Download - Sosialisasi SNPT
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sosialisasi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Prof.Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M.. Prof.Dr. Bernadette M.Waluyo, SH.,Mh.,CN. Oktober 2016
Pasal 54 UU Dikti
(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan
oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2) SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
(4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan
nonakademik yang melampaui SN Dikti.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Struktur Standar Pendidikan Tinggi
Standar Dikti
SN Dikti Permenristek
dikti No.44 Tahun
2015
Standar Dikti
Ditetapkan perguruan
tinggi
Standar Nasional Pendidikan
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pbelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Nasional Penelitian
Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Penilaian Penelitian
Standar Peneliti
Standar Sarpras Penelitian
Standar Pengelolaan Penelitian
Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
Standar Nasional PKM
Standar Hasil PKM
Standar Isi PKM
Standar Proses PKM
Standar Penilaian PKM
Standar Pelaksana PKM
Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan PKM
Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar….
Standar ….
Dst
Standar Bidang Akademik
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar….
Standar ….
Dst
Standar Bidang Non-Akademik
SN Dikti (Standar Minimal)
Standar Dikti (Melampaui SN Dikti)
Permenristek-dikti No. 44 Tahun 2015
Ditetapkan Perguruan Tinggi
+ +
dan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Bagan Struktur Standar Pendidikan Tinggi
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)
Diterbitkan tanggal 10 Agustus 2012;
2. BAB III UU Dikti : PENJAMINAN MUTU
Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi Bagian Ketiga : Akreditasi Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Posisi Standar Pendidikan Tinggi (1)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Posisi Standar Pendidikan Tinggi (2)
3. Pasal 51 ayat (2) UU Dikti
Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.
4. Pasal 53 UU Dikti Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh
Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui
akreditasi.
5. Pasal 52 ayat (4) UU Dikti
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Posisi Standar Pendidikan Tinggi (3)
Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
(SPME/Akreditasi)
SPM Dikti
M MUTU
PENDIDIKAN
TINGGI
SPMI dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi
SPME/Akreditasi dilakukan oleh
BAN-PT atau LAM
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Posisi Standar Pendidikan Tinggi (4)
6. Pasal 52 ayat (2) UU Dikti
Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
P
P
E P
P
Penetapan Standar Dikti
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti;
Peningkatan Standar Dikti.
Pasal 42 ayat (2) Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tahapan Akreditasi sebagai berikut: a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; c. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
E
P P
Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Posisi Standar Pendidikan Tinggi (5)
Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Pasal 54 ayat (6) UU Dikti
Menteri
melakukan evaluasi
pelaksanaan Standar
Pendidikan Tinggi secara berkala.
P
P
E P
P E
P P
SPMI SPME/Akredi
tasi Pasal 54 ayat (7)
UU Dikti
Menteri mengumumkan
hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi
kepada
Masyarakat.
Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti.
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Interaksi Antar Standar Pendidikan Tinggi
Mutu Pendidikan Tinggi diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi sebagai agregat, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antar standar Pendidikan Tinggi, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
Standar Proses
Standar Proses
Standar Dosen
Standar Dosen
Standar Isi
Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Standar Pendidkan Tinggi
Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antar Standar Pendidikan Tinggi
Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 87 tentang Akreditasi Prodi dan PT (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi
antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Pasal 33 UU Dikti
(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi
persyaratan minimum akreditasi.
(5) Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
8. Pasal 60 UU Dikti
(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
9. Pasal 55 UU Dikti
(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Posisi Standar Pendidikan Tinggi (6)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Pasal 33 UU Dikti (3) Program Studi
diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
(5) Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
Pasal 60 UU Dikti (4) Perguruan Tinggi yang
didirikan harus memenuhi
standar minimum akreditasi.
Pasal 55 ayat (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti
Terakreditasi Minimum atas
dasar SN Dikti
Izin Pembukaan
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI
BAN-PT/ LAM
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
Posisi Standar Pendidikan Tinggi (7)
Terakreditasi Minimum atas
dasar SN Dikti
Izin Pendirian
BAN-PT/ LAM
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Posisi Standar Pendidikan Tinggi (8)
10. Pasal 88 UU Dikti
(1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. jenis Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
(2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.
(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Materi SN Dikti Dari Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Ke Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Biro Hukum dan Organisasi Februari 2016
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Surat Edaran Menristekdikti No. 01/M/SE/V/2015
Alasan Perubahan
1. Kemristekdikti telah menerima berbagai masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kemristekdikti akan mengevaluasi kembali Peraturan Menteri sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
3. Dengan ini dimohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sbb:
a. agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Hal Utama Yang Diubah
a. Beban Belajar pada Program Magister dari 72 sks ke 36 sks, Program Doktor dari 72 sks ke 46 sks
b. Masa studi pada Program Sarjana dari paling lama 5 tahun menjadi paling lama 7 tahun;
c. Kewajiban calon lulusan:
1. program doktor untuk memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks
2. program magister menerbitkan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
d. pembimbing utama program doktor, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 15 (1) Beban belajar mahasiswa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
(2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
(3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
Pasal 15 (1) Beban belajar mahasiswa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan
tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 15 (4) Semester antara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8
(delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa
paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar
mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 15 (5) Apabila semester antara
diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 16 (1) 1 (satu) sks pada bentuk
pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a. kegiatan belajar dengan tatap
muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
Pasal 16 (1) Masa dan beban belajar
penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 2 (dua) tahun
akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 16 (2) 1 (satu) sks pada bentuk
pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a. kegiatan belajar tatap muka 100
(seratus) menit per minggu per semester; dan
b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
Pasal 16 c. paling lama 5 (lima) tahun
akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 16 (3) 1 (satu) sks pada bentuk
pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
Pasal 16 e. paling lama 3 (tiga) tahun
akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
(3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 17
(1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
Pasal 17
(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 17
(2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
a. 36 sks untuk program diploma satu;
b. 72 sks untuk program diploma dua;
c. 108 sks untuk program diploma tiga;
d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
Pasal 17
(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 17
e. 36 sks untuk program profesi;
f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
(3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
Pasal 17
(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 17
b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
d.4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
e.1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
Pasal 17
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 17
f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
Pasal 17
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 17
(4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
(5) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.
Pasal 17
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 18
(1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Contoh Waktu Penyelesaian Studi
Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Contoh
Pasal 18
(1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
Program Sarjana
Sm Gasal Sm Genap
Tahun I : 18 sks 18 sks
Tahun II : 24 sks 24 sks
Tahun III : 24 sks 24 sks
Tahun IV : 12 sks
------------------------------------------------
78 sks 66 sks
--------------------------------
144 sks
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 18
(2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 18
(3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 18
(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
(5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 24
(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
Pasal 25
(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program
diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 25
d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping
ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
(7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Kewajiban Pembimbing
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
PROGRAM DOKTOR
Pasal 26 ayat (10) huruf b
b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.
PROGRAM DOKTOR
Pasal 27 ayat (15) huruf b
b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal
nasional terakreditasi atau
jurnal internasional yang
bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui
oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Karya Ilmiah Calon Lulusan
Lampiran Permendikbud No. 49 Tahun 2014
Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
MAGISTER
mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara
MAGISTER
mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan
tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi
atau diterima di jurnal internasional;
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Yang Dilakukan: Karya Ilmiah Calon Lulusan
Lampiran Permendikbud No. 49 Tahun 2014
Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
DOKTOR
mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
DOKTOR
mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk
disertasi, dan makalah yang telah
diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Ketentuan Peralihan
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 64
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
Pasal 66
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
Sikap
Keterampilan
Keterampilan Khusus
Disusun oleh a. forum program studi sejenis atau nama lain yang
setara; atau b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki
forum program studi sejenis; untuk diusulkan kepada dan ditetapkan oleh Menteri
Ditetapkan dalam Lampiran Pemenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
Standar Kompetensi
Lulusan
Capaian Pembelajaran
Pengetahuan
Keterampilan Umum
Ditetapkan dalam Lampiran Pemenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Standar Kompetensi Lulusan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
dinyatakan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Ketentuan Peralihan
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 64
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
b. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun;
c. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;
Pasal 66
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (15) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun;
c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama 20 (dua puluh tahun);
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Ketentuan Peralihan
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Pasal 64
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
d. Peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 66
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan
e. semua ketentuan tentang kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 belum ditetapkan.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Standar Nasional Pendidikan Di Dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Biro Hukum dan Organisasi Februari 2016
SISTEMATIKA Sistematika Permenristekdikti No. 44/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
BAB III STANDAR NASIONAL
PENELITIAN
BAB II STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
BAB IV STANDAR NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB I KETENTUAN
UMUM
BAB VI KETENTUAN
PENUTUP
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
STANDAR ISI
STANDAR PROSES
STANDAR PENILAIAN
STANDAR DOSEN & TENAGA
KEPENDI
STANDAR SARANA &
PRASARANA
STANDAR PENGELOLAAN
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN
STANDAR HASIL
STANDAR ISI
STANDAR PROSES
STANDAR PENILAIAN
STANDAR PENELITI
STANDAR SARANA &
PRASARANA
STANDAR PENGELOLAAN
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN
STANDAR HASIL
STANDAR ISI
STANDAR PROSES
STANDAR PENILAIAN
STANDAR PELAKSANA
STANDAR SARANA &
PRASARANA
STANDAR PENGELOLAAN
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN
DEFINISI
KOMPONEN SN DIKTI
TUJUAN SN DIKTI
KEWAJIBAN ATAS SN DIKTI
RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP
Rumusan Pengetahuan &
Keterampilan Khusus yg belum
dikaji
Pengelolaan & Penyelenggaraan
PT
Permen yang terbit sebelum
permen ini
Pendirian PT dan Pembukaan
Program Studi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
STANDAR NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STANDAR NASIONAL
PENELITIAN
STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
Tujuan : 1. Menjamin Tercapainya Tujuan
Pendidikan Tinggi 2. Menjamin Mutu Pembelajaran,
Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Mendorong PT Melampaui SN Dikti
Peran: 1. Sebagai Dasar Pemberian Izin
Pendirian PT Dan Izin Pembukaan Prodi
2. Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pembelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Sebagai Dasar Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Evaluasi Program Pembelajaran
1. Standar
Kompetensi Lulusan
7. Standar
pengelolaan
8. Standar
pembiayaan
8 Standar Penelitian & 8 Standar PPM
3. Standar Proses
Dosen Maha
siswa
Sumber
belajar
KO
NS
EP
KU
RIK
UL
UM
Rencana Pembelajaran
Semester
Lulusan
memiliki capaian
pembelajaran
4. Standar
Penilaian
2. Standar
Isi
5. StandarDosen
6. Standar SarPras
SN Dikti sebagai acuan menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Bagan Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi
Analisis SWOT Tracer Study
Standar Kompetensi Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan
Pemilihan Bahan Kajian
Besaran sks
Mata Kuliah Mata Kuliah Mata Kuliah Mata Kuliah
Kurikulum Program Studi
Visi PT Visi Keilmuan
Masukan Stakeholders
KKNI & AQRF Standar Dikti
Peta Keilmuan
Program Studi
Ranah Pendidikan
Metode Pembelajaran
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1
2
3
4
5
7
8
9
6
STANDAR DITENDIK
STANDAR SARPRAS
STANDAR PROSES
STANDAR ISI
STANDAR PENILAIAN
STANDAR PENGELO-
LAAN
STANDAR PEMBIAYA
AN
ACUAN ACUAN
Dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi
Dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau
pengelola prodi (dlm hal tidak memiliki forum Prodi)
dan ditetapkan dalam Kepmenristekdikti
1. Standar Kompetensi Lulusan
MENCAPAI MENCAPAI
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan: standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar penilaian pembelajaran; standar dosen dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana pembelajaran; standar pengelolaan pembelajaran; dan standar pembiayaan pembelajaran.
Standar Kompetensi Lulusan Acuan Standar Lain
Struktur Pekerjaan 1
Struktur Pekerjaan 2
Struktur Pekerjaan 3
Struktur Pekerjaan 4
Struktur Pekerjaan 5
Struktur Pekerjaan 6
Struktur Pekerjaan 7
Struktur Pekerjaan 8
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Informal Capaian
Pembelajaran
Struktur Pekerjaan 9
Kompetensi Kerja
Du
nia
Pen
did
ikan
(f
orm
al, n
on
form
al, i
nfo
rmal
)
Du
nia K
erja 9
leve
l KK
N d
an 8
leve
l AQ
RF
Nonformal Capaian
Pembelajaran
Formal Capaian
Pembelajaran
Pasal 29 UU Dikti (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran
yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal,
atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Kompetensi Lulusan
KKN Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Dikti
Link and match
Program Tingkat Kedalaman Dan Keluasan Materi Pembelajaran
D-1 M
enga
cu p
ada
CP
Lu
lusa
n
Mem
anfa
atka
n h
asil
pen
elit
ian
& h
asil
pen
gab
dia
n k
epad
a m
asya
raka
t
Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan operasional lengkap.
D-2 Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada bidang keahlian tertentu
D-3 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
D-4 / S-1 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
S-2 / Sp-1 menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
PROFESI Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
S-3/Sp-2 menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
Dituangkan dalam Bahan Kajian yang distrukturkan dalam bentuk Matakuliah
2. Standar Isi Pembelajaran
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PENELITIAN
SEMINAR PRAKTIKUM/
PRAKTIK
KULIAH RESPONSI
DAN TUTORIAL
Diskusi Kelompok, Simulasi, Studi Kasus, Kolaboratif, Kooperatif, Proyek Based, Problem Based, Dan Lainnya
Bentuk Pembelajaran
Metode
Interaksi Dosen-mahasiswa-sumber & Lingkungan Belajar
Pe
ren
can
aan
Pe
mb
ela
jara
n :
RP
S
Pel
aksa
naa
n P
em
bel
ajar
an
Karakteristik: Interaktif, Holistik, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, Dan Berpusat Pada Mahasiswa
Beb
an B
elaj
ar M
ahas
isw
a
3. Standar Proses Pembelajaran
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
No Program Pendidikan Beban Belajar Minimum (sks)
Masa Studi Maksimum (tahun)
Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program pendidikan, mahasiswa wajib menempuh Beban Belajar minimum dalam Masa Studi maksimum sbb:
1 Diploma Satu 36 2
2 Diploma Dua 72 3
3 Diploma Tiga 108 5
4 Diploma Empat 144 7
5 Profesi 24 3 (setelah menyelesaikan Diploma Empat/Sarjana)
6 Magister, Magister Terapan, dan Spesialis
36 4 (setelah menyelesaikan Diploma empat/Sarjana)
7 Doktor, Doktor Terapan, dan Sub Spesialis
42 7 (setelah menyelesaikan Magister, Magister Terapan, atau Spesialis)
3. Standar Proses Pembelajaran
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Standar Proses Pembelajaran
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
(3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Implementasi sks
• Merupakan beban belajar mahasiswa
• Satuan waktu belajar yang dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan tertentu (pengetahuan, keterampilan, sikap)
• Beban belajar mahasiswa D2, D3, D4, S1 >24 sks setelah menempuh 2 semester dengan IPS>3,00 + memenuhi etika akdemik.
• Mahasiswa S2/S2 terapan dapat langsung menjadi mahasiswa S3/S3 terapan sebelum selesai program S2 nya jika IPS>3,50 + memenuhi etika akademik
• Mahasiswa program S2 yang melanjutkan langsung ke program S3 harus menyelesaikan program S2 sebelum menyelesaikan program S3 nya.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
PRAKTIKUM/ STUDIO/ BENGKEL
RESPONSI/ TUTORIAL/ SEMINAR
kegiatan tatap muka 100 menit
kegiatan mandiri
70 menit
170 menit kegiatan di laboratorium/studio/bengkel
KULIAH
Kegiatan mandiri 60 menit
Kegiatan tatap muka
50 menit
Kegiatan terstruktur 60 menit
Pengertian
Satuan Kredit
Semester
(dalam SN DIKTI)
10/13/2016 1:01 PM 59
menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian
antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
melaksanakan proses penilaian
memberikan umpan balik dan konfirmasi hasil penilaian
mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
a. Perencanaan Penilaian
c. Observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi
b. P
em
berian
tugas atau
soal
d.
Pem
ber
ian
nila
i akh
ir
d.Pelaksana Penilaian: Dosen atau Tim Dosen Pengampu tanpa atau dengan menyertakan pihak lain.
b. Teknik Penilaian: Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
a. Prinsip : Edukatif, Otentik, Obyektif, Akuntabel, transparan, dan terintegrasi
4. Standar Penilaian Pembelajaran
Kategori Nilai: A-E atau 4-0
Kelulusan: 1. Diploma &
Sarjana: ≥ 2.00 2. Selain itu: ≥ 3.00
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
IPK kelulusan
10/13/2016 1:01 PM 60
PREDIKAT DIPLOMA, SARJANA
PROFESI MAGISTER DOKTOR
Lulus ≥ 2,00 ≥ 3,00
Memuaskan 2,76 ≥ 3,00 3,00 ≥ 3,50
Sangat Memuaskan
3,01 ≥ 3,50 3,51 ≥ 3,75
Pujian ≥ 3,51 ≥ 3,76
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Program Kualifikasi Akademik Dosen
Diploma Satu/Diploma Dua
Kom
pet
ensi
Pen
did
ik
Seh
at J
asm
ani d
an R
oh
ani
Mam
pu
men
yele
ngg
arak
an p
end
idik
an
Paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga berpengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI)
Paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Diploma Tiga/ Diploma Empat
Sarjana Paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Profesi Paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Program Kualifikasi Akademik Dosen
Magister
Kom
pet
ensi
Pen
did
ik
Seh
at J
asm
ani d
an R
oh
ani
Mam
pu
men
yele
ngg
arak
an p
end
idik
an lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program
studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI)
Spesialis lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
Doktor
10/13/2016 1:01 PM 62
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
KEGIATAN POKOK : 1. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian
Proses Pembelajaran 2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran 3. Pembimbingan dan Pelatihan 4. Penelitian 5. Pengabdian Kepada Masyarakat
KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN
KEGIATAN PENUNJANG
Jumlah dosen tetap ≥ 60%
Pejabat Strukutural: Menyesuaikan beban tugas tambahan
Pembimbing Utama : Paling banyak 10 Mahasiswa
Dosen Tetap: dosen yang bekerjasebagai pendidik tetap di satu PT dan tidak menjadi pegawai tetap di unit kerja lain atau PT lain
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
10/13/2016 1:01 PM 64
Jumlah Dosen Tetap Minimal 6 Orang Per Prodi Untuk Program Doktor Minimal Harus Ada 2 Guru Besar
TENAGA KEPENDIDIKAN, 1. Paling rendah lulusan program Diploma Tiga, kecuali untuk tenaga administrasi, paling
rendah SMA atau sederajat 2. Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai
bidangnya
Dalam hal sebagai pembimbing utama PROGRAM DOKTOR, DOKTOR TERAPAN, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal
internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan
senat perguruan tinggi. (Penyesuaian 3 Tahun)
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
10/13/2016 1:01 PM 65
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
SARANA
PRASARANA
Sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu kegiatan
Sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan
Alat peraga, pustaka, alat
laboratorium, dll.
Lahan, Bangunan, jalan, jaringan, dll
Harus Sesuai Dengan Dengan Kebutuhan Isi Dan Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan
Pedoman Kriteria Prasarana Pembelajaran Ditetapkan Dirjen Belmawa
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
Program Studi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
Perguruan Tinggi
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
BIAYA INVESTASI
BIAYA OPERASIONAL
Pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
1. untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
2. Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional Dikti
3. Standar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan: jenis
Prodi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah
Biaya Pendidikan Tinggi
Badan Penyelenggara atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa
PEMBIAYAAN
PENDANAAN
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Terima Kasih
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi