Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN
SKRIPSI
ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT
OLEH :
NAMA : SILKA HARTINA
NIM : 050503203
DEPARTEMEN : AKUNTANSI
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Universitas Sumatera Utara 2009
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:
“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten
Langkat”
Adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat,
dipublikasikan atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi
program S-1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera
Utara.
Semua sumber data dan informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas,
benar apa adanya. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Sumatera Utara.
Medan, 24 Januari 2009
Yang membuat
pernyataan
Silka Hartina
NIM 050503203
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menggenggam
jantung ini dan membiarkannya tetap berdetak, mengalirkan nyawa dalam darah
sehingga satu demi satu ibadah ini dapat penulis laksanakan. Syukur
Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat, hidayah, serta kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada penulis
sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan
untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada
Universitas Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Adapun
judul skripsi ini adalah
“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten
Langkat”
Skripsi ini didedikasikan sepenuhnya kepada kedua orangtuaku Ayah (Arifin
St. Mudo) dan Mama (Desmawati), tak cukup hanya sekedar ‘terima kasih’ untuk
membasuh keringat dan tetesan airmata yang mengalir selama membesarkan
ananda. Namun percayalah dalam setiap hembusan nafas ini adalah doa memohon
surga jadi balasan termanis bagi jasa pahlawanku Ayah dan Mama tersayang.
Terima kasih Ayah dengan keterbatasan fisik Ayah tetap dapat membesarkan
ananda dan Mama terima kasih untuk segalanya dan ketegarannya. Terima kasih
juga buat Uwaik tersayang untuk kasih sayang dan kesabarannya kepada ananda..
Semoga ananda dapat jadi anak yang berbakti. Dukungan positif dari Uda dan Uni
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Diki Andika Putra, Amd dan Eldevi Yanti, Amd, Zeno Bahana Putra, Amd,
Destria Oza dan Hendri Erda, Rabia Mabelin, Amd, dan seluruh keluarga besarku.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak berupa dukungan moriil, materil, spiritual, maupun
administrasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima
kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, terutama:
1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara;
2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak dan Bapak Fahmi Natigor Nasution, SE,
M.Acc, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Sumatera Utara;
3. Bapak Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak selaku Dosen pembimbing yang
telah banyak memberikan bimbingan, arahan, waktu dan kesempatan kepada
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Drs. Idhar Yahya, MBA dan Bapak Drs. Chairul Nazwar, Ak selaku
Dosen Pembanding I dan Pembanding II yang telah banyak membantu penulis
melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Risanty, SE, AK, Msi selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis
dalam konsultasi akademik selama masa perkuliahan.
6. Semua Staf Departemen Akuntansi, Bang Khairil, Bang Oyong, Kak Dame,
yang telah banyak membantu penulis dalam administrasi di Departemen
Akuntansi.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
7. Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bapeda penulis ucapkan terima
kasih atas izin untuk meneliti di instansi Pemerintahan Kabupaten Langkat,
serta bantuan yang telah diberikan hingga memudahkan penyelesaian skripsi
ini.
8. Sahabat-sahabatku, Ecy, Irma, Lia, Gita, Yanti, Ila, Rizka, Deva, semua teman
angkatan 2005, 2004, 2003 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima
kasih.
9. Mbak Astrid Fourlia L. Tobing tersayang (semangat dan kasih sayang mu
yang menguatkan adinda), buat Revi (makasih untuk bantuannya selama ini),
Fitri, Dani, Ayu, Lili untuk semua dukungan, bantuan, dan kebersamaannya
di kostan selama ini.
Sebagai manusia yang penuk kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini
masih jauh dari sempurna baik isi maupun bahasanya, karena kesempurnaan
hanyalah milik Allah SWT. Semua berakhir dalam harapan semoga skripsi ini
bermanfaat bagi semua pihak.
Medan, 24 Januari 2009 Penulis
Silka Hartina NIM. 050503203
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini mengggunakan desain penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara tentang penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan denagan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun 2006 dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan daerah pada dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan Daerah, SAP, Sumber Daya
Manusia, dan Faktor Pendukung.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
ABSTRACT
This resercah purposed to know the presentation of region financial statement at Government Regency of Langkat have been reserved base on Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). This research using deskriptif research design. Kinds of data that using in this research cinsist of primary data and secondary data. Primary data is the result of interview about the presentation of region financial statement with Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Secondary data is data or information that related with region financial statement at Government Regency of Langkat. The research result show that presentation of Region Financial Statement from Government Regency of Langkat has been based on PP Number 24, 2005 year. The presentation of Financial Statement from Government Agency of Langkat is toward with human resources and support instrument. Keywords : Presentation of region Financial Statement, SAP, Human
Resources, and Support Instrument.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
DAFTAR ISI SKRIPSI
PERNYATAAN…………………………………………………………………. i
KATA PENGANTAR…………………………………………………………... ii
ABSTRAK………………………………………………………………………..
v
ABSTRACT……………………………………………………………………...
vi
DAFTAR ISI……………………………………………………………………..
vii
DAFTAR TABEL …..…………………………………………………………...
x
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………....
xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah………………………………………………..1
B. Perumusan dan Batasan
Masalah………………….…………………...6
C. Tujuan dan Manfaat
Penelitian………………………………………...7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penatausahaan Keuangan
Daerah…..………………………………….9
B. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan…….
………………………………………11
C. Perbandingan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dengan
Standar Akuntansi
Pemerintahan……...……..………………………14
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah………………………………
1. Definisi dan Pengguna Laporan Keuangan
Pemerintah
Daerah………………………………………………..18
2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan
Pemerintah
Daerah………………………………………………..18
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Pemerintah
Daerah………………………………………………..20
4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan……………………..23
5. Unsur-unsur dan Bentuk Laporan Keuangan
Pemerintah
Daerah………………………………………………..25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian………………………………………………………38
B. Jenis Data…………………….……………………………………...38
C. Definisi Operasional …………………………………….…….……38
D. Teknik Pengumpulan Data………………………………………….39
E. Metode Analisis Data………...……………………………………..39
F. Jadwal dan Lokasi Penelitian……………………………….………40
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Data Penelitian………………………………………………….….41
1. Gamabaran Umum Pemerintahan Kabupaten Langkat
a. Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten
Langkat………………………………………………………41
b. Letak Geografis……………………………………………...41
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
c. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Langkat……………43
d. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Langkat dan
Uraian Jabatan BPKAD……………………………………..46
2. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan
Daerah………………………………………..…………………53
3. Konversi Penyajian Laporan Keuangan Daerah………………..55
4. Penyajian Laporan Keuangan Daerah…………………………..64
B. Analisis Hasil Penelitian…………………………………………...76
1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada
Pemerintahan Kabupaten Langkat……………………………...76
2. Analisis Strategi-strategi yang Diperlukan Pemerintah
Kabupaten Langkat Terhadap Keberhasilan Penyajian Laporan
Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP…………………………84
3. Analisis Penagruh Faktor Pendukung Terhadap Keberhasilan
Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP…….86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan………………………………………………………….89
B. Saran…………………………………………………………………91
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..93
LAMPIRAN
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
dengan SAP………………….…………………………….20
Tabel 2.2 Format Laporan Realisasi Anggaran …………….………....27
Tabel 2.3 Format Neraca ………………………………………….…..34
Tabel 2.4 Format Arus Kas…………………………………….....…...42
Tabel 2.5 Format Catatan atas Laporan Keuangan…………….……..45
Tabel 4.1 Struktur Realisasi Anggaran……...........................................48
Tabel 4.2 Perbedaan Struktur APBD dengan
Pengkodean yang Lalu……………………………………...52
Tabel 4.3 Tabel Akun………………………………………………….53
Tabel 4.4 Kode Rekening Penganggaran Kepmendagri
No. 29 Tahun 2002 ………………………………………...53
Tabel 4.5 Kode Rekening Penganggaran
PP No. 24 Tahun 2005 (SAP)………………………………54
Tabel 4.6 Pos-Pos
Ekuitas……………………………………………..55
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual …………..…………………………23
Gambar 4.1 Jenis dan Kelompok Belanja……………………………….58
Gambar 4.2 Klasifikasi Aset……………………………………………59
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dengan
PP No.24 Tahun 2005 (SAP) ............................................. ..14
Tabel 2.2 Format Laporan Realisasi Anggaran ………………….…...30
Tabel 2.3 Format Neraca………………………….…………………..33
Tabel 2.4 Format Arus Kas…………………….……………………..30
Tabel 2.5 Format Catatan atas Laporan Keuangan …………………..40
Tabel 4.1 Struktur Realisasi Anggaran ………….…………………..60
Tabel 4.2 Perbedaan Struktur APBD dengan
Pengkodean yang Lalu ……………….…………………..61
Tabel 4.3 Tabel Akun………………….………….…………………..61
Tabel 4.4 Kode Rekening Penganggaran Kepmendagri
No.29 Tahun 2002 ………….…………………..………..62
Tabel 4.5 Kode Rekening Penganggaran PP No.24 Tahun 2005 ….. 63
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh
seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di
dunia memiliki kewajiban untuk secara terus – menerus berpartisipasi dalam
mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Good governance
adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan
prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan
korupsi baik secara politikal dan administratif. Kepemerintahan yang baik
setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar atas dasar kebebasan memperoleh
informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat
dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan
akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang
dilakukan
Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma
pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, ketika pemerintah
pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut
menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan
menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetesi baik secara regional,
nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka
pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas–luasnya yang betujuan
untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri
agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah
pemerintah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing, karena setiap daerah
diberi kebebasan untuk mengelola daerah masing-masing. Oleh karena itu daerah
juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan
pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai
dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja
pemerintah serta sebagai alat pemotivasi.
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapakan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan
perubahan – perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi
dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang
signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui
proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak
untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing – masing. Perubahan dibidang
akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi
Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan
kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat
meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannnya akan dapat mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah. Sehingga,
good governance dapat tercapai.
Maka daripada itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola
penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Standar
Akuntansi Pemerintahan selain untuk mewujudkan good governance juga
merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang
dapat berterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan
perundang-undangan yang sebelumnya.
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian SAP merupakan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan
kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang
SAP ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan
keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-
pihak di luar eksekutif. Standar Akuntansi Pemerintahan berguna bagi penyusun
laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada
pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi
akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau
persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi
auditor, khususnya eksternal auditor, Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan
sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikian SAP
menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan
auditor.
Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk
mewujudkan good governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good
governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.. Pertama,
akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan
efisiensi APBN atau APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat
dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK
menjadi mudah menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai
basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan
audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar,
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan
daerahnya.
SAP digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan
dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar
umum ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi
bebeda-beda antar daerah yang pada gilirannya akan memunculkan persoalan-
persoalan baru pada level nasional. Oleh karena pentingnya SAP maka setiap
penyajian laporan keuangan daerah harus mengikuti standar ini, meskipun
pemerintahan belum sepenuhnya dapat mengikuti standar ini. Dalam penyajian
laporan keuangan tidak terlepas dari faktor pendukung yaitu sumber daya manusia
dan perangkat pendukungnya berupa infrastuktur, karena membantu dalam
menyajikan laporan keuangan daerah. Namun dalam penyajian laporan keuangan
sesuai SAP ini, Pemerintahan Kabupaten Langkat masih mengalami kendala-
kendala atau masalah-masalah yang menyebabkan penyajian laporan keuangan
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berjalan dengan semulus
diharapkan. Salah satu satu kendala tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber
daya manusia yang mengalami kesulitan untuk mampu mengikuti perubahan
peraturan dalam penyajian laporan keuangan, kendala lainnya adalah keterbatasan
jumlah ataupun kualitas dari perangkat pendukung yang tersedia untuk digunakan.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul: “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada
Pemerintahan Kabupaten Langkat.”
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
B. Perumusan dan Batasan Masalah
1. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Apakah Pemerintahan Kabupaten Langkat telah menyajikan laporan keuangan
daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?
2. Apa srategi-strategi yang diperlukan Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam
menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan?
3. Bagaimana peranan faktor pendukung dan perangkat pendukungnya terhadap
keberhasilan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan?
2. Batasan Masalah
1. Penyajian laporan keuangan yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang
terbatas yaitu Pemerintah Kabupaten Langkat.
2. Penulis membatasi pembahasan penyajian laporan keuangan untuk tahun
anggaran 2006.
3. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi pada saat penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan di Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam Penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Mengetahui penyajian laporan keuangan daerah Langkat sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Mengetahui strategi-strategi yang diperlukan Pemerintahan Kabupaten
Langkat dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.
3. Untuk mengetahui dengan jelas, sejauh mana peranan faktor pendukung dan
perangkat pendukungnya terhadap keberhasilan penyajian laporan keuangan
daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan
penulis mengenai penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP pada laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Langkat dan sebagai salah satu proses bagi penulis
untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan
karya tulis ilmiah.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
2. Bagi pemerintah daerah, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada
pemerintah daerah.
3. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan
sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk
menyempurnakan penelitian selanjutnya.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penatausahaan Keuangan Daerah
Menurut Mahmudi dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006 : 24)
menyatakan bahwa:
Selama masa pra otonomi daerah dan desentralisasi fiskal belum ada sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, yang ada baru sebatas tata buku. Pengelolaan keuangan daerah mendasarkan pada buku manual administrasi keuangan daerah (MAKUDA) tahun 1981 yang pada esensinya tidak berisi akuntansi tetapi sekedar penatausahaan keuangan atau tata buku.
Sebagai upaya konkrit reformasi keuangan daerah, pemerintah kemudian
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP Nomor 108
Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah. Sementara itu, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PP
Nomor 105 Tahun 2000 serta untuk secara bertahap mengganti model tata buku
sebagaimana dalam Manual Administrasi Keuangan Daerah menjadi sistem
akuntansi, maka dikeluarkanlah Kepemendagri Nomor 29 Tahun 2002.
Setelah digantinya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999
oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, maka berbagai
peraturan pemerintah dan peraturan lain dibawahnya perlu disesuaikan lagi. Atas
dasar itu maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 105 Tahun
2000 dan Kepemndagri Nomor 29 Tahun 2002.
Kepemendagri No. 29 Tahun 2002 adalah tentang pedoman pengurusan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha
keuangan daerah dan penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah.
Kepemendagri ini merupakan petujuk teknis pelaksanaan PP nomor 105 tahun
2000 pasal 14 di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan
tranparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah tentang pegelolaan keuangan daerah,
azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,
penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD,
pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan
daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksaaan APBD,
pembinaan dan pengawasan penegelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan
pengelolaan keuangan BLUD. Permendagri No.13 Tahun 2006 juga mengatur
tentang prosedur akuntansi pada SKPD yang meliputi serangkain proses mulai
dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer. Permendagri ini juga mengatur tata cara
pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
B. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good govenance),
pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Usaha reformasi keuangan Negara
mencakup bidang perturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai good
governance diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat
berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas
laporan keuangan.
Dibidang peraturan perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan
DPR-RI telah menetapkan suatu paket undang-undang di bidang keuangan
Negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi
dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan (financial
administration) menjadi pengelolaan keuangan (financial management).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur,
Bupati, Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-
tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN atau APBD, Neraca, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
keuangan perusahaan Negara atau daerah dan badan lainnya. Disebutkan pula
bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan suatu komite
standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah
terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk itu Presiden RI telah
menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 2 tahun 2005. Walaupun Penyusunan Standar Akuntansi
Pemerintahan memerlukan waktu yang lama namun KSAP telah berhasil
menyusun suatu Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan Presiden
sebagai Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP),
tertanggal 13 Juni 2005.
KSAP terdiri dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite
Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja).
Komite Konsiltatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka
perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan
menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Keuangan untuk proses
penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Kedudukan SAP adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap
entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan
SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan
baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ruang lingkup SAP
diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut
peraturan perundang-undangann satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan
laporan keuangan.
Dengan ditetapkanya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah
telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai
dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau
APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Diharapkan seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat
mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah
dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:
1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporam Keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Penegerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
C. Perbandingan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan
Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dan SAP memiliki pola perubahan yang
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.1.
Perbandingan Kepemendagri No.29 Tahun 2002
dengan SAP
Kepmendagri No.29 Tahun 2002 SAP
Basis Kas Modifikasian Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan (LRA)
Aktiva tetap diakui pada akhir periode dengan menyesuaikan Belanja Modal yang terjadi Aktiva tetap selain tanah di depresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya
Aktiva/Aset tetap diakui pada saat hak kepemilikannya berpindah dan atau saat diterima Aset tetap selain tanah dapat didpresiasi dengan meted garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi
Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi melalui penyesuaian
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau kewajiban timbul
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Kepmendagri No.29 Tahun 2002 SAP
Jenis Laporan Keuangan: • Laporan Perhitungan APBD • Neraca • Laporan Aliran Kas • Nota Perhitungan APBD
Jenis Laporan Keuangan: • Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan
Belanja Dikategorikan : • Belanja Administrasi Umum • Belanja Operasi dan
Pemeliharaan • Belanja Modal • Belanja Tidak Tersangka
Masing-masing belanja dikelompokkan menjadi:
• Belanja Pegawai dan Personalia • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Perjalanan Dinas • Belanja Pemeliharaan
Belanja dikelompokkan menurut klasifikasi yaitu: BELANJA OPERASI
• Belanja Pegawai • Belanja Barang • Bunga • Subsidi • Hibah • Bantuan Sosial
BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA
Laporan Aliran Kas dikelompokkan dalam 3 aktivitas yaitu:
• Aktivitas Operasi • Aktivitas Investasi • Aktivitas Pembiayaan
Laporan Arus Kas dikelompokkan dalam 4 aktivitas yaitu:
• Aktivitas Operasi • Aktivitas Investasi • Aktivitas Pembiayaan • Aktivitas non-anggaran
Jadwal tahapan penyiapan dokumen APBD tidak diatur secara rinci
Jadwal tahapan penyiapan dokumen penyusunan APBD diatur secara rinci dan ketat untuk mencapai target persetujuan DPRD paling lambat 1 tahun sebelum Tahun Anggaran dilakukan
Sumber: Diolah dari Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik
Dengan terjadinya perubahan peraturan dari Kepmendagri No. 29 Tahun
2002 kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, terjadi
perubahan yang signifikan baik bersifat pragmatik maupun teknik operasionalnya
terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sampai pada teknik atau sistem
akuntansinya.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
D. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
1. Sumber Daya Manusia
Menurut Hadari Nawawi (2001 : 37) “sumber daya manusia adalah orang
yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil,
pegawai, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain.” Menurut Susilo (2002 : 3) “sumber
daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam
usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya.
Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibutuhkan tenaga
sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung
yang dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
sehubungan dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang
merupakan program tersendiri, sangat dibutuhkan pegawai yang mengerti dengan
baik dan dapat menjalankan secara benar program aplikasi tersebut.
Karena sistem aplikasi tersebut merupakan sistem yang baru, maka
pemerintah daerah mempersiapkan pegawai melalui program pelatihan. Modul
pelatihan disusun oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan
RI dan setiap provinsi telah ada aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah
Daerah. Pelatihan dilakukan kepada pegawai yang bekerja khusus dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.
Jumlah pegawai yang disyaratkan mengikuti pelatihan paling sedikit sesuai
dengan jumlah komputer dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di
daerah yang bersangkutan. Kemampuan pegawai untuk dapat memahami program
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
aplikasi tersebut dan dapat menjalankannya dengan benar tergantung kepada
kualitas pegawai yang bersangkutan. Seorang pegawai akan lebih mudah dan
cepat mengerti program aplikasi tersebut jika telah mengerti dasar-dasar
pengoperasian komputer atau lebih mahir menggunakan aplikasi dalam komputer
khususnya program Office.
2. Perangkat Pendukung
Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat
pendukung teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer.
Menurut Kenneth dan Jane (2005 : 18) “perangkat keras adalah perlengkapan fisik
yang digunakan untuk aktifitas input, pemrosesan, dan output dalam sebuah
sistem informasi”. Kenneth dan Jane (2005 : 10) “ perangkat lunak komputer
merupakan sekumpulan rincian instruksi program yang mengendalikan dan
mengkoordinasi perangkat keras komponen komputer di dalam sebuah sistem
informasi”. Perangkat lunak (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus
yang dinamakan program Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya
secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan daerah ketika laporan tersebut
dibutuhkan. Pemerintahan daerah akan menyusun laporan keuangan daerah
mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Definisi dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005
tentang SAP adalah “merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”
Menurut Erlina (2008 : 18)
Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalan PP No.24 Tahun 2005. Laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah:
a. Masyarakat
b. Para wakil rakyat, lembaga pengawa, dan lembaga pemeriksa
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman
d. pemerintah
2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah
a. Peranan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 7) :
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama saru periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Erlina (2008: 21):
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : 1) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
2) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian aras seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat
3) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahiu kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban penegeluaran tersebut.
b. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Erlina (2008: 20):
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 7) menyatakan bahwa
pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfat bagi
pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial,
maupun politik dengan:
1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pengunaan sumber daya ekonomi.
4) Menyediakan informasi mengenai mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Erlina (2008: 20) menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan umum ini,
laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :
1) Aset 2) Kewajiban 3) Ekuitas dana 4) Pendapatan 5) Belanja 6) Transfer 7) Pembiayaan 8) Arus kas
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 10):
Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : a) Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan menbantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya. Informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki kriteria: 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi
memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu
2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4) Lengkap. Imformasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
b) Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
2) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
c) Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan lapora keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal yang dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara ektsternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menrapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahab tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan
d) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud
Menurut Erlina (2008: 35):
Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
1) Materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi criteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan
2) Pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semsetinya menyajkan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunanya. Namnun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak hanya harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat . Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleg suatu entitas pelaporan
3) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatife antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional
4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan
yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar
akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam
memahami laporan keuangan yang disajikan.
Menurut Erlina (2008: 31):
Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah : a. Basis akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekenimg kas umum daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa lebih pembiayaan anggran untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerinyah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
b. Prinsip nilai historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
c. Prinsip realisasi Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.
d. Prinsip substansi mengungguli bentuk Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajkan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan
e. Prinsip periodesitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimlikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, Peremndagri Nomor 13 tahun 2006 menentukan pemerintah daerah dan atau SKPD diharapkan membuat laporan semester pertama dan laporan prognosis untuk satu semester ke depan.
f. Prinsip konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan maupun entitas akuntansi (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memebrikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
g. Prinsip pengungkapan lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan
h. Prinsip penyajian wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan . pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
5. Unsur-Unsur dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing dapat
diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran dapat
menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah
sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan :
1) Telah dilaksnakan secara efisien, efektif, dan hemat
2) Telah sesuai dengan anggarannya
3) Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Menurut Ulum (2004: 192) bahwa komponen yang dicakup secara langsung
oleh laporan realisasi anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Masing-masing komponen didefinisikan sebagai berikut:
1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah
2) Belanja adalah semua pengeluaran kas umum Negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.
3) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaaan maupun pemgeluaran yang perlu dibayar, atau akann
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
Bentuk laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten disajikan pada
tabel berikut :
Tabel 2.2. PEMERINTAH KABUPATEN ……………….
FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ….
Dalam Rupiah
Kode Uraian Anggaran
setelah Perubahan
Realisasi Lebih/ (kurang)
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 1.2.2.2 Dana Penyesuaian
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 1.3.3 Pendapatan Lainnya
Jumlah
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Kode Uraian Anggaran
setelah Perubahan
Realisasi Lebih/ (kurang)
1 2 3 4 5 2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASI 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Barang 2.1.3 Belanja Bunga 2.1.4 Belanja Subsidi 2.1.5 Belanja Hibah 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah
2.2 BELANJA MODAL
2.2.1 Belanja Tanah 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 2.2.4 Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.2.6 Belanja Aset Lainnya
2.3 Belanja Tidak Terduga
2.3.1 Belanja Tidak Terduga
Jumlah
2.4 Transfer 2.4.1 Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 2.4.1.2 Bagi Hasil Restribusi 2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Surplus/(Defisit)
3 Pembiayaan
3.1 Penerimaan Daerah 3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.5 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Kode Uraian Anggaran
setelah Perubahan
Realisasi Lebih/ (kurang)
1 2 3 4 5 3.2 Pengeluaran Daerah
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah
Pembiayaan Neto
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (SAP)
b. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh
neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Menurut Ulum (2004: 213) bahwa masing-masing unsur didefinisikan sebagai
berikut:
1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.
2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelasaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan
3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
a) Ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek
b) Ekuitas dana investasi, yaitu selisih antara aset nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang
c) Ekuitas dana cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bentuk neraca pemerintahan kabupaten disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.3.
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………… NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 Dalam Rupiah
No. Uraian 20X1 20X0 1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5 Kas di Bendahara Penerimaan 6 Investasi Jangka Pendek 7 Piutang Pajak 8 Piutang Retribusi 9 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 10 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 14 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 16 Piutang Lainnya 17 Persediaan
Jumlah
18 INVESTASI JANGKA PANJANG 19 Investasi Nonpermanen 20 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 21 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 22 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 23 Investasi dalam Surat Utang Negara 24 Investasi dalam Proyek Pembangunan 25 Investasi Nonpermanen Lainnya
Jumlah
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
No. Uraian 20X1 20X0 26 Investasi Permanen 27 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 28 Investasi Permanen Lainnya
Jumlah
Jumlah
29 ASET TETAP 30 Tanah 31 Peralatan dan Mesin 32 Gedung dan Bangunan 33 Jalan, Irigasi dan Jaringan 34 Aset Tetap Lainnya 35 Konstruksi dalam Pengerjaan 36 Akumulasi Penyusutan
Jumlah
37 DANA CADANGAN 38 Dana Cadangan
Jumlah
39 ASET LAINNYA 40 Tagihan Penjualan Angsuran 41 Tuntutan Perbendaharaan 42 Tuntutan Ganti Rugi 43 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 44 Aset Tak Berwujud 45 Aset Lain-lain
Jumlah
Jumlah
46 KEWAJIBAN 47 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 48 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 49 Utang Bunga 50 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 51 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah 52 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank
53 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank
54 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Obligasi 55 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 56 Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah
57 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 58 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 59 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah 60 Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
No. Uraian 20X1 20X0 61 Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank 62 Utang Dalam Negeri-Obligasi 63 Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah
Jumlah
64 EKUITAS DANA 65 EKUITAS DANA LANCAR 66 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 67 Pendapatan yang Ditangguhkan 68 Cadangan Piutang 69 Cadangan Persediaan 70 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek
Jumlah
71 EKUITAS DANA INVESTASI 72 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 73 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 74 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
75 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
Jumlah
76 EKUITAS DANA CADANGAN 77 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Jumlah
Jumlah
Sumber: Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 (SAP)
c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan
operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas
pemerintah pada periode tertentu.
Menurut Ulum (2004: 228) unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan
arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing
didefinisikan sebagai berikut:
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
a) Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan
b) Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum Negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
Laporan arus kas menyajikan informsi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pembiayaan, dan nonanggaran. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus
kas dari beberapa aktivitas.
Bentuk laporan arus kas pemrintahan kabupaten disajikan pada tabel
Tabel 2.4.
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ………….
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung
Dalam Rupiah
No. Uraian 20X1 20X0 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya
Jumlah
Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
No. Uraian 20X1 20X0 Belanja Tak Terduga
Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Jumlah
Jumlah
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
Jumlah
Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya
Jumlah
Jumlah
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah
Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
No. Uraian 20X1 20X0 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri-Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri-Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah
Jumlah
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah
Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD Saldo Akhir Kas di
Bendahara Pengeluaran
Saldo Akhir Kasdi Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas
Sumber: Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan
keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk
tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk tertentu
ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan
mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan
harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk
memnudahkan penggguna dalam memahami laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.
Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan
akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan
penyajian laporan keuangan secara wajar.
Menurut Ulum (2004: 235) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan
hal-hal sebagai berikut:
1) Menyajikan informasi tentang kebijakn fiskal/keuangan, ekonomi, makro, pencapaian target Undang-undang APBD/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan standar akuntansi pemrintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
5) Informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Tabel 2.5
PEMERINTAH KABUPATEN …………..
FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENDAHULUAN Bab I Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
APBD SKPD 2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan Bab IV Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
SKPD 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
SKPD 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam SAP pada SKPD Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
SKPD 5.1.1 Pendapatan 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPD) 5.1.4 Aset 5.1.5 Kewajiban 5.1.6 Ekuitas Dana 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD Bab VII
Penutup
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
E. Kerangka Konseptual
Pemerintah Kabupaten Langkat
Penatausahaan Keuangan Daerah
Perbedaan Sistem Penyajian Laporan
Keuangan
Peraturan PemerintahNo 24 Tahun 2005 (SAP)
Sumber DayaManusia Perangkat Pendukung
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah Penulis
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari
objek penelitian.
B. Jenis Data
Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan
pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh
penulis.
b. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor
pemerintahan yang diteliti, misalnya sejarah singkat Pemerintahan Kabupaten
Langkat, struktur organisasi, dan informasi yang berhubungan dengan
penyajian laporan keuangan.
C. Definisi Operasional
1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
2. Laporan keuangan daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas
pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan
keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang
memerlukannya.
3. Sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota atau pegawai dalam
melaksanakan tugasnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
daerah.
4. Perangkat pendukung lainnya adalah ketersediaan perangkat pendukung yang
akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya
software yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini
peneliti menggunakan insrtumen atau alat pengumpualan data sebagai berikut:
a. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan
dengan beberapa pihak yanng berkompeten dan berwenang dalam
memberikan data yang dibutuhkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sehubungan dengan analisis penyajian laporan keuangan pada
Pemerintahan Kabupaten Langkat sesuai dengan SAP.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
b. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder
untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,dan catatan atas laporan keuangan.
E. Metode Analisis Data
Dalam menganalis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan
mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga
memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang
dihadapi.
F. Jadwal dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dimulai dari penulisan proposal hingga ujian skripsi. Penelitian
ini dilakukan dari bulan September sampai dengan Januari 2008 pada Bagian
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten Langkat di Jln.
Teungku Amir Hamzah No. 1 Stabat.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. DATA PENELITIAN
1. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Langkat
a. Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten Langkat
Kesultanan langkat adalah salah satu Kesultanan Melayu yang ada di
Sumatera. Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus
keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintah yang disebut
Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Pada
awal kemerdekaan Republik Indonesia Sumatera dipimpin oleh seorang gubernur
yaitu Mr.T.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan
dengan asisten residen atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir
Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.
Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten
Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang
berkedudukan di Binjai dengan kepala pemerintahannya Wan Umaruddin dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan,
dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.
Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat
menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit. Mengingat luas Kabupaten Langkat,
maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu :
1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.
Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas
administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana
(Camat) sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh.
Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan
selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat.
b. Letak Geografis
Secara geografis, kabupaten Langkat terletak pada 3,14º- 4,13º Lintang Utara
dan 97,52º- 98,85º Bujur Timur. Topografinya sangat beragam mulai dari 0 – 4
meter hingga 3 – 1200 meter dari permukaan laut. Awalnya Kabupaten Langkat
beribukota di Binjai. Namun setelah Binjai menjadi Kotamadya, ibukotanya
dipindahkan ke Kecamatan Stabat. Dengan luasnya yang begitu besar yakni
626.329 Ha. Kabupaten Langkat dibagi atas 20 kecamatam, 226 desa dan 34
kelurahan yang dibagi atas 3 wilayah pembangunan. Batas-batas wilayah sebagai
berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Prop. D.I.Aceh
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dati II karo.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
- Sebelah Timur berbatas dengan Dati II Deli Serdang
- Sebelah Barat berbatas dengan Dati D.I Aceh (Aceh Tengah)
Jumlah penduduk Langkat tahun 2006 tercatat 1.013.849 jiwa, yang sebagian
besar (567.955) berada di usia produktif. Laju pertumbuhan penduduk 1,58 persen
jauh dibawah rata-rata pertumbuhan nasional yang 2 persen, laju pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,14 persen sedangkan jumlah rumah tangga yang ada sebanyak
235.760 KK dan kepadatan penduduk 161,87 jiwa/km² dengan anggaran APBD di
tahun 2006 adalh sebesar Rp. 663.903.528.154,44. yang lebih besar tentu
berkonsekuensi pada semakin besarnya jumlah tenaga kerja yang membutuhkan
lapangan pekerjaan. Pendapatan terbesar dari Kabupaten Langkat yang memiliki
motto “Bersatu Sekata Berpadu Jaya” ini masih diperoleh dari sektor pertanian
dan perkebunan. Lebih dari 40 persen sektor perkebunan memberikan kontribusi
bagi pendapatan Kabupaten Langkat.
c. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Langkat
Visi Pemerintahan Kabupaten Langkat dirumuskan dan ditetapkan adalah
"Terwujudnya Kabupaten Langkat Yang Maju dan Sejahtera"
Visi
Maju:
1) Masyarakat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan
bertaqwa
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
2) Memiliki rasa kebersamaan
3) Masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya
4) Masyarakatnya yang menghormati norma hukum dan penegakan hak azasi
manusia.
5) Masyarakat yang demokratis, yang mengerti hak dan kewajiban serta
bertanggungjawab.
6) Masyarakat yang mempunyai rasa memiliki
Sejahtera:
1) Terpenuhi kebutuhan hidup normatif (sandang, pangan, pendidikan dan
kesehatan)
2) Masyarakat hidup di lingkungan yang aman bebas dari rasa takut dan
ancaman.
3) Masyarakat yang mampu mengatasi tantangan dan permasalahan mendasar
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
MISI
1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
2) Mewujudkan kehidupan sosial, budaya politik yang sehat dan
demokratis.
3) Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah yang
berwawasan lingkungan.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
4) Meningkatkan pemanfaatan seluruh sumber daya daerah menuju ekonomi
kerakyatan
5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan
yang berkesinambungan dan disiplin.
Misi 1 :
Misi ini merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, pada era ini
tidak cukup hanya mengacu kepada ketentuan ketentuan yang telah baku saja
namun harus berinteraksi dengan komponen komponen diluar pemerintahan.
Misi 2 :
Misi ini agar terciptannya tatanan kehidupan sosial, kesehatan yang optimal,
budaya yang religius, kehidupan sosial politiuk yang demokratis, tegaknya
surpremasi hukum dan moralitas dalam suasana keamanan dan ketertiban yang
stabil.
Misi 3 :
Misi ini merupakan upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan
diharapkan dapat mempertahankan Asean Hertage (Warisan Asean) pada kawasan
konservasi.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Misi 4 :
Misi ini merupakan potensi sumber daya alam dan potensi geografis yang
strategis memiliki keunggulan komparatif. Hal tersebut tidak berguna jika tidak
dibarengi dengan kebijakan kedepan yang dapat memanfaatkan keunggulan
komparatif menjadi keunggulan kompeti
Misi 5:
Misi ini peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu prasayarat tinggal tandas
pembangunan daerah, tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal tetapi juga
pendidikan informal.
d. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Langkat dan Uraian
Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan struktur organisasi dalam suatu organisasi sangat penting
dilakukan, guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan.
Struktur organisasi menunjukan tata hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-
bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan,
tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu struktur
organisasi.
1) Bupati
Bupati Pemerintahan Kabupaten Langkat selaku kepala pemerintahan daerah
adalah pemegang kekuasaan pegelolaan keuangan daerah dan mewakili PEMDA
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang
sebagai berikut:
a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
c) Menetapkan kekuasaan penggunaan anggaran/ barang
d) Menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
e) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
daerah
f) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
piutang daerah
g) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik
daerah
h) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran
2) Sekretaris daerah
Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu kepala daerah
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi, dan tata laksana serta membantu pelayanan administratif kepada
seluruh perangkat daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris daerah
kabupaten mempunyai fungsi:
a) Pengkoordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah
b) Penyelenggara administrasi pemerintahan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
c) Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
pemerintahab kabupaten
d) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah
e) Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretaris Daerah
Kabupaten
Untuk melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas:
a) Menyusun program di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah,
b) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah,
c) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah,
d) Melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan keuangan
dan kekayaan daerah oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah,
e) Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan dan aset daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota,
f) Memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra
kerja dibidang pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan
kegiatan ketatausahaan.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelaksana
pengelolaan pendapatan, belanja, kekayaan daerah, serta pemegang kas daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
a) Bagian Pendapatan
Bagian pendapatan mempunyai fungsi perencanaan, penelitian,
pengembangan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang bersumber
dari Pajak Daerah, penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain serta
penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat.
Bagian pendapatan mempunyai tugas :
(1) Menyusun program kerja bagian pendapatan;
(2) Merumuskan perencanaan dan pengembangan untuk meningkatkan
pendapatan dan penerimaan;
(3) Menyusun kebijakan teknis pemungutan pajak daerah meliputi pendataan,
penetapan, penerimaan, penyetoran dan penagihan;
(4) Meneliti dan mengevaluasi tata cara pemungutan, pemasukan,
pengumpulan, pembukuan dan menyusun, laporan pajak daerah serta
menyelesaikan sengketa serta keberatan pajak daerah;
(5) Menyelenggarakan pemungutan penagihan, pemasukan dan pengumpulan
retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan bagi hasil pajak dan
bukan pajak dari pemerintah pusat;
(6) Melaksanakan kebijaksanaan teknis di bidang retribusi dan pendapatan
lain-lain serta penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari
Pemerintah Pusat;
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
(7) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi tata
cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan menyusun
laporan retribusi dan pendapatan lain-lain;
(8) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi tata
cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan menyusun
laporan retribusi dan pendapatan lain-lain;
(9) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bagian
pendapatan.
b) Bagian perbendaharaan dan gaji
Bagian perbendaharaan dan gaji mempunyai tugas:
(1) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi keuangan,
ketentuan bidang keuangan dan penerbitan surat perintah penagihan,
penerimaan, membayar uang serta menguji kebenaran penagihan, meminta
pertanggungjawaban uang kepada pengguna anggaran serta
memverifikasikan (meneliti kebenarannya)
(2) Menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis administrasi
pelaksanaan pembayaran gaji pegawai
Untuk melaksanakan tugas, bagian perbendaharaan dan gaji mempunyai
fungsi:
(a) Menerbitkan dan memeriksa surat perintah penagihan/penerimaan dan
surat perintah membayar utang dan mengumpulkan bahan penyusunan
APBD
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
(b) Menerbitkan dan memeriksa SPMU dan mengumpulkan bahan
penyusunan laporan anggaran belanja pegawai
(c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan
petunjuk teknis perbendaharaan dan tata usaha pelaksanaan pembayaran
gaji
(d) Melakukan tata usaha dan penyusunan perhitungan kenaikan gaji berkala
pegawai secara otomatis kedalam daftar gaji untuk dapat dibayar kepada
pegawai setiap bulannya dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian
Daerah.
(e) Melakukan tata usaha dan penyusunan perhitungan serta pelaksanaan
pembayaran yang berkenaan dengan kenaikan gaji, perubahan gaji,
tunjangan dan lain-lain
(f) Meminta pertanggungjawaban uang kepada pengguna anggaran serta
memverifikasikan (meneliti kebenarannya)
c) Bagian Anggaran
Bagian anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana
APDB dan perubahan APBD, serta nota keuangan yang akan disampaikan
kepada DPRD Kabupaten Langkat dan petunjuk pelaksanaan APBD
Untuk menyelenggarakan tugas, bagian anggaran mempunyai fungsi:
(1) Mengumpulkan bahan dan penyusunan serta perhitungan APBD
(2) Mengumpulkan bahan dan penyusunan serta perhitungan perencanaan dan
perubahan APBD
(3) Menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
(4) Menerbitkan Surat Keterangan Otorisasi (SKO)
d) Bagian Pengelolaan Aset
Bagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi penilaian pemberdayaan
dan mengoptimalkan aset daerah, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan
pengelolaan aset daerah, serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)
Untuk melaksanakan fungsinya, bagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai
tugas :
(1) menyusun program kerja bidang Pengelolaan Aset Daerah;
(2) merencanakan pengelolaan aset daerah;
(3) mengkaji dan menilai aset daerah;
(4) menyimpan dan memelihara aset daerah;
(5) merumuskan kebijakan pengelolaan aset daerah;
(6) memberdayakan dan mengoptimalkan aset daerah;
(7) melaksanakan pembinaan administrasi, Bidang Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang terdiri dari perusahaan Daerah, Bank Pembangunan
Daerah, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP);
(8) menganalisis dan mengevaluasi posisi keuangan BUMD;
(9) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang
Pengelolaan Aset Daerah
e) Bagian Pembukuan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Bagian pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan untuk
melakukan pembukuan. Untuk melaksankan tugas, bagian pembukuan
mempunyai fungsi:
(1) Melakukan tata usaha pembukuan dan penyusunan perhitungan APBD
(2) Melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan SPJ dari unit kerja pemakai
anggaran.
2. Faktor Pendukung Dalam Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Perangkat pendukung dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Langkat terdiri atas sumber daya manusia (pegawai) yang bekerja
menyajikan laporan keuangan daerah serta perangkat pendukung yang akan
digunakan sehingga penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP. Untuk
mengoperasikan perangkat pendukung berupa komputer dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Langkat dibutuhkan
sejumlah pegawai dengan kualifikasi khusus yang dapat mengoperasikan aplikasi
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Jumlah pegawai yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintahan Kabupaten Langkat sebanyak 47 orang. Berdasarkan tingkat
pendidikannya yang terdapat pada badan pengelolaan keuangan tersebut terdiri
dari: 3 orang dengan tingkat pendidikan SMP, 9 orang dengan tingkat pendidikan
SMA, 4 orang dengan pendidikan D3, dan 31 orang dengan tingkat pendidikan S-
1. Dari pegawai yang ada tidak lebih dari 50 persen pegawai tersebut yang
mengerti dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
dalam mensosialisasikan sistem dan peraturan-peraturan baru menemui hambatan-
hambatan dan membutuhkan waktu yang lama. Salah satu penyebabnya adalah
setiap pegawai yang telah mengikuti pelatihan tidak menjamin bahwa mereka
telah paham dalam mengoperasikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan
mampu membaca laporan keuangan. Disamping itu faktor individu atau keinginan
untuk menguasai yang dikembannya sehingga mampu menyusun dan menyajikan
laporan keuangan sendiri masih kurang. Oleh karena itu dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Langkat masih
menggunakan bantuan tenaga konsultan dan melakukan pendampingan dari BPK.
Dari 47 orang pegawai yang terdapat pada bagian keuangan, hanya 4 orang
yang mahir dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Selebihnya
masih belum menguasai program aplikasi tersebut dan masih memerlukan
pengawasan dan bimbingan lebih lanjut dalam mengopersikan program aplikasi
tersebut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang baik. Kondisi
ini jugalah yang sering menyebabkan sering terjadinya keterlambatan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan kabupaten Langkat.
Perngakat pendukung yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan adalah perangakat pendukung teknis. Perangkat pendukung
teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer. Selain itu juga
perangkat (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan
program Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu suatu aplikasi yang
digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan pemerintahan daerah dan
selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan ketika laporan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
tersebut dibutuhkan. Pemerintahan daerah dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dari 17 unit komputer dan laptop (13 unit komputer dan 4 unit laptop) yang
ada pada badab pengelolaan keuangan dan aset daerah, hanya 8 unit dengan
program aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan oleh
faktor pegawai sebagai user kurang layak maka komputer sebagai perangkat
pendukung teknis tidak diaktifkan, hal ini menjaga agar tidak timbulnya
permasalahan baru dalam sistem. Bagi SKPD yang perangkat pendukungnya tidak
diaktifkan, maka akan menumpang pada SKPD lain yang telah aktif didalam
membuat pengajuan anggaran pada masing-masing SKPD. Hal ini tentu akan
menghambat kelancaran dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan,
karena rancangan atau usulan APBD pada setiap SKPD terlambat dikirimkan
kepada Badan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah selaku Ketua Tim
Penyusunan rancanngan APBD.
3. Konversi Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2006 sesuai SAP dapat dilakukan
dengan teknik memetakan atau konversi ketentuan-ketentuann di Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 kedalam ketentuan-ketentuan SAP.
Konversi mencakup :
a. Jenis laporan
Laporan keuangan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun
2002 terdiri atas Laporan Perhitungan APBD, yaitu Nota perhitungan APBD,
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah. Laporan keuangan menurut SAP
terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Basis akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah menurut
Keputusan Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 adalah basis kas modifikasi.
Maksudnya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dibukukan pada saat
uang diterima atau dibayar (dasar kas) dan pada akhir periode dilakukan
penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan
meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian yang
dimaksud belum terealisasi. Sedangkan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang SAP adalah basis kas menuju akrual (cash toward accrual).
Maksudnya basis kas untuk pendapatan dan beban, sedangkan basis akrual
untuk aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.
c. Penilaian pos-pos laporan keuangan, khususnya aktiva.
d. Struktur APBD, terutama struktur belanja
e. Klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja, serta klasifikasi aset, kewajiban,
ekuitas, arus kas
f. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang
baru yang kedudukannya menggantikan Nota Perhitungan APBD. Catatan atas
laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP) Nomor 4 belum memperoleh porsi pengaturan secara
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
cukup dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, oleh
karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dapat langsung
mengacu kepada PSAP Nomor 4. Pada tabel berikut dapat dilihat perubahan
struktur realisasi anggaran, perbedaan dengan pengkodean yang lalu, struktur
dasar (kode akun dan kode rekening penganggaran) antara Kepmendagri No.29
Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (SAP).
Tabel 4.1.
Struktur Realisasi Anggaran
Kepmendagri No.29 Tahun 2002 SAP
Klasifikasi belanja menurut bidang
kewenangan pemerintah daerah,
oraganisasi, kelompok, jenis, objek
dan rincian objek belanja
Klasifikasi belanja menurut urusan
pemerintah daerah, oraganisasi,
kelompok, jenis, objek dan rincian
objek belanja
Pemisahan secara tegas antara
belanja aparatur dan pelayanan
publiik
Pemisahan kebutuhan belanja antara
aparatur dan pelayanan publiik
tercermin dalam program dan kegiatan
Pengelompokkan BAU, BOP, dan
BM cenderung menimbulkan
terjadinya tumpang tindih
penganggaran
Belanja dikelompokkan belanja operasi,
belanja modal, belanja tak terduga
sehingga mendorong terciptanya
efisiensi mulai saat penganggaran
Menggabungkan antara jenis belanja
sebagai input dan kegiatan dijadikan
sebagai jenis belanja
Restrukturisasi jenis-jenis belanja
Sumber: Diolah penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 2005 (SAP)
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Tabel 4.2.
Perbedaan Struktur APBD dengan Pengkodean Yang Lalu Lama Baru
Strukturnya terdiri dari: Pasal dan Ayat Strukturnya terdiri dari: Rekening
Strukturnya tidak standar Strukturnya standar berbasis Gov’t
Financial Statistic
Terpisah-pisah dan berorientasi pada
pos-pos Belanja dan Pendapatan
Integrated, meliputi Rekening
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan
pos-pos Neraca
Numeric dan Alphabetic Numeric
Sumber: Diolah penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 2005
Tabel 4.3.
Tabel Akun
Kepmendagri No.29 Tahun 2002 SAP
1 : Pendapatan
2 : Belanja
3 : Pembiayaan
4 : Aktiva
5 : Utang
6 : Ekuitas
1 : Aset
2 : Kewajiban
3 : Ekuitas Dana
4 : Pendapatan
5 : Belanja
6 : Pembiayaan Daerah
Sumber: Diolah penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 2005 (SAP)
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Tabel 4.4.
Kode Rekening Penganggaran
Kepmendagri No.29 Tahun 2002
X XX XX XX XX XX XX XX
Kode Rekening anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan
Kode bidang pemerintahan
Kode unit organisasi
Kode rekening kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan
Kode Rekening jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
Kode Rekening objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
Kode Rekening rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
Kode rekening bagian belanja
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Tabel 4.5.
Kode Rekening Penganggaran
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005
X XX XX XX XX XX XX XX
Kode urusan pemerintah daerah
Kode organisasi
Kode program
Kode kegiatan
Kode akun
Kode Rekening jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
Kode Rekening objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
Kode Rekening rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya perubahan
peraturan dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke PP Nomor 24 Tahun 2005
terjadinya perubahan struktur APBD samapai kepada kode rekening
penganggarannya. Struktur APBD yang dimaksud merupakan kesatuanyang
terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Struktur ini
diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
bertanggung jawab melakasanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan kode rekening sangat
dibutuhkan dalam pengklasifikasian penyusunan rencana anggaran,
penatausahaan, pembuatan laporan pertanggung jawaban, serta penyusunan neraca
dan arus kas.
Setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan
pendanaan dengan keluaran penghasilan yang diharapkan dari program dan
kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan
hasil tersebut. Belanja daerah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja
dibagi kedalam kelompok belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain
meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan
social. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang member manfaat dari suatu periode akuntansi. Belanja ini antara
lain belanja modal untuk perlehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan aset
tak berwujud. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Perubahan jenis dan kelompok belanja dari kepmendagri No.29 Tahun
2002 ke SAP dapat digambarkan sebagai berikut :
JENIS DAN KELOMPOK BELANJA
KEPMENDAGRI 29/2002 SAP
BELANJA ADMINISTRASI UMUM
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Bunga
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan
BELANJA MODAL
BELANJA TAK TERSANGKA
BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEU
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja barang pakai habis
Belanja Pemeliharaan
Belanja Perjalanan
Bunga
Subsidi
HIbah
Bantuan Sosial
BELANJA MODAL
BELANJA TAK TERDUGA
BELANJA BAGI HASIL
Gambar 4.1. Jenis dan Kelompok Belanja
Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29/2002 dan SAP
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
NERACA
KLASIFIKASI ASET
Kepmendagri 29/2002 SAP
Aktiva Lancar
Belanja Dibayar Dimuka
Investasi
Aktiva Tetap
Dana Cadangan
Aktiva Lain-lain
Aset Lancar
Belanja Dibayar Dimuka
Investasi Jangka Panjang
Aset Tetap
Dana Cadangan
Aset Lainnya
Bangunan Dalam Pengerjaan
Gambar 4.2. Klasifkasi Aset
Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29/2002 dan SAP
Tabel 4.6.
Tabel Pos-Pos Ekuitas
Kepmendagri No.29 Tahun 2002 SAP
Ekuitas Dana Umum
Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas Dana Donasi
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Cadangan
Sumber: Diolah penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 2005 (SAP)
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
4. Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Berikut ini akan disajikan Laporan Keuangan Tahun 2006 Pemerintahan
Kabupaten Langkat:
a. Laporan Realisasi Anggaran
PEMERITAH KABUPATEN LANGKAT LAPORAN PERHITUNGAN APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 AUDITED
URAIAN TAHUN ANGGARAN 2006
ANGGARAN REALISASI 1 2 3
A. PENDAPATAN I. Pendapatan Asli Daerah 1. Pendapatan Pajak Daerah 11.718.300.000,00 9.640.258.663,60 2. Pendapatan Retribusi 5.132.290.000,00 4.344.634.675,00 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 3.814.000,00 4.655.609.949,84
Sub Jumlah 20.664.590.000,00 18.640.503.288,44 II. Pendapatan Dana Perimbangan dari
Pemerintah Pusat
1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 108.587.287.319,00 128.013.886.166,00 2. Dana Alokasi Umum 484.070.000.000,00 484.070.000.000,00 3. Dana Aloksai Khusus 29.699.138.700,00 29.699.138.700,00 4. Bantuan Keuangan 3.480.000.000,00 3.480.000.000,00
Sub Jumlah 625.836.426.019,00 645.263.024.866,00 III. Lain-lain Pendapatan yang Sah 1. Bantuan Dana Adhos dari Pemerintah
Pusat - -
2. Dana Darurat - - Sub Jumlah - -
TOTAL PENDAPATAN 646.501.016.019,00 663.903.528.154,44
B. PENDAPATAN I. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai 341.635.930.857,00 299.412.148.549,10 2. Belanja Barang 79.022.521.329,00 75.922.587.126,00 3. Belanja Perjalanan Dinas 13.145.785.000,00 12.311.869.684,00 4. Belanja Pemeliharaan 79.189.984.435,00 75.873.672.467,00 5. Belanja Subsidi - - 6. Belanja Operasional - -
Total Belanja Operasional 512.994.221.621,00 463.520.277.826,10 II. Pendapatan Dana Perimbangan dari
Pemerintah Pusat
1. Belanja Aset Tetap-Publik 92.821.009.565,00 87.569.971.200,00 2. Belanja Aset Tetap-Aparatur 12.505.525.860,00 12.073.839.430,00
Total Belanja Modal 105.326.535.425,00 99.643.810.630,00
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
URAIAN TAHUN ANGGARAN 2006
ANGGARAN REALISASI 1 2 3
III. Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa
1.962.000.000,00 1.962.000.000,00
IV. Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
3.100.000.000,00 3.100.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Masyarakat
11.331.700.000,00 20.135.135.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi
5.072.711.500,00 4.548.309.300,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 130.000.000,00 130.000.000,00 Total Belanja Bantuan Keuangan 30.634.411.500,00 28.013.444.500,00
V. Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga 200.000.000,00 -
TOTAL BIAYA 651.117.168.546,00 593.139.532.956,10
C. SURPLUS/DEFISIT (4.161.152.527,00) 70.763.995.198,34 D. PEMBIAYAAN
I. PENERIMAAN 1. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu 20.028.646.127,00 30.028.646.128,21 2. Penerimaan Pinjaman Obligasi 10.000.000.000,00 -
Total Penerimaan 30.028.646.127,00 30.028.646.128,21 II. PENGELUARAN
1. Penyertaan Modal 4.653.664.000,00 4.000.000.000,00 2. Pembayaran Hutang 20.758.829.600,00 20.758.829.600,00 3. Sisa Labih Perhitungan Tahun
Berjalan - -
Total Pengeluaran 25.412.493.600,00 24.758.829.600,00 TOTAL PEMBAYARAN 4.616.152.527,00 5.269.816.528,21
E. SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERJALAN
30.028.646.127,00 76.033.811.726,55
Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2006
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
b. Neraca
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT NERACA
PER 31 DESEMBER 2006 AUDITED
URAIAN TAHUN 2006 TAHUN 2005
(Rp.) (Rp.) ASET I. ASET LANCAR
1. Kas di Kas Daerah 2. Kas di Pemegang Kas 3. Piutang Dana Bagi Hasil dan Provinsi 4. Piutang PAD 5. Piutang Pajak Penerangan Jalan PT.PLN 6. Biaya Dibayar Dimuka 7. Persediaan 8. Bagian Lancar Penjualan Anggaran 9. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
JUMLAH ASET LANCAR II. INVESTASI PERMANEN
Pengertian Modal Pemerintahan Daerah
JUMLAH INVESTASI PERMANEN
III. ASET TETAP 1. Tanah 2. Jalan dan Jaringan 3. Gedung dan Bangunan 4. Peralatan dan Mesin 5. Aset Tetap Lainnya
JUMLAH ASET TETAP
IV. ASET LAINNYA 1. Tuntutan Ganti Rugi 2. Tagihan Lain-lain
JUMLAH ASET LAINNYA
74.390.829.053,55 -
4.485.092.229,05 2.008.497.703,00 1.162.504.805,00 1.430.859.386,00 3.464.367.156,00
56.672.000,00 4.800.000,00
87.003.622.332,60
24.102.914.538,00
24.102.914.538,00
106.150.911.887,81 496.952.140.219,19 282.633.863.788,25
78.791.648.452,75 11.241.854.525,00
975.770.428.873,00
311.927.089,00 212.123.287,00 524.050.376,00
29.816.522.841,21 - -
1.440.958.583,00 - -
4.010.497.127,00 85.134.000,00
4.800.000,00 35.357.912.551,21
19.344.004.938,00
19.344.004.938,00
102.622.786.421,00 438.728.788.925,00 263.638.709.899,25
60.258.139.972,75 10.878.193.025,00
876.126.618.243,00
416.727.089,00 112.123.287,00 528.850.376,00
JUMLAH ASET 1.087.401.016.119,60 931.357.386.108,21
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
URAIAN TAHUN 2006 TAHUN 2005
(Rp.) (Rp.) V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1. Hutang Bunga Bank 2. Hutang Kepada PT.PLN 3. Hutang Kepada PT.ASKES 4. Hutang Kepada Bank SUMUT
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
VI. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 1. Hutang Kepada BUMD/N
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
JUMLAH KEWAJIBAN
VII. EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR 1. Selisih Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)
Dana Lancar 2. Cadangan Piutang Dana Bagi Hasil Dari
Provinsi 3. Cadangan Piutang PAD 4. Cadangan Piutang Pajak Penerangan Jalan
PT.PLN 5. Cadangan Biaya Bayar Dimuka 6. Cadangan Persediaan 7. Bagian Lancar Penjualan Angsuran 8. Bagian Lancar TGR Dikurang: Dana yang Disediakan untuk Membayar Hutang Jangka Pendek
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
VIII. EKUITAS DANA INVESTASI 1. Diinvestasikan dalam Investasi Permanen 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
JUMLAH EKUITAS DANA
-
1.834.544.387,00 3.167.194.476,00
-
5.001.738.863,00
5.001.738.863,00
74.390.829.053,55
4.485.092.229,05 2.008.497.703,00
1.162.504.805,00
1.430.859.386,00 3.464.367.156,00
56.672.000,00 4.800.000,00
(5.001.738.863,00) 82.001.883.469,60
24.102.914.538,00 975.77.428.873,00
524.050.376,00 1.000.397.393.787,00
1.082.399.277.256,60
- -
22.255.572.500,00
22.255.572.500,00
1.317.235.882,00
1.317.235.883,00 23.572.808.382,00
29.816.522.841,21
- 1.440.958.583,00
4.010.497.127,00 85.134.000,00
4.800.000,00
(22.255.572.500,00) 13.102.340.051,21
18.026.769.056,00 876.126.618.243,00
528.850.376,00 894.682.237.675,00
907.784.577.726,21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.087.401.018.119,60 931.357.386.108,21 Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun 2006
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
c. Laporan Arus Kas
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT LAPORAN ALIRAN KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 AUDITED
URAIAN TAHUN ANGGARAN ANGGARAN REALISASI
1 2 3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
I. Arus Kas Masuk
A. Pendapatan Asli Daerah 1. Pendapatan Pajak Daerah 11.718.300.000,00 9.640.258.563,60 2. Pendapatan Restribusi 5.132.290.000.00 4.344.634.675,00 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 3.614.000.000,00 4.655.609.949,84
Sub Jumlah 20.664.590.000,00 18.640.503.288,44 B. Pendapatan Dana Perimbangan Dari
Pemerintah Pusat
1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 108.587.287.319,00 128.013.886.166,00 2. Dana Alokasi Umum 484.070.000.000,00 484.070.000.000,00 3. Dana Alokasi Khusus 29.699.138.700,00 29.699.138.700,00 4. Bantuan Keuangan 3.480.000.000,00 3.480.000.000,00
Sub Jumlah 625.939.426.019,00 645.263.024.866,00 C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
1. Bantuan Dana Adhos dari Pemerintah Pusat
- -
2. Dana Darurat - - Sub Jumlah - -
Jumlah Arus Kas Masuk 646.501.016.019,00 663.903.528.154,44 II. Arus Keluar Kas
1. Belanja Pegawai 341.635.930.857,00 299.412.148.549,10 2. Belanja Barang 79.022.521.329,00 75.922.587.126,00 3. Belanja Perjalanan Dinas 13.145.785.000,00 12.311.869.684,00 4. Belanja Pemeliharaan 79.189.984.435,00 75.373.672.467,00 5. Belanja Bagi Hasil 1.962.000.000,00 1.962.000.000,00 6. Belanja Bantuan Keuangan 30.634.411.500,00 28.013.444.500,00 7. Belanja Tak Tersangka 2.000.000,00 -
Sub Jumlah 545.790.633.121,00 493.495.722.326,10 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL (I-II)
100.710.382.898,00 493.495.722.326,10
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
I. Arus Kas Masuk Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Penerimaan dari Bagian Lancar Penjualan Angsuran
Sub Jumlah
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
URAIAN TAHUN ANGGARAN 2006
ANGGARAN REALISASI
1 2 3 II. Arus Keluar Kas
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2. Pembelian Aset Tetap-Publik 92.821.009.565,00 87.569.971.200,00 3. Pembelian Aset Tetap-Publik 12.505.525.880 12.073.839.400,00
Sub jumlah 105.326.535.425,00 99.643.810.630,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI
(105.326.535.425,00)
(99.643.810.630,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
I. Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Obligasi 10.000.000.000,00 -
Sub Jumlah 10.000.000.000,00 - II. Arus Keluar Kas
1. Penyertaan Modal 4.635.664.000,00 4.000.000.000,00 2. Pembayaran Hutang 20.758.829.600,00 20.758.829.600,00
Sub Jumlah 25.412.493.600,00 24.758.829.600,00 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
(15.412.493.600,00)
(24.758.829.600,00)
KENAIKAN / PENURUNAN KAS (20.028.646.127,00) 46.005.165.598,34 SALDO AWAL KAS 20.028.646.127,00 30.028.646.128,21
SALDO AKHIR KAS - 76.033.811.726,55
Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun 2006
d. Catatan atas Laporan Keuangan
1) Latar Belakang Penyusunan Neraca
Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.105 tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan No.
108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertangungjawaban, Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD, Pemerintah Kabupaten Langkat menyajikan Laporan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Keuangan Daerah tahun yang berakhir per 31 Desember 2006 sebagai unsur dari
Laporan Pertanggungjawaban Bupati Langkat.
Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjembatani
penyusunan Laporan Keuangan, maka dilakukan pendekatan praktis yaitu
mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya
kedalam pos-pos neraca.
Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan
gambaran keuangan yang lebih kepada masyarakat, serta dimaksudkan juga dapat
digunakan untuk :
a) Akuntabilitas
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan
pemerintah secara periodik.
b) Manajerial
menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan
pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan penegendalian yang
efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.
c) Transparansi
menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
2) Kebijakan Akuntansi
a) laporan keuangan pemerintah kabupaten Langkat disusun dengan mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
b) masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 januari dan
berakhir 31 Desember
c) mata uang yang digunakan adalah Rupiah, Valuta Asing dikonversi
berdasarkan nilai kurs tengah, dengan menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca
d) Basis Akuntansi
basis akuntansi, yang dipergunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Langkat adalah :
(1) basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
(2) basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
e) Pendapatan
(1) pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah Kabupaten
Langkat yang menambah ekuitas dana dalam periode Laporan Keuangan
yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Langkat, yang tidak perlu
dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.
(2) pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah Kabupaten
Langkat
(3) pembukuan pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto,
yakni dengan membukukan penerimaan bruto atas pendapatan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
(4) pengembalian/ koreksi penerimaan pendapatan yang terjadi pada
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan,
sedangkan atas penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar
f) Belanja
(1) belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Laporan Keuangan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (menjadi beban)
Pemerintah Kabupaten Langkat.
(2) belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah
Kabupaten Langkat. Khusus pengeluaran kepada Pemegang Kas diakui
pada saat dipertanggungjawabkan
(3) belanja dalam Laporan Keuangan diklasifikasikan ke dalam Belanja
Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal,
Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan
(4) koreksi atas pengeluaran (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada
periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurang belanja.
Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran
belanja dibukukan dalam ekuitas dana lancar.
g) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan defisit
adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja
h) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten
Langkat, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
atau akan diterima kembali dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran
i) Sisa Lebih/kurang Perhitungan Anggaran adalah akumulasi surplus/defisit
dengan pembiayaan netto
j) Aset dalam neraca diakui pada saat diterima atai diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah
k) Persediaan
(1) persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional Pemerintah kabupaten Langkat dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk digunakan/dijual/diserahkan
dalam rangka pelayanan masyarakat
(2) persediaan dicatatat pada akhir tahun buku berdasarkan atas hasil
inventarisasi fisik.
(3) persediaan, dinilai dalam neraca dengan cara :
(a) harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
(b) harga standar bila memperoleh dengan memproduksi sendiri
(c) harga wajar atau harga estimasi apabila diperoleh dengan cara lainnya,
seperti Donasi
l) Investasi permanen
(1) investasi permanen dinilai berdasarkan harga perolehan (historical cost)
termasuk di dalammya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk
memperoleh investasi permanent
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
(2) harga perolehan dalam Valuta Asing dinyatakan dalam mata uang rupiah
dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang
berlaku pada saat tanggal transaksi
(m) Aset tetap
(1) aset tetap yang perolehannya hingga 22 september 2003 dinilai berdasrkan
harga pasar yang penilaiannya telah dilakukan oleh Konsultan
PT.Surveyor Indonesia Medan, aset tetap perolehannya setelah tanggal 22
september 2003 dinilai berdasrkan harga perolehan (historical cost)
termasuk didalammya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk
memperoleh Aset Tetap.
(2) harga perolehan aset tetap yang dibangun secara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung,
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang berhubungan hingga aset
tetap tersebut siap dugunakan..
(3) Aset Tetap Dalam Pengerjaan dinilai dalam neraca sebesar realisasi biaya
yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut
(4) Nilai Aset Tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan berkurang
nilainya apabila terjadi penghapusan yang telah ditetapkan oleh Bupati
Langkat
(5) Nilai Aset Tetap Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam neraca tidak
disusutkan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
(6) Nilai Aset Tetap dalam Neraca Pemerintahan Kabupaten Langkat tidak
termasuk Aset Tetap yyang dipisahkan (Aset Tetap BUMN/BUMD dan
Perusahaan lainnya)
n) Aset Lainnya
(1) Tagihan Penjualan Angsuran dan Piutang lain-lain dinilai sebesar nilai
nominal
(2) Bangunan berdasrkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkam
nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.
(3) Dana Cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari
pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal)
ditambah dengan hasil yang diperoleh.
o) Kewajiban
(1) Hutang adalah kewajiban pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan
masa lalu
(2) Hutang dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka
panjang
(3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat
kewajiaban timbul
(4) Kewajiban dibukukan dalam neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban
tersebut
(5) Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal
transaksi.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
B. ANALISIS HASIL PENELITIAN
1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan
Kabupaten Langkat
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam
satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun
pembiayaan. Realisasi anggaran tahun 2006 ini disusun berdasarkan jumlah
realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan masing-
masing anggarannya sesuai dengan APBD kabupaten Langkat Tahun 2006.
jumlah angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran ini mencakup
semua penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang
masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara umum daerah, khusus untuk
pengeluaran pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya
didasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban. Tujuan laporan realisasi
anggaran adalah menyajikan informassi mengenai kemampuan merealisasikan
pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran
belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk
mengalopkasikan surplus atau menutup defisit.
Pada laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Langkat
menyajikan rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasinya.
Walaupun dalam prakteknya sering kali realisasinya jauh lebih besar atau lebih
kecil dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Dari tabel diatas
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
dapat dilihat bahwa kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran
sebesar Rp. 20.664.590.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) jenis pendapatan masng-
masing Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 11.718.300.000,00., pendapatan
retribusi sebesar Rp. 5.132.290.000,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah sebesar Rp. 3.814.000.000,00, ketiga jenis pendapatan tersebut tidak mencapai
target. Pencapaian anggaran (target) tertinggi pada kelompok Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar 9o,20% berada pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah dengan anggaran Rp.3.814.000.000,00, dengan realisasinya
Rp.4.655.609.949,84. Pada kelompok dana perimbangan dengan pencapaian
anggaran sebesar 103,10% yang terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan, masing-
masing bagi hasil pajak dan buka pajak melebihi anggaran dengan pencapaian
sebesasr 117,89% dari target Rp.108.587.287.319,00, dengan realisasinya
Rp.128.013.886.166,00. Jenis pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai
dengan anggaran sebesar Rp.484.070.000.000,00 dengan realisasinya 100%. Dana
Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.29.699.700,00 dengan realisasinya 100%.
Begitu juga dengan rekening belanja, jumlah belanja yang dianggarkan sebesar
Rp.651.117.168.546,00 dengan realisasinya sebesar Rp.593.139.532.956,10.
sedangkan pembiayaan pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pembiayaan di
sisi penerimaan dari anggaran Rp.30.028.646.127,00 dengan realisasinya
Rp.30.028.646.128,21 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun
lalu dengan anggaran sebesar Rp.30.028.646.127,00 sedangkan penerimaan
pinjaman dan obligasi dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,00 tidak
terealisasi. Dari sisi pengeluaran ditargetkan sebesar Rp.25.412.493.600,00
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
terelisasi sebesar Rp.24.758.829.600,00 atau 97,43%. Dengan demikian diperoleh
kelebihan pembiayaan sebesar Rp.5.269.816.528,21 atau 114,16% dari yang
dianggarkan. Meskipun dana yang dianggarkan tidak dapat terealisasi
sepenuhnya, tapi pemerintahan kabupaten Langkat sudah dapat menyajikan
Laporan Realisasi Anggaran dengan baik. Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintahan Kabupaten Langkat telah menyajikan berupa perhitungan atau
pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran, baik pada
kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pos-pos pada Laporan Realisasi
Anggaran telah disajikan sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2005 (SAP).
Anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari
anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan telah diakui pada saat
diterima pada rekening kas umum daerah. Pendapatan pada laporan realisasi
anggaran telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Belanja diakui pada
saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah, belanja sudah
diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Penerimaan
pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah, dan juga
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.
Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Namun dalam penyajian
nama laporan masih mengikuti Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu Laporan
Perhitungan APBD bukannya Laporan Realisasi Anggaran.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat
pada tahun 2006 telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik dan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi
Anggaran yang disajikan oleh Pemerintahan Kabupaten Langkat yang telah
diaudit dapat bermanfaat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut, walaupun
Pemerintahan Kabupaten Langkat sering mengalami keterlambatan dalam
penyampaian laporan keuangan.
b. Neraca
Neraca daerah merupakan salah salah satu dari laporan keuangan daerah.
Neraca daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang, dan ekuitas
dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintahan Kabupaten Langkat menyusun
neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya
ke dalam pos-pos neraca.
Pada tahun anggaran per 31 Desember 2005 pada pos aset, jumlah aset lancar
sebesar Rp. 35.357.912.551,21, jumlah investasi jangka panjang sebesar Rp.
19.344.004.938,00, jumlah aset tetap sebesar Rp. 876.126.618.243,00, dan jumlah
aset lainnya sebesar Rp. 528.850.376,00. Maka total aset pemerintahan kabupaten
Langkat pada tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 931.357.386.108,21. Pada
pos kewajiban, jumlah kewajiban jangkan pendek sebesar Rp. 22.255.572.500,00,
jumlah kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 1.317.235.882,00, jumlah ekuitas
dana lancar Rp. 13.102.340.051,21, jumlahh ekuitas dana jangka panjang Rp.
907.784.557.726,21. Maka total kewajiban dan dana ekuitas pemerintahan
kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp.
931.357.386.108,21.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Pada tahun anggaran 2006, pada pos aset, jumlah aset lancar sebesar Rp.
87.003.622.332,60, jumlah investasi jangka panjang sebesar Rp.
24.102.914.538,00, jumlah aset tetap sebesar Rp. 975.770.428.873,00, dan jumlah
aset lainnya sebesar Rp. 524.050.376,00. Maka total aset pemerintahan kabupaten
Langkat pada tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 1.087.401.018,60. Pada
pos kewajiban, jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 5.001.738.863,00,
jumlah kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0, jumlah ekuitas dana lancar Rp.
82.001.883.436,60, jumlah ekuitas dana jangka panjang Rp.
1.000.397.393.787,00. Maka total kewajiban dan dana ekuitas pemerintahan
kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp.
1.087.401.016.119,60.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat telah
menyajikan informasi aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir tahun
anggaran.Pemerintahan Kabupaten Langkat telah mengklasifikasikan asetnya
dalam aset lancar dan nonlancar serta telah mengklasifikan kewajibannya menjadi
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban telah diklasifikasikan
sesuai dengan waktu pembayarannya. Ekuitas dana telah disajikan dalam neraca
yang terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Dimana dalam
neraca yang disajikan Pemerintahan Kabupaten Langkat membandingkan antara
neraca tahun berjalan dengan tahun anggaran yang telah berlalu. Pos-pos pada
neraca Pemerintahan Kabupaten Langkat telah dicantumkan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan
arus keluarnya kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat selama tahun
anggaran 2006. berdasarkan hasil pemrikasaan kas oleh Badan Pengawas Daerah
Kabupeten Langkat terdapat,
- Saldo Kas per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 76.033.811.716,55
- Saldo Kas pada pemegang Kas yang
belum disetor s/d 31-12-2005 sebesar Rp. –
- Saldo Akhir Kas 2006 Rp. 76.033.811.716,55
Arus kas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aktivitas antara lain :
1) Aktivitas operasi
Merupakan indikator yang menujukkan kemampuan operasi Pemerintah
Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan
operasional yang bersumber dari arus kas masuk pada tahun anggaran 2006 di
luar pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu. Besarnya arus
kas masuk dari aktivitas operasi selama tahun anggaran 2006 sebesar Rp.
663.903.528.154,44 dan dikeluarkan untuk membiayai aktivitas operasional
sebesar Rp. 493.495.722.326,10 sehingga mendapat surplus operasional
sebesar Rp. 170.407.805.828,34
2) Aktivitas investasi
Menggambarkan penerimaaan dan pengeluaran kas bruto berkaitan dengan
perolehan atau pelepasan sumber daya ekonomi yang ada, yang bertujuan
untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investai
tahun anggaran 2006 minus Rp. 99.643.810.630,00 menunjukan bahwa dalam
tahun 2006 pemerintah kabupaten Langkat melakukan pelepasan asetnya,
namun penambahan aset tetap lebih besar dari pada nilai pelepasan aset tetap
sebesar Rp. 99.643.810.630,00 merupakan Barang Investasi Kekayaan Daerah
Kabupaten Langkat mutasi tambah dalam Neraca Pemerintah Kabupaten
Langkat per 31 Desember 2006.
3) Aktivitas pembiayaan
Menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan
surplus atau defisit anggaran pada tahun 2006. ini dapat dilihat dimana tidak
ada arus masuk kas. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan
adalah sebesar Rp. 24.758.829.600,00. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa
telah terjadi kenaikan kas bersih selama tahun anggaran 2006, denagn
perincian sebagai berikut:
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 170.047.805.828,34
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Innvestasi Rp. (99.643.810.630,00)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp (24.758.829.600,00)
Kenaikan kas Rp. 46.005.165.598,34
Laporan arus kas pada Pemerintahan Kabupaten Langkat telah disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Aktivitas-aktivitas pada laporan arus kas
telah disajikan secara benar dan telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan. Kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari
aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Arus kas dari aktifitas perasi telah disajikan dengan metode langsung. Meted
langsung mengungkapkan pengelompokkan utama penerimaan dan pengeluaran
kas bruto. Secara garis besar laporan arus kas pada Pemerintahan Kabupaten
Langkat telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, walupun dalam
penyajian halaman muka dari laporan arus kas atau nama laporan masih
menggunakan nama sesuai dengan Kepmendagri No, 29 tahun 2002 yaitu Laporan
Aliran Arus Kas. Seharusnya nama dari laporan menurut SAP adalah Laporan
Arus Kas.
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Sebagaimana seperti teori-teori yang telah disampaikan pada bab-bab
sebelumnya Pemerintahan Kabupeten Langkat pada tahun 2006 juga menyajikan
Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan
Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2006 telah berpedoman
pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Catatan atas Laporan Keuangan
menyajikan informasi-informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan
dalam rangka pengungkapan yang memadai. Pengungkapan untuk masing-masing
pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang
pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Catatan atas Laporan Keuangan
pada Pemerintahan Kabupaten Langkat telah disajikan secara sistematis. Catatan
atas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Langkat meliputi
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pemerintahan Langkat telah menyajikan catatan atas laporan keuangan yang berisi
dasar penyusunan laporan keuangan daerah dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya, pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja
serta basis kas untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dana (neraca).
2. Analisis Strategi-strategi yang Diperlukan Pemerintah Kabupaten
Langkat Terhadap Keberhasilan Menyajikan Laporan Keuangan Sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah diharuskan menerapkannya di
dalam penyajian laporan keuangan. Strategi-strategi yang diperlukan terhadap
keberhasilan dalam menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan tersebut adalah :
a. Komitmen dari Pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu
penerapan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya kejelasan peraturan perundang-
undangan, mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan
dukungan yang kuat bagi pimpinan kepala daerah Pemerintahan Kabupaten
Langkat.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
b. Tersedianya Sumber Daya yang Kompeten
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan
masing-masing oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada BPK
selambatbya 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya,
selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Bupati kepada DPRD.
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut memerlukan sumber daya
manusia yang menguasai dan berkompeten dalam penyajian laporan keuangan
yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
c. Resistensi Terhadap Perubahan
Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah
terbiasa dengan sistem yang lam, akan enggan mengikuti perubahan. Untuk itu,
penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintan pada Pemerintahan
Kabupaten Langkat perlu dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi mengenai
penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
d. Lingkungan atau Masyarakat
Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan
dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan
keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat mengetahui dan memahami
penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat
mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan
kebijakannya.
3. Analisis Pengaruh Faktor Pendukung Terhadap Keberhasilan Penyajian
Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun
2005 terdapat kendala-kendala seiring dengan penerapannya. Kendala utama yang
dihadapi Pemrintahan Kabupaten Langkat dalam penerapannya adalah sumber
daya manusia. Mengingat perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia
tidak secepat perkembangan akuntansi komersial, sampai dengan saat ini masih
sedikit sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Hal ini
didorong oleh masih kurangnya kepedulian para pimpinan di lingkungan
Pemerintah Daerah untuk mendasrkan keputusannya pada informasi keuangan.
Penempatan pegawai sumber daya manusia di dalam menyajikan laporan
keuangan daerah pemerintahan kabupaten Langkat masih terdapat unsur
nepotisme dan jarang sekali dilandasi oleh dasar pendidikan dan kemampuan
pegawai tersebut. Hal ini tercermin dari hasil penelitian bahwa pemerintahan
kabupaten Langkat belum mampu menyusun dan menyajikan laporan
keuangannya sendiri. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintaha
Kabupaten Langkat masih menggunakan bantuan tenaga konsultan serta
pendampingan dari Depdagri dan BPK. Salah satu penyebabnya adalah karena
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
sering terjadinya perubahan peraturan-peraturan pemerintah yang membutuhkan
waktu yang lama dalam mensosialiasikannya secara maksimal pada pegawai atau
sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian keuangan
daerah.
Dalam menerapkan setiap peraturan baru kurang dari 50% yang mengerti akan
peraturan tersebut, sehingga dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
sering mengalami keterlambatan. Seharusnya pada zaman reformasi saat
ssekarang ini tidak semestinya lagi Pemerintahan Kabupaten Langkat melakukan
hal tersebut, karena tuntutan dan perubahan-perubahan peraturan pemerintah yang
selalu berubah akan membuat pemerintah daerah itu sendiri agak sedikit tersendat
di dalam segi pembangunan maupun segi administrasi pemerintah.
Kendala kedua adalah perangkat pendukung. Meskipun Pemerintahan
Kabupaten Langkat telah mengeluarkan dana sebesar Rp.12.505.525.860,00 untuk
pembelian komputer dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Namun dari
beberapa penyajian laporan keuangan daerah baik setiap ada perubahan peraturan
pemerintah daerah maupun sistem akuntansi pemerintah daerah selalu terlambat.
Hasil yang diharapkan dari penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
dengan komputerisasi sebenarnya adalah penghematan anggaran yang berlebihan.
Selain itu dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang
memenuhi tuntutan akuntabilitas keuangan yang merupakan salah satu prinsip
good governance akan tercipta peningkatan kepercayaan stakeholder seperti pihak
legislatife, dunia usaha, masyarakat, peningkatan kepercayaan dunia internasional,
investor dan lembaga-lembaga donor serta peningkatan kepercayaan dan
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
pemberian informasi yang handal kepada berbagai pihak akan sangat bermanfaat
dalam usaha peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Saat ini dorongan untuk mengembangkan akuntansi pemerintahan daerah
adalah lebih pada pemenuhan tuntutan peraturan perundang-undangan, bukan
karena kebutuhan akan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan
dan peningkatan kinerja. Namun pemerintah daerah masih banyak
mempertimbangkannya mungkin karena berkaitan dengan dana untuk
mengembangkan sumber daya manusia maupun Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah. Hal ini akan menganggu peningkatan dalam pemberian pelayanan
maksimum bagi publik sehingga timbul ketidakpercayaan publik terhadap kinerja
pemerintah daerah yang dihasilkan belum optimal. Disamping itu juga proses
desentralisasi dan otonomi daerah masih belum dapat dijalankan sepenuhnya
karena ada beberapa kewenangan yang belum dapat dipisahkan secara jelas
terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Langkat untuk mengatasi kendala
tersebut adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
pendidikan dan pelatihan fungsional dan struktur, agar stabilitas yang mantap,
aman, dan kondusif dapat tercapai.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut :
1. Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun
anggaran 2006 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini telah diaudit
oleh BPK.
2. Pada tahun anggaran 2006, Pemerintahan Kabupaten Langkat di dalam
penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan. Namun dalam hal nama laporan Realisasi Anggaran dan nama
laporan Arus Kas, Pemerintahan Kabupaten Langkat masih menggunakan
nama laporan yang ditentukan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.
3. Untuk menyesuaikan perubahan penyajian Laporan Keuangan dari
Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 ke Standar Akuntansi Pemerintahan,
Pemerintahan Kabupeten Langkat perlu melakukan konversi Laporan
Keuangan.
4. Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2006 belum
menyajikan Laporan Keuangan Daerah tepat waktu. Walaupun pada laporan
keuangan tersebut dibuat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006, tapi
pada kenyataannya laporan keuangan baru selesai disusun atau disyahkan pada
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
akhir Juli 2007, yang menurut ketentuan seharusnya disyahkan pada 6 (enam)
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
5. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Pemerintahan Kabupaten
Langkat masih menggunakan bantuan tenaga Konsultan dan pendampingan
dari BPK. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia atau
pegawai masih rendah dalam menjalankan dan mengoperasikan apliksi Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuangan sendiri.
Salah satu penyebabnya dimana sering terjadinya perubahan-perubahan
Peraturan Pemerintah, yang membutuhkan waktu lama dalam
mensosialisasikannya kepada setiap pegawai yang terlibat di dalam penyajian
laporan keuangan daerah. Disamping itu juga karena disebabkan oleh
keterbatasan perangkat pendukung atau infrastuktur berupa komputer dan
software.
6. Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2006, kinerja Pemerintahan
Kabupaten Langkat yang dihasilkan belum optimal karena dalam berbagai
kasus masih ditemukan kurangnya rasa tanggung jawab aparatur pemerintah
terhadap tugas yang dibebankan, disamnping itu proses desentralisasi dan
otonomi daerah masih belum dijalankan sepenuhnya oleh karena adanya
beberapa kewenangan yang belum dapat dipisahkan secara jelas terutama
antara pemerintah pusat dan daerah.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan beberapa saran
sebagai berikut :
1. Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Pemerintahan Kabupaten Langkat
dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah telah berpedoman sepenuhnya
pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran berikutnya
hendaknya dalam penyajian nama laporan keuangan tidak lagi mengacu pada
Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 agar penyajian laporan keuangan daerah
yang benar-benar efektif dapat terwujud dan Laporan Keuangan Daerah yang
disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan tersebut.
2. Untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya hendaknya Pemerintahan Kabupaten
Langkat dapat menyajikan laporan keuangan daerah tepat waktu sesuai dengan
kalender anggaran tahunan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang
berlaku dan tidak terjadi lagi keterlambatan.
3. Kualitas atau keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam
penyajian laporan keuangan lebih ditingkatkan dengan memberikan pelatihan
teknis maupun nonteknis mengenai penyajian laporan keuangan yang baik,
sehingga Pemerintahan Kabupaten Langkat mampu menyajikan laporan
keuangan sendiri dengan program aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah
Daaerah tanpa harus menggunakan bantuan tenaga konsultan lagi dan setiap
ada perubahan peraturan yang baru sumber daya manusianya dapat
mengikutinya. Begitu juga kualitas atau jumlah perangkat pendukungnya baik
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
berupa komputer, laptop, ataupun software diperbanyak lagi, agar penyajian
laporan keuangan lebih cepat dan akurat.
4. Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja Pemerintah Kabupaten
Langkat dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya untuk
menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan kondusif sehingga
tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi, akuntabilitas, dan
kepemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
DAFTAR PUSTAKA
Arif, Bahtiar dkk, 2002. Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta.
Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Salemba Empat,
Jakarta.
----------------, 2006, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.
----------------.,2007, Audit Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Erlina dan Sri Mulyani, 2007. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan
Manajemen. USU Press, Medan.
Erlina, 2008. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat
Daerah. USU Press, Medan.
Forum Diskusi Akuntansi Sektor Publik, 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan
Telaah Kritis –PP No. 24 Tahun 2005. BPFE, Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
---------------, 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi
3, Salemba Empat, Jakarta.
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Sumatera Utara, 2004. Buku
Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi,
Fakultas Ekonomi USU, Medan.
Kenneth dan Jane, 2005. SIM: Mengelola Perusahaan Digital, Penerbit Andi,
Yogyakarta.
Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat,
Jakarta.
Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
Nawawi, Hadari, 2001. Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Organisasi
Profit yang Kompetitif, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Nordiawan, Deddy, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Bisnis cetakan kedelapan, Alfabeta, Bandung.
Susilo,2002. Audit Sumber Daya Manusia, Penerbit Gema Amini, Jakarta.
Ulum, Ihyahul MD, 2004. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar, Edisi
Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002
.Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta
-----------------------, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta