Download - Sinopsis DR. Abdul Mannan, MM
Analisis Kinerja Pajak Daerah DKI Jakarta
ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA1
Oleh : Abdul Mannan ABSTRACT
The purpose of this research is to know how big the respons of the local tax in DKI Jakarta to the change of the tax basic, how far the effectivity of the taxation discretionary (intensivity and extensivity) policy in DKI Jakarta, which taxes have the high capacity – high effort (HC – HE), high capacity – low effort (HC – LE), low capacity – high effort (LC - HE), low capacity – low effort (LC – LE), and what strategy wil be used for increasing the income local tax in each different tax in DKI Jakarta.
The research methodology which is used in this thesis are the teory of the tax elasticity, tax buoyancy, tax capacity, and tax effort developed by Yuyun Wirasasmita, Sudarsono, Mansfield, Prest and Bahl. Therefore, it can be identified which taxes contain HC-HE, HC-LE, LC-HE and LC-LE.
The result of the research shows that the kinds of local tax which indicate the highest score of buoyancy and elasticity, as follows; (1) The tax of vehicle fuel (PBBKB/T3) is the highest of buoyancy and elasticity, (2) The tax of vehicle (PKB/T1) is the lowest score of buoyancy, and, (3) The tax of street – lights (PPJ/T7) is the lowest pure elasticity. There are six kinds of local tax which have a defisiency of buoyancy elasticity value and the positive pure elasticity and there are two local tax which have a deficiency of buoyancy score and the negative pure elasticity. The conclusion of the research is the difference between buoyancy and elasticity to indicate that the taxation discretionary policy in DKI Jakarta is not relativity effective.
PENDAHULUAN
Menyadari akan keterbatasan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Otonomi Daerah. Realisasi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
tersebut membawa dampak permasalahan multidimensional yaitu terdapat ketimpangan
fiskal vertikal dan horisontal bidang keuangan publik.
Selanjutnya pola hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi
daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan
fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada sumber – sumber
keuangan yang memadai yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun penerimaan lain yang sah.
1 Dipertahankan dihadapan Sidang Senat Universitas Borobudur Jakarta dalam Rangka Promosi Doktor Ilmu Ekonomi, 22 Juli 2004
1
Tumpuan utama penerimaan daerah adalah berasal dari PAD, sementara secara
umum kontribusi PAD terhadap APBD tingkat Propinsi hanya sebesar 20 % - 30 %, dan
untuk daerah tingkat Kabupaten/Kota hanya sebesar 10 % - 20 %. Kondisi ini
menunjukkan bahwa ketergantungan daerah kepada pusat masih tetap sangat tinggi.
Indikator ketergantungan daerah kepada pusat bila ditinjau dari sisi penerimaan pada
APBD tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebesar 94 % dari pusat dan dari daerah hanya
6 %, begitu pula dari sisi pengeluaran APBD tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebesar
83 % berasal dari pusat dan hanya 17 % dari daerah.
Khusus untuk Propinsi DKI Jakarta, kontribusi PAD terhadap APBD DKI Jakarta
secara rata-rata sebesar 50 % yang mana kontribusi PAD tersebut didominasi oleh pajak
dengan rata-rata sebesar 82 %. Mengingat Pajak sebagai komponen utama Pendapatan
Asli Daerah maka fokus penelitian ini adalah jenis-jenis pajak daerah DKI Jakarta yang
terdiri dari 8 (delapan) jenis (U U No. 18 Tahun 1997).
KERANGKA PEMIKIRAN, MODEL DAN HIPOTESIS
1. KERANGKA PEMIKIRAN
Penelitian tentang perpajakan baik pajak nasional maupun regional dalam
hubungan untuk meningkatkan perolehan pajak adalah menggunakan rumus elastisitas,
kapasitas dan upaya. Elastisitas adalah menggambarkan derajat kepekaan fungsi pajak
terhadap perubahan yang terjadi pada variabel-variabel yang mempengaruhinya.
Sedangkan rumus kapasitas adalah untuk mengetahui jumlah pajak yang seharusnya
mampu dikumpulkan dari dasar pajak begitu pula upaya pajak adalah rasio antara
penerimaan pajak dengan kapasitas pajak. Mengingat dasar pajak adalah sangat
kompleks maka dalam kaitan penelitian ini sebagai proxy dasar pajak adalah Produk
Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Berdasarkan proxy dasar pajak tersebut maka kapasitas pajak daerah sangat
dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan regional (PDRB). Analisis perbandingan
kemampuan pajak atau kapasitas pajak antar negara atau antar daerah yang dikemukakan
oleh Bahl (1971.,h.571) dapat dilakukan dengan mengkaji varians dari rasio pajak (tax
ratio), kapasitas pajak (tax capacity) dan upaya pajak (tax effort).
Unit analisis dalam penelitian ini adalah pajak daerah Propinsi DKI Jakarta yang
terdiri dari 8 (delapan) jenis pajak yaitu (1) Pajak Kendaraan Bermotor/T1, (2) Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor/T2, (3) Pajak Bahan Bahar Kendaraan Bermotor/T3, (4) Pajak
2
Hotel dan rstoran/T4, (5) Pajak Hiburan/T5, (6) Pajak Reklame/T6, (7) Pajak Penerangan
Jalan/T7, (8) Pajak Air Bawah Tanah&Air Permukaan/T8.
Model yang sering digunakan untuk mengetahui kapasitas pajak sekaligus
mencerminkan dasar pajak (tax base) suatu negara atau daerah adalah melalui
pendekatan rasio pajak. Model ini menunjukkan pengaruh pendapatan (Y) terhadap rasio
penerimaan pajak daerah. Adapun model tersebut adalah sebagai berikut ;
T/Y = α + β Y
Dimana :
T = Penerimaan pajak daerah
Y = PDRB
T/Y = Rasio pajak
α, β = Parameter
Selanjutnya dijelaskan oleh Bahl bahwa rasio pajak merupakan hasil pajak (tax
yield) sebagai fungsi terhadap pendapatan, sedangkan upaya pajak yaitu rasio
penerimaan pajak aktual terhadap kapasitas pajak dengan asumsi bahwa rasio pajak
tersebut sebagai fungsi dari kapasitas pajak (T/Y) dan upaya pajak (E), yang dapat
dituliskan sebagai berikut : T/Y = f (T^/Y, E). Jika T/Y adalah kapasitas pajak dan upaya
pajak didefinisikan sebagai keleluasaan kapasitas pajak yang digunakan, maka rasio
upaya pajak (tax effort ratio) bagi suatu negara atau daerah adalah : E = (T/Y)/(T^/Y) atau
E = T/T^
Dimana :
E = Rasio upaya pajak
T = Penerimaan pajak aktual
T^ = Eestimasi Pajak
Y = PDB/PDRB
3
Berdasarkan metode Bahl, dapat dilakukan modifikasi model untuk memperoleh
kapasitas pajak daerah dengan mencari nilai nominal estimasi pajak kemudian meregres
pajak terhadap sektor jasa.
T^/Y= f (Y Jasa ) atau T^/Y = a + b Y Jasa ............................................................. ( 1)
Dimana :
T^ = Estimasi Pajak
Y Jasa = Sektor Jasa ( Sektor Listrik, Gas & Air Bersih, Sektor Perdagangan &
Hotel,Restoran, Sektor Pengangkutan & Komunikasi, Sektor Keuangan & Jasa, Sektor
Jasa - Jasa).
a, b = Konstanta
Setelah diperoleh nilai koefisien a dan b, kemudian memasukan nilai Sektor Jasa terhadap
nilai koefisiennya maka diperoleh sebuah persamaan kapasitas pajak estimasi/potensi
sebagai berikut :
T^/Y = f ( Y Jasa) atau T^/Y= a^ + b^ Y Jasa
Kemudian untuk mengetahui sejauhmana upaya pajak maka digunakan rumus
Bahl tentang tax effort yaitu ;
T/Y = f ( T^/Y, E ) .................................................................................................... (2)
T/Y Jasa = f (T^/Y Jasa, E ) .................................................................................... (3)
E = T/T^ ................................................................................................................... (4)
Dengan penggunaan model Bahl tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan
yaitu : Pertama, dapat mengetahui kapasitas atau kemampuan serta upaya pajak yang
telah dilakukan. Kedua, pada penggunaan model tersebut dapat menentukan rangking
yang akan memberikan karakteristik bagi masing masing pajak daerah dalam empat
kategori yaitu :
1. High capacity – high effort
2. High capacity – low effort
3. Low capacity – high effort
4
4. Low capacity – low effort
Kategori diatas adalah sangat penting untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam
mengoptimalkan pungutan dari berbagai jenis pajak didaerah.
Untuk memudahkan pemahaman terhadap kerangka pemikiran penelitian ini
dilukiskan pada MODEL PENELITIAN sebagai berikut :
2. MODEL PENELITIAN
5
PAJAK DAERAH
Penerimaan Pusat
Jenis Jenis Pajak Daerah
Penerimaan Daerah
Jenis jenis Pajak Daerah
Sektor Ekonomi Publik
3. HIPOTESIS
Berdasarkan analisis penelaahan sementara (adhoc) tentang kinerja pajak di DKI Jakarta,
maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :
1. Pajak Daerah DKI Jakarta sebagian besar mempunyai tingkat elstisitas yang inelastis.
2. Tingkat efektivitas kebijakan diskresioneri perpajakan di DKI Jakarta masih rendah
(mayoritas selisih antara elastisitas buoyancy dan elastisitas murni kurang dari satu).
3. Jenis – jenis pajak daerah di DKI Jakarta sebagian besar berada pada tingkat
karakteristik LC (Low Capacity) – LE (Low Effort).
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
1. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2002 - 2003 yang dimulai dari proses izin
wilayah penelitian, penentuan unit analisis, pengumpulan data hingga pengolahan
6
PPABT&AP PHRPBBKB
Strategi Peningkatan Pajak
Kapasitas dan Upaya
BBNKB
Tingkat Elastisitas
PKB PHi PRK PPJ
data.
2. Tempat penelitian adalah Dipenda DKI Jakarta
Populasi, Sampel dan Sampling.
1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah DKI Jakarta
2. Sampel yang diperoleh sebanyak 10 tahun, yaitu Pajak Daerah Tahun 1992/1993 –
2001/2002.
3. Sampling yang dilakukan adalah sampling bertujuan, yaitu peneliti mengambil data
beberapa tahun terakhir untuk dianalisis.
Metode Penelitian
Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan kuantitatif, dan metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif
analitis yang artinya memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi
berdasarkan data yang tersedia dan disertai dengan rujukan teori serta perhitungan
kuantitatif.
Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini adalah Pajak Daerah dengan notasi T sebagai dependent
variable dan PDRB Sektor Jasa (Y Jasa) sebagai independent variable. Fokus
pembahasan dalam penulisan ini adalah Pajak Daerah yang terdiri dari 8 jenis
(berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997).
Instrumen Penelitian.
Jenis data yang dikumpulkan disesuaikan dengan pendekatan analisis yaitu data
kuantitatif. Periode pengukurannya digunakan data runtut waktu (time series) selama
10 tahun ( 1992/1993 – 2001/2002).
Disain Penelitian
Disain penelitian ini menggunakan disain explanatory yaitu penelitian ini berusaha
menjelaskan kinerja Pajak Daerah melalui teori yang sudah ada (elastisitas pajak,
kapasitas dan upaya pajak). Fokus dalam disain penelitian ini adalah mengukur
prosentase perubahan penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh prosentase
perubahan PDRB sektor Jasa. Selain dari pada itu diuraikan juga bagaimana
menentukan klasifikasi jenis-jenis pajak daerah DKI Jakarta dengan kategori : HC-HE,
7
HC-LE, LC-HE, LC-LE.
Teknis Analisis
Digunakan alat analisis regresi yang dapat menjelaskan bentuk ketergantungan suatu
variabel terikat (dependent variable) terhadap satu atau lebih variabel bebas
(independent variable). Untuk analisis regresi diperlukan sejumlah observasi yang
terdiri dari variabel dependen (T) dan variabel independen (Y Jasa). Analisis regresi
ini untuk melihat pola hubungan yang ditunjukkan oleh hasil observasi.
Model Pengukuran Pajak
1. Elastisitas pajak terhadap PDRB Jasa yaitu; E = d/T/dY x Y/T, dimana :
E (elastisitas), T (Pajak daerah), Y (PDRB Jasa).
2. Kapasitas Riil Pajak (T/Y)
3. Kapasitas Potensi Pajak (T^/Y)
4. Upaya Pajak ( T/T^)
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
1. Jika dilihat dari sisi nilai rata – rata antara selisih elastisitas pajak buoyancy dan
elastisitas pajak murni terdapat nilai sebagai berikut ; (1) PKB/T1 = 0,89 %, (2)
BBNKB/T2 = 2 %, (3) PBBKB/T3 = 11 %, (4) PHR/T4 = 1,7 %, (5) Phi/T5 = 0,11 %, (6)
PRK/T6 = 0,30 %, (7) PPJ/T7 = 0,98 %, (8) PABT & AP = 0,47 %. Nilai prosentase rata-
rata dari selisih antara elastisitas pajak buoyancy dan elastisitas pajak murni tersebut
mengindikasikan bahwa kebijakan diskresioneri pajak masih belum efektif.
2. Trend selisih antara nilai elastisitas buoyancy dengan nilai elastisitas murni yang
diregres terhadap waktu masing-masing jenis pajak selama 10 tahun (1992/1993-
2001/2002), terdapat 6 (enam) jenis pajak yang mengalami penurunan adalah; PKB/T1
= 5,9 %, BBNKB/T2 = 4,93 %, PHR/T4 = 21,1 %, Phi/T5 = 0,5 %, PRK/T6 = 2,1 %,
PPJ/7 = 5,53 % yang mengindikasikan bahwa EB - EM < 1, dan sebanyak 2 (dua) jenis
pajak yang menunjukkan peningkatan yaitu EB – EM > 1 adalah ; PBBKB/T3 = 143,3
8
%, dan PABT&AP/T8 = 0,90 %. Kondisi perpajakan ini mengindikasikan bahwa
kebijakan perpajakan selama 10 tahun (1992/1993 – 2001/2002) tidak efektif.
3. Terdapat karakteristik kapasitas dan upaya pajak daerah DKI Jakarta Tahun 1992/1993-2001/2002 yang menempati rangking sebagai berikut ;
HC-HE HC-LE LC-HE LC-LET2 T1 T3 T5 T4 T6 T7 T8
4. Strategi yang digunakan untuk upaya peningkatan pajak adalah strategi pertumbuhan
yang implementasinya sebagai berikut ; perluasan pajak, penyempurnaan tarif pajak,
melakukan pengawasan pajak, memberdayakan SDM & memberikan pelatihan intensif
petugas petugas pajak , meningkatkan administrasi dan manejemen pengelolaan pajak
daerah.
PEMBAHASAN
Kinerja Pajak atau pelaksanaan pajak adalah perbandingan antara penerimaan
pajak dengan rencana pajak. Oleh karena itu kapasitas pajak diukur dengan Tax Ratio
(T/Y) sebagai kapasitas pajak yang dapat diupayakan. Sebagai alat untuk mengukur
upaya pajak digunakan perbandingan antara Pajak Aktual (T) dengan Pajak Potensi (T^/Y)
yang diberi notasi T/T^. Kemudian untuk mengetahui kapasitas potensi pajak yang belum
tergali adalah dengan melihat selisih antara; kapasitas pajak potensi dengan pajak aktual
(T^ – T) yang kemungkinan hasilnya adalah T < T^ atau T > T^. Selanjutnya untuk
melihat peluang pajak yang belum tergali adalah dengan melihat selisih antara kapasitas
pajak riil dengan kapasitas pajak potensi (T/Y – T^/Y) yang kemungkinan hasilnya adalah
T/Y < T^/Y atau T/Y >T^/Y. Lebih jauh lagi untuk mengetahui berapa besar kapasitas riil
pajak yang belum tergali adalah dengan melihat selisih antara kapasitas riil pajak dengan
pajak aktual (T/Y – T) yang hasilnya kemungkinan T/Y < T atau T/Y > T. Dibawah ini
disajikan tabel yang dapat menjelaskan peluang pajak yang belum tergali.
9
Tabel : Kapasitas Pajak (T/Y) Daerah DKI Jakarta Periode Tahun 1992/1993 -2001/2002
(dalam persen)
Tahun T1/Y T2/Y T3/Y T4/Y T5/Y T6/Y T7/Y T8/Y
1992/1993 0.5095 0.5000 0.0083 0.3964 0.1717 0.2573 0.0890 0.0675
1993/1994 0.5689 0.7150 0.0233 0.4279 0.1482 0.2174 0.1049 0.0647
1994/1995 0.6379 1.3389 0.0556 0.4348 0.1358 0.1501 0.1124 0.0603
1995/1996 0.6100 1.1177 0.0512 0.4468 0.1234 0.1597 0.1298 0.0555
1996/1997 0.5704 1.0135 0.0466 0.4384 0.0743 0.1452 0.1154 0.0505
1997/1998 0.3687 0.2256 0.0154 0.2947 0.0430 0.0692 0.0799 0.0371
1998/1999 0.4254 0.4254 0.0070 0.2869 0.0458 0.0631 0.0891 0.0335
1999/2000 0.4214 0.8559 0.0577 0.2411 0.0378 0.0455 0.0628 0.0241
2000/2001 0.6213 0.9698 0.0436 0.3125 0.0468 0.0472 0.0966 0.0328
2001/2002 0.5246 0.8244 0.0600 0.2398 0.0360 0.0420 0.1049 0.0240Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah
Tabel : Selisih Antara Kapasitas Pajak Riil (T/Y) Dengan Kapasitas Pajak Potensi (T^/Y)
DKI Jakarta periode tahun 1992/1993 – 2001/2002 (dalam persen)
Thn PKB/T1
%
BBNKB/T2
%
PBBKB/T3
%
PHR/T4
%
Phi/ T5
%
PRK/T6
%
PPJ/T7
%
PPABT&
AP/T8 %
92/93 -101% -100% -77% -100% -100% -10% -97% -94%
93/94 -100% -100% -102% -100% -100% -101% -104% -97%
94/95 -101% -101% -86% -99% -99% -99% -102% -99%
95/96 -100% -100% -101% -101% -101% -99% -100% -105%
10
96/97 -100% -100% -114% -101% -101% -104% -98% -93%
97/98 -100% -100% -104% -98% -98% -96% -105% -88%
98/99 -100% -100% -108% -101% -101% -96% -104% -110%
99/00 -100% -100% -112% -100% -100% -94% -103% -101%
00/01 -100% -100% -93% -99% -99% -92% -102% -93%
01/02 -99% -100% -96% -98% -98% -90% -102% -85%
Rata 2 -100.1 -100.1 -99.3 -99.7 -99.7 -88.1 -101.7 -96.5
Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah
Tabel tersebut menunjukkan bahwa selisih antara kapasitas riil pajak dengan
kapasitas pajak potensi mengindikasikan bahwa rencana pajak setiap jenis pajak adalah
sangat rendah. Maksudnya adalah Kapasitas Riil Pajak Daerah DKI Jakarta belum dapat
dicapai seratus persen sesuai dengan nilai kapasitas riil pajak daerah itu sendiri. Rata –
rata selisih kapasitas riil pajak dengan kapasitas pajak potensi seperti ; Pajak Kendaraan
Bermotor (T1), Bea Balik Nama Kendaraan Bermototr (T2) dan Pajak Penerangan Jalan
(T7) mencapai angka selisih minus diatas 100%. Begitu pula selisih antara kapasitas riil
pajak dengan kapasitas pajak potensi untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (T3),
Pajak Hotel dan Restoran (T4), Pajak Hiburan (T5), Pajak Reklame (T6) dan Pajak Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan (T8) mencapai angka minus dibawah 100 %. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa potensi pajak belum dapat didata dan diupayakan
pemungutannya secara maksimal.
Untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak aktual sebagai upaya maksimal
pemungutan pajak dapat dilihat pada tabel selisih antara kapasitas pajak potensi dengan
pajak aktual sebagai berikut ;
Tabel : Selisih Antara Pajak Potensi (T^/Y) Dengan Pajak Aktual (T1- T4) DKI Jakarta
periode tahun 1992/1993 – 2001/2002 (dalam persen).
Tahun PKB/T1 (%) BBNKB/T2 (%) PBBKB/T3 (%) PHR/T4 (%)
1992/1993 4% 36% 43% 21%
1993/1994 -7% 9% -14% 9%
1994/1995 -21% -71% -114% -2%
1995/1996 17% -42% -67% -14%
1996/1997 -10% -30% -37% -21%
1997/1998 30% 78% 71% 4%
1998/1999 17% 45% 83% 2%
11
1999/2000 17% -10% -29% 14%
2000/2001 -23% -25% 6% -17%
2001/2002 -4% -6% -24% 6%
Rat-Rata 2% -1.6% -8.2% 0.2%
Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah
Selisih antara target pajak dan penerimaan pajak untuk jenis – jenis pajak PKB
(T1), BBNKB (T2), PBBKB (T3) PHR (T4) untuk periode tahun 1992/1993 menunjukkan
nilai lebih dari pada target pajak yang ditetapkan. Akan tetapi sebaliknya pengumpulan
pajak pada tahun 1993/1994 – 1995/1997, penerimaan pajak aktual dibawah target.
Kendati pada tahun 1997/1998 -1998/1999 penerimaan pajak melebihi target, akan tetapi
secara akumulasi kekurangan penerimaan tahun sebelumnya belum dapat ditutupi. Begitu
pula pada tahun 1999/2000 – 2001/2002, PKB (T1) dan PHR (T4) serta PBBKB (T3) tahun
2000/2001 dan PHR (T4) tahun 2001/2002 menunjukkan melampaui target, sedangkan
jenis pajak lainnya tetap menunjukkan negatif. Kondisi pemungutan pajak daerah DKI
Jakarta yang terjadi mengundang kerisauan dengan suatu pertanyaan apakah rencana
pajak DKI Jakarta yang sangat tinggi (ideal) atau petugas pajak daerah DKI Jakarta yang
kurang ofensif atau rencana pajak yang rendah. Kondisi ini dapat dilihat pada nilai rata-rata
dari pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB/T2) yang minus -1.6 % dan Pajak
Bahan Bakar Kendaran Bermotor (PBBKB/T3) juga minus – 0.8 %, pada hal dua jenis
sumber pajak ini merupakan pajak primadona.
Tabel : Selisih Antara Pajak Potensi (T^/Y) Dengan Pajak Aktual (T5 – T8) DKI Jakarta
Periode Tahun 1992/1993 – 2001/2002 (dalam persen).
Tahun Phi/T5 (%) PRK/T6 (%) PPJ/T7 (%) PABT/T8 (%)
1992/1993 -4% -5% 16% 10%
1993/1994 -3% -2% -1% 4%
1994/1995 -11% 15% -10% -2%
1995/1996 -19% -7% -30% -6%
1996/1997 16% -17% -18% -8%
1997/1998 26% 10% 17% -5%
1998/1999 12% 6% 5% -2%
1999/2000 16% 19% 33% 21%
12
2000/2001 -21% -3% -5% -18%
2001/2002 -11% -17% -14% 6%
Rat-Rata 0.1% -0.1% -0.7% 0%
Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah
Jenis-jenis pajak daerah Phi (T5), PRK (T6), PPJ (T7) dan PABT & AP (T8) adalah
jenis – jenis pajak daerah yang masih harus selalu ditingkatkan sistem pengelolaannya.
Selama periode 1992/1993 – 2001/2002, jenis – jenis pajak daerah tersebut menunjukkan
penerimaan yang sangat fluktuatif terhadap target/rencana pajak. Misalnya pada tahun
1992/1993 Phi (T5) dan PRK (T6) menunjukkan minus, sedangkan PPJ (T7) dan PABT &
AP (T8) menunjukkan penerimaan surplus terhadap target pajak. Pencapaian pajak pada
tahun 1993/1994 – 1996/1997, Phi (T5), PRK (T6), PPJ (T7) adalah minus terhadap
rencana pajak, sedangkan PABT & AP (T8) menunjukkan surplus terhadap rencana pajak.
Pada tahun 1994/1995 – 1996/1997 Phi (T5), PRK (T6), PPJ (T7) dan PABT & AP (T8)
juga menunjukkan minus terhadap rencana pajak kecuali PRK (T6) pada tahun 1995/1996
dan Phi (T5) menunjukkan surplus terhadap rencana pajak. Pada tahun 1997/1998 –
1999/2000 Phi (T5), PRK (T6), PPJ (7) PABT & AP (T8), upaya pajak menunjukkan
surplus kecuali PABT & AP (T8) mengalami minus pada tahun 1997/1998 – 1998/1999.
Adapun pada tahun 2000/2001 – 2001/2002 semua jenis pajak Phi (T5) hingga PABT &
AP (T8) mengalami minus terhadap rencana pajak kecuali PABT & AP (T8) pada tahun
2001/2002 menunjukkan prestasi upaya pajak surplus terhadap rencana pajak.
Penerimaan pajak daerah yang fluktuatif ini besar kemungkinan disebabkan oleh faktor
manajemen dan kebijakan perpajakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang kurang sigap
dan tanggap terhadap perkembangan ekonomi DKI Jakarta sebagai kota jasa. Selain dari
pada itu adalah faktor fiskus atau tenaga pemungut pajak yang besar kemungkinan belum
mematuhi segala kebijakan perpajakan, begitu pula para wajib pajak yang juga tidak
bersemangat untuk mematuhi kewajiban pajaknya.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemampuan Pemerintah Daerah DKI Jakarta
dalam pemungutan pajak dapat dilihat pada besarnya selisih antara kapasitas riil pajak
dengan pajak aktual.
13
Tabel : Selisih Antara Kapasitas Pajak Riil (T/Y) Dengan Pajak Aktual (T) DKI Jakarta
Periode Tahun 1992/1993 – 2001/2002 (T1 – T4) (dalam persen).
Tahun PKB/T1(%) BBNKB/T2(%) PBBNKB/T3(%) PHR/T4(%)
1992/1993 -96% -63% -42% -78%
1993/1994 -107% -91% -116% -91%
1994/1995 -123% -172% -185% -101%
1995/1996 -117% -143% -171% -115%
1996/1997 -110% -130% -155% -122%
1997/1998 -72% -29% -39% -95%
1998/1999 -83% -55% -18% -99%
1999/2000 -83% -110% -144% -86%
2000/2001 -122% -124% -87% -116%
2001/2002 -103% -106% -120% -92%
Rata-Rata -101.6% -102.3% -107.7% -99.5%
Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah
Secara rata-rata peluang pajak daerah yang belum dapat dihimpun sesuai dengan
kapasitas pajak riil adalah sebesar -101,6 % untuk Pajak kendaraan bermotor, 102.3 %
untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, -107.7 % dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor dan Pajak Hotel dan Restoran sebesar -99,5 %. Empat jenis pajak daerah
teserbut merupakan pajak potensial yang kapasitasnya diatas 100 % belum tergali bila
dibandingkan dengan pajak aktual.
14
Tabel : Selisih Antara Kapasitas Pajak Riil (T/Y) Dengan Pajak Aktual (T) DKI Jakarta
Periode Tahun 1992/1993 – 2001/2002.(T5 – T8) (dalam persen).
Tahun Phi/T5(%) PRK/T6(%) PPJ/T7(100%) PPABT&AP/T8(%)
1992/1993 -107% -107% -81% -84%
1993/1994 -106% -104% -105% -92%
1994/1995 -113% -83% -112% -101%
1995/1996 -123% -106% -130% -111%
1996/1997 -83% -121% -115% -101%
1997/1998 -72% -87% -89% -93%
1998/1999 -92% -90% -99% -112%
1999/2000 -76% -76% -70% -80%
2000/2001 -117% -94% -107% -109%
2001/2002 -120% -105% -117% -80%
Rata-Rata -100.9% -97.3% -102.5% -96.3%
Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah
Pajak Hiburan dan Pajak PeneranganJalan masing – masing -100.9 % dan -102.5
% merupakan peluang pajak yang hilang disebabkan karena selama ini pajak hiburan
belum teratur administrasinya sedangkan pajak penerangan jalan masih banyak
pelanggan yang melakukan pencurian arus listrik disamping adanya generator milik
swasta. Sedangkan peluang untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah & Air
Permukaan hilang sebesar – 97,3 % dan – 96,3 % juga disebabkan oleh faktor
administrasi yang belum diatur.
KESIMPULAN DAN SARAN
15
KESIMPULAN
Berlandaskan metode analisis yang menggunakan pendekatan elastisitas pajak oleh
Yuyun Wirasasmita, Sudarsono, Mansfield, A.R. Prest dan upaya pajak oleh Bahl, maka
disusun suatu modifikasi model yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pajak
daerah DKI Jakarta. Jenis – jenis pajak daerah DKI Jakarta sangat terkait dengan PDRB
sektor jasa sehingga tinggi rendahnya perubahan pajak daerah DKI Jakarta tergantung
pada perubahan PDRB sektor jasa.
Untuk mencari kapasitas riil pajak dilakukan dengan meregres rasio pajak terhadap
rasio pajak yang sudah diregres, kemudian untuk mendapatkan kapasitas potensi pajak
adalah dengan meregres rasio pajak estimasi yang diregres terhadap PDRB sektor jasa
dengan uraian bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi rasio pajak estimasi adalah
ekonomi sektor jasa.
Berdasarkan pendekatan elastisitas dan metode hasil modifikasi tersebut dapat
diperoleh hasil penelitian dan pembahasan seperti dibawah ini ;
1. Sebagian besar secara rata-rata (62,5 %) pajak daerah DKI Jakarta menempati tingkat
elastisitas yang inelastis
2. Tingkat efektivitas kebijakan diskresioneri perpajakan di DKI Jakarta masih rendah
karena terdapat selisih antara elastisitas pajak buoyancy dan elastisitas pajak murni
secara rata – rata sebagian besar (62,5 %) berada pada tingkat EB < 1.
3. Trend selisih antara nilai elastisitas buoyancy dengan nilai elastisitas murni yang
diregres terhadap waktu masing-masing jenis pajak mengindikasikan bahwa sebagian
besar (75 %) juga berada pada tingkat EB - EM < 1.
4. Terdapat karakteristik kapasitas dan upaya pajak daerah DKI Jakarta yang sebagian
besar (50 %) menempati rangking Low Capacity (LC) – Low Effort (LE).
16
B. Saran – Saran.
Beberapa saran yang disampaikan adalah :
1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang mendekati target kapasitas riil
pajak daerah, disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) secara khusus
terus meningkatkan pengelolaan pajak yang memiliki kapasitas tinggi dan upaya
rendah, dapat dilakukan upaya antara lain :
(a). Meningkatkan kemampuan administrasi dan menekan biaya pemungutan.
(b). Senantiasa melakukan up-date data yang berkaitan dengan data wajib pajak.
penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak.
(c). Meningkatkan pengawasan dan menerapkan sangsi terhadap penunggak pajak
dan pengelola pajak yang melanggar.
(d). Mengadakan koordinasi dengan dinas – dinas lain yang terkait.
2. Perhatian ditujukan pula pada jenis – jenis pajak yang memiliki nilai kapasitas dan
upaya rendah agar dilakukan upaya sebagai berikut ;
(a). Mengidentifikasi pembayar pajak baru, memperbaiki basis data objek,
memperbaiki penilaian dan perhitungan kapasitas penerimaan.
(b). Memperkuat proses pemungutan pajak berupa penyusunan Perda, dan
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pajak.
(c). Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan penerimaan
pajak.
3. Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan jenis – jenis pajak daerah adalah
strategi pertumbuhan yang implementasinya sebagai berikut ; perluasan pajak,
17
penyempurnaan tarif pajak, melakukan pengawasan pajak, memberdayakan SDM &
memberikan pelatihan intensif petugas petugas pajak, meningkatkan administrasi dan
manejemen pengelolaan pajak daerah.
4. Penulis mengharapkan penelitian ini sebagai dasar informasi bagi peneliti selanjutnya
yang berkaitan dengan keuangan daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat
mengkaji lebih luas dan mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi
pengembangan ilmu ekonomi, berkaitan dengan peranan keuangan daerah dalam
memajukan pembangunan ekonomi daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE, Yogyakarta.
Arsyad, Nurdjaman, et.al. 1992. Keuangan Negara. Intermedia, Jakarta.
Algifari. 1997. Analisis Regresi, Teori, Kasus, Dan Solusi. BPFE, Yogyakarta.
Aunuddin. 1989. Analisis Data. PAU-IPB, Bogor.
Armida,S. Alisyahbana. 2002. Daya Saing Daerah, Konsep Dan pengukurannya Di
Indonesia. BPFE, Yogyakarta.
Bahl, Roy W., 1971. A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis. IMF Staff Papers. Vol. XVIII. No. 3 November 1971, Washington.
18
Barthos, Basir. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Makro. Bumi Aksara, Jakarta.
Baswir, Revrisond. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFE, Yogyakarta.
Basalim, Umar. et.al. 2000. Perekonomian Indonesia Krisis dan Strategi Alternatif. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
Basri, et.al. 2003. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Bird, Richard M. et.al. 2000. Fiscal Decentralization In Developing Countries (Desentralisasi Fiskal Di Negara Negara Berkembang). PT. SUN, Jakarta.
Bowden, Elbert V., et.al. 1977. Modern Business. Economics. Grolier. Alexander Hamilton Institute. New York.
Boediono. 1999. Ekonomi Makro. BPFE, Yogyakarta.
------------- 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE. Yogyakarta.
Boediono, B. 2001. Perpajakan Indonesia. Tarawang Press, Yogyakarta.
Booth, Anne et.al. 1990. Ekonomi Orde Baru. LP3ES, Jakarta.
Daud, Supendi. 2002. Masuko & Giatsi. Renbang Dispenda DKI, Jakarta.
Davey. KJ. 1988. Pembiayaan Pemerintahan Daerah. UI Press, Jakarta.
Devas, Nick. et.al. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. UI Press, Jakarta.
Draper, Norman. et.al. 1992. Analisis Regresi terapan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta.
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kibijakan Publik. Gajah University Press,
Yogyakarta.
Due, John F.,1985. Keuangan Negara. Perekonomian Sektor Publik. Universitas Indonesia, Jakarta.
Due dan Rriedlaender. 1984. Keuangan Negara, Perekonomian Sektor Publik, Erlanga. Jakarta.
Eko Hari Basuki, Tjuk. et.al. 1986. Pengantar Ekonometrika. BPFE, Yogyakarta.
Elmi, Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. UI-Press, Jakarta. Feldman, Allan M. 2000. Ekonomi Kesejahteraan. Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Gujarati, Damondar N. 1995. Basic Econometrics. Singapore, McGraw-Hill Book co. Inc.
Hendrick, Rebecca. 2001. Revenue Diversification : Fiscal Illusion or Flexible Finacial
Management. University of Illinois at Chicacgo, Cicago.
19
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
Hakim, Abdul. 2002. Ekonomi Pembangunan. Adipura, Yogyakarta.
Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
Jhingan ML. 2000. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Joseph, G Nellis. et.al. 2000. The Essence of The Economy. Andi, Yogyakarta.
Judisseno, Rimsky, K. 2001. Perpajakan. Gramedia. Jakarta.
Karim, et. al. 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Kunarjo. 2002. Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan. Universitas Indonesia, Jakarta.
Makridakis, Spyros, et.al. 1983. Forcasting: Methodes And Applications, Singapore.
Mansury R. 1996. Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia. Bina Rena
Pariwara, Jakarta.
Mangkoesoebroto, Guritno. 2000. Ekonomi Publik. BPFE, Yogyakarta.
Maskur, Nur Rif’ah. 2001. Peluang & Tantangan Otonomi Daerah. Permata Artistika,
Depok.
Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Andi, Yogyakarta
--------------- 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta.
Masngudi. 2000. Kuliah Manajemen Strategik. Universitas Borobudur, Jakarta.
Mubyarto. 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perkonomian Indonesia, Pasca Krisis
Ekonomi. BPFE, Yogyakarta.
Muftiadi, Anang.R. 1999. Laporan Hasil Seminar. Tinjauan Perekonomian Indonesia Dari Aspek Fundamental Tahun 1985 – 1996. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.
Muqodim. 1999. Perpajakan. UII Press, Yogyakarta.
Munawir, HS. 2000. Perpajakan. Liberty, Yogyakarta.
Nazir, Mohamad. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Nachrowi, Djalal Nachrowi. et.al. 2002. Penggunaan Teknik Ekonometri. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Oates, 1968. Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. New York.
20
Prabowo, Yudianto. 2002. Akuntasi Perpajakan Terapan. Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Prakosa, 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press, Yogyakarta.
Reksohadiprodjo, Sukanto. 1999. Ekonomika Publik. BPFE, Yogyakarta. Rahardja, Pratama. et al. 2001. Teori Ekonomi Makro. Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia Jakarta. Rosen, Harvey S. 1998. Public Finance. Mc Graw – Hill. New York.
Syamsi,Ibnu. 1998. Dasar Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara. Rineka Cipta, Jakarta.
Sidik, Machfud. et.al. 2002. Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Soemitro, Rohmat. 1991. Asas Dan Dasar Perpajakan. Eresco, Bandung.
Sudarsono. 1995. Pengantar Ekonomi Mikro. LP3ES, Jakarta.
Suandy, Erly. 2001. Perencanaan Pajak. Salemba Empat, Jakarta.
Sudjana, Nana. 1991. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Sinar Baru, Bandung.
Sudjana. 1984. Tehnik Analisis Regresi Dan Korelasi. Transito, Bandung.
Soediyono. 1989. Ekonomi Makro. Pengantar Analisis Pendapatan Nasional. Liberty, Yogyakarta.
Suparmoko. 1987. Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek. BPFE, Yogyakarta.
----------------. 2002. Ekonomi Publik. Andi, Yogyakarta.
Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sumodiningrat, Gunawan. 2001. Responsi Terhadap Kesenjangan Ekonomi. Per Pod, Jakarta.
Tambunan, Tulus, T.H. 2001. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi. Bumi Aksara, Jakarta.
Trianto Widodo, Suseno Hg. 1990. Indikator Ekonomi. Kanisius, Yogyakarta.
Usman, Husni. et.al. 1995. Pengantar Statistika. Bumi Aksara, Jakarta.
Utama, Prabawa. 1991. Pemerintahan Di Daerah. IND-HILL-CO, Jakarta.
Uppal.J.S. 2000. Taxation In Indonesia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Warsito, et. al . 2003. Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal. Puskodak UNDP, Semarang.
21
Wirasasmita, Yuyun. 1982. Elasticity of Tax System: A Model Applied to Indonesia for the period 1974/1975 – 1979/1980. Universitas Padjadjaran, Bandung.
--------------------------. 1994. Analisis Kelayakan Dan Dampak Makro RAPBN 1994/1995. Dalam Makalah Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung.
-------------------------. 2003. Ekonomi Publik. Universitas Padjadjaran, Bandung.Winoto, Joyo. 1998. Teori Perencanaan Pembangunan Dan Ekonomi. PWD ’98, Institut
Pertanian Bogor, Bogor. Waluyo. 2000. Perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Era Reformasi. Salemba
Empat, Jakarta. Waluyo, et.al. 2002. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di
Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta.
Zain, Mohammad, et.al. Pembaharuan Perpajakan Nasional. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Zainun, Buchari. 1996. Manajenmen Sumber Daya Manusia Indonesia. Toko Gunung
Agung, Jakarta.
Berita Pajak. 2002. Edisi No.1467/Tahun XXXIV/15 Mei/2002. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan otonomi.
Castells, Antoni. (2002). Tax Capacity Disparities and Fiscal Equalization : The Case of Spanish Local Goverments. [email protected], Barcelona (Spain) [Accessed 5 January 2004]
Ebrill, Liam P., 1997. International Monetary Fund. [email protected]; awoldemariam @imf.org. [Accessed 10 January 2004]
General Accounting Office Report On State and Local Finance.1993. Fiscal Capacity of texas Cities Background Group Assignment, United State.
IESP ’98, UNPAD. 2000. Ekonomi Indonesia Perjalanannya Dimasa Krisis. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.
Hendrick, Rebecca. 2001. Revenue Diversification : Fiscal Illusion or Flexible Financial
Management. Hendrick @uic.edu, Chicago.
Jurnal Perpajakan Indonesia. 2001. Edisi Nopember dan Desember.
Jurnal Perpajakan Indonesia. 2002. Edisi Januari, Pebruari, Maret, dan Mei.
Saez, Emmanuel. 2001. Using Elasticities to Derive Optimal Income Tax Rates. Harvard
University and NBER, America.
Sidik, Machfud. 2001. Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Desain Dan Implementasi Desentralisasi Fiskal. Kuliah Perdana pada Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur Jakarta.
22
Susetyo, Didik. et.al. 1997. Kinerja Ekonomi Indonesia Selama PJP I, Sebuah Refleksi Memasuki Abad XXI. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.
Badan Pusat Statistik Propinsi DKI Jakarta. 2000. Jakarta Dalam Angka.--------------------------------------------------------- 1996 dan 1999. Pendapatan Regional DKI
Jakarta.--------------------------------------------------------- 2001. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI
Jakarta (Perluasan Susenas). --------------------------------------------------------- 1996 dan 1999. Incremental Capital Out Put
Ratio DKI Jakarta.--------------------------------------------------------- 1996 dan 1998. Laporan Eksekutif. Tinjauan
Ekonomi Regional DKI Jakarta.-------------------------------------------------------1998 dan 1999. Laporan Eksekutif. Tinjauan
Ekonomi Regional DKI Jakarta.-------------------------------------------------------1998 dan 2000. Laporan Eksekutif. Tinjauan
Ekonomi Regional DKI Jakarta. ---------------------------------------------- ------- 2002. Indikator Fundamental Ekonomi Indonesia.
23