Download - SURAT PERJALANAN ERA COVID-19
Jakarta, 11 Juni 2020
drg. R. Vensya Sitohang, M.EpidDirektur Surveilans dan Karantina Kesehatan
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian PenyakitKementerian Kesehatan RI
SURAT PERJALANAN ERA COVID-19(Pengawasan Pelaku Perjalanan pada
Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Covid – 19 di Bandar Udara dan Pelabuhan)
LATAR BELAKANG
• Globalisasi → meningkatnya ancaman new emerging maupun re-emerging infectious diseases→ Penyakit/ FR kesehatan dapat bersumber dari agen biologi, kimia, nuklir, dan
pangan• Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, komitmen melaksanakan regulasi
internasional di bidang kesehatan (IHR 2005) • Public health event di suatu lokasi dapat menjadi ancaman di tempat lainnya• Berdampak pada kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan.• COVID – 19 telah dinyatakan sebagai PHEIC dan Pandemi oleh WHO, Presiden RI telah
menetapkan COVID-19 sebagai KKM dan Bencana Nasional.• Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagai upaya cegah tangkal penyakit dan
FR kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sesuai amanah UU no 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
▪ International Health
Regulations (2005)
▪ International Civil
Aviation Organization
(ICAO)
▪ International Maritime
Organization (IMO)
▪ International Air
Transport Association
(IATA)
1. Permenkes no. 356 th 2008 juncto No. 2348 th2011 ttg Organisasi dan Tata Kerja KKP
2. Permenkes no. 1501 th 2010 ttg Penyakit Menular yg Menimbulkan Wabah
3. Kepmenkes no. 425 th 2007 ttg Pedoman Penyelenggaraan Kekarantinaan di KKP
4. Kepmenkes no. 424 th 2007 ttg Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kes
5. Kepmenkes no. 612 th 2010 ttg Pedoman Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
6. Permenkes 658 th 2009 ttg Jejaring Lab Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
7. Pemenkes 59 tahun 2016 ttg Pembebasan Biaya untuk Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
8. Permenkes no. 949 th 2004 tentang SKD- KLB9. Pemenkes no. 12 th 2019 ttg Perubahan atas
Permenkes 23 tahun 2018 ttg Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
DASAR HUKUM KEKARANTINAAN KESEHATAN ▪ UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan▪ UU No. 36 Th 2009 Ttg Kesehatan▪ UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular▪ UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran▪ UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan▪ UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran▪ UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan▪ UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian▪ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah▪ PP No. 40/1990 ttg Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular▪ PP 64 th 2019 ttg Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku
pada Kementerian Kesehatan▪ Inpres nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan
Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia
▪ PP no. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
▪ Keppres nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
▪ Keppres no. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
COVID-19 Update hingga 09 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB
Situasi Kasus di Indonesia
33.076Kasus Konfirmasi
(+1.043)
1.923(5,8%)
Kasus Meninggal
11.414Kasus Sembuh
(34,5%)
19.739Kasus Dalam
Perwatan (59,7%)
281.653Kasus dg Spesimen
Diperiksa
248.577Kasus Negatif
(88,3 % spesimen)
6.931.000Kasus Konfirmasi
400.857Kasus Meninggal
(5,8 %)
364.196Kasus Konfirmasi
9.970Kasus Meninggal
(2,7 %)
Global Regional Asia Tenggara
215Negara Terjangkit
195Negara Transmisi Lokal
STRATEGI
• Gerakan Masyarakat Hidup Sehat• Peningkatan Edukasi Masyarakat
mengenai COVID-19 melalui berbagai media
• Penyediaan Call Center untuk menerima keluhan dan laporan dari masyarakat mengenai COVID-19
• Protokol-protokol kesehatan dan pedoman
• Cegah Tangkal Penyakit di pintumasuk negara
• Kesiapan Laboratorium• Kesiapan RS Rujukan untuk
Penyakit Infeksi Emerging (PIE)• Pemberdayaan Masyarakat• Peningkatan Surveilans ILI, SARI• Penyediaan alat deteksi cepat
• Tatalaksana kasus• Penelusuran kontak• Peningkatan komunikasi risiko• Observasi kelompok berisiko• Kekarantinaan: social distancing-
physical distancing, isolasi
DETEKSI PENCEGAHAN RESPON
DENGAN DUKUNGAN KUAT DARI SELURUH SEKTOR
JENIS PENYELENGGARAAN
KEKARANTINAAN YANG DILAKSANAKAN
Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, Pemerintahtelah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial BerskalaBesar (PSBB) yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaranCOVID-19 semakin meluas
PP no 21 Tahun 2020 tentangPSBB dalam rangka percepatan
penanganan COVID-19
Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(COVID-19).
PENERAPAN PSBB
• Pemerintah telah menetapkan beberapa Provinsi dan Kab/Kota di Indonesiasebagai wilayah yang menerapkan pemberlakuan PSBB.
• Dalam perkembangannya, evaluasi penerapan PSBB di beberapa wilayahdipandang berhasil, terdapat kecenderungan penurunan kasus dankecenderungan peningkatan kesembuhan pada situasi saat ini.
• Pemerintah saat ini tengah menyiapkan untuk penerapan tatanan kehidupanmasyarakat produktif dan aman terhadap COVID-19, guna mendorongperbaikan kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19, termasuk dengandibukanya akses peningkatan perjalanan baik udara, laut, dan darat.
PENETAPAN PSBB DI PROVINSI/WILAYAH/KAB/KOTA
23 PENETAPAN(43 Wilayah Provinsi/Kab/Kota,
mencakup 81 Kab/Kota)
Pengajuan terbaru Kota Ambon (9 Juni 2020)
NO PROV/KAB/KOTA PROVINSI TANGGAL MULAI PSBB PERPANJANGAN1 DKI Jakarta DKI Jakarta 10 April 2020 PSBB Peralihan mulai 4 Juni 20202 Bodebek Jawa Barat 15 April 2020 PSBB Proporsional mulai 4 Juni 20203 Kota Tegal Jawa Tengah 24 April 2020 Tidak diperpanjang4 Kota Pekanbaru Riau 17 April 2020 Tidak diperpanjang5 Wilayah Tangerang Banten 18 April 2020 Sd. 14 Juni 20206 Kota Makassar Sulawesi Selatan 24 April 2020 Tidak diperpanjang7 Bandung Raya Jawa Barat 22 April 2020 Sd. 12 Juni 20208 Kab/kota se Sumatera Barat Sumatera Barat 22 April 2020 Sd. 7 Juni 2020 kecuali Bukittinggi9 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 24 April 2020 Tidak diperpanjang
10 Kota Tarakan Kalimantan Utara 26 April 2020 Tidak diperpanjang11 Surabaya Raya Jawa Timur 28 April 2020 Sd. 8 Juni 202012 Kab. Gowa Sulawesi Selatan 29 April 2020 Tidak diperpanjang13 Kota Gorontalo Gorontalo 4 Mei 2020 Sd. 14 Juni 202014 Kab/kota se Jawa Barat Jawa Barat 6 Mei 2020 Sd. 12 Juni 2020 kecuali Bodebek15 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 11 Mei 2020 Tidak diperpanjang16 Kab. Buol Sulawesi Tengah 12 Mei 2020 Sd. 10 Juni 202017 Malang Raya Jawa Timur 17 Mei 2020 Tidak diperpanjang18 Wilayah Banjar Kalimantan Selatan 16 Mei 2020 Tidak diperpanjang19 Kota Palembang Sumatera Selatan 25 Mei 202020 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan 25 Mei 202021 Kab/kota se Provinsi Riau Provinsi Riau 15 Mei 2020 6 kab/kota tidak perpanjang22 Kab. Kapuas Kalimantan Tengah 1 Juni 2020
PELAKSANAAN PSBB (PER 6 JUNI 2020)
PENGAWASAN KEDATANGAN LUAR NEGERI
Surat Menteri Kesehatan Nomor PM.03.01/Menkes/338/2020PERIHAL
Penanganan Kepulangan Warga Negara lndonesia (WNl) dan Kedatangan Warga Negara Asing(WNA) dari Luar Negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda
WNI dan WNA yang masuk
ke Indonesia mengikuti
prosedur kekarantinaan
Kesehatan dan pemeriksaan
kesehatan tambahan
Pemeriksaan kes. Tambahan:
wawancara; pmrksaan suhu,
tanda dan gejala Covid-19;
Sat. O2; Rapid Test dan/ atau
PCR
WNI dan WNA wajib membawa
health certificate (HC) dalam
Bahasa Inggris yang berlaku
maksimal 7 hari.
WNI
WNA
Wajib membawa HC
dengan bukti PCR negatif
Membawa HC dengan
PCR Negatif
ALUR PENANGANAN KEDATANGAN LUAR NEGERI
Tidak ditemukan FR
kesehatan pada
pemeriksaan
Karantina Mandiri, Physical
Distancing, PHBS
• HC tidak mmbuktikan
PCR negatif;
• HC Masa berlaku lebih
dari 7 hri; atau
• Tidak membawa HC
Menunggu
hasil PCR
Rapid Test
non reaktif
Rapid Test
reaktif
Karantina di
tempat/
fasilitas
karantina
Rujuk ke RS darurat/
RS rujukan COVID-
19
Membawa
Tidak Membawa
Tidak ditemukan FR
kesehatan pada
pemeriksaan
Karantina Mandiri, Physical
Distancing, PHBS
s.d. hasil
PCR keluar
s.d. Rapid
Test ulang
• Cek PCR;
(di Pintu masuk
atau di Asrama
Karantina)
atau
• Cek Rapid
Test
Menunggu
hasil PCR
Rapid Test
non reaktif
Rapid Test
reaktif
Karantina di
tempat/
fasilitas
karantina
Rujuk ke RS darurat/
RS rujukan COVID-
19
s.d. hasil
PCR keluar
s.d. Rapid
Test ulang
• Cek PCR;(di Pintu masuk
atau di Asrama
Karantina)
atau
• Cek Rapid
Test
PENANGANAN DI BANDAR UDARA INT. SOEKARNO HATTA
Rapid Test Reactive
403 ORANG
( s.d. 8 Juni 2020 )
Rujuk ke RS Darurat
COVID-19
FASILITAS KARANTINA
Fasilitas Pemerintah Karantina di Hotel(biaya sendiri)
Wisma Karantina Pademangan
(Wisma Atlet C2)
INFOGRAFIS PENANGANAN KEDATANGAN WNI DAN WNA DARI LN
DI WISMA KARANTINA PADEMANGAN & HOTEL YANG DITETAPKAN
KEDATANGAN11.813
201 ORANG
POSITIF COVID-19
TOTAL SWAB
10.761 ORANG
201 ORANG
RUJUK KE RSDC COVID-19
PULANG
9.421 ORANG
Up date 8 Juni 2020
10.481ORANG
NEGATIVE COVID-19
Masih dikarantina : 2.392 ORANG
Wisma Karantina Pademangan 1.833 orangHotel 559 people
TOTAL PENERBITAN KLIERENS: 9.704
PENERBITAN KLIRENS(Surat Keterangan Sehat dan Rekomendasi Perjalanan)
Diberikan pada pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri, yang membawa
Health Certificate yang menunjukkan hasil PCR negatif, dan pada pemeriksaan saat
kedatangan tidak ditemukan FR kesehatan
Klierens Kesehatan di Bandar Udara/
Pelabuhan
Diberikan pada pelaku perjalanan yang menjalani masa karantina dan telah
diambil swab dengan hasil menunjukkan PCR negatif, di Asrama/ Fasilitas
Karantina
Surat Keterangan Sehat dan Rekomendasi
Perjalanan
DOKUMENTASI KEGIATAN
Penerimaan saat kedatanganPengambilan Swab
Verifikasi hasil dan Penerbitan Klierens Kegiatan Disinfeksi
PENGAWASAN DALAM NEGERI
PROTOKOL PENGAWASAN PELAKU PERJALANAN DALAM NEGERI PADA PENERAPAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN TERHADAP COVID – 19 DI BANDAR
UDARA DAN PELABUHAN (1)
1. Seluruh penumpang dan awak alat angkut moda transportasi udara dan laut baik pribadi maupun umum dalammelakukan perjalanan dalam negeri harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan danpengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berupa menggunakan masker, sering mencuci tanganpakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak satu sama lain (physical distancing), menggunakanpelindung mata/ wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Selain menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) padaangka 1, penumpang dan awak alat angkut yang akan melakukan perjalanan dalam negeri harus persyaratan memiliki:
a. Surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif yang berlaku paling lama 7 (tujuh) hari, atau suratketerangan hasil pemeriksaan Rapid test antigen/antibodi nonreaktif yang berlaku paling lama 3 (tiga) hari sejaksurat keterangan diterbitkan; dan
b. Kartu kewaspadaan sehat atau Health Alert Card (HAC).
3. Dikecualikan dari ketentuan angka 2 huruf a, untuk penumpang yang melakukan perjalanan rutin pulang dan pergi daritempat tinggalnya ke wilayah lain antar pulau dalam negeri (komuter), dan awak alat angkut, surat keterangan hasilpemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid test antigen/antibodi nonreaktif dapatdiulang paling lama setiap 14 (empat belas) hari sejak surat keterangan diterbitkan.
4. Surat keterangan pemeriksaan RT-PCR dan surat keterangan pemeriksaan Rapid test penumpang dan awak alat angkutyang melakukan perjalanan dalam negeri diterbitkan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swastayang ditetapkan oleh dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota.
5. Dalam hal Dinas Kesehatan Kab/ Kota belum menetapkan fasilitas pelayanan Kesehatan yang dapat menerbitkanSurat keterangan pemeriksaan RT-PCR dan surat keterangan pemeriksaan Rapid test, pemeriksaan RT-PCR danpemeriksaan Rapid test dapat dilakukan di rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu,laboratorium pemeriksa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), atau rumah sakit/laboratorium lain yangditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelanggarakan pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Kartu kewaspadaan Kesehatan atau Health Alert Card (HAC) diperoleh dengan mengunduh aplikasi electronicHealth Alert Card (eHAC) melalui smart phone melalui Google Play/ App Store atau dengan mengakses melaluiinahac.kemkes.go.id, dan diisi pada saat keberangkatan baik secara elektronik maupun nonelektronik.
7. Pada saat pembelian tiket pesawat dan/atau kapal, penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeriwajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaanRapid test antigen/antibodi nonreaktif kepada pihak maskapai/operator pelayaran/agen perjalanan secaraelektronik maupun non elektronik, dan telah mengunduh aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) serta telahmengisinya.
PROTOKOL PENGAWASAN PELAKU PERJALANAN DALAM NEGERI PADA PENERAPAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN TERHADAP COVID – 19 DI BANDAR
UDARA DAN PELABUHAN (2)
8. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan melakukan kegiatan:
a. Pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut;
b. Validasi surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid testantigen/antibodi nonreaktif milik penumpang dan awak alat angkut, dengan cara mebubuhkan paraf danstempel di sudut kanan atas;
c. Memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) secara elektronik maupun non elektronik telah diisi oleh penumpang atau awak alat angkut.
9. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan kedatangan melakukan kegiatan:
10. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut; dan
11. verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) elektronik maupun non elektronik yang dibawa oleh penumpang .
12. Dinas kesehatan daerah provinsi/ kabupaten/kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan dalamnegeri yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC).
PROTOKOL PENGAWASAN PELAKU PERJALANAN DALAM NEGERI PADA PENERAPAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN TERHADAP COVID – 19 DI BANDAR
UDARA DAN PELABUHAN (3)
Dapat di Unduh/Download di Google Play
FOR DEVICES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kemenkes.inahac
QR Code e-HACPetugas KKP di Pelabuhan/ Bandar
Udara/ PLBDN tujuan melakukan scan QR Barcode Pelaku Perjalanan (pada
Android maupun print outnya)
Data masuk dalam sistem/ aplikasi
Pelaku perjalanan dapat melanjutkan perjalanan jika tidak
ditemukan penyaki/ FR kesehatan sesuai pengawasaan kekarantinaan kesehatans saat
kedatangan
• Hand Held Scanner• Android scanner
TERIMAKASIH