Download - Sosialisasi KIP Yogyakarta 2
UU KETERBUKAAN INFORMASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)PUBLIK (KIP)
DAN UPAYA PERWUJUDANDAN UPAYA PERWUJUDANGOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE
DI INDONESIADI INDONESIA
Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta, Koordinator Lobi Koalisi Untuk Kebebasan Informasi. Disampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU KIP yang diselenggarakan oleh Yayasan TIFA dan Kelompok Kerja Televisi Komunitas, Yogyakarta, 27 Januari 2009.
Hak Atas Transparansi Pengelolaan Dana / Sumber Daya Publik
Hak Atas Informasi Yang Dikelola Badan Publik
Hak untuk Mengamati Perilaku Pejabat Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan
DOMAINDOMAIN
KETERBUKAAN INFORMASIKETERBUKAAN INFORMASI
Hak Untuk Dilindungi Dalam Mengungkap Fakta & Kebenaran (Whistle Blower Protection)
Kebebasan Berekspresi Yang Terwujud Melalui Implementasi Kebebasan Pers
Mekanisme Hukum Mengajukan Keberatan Apabila Hak-Hak Di Atas Dilanggar (Right to Appeal)
DOMAINDOMAIN
KETERBUKAAN INFORMASIKETERBUKAAN INFORMASI
• Hak Untuk Mendapatkan Salinan Informasi (Right to Obtain the Copy/Akses Pasif)
• Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tanpa Menunggu Permintaan (Right to be informed/Akses Aktif)
Hak Untuk Menyebarluaskan Informasi (right to disseminate)
Hak untuk Menghadiri Pertemuan2 Publik (right to observe/ to attend public meetings)
RUANG LINGKUP HAK ATAS INFORMASIRUANG LINGKUP HAK ATAS INFORMASI
Obyek TransparansiObyek Transparansi
• Pelaksanaan mandat menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan
• Akuntabilitas penggunaan dana-dana publik
• Akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik.
Ruang lingkup Badan PublikRuang lingkup Badan Publik
Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga negara independen
BUMN/BUMD LSM, Ormas dan badan usaha swasta yang
mendapatkan dana yang berasal dari APBN/APBD/non-budgeter
• Badan usaha swasta yang mendapatkan kontrak kerja dari Pemerintah
• LSM, Ormas yang mengumpulkan dana publik langsung dalam jumlah tertentu
• Partai Politik ?
Kewajiban Badan PublikKewajiban Badan Publik
a. Menunjuk pejabat/petugas pelayanan dokumentasi/informasi.
b. Menyusun dan mengumumkan klasifikasi informasi di badan publik berdasarkan ketentuan UU KIP.
c. Menyediakan sistem layanan/mekanisme yang efektif bagi akses publik.
d. Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yg diambil dilembaganya.
KLASIFIKASI INFORMASIKLASIFIKASI INFORMASIDALAM RUU KIPDALAM RUU KIP
Informasi Yang Wajib Diumumkan Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara BerkalaSecara Berkala
Informasi Yang Wajib Diumumkan Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta MertaSerta Merta
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap SaatSaat
Informasi Yang Dapat Dikecualikan Informasi Yang Dapat Dikecualikan (secara terbatas dan bersyarat)(secara terbatas dan bersyarat)
SEJAUH MANA SEJAUH MANA KETERBUKAAN KETERBUKAAN
INFORMASI DIWUJUDKAN INFORMASI DIWUJUDKAN (DALAM RUU KIP) ?(DALAM RUU KIP) ?
BUKAN KETERBUKAAN BUKAN KETERBUKAAN INFORMASI TANPA BATASINFORMASI TANPA BATAS
BUKAN PULA KETERTUTUPAN BUKAN PULA KETERTUTUPAN INFORMASI YANG TOTAL ATAU INFORMASI YANG TOTAL ATAU MAKSIMUMMAKSIMUM
RUU KIP BERTUJUAN RUU KIP BERTUJUAN MENCIPTAKANMENCIPTAKAN
KEPASTIAN HUKUM KEPASTIAN HUKUM TENTANG :TENTANG :
Informasi yang harus dibuka Informasi yang harus dibuka kepada publik dan yang bisa kepada publik dan yang bisa dirahasiakan. dirahasiakan.
Mekanisme akses informasi Mekanisme akses informasi publik yang efisien, cepat, dan publik yang efisien, cepat, dan terjangkau bagi masyarakatterjangkau bagi masyarakat
Penyelesaian sengketa akses Penyelesaian sengketa akses informasi publikinformasi publik yang memenuhi yang memenuhi rasa keadilanrasa keadilan
““MAXIMUM DISCLOSURE LIMITED EXEMPTION”MAXIMUM DISCLOSURE LIMITED EXEMPTION”
INFORMASI PUBLIK
INFORMASI RAHASIA
INFORMASI PUBLIK
INFORMASI RAHASIA
PENGECUALIAN PENGECUALIAN INFORMASIINFORMASI
DALAM RUU KIPDALAM RUU KIP Bersifat terbatas dan tidak permanen Bersifat terbatas dan tidak permanen Tidak bersifat kategorikal penuh, Tidak bersifat kategorikal penuh,
harus melalui pengujian konsekuensi harus melalui pengujian konsekuensi ((consequencial harm testconsequencial harm test) )
Dapat di-balance dengan Dapat di-balance dengan kepentingan publik yang lebih besar kepentingan publik yang lebih besar ((public interest testpublic interest test))
Penerapan kerahasiaan harus dilakukan secara hati-hati melalui metoda uji:
Prinsip Pengecualian InformasiDalam UU KIP
Informasi tertentu dapat dikategorikan rahasia apabila pejabat publik secara rasional, dengan mempertimbangkan untung-ruginya dan berdasarkan undang-undang dapat menjelaskan konsekuensi atau risiko kerugian yang muncul. Beban pembutkian ada pada pejabat publik yang mengklaim pengecualian
(1)Consequential Harm Test
(2) Public Interest Test
Suatu informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dapat dibuka kepada publik jika dipertimbangkan bahwa membuka informasi itu lebih menguntungkan daripada menutupnya, bagi kepentingan publik.
Parameter PengecualianParameter Pengecualian Informasi dalam UU KIPInformasi dalam UU KIP
Kepentingan penegakan hukum;Perlindungan persaingan usaha sehat dan HAKI;Kerahasiaan Pribadi;Informasi yg dapat merugikan pertahanan dan keamanan nasional:a. informasi ttg rencana mengenai cara dan proses
perolehan informasi oleh intelijenb. rencana mengenai taktik & strategi operasi
Hubungan internasional:a. Terganggunya hubungan baik antara negara RI
dengan negara lain;b. Informasi yg tidak terkait dengan penyelenggaraan
negara RI yg bila dibuka dapat merugikan satu negara atau lebih
Hubungan internasional:a. Terganggunya hubungan baik
antara negara RI dengan negara lain;
b. Informasi yg tidak terkait dengan penyelenggaraan negara RI yg bila dibuka dapat merugikan satu negara atau lebih
ISU KRUSIAL TERKAIT UU ISU KRUSIAL TERKAIT UU KIPKIP
Harmonisasi UU KIP dan Perda-Perda Transparansi
Kesiapan Badan-Badan Publik Pembentukan Komisi Informasi Politik Budget Pemerintah
ISU KRUSIAL TERKAIT UU ISU KRUSIAL TERKAIT UU KIPKIP
Rencana Pengesahan RUU Rahasia Negara.
Problem : Substansi RUU Rahasia Negara menegasikan
prinsip-prinsip kebebasan informasi RUU Rahasia Negara membatasi akses publik
atas informasi publik. Ketidakpastian hukum antara informasi
terbuka dan informasi tertutup Tumpang tindih pengaturan antara UU KIP
dan UU Rahasia Negara
TERIMA KASIHTERIMA KASIH