
25Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
AGENDA AKSI
1. Kajian Islam Rutin (KIR) Pengertian Kajian Islam Rutin atau disingkat KIR adalah kegiatan yang
sifatnya reguler (rutin) dan mengkaji Islam dan segala yang terkait dengannya yang diadakan oleh pengurus IPM atau komunitas pelajar Muhammadiyah / Non Muhammadiyah. Kegiatan ini diadakan sebagai penyemaian dan penguatan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan rahmatan lil alamin di kalangan pelajar.Tujuan
Mewujudkan pribadi-pribadi kader Muhammadiyah yang memiliki wawasan keislaman yang kritis dan berkemajuan serta rahmatan lil alamin.Target1. Terwujudnya pribadi-pribadi pelajar yang sesuai
dengan maksud dan tujuan IPM yang tercermin lewat sikap dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari
2. Para pelajar memiliki dan mampu mentransformasikan wawasan keislaman yang kritis dan berkemajuan serta bersifat rahmatan lil alamin
Waktu dan Tempat1. Waktu kegiatan bisa diadakan setiap pekan atau dua
pekan sekali. Semua tergantung kesepakatan peserta kajian atau PR IPM setempat.
2. Untuk tempat bisa diadakan di masjid sekolah ataupun tempat-tempat lain yang disepakati.
26 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
PenyelenggaraPimpinan IPM / komunitas pelajar setempatMateri
Materi-materi yang diberikan adalah paham Islam menurut Muhammadiyah mulai dari Aqidah, Ibadah, Akhlak, dan Muamalah Duniawiyah antara lain, misalnya :1. Islam sebagai Agama Rahmatan Lil ‘Alamin2. Memahami Islam Berkemajuan3. Cara Berislam yang Berkemajuan dalam Perspektif
Pelajar4. Memahami Akidah yang Membumi di Kalangan Pelajar5. Fiqh Praktis untuk Pelajar6. Islam Menjawab Realitas SosialMetode dan Teknik Pengelolaan1. Kegiatan ini dapat dikoordinir oleh Pimpinan IPM atau
beberapa orang yang berinisiatif untuk membentuk komunitas kajian di sekolahnya.
2. Mengadakan kajian setiap satu atau dua pekan sekali3. Pertemuan bisa dilakukan di masjid sekolah, kelas
ataupun tempat-tempat lain yang disepakati oleh komunitas kajian.
4. Menghadirkan narasumber / ustadz untuk membahas satu topik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, yang diawali dengan aktivitas mengaji.
5. Menghadirkan hidangan sederhana dan infaq yang diambil dari peserta kajian untuk operasional kajian.
Penutup Demikian panduan KIR ini semoga bisa bermanfaat dan
menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan. 2. Gerakan Komunitas Lingkar Ilmu
Pengertian Gerakan Komunitas Lingkar Ilmu adalah aktivitas rutin dalam
bentuk kajian, diskusi atau sharing yang diselenggarakan oleh pengurus IPM atau komunitas pelajar Muhammadiyah
27Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
/ Non Muhammadiyah sebagai upaya pencerdasan dan pencerahan menuju pelajar yang berkemajuan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas khasanah keilmuan kader sekaligus melatih berfikir kritis, filosofis dan radikal. Tujuan
Mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki pengetahuan yang luas dan mampu berpikir kritis, filosofis dan radikal.Target1. Terwujudnya pelajar-pelajar Muhammadiyah yang
berilmu, berfikir kritis, filosofis dan radikal sesuai dengan maksud dan tujuan IPM
2. Para pelajar memiliki dan mampu mentransformasikan wawasan keilmuan yang kritis dan berkemajuan dalam rangka menjalankan misi pencerdasan dan pencerahan.
Waktu dan Tempat1. Waktu kegiatan bisa diadakan setiap pekan atau dua
pekan sekali. Semua tergantung kesepakatan anggota komunitas tersebut.
2. Untuk tempat bisa diadakan di sekolah ataupun tempat-tempat lain yang disepakati.
PenyelenggaraPimpinan IPM / komunitas pelajar setempatMateri
Materi-materi yang dikaji disesuaikan dengan karakteristik/identitas komunitas ataupun berdasarkan pada kesepakatan anggota komunitas.Metode dan Teknik Pengelolaan1. Kegiatan ini dapat dikoordinir oleh Pimpinan IPM atau
beberapa orang yang berinisiatif untuk membentuk Komunitas Lingkar Ilmu di sekolahnya.
2. Mengadakan kajian, diskusi ataupun sharing setiap satu atau dua pekan sekali
3. Pertemuan bisa dilakukan di sekolah ataupun tempat-tempat lain yang disepakati oleh komunitas.
28 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
4. Menghadirkan narasumber untuk membahas satu topik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya jika dibutuhkan.
Penutup Agenda aksi ini bertujuan untuk menggirahkan tradisi
keilmuan dalam gerakan IPM. Selain itu, upaya ini merupakan wujud atas penegasan identitas IPM sebagai sebuah gerakan intelektual dalam menjalankan misi pencerahan, pencerdasan dan pembebasan. Jika aktivitas ini senantiasa menggelora dalam tubuh ikatan, maka cita-cita untuk mewujudkan pelajar muslim yang berilmu bukanlah hal yang mustahil.
3. Sekolah Kader ProgresifPengertian
Sekolah Kader Progresif merupakan suatu proses pendidikan yang disusun secara terpadu meliputi pencerdasan, pemberdayaan, dan pembebasan terhadap kader IPM. Kegiatan ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu setelah perkaderan formal Taruna Melati I dan II. Untuk alumni Taruna Melati III dan Taruna Melati Utama tidak ada karena diharapkan langsung mampu berkiprah dalam kancah yang lebih luas.
Alasan lain adalah, karena letak geografis yang cukup luas sehingga bisa mengakibatkan ketidakefektifan kegiatan. Selain itu, jika alumni TM I dan TM II masih “dipikirkan”, maka alumni TM III dan TM Utama harus sudah “memikirkan”. Karena itulah, alumni TM III dan TM Utama tidak ada sekolah kader.Tujuan
Terbentuknya kader pelopor, ideologis, serta progresif yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi terhadap ikatan, berwawasan luas, berlandaskan akidah Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta mampu menjadi penggerak inti organisasi dan pelangsung tongkat estafet kepemimpinan IPM demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
29Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Targeta. Terbentuknya kader berparadigma kritis terbuka,
scientific (berpengetahuan), dan hati suci.b. Terbentuknya kader ideologis yang progresif dan
siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan pergerakan.
c. Mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal organisasinya dan mengambil alih kepemimpi-nan jika stagnan, demi sinergisitas pemimpinan.
d. Terciptanya kader yang memiliki penguasaan materi tentang keislaman, keilmuan, dan advokasi lapangan.
e. Terwujudnya kader kritis-transformatif yang mampu melakuan counter hegemony dan proteksi terhadap ideologi lain yang mengancam eksistensi IPM.
Waktu dan Tempat Waktu dan tempat penyelenggaraan setidak-tidaknya
bejalan selama setengah periode (satu tahun). Kajian bisa diadakan setiap sepekan atau dua pekan sekali pada sore hari, dengan alokasi waktu maksimal dua jam (120 menit). Namun masing-masing tingkatan berwenang dalam menentukan waktunya dengan tetap mencapai tujuan-tujuan dari sekolah kaderSasaran Peserta
Peserta dibatasi maksimal 30 orang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan termasuk salah satu pendidikan partisipatoris. Ketigapuluh peserta tersebut diharapkan memenuhi syarat sebagai berikut:a. Alumni Pelatihan Kader Taruna Melati I atau II.b. Aktif di IPM setidak-tidaknya untuk satu periode ke
depan.c. Mempunyai komitmen untuk mengikuti pelatihan
secara penuh.
30 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Penyelenggara Korp Fasilitator PD IPM dan PC IPM yang telah dibentuk
oleh PD IPM dan PC IPM.Materi-Materi
Materi-materi yang akan diberikan dalam sekolah kader progresif ialah seputar ideology gerakan Muhammadiyah dan IPM. Berikut ini panduan yang bisa dijadikan pegangan oleh para penyelenggara:No Topik1 Pengenalan Diri: Studi Kritis Konsepsi tentang Manusia,
Tuhan, dan Alam Semesta2 Hakikat agama dan hakikat Islam3 Islam Transformatif4 Ideologi Gerakan Muhammadiyah: Keputusan-keputusan
Muhammadiyah5 Keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah6 Muqaddimah dan Kepribadian IPM7 Strategi Perjuangan dan Agenda Aksi IPM8 Pemikiran KH. Ahmad Dahlan9 Pendidikan Kritis
10 Kajian Budaya Pop11 Ideologi & Metodologi ANSOS
Petunjuk Teknis Pengelolaana. Sekolah kader progresif merupakan follow up dari
perkaderan formal. Karena itu, tidak ada kateogorisasi pra, pelaksanaan, maupun pasca-kegiatan. Kegiatannya hanya rutinitas pengelolaan dan pendampingan terhadap kader, yang nantinya mampu meneruskan tonggak estafeta kepemimpinan IPM.
b. Mekanisme pembelajaran bisa dilakukan dengan dua cara, forum besar dan forum kecil. Jika forum besar, maka mendatangkan seorang pembicara dan dipandu oleh seorang moderator.
31Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
c. Setelah sesi ceramah berlangsung, diadakanlah sesi tanya jawab dan dialogis-partisipatoris.
d. Sedangkan jika forum kecil, ada dialog-dialog aktif yang dipadu oleh seorang pendamping dari korp fasilitator.
e. Diharapkan dua metode ini selalu bergantian dalam setiap kali pertemuan. Jika pertemuan pertama forum besar, maka pada pertemua kedua forum kecil, begitu selanjutnya.
Contoh penjadwalan waktu materi sekolah kader:Waktu Materi
Bula
n I
Pekan I Ta’aruf, Orientasi & Kontrak BelajarPekan II Pengenalan Diri: Studi Kritis Konsepsi tentang
Manusia, Tuhan dan Alam SemestaPekan III Hakikat agama dan hakikat IslamPekan IV Islam Transformatif
Bula
n II Pekan I Ideologi Gerakan Muhammadiyah
Pekan II Keputusan-keputusan Tarjih MuhammadiyahPekan III Muqaddimah dan Kepribadian IPMPekan IV Strategi Perjuangan dan Agenda Aksi IPM
Bula
n III
Pekan I Falsafah Perjuangan KH. Ahmad DahlanPekan II Pendidikan KritisPekan III Kajian Budaya PopPekan IV Ideologi & Metodologi ANSOS
Metode dan Teknik Pengelolaana. Metode Pengelolaan Sekolah Kader Progresif menggunakan metode
gabungan antara andragogi dan dialogis.b. Teknik Pengelolaan
- Diskusi- Brainstorming (olah pikir)- Dinamika kelompok- Mentoring (Pendampingan)- Case Study
32 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Penutup Demikian panduan pelaksanaan sekolah kader progresif
ini dibuat dengan harapan mampu menjadi pegangan praktis bagi anggota dan pimpinan IPM di seluruh level. Keberhasilan sebuah program tidak lain karena partisipasi seluruh pihak, termasuk keberhasilan dari sekolah kader ini tidak akan terwujud tanpa peran serta dan aksi PD IPM dan PC IPM hingga PR IPM di seluhuh Indonesia.
4. Gerakan Iqra’ dan Advokasi MediaPengertian
Gerakan Iqra’ dan advokasi media adalah gerakan pembudayaan tradisi membaca dan menulis kepada kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah di seluruh tingkatan. Juga merupakan langkah advokasi pelajar lewat tulisan yang disampaikan lewat media alternatif ataupun media massa baik cetak maupun elektronik.Orientasi
Membangun tradisi keilmuan-kritis berkemajuan dalam gerakan IPM.Tujuan1. Mewujudkan tradisi membaca dan menulis dalam diri
kader dan gerakan IPM2. Menciptakan ruang diskursus untuk menanggapi segala
wacana yang berkembang di masyarakat sehingga kader IPM dapat menciptakan momentum dan atau memanfaatkan momentum
3. Mewujudkan pembacaan kritis kader terhadap persoalan di sekitarnya sehingga kader IPM dapat menjawab ragam persoalan yang ada
4. Mewujudkan kader IPM yang peka dan kritis terhadap realitas
5. Mewadahi minat dan potensi kader untuk mengasah dan mengembangkan IPTEK
33Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Bentuk Aksi1. Membudayakan membaca dan menulis sebagai
aktivitas wajib bagi setiap kader 2. Kajian tematik komunitas sebagai ruang eksplorasi
dan elaborasi tentang tema aktual di masyarakat, yang kemudian hasil diskusi dituangkan dalam tulisan.
3. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk merang-sang motivasi kader dalam hal baca-tulis seperti, Pela-tihan Jurnalistik, Writing Workshop, kursus bahasa as-ing, pelatihan debat, Pelatihan Metode Penelitian dan lain sebagainya.
4. Menciptakan komunitas kreatif untuk mengaktuali-sasikan potensi kader serta meningkatkan motivasi berkarya seperti Komunitas Pelajar Ilmiah (KPI), Komu-nitas Pencinta Cerpen, Komunitas Pencinta Sastra dan sebagainya.
5. Melakukan advokasi lewat media massa dalam rangka menjawab ragam persoalan yang dihadapi oleh pelajar.
6. Mengintensifkan upaya transformasi idea gerakan IPM kepada publik melalui mass media baik media cetak, elektronik ataupun media organisasi (website IPM, bulletin, dll).
7. Mengadakan lomba-lomba sebagai ajang menyalurkan kemampuan dan ketrampilan dari hasil pelatihan atau baca-tulis kader, seperti lomba karya tulis ilmiah, olimpiade matematika, fisika dan bidang studi lainnya, lomba penulisan cerpen/novel serta kegiatan-kegiatan kompetisi lainnya dalam rangka menggairahkan motivasi berkarya dan berprestasi di bidang keilmiahan dan studi. Sekaligus sebagai syiar IPM.
8. Mengembangkan pembinaan dan bimbingan belajar/studi bagi pelajar untuk meningkatkan prestasi studi, bimbingan belajar dapat dilakukan dengan pembentukan kelompok belajar di tingkat Ranting dan cabang dengan ditambah pembinaan orientasi studi, serta pembekalan metode belajar efektif. Selain
34 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
itu dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama atau membentuk lembaga bimbingan belajar.
9. Menggiatkan peningkatan kemampuan berbahasa asing, terutama Arab dan Inggris serta penguasaan komputer melalui kegiatan yang representatif.
10. Memanfaatkan kemajuan teknologi (Facebook, Twitter, Blog, dll.) sebagai instrumen dalam memassifikasikan nilai-nilai gerakan IPM kepada publik.
Peserta Seluruh kader/pimpinan dari ranting hingga pimpinan pusat
dan diutamakan kader/ pimpinan ditingkat cabang dan ranting.PenyelenggaraPimpinan IPM setingkat.Penutup
Gerakan Iqra’ dan Advokasi Media ini merupakan sebuah reformasi gerakan dalam organisasi IPM. Disebut reformasi gerakan karena tradisi baca-tulis yang hendak dibangun tidak hanya berorientasi pada pengembangan potensi semata namun juga dimanfaatkan untuk bisa mengadvokasi segala kepentingan pelajar dan juga memberikan pencerahan kepada khalayak publik. Sehingga IPM mampu menjadi gerakan alternatif yang menunjukkan peran dan konstribusi terhadap basis massanya, yakni pelajar. Jikalau sudah demikian adanya, maka harapan IPM sebagai The Chosen Organization tak lagi menjadi sekedar impian belaka.
5. Gerakan Komunitas KreatifPengertian
Gerakan Komunitas Kreatif adalah sebuah proses menum-buhkan kreatifitas dan motivasi berkarya dalam frame kri-tis-transformatif yang berkemajuan sekaligus proses pen-dampingan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh seorang kader. Sehingga proses pendampingan yang ada dapat berjalan secara dinamis, aspiratif dan menyenang-
35Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
kan. Gerakan ini lahir untuk mewarnai proses pendamping-an kader pasca pengkaderan sehingga proses pendamping-an tidak bersifat monoton. Selain itu, komunitas ini dapat dijadikan sebagai wadah penguatan internalisasi nilai-nilai Islam Berkemajuan dalam diri kader. Komunitas itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa orang yang memiliki kecenderungan bakat dan minat yang sama (homogen) se-bagai wadah untuk mengembangkan potensinya. Tujuan
Mewujudkan kader-kader yang kreatif dan memiliki motivasi berkarya yang tinggi serta mampu menjadi lakon dalam perjuangan mewujudkan cita-cita gerakan.Target1. Terwujudnya kader-kader yang kreatif dan memiliki
motivasi berkarya yang tinggi2. Terwujudnya kader penggerak yang mampu menjadi
pelopor dan pelangsung serta penyempurna amanah ikatan.
3. Lahirnya karya-karya dari komunitas-komunitas kreatif yang ada dalam bingkai Islam Berkemajuan
Metode dan Teknik Pengelolaan 1. Komunitas dapat dibentuk setelah pelaksanaan PKTM I
sebagai alternatif pendampingan / follow up.2. Komunitas dibentuk berdasarkan kecenderungan bakat
dan minat anggota3. Mengadakan pertemuan sepekan atau dua pekan
sekali tergantung dari kesepakatan anggota komunitas4. Komunitas yang ada dapat dikoordinir oleh Pimpinan
IPM baik Cabang ataupun Daerah.5. Komunitas sifatnya organisasi kultural sehingga tak ada
pemimpin dan yang dipimpin, semuanya mempunyai peran dan posisi yang sama.
6. Dalam aktivitasnya, komunitas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan identitasnya dan juga tetap melakukan transformasi nilai-nilai gerakan IPM.
36 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Penutup Gerakan ini merupakan salah satu upaya untuk
memberikan ruang bagi kader IPM dalam mengelaborasi dan mengembangkan potensinya. Sehingga IPM mampu memberikan ruang dan manfaat bagi para kadernya dan dengan sendirinya semangat mereka akan tumbuh untuk senantiasa mengawal dan aktif dalam berbagai kegiatan di IPM. Olehnya itu, dibutuhkan peran dari semua pihak agar gerakan ini dapat dimassifikasikan ke seluruh tingkatan pimpinan.
6. Gerakan Pelajar Mandiri Gerakan Pelajar Mandiri adalah bentuk dari etos kemandirian
pelajar Muhammadiyah yang mesti dikawal secara bersama. Hal ini dianggap sangat urgen mengingat kemandirian merupakan keniscayaan yang mesti diupayakan dalam diri setiap kader IPM untuk mewujudkan pelajar Indonesia yang berkemajuan.Tujuan1. Terwujudnya pelajar yang memiliki etos mandiri dan
spirit kemajuan2. Memberikan modal pengetahuan mengenai kewi-
rausahaan3. Pengembangan kegiatan inovatif kreatif yang
berorientasi pada internalisasi nilai-nilai kemandirian wirausaha pelajar
Target Menumbuhkembangkan etos kemandirian pelajar Muham-
madiyah lewat berwirausaha serta melakukan pemberda-yaan terhadap potensi kreatifitas pelajar dalam rangka pe-ngembangan unit usaha pelajarBentuk Aksi1. Terbentuknya unit-unit usaha mandiri yang bisa
membantu keuangan pimpinan pada setiap levelnya, seperti koperasi pelajar, dll.
37Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2. Terciptanya kelompok-kelompok usaha perorangan yang dikelola secara mandiri oleh pelajar
3. Membangun jejaring IPM dengan lembaga-lembaga yang tidak mengikat
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan entrepreneurshipSasaranPR IPM sampai PP IPMPenyelenggaraPR IPM sampai PP IPMPenutup
Pelajar merupakan komunitas yang terstruktur dalam keilmuan dan memiliki segudang potensi yang belum terberdayakan secara maksimal. Olehnya itu, gerakan ini memberikan ruang bagi pelajar untuk mengeksplorasi segala potensi kreatifitas dan inovasinya menuju pelajar yang berkemajuan.
38 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
40 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
41Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
ANGGARAN DASARIKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
BAB INAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1Nama dan Tempat Kedudukan
1. Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah disingkat IPM, yang didirikan di Surakarta pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Miladiyah.
2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkedudukan di Pimpinan Pusat.
BAB IIASAS, IDENTITAS, LAMBANG, DAN SEMBOYAN
Pasal 2Asas
Ikatan Pelajar Muhammadiyah berasaskan Islam
Pasal 3Identitas
Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar di kalangan pelajar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.
42 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 4Lambang
Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah segi lima berbentuk perisai runcing di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing di bawah berwarna kuning, diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar sebagai keluarga Muhammadiyah di mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan tulisan Al-Qur’an surat Al-Qolam ayat 1 dan tulisan IPM di bawah matahari.
Pasal 5Semboyan
IPM bersemboyan
قلم وما يسطرونن, وال
Nuun Walqolami Wamaa Yasthuruunyang berarti : Nuun, demi pena dan apa yang mereka tulis.
BAB IIIMAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA
Pasal 6Maksud dan Tujuan
Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Pasal 7Usaha
1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlak karimah.
2. Mempergiat dan memperdalam pemahaman agama Islam
43Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran-Nya.3. Memperdalam, memajukan, dan meningkatkan ilmu
pengetahuan,teknologi, sosial dan budaya.4. Membimbing, membina, dan menggerakkan anggota
guna meningkatkan fungsi dan peran IPM sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembanguan manusia seutuhnya menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.
BAB IVBASIS MASSA
Pasal 8Basis Massa
Basis massa Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar.
Pasal 9Pengertian Pelajar
Pelajar adalah kelas sosial yang menuntut ilmu secara terus-menerus serta memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan.
BAB VKEANGGOTAAN, KADER, DAN SIMPATISAN
Pasal 10Anggota
Anggota IPM adalah:1. Pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah
maupun non Muhammadiyah setingkat SMP dan atau SMA.2. Pelajar muslim yang berusia 12 tahun sampai 21 tahun yang
mendaftar sebagai anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
44 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
3. Mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan ayat 1 dan 2, yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal genap 24 tahun.
4. Anggota sebagaimana tersebut dalam ayat 3 di atas yang karena terpilih menjadi pimpinan bisa melanjutkan keanggotaannya sampai masa jabatannya selesai.
Pasal 11Kader
Kader IPM adalah anggota yang telah mengikuti perkaderan serta mampu dan pernah menjadi penggerak inti ikatan.
Pasal 12Simpatisan
Simpatisan adalah mereka yang menyetujui maksud dan tujuan IPM tetapi tidak memenuhi syarat sebagai anggota.
BAB VISUSUNAN, PEMBENTUKAN, PENETAPAN, PELEBURAN, DAN
PEMEKARAN, ORGANISASI
Pasal 13Susunan Organisasi
1. Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau desa/kelurahan atau panti asuhan.
2. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting di tingkat kecamatan. Cabang membawahi ranting
3. Daerah adalah kesatuan cabang dan atau ranting di tingkat kabupaten/kota. Daerah membawahi cabang dan atau ranting
4. Wilayah adalah kesatuan daerah di tingkat provinsi. Wilayah membawahi daerah, cabang dan ranting.
5. Pusat adalah kesatuan kesatuan anggota di tingkat nasional yang membawahi wilayah, daerah, cabang dan ranting.
45Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 14Penetapan Organisasi
1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
Pasal 15Pembentukan, Peleburan, dan Pemekaran
Pembentukan, peleburan, dan pemekaran organisasi diatur oleh Pimpinan Pusat dan ditetapkan dalam Konpiwil.
BAB VIIPIMPINAN
Pasal 16Pimpinan Pusat
1. Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin IPM secara nasional.
2. Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Muktamar dengan surat keputusan Pimpinan Pusat IPM.
3. Perubahan dan penambahan personil (reshuffle) Pimpinan Pusat menjadi wewenang Pimpinan Pusat dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan serta diumumkan ke pimpinan wilayah.
Pasal 17Pimpinan Wilayah
1. Pimpinan Wilayah adalah pimpinan dalam wilayah dan melaksanakan kepemimpinan di wilayahnya.
46 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2. Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah dengan surat keputusan Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Wilayah adalah wakil Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (reshuffle) Pimpinan Wilayah menjadi wewenang Pimpinan Wilayah dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat serta diumumkan ke pimpinan daerah.
Pasal 18Pimpinan Daerah
1. Pimpinan Daerah adalah pimpinan dalam daerah dan melaksanakan kepemimpinan di daerahnya.
2. Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dengan surat keputusan Pimpinan Wilayah.
3. Pimpinan Daerah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Wilayah di daerahnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Daerah menjadi wewenang Pimpinan Daerah dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Wilayah serta diumumkan ke pimpinan cabang dan atau ranting.
Pasal 19Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan dalam cabang dan melaksanakan kepemimpinan di Cabangnya.
2. Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dengan surat keputusan Pimpinan Daerah.
3. Pimpinan Cabang karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Daerah di cabangnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan
47Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Cabang menjadi wewenang Pimpinan Cabang dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Daerah serta diumumkan ke pimpinan ranting.
Pasal 20Pimpinan Ranting
1. Pimpinan Ranting adalah pimpinan dalam ranting dan melaksanakan kepemimpinan di rantingnya.
2. Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Ranting dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Ranting karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Cabang di rantingnya.
4. Penambahan dan perubahan personal (Reshuffle) Pimpinan Ranting menjadi wewenang Pimpinan Ranting dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
Pasal 21Pemilihan Pimpinan
1. Pemilihan Pimpinan dilakukan pada musyawarah tertinggi masing-masing tingkatan struktur dengan sistem pemilihan formatur.
2. Syarat anggota pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 22Pergantian Pimpinan
1. Pergantian pimpinan yang dimaksud adalah pergantian pimpinan dalam periode tertentu
2. Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya, tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya
3. Pergantian pimpinan harus menjamin adanya peningkatan kualitas kepemimpinan
48 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
4. pergantian pimpinan dinyatakan sah jika sudah terjadi serah terima jabatan yang dilakukan pada saat pergantian ketua umum yang baru
5. Serah terima jabatan dilakukan pada saat pergantian Ketua Umum yang baru.
Pasal 23Masa Jabatan Pimpinan
1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang selama 2 tahun. Sedangkan Pimpinan Ranting selama 1 tahun.
2. Masa jabatan terhitung mulai dari terpilihnya Ketua Umum yang dilakukan pada saat permusyawaratan tertinggi di masing-masing tingkatan struktur.
3. Jabatan Ketua Umum di setiap tingkatan struktur dijabat maksimal satu kali masa jabatan.
4. Jabatan anggota pimpinan di setiap tingkatan struktur maksimal selama dua kali periode secara berturut-turut.
Pasal 24Perangkapan Jabatan
1. Rangkap jabatan disetiap tingkatan struktur IPM adalah dilarang.
2. Rangkap jabatan dalam Organisasi Otonom Muhammadiyah, dan kepemudaan lainnya hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari pimpinan yang bersangkutan.
3. Rangkap jabatan dengan organisasi politik dan/atau organisasi massa yang berafiliasi dengan organisasi politik adalah dilarang.
4. Rangkap jabatan dengan organisasi kepelajaran lainnya adalah dilarang.
Pasal 25Perubahan Pimpinan
1. Perubahan pimpinan yang dimaksud adalah perubahan komposisi pimpinan baik berupa penambahan,
49Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
pengurangan, dan perubahan tugas bidang.2. Perubahan pimpinan harus menjamin adanya peningkatan
kualitas kepemimpinan
BAB VIIILEMBAGA IPM
Pasal 26Lembaga IPM
1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang
melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Pimpinan IPM mempunyai wewenang membuat pedoman untuk mengatur lembaga IPM.
BAB IXPERMUSYAWARATAN
Pasal 27Muktamar
1. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam ikatan yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Muktamar diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Pasal 28Muktamar Luar Biasa
(MLB)1. Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan
apabila keberadaan ikatan dalam bahaya dan atau terancam dibubarkan, yang Konpiwil tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya.
50 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2. Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas Keputusan Konpiwil.
Pasal 29Konferensi Pimpinan Wilayah
(Konpiwil)1. Konferensi Pimpinan Wilayah adalah permusyaratan
tertinggi ikatan setelah Muktamar yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.
Pasal 30Musyawarah Wilayah
(Muswil)1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di
tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tangung jawab Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Pasal 31Konferensi Pimpinan Daerah
(Konpida)1. Konferensi Pimpinan Daerah adalah permusyawaratan
tertinggi tingkat wilayah setelah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
2. Konferensi Pimpinan daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu priode.
Pasal 32Musyawarah Daerah
(Musda)1. Musyawarah Daerah adalah permusyaratan tertinggi di
51Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
tingkat daerah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah daerah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Pasal 33Konferensi Pimpinan Cabang
(Konpicab)1. Konferensi Pimpinan Cabang adalah permusyawaratan ter-
tinggi di tingkat daerah setelah Musda, yang diselenggara-kan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.
Pasal 34Musyawarah Cabang
(Muscab)1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi
di tingkat Cabang yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang diselenggarkan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Pasal 35Konferensi Pimpinan Ranting
(Konpiran)1. Konferensi Pimpinan Ranting adalah permusyawarata ter-
tinggi di tingkat ranting setelah Musran, yang diselenggara-kan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Konferensi Pimpinan Ranting diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.
Pasal 36Musyawarah Ranting
(Musran)1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi
52 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
di tingkat ranting yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
2. Musyawarah Ranting di selenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
Pasal 37Keabsahan dan Keputusan Permusyawaratan
1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.
2. Keputusan permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai diambil dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara terbanyak.
3. Keputusan Muktamar berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.
4. Keputusan Muswil, Musda, dan Muscab berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
5. Keputusan Musran berlaku setelah diberitahukan kepada pimpinan sekolah atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
6. Keputusan Konpiwil, Konpida, Konpicab dan Konpiran berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
Pasal 38Tanfidz
1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan setiap permusyawratan (Muktamar, Konpiwil, Muswil, Konpida, Musda, Konpicab, Muscab, Konpiran, dan Musran) dan rapat pleno yang ada di IPM.
2. Keputusan Muktamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah dan rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat dan diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
53Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
3. Keputusan Muswil, Konpida, Musda, Konpicab, Muscab, Konpiran, dan Musran, serta rapat berlaku setelah ditanfidzkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan struktur setelah mendapat pengesahan dari pimpinan di atasnya dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkatan struktur.
4. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM.
BAB XRAPAT
Pasal 39Rapat dibedakan menjadi dua jenis : Rapat Pimpinan dan Rapat
Kerja.
BAB XIKEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 40Pengertian
Keuangan dan Kekayaan IPM adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.
Pasal 41Sumber
Keuangan IPM diperoleh dari:1. Iuran Anggota 2. Uang Pangkal 3. Bantuan rutin dari Pimpinan Muhammadiyah setingkat.4. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
54 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 42Pengolalan dan Pengawasan
Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIILAPORAN
Pasal 43Laporan
Pimpinan IPM semua tingkatan struktur wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggungjawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepada permusyawaratan masing-masing tingkatan struktur.
BAB XIIIANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 44Anggaran Rumah Tangga
1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Muktamar.
BAB XIVPEMBUBARAN
Pasal 45Pembubaran
1. Pembubaran dan atau perubahan konstitusi Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi wewenang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muktamar IPM, dan Muktamar Luar Biasa IPM.
2. Pembubaran IPM ditetapkan oleh Tanwir atau Muktamar Muhammadiyah atas usulan PP Muhammadiyah.
55Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
3. Sesudah Ikatan Pelajar Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik Muhammadiyah.
BAB XVPERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 46Perubahan Anggaran Dasar
1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah di forum Muktamar dan Muktamar Luar Biasa
2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya atas persetujuan 2/3 jumlah peserta penuh Muktamar yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Konpiwil dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.
BAB XVIPENUTUP
Pasal 47Penutup
1. Anggaran Dasar ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, disahkan pada tanggal 26 November 2012 dalam Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah XVIII di Palembang dan dinyatakan berlaku sejak ditanfidzkan.
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
56 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
ANGGARAN RUMAH TANGGAIKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
Pasal 1Keberadaan Organisasi
Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Ikatan Pelajar Muhammadiyah pernah mengalami perubahan menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat IRM No.VI/PP.IRM/1992 tertanggal 24 Rabi’ul Akhir 1413 Hijriyah, bertepatan tanggal 22 Oktober 1992 dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui SK No.53/SK/IV.13/1.b/1992 tertanggal 22 Jumadil ‘Ula 1413 Hijriyah bertepatan pada tanggal 18 November 1992. Pada tanggal 28 Syawal 1429 Hijriyah bertepatan pada tanggal 28 Oktober 2008 pada Muktamar IRM di Surakarta kembali lagi menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
Pasal 2Kedudukan Pimpinan Pusat
Pimpinan Pusat IPM berkedudukan di Yogyakarta. Sedangkan penyelenggaraan aktivitasnya berada di dua kantor yaitu di Yogyakarta dan Jakarta.
Pasal 3Lambang
1. Lambang Ikatan Pelajar Muhamadiyah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut :
57Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2. Makna Lambang IPM adalah:a. Bentuk segi lima perisai, runcing dibawah merupakan
deformasi bentuk pena.b. Warna kuning berarti keagungan dan ketuhanan; putih
berarti kesucian; merah berarti keberanian, Warna hijau menunjukan agar ilmu yang didapatkan dapat mempertebal iman.
c. Gambar matahari yang berwarna kuning yang menunjukan bahwa IPM adalah keluarga besar Muhammadiyah.
d. Di tengah bulatan matahari terdapat gambar buku berarti pengetahuan. Atau bisa juga berarti Al-Qur’an yang suci (putih).
e. Di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-quran, surat Al Qalam ayat 1 yang berbunyi “Nuun Walqolami Wamaa Yasthuruun” (dalam tulisan arab). Artinya: Nuun, Demi pena dan apa yang dituliskannya.
f. Tulisan Al-Quran tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Arab, warna hitam dan merupakan semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.
58 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 4Bendera
1. Bendera Ikatan Pelajar Muhamadiyah berbentuk persegi panjang berukuran panjang berbanding lebarnya dua berbanding tiga berwarna dasar kuning, di bagian tengah bergambar lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan tulisan IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH font Arial berwarna merah di bawahnya, seperti berikut :
2. Warna kuning dalam dasar bendera berarti keagungan dan ketuhanan yang menggambarkan kejayaan dan keluhuran budi
3. Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
Pasal 5Pengajuan Menjadi Anggota
1. Pengajuan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Ranting atau cabang atau Daerah.
2. Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang keanggotaan di daerah Kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.
3. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota, berhak mendapatkan kartu anggota.
4. Ketentuan pelaksanaan dan pembuatan KTA diatur oleh Pimpinan Pusat.
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
59Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 6Kewajiban dan Hak Anggota
1. Setiap anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah wajib untuk:a. Setia pada perjuangan IPM.b. Taat pada keputusan dan peraturan IPM.c. Menjaga nama baik IPM, dan menjadi teladan utama
sebagai pelajar muslim.d. Turut mendukung kebijakan dan amal perjuangan IPM.e. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Anggota yang
ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IPM.2. Hak Anggota:
a. Memiliki kartu tanda anggota IPM.b. Memberikan saran dan menyatakan pendapat demi
kebaikan organisasi.c. Mendapatkan pengkaderan dari IPM.d. Berhak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan
pada tingkatan struktur pimpinannya
Pasal 7Kewajiban dan Hak Kader
1. Kewajiban Kader:a. Setia pada perjuangan IPM.b. Taat pada keputusan dan peraturan IPM.c. Menegakkan dan menjunjung nama baik IPM dan
Muhammadiyah.d. Menjadi teladan yang utama sebagai pelajar muslim.e. Turut mendukung dan melaksanakan kebijakan dan
amal perjuangan IPM.f. Menjadi penggerak dalam melaksanakan kebijakan
dan amal perjuangan IPM.2. Hak Kader:
a. Menyatakan pendapat didalam dan di luar permusyawaratan.
b. Memilih dan dipilih didalam permusyawaratan pada tingkatan struktur kepemimpinannya
c. Mendapatkan pembinaan secara terus menerus dari IPM.
60 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 8Pemberhentian Anggota
1. Anggota berhenti karena:a. Meninggal duniab. Keluar dari Islamc. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.d. Diberhentikane. Habis masa keanggotaannya.
2. Anggota diberhentikan oleh Pimpinan karena:a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM.b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak
nama baik organisasi.c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di
depan pengadilan.3. Anggota yang diberhentikan berhak mengajukan keberatan
kepada tingkatan struktur yang memberhentikan. Apabila tingkatan struktur yang bersangkutan menolak maka anggota yang diberhentikan berhak naik banding kepada tingkatan struktur di atasnya.
4. Putusan pemberhentian anggota harus diumumkan.
Pasal 9Ranting
1. Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau masjid/mushalla atau panti asuhan atau desa atau kelurahan yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.
2. Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya
dua dalam sebulanb. Pengajian umum secara rutin sekurang-kurangnya satu
dalam sebulanc. Memiliki sekolah atau masjid/mushalla sebagai pusat
kegiatand. Pimpinan ranting terdiri atas sekurang-kurangnya 10
orang
61Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
3. Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan surat keputusan.
4. Pembina IPM di sekolah Muhammadiyah tingkat SMP/sederajat dan atau SMU/sederajat adalah Kepala Sekolah atau orang yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
5. Pembina IPM di ranting non sekolah adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Ketua Panti Asuhan.
6. Syarat Pembina IPM Ranting adalah alumni IPM dan atau Angkatan Muda Muhammadiyah.
Pasal 10Cabang
1. Cabang didirikan atas rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan atau Musyawarah Cabang IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Wilayah IPM dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada PD, dan PP IPM serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
3. Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:a. 2 (dua) Pimpinan Rantingb. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya
dua kali dalam sebulanc. Pengajian umum secara rutin tingkat Cabang sekurang-
kurangnya sekali dalam sebuland. Pembahasan masalah agama dan pengembangan
pemikiran Islame. Pelatihan kader pimpinan tingkat cabang
4. Cabang membawahi Ranting.
Pasal 11Daerah
1. Daerah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Daerah Mu-hammadiyah dan atau Musyawarah Daerah IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan Surat Keputu-san.
62 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada PW IPM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat.
3. Syarat pendirian daerah sekurang-kurangnya mempunyai:a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya
dua kali dalam sebulanb. Pengajian umum secara rutin tingkat Daerah sekurang-
kurangnya sekali dalam sebulanc. Pembahasan masalah agama dan pengembangan
pemikiran Islamd. Pelatihan kader Pimpinan tingkat daerah
4. Daerah membawahi Cabang dan Ranting.
Pasal 12Wilayah
1. Wilayah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan atau Musyawarah Wilayah IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan oleh PP IPM, dan ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:a. 3 (tiga) pimpinan daerahb. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya
dua kali dalam sebulanc. Pengajian umum secara rutin tingkat Daerah sekurang-
kurangnya sekali dalam sebuland. Pembahasan masalah agama dan pengembangan
pemikiran Islame. Pelatihan kader pimpinan tingkat Wilayah
4. Wilayah membawahi Daerah, Cabang, dan Ranting.
63Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 13Pusat
1. Pusat ditetapkan berdasarkan Keputusan Muktamar.2. Pusat membawahi Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.
Pasal 14Sifat Kepemimpinan
Kepemimpinan IPM bersifat kolektif-kolegial. Artinya, dalam melaksanakan dan memutuskan segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama dengan penuh pertimbangan.
Pasal 15Susunan Pimpinan
Susunan Pimpinan terdiri atas :1. Pimpinan Pusat2. Pimpinan Wilayah3. Pimpinan Daerah4. Pimpinan Cabang5. Pimpinan Ranting
Pasal 16Pimpinan Pusat
1. Pimpinan Pusat menentukan kebijakan IPM berdasarkan keputusan Muktamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah serta pedoman atau petunjuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Pimpinan pusat mentanfidzkan permusyawaratan tingkat pusat, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan IPM.
3. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar anggota Pimpinan Pusat.
4. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Pusat berkewajiban konsultasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Pimpinan Pusat dapat membentuk perwakilan yang wewenang dan kedudukannya ditentukan dalam rapat
64 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
pleno PP atas dasar ketentuan Muktamar.6. Personal pimpinan Pusat harus berdomisili di Yogyakarta
dan atau Jakarta
Pasal 17Pimpinan Wilayah
1. Pimpinan Wilayah menentukan kebijakan IPM dalam wilayahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan wilayah.
2. Pimpinan Wilayah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan wilayah, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Wilayah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personil Pimpinan Wilayah atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Wilayah membimbing dan meningkatkan kegiatan daerah dalam wilayahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Wilayah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
7. Pimpinan Wilayah dapat membentuk Perwakilan Pimpinan Wilayah sesuai dengan keputusan Musyawarah Wilayah.
8. Personal Pimpinan Wilayah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Wilayah, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat Wilayah.
Pasal 18Pimpinan Daerah
1. Pimpinan Daerah menentukan kebijakan IPM dalam daerahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan daerah.
65Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2. Pimpinan Daerah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan daerah, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Daerah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personal Pimpinan Daerah atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Daerah membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan cabang dan atau ranting dalam daerahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekstern yang me-nyangkut masalah penting, Pimpinan Daerah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Daerah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Daerah, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat Daerah.
Pasal 19Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang menentukan kebijakan IPM dalam cabangnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan cabang.
2. Pimpinan Cabang mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan cabang, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Cabang memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja dan pembagian tugas wewenang antar personal Pimpinan Cabang atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
66 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
5. Pimpinan Cabang membimbing dan meningkatkan amal usaha/kegiatan ranting-ranting dalam cabangnya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Cabang berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Cabang berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Cabang, dan apabila tidak demikian maka harus dapat mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat cabang.
Pasal 20Pimpinan Ranting
1. Pimpinan Ranting menentukan kebijakan IPM dalam rantingnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan musyawarah ranting.
2. Pimpinan Ranting mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan ranting, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Ranting memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja dan pembagian tugas wewenang antar personal Pimpinan Ranting atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Ranting membimbing anggota dalam amalan kemasyarakatan dan hidup beragama, meningkatkan kesadaran berorganisasi dan beragama serta menyalurkan aktivitas dalam amal usaha IPM sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Ranting berkewajiban berkonsultasi dengan kepala sekolah/Pimpinan Ranting Muhammadiyah/ Pengelola Panti Asuhan.
7. Pimpinan Ranting di perguruan Muhammadiyah tingkat SMP/sederajat dan atau SMA/sederajat dibina oleh kepala
67Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
sekolah dan atau yang dimandati oleh kepala sekolah untuk membantunya dalam upaya menggerakan IPM ranting di sekolah yang bersangkutan.
8. Pimpinan Ranting yang berkedudukan di luar sekolah Muhammadiyah, pembinaan dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Pengelola Panti Asuhan.
Pasal 21Pemilihan Pimpinan
1. Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan memilih formatur.2. Pemilihan formatur dilakukan secara langsung. 3. Pedoman tata tertib pemilihan Pimpinan dibuat oleh
Pimpinan setingkatnya, sesuai dengan hasil keputusan musyawarah.
4. Untuk pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan:a. Untuk Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Konferensi
Pimpinan Wilayah atas usul Peserta konpiwilb. Untuk Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Cabang
ditetapkan oleh musyawarah masing-masing atas usul Pimpinan IPM yang bersangkutan.
c. Untuk Pimpinan Ranting ditetapkan dalam rapat pleno Pimpinan.
5. Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai anggota Pimpinan IPMa. Telah menjadi kader IPM dan mengamalkan ajaran
Islam sesuai Al-quran dan As-sunnah al-maqbulahb. Setia pada maksud dan tujuan serta perjuangan IPM.c. Taat pada garis perjuangan IPM.d. Cakap dan berkemauan menjalankan tugasnya.e. Tidak merangkap keanggotaan/jabatan, sebagaimana
diatur dalam AD.f. Memenuhi syarat-syarat administrasi.g. Syarat mutlak hafal akan janji pelajar Muhammadiyah.
68 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 22Pergantian Pimpinan
1. Pergantian pimpinan hanya dilaksanakan pada permusyawaratan tertinggi tiap tingkatan struktur
2. Pergantian pimpinan dilaksanakan apabila masa jabatan pimpinan genap 2 tahun atau 1 tahun untuk ranting atau dinyatakan sudah selesai
3. Pergantian pimpinan maksimal dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa jabatannya selesai atau satu bulan untuk pimpinan ranting
Pasal 23Batas Umur Pimpinan
Batas maksimal umur :1. Pimpinan Pusat IPM adalah 24 tahun berjalan pada saat
Muktamar.2. Pimpinan Wilayah IPM adalah maksimal 24 tahun berjalan
pada saat Muswil.3. Pimpinan Daerah IPM adalah 22 tahun berjalan pada saat
Musda.4. Pimpinan Cabang IPM adalah 20 tahun berjalan pada saat
Muscab.5. Pimpinan Ranting IPM adalah 18 tahun berjalan pada saat
Musran.
Pasal 24Perubahan Pimpinan (reshufle)
1. Perubahan pimpinan dapat dilakukan dalam setiap rapat pimpinan IPM dengan persyaratan 2/3 pimpinan hadir
2. Perubahan pimpinan disahkan melalui surat keputusan pimpinan diatasnya atau surat keputusan Pimpinan Pusat.
3. Perubahan pimpinan harus disosialisasikan kepada pimpinan dibawahnya paling lambat 3 bulan setelah di SK-kan
69Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 25Pemberhentian Personal Pimpinan
1. Personal Pimpinan dinyatakan berhenti, dengan alasan:a. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.b. Diberhentikan.2. Personal pimpinan diberhentikan oleh pimpinan
bersangkutan.3. Peronal pimpinan dapat diberhentikan karena:
a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM.
b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi.
c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan.
4. Personal pimpinan yang diberhentikan dapat mengajukan banding pada pimpinan diatasnya.
5. Personal Pimpinan yang dinyatakan berhenti sebagaimana ayat 1, dapat diberhentikan melalui rapat pleno dan mendapat persetujuan dalam permusyawaratan di tingkatannya atau pelno diperluas.
6. Keputusan pemberhentian pimpinan harus diumumkan.
Pasal 26Pedoman Kerja
Untuk ketertiban jalannya pimpinan, maka Pimpinan Pusat IPM membuat pedoman umum kerja.
Pasal 27Susunan Jabatan
1. Susunan jabatan Pimpinan IPM disusun oleh Ketua Umum dan formatur IPM yang terpilih dalam tiap tingkat permusyawaratan IPM.
2. Susunan jabatan pimpinan IPM terdiri atas Ketua Umum, Ketua bidang, Sekretaris Umum, Sekretaris Bidang, Bendahara Umum, dan Anggota Bidang.
70 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 28Bidang–Bidang
1. Bidang-bidang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Bidang Organisasi, Bidang Perkaderan, Bidang Dakwah, Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan, Bidang Seni Budaya Olahraga, Bidang Advokasi, dan bidang hubungan antar lembaga (HUBLA).
2. Bidang wajib di Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Bidang Perkaderan, Bidang Dakwah dan Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP).
3. Bidang Hubla hanya ada di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
4. Struktur selain Pimpinan Pusat IPM dapat menambah, mengurangi, dan menggabung bidang yang ada dengan persetujuan dari pimpinan diatasnya.
5. Seluruh struktur IPM dilarah untuk mengganti nama bidang sebagaimana dituliskan pada ayat 1
Pasal 29Lembaga IPM
1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang
melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Batas wewenang dan kedudukan lembaga IPM seperti yang dimaksud ayat 1 di atas ditentukan dalam surat keputusan pimpinan yang bersangkutan.
4. Lembaga IPM bertanggung jawab kepada Pimpinan IPM yang bersangkutan.
5. Personal lembaga IPM direkrut dari anggota IPM, simpatisan atau pelajar muslim lain yang dianggap dapat mengemban amanah lembaga dan diberi tanggung jawab oleh masing-masing pimpinan.
6. Pimpinan IPM dapat membubarkan lembaga IPM atau merubah susunan anggota pengurusnya.
71Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
7. Pimpinan IPM membuat kaidah umum lembaga IPM yang disyahkan dalam permusyawaratan di tingkatannya.
8. Pimpinan IPM berhak dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga khusus di tingkatan struktur yang bersangkutan.
Pasal 30Muktamar
1. Muktamar diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat.2. Undangan, acara dan materi muktamar minimal telah sampai
kepada yang bersangkutan dua (2) bulan sebelumnya.3. Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri peserta
muktamar dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Muktamar terdiri atas :a. Peserta Penuh:
1) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota pimpinan pusat yang terpilih sebagai formatur pada Muktamar sebelumnya.
2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 4 orang utusan Pimpinan Wilayah.
3) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 3 orang utusan Pimpinan Daerah.
b. Peserta Peninjau:1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi
peserta Muktamar.2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat secara
sah.5. Setiap Peserta Penuh Muktamar berhak satu suara.6. Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan
Pusat IPM dengan berdasarkan keputusan Konpiwil pertama7. Acara pokok dalam Muktamar:
a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat:1) Kebijakan Pimpinan Pusat.
72 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2) Organisasi dan administrasi.3) Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Konpiwil
sebelumnya4) Keuangan
b. Laporan perkembangan Pimpinan Wilayah dan pan-dangan Pimpinan Wilayah terhadap kinerja Pimpinan Pusat
c. Penyusunan program periode berikut.d. Pemilihan Pimpinan Pusat.e. Masalah-masalah IPM yang bersifat urgen / pentingf. Rekomendasi.
8. Pimpinan Wilayah dalam memberikan pandangan kepada PP IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan pusat sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM
9. Hasil penilaian sebagaimana ayat 8, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya
10. Ketentuan tata tertib Muktamar diatur oleh Pimpinan Pusat dan disahkan dalam Konpiwil.
11. Keputusan Muktamar mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat sampai diubah atau dicabut kembali oleh Muktamar berikutnya.
12. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muktamar Pimpinan Pusat harus mentanfidzkan hasil keputusan Muktamar dan menyampaikannya pada pimpinan pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah IPM, dan Pimpinan Daerah IPM se-Indonesia
13. Pada waktu berlangsungnya Muktamar dapat diselenggara-kan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Muktamar.
Pasal 31Muktamar Luar Biasa
(MLB)1. Muktamar Luar Biasa diselenggarakan atas undangan
Pimpinan Pusat berdasarkan desakan 50% + 1 dari jumlah
73Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pimpinan Wilayah.2. Muktamar Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri Peserta
Muktamar Luar Biasa dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan undangan secara sah telah disampaikan kepada yang bersangkutan.
3. Peserta Muktamar Luar Biasa terdiri atas:a. Peserta Penuh:
1) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota pimpinan pusat yang terpilih sebagai formatur pada Muktamar sebelumnya.
2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang me-wakilinya dan 4 orang utusan Pimpinan Wilayah.
3) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang me-wakilinya dan 3 orang utusan Pimpinan Daerah.
b. Peserta Peninjau:1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi
peserta Muktamar.2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
4. Setiap peserta penuh Muktamar berhak atas satu suara.5. Isi dan susunan acara Muktamar Luar biasa disesuaikan
dengan alasan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa.6. Keputusan Muktamar Luar Biasa mulai berlaku setelah
ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat sampai diubah atau dicabut oleh Muktamar berikutnya.
7. Selambat-lambatnya dua minggu setelah Muktamar Luar Biasa, Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil keputusan Muktamar Luar Biasa kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pemberitahuan.
Pasal 32Konferensi Pimpinan Wilayah
(Konpiwil)1. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan atas
undangan Pimpinan Pusat.2. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Wilayah
minimal sampai kepada yang bersangkutan 1 (satu) bulan
74 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
sebelum acara konpiwil diselenggarakan.3. Konferensi Pimpinan Wilayah dinyatakan sah apabila
dihadiri peserta Konferensi Pimpinan Wilayah dengan tanpa memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Konferensi Pimpinan Wilayah terdiri atas:a. Peserta Penuh:
1) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota Pimpinan Pusat yang terpilih sebagai formatur pada Muktamar sebelumnya.
2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang me-wakilinya dan utusan Pimpinan Wilayah masing-masing 4 orang.
b. Peserta Peninjau:1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi
peserta Konpiwil.2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat secara
sah.5. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Wilayah berhak
atas satu suara6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Wilayah
ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.7. Acara pokok dalam Konferensi Pimpinan Wilayah.
a. Laporan kebijakan Pimpinan Pusat.b. Evaluasi dan menyusun kembali gerakan IPM secara
Nasionalc. Masalah penting yang tidak dapat ditangguhkan sampai
Muktamar.d. Masalah yang oleh Muktamar diserahkan kepada
Konferensi Pimpinan Wilayah.e. Mempersiapkan acara-acara Muktamar yang akan
datang.8. Sebelum Muktamar dapat diselenggarakan Konpiwil dengan
agenda khusus Persiapan Muktamar dan masalah penting.9. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Wilayah
ditentukan oleh Pimpinan Pusat dan disahkan dalam sidang
75Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
pleno Konferensi Pimpinan Wilayah.10. Keputusan Konferensi Pimpinan Wilayah mulai berlaku
setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat.11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan
Wilayah, keputusan harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat menyampaikannya pada pimpinan pusat Muhammadiyah, Pimpinan wilayah IPM, dan Pimpinan Daerah IPM se-Indonesia.
12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Wilayah dapat diselenggrakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Wilayah.
13. Agenda Pokok Konpiwil Pra Muktamar: a. Pembacaan dan penetapan tata tertib Konpiwil dan
Muktamarb. Pembacaan hasil kerja Konpiwil sebelumnya (pertama),
seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Muktamar, dll.
Pasal 33Musyawarah Wilayah
(Muswil)1. Musyawarah wilayah diselenggarakan atas undangan
Pimpinan Wilayah.2. Muswil diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah
akhir periode kepemimpinan PP IPM dan dikeluarkannya keputusan induk muktamar
3. Undangan, acara dan materi musyawarah wilayah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
4. Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Musyawarah Wilayah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Peserta Muswil terdiri atas:a. Peserta Penuh :
1. Ketua Umum Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Wilayah yang terpilih sebagai formatur
76 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
pada Musyawarah Wilayah sebelumnya.2. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili
dan 4 orang utusan Pimpinan Daerah.3. Utusan Pimpinan Cabang masing-masing 3 orang.
b. Peserta Peninjau :1. Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta
musyawarah wilayah.2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.
6. Setiap peserta penuh Musyawarah Wilayah berhak atas satu suara.
7. Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan berdasarkan keputusan Konferensi Pimpinan Daerah sebelumnya.
8. Acara pokok dalam Musyawarah Wilayah:a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah:
1) Kebijakan Pimpinan Wilayah.2) Organisasi dan administrasi.3) Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Wilayah dan
Konpida serta instruksi Pimpinan Pusat.4) Keuangan.
b. Laporan perkembangan Pimpinan Daerah dan pan-dangan Pimpinan Daerah terhadap kinerja Pimpinan Wilayah
c. Penyusunan Program IPM berikutnya.d. Pemilihan Pimpinan Wilayah.e. Masalah urgen dalam Wilayah.f. Rekomendasi.
9. Pimpinan Daerah dalam memberikan pandangan kepada PW IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan pusat sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM
10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya
11. Ketentuan Tata Tertib Musyawarah Wilayah diatur oleh Pimpinan Wilayah dan disahkan dalam Konferensi Pimpinan Daerah.
77Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
12. Keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Wilayah berikutnya.
13. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muswil, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Wilayah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapat pengesahan.
14. Apabila sampai dua minggu sesudah penyerahan hasil Musyawarah Wilayah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat, maka keputusan tersebut dianggap sah.
15. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Wilayah.
Pasal 34Konferensi Pimpinan Daerah
(Konpida)1. Konferensi Pimpinan Daerah diselenggarakan atas undangan
Pimpinan Wilayah.2. Undangan, acara dan materi Konferensi Pimpinan Daerah
minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konferensi Pimpinan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri peserta Konferensi Pimpinan Daerah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Konferensi Pimpinan Daerah terdiri atas:a. Peserta Penuh :
1) Ketua Umum Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Wilayah yang terpilih sebagai untuk formatur pada Musyawarah Wilayah sebelumnya.
2) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 3 orang utusan Pimpinan Daerah.
b. Peseta Peninjau:1) Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta
Konpida.
78 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.5. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Daerah berhak
atas satu suara.6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan daerah
ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah7. Acara Pokok dalam Konferensi Pimpinan Daerah :
a. Laporan Kebijakan Pimpinan Wilayah.b. Masalah Urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai
Musyawarah Wilayahc. Masalah yang oleh Muswil diserahkan kepada
Konferensi Pimpinan Daerah.d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program.e. Mempersiapkan acara-acara Muswil berikutnya.
8. Sebelum Muswil dapat diselenggarakan Konpida dengan agenda khusus Persiapan Muswil dan masalah urgen
9. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Daerah ditentukan oleh Pimpinan Wilayah dan disahkan dalam sidang pleno Konferensi Pimpinan Daerah.
10. Keputusan Konferensi Pimpinan Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Daerah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat IPM untuk mendapat pengesahan.
12. Apabila sampai dua minggu sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Daerah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat, maka keputusan tersebut dianggap sah.
13. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Daerah dapat diselenggakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Daerah.
14. Agenda Pokok Konpida Pra Muswil:a. Pembacaan dan penetapan tertib Konpida dan Muswilb. Pembacaan hasil kerja Konpida sebelumnya (pertama),
79Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Muswil, dll.
Pasal 35Musyawarah Daerah
(Musda)1. Musyawarah Daerah diselenggarakan atas undangan
Pimpinan Daerah.2. Musda diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah
akhir periode kepemimpinan PW IPM dan dikeluarkannya keputusan induk muswil.
3. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Daerah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
4. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Musyawarah Daerah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah sampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:a. Peserta Penuh :
1) Ketua Umum Pimpinan Daerah dan anggota Pimpinan Daerah yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Daerah sebelumnya.
2) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 3 orang utusan Pimpinan Cabang.
3) Utusan Pimpinan Ranting masing-masing 3 orang.b. Peserta Peninjau :
1) Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Musyawarah Daerah.
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.6. Setiap peserta penuh Musyawarah daerah berhak atas satu
suara.7. Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh
Pimpinan Daerah dengan berdasarkan keputusan Konpicab sebelumnya.
8. Acara pokok Musyawarah Daerah:a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah.
80 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
1) Kebijakan Pimpinan Daerah.2) Organisasi dan administrasi.3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah dan
Konpicab sebelumnya serta instruksi Pimpinan di tingkat atasnya.
4) Keuangan.b. Laporan perkembangan Pimpinan Cabang atau ranting
dan pandangan Pimpinan Cabang atau ranting terhadap kinerja Pimpinan Daerah
c. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya.d. Pemilihan Pimpinan Daerah.e. Masalah IPM yang urgen dalam Daerahnya.
9. Pimpinan Cabang atau ranting dalam memberikan pan-dangan kepada PD IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpi-nan daerah sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM
10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya
11. Ketentuan tata tertib Musyawarah Daerah diatur oleh Pimpinan Daerah.
12. Keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah sampai diubah atau dicabut kembali oleh Musyawarah Daerah berikutnya.
13. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musda Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Musda ke-pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada pimpinan wilayah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimp-inan Pusat.
14. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Daerah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
15. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Daerah.
81Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 36Konferensi Pimpinan Cabang
(Konpicab)1. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggakan atas undangan
Pimpinan Daerah.2. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Cabang
minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konferensi Pimpinan Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Konferensi Pimpinan Cabang dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Konferensi Pimpinan Cabang terdiri atas:a. Peserta Penuh :
1) Ketua Umum Pimpinan Daerah dan anggota Pimpinan Daerah yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Daerah sebelumnya.
2) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan Cabang.
b. Peserta Peninjau :1) Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta
Konferensi Pimpinan Cabang.2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
5. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Cabang berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
7. Acara Pokok Konferensi Pimpinan Cabang:a. Laporan Kebjijakan Pimpinan Daerahb. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai
Musda.c. Masalah yang oleh Musda diserahkan kepada
Konferensi Pimpinan Cabang.d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan programe. Mempersiapkan acara-acara Musda berikutnya.
8. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Cabang
82 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
ditentukan oleh Pimpinan Daerah dan disahkan dalam rapat pleno Konferensi Pimpinan Cabang.
9. Keputusan Konferensi Pimpinan Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.
10. Selambat–lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Wilayah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Cabang tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Cabang dapat diselenggarakan acara pendukung atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Cabang.
13. Agenda Pokok Konpicab Pra Musda:a. Pembacaan dan penetapan tata tertib Konpicab dan
Musdab. Pembacaan hasil kerja Konpicab sebelumnya (pertama),
seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Musda, dll.
14. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Cabang.
Pasal 37Musyawarah Cabang
(Muscab)1. Musyawarah Cabang diselenggarakan atas undangan
Pimpinan Cabang.2. Muscab diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 bulan
setelah akhir periode kepemimpinan PD IPM dan dikeluarkannya keputusan induk Musda.
3. Undangan, acara dan materi Musyawarah Cabang minimal
83Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
sampai kepada yang bersangkutan dua minggu sebelumnya.4. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
peserta Musyawarah Cabang dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan sudah disampaikan secara sah kepada yang bersangkutan.
5. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :a. Peserta Penuh :
1. Personal Pimpinan Cabang2. Ketua Umum Pimpinan Ranting atau yang mewakili3. Utusan Pimpinan Ranting yang jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhanb. Peserta Peninjau: Peninjau adalah mereka yang diundang oleh Pimpinan
Cabang6. Setiap Peserta Penuh Musyawarah Cabang berhak satu
suara.7. Isi dan Susunan Musyawarah Cabang ditetapkan oleh
Pimpinan Cabang dan disahkan dalam pleno Musyawarah Cabang.
8. Acara Pokok dalam Musyawarah Cabang :a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Cabang :
1) Kebijakan Pimpinan Cabang.2) Organisasi dan Administrasi.3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan
instruksi Pimpinan di atasnya.4) Keuangan.
b. Laporan perkembangan Pimpinan Ranting dan pandangan Pimpinan Ranting terhadap kinerja Pimpinan Cabang
c. Penyusunan program IPM periode berikutnya.d. Pemilihan Pimpinan Cabang.e. Masalah IPM yang urgen di cabangnya.f. Rekomendasi.
9. Pimpinan Ranting dalam memberikan pandangan kepada PC IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan Cabang sesuai
84 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai
acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya11. Ketentuan tata tertib Musyawarah Cabang diatur oleh
Pimpinan Cabang dan disahkan dalam sidang pleno Musyawarah Cabang.
12. Keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Cabang berikutnya.
13. Selambat–lambatnya sebulan setelah Musyawarah Cabang, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Cabang kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada pimpinan Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah.
14. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Cabang tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
15. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Cabang.
Pasal 37Konpiran
1. Konferensi Pimpinan Ranting diselenggakan atas undangan Pimpinan Cabang.
2. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Ranting minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konferensi Pimpinan Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Konferensi Pimpinan Ranting dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Konferensi Pimpinan Ranting terdiri atas:a. Peserta Penuh :
1) Ketua Umum Pimpinan Cabang dan anggota
85Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pimpinan Cabang yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Cabang sebelumnya.
2) Ketua Umum Pimpinan Ranting atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan Ranting.
b. Peserta Peninjau :1) Pimpinan Cabang yang tidak menjadi peserta
Konferensi Pimpinan Ranting.2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
5. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Ranting berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
7. Acara Pokok Konferensi Pimpinan Ranting:a. Laporan Kebjijakan Pimpinan Cabangb. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai
Muscab.c. Masalah yang oleh Muscab diserahkan kepada
Konferensi Pimpinan Ranting.d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan programe. Mempersiapkan acara-acara Muscab berikutnya.
8. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Ranting ditentukan oleh Pimpinan Cabang dan disahkan dalam rapat pleno Konferensi Pimpinan Ranting.
9. Keputusan Konferensi Pimpinan Ranting mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang.
10. Selambat–lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Ranting kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Ranting tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Ranting
86 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
dapat diselenggarakan acara pendukung atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Ranting.
13. Agenda Pokok Konpicab Pra Musda:a. Pembacaan dan Penetapan tata tertib Konpiran dan
Musdab. Pembacaan hasil kerja Konpicab sebelumnya (pertama),
seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Musda, dll.
14. Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Ranting.
Pasal 38 (Musran)
1. Musyawarah Ranting diselenggarakan atas undangan Pimpinan Ranting.
2. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Ranting minimal sampai kepada yang bersangkutan seminggu sebelumnya.
3. Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Musyawarah Ranting dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:a. Peserta Penuh :
1. Personal Pimpinan Ranting.2. Seluruh anggota Ranting atau wakil–wakil anggota
sesuai kebijakan Pimpinan Ranting.b. Peserta Peninjau : Mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting.
5. Setiap peserta Penuh Musyawarah Ranting berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
7. Acara Pokok dalam Musyawarah Ranting :a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
1) Kebijakan Pimpinan Ranting.
87Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2) Organisasi dan administrasi.3) Pelaksanaan keputusan Muktamar, keputusan
Musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta keputusan Musyawarah Ranting sebelumnya.
4) Keuanganb. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya.c. Pemilihan Pimpinan Ranting.d. Masalah IPM yang urgen di Wilayah Rantingnya.e. Rekomendasi.
8. Ketentuan tata tertib Musyawarah Ranting diatur oleh Pimpinan Ranting dan disahkan dalam sidang pleno Musyawarah Ranting.
9. Keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Ranting berikutnya.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyawarah Ranting, Pimpinan Ranting harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Ranting kepada Pimpinan sekolah/ Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Cabang atau Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah.
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Ranting tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Cabang atau Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
12. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Ranting.
13. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting.
Pasal 39Keputusan Musyawarah
1. Keputusan Musyawarah diusahakan dengan mufakat.2. Apabila keputusan dilakukan dengan pemungutan suara,
88 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang
penting dapat dilakukan secara tertulis atau secara langsung.4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat suara yang sama
banyak, maka pemungutan suara dapat diulangi dengan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada masing–masing pihak untuk menambah penjelasan, apabila setelah tiga kali hasil pemungutannya masih tetap sama, atau tidak memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan, maka persoalannya dibekukan atau diserahkan kepada Pimpinan di atasnya atau Pimpinan Muhammadiyah yang setingkat atau kepada Kepala Sekolah.
Pasal 40Rapat Pimpinan
1. Rapat pimpinan adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan masalah kebijakan, program dan atau masalah-masalah yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam waktu cepat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab pimpinan bersangkutan.
Rapat pimpinan terdiri atas:a. Rapat rutinb. Rapat pleno
2. Rapat rutin dilaksanakan minimal dua minggu sekali, sedangkan rapat pleno dilaksanakan minimal 6 bulan sekali.
3. Fungsi rapat rutina. Koordinasi gerakan dan program IPM secara mingguanb. Personaliac. Hal-hal yang urgen
4. Fungsi rapat plenoa. Koordinasi gerakan dan program IPM secara bulananb. Personaliac. Up Grad pimpinand. Hal-hal yang urgen
5. Rapat rutin dan pleno mempunyai kekuatan hukum yang sama
89Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
6. Ketentuan lain mengenai rapat pimpinan diatur dalam pedoman umum.
Pasal 41Rapat kerja
1. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan untuk merumuskan pelaksanaan keputusan musyawarah tertinggi di setiap struktur yang menyangkut program dan kegiatan organisasi rapat kerja terdiri atas:a. rapat kerja pimpinanb. rapat kerja nasional/wilayah/daerah/cabang/ranting
2. Ketentuan lain mengenai rapat kerja diatur dalam pedoman umum
Pasal 42Laporan
Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IPM meliputi bidang organisasi, amal usaha, administrasi, inventarisasi organisasi dan kegiatan-kegiatan termasuk laporan bidang/ lembaga khusus, problematika, usul dan saran dari tingkat Pimpinan IPM masing-masing disampaikan kepada Pimpinan di atasnya, dengan ketentuan bagi Pimpinan Wilayah, Daerah setiap tiga bulan dan Pimpinan Ranting setiap dua bulan.
Pasal 43Keuangan
1. Uang pangkal besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat2. Iuran Anggota besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.3. Pengelolaan/penarikan uang pangkal akan diatur dalam
peraturan khusus yang dibuat oleh Pimpinan Pusat4. Pengelolaan/penarikan iuran anggota akan diatur dalam
peraturan khusus yang dibuat oleh Pimpinan Daerah masing-masing.
5. Distribusi Iuran Anggota adalah sebagai berikut:a. 40 % untuk Pimpinan Ranting
90 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
b. 30 % untuk Pimpinan Cabangc. 20 % untuk Pimpinan Daerahd. 10 % untuk Pimpinan Wilayah
6. Setiap tahun Pimpinan IPM masing-masing tingkat mengadakan perhitungan, pemeriksaan kas dan hak milik serta melaporkannya kepada permusyawaratan yang bersangkutan.
7. Musyawarah memeriksa pertanggungjawaban keuangan IPM dengan membentuk tim verifikasi/pemeriksaan keuangan.
8. Perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi dan sebagainya dapat menjadi donatur IPM dengan tidak mengikat.
9. Laporan keuangan IPM harus didasari pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan akan diatur dalam pedoman Administrasi Keuangan dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.
Pasal 44Perubahan Anggaran Rumah Tangga
Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh Muktamar, Muktamar Luar Biasa dan/ atau Konferensi Pimpinan Wilayah atas persetujuan 2/3 (dua pertiga) peserta penuh yang hadir.
Pasal 45Aturan Tambahan
1. IPM Menggunakan tahun Hijriah dimulai sesuai dengan penanggalan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah.
2. Pedoman Adminsitrasi IPM diatur oleh Pimpinan Pusat.3. Hal-hal dalam peraturan Anggaran Rumah Tangga ini yang
memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.
4. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
91Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 46Penutup
Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dalam Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada tanggal 27 November 2012 di Palembang dan dinyatakan berlaku mulai tanggal tersebut sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga terdahulu (Konpiwil IPM tahun 2011 di Ternate, Maluku Utara).
92 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
KEBIJAKAN DAN PROGRAM-PROGRAM BIDANGIKATAN PELAJAR MUHAMAMDIYAH
A. SASARAN KEBIJAKAN IPM Sasaran kebijakan IPM diarahkan pada dua, sasaran personal
dan sasaran institusional. Berikut ini penjelasannya. 1. Sasaran Personal. Diarahkan pada terwujudnya tradisi
kesadaran kritis dalam berfikir dan bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan IPM.
2. Sasaran Institusional. Diarahkan pada terciptanya struktur kelembagaan yang kuat dan fungsional melalui pengembangan ranting serta mekanisme kepemimpinan yang mantap dalam mendukung gerakan Ikatan menuju gerakan yang berparadigma kritis transformatif.
B. LANDASAN YURIDIS Bahwa program IPM sebagai rangkaian kebijakan dan
kegiatannya senantiasa berpijak pada : 1. Al-Qur’an dan As-Sunah sebagai sumber ajaran dan
hukum Islam2. AD ART dan keputusan2 yang berlaku dalam ikatan3. Mengindahkan falsafah dan dasar negara serta hukum
yang sah dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraC. HIRARKI KEBIJAKAN
1. PP IPM a. Penentu kebijakan organisasi secara nasional b. Melakukan koordinasi dengan PW IPM se-
Indonesia c. Melakukan aksi-aksi dalam lingkup menggagas
nilai-nilai baru dan penguatan kapasitas kader IPM secara nasional
93Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
2. PW IPM a. Menerjemahkan kebijakan-kebijkan Muktamar
atau kebijakan yang telah diputuskan oleh PP IPM di tingkat wilayahnya
b. Mensosialisasikan keputusan-keputusan PP IPM atau keputusan bersama di tingkat nasional
c. Mengatur kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kewilayahannya
d. Melakukan koordinasi dengan PP IPM dan konsolidasi dengan PD IPM-nya
e. Melakukan kerja-kerja konkrit di tingkat wilayah-nya sebagai upaya pengembangan jaringan dan penguatan kapasiats organisasi maupun para ka-dernya.
3. PD IPM a. Motor penggerak IPM secara daerah b. Melakukan aksi-aksi riil yang telah menjadi
keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah di atasnya
c. Selalu berkoordinasi dengan PW IPM dan konsolidasi dengan PC IPM atau PR IPM di tingkat daerahnya
4. PC IPM a. Melakukan aksi-aksi riil yang telah menjadi
keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah di atasnya
b. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang langsung tertuju dan bermanfaat pada sekolah dan kalangan pelajar
c. Selalu berkoordinasi dengan PD IPM dan konsolidasi dengan PR IPM di tingkat daerahnya
5. PR IPM a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah
menjadi keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah diatasnya
94 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit baik di tingkat ranting maupun ditingkat daerah
c. Selalu berkoordinasi dengan PD IPM atau PC IPM-nya
D. TUJUAN JANGKA PANJANG (2020) “Menjadikan IPM sebagai sayap gerakan pelajar serta
terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” ditandai dengan:1. Terciptanya IPM sebagai gerakan pelajar yang unggul
di bandingkan gerakan-gerakan pelajar lain dalam yang ditunjukkan oleh keunggulan pelaku gerakan, sistem gerakan, organisasi dan kepemimpinan, jaringan, infrastruktur, dan aksi gerakan sebagai faktor penting dan strategis bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Terinternalisasinya nilai-nilai ajaran Islam dan tumbuhnya kesadaran individu-individu dan komunitas-komunitas pelajar, yang menjamin terciptanya tatanan kehidupan unggul di segala bidang kehidupan sebagai wujud kehadiran Islam yang bersisifat rahmatan lil’’alamin dan membawa keutamaan hidup umat manusia meraih kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat (khasanah fiddun-ya wa a- akhirah).
3. Tumbuhkembangnya kehidupan pelajar yang semakin berkualitas yang tercermin dengan meningkatnya kehidupan pelajar yang beilmu, berakhlak, terampil, dan beriman. Sehingga menjadi negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di bawah naungan ridha Alah SWT (baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur).
E. INDEKS PROGRESIVITAS GERAKAN IPM Indeks Progresivitas Gerakan (IGP) IPM merupakan
satu metode yang digunakan oleh IPM untuk mengukur keberhasilan sebuah organisasi dalam satu periode tertentu.
95Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Disini, IPM telah merumuskan empat ranah yang menjadi tolak ukur keberhasilan gerakan IPM dalam setiap satu periodenya di berbagai jenjang struktur, baik Ranting hingga Pusat. Keempat ranah itu adalah ranah kepemimpinan, ranah kaderisasi, ranah program, dan ranah produk.
Masing-masing ranah memiliki indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari masing-masing ranah tersebut. Berikut ini penjelasannya:
NO RANAH INDIKATOR
1 Kepemimpinan 1. Visi tentang IPM yang ideal 2. Mampu membangun kesadaran kolektif 3. Memproduksi wacana-wacana gerakan4. Mampu menggerakkan aktor dan
struktur 5. Mampu mengartikulasikan kepentingan
basis gerakan6. Mampu membangun jaringan eksternal
2 Kaderisasi 1. Ada Taruna Melati atau kegiatan kaderisasi pendukung yang sesuai SPI
2. Ada kegiatan follow up Kaderisasi 3. Pendampingan yang berkelanjutan 4. Munculnya komunitas-komunitas hasil
perkaderan sebagai basis gerakan
3 Program Kerja 1. Adanya program-program di setiap bidang sebagai penerjemahan gkt dan gpk
2. Adanya follow up dari program 3. Adanya komunitas-komunitas pasca
pelaksanaan program 4. Ada kegiatan rutin di masing-masing
bidang
4 Produk 1. Setiap bidang melahirkan produk dalam bentuk artefak-artefak, seperti: buku, majalah, buletin, website, kaos, sticker, dll
2. Distribusi artefak baik internal IPM maupun ke eksternal
96 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
F. TAHAPAN KEBIJAKAN PROGRAM1. Muktamar XVII : diarahkan kepada IPM sebagai rumah
kreatif pelajar Indonesia. Dengan komunitas sebagai basi gerakan sebagai pembumian paradigma gerakan kritis transformatif pada level basis massa.
2. Muktamar XVIII : diarahkan kepada penumbuhan kesadaran kritis dan aksi kreatif pelajar serta penjagaan karakter pelajar dengan paradigma gerakan pelajar berkemajuan menuju gerakan yang kritis dan progresif.
3. Muktamar XIX : diarahkan kepada pembangunan pela kekuatan dan kualitas pelaku gerakan dan ideologi gerakan IPM dengan mengoptimalkan sistem perkaderan yang berkemajuan dan berorientasi ke masa depan.
4. Muktamar XX : diarahkan kepada IPM sebagai gerakan ilmu yang unggul di kalangan pelajar serta terciptanya komunitas pelajar sebagai faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
G. KEBIJAKAN BIDANG-BIDANG 1. Bidang Kepemimpinan Bidang ini diarahkan berupa terciptanya kepemimpinan
(Leadership) yang kuat dan progresif menuju gerakan IPM yang transformatif. Hal tersebut meliputi pengelolaan kepemimpinan dan manajemen serta penataan mekanisme dan sistem kepemimpinan dan manajemen. a. Mengawal orientasi ikatan b. Optimalisasi kinerja dan partisipasi ikatan c. Optimalisasi peran lembaga kepemimpinan d. Penguatan komunikasi eksternal
2. Bidang Administrasi Umum Bidang ini diarahkan kepada terciptanya administrasi
organisasi yang tertib, rapi, dan memudahkan proses organisasi. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Optimalisasi sosialisasi sistem administrasi IPM
97Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
b. Optimalisasi pelaksanaan sistem administrasi IPM c. Optimalisasi pelayanan dan pemenuhan
kebutuhan administrasi organisasi3. Bidang Keuangan Bidang ini memiliki program:
a. Penataan administrasi keuangan IPM b. Optimalisasi penggalian, pengelolaan, dan
pemanfaatan dana organisasi c. Pengembangan spirit kekayaan dan kewirausahaan
dengan inovasi lembaga usaha penopang dana organisasi
4. Bidang Organisasi Bidang ini diarahkan pada penguatan organisasi
(struktur, suprastruktur, dan infastruktur) guna mewujudkan gerakan transformatif. Menjadikan gerakan pelajar terdepan (leading) dalam manajemen organisasi keIslaman maupun dalam menjalankan perannya. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Penelitian dan potensi organisasi b. Konsolidasi dan penataan tata kelola organisasi c. Pengembangan dan penguatan fungsi struktur
organisasi d. Membangun manajemen organisasi yang efektif
dan profesional agar berjalan efektif, efisien, accountable dan kuat dalam memobilisasiseluruh jaringan dan kekuatan
5. Bidang Perkaderan Bidang ini diarahkan pada penguatan karakter kader
inti ikatan dalam rangka menumbuhkembangkan semangat yang terorganisir serta jiwa militansi pada setiap kader. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Massifikasi rekruitmen kader b. Mentoring dan pendampingan sebagai upaya
penjagaan nilai-nilai kaderisasi pada kader inti gerakan (mentoring/pengawasan and penjagaan kader)
98 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
c. Peningkatan kapasitas pada setiap kader inti ikatand. Transformasi kader inti ikatan dalam berbagai
ranah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (transformasi kader di berbagai sektor publijk)
6. Bidang Kajian dan Dakwah Islam (KDI) Bidang ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai
ajaran Islam secara kritis, sehingga dapat membangun identitas pelajar muslim yang memiliki akhlak karimah. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Mengintensifkan kajian dan pendampingan keislaman b. Penyempurnaan dan sosialisasi konsep dakwah
IPM c. Pengembangan kegiatan yang berorientasi pada
dakwah dikalangan pelajar d. Pengembangan dan implementasi dakwah
mutimedia baik media lokal maupun media dengan muatan teknologi baru di ruang publik
7. Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP) Bidang ini diarahkan pada terciptanya tradisi berpikir
kritis, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi di kalangan pelajar dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu bidang ini memiliki program: a. Menciptakan tradisi berpikir kritis di kalangan
pelajar melalui pembudayaan tradisi baca dan tulis b. Peningkatan kualitas ilmu pengetahuan melalui
adanya komunitas-komunitas kreatif dan ilmiah di kalangan pelajar
c. Penyadaran akan pentingnya menguasai teknologi8. Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga (ASBO) Bidang ini diarahkan pada pengembangan minat dan
bakat serta apresiasi terhadap seni untuk terbentuknya pelajar kreatif. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Pengembangan kajian budaya b. Melestarikan seni dan budaya lokal
99Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
c. Menguatkan gerakan “Sastra Masuk Sekolah” d. Membudayakan oleh raga di kalangan pelajar
9. Bidang Advokasi Bidang ini diarahkan pada penyadaran, pendampingan,
dan pembelaan terhadap hak-hak anak-anak usia pelajar. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Identifikasi persoalan-persoalan dan kebijakan-
kebijakan publik yang tidak berpihak pada hak-hak anak-anak usia pelajar.
b. Melakukan kerja-kerja penyadaran,pemberdayaan dan pembelaan terhadap anak dan orang tua anak.
10. Bidang Ipmawati Bidang ini diarahkan pada pemberdayaan dan optimali-
sasi pran kader putri IPM dalam berakualisasi diikatan dengan mengembangkan isu-isu tentang kesetaraan gender dan equal access. Karena itu, bidang ini memi-liki program :a. pengkajian dan pengembangan isu-isu tentang
kesetaraan gender dan equal access.b. Meningkatkan kepedulian dan respon terhadap
permasalahan pelajar putri serta permasalah gender pada umumnya
c. Optimalisasi potensi kader putri IPM dan proses kaderisasi
11. Bidang Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga Bidang ini di arahkan pada peningkatan wawasan global
dan komunikasi aktif untuk pengembangan jaringan Nasional maupun Internasional. Karena itu bidang ini memiliki program: a. Pengembangan kegiatan inovatif yang berorientasi
pada penguatan tradisi berfikir berwawasan global.
b. Penguatan Jaringan di beberapa lembaga Nasional maupun Inteernasional yang menghasilkan kemitraan strategis bagi pengembangan
100 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
A. Ketua Umum:1. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugas pimpinan pusat.2. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan program serta rencana kegiatan PP IPM
3. Mengkordinasikan anggota PP lainnya dalam melaksanakan tugas masing-masing.
4. Mewakili pimpinan pusat ke dalam dan keluar PP IPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Memimpin rapat-rapat pimpinan pusatB. Ketua Bidang:
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya
2. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program bidangnya masing-masing
3. Membantu ketua umum dalam melakukan pelayanan-pelayanan organisasi
4. Membantu ketua umum dalam memimpin rapat-rapat PP IPM
5. Mewakili ketua Umum jika berhalangan sesuai dengan bidang garapnya
C. Sekretaris Jendral/ Umum1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan
pusat yang diserahkan kepadanya2. Mengendalikan segala informasi masukan dan
informasi keluaran yang diperlukan PP IPM3. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat PP
serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan sampai kepada penyiapan tanfidznya.
4. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat PP.
5. Membantu Ketua Umum atau Ketua Bidang dalam
101Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
memimpin rapat-rapat PP IPM. Khususnya ketika mereka berhalangan.
6. Memimpin kegiatan sekretariat PP7. Mengkordinasikan kegiatan sekretariat yang dilakukan
oleh sekretaris bidang.D. Sekretaris Bidang
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya
2. Membantu sekretaris umum dalam mengendalikan segala informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan PP IPM
3. Membantu sekretaris umum dalam Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat PP serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan sampai kepada penyiapan tanfidznya.
4. Membantu sekretaris umum dalam Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat PP.
5. Membantu sekretaris umum dalam memimpin kegiatan sekretariat PP IPM kantor Yogyakarta maupun Jakarta.
E. Bendahara Umum1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan
pusat yang diserahkan kepadanya2. Menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan
keuangan PP IPM3. Mempersiapkan dan menyusun anggaran pendapatan
dan belanja PP IPM4. Mengkordinasi usaha penggalian dana PP IPM.5. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan
keuangan PP IPM6. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran
PP7. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan PP
IPM
102 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
F. Wakil Bendahara Umum I & II1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan
pusat yang diserahkan kepadanya2. Membantu Bendahara Umum dalam Menyelenggarakan
pengelolaan dan perbendaharaan keuangan PP IPM3. Membantu Bendahara Umum dalam Mempersiapkan
dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja PP IPM
4. Membantu Bendahara Umum dalam Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan PP IPM
5. Membantu Bendahara Umum dalam Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan PP IPM
6. Membantu Bendahara Umum dalam usaha penggalian dana PP IPM Kantor Yogyakarta dan Jakarta
G. Anggota Bidang1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan
pusat yang diserahkan kepadanya2. Membantu ketua bidang dan sekretaris bidang dalam
melaksanakan tugas kepemimpinan
103Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
STRUKTUR PIMPINANIkatan Pelajar Muhammadiyah
STRUKTUR PIMPINAN
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Keterangan Gambar : Garis Instruksi:
Garis Kordinasi
Peran dan Fungsi
SEKRETARIS JENDRAL
BENDAHARA UMUM
WK
WK
KETUA ORGANISASI
KETUA PERKADERA
N
KETUA KDI
KETUA PIP
KETUA ASBO
KETUA ADVOKASI
KETUA HUBLA
KETUA UMUM
SEKRETARIS
ORGANISASI
SEKRETARIS
PERKADERA
SEKRETARIS KDI
SEKRETARIS PIP
SEKRETARIS ASBO
SEKRETARIS
ADVOKASI
SEKRETARIS HUBLA
ANGGOTA MASING-MASING BIDANG
KEPEMIMPINAN KETUA UMUM
KETUA � KETUA BIDANG
ADMINISTRASI SEKRETARIS
JENDRAL/
SEKRETARIS � SEKRETARIS
KEUANGANBENDAHARA
UMUM WAKIL BENDAHARA I & II
TEKNIS KETUA ANGGOTA BIDANG
SEKRETARISJENDRAL
BENDAHARAUMUM
WK
WK
KETUAORGANISASI
KETUAPKD
KETUAKDI
KETUAPIP
KETUAASBO
KETUAADVOKASI
KETUAHUBLA
KETUAUMUM
SEKRETARISORGANISASI
SEKRETARISPKD
SEKRETARISKDI
SEKRETARISPIP
SEKRETARISASBO
SEKRETARISADVOKASI
SEKRETARISHUBLA
ANGGOTA MASING-MASING BIDANG
KETUAIPMAWATI
SEKRETARISIPMAWATI
104 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
REKOMENDASI MUKTAMAR XVIIIIKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
A. Rekomendasi untuk PP IPM1. Merumuskan tujuan program jangka panjang2. Merumuskan tahapan kebijakan program3. Mendesak kepada PP IPM untuk segera merumuskan,
mensosialisasikan dan mendistribusikan Sistem Perkaderan IPM (SPI) yang baru sampai pada tataran PD IPM sebelum konpiwil tengah periode.
4. Mendesak kepada PP IPM untuk masifikasi recruitmen da’i pelajar dengan menjadikan PDPM menjadi pengkaderan wajib.
5. Mengintensifkan pendampingan terhadap pimpinan wilayah IPM yang kurang aktif.
6. Meninjau kembali bagi pimpinan wilayah yang permusyawaratannya tidak sesuai dengan Muktamar IPM.
7. Menata ulang manajemen media milik PP IPM agar lebih professional sebelum konpiwil tengah periode.
8. Komitmen dan berakhlak mulia sebagai contoh central bagi kader IPM dibawahnya.
9. Responsif terhadap isu gerakan Islam garis keras yang menggunakan pelajar sebagai objek untuk melakukan kekerasan atas nama agama Islam.
10. Mendesak PP IPM untuk responsif terhadap isu-isu sosial politik lokal, nasional dan internasional.
11. Mengajukan yudisium review terhadap UAN untuk ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusional.
12. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi pelajar dan OKP-OKP lain untuk memperjuangkan hak-hak pelajar.
105Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
13. Mensosialisasikan konsep dan aktualiasi strategi gerakan pelajar kreatif inovatif bagi seluruh kader IPM.
14. Mempertegas keberadaan PP IPM sbg penyambung suara arus bawah pelajar, sehingga dalam sikap dan realisasi programnya selalu mempertimbangkan aspirasi pimpinan dibawahnya
15. Mengawal setiap keputusan muktamar dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan hati suci.
B. Rekomendasi untuk PP Muhammadiyah1. Mendesak PP Muhammadiyah untuk menjalankan
program beasiswa bagi Kader IPM yang aktif dan berprestasi untuk melanjutkan studi ke berbagai jenjang pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Angkatan Muda Muhammadiyah untuk masuk dalam kepemimpinan Muhammadiyah dan Amal Usaha.
3. Mendesak PP Muhammadiyah agar menyusun mekanisme tentang aturan gaji pegawai di Amal Usaha Muhammadiyah sehingga tidak terjadi kesenjangan antara amal usaha yang satu dengan yang lain serta mempermudah Muhammadiyah dalam menjaga eksistensi amal usaha Muhammadiyah.
4. Mendorong PP Muhammadiyah untuk mengoptimalkan fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai fungsi kaderisasi, dakwah, pendidikan dan pelayanan social masyarakat.
5. Mendesak PP Muhammadiyah untuk memberlakukan aturan kuota pendidikan gratis bagi kader IPM yang tidak mampu di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi-perguruan tinggi Muhammadiyah.
6. Mendesak PP Muhammadiyah untuk memberlakukan kuota jaminan pengobatan gratis bagi warga miskin di rumah sakit-rumah sakit milik Muhammadiyah.
7. Mendesak kepada Muhammadiyah khususnya Majelis
106 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Dikdasmen agar Kepala Sekolah Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah adalah orang Muhammadiyah dan peduli terhadap kepentingan Muhammadiyah pada umumnya dan IPM pada khususnya.
8. Mendesak kepada pengurus Muhammadiyah dari tingkat PP sampai PR untuk mengarahkan putra-putrinya aktif di AMM
9. Memfasilitasi dan membantu PP IPM untuk mengajukan yudisial review terhadap UAN untuk ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusional
10. Mendesak kepada PP Muhammadiyah khususnya majelis Dikdasmen mengenai penertiban IAUP di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
11. Mendesak kepada PP Muhammadiyah khususnya majelis Dikdasmen untuk menertibkan administrasi pakaian di sekolah- sekolah muhammadiyah
12. Mendesak PP Muhammadiyah khususnya Majlis Tabligh Dakwah Khusus untuk menyusun sistem pengelolaan dimesjid-mesjid Muhammadiyah sehingga tidak terjadi kekuasaan dari organisasi lain
13. Mendesak PP Muhammadiyah khususnya Majelis Dikdasmen untuk membuat kriteria–kriteria pembina IPM di sekolah Muhammadiyah
C. Rekomendasi untuk Pemerintah1. Mendesak Pemerintah untuk melaksanakan amanat
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengenai anggaran pendidikan.
2. Mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi/aturan hukum untuk melindungi eksistensi pelajar.
3. Mendesak kepada Pemerintah bersama-sama KPI untuk menindak tegas media yang menampilkan acara-acara yang dapat merusak moralitas pelajar.
4. Mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam pemberantasan Korupsi tanpa pandang bulu.
107Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
5. Mendesak kepada Pemerintah untuk berperan aktif dalam isu global warming.
6. Mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Ujian Nasional SD dan SMP/SMA secara sungguh-sungguh.
7. Mendesak kepada seluruh jajaran pemerintah agar memiliki moral dan akhlak mulia agar dapat menjadi contoh generasi muda.
8. Mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan program privatisasi aset-aset negara serta menghentikan liberalisasi ekonomi.
9. Mendesak kepada pemerintah untuk segera mengakhiri campur tangan asing dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam Indonesia
10. Mendesak pemerintah khususnya kemendiknas untuk menambah jam pelajaran keagamaan
11. Mendesak Pemerintah untuk meningkatan profesionalitas dalam pelayanan masyarakat khususnya mutu, kualitas, sarana dan prasarana pendidikan.
12. Mendesak Pemerintah untuk membatasi produk apapun yang datang dari luar negri dan mengkapanyekan jargon cinta produk dalam negri.
108 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
LAMPIRAN-LAMPIRAN
110 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
111Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
LAGU-LAGU IPM
IPM Berjaya (Mars IPM)Cipt. M. Izzul Muslimin
Bersatu, Berpadu, Menjalin UkhuwahDi dalam, Ikatan Pelajar MuhammadiyahTerampil, Berilmu, Berakhlak MuliaPelopor dan Pelangsung Penyempurna Amanah
Berjuang Dengan Sekuat TenagaTegakkan Islam Yang UtamaMenjadi Kader Yang Siap SediaUntuk Umat dan Bangsa
Berdiri, Tegaklah, Tampillah DimukaIkrarkan Bersama IPM Berjaya 2x.
Senandung PerjuanganCipt. Baskoro Tri Caroko
Bangunlah hai kamu para kader semuaDari lelapmu tentang mimpi-mimpiLihatlah sang fajar telah menyinsing
Singsingkan lengan, satukan langkahTeguhkan Jihad FisabilillahBersama kita tegakkan Keadilan…… Kebenaran
Tuhan beri petunjuk-MuJalan kemenagan ummat IslamBerilah kami kekuatan Amalkan Al Qur’an dalam kehidupan.
112 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Aku Cinta IPMCipt. Baskoro Tri Caroko
Demi pena dan sgala dituliskanQur’an surat Al Qalam ayat SatuItulah semboyan kita semuaDalam Jihad tegakkan kalimat Nya
IPM aku suka kamuIPM aku senang kamuIPM aku saying kamuPokoknya ku cinta padamu
Senandung UkhuwahCipt.
Berjumpa kita seminggu yang laluDan kini kita kan berpisah lagiSetelah bersama kita jalaniDitempa dalam Taruna Melati
Bersama kita satukan langkakBerpegang teguh amanah ummatBerjuang kita dijalan AllahBerkarya dan beramal nyata
Ikatkan kuat tali ukhuwahBerpegang tewguh Qur'an dan sunnahMenjadi pedoman jihat kitaWujudkan masyarakat utama
Walau lahir kita tak bertemuNamun hati kita tetap SatuBertekat kita berjuang bersamaSemoga Allah meridho'inya.
113Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Renungan KaderCipt. Ahmad Aris Muryasani
Seusai tahajjud kumerenung lagiSiapa dimana diri hina iniLama ku tertidur dalam duniakuNanarku memandang alan disekelilingku
Beribu Mujahid berguguran sudahBeribupun Nampak semakin merentaNamun kebathilan tiada kunjung sirnaBahkan semakin menyesakkan Dunia
Kini tiba waktu tuk tampilkan diriGelisah Ummatku tak sabar menanti
Dalam Ikatanku tlah bersemi janjiHidup di jalan Nya atau mati Syahid
Janji KaderCipt. M. Izzul Muslimin
Di kala akhir Taruna MelatiAda tanya yang menyentuh dalam hatiSudah siapkah aku kiniMenjadi kader yang sejati
Telah banyak yang aku dapatkanTentang arti hidup dan perjuanganFisabilillah ditegakkanLewat hati, kata, dan perbuatan
Kumohon kekuatan ya AllahAgar dapat ku jalankanAmanah ummat dan ikatanDemi agama Islam
Kini tiba saat diwujudkan apa yang telah diberikanSemoga Allah meridho'i niat hati yang tulus ini.
114 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Mari MengajiCipt. Juniardi Firdaus/Hepia Restu
Bocah-bocah kecil berjalanKitab Suci di dadanyaDengan senyum yang tulis oh boca kecilKini mereka gembiraDan bernyayi riang riaMemuji pada NyaDengan hati yang damaiMari kita mengajiTuntut ilmu IslamiMengapai cita-citaUntuk bekal nantiMari kita mengajiTuntut ilmu SilamiAgar kita bahagiaSelama-lamanya
SujudLirik: Thoif
Art: Juniardi Firdaus & Fadilah a.z
Di keheningan malamKubersujud dihadapanmu oh TuhanKu memohon petunjukMuDalam hidupku yang fana iniDunia yang penuh likuBanyak menggoda ke jalan kealfaanKu alfa padaMuKhilafkan dosaku ikuti kemana angin pergikepadaMu kuserahkan dirikepangkuanMu ku berharap ampunansemoga doaku sampai padaMuhingga segala dosaku kan hilang
115Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Sang SuryaCipt. H. Djarnawi Hadikusumo
Sang Surya telah bersinarSyahadat dua melingkarWarna yang hijau berseriMembuatku rela hatiYa Allah Tuhan RabbikuMuhammad junjungankuAl Islam agamakuMuhammadiyah gerakkanku
Di timur fajar cerah gemerlapanMengusik kabut hitamMenggugah kaum Muslimin Tinggalkan peraduan
Lihatlah Matahari telah tinggiDi ufuk timur sanaSeruan Illahi RobbiSami’na wa Atha’na
Ya Allah Tuhan RobbikiMuhammad junjungankuAl Islam AgamakuMuhammadiyah Gerakkanku.
116 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
NOJA
BATA
NNA
MA
E-M
AIL
HPDO
MIS
ILI
1Ke
tua
Umum
Fida
‘Afif
fida.
afif@
yaho
o.co
.id08
1227
6756
60Jo
gjak
arta
2Ke
tua
Orga
nisa
siAc
hmad
Ros
yidi
al
rosy
id.ja
tim@
gmai
l.com
0812
3519
5920
Jaka
rta
3Ke
tua
Perk
ader
anLe
sti K
asla
ti Si
rega
rle
stik
asla
ti@ya
hoo.
com
0852
9798
5292
Jaka
rta
4Ke
tua
Kajia
n&Da
kwah
Isla
mAm
an N
urra
hman
Kah
fi ka
hfi.d
eiy1
@gm
ail.c
om08
1903
7493
39Jo
gjak
arta
5Ke
tua
PIP
Heri
Waw
an
heriw
awan
_89@
yaho
o.co
m08
9841
0278
2Ja
kart
a6
Ketu
a AS
BOHa
mda
n Nu
groh
o ha
ms_
mar
s@ya
hoo.
co.id
0818
0270
5008
Jogj
akar
ta7
Ketu
a Ad
voka
siAr
i Nur
rohm
an
kang
_ary
89@
yaho
o.co
m08
5769
4000
03Ja
kart
a8
Ketu
a Ip
maw
ati
Imam
Ahm
ad A
min
AR
imam
_unt
ukin
done
sia@
ymai
l.com
0856
432
1 31
59Jo
gjak
arta
9Ke
tua
HUBL
ADa
eng
M. F
eisa
l da
engd
oang
@gm
ail.c
om08
5623
8326
2Ja
kart
a10
Sekr
etar
is J
ende
ral
Faja
r Feb
rians
yah
sang
faja
roke
@gm
ailc
om08
1977
7318
88Ja
kart
a11
Sekr
etar
is O
rgan
isas
iW
arno
to
awe_
inte
risti@
yaho
o.co
.id08
5354
1056
88Ja
kart
a12
Sekr
etar
is P
erka
dera
nAz
aki K
hoiru
din
zaki
elfik
ry@
ipm
.or.i
d08
5799
9456
96Jo
gjak
arta
13Se
kret
aris
KDI
Dini
l Abr
ar S
ulth
ani
dini
l_um
sb@
yaho
o.co
m08
1267
4250
41Ja
kart
a14
Sekr
etar
is P
IPDz
ar A
lban
a dz
ar_a
lban
na94
5@ya
hoo.
co.id
0853
3702
2225
Jogj
akar
ta15
Sekr
etar
is A
SBO
Tris
no A
pri N
ugro
ho
0856
5618
2003
Jogj
akar
ta16
Sekr
etar
is A
dvok
asi
Taba
h Se
tya
Pam
budi
taba
hSP@
yaho
o.co
m08
5799
3073
97Ja
kart
a17
Sekr
etar
is Ip
maw
ati
Jess
y Ob
astik
a se
mul
en_b
engk
ulu@
yaho
o.co
m08
9722
2826
7Ja
kart
a18
Sekr
etar
is H
UBLA
Susa
nna
suza
n69@
ymai
l.com
08
5668
0091
90Jo
gjak
arta
19Be
ndah
ara
Umum
Ali K
ham
di
ali_
taru
b@ya
hoo.
co.id
0852
2594
1725
Jaka
rta
20Be
ndah
ara
ILu
fky
Laila
Nur
Hid
ayat
ilu
fki.l
aila
.nh@
gmai
lc.o
m08
9670
4349
06Jo
gjak
arta
21Be
ndah
ara
IIM
ustia
wan
mus
tiaw
an@
rock
etm
ail.c
om08
5755
4551
01Ja
kart
a
CONT
ACT P
ERSO
NPIM
PINAN
PUSA
T IPM
PERI
ODE 2
012-
2014
117Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
22An
ggot
a Or
gani
sasi
Muh
amm
ad Iq
bal
iqba
l_ca
em88
@ya
hoo.
co.id
0852
6111
5892
Jaka
rta
23An
ggot
a Pe
rkad
eran
Jam
alud
in K
irom
a Ah
mad
djam
leco
tem
@gm
ailc
om08
1903
8339
69Jo
gjak
arta
24An
ggot
a Pe
rkad
eran
Tegu
h M
ulya
dibr
un.le
ader
@gm
ail.c
om08
1395
7892
21Ja
kart
a25
Angg
ota
PIP
M. H
anif
Alus
i08
7824
2142
28Ja
kart
a26
Angg
ota
PIP
Mud
iyan
to
0871
4846
950
Jogj
akar
ta27
Angg
ota
KDI
Syam
sul A
mri
Sire
gar
amfo
bie_
cup@
yaho
o.co
.id08
1397
0423
57Ja
kart
a28
Angg
ota
ASBO
Eko
Andr
iyan
toek
oand
riyan
to52
@ya
hoo.
com
0898
2155
716
Jaka
rta
29An
ggot
a AS
BOSo
diki
nip
mla
mte
ng@
yaho
o.co
.id08
5768
6467
91Ja
kart
a30
Angg
ota
Advo
kasi
Imam
Tris
na Q
ur'a
niip
maw
anqi
ut@
yaho
o.co
m08
1266
6116
63Ja
kart
a31
Angg
ota
Advo
kasi
Muh
. Bur
han
Muh
adi
muh
burh
an_m
uhad
i@ym
ailc
om08
5228
2153
79Jo
gjak
arta
32An
ggot
a Ip
maw
ati
Mut
mai
nnah
0852
5627
1946
Jaka
rta
33An
ggot
a Ip
maw
ati
Alia
Lul
u’ K
husn
iati
loel
oe.k
hos@
gmai
l.com
0857
2737
1648
Jogj
akar
ta34
Angg
ota
Hubl
aBr
aman
tio W
ibis
ono
ipm
awan
.bra
man
tyo@
gmai
l.com
0813
4773
3723
Jaka
rta
35An
ggot
a Hu
bla
Haris
San
gaji
haris
_adj
ib@
ymai
l.com
0896
3086
7409
Jaka
rta
36SE
PP
IPM
Jog
jaka
rta
Tri W
idia
stut
iw
idia
_89@
ipm
.or.i
d08
5628
7244
9Jo
gjak
arta
37SE
PP
IPM
Jak
arta
Ibra
him
muh
amm
ad08
9685
2100
85Ja
kart
a
118 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
DAFTAR ALAMAT DAN KONTAK PERSONPIMPINAN WILAYAH IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
PERIODE 2010-2012
No. Nama Wilayah AlamatContact Person
Nama Ketua Telp/Hp
1. PW IPM NADJl. KHA. Dahlan, No.7, Banda Aceh
23242Adi 081377164133
2. PW IPM Sumatera UtaraJl. Sisingamangaraja, No.136, Medan
20217Iqbal 085261115892
3. PW IPM Sumatera BaratJl. Bundo Kanduang, No.1, Padang
25118, Fax: 0751 33083Siska Dewi 085374336780
4. PW IPM RiauJl. KHA. Dahlan, No.88, Pekan Baru
28124Dedet 085271673754
5. PW IPM Kepulauan RiauJl. Prof. Dr. Hamka, No.03, Tembesi,
Batu Aji, BatamSusanna 085668009190
6. PW IPM Jambi Jl. KHA. Dahlan, No.10, Jambi 36112 Amin 085266892039
7. PW IPM Sumatera Selatan
Jl. Jend. A.Yani, No.13 Ulu
Palembang 30263,
Fax: 0711 514240
Arman
Darmawan089620420433
8. PW IPM BengkuluJl. Letjend. Soeprapto No. 64 Lt. III
Bengkulu 38222
Fadli
Kastarobi089614913651
9. PW IPM Bangka Belitung
Jl. Mentok SMPN. 5 No. 110 RT.
05/03 Kel. Keramat Pangkal Pinang
Bangka 331334
Mulia 085273141478
10. PW IPM Lampung
Jl. Kapten Tendean No. 7 Durian
Payung Bandar Lampung 35116 Fax.
0721 242117
M. Khoirul
Huda085758406893
11. PW IPM DKI JakartaJl. Kramat Raya No. 49 Jakarta Pusat
10450Veny 085692444511
12. PW IPM BantenJl. Ibnu Kholdun III/59, Pisangan,
Ciputat, Tangerang 15419Anzaw 08989944153
13. PW IPM Jawa BaratKompleks Masjid Nujahidin, Jl.
Sancang No.6 Bandung 40262Irham 085225270950
14. PW IPM Jawa Tengah Jl. Singosari No. 33 Semarang 50242 Warseno 085742912528
15. PW IPM DIYJl. Gedongkuning 130 B Yogyakarta
55171S. Annisa M 085743818812
16. PW IPM Jawa TimurJl. Kertomenanggal VI/2 Surabaya
60234Fendy 085733563825
17. PW IPM BaliJl. Imam Bonjol No. 45 Denpasar
80119Firman 08174716838
18. PW IPM NTB Jl. Anyelir No. 2-4 Mataram 83126 Yudhi 0818595478
119Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
19. PW IPM NTT Jl. Perintis Kemerdekaan Kupang Mustamin 081353772651
20. PW IPM Kalimantan Barat
Kompleks Perguruan
Muhammadiyah, Jl. Ahmad Yani
Sepakat No. 3 Pontianak 78121
Muliani 085245867484
21. PW IPM Kalimantan Tengah
Masjid Nujahiddin, Jl. Rasak No.19 A
Panarung Palangkaraya 73111, Fax.
0536-3236083
Nur Annisa 0852 4595 5502
22. PW IPM Kalimantan SelatanJl. Simpang Ulin I RT. 5 No. 51
Sungai Baru Banjarmasin 70233Iqbal 085248164606
23. PW IPM Kalimantan Timur
Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl.
Gatot Soebroto 2 No.72 Gang Serindit
1 samarinda 75117
Reza Zakaria 085250090420
24. PW IPM Sulawesi Utara
Jl. Arie Lasut Kel. Ternate Tj. Ling II
No.104 Manado 95232/ Perguruan
Muhammadiyah Kota Bitung Jl. R.E.
Martadinata No. 14 Bitung Sulut
9551, Fax. 04013193641
Widjan
Ngadi
0852 0779 040
08981650574
25. PW IPM Sulawesi Barat
Jl. Jenderal Sudirman No.166
Wonomulyo Polewali Mandar 91352,
Fax: 042852101
Sulaiman 085240302910
26. PW IPM Sulawesi TengahJl. Kh. Ahmad Dahlan No.12 Palu
94111Ghafir 085241231163
27. PW IPM Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10
No. 38 Makasar 90425, Fax:
0411586018
Ely Oscar 085299537541
28. PW IPM Sulawesi Tenggara
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.10 Kel.
Bende Kendari, Sulawese Tenggara
93231
Muhammad
Syarif085255010483
29. PW IPM Maluku
Jl. Sultan Baabulah No. 9 Lt. 2
(Depan Masjid Raya Al Fatah)Ambon
97126
Anshori 081343310155
30. PW IPM Maluku UtaraLt. II Pusdam Kampung Makassar
barat Maluku UtaraJafar 085298101984
31. PW IPM GorontaloJl. Gelatik 1 No.71 Heledulaa Utara
Kota GorontaloPoppy H 085240887510
32. PW IPM PapuaJl. Gerilyawan No.49 Abepura
Jayapura 99351Warnoto 085354105688
120 Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
BLANGKO PERMOHONAN KARTU TANDA ANGGOTA IPM PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
Alamat : Jl. KHA. Dahlan No. 103 Lt. II Telp./Facs. +62-74-411293 Yogyakarta 55262 Jl. Menteng Raya No. 62 Lt. IV Telp./Facs. +61-21-3103940 Jakarta 10340
Yang bertanda tangan di bawah ini saya : Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir : ,
No. Baku Anggota : (untuk yang baru di isi oleh petugas)
Daerah dan Wilayah : dan
Jabatan Sekarang :
Perkaderan Terakhir :
Pendidikan :
Alamat :
(Kode Pos)
Telpon / Hp :
e-Mail :
Dengan ini mengajukan permohonan Kartu Tanda Anggota (KTA) Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bersama ini kami sertakan/kirimkan uang sebagai kelengkapan administrasi sebesar Rp. 15.000 dan ongkos kirim (Bagi yang dikirim).
____________, _____, __________, 20___ Pimpinan IPM setempat,
(___________________________)
Pemohon,
(___________________________)
Informasi : WIDIA (0856 287 2449) [email protected]/[email protected]
Ukuran 3 X 4
Berwarna
Ukuran 3 X 4
Berwarna