STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN
PAJAK
YOGYAKARTA, 11 DESEMBER 2018
CURRICULUM VITAE
NAMA : FAJAR BUDIMAN, SE., Ak., MH., BKP.
TELEPON : 0812-99-40-781
PENDIDIKAN : Diploma III Perpajakan – STAN
S1Akuntansi – Universitas Padjadjaran
Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum – UI
EMAIL : [email protected]
PEKERJAAN : Dosen STIE Perbanas Jakarta
Managing Director Jakarta Strategic Consulting
2
KONSEP PEMERIKSAAN
PAJAK
➢ Pasal 1 butir 25 jo. Pasal 29 UU Nomor 28 tahun 2007 UU tentang Perubahan KUP➢ PP 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan➢ PMK-17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan stdtd. Peraturan Menteri
Keuangan - 184/PMK.03/2015 ,tanggal 30 Sept 2015
➢ PMK-239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti PermulaanTindak Pidana Di Bidang Perpajakan
➢ Peraturan Dirjen Pajak - PER-23/PJ/2013, Tanggal 11 Jun 2013 tentang Standar Pemeriksaan
➢ SE - 65/PJ/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan
➢ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 07/PJ/2017 tentang PedomanPemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk MengujiKepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
➢ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 10/PJ/2017 Tentang PetunjukTeknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk MengujiKepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
DASAR HUKUM
4
“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”(Ps. 1 butir 25 UU KUP)
5
Pemeriksa Pajak
Dilakukan oleh Tim Pemeriksa terdiri dari Supervisor, Ketua
Tim, dan Anggota Tim
Pemeriksa Pajak
• PNS di lingkungan DJP atau tenaga ahli
• Ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang
diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab
untuk melaksanakan Pemeriksaan
(PMK-17/PMK.03/2013 jo. PER-31/PJ/2008).
(Pasal 1 butir 6 PMK-17/PMK.03/2013).
Jenis Pemeriksaan
Berdasarkan
Tujuan
Pemeriksaan
Berdasarkan
Kedalaman
Pemeriksan
Berdasarkan
Tingkatan
Pemeriksaan
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau
Tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
➢Pemeriksaan Lapangan
➢Pemeriksaan (normal)
➢Pemeriksaan Kantor
➢Pemeriksaan Bukti Permulaan
Ruang Lingkup dan Kriteria
Penyebab PemeriksaanDapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak,
baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu
maupun tahun berjalan.
01. Pemeriksaan menguji kepatuhanDalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-
Undang KUP;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan
lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak;
e. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan
rugi;
f. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran,
likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya;
g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode
pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
h. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan
dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan Analisis Risiko; atau
i. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk
dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
Ruang Lingkup dan Kriteria
Penyebab PemeriksaanRuang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dapat meliputi penentuan,
pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan
dengan tujuan Pemeriksaan.
.
02. Pemeriksaan tujuan lain
Dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
d. pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
e. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
f. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan
penghasilan neto;
g. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
h. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
i. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
j. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
k. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu
kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas
perpajakan; dan/ atau
l. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda.
Ruang Lingkup dan Kriteria
1 Untuk Lebih Bayar Pasal 17B dalam hal permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran tersebut diajukan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:
a. laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit
oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2
(dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh
akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
b. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan,
Penyidikan, atau Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan, dan/atau Wajib
Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2 Pemeriksaan karea adanya data kongkret dalam hal ruang lingkup pemeriksaan
hanya dilakukan terhadap keterangan lain berupa data konkret;
01. Pemeriksaan Kantor
Ruang Lingkup dan Kriteria
1. Pemeriksaan karena adanya data kongkret dilakukan dengan Pemeriksaan
Lapangan dalam hal ruang lingkup pemeriksaan dilakukan tidak terbatas hanya
terhadap keterangan lain berupa data konkret.
2. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan
tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang
terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan
Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
4. Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait
dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya
rekayasa transaksi keuangan,
02. Pemeriksaan Lapangan
Ruang Lingkup dan Kriteria
penentuan jenis
pemeriksaannya
diatur lebih lanjut
oleh Direktur
Jenderal Pajak.
1. Wajib Pajak menyampaikan Surat
Pemberitahuan yang menyatakan lebih
bayar, selain yang mengajukan restitusi
sesuai Ps. 17B UU KUP;
2. Wajib Pajak yang telah diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak;
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat
Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
4. Wajib Pajak melakukan penggabungan,
peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran, atau akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya;
5. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun
buku atau metode pembukuan atau
karena dilakukannya penilaian kembali
aktiva tetap;
Kewenangan dan Kewajiban Pemeriksa Pajak
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaandilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantordalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktumelakukan Pemeriksaan;
memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabilasusunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:a. alasan dan tujuan Pemeriksaan;b. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;c. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim
Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakatiantara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
d. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yangmenjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan denganWajib Pajak;
menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada
waktu yang telah ditentukan;
menyampaikan Surat Panggilan kepada Wajib Pajak memuat waktu & tempat pertemuan dan dokumen yangharus dibawa pada saat pertemuan.
Kewajiban
Kewenangan dan Kewajiban
Pemeriksa Pajak
1. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;memperlihatkan
Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu
melakukan Pemeriksaan;
2. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
3. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib
Pajak; dan
4. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
Pemeriksaan.
Kewajiban :
Kewenangan dan Kewajiban
Pemeriksa Pajak
1. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
4. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
a. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
b. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
c. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
5. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
6. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
7. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan
Kewenangan Pemeriksa Lapangan :
Kewenangan dan Kewajiban
Pemeriksa Pajak
1. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
2. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang
dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak;
3. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;
4. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
5. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
6. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit
pelaksana Pemeriksaan.
Kewenangan Pemeriksa Kantor :
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
1. meminta kepada PemeriksaPajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
5. menerima SPHP;
6. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
7. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
8. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
Wajib Pajak berhak :
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
1. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
2. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
3. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
4. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
5. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
6. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
Wajib Pajak wajib (kantor) :
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
3. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
4. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:a. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang
dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;b. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak
bergerak; dan/atauc. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
5. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
6. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
Kewajiban Wajib Pajak (lapangan):
Jangka Waktu Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan Pengujian Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dan Pelaporan
Menguji Kepatuhan ◆ Paling lama 6 bulan sejak disampaikan ke
WP sampai SPHP dapat diperpanjang 2
bulan (lapangan)
◆ Paling lama 4 bulan sejak WP datang ke
kantor sampai SPHP diperpanjang 2 bulan
(kantor)
◆ Terkait WP KKKS Migas, WP satu grup, atau
WP terindikasi transfer pricing atau
transaksi khusus lain yang berindikasi
adanya rekayasa transaksi keuangan, dapat
diperpanjang paling lama 6 bulan dan paling
banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan
kebutuhan waktu untuk melakukan
pengujian.
paling lama 2 bulan, yang
dihitung sejak tanggal SPHP
disampaikan kepada WP
sampai dengan tanggal LHP.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Jenis
Pemeriksaan
Pengujian Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dan
Pelaporan
Tujuan Lain ◆ Paling lama 4 bulan dihitung sejak
tanggal Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan disampaikan
kepada Wajib Pajak sampai dengan
tanggal LHP (lapangan).
◆ Paling lama 14 hari yang dihitung sejak
tanggal Wajib Pajak datang memenuhi
Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sampai dengan
tanggal dalam LHP (kantor).
-
Siklus Pemeriksaan
✓ Pengumpulan Berkas
✓ Profile WP
✓ Analisis Data
✓ Identifikasi Masalah
✓ Rencana Pemeriksaan
✓ Program Pemeriksaan
✓ Sarana Prasarana
Persiapan
✓ Pemberitahuan Pemeriksaan
✓ Undangan & Pertemuan dg WP
✓ Pemeriksaan di tempat WP
✓ Metode dan Teknik
✓ Update Rencana dan Program
✓ Pemeriksaan Buku dan
Dokumen
✓ Konfirmasi
✓ Permintaan Keterangan
✓ KKP
✓ Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan
✓ Tanggapan dan Pembahasan
✓ Quality Assurance
✓ Penandatanganan BA
✓ LHP
✓ Nothit
✓ Alket
✓ Daftar Harta
✓ KLU
Pelaksanaan Pelaporan
Alur Pemeriksaan Pajak Sesuai Per-07/PJ./2017
jo. SE-10/SE - 10/PJ/2017
SP2
SPPL
Surat Panggilan
Pertemuan Pertama
WP Datang?
Berita Acara Ketidakhadiran
B. A. Pemberian Keterangan
Ya WP Membantu Kelancaran
Pemeriksaan?
Tidak dengan Pengujian Lapangan
Pengujian Lapangan
WP Kooperatif?
SEGEL
Ya Pengujian Dilanjutkan Sesuai Audit Plan & Audit
Program
WP Kooperatif?
• Penetapan scr. Jabatan, atau
• Usul Bukper
Tidak
Pembahasan Temuan Sementara
DJP
Alur
Proses
7 hari kerja Pengembalian
Dokumen WP7 hari kerja sejak tanggal LHP
Alur Proses setelah Penerbitan SPHP
SPHP
Lampiran
Tanggapan Perpanjangan Undangan
Pembahasan
3 Hari Kerja
7 Hari Kerja 3 Hari Kerja
Diterima WP
Tanggapan? Setuju?
B.A t idak disampaikan
tanggapan
Ya
Tid
ak
Ya
Hadir?
Tid
ak
Pernyataan Persetujuan
Hadir?
Ya
B.A Tidak Hadir
Risalah
Tid
ak
Risal ah
Ya
Risalah
Tidak Tidak
Ya
Tanggapan?
Tim QA
Risalah QA
Ya Mener
bitkan
Tidak Jika menolak, diberikan catatan
Panggilan
Tanda
Tangan
Jika menolak,
diberikan
catatan
BAPHAP
IHPA
Waktu Proses: 2 Bulan
3 hari kerja sejak
penandatanganan risalah
pembahasan
3 hari kerja
sejak surat
panggilan
Alur Proses dari Page 1
Permintaan Dokumen
➢ buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
➢ dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan.
➢ dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada:
▪ Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau
▪ seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak
Pemeriksaan Lapangan :
Permintaan Dokumen
➢ daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
➢ buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
➢ dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
➢ Penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
➢ Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.
Pemeriksaan Kantor :
Jangka Waktu Penyampaian Dokumen
Tanggal
Penyampaian Surat
Permintaan
Dokumen
>2 minggu Teguran 1
> 3 minggu Teguran 2
1 bulan
➢ Bila >1 bulan tidak dipenuhi, maka Pemeriksa membuat BA tidak dipenuhi dokumen/data dan dilampiri dokumen
yang tidak dipinjamkan.
➢ Dalam hal meminjamkan harus dibuatkan BA telah dipinjamkan
Terkait Ps. 26A
ayat 4 UU KUP
Catatan:
◆Dalam hal data/dok/bukti yang diminta oleh Pemeriksa tidak dimiliki/dikuasai WP, maka harus membuat surat
pernyataan.
◆Dalam hal data/dok/bukti bersifat rahasia, maka WP dapat meminta pemeriksaan di tempat khusus dan disediakan WP.
Teknik dan metode pemeriksaan
➢ Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang
dilakukan terhadap buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan
keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak
langsung.
➢ Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian,
dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk
menyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa.
(PER - 04/PJ/2012) :
Metode Pemeriksaan(PER - 04/PJ/2012)
01
Langsung: Teknik dan
prosedur pemeriksaan
dengan melakukan
pengujian atas
kebenaran pos-pos
Surat Pemberitahuan
(SPT) termasuk
lampirannya, yang
dilakukan secara
langsung terhadap buk,
catatan, dan dokumen
terkait.
Langsung
02
Tidak Langsung adalah
teknik dan prosedur
pemeriksaan dengan
melakukan pengujian
atas kebenaran pos-
pos Surat
Pemberitahuan (SPT)
termasuk lampirannya,
yang dilakukan secara
tidak langsung melalui
suatu pendekatan
penghitungan tertentu.
Tidak Langsung
Metode Pemeriksaan
➢ Metode Langsung maupun Metode Tidak Langsung digunakan untuk
mendapatkan temuan pemeriksaan.
➢ Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang
cukup dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
➢ Metode Tidak Langsung digunakan dalam hal Metode Langsung tidak
dapat diterapkan diantaranya:
✓ Transaksi Tunai dan Bank;
✓ Sumber dan Penggunaan Dana;
✓ Penghitungan Rasio;
✓ Satuan dan/atau Volume;
✓ Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth);
✓ Penghitungan Biaya Hidup
Temuan dan Bukti
Temuan pemeriksaan harus didasarkan
pada bukti kompeten yang cukup dan
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
bukti yang valid dan relevan
Bukti Yang Cukup
bukti yang memadai untuk mendukung
LHP
(sesuai pertimbangan Pemeriksa)
Bukti Valid dan Relevan
✓ Independensi dan kualifikasi
sumber diperolehnya bukti.
✓ Kondisi dimana bukti
diperoleh
✓ Cara bukti diperoleh
Relevan artinya bahwa bukti pemeriksaan harus terkait dengan Pos-pos
yang akan diperiksa sesuai dengan Program Pemeriksaan
Validitas bukti dipengaruhi oleh:
Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank
Jumlah semua penerimaan bank (mutasi kredit bank) +/+
Saldo Akhir Kas +/+
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain +/+
Pengeluaran tunai +/+
Saldo Awal Kas -/-
Penerimaan yang bukan penghasilan* -/-
Penerimaan yang merupakan objek PPh Final -/-
Penerimaan yang bukan objek pajak -/-
PPN dipungut sendiri** -/-
Penghasilan bruto seharusnya xxx
Pendekatan Sumber
dan Penggunaan Dana
Saldo awal kas + Sumber dana = Saldo akhir kas + Penggunaan dana
atau
Sumber dana = Penggunaan dana
(dalam hal data mengenai saldo awal kas
dan/atau saldo akhir kas tidak ada dan/atau
tidak diyakini kebenarannya)
Sumberdana = Saldo akhir kas+Penggunaan dana-Saldo awal
kas
Penghasilanbruto = Sumber dana + Penambahan harta –
Penambahan Utang
atau
Penghasilan bruto = Hasil penghitungan mutasi kas dan bank +
penambahan harta dan/atau pengurangan
utang yang belum dicatat di buku kas dan bank
Pendekatan Pertambahan
Kekayaan Bersih ( Net Worth )
Kekayaan Bersih akhir tahun +/+
Kekayaan Bersih awal tahun -/-
Kenaikan (pengurangan) kekayaan bersih +/-
Biaya Hidup +/+
Penghasilan bukan objek/PPh Final -/-
Penghasilan bruto xxx
Analisis Biaya Hidup
➢konsumsi rumah tangga;
➢transportasi;
➢pendidikan;
➢kesehatan;
➢rekreasi;
➢gaya hidup (lifestyle);
➢sumbangan;
➢olahraga;
➢pemeliharaan harta;
➢pengeluaran berkaitan dengan perolehan penghasilan;
➢Pajak Penghasilan;
➢pajak lainnya;
➢pengeluaran lainnya.
Informasi WP OP :
Teknik
✓ pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal
Pajak;
✓ pengujian keabsahan dokumen;
✓ evaluasi;
✓ analisis angka-angka;
✓ penelusuran angka-angka (tracing);
✓ penelusuran bukti;
✓ pengujian keterkaitan;
✓ ekualisasi atau rekonsiliasi;
✓ permintaan keterangan atau bukti;
Teknik-teknik Pemeriksaan yang dapat digunakan PemeriksaPajak, meliputi :
Teknik
✓ konfirmasi;
✓ inspeksi;
✓ pengujian kebenaran fisik;
✓ pengujian kebenaran penghitungan matematis;
✓ wawancara;
✓ uji petik (sampling);
✓ Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK); dan/atau
✓ Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.
Teknik-teknik Pemeriksaan yang dapat digunakan PemeriksaPajak, meliputi :
Verband Control
Saldo Awal Persediaan (Unit) +/+
Pembelian (Unit) +/+
Saldo Akhir Persediaan (Unit) -/-
Persediaan keluar/digunakan/dijual/HPP (unit) xxx
A. Pengujian Arus Barang
Verband Control
B. Pengujian Arus Uang
Saldo AKhir Kas/Bank +/+
Pengeluaran Kas/Bank +/+
Saldo Awal Kas/Bank -/-
Penyesuaian non penghasilan +/-
Penerimaan Kas/Bank xxx
Verband Control
C. Pengujian Arus Piutang
Pelunasan/Penerimaan melalui Kas/Bank +/+
Pelunasan Non Kas/Bank +/+
Saldo Akhir Piutang Usaha +/+
Saldo Awal Piutang Usaha -/-
Penyesuaian +/-
Peredaran Usaha xxx
Verband Control
D. Pengujian Arus Utang
Saldo Akhir Utang Usaha +/+
Pembelian Tunai +/+
Pelunasan Utang Usaha +/+
Saldo Awal Utang Usaha -/-
Penyesuaian +/-
Pembelian xxx
Teknik Ekualisasi atau Rekonsiliasi
❖ tentukan saldo-saldo atau pos-pos yang akan dicocokkan (misalnya penjualan, penyerahan DPP PPN, pembelian);
❖ bandingkan saldo-saldo:
1. peredaran usaha dan penghasilan lain-lain dengan jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN;
2. peredaran usaha dengan objek PPh Pasal 22 Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
3. pembelian (bahan baku, barang jadi, dan aktiva) dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN Masukan;
4. pembelian dengan objek PPh Pasal 22 pedagang pengumpul;
5. biaya yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dengan objek PPh Pemotongan
Pemungutan;
6. objek pemotongan PPh dengan DPP PPN Masukan;
7. objek PPh Pasal 26 dengan objek PPN jasa luar negeri;
8. buku besar bank dengan rekening koran;
9. dan sebagainya,
Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh :
Meyakini Kebenaran Angka-angka
❖ lakukan permintaan data/keterangan Wajib Pajak atas perbedaan yang terjadi;
❖ pastikan pemfakturan antara waktu telah dilakukan tepat waktu;
❖ dan sebagainya.
untuk meyakini kebenaran angka dengan melakukan penghitunganberdasarkan formula :
Data baru (novum)/data belum terungkap
➢ "data baru" adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah
pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam
Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu
pemeriksaan.
➢ termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:
a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan);
dan/atau
b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan
keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.
➢ Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu
pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga
membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya Jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak
yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum
terungkap.
Sanksi-sanksi perpajakan
Sanksi Denda
No Pasal Masalah Sanksi
1. 8 (2 dan 2a) Pembetulan SPT Masa dan Tahunan 2%
2. 9 (2a dan 2b) Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan 2%
3. 13 (2) Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB 2%
4. 13 (5)
SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karenaadanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya 48%
5. 14 (3) a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar 2%
b. SPT kurang bayar 2%
14 (5)PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikanpengembalian Pajak Masukan 2%
Sanksi-sanksi perpajakan
Sanksi Denda
No Pasal Masalah Sanksi
6. 15 (4)
SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanyatindakpidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya 48%
7. 19 (1)SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar 2%
Sanksi-sanksi perpajakan
Sanksi Kenaikan
No Pasal Masalah Sanksi
1. 8 (5) Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP 50%
2. 13 (3)
Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalamsurat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnyadikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal28 dan 29
a. PPh yang tidak atau kurang dibayar 50%
b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan 100%
c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar 100%
3. 15 (2) Kekurangan pajak pada SKPKBT 100%
Alur Proses setelah Penerbitan SPHP
SPHP
Lampiran
Tanggapan Perpanjangan Undangan
Pembahasan
3 Hari Kerja
7 Hari Kerja 3 Hari Kerja
Diterima WP
Tanggapan? Setuju?
B.A t idak disampaikan
tanggapan
Ya
Tida
k
Ya
Hadir?
Tida
k
Pernyataan Persetujuan
Hadir?
Ya
B.A Tidak Hadir
Risalah
Tida
k
Risal ah
Ya
Risalah
Tidak Tidak
Ya
Tanggapan?
Tim QA
Risalah QA
Ya Mener
bitkan
Tidak Jika menolak, diberikan catatan
Panggilan
Tanda
Tangan
Jika menolak,
diberikan
catatan
BAPHAP
IHPA
Waktu Proses: 2 Bulan
3 hari kerja sejak
penandatanganan risalah
pembahasan
3 hari kerja
sejak surat
panggilan
Alur Proses dari Page 1
Pembahasan Temuan Sementara Hasil Pemeriksaan
a. Temuan pemeriksaan harus mencerminkan hasil pengujian sesuai dengan data, dokumen,
dan informasi yang relevan atas pos-pos yang diperiksa.
b. Sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,
berdasarkan pertimbangan Kepala UP2 atau berdasarkan usulan Tim Pemeriksa Pajak
dilakukan pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan.
c. Pembahasan temuan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan bersama
antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Kepala UP2 dan tim yang dibentuk oleh Kepala UP2.
d. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam risalah
rapat yang menjadi pertimbangan bagi Tim Pemeriksa Pajak untuk menghasilkan
temuan yang lebih objektif dan berkualitas.
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
a. Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus
diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan
daftar temuan hasil Pemeriksaan baik secara langsung atau melalui faksimili.
b. Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP. Dan bila enolak
menandatangani surat penolakan menerima SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita
acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.
PEMBAHASAN DAN TANGGAPAN
➢ Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan dalam bentuk:
✓ lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
✓ surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
➢ Tanggapan tertulis harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak dan dapat siperpanjang 3 hari kerja dan harus diberitahukan secara tertulis sebelum jk. waktu 7 hari berakhir baik secara langsung maupun melalui fax.
➢ Bila WP tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP.
PEMBAHASAN DAN TANGGAPAN
➢ WP harus diberikan Hak hadir melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada
Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan dan harus disampaikan kepada WP baik langsung maupun fax dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
✓diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu yang
ditetapkan; atau
✓berakhirnya jangka waktu, dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis
atas SPHP.
➢ Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan
WP mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan,
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil
pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan dilaksanakan.
QUALITY ASSURANCE
➢ Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan, Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan kepada:
✓Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa
Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau
✓Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
➢ Permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dapat dilakukan, apabila:
✓ risalah pembahasan telah ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak; dan
✓berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan belum ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak
dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
✓Terbatas pada sengketa dasar hukum koreksi dan bukan pada perhitungan dan bukti koreksi
pemeriksaan.
➢ Surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus disampaikan
secara langsung atau melalui faksimili dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
penandatanganan risalah pembahasan dan ditembuskan kepada kepala unit pelaksana Pemeriksaan
QUALITY ASSURANCE
➢ Susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu)
orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
➢ Tim Quality Assurance Pemeriksaan dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak.
➢ Tim Quality Assurance wajib mengundang WP dan Tim Pemeriksa untuk melakukan pembahasan dan
bila salah satu Pihak tidak, maka dianggap telah dilaksanakan.
➢ Tugas Tim Quality Assurance:
a. membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan PemeriksaPajak pada saat
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan hanya terkait Dasar Hukum;
b. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan
Pemeriksa Pajak; dan
c. membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan
hasil pembahasan dan bersifat mengikat dan akan digunakan Pemerikas membuat Berita Acara Hasil
Pemeriksaan.
PENANDATANGANAN BAHP
❖ Dalam rangka menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan memanggil Wajib Pajak
dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
❖ Wajib Pajak harus memenuhi panggilan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.
QUALITY ASSURANCE
➢ Susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu)
orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
➢ Tim Quality Assurance Pemeriksaan dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak.
➢ Tim Quality Assurance wajib mengundang WP dan Tim Pemeriksa untuk melakukan pembahasan dan
bila salah satu Pihak tidak, maka dianggap telah dilaksanakan.
➢ Tugas Tim Quality Assurance:
a. membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan PemeriksaPajak pada saat
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan hanya terkait Dasar Hukum;
b. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan
Pemeriksa Pajak; dan
c. membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan
hasil pembahasan dan bersifat mengikat dan akan digunakan Pemerikas membuat Berita Acara Hasil
Pemeriksaan.
Pembatalan Hasil Pemeriksaan
1. penyampaian SPHP; atau
2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat
dibatalkan secara jabatan atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur
Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.
Surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
STRATEGI MENGHADAPI
PEMERIKSAAN PAJAKYOGYAKARTA, 11 DESEMBER 2018
Sebelum Pemeriksaan
Kepatuhan Pelaporan dan
Pembayaran Pajak
Kebenaran Perhitungan Pajak
termasuk DPP
Review terhadap
transaksi/perjanjian terkait Pajak
Kebenaran Formal & Material
dokumen pajak
Kelengkapan dokumen-dokumen
pendukung transaksi
Saat Pemeriksaan
1 Kenali Bisnis Anda
2 Persiapkan mental Anda dalam menghadapi segala kondisi pemeriksa.
3 Pastikan hak Anda telah terpenuhi pada saat awal pemeriksaaan
4 Jalin komunikasi yang baik dengan Pihak Terkait di KPP Seksi Pelayanan, Seksi
Pemeriksaan, Fungsional Pemeriksa Pajak, AR, dll)
5 Respon Permintaan Dokumen dan data dari Pemeriksa sesuai Waktu Permintaan.
Penuhi seluruh Dokumen yang diminta saja secara bertahap dan arsipkan semua surat
menyurat termasuk tanda terima dokumen.
6 Respon Temuan/Koreksi dari Pemeriksa dengan argumentasi dan dokumen pendukung
(bila cukup hanya sampling).
7 Respon Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sesuai batas waktu dengan
Surat Tanggapan atas SPHP dan dukung dengan bukti dokumen.
8 Buat pemberitahuan Perpanjangan waktu maks. 3 hari dengan surat bila tidak
mencukupi waktu untuk menjawab SPHP.
Saat Pemeriksaan
9 Respon Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (closing conference)
dan hadiri pembahasan.
10 Bila deadlock khusnya pada dasar hukum koreksi, ajukan permohonan Quality
Assurance ke Kepala Kantor Wilayah dan pastikan hanya menandatangani
Risalah Pembahasan dan bukan Berita Acara Pembahasan dan IHPA.
11 Bila tetap deadlock dan akan keberatan, berikan tanda yang disetujui dan tidak
setujui pada Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir.
12 Pastikan KPP menerbitkan SKP atas pemeriksaan, dan Wajib Pajak
mendapatkan Surat Ketetapan Pajak, apalagi bila mau mengajukan keberatan.
13 Maksimalkan seluruh jangka waktu, hak, dan ketidaktaatan prosedur yang
biasanya dilakukan oleh Pemeriksa saat pemeriksaan
Pasca Pemeriksaan
1 Pastikan Anda menerima SKP. Bila pemeriksaan restitusi, segera siapkan dokumen
permohonan transfer (kopikan surat untuk Account Representative).
2 Bila pemeriksaan restitusi, monitor proses permohonan transfer dan jalin komunikasi
dengan Account Representative dan Seksi Pelayanan.
3 Pastikan hak Anda telah terpenuhi sejak dari awal sd. akhir pemeriksaaan
4 Bila pemeriksaan restitusi, Pastikan dana masuk ke rekening perusahaan dari KPPN
dan komunikasikan dengan mereka.
5 Bila ada koreksi yang menurut Anda tidak benar, segera persiapkan draft surat
keberatan dan perhatikan jangka waktu pengajuan keberatan (3 bulan sejak tanggal
surat ketetapan dikirim).
TerimaKasih!PT.Jakarta Strategic Consulting
64