DASAR PERATURAN
PP No. 71 Tahun 2010; 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, beserta Bultek terkait : Akuntansi Aset Tetap Akuntansi Belanja
PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 13 /2006; 59 tahun 2007; 21 /2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 55 /2008 ,Permendari 20 tahun 2009tentang PP
6/2006; 38/2008 TENTANG PENGELOLAAN ASET BMN/D PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN BMD PP 65 /2010 (SIKD - KOMANDAN), PMK 64 /2013 (DTH RTH) PERATURAN DAERAH YANG TERKAIT
Sisdur pengelolaan keuangan dan aset Kebijakan akuntansi
TUJUAN
• membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
– (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban)
• menyusun laporan APBD, Laporan keuangan lebih efisien dan akurat
• menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen
• menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan
• Memenuhi kebutuhan data / informasi bagi instansi lain– sistem komandan DJPK
– dth & rth DJP
TAHAP PELAKSANAAN ANGGARAN
Penganggaran
Penatausahaan
Pelaporan
Pertanggungjawabn
RKA - DPA SPD – SP2D LKPD LPJ
PERDA APBD
RAPERDA APBD
DPA SKPD
SPP UP
SPD
SPP LS
SPM LS
SP2D
SP2D =SPJ (Sah)
SP2D
SPM GU/Nihil
SPP GU/Nihil
Posting
LRA, Neraca
Pencairan Pencairan Pencairan
SPM UP
Posting
LRA, Neraca, LAK
RKA
SP2D =SPJ (Sah)
ALUR PELAKSANAAN ANGGARAN (SIMDA
BUD SKPD
MEKANISME PEMUNGUTAN/PENYETORAN PAJAK
NILAISP2D
POTONGAN PAJAK
SP2D
BUD / BANK
PEGAWAI/PIHAK KE 3
KAS NEGARA
?
DATA YANG DIBUTUHKAN
Nilai Transaksi
Jenis & Nilai Potongan Pajak
Nama & NPWP Pegawai/Pihak ke 3
Data Dokumen SP2D
Data Umum SKPD, Pemda
RTH DTH
SIK
DSim
da
Keu
SIMDA KEU dan SIKD DJP (PMK 64 )
• Data SP2D• Pajak-pajak
Hard copyDTH & RTHBUD / SKPD
KPPSoftcopy
10
GEDUNG BPKPLANTAI 10 SAYAP BARAT
RUANG SATGAS SIMDAJL. PRAMUKA NO. 33 JAKARTA TIMUR , JAKARTA 13120
TELP. (021) 859 100 31 PES. 1028, 1029FAX. (021) 859 100 31 PES. 1029
EMAIL : [email protected] : http://www.bpkp.go.id
TERIMA KASIH