1
Skripsi
SINERGITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN
KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA MEKKALA KECAMATAN CURIO
KABUPATEN ENREKANG
Disusun dan diusulkan oleh
AL-FITRI
Nomor Stambuk : 105640213115
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
SINERGITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN
KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA MEKKALA KECAMATAN CURIO
KABUPATEN ENREKANG
2
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan Oleh
Al-fitri
Nomor Stambuk: 105640213115
Kepada
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
6
ABSTRAK
AL-FITRI, 2020. Sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dengan
Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Mekkala Kecamatan
Curio Kabupaten Enrekang. (di bimbing oleh Anwar Parawangi dan Ansyari
Mone)
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa
Mekkala Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang berfokus bentuk
perencanaan pembangunan desa dan tiga indikator yaitu koordinasi, komunikasi,
dan sinkronisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Adapun hasil penelitian dari sinergitas yaitu bagaimana hubungan
sinergitas BPD dengan Kepala Desa dalam pembuatan perencanaan pembangunan
desa serta kendala yang muncul antara BPD dengan Kepala Desa dalam
pembangunan desa, selanjutnya pembagian struktur organisasi atau pembagian
tugas diperoleh dari suara yang tertinggi, serta terlibatnaya masyarakat dalam
perencanaan pembangunan desa. Adapun jenis bentuk sinergitas yaitu koordinasi
merupakan suatu hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dalam
penyusunan pembuatan perencanaan pembangunan desa, komunikasi dalam
bersinergitas sangat penting karena dengan adanya komunikasi yang baik
pembangunan di desa Mekkala akan lebih maju. Sinkronisasi, dengan adanya
sinkronisai sebuah kerjasama atau sinergitas dapat tercapai.
7
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Tiada kata terindah yang patut di ucapkan oleh peneliti selain puji syukur
yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wata’ala yang telah
melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan
kepada hambaNya. Atas perkenaannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan
mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang nan
melelahkan dan jawaban atas do’a dan senantiasa mengalir dari orang-orang
terkasih. Sholawat serta salam “Allahumma Sholli ala Sayyidina” juga peneliti
sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati
yang telah membawa kita menuju zaman perdamaian.
Skripsi dengan judul “SINERGITAS BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN KEPALA DESA DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MEKKALA KECAMATAN
CURIO KABUPATEN ENREKANG” sebagai salah satu syarat untuk meraih
gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan
skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak drama, rintangan dan hambatan
yang selalu menyertainya. Hanya dengan kesabaran dan kerja keraslah sehingga
membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga dengan
8
adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak
sehingga mempermudah penyelesaian penulisan skripsi ini.
Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada kedua orang tua tercinta dan saudara-saudaraku serta keluarga besar yang
selalu memberikan do’a, dukungan dan kasih sayang yang menjadi pelita terang
dan semangat yang luar biasa bagi penulis.
Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak,
diantaranya:
1. Bapak DR.Anwar Parawangi,M.Si dan Drs.Ansyari Mon, M.Pd selaku
pembimbing I dan II yang selalu memberikan arahan dan motivasi atas
penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, M.M selaku rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar.
5. Dr.Muhammad Tahir,M.Si selaku dosen Penasehat Akademik yang selalu
memberikan motivasi kepada penulis selama 4 tahun menjalani jenjang
pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar.
10
DAFTAR ISI
Halaman Sampul ......................................................................................... i
Halaman Pengajuan Skripsi ........................................................................ ii
Halaman Persetujuan ................................................................................... iii
Halaman Penerima Tim............................................................................... iv
Halaman Pernyataan Keaslian Ilmiah ......................................................... v
Abstrak ........................................................................................................ vi
Kata pengantar ............................................................................................ vii
Daftar Isi...................................................................................................... x
Daftar Tabel ................................................................................................ xii
Daftar Bagan ............................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian .................................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Sinergitas ...................................................................... 7
B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa ..................................... 11
C. Konsep Kepala Desa ................................................................. 17
D. Konsep Koordinasi, Komunikasi, dan Sinkronisasi .................. 19
E. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa ................................. 20
F. Kerangka Pikir........................................................................... 22
G. Fokus Penelitian ........................................................................ 25
11
H. Deskripsi Fokus Penelitian ........................................................ 24
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .................................................... 26
B. Jenis dan Tipe Penelitian ........................................................... 26
C. Sumber Data .............................................................................. 27
D. Informan Penelitian ................................................................... 28
E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 29
F. Teknik Analisis Data ................................................................. 30
G. Teknik Keabsahan Data ............................................................ 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang ................................... 34
B. Sejarah Desa Mekkala ............................................................... 38
C. Kondisi Pemerintah Desa .......................................................... 45
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.............................................. 49
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................... 65
B. Saran .......................................................................................... 65
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 67
LAMPIRAN
12
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 informan penelitian…………………………………………………28
13
DAFTAR BAGAN
Bagan 2.1 Kerangka Fikir……………………………………………………. 23
14
15
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan
kemampuan suatu Negara untuk dapat lebih berkembang ke arah yang lebih
baik. Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk me-wujudkan
masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, memusatkan masyarakat
atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam
pembangunan. Tujuan pembangunan yang paling hakiki adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam upaya melaksanakan pembangunan diperlukan adanya
perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Oleh
karena itu, keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari
adanya suatu perencanaan pembangunan. Mekanisme perencanaan
pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari
bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down).
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan
demokrasi dalam peyelenggaraan pemerintahan desa yang bertugas
mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa untuk
mesejahterahkan masyarakat desa bersama dengan Kepala Desa. BPD
mempunyai pengaruh yang sangat penting dlam pemerinttah desa yaittu untuk
menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
1
16
Sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadapat
program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan itu sendiri.
Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa
dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk
mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,
dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala
Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah
desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan
lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama
dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
(Perdes).
Selain itu, pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan
penyelenggaraan pelayana pada masyarakat harus benar-benar memperhatikan
sinergitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.
Sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa disini berarti bahwa dalam
melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada
masyarakat, semua aparatur pemerintah desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris
17
Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami
kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing.
Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan
di tampung oleh BPD tidak akan mampu di salurkan jika tidak terdapat
kerjasama antar BPD dan pemerintah yang harmonis. Dalam upaya memenuhi
kebutuhan masyarakat yang kemudian berimbas kepada pembangunan itu
sendiri.
Jika dilihat dari tugas pokoknya, kepala desa selaku pemerintah desa dan
BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan
kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan
lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisahkan kedudukan
keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki
kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa belum mampu
menjembatani aspirasi masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa
untuk kemudian disalurkan ke pemerintah desa dan juga masih terlihat jarak
antara pemerintah desa dengan BPD terutama Kepala Desa.
Selain dengan hasil observasi awal penelitian di desa Mekkala kabupaten
Enrekang lembaga BPD yang terdapat di desa tersebut masih kurang
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Masyarakat masih
mengeluhkan kinerja dari BPD terutama dalam menampung aspirasi dari
masyarakat yang ada di desa, BPD di desa tersebut hanya hanya sebatas
organisasi semata yang anggotannya hanya menerima gaji namun tidak
18
menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Singga hal ini yang menyebabkan
hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa selaku mitra
kerja, yang seharusnya bekerjasama dalam melaksanakan proses penyusunan
dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan
dan belanja desa (APBD) serta pelaksanaan pertanggungjawaban desa.
Hubungan kerjasama antara BPD denga Kepala Desa menunjukan
adanya saling ketergantungan dalam proses tersebut, dengan melihat kondisi
tersebut dpat menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi BPD dengan Kepala Desa sering
terjebak dalam perbedaan maupun ketidaksamaan pendapat yang biasanya
dapat memicu terjadinya konflik, yaitu adanya sikap perilaku khusus Kepala
Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaannya, terbatasnya kualitas
sumber daya manusia, lemahnya kominukasi dan koordinasi, dan juga
rendahnya partisipasi dari masyarakat setempat. Selain itu kuranggnya
pengetahuan dari anggota BPD dalam hal undang-undang yang mengatur
tentang tugas dan pokok dari anggota BPD itu sendiri
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian
terkait dengan perencanaan pembangunan desa, oleh karena itu judul penelitian
yang digunakan adalah “Sinergitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Mekkala
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”
19
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian
ini, yaitu :
1. bagaimana sinergitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala
Desa dalam perencanaan pembangunan desa di desa Mekkala kecamatan
curio kabupaten Enrekang
2. Bagaimana bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dari sinergitas
BPD dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di desa
Mekkala kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini ,
yaitu :
1. Untuk mengetahui sinergitasBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan
kepala desa dalam perencanaan pembangunan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk koordinasi, komunikasi, dan
sinkronisasi BPD dengan Kepala Desa dalam perencanaan
pembangunandesa
D. Manfaat Penelitian
a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu
pengetahuan
b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan cakrawala berfikir
20
c. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang sinergitas
badan permusyawaratan desa dengan kepala desa dalam perencanaan
pembangunan desa.
21
BAB II
Tinjauan Pustaka
A. Konsep Sinergitas
Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan
sinergisme ataupun sinergitas. Sinergitas merupakan proses memadukan
beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang berlipat. Sinergitas
memang banyak digunakan, namun adapula yang menyebutnya dengan
sinergisme.
Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau
bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi attau lembaga untuk mendapat
capaian hasil yang lebig baik dan lebih besar. Banyak yang dihasilkan dari
bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan pelaksanaan
tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien. Ber-sinergi berarti
saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi.
Ber-sinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berfikir menang-
menang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Melalui sinergi, kerjasama dari
paradigma (pole pikir) yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan
efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukan tujuan yang sama dan
kesepakatan demi hasil positif. Sinergi akan membangun kerjasama-
kerjasama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membangunan
kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.
Menurut Deardroff dan Williams (2006) sinergi bukanlah sesuatu
yang dapat kita pegang oleh tangan kita tapi suatu istilah yang berarti melipat
7
22
gandakan pengaruh (multiplier effect) yang memungkinkan energi pekerjaan
atau jasa individu berlipatganda secara eksponensial melalui usaha bersama.
Sedangkan menurut Stephen R. Covey dalam bukunya 7 Habits of
HighlyEffective People (2004), senergi (synergy) adalah saling mengisi dan
melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jemlah
bagian per bagian, konsep bersinergi menurut covey yaitu berorientasi pada
hasil dan positif, perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma,
saling bekerjasama, bertujuan sama, serta adanya kesepakatan, dan sangat
efektif diusahakan dan merupakan suatu proses. Kemudian Bachtiar dalam
Abdulsyani (2012) menggemukakan bahwa kerjasama merupakan sinergisitas
kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan.
Dalam setiap kelompok kerja dalam organisasi, kualitas sinergi efektif
pada hakekattnya adalah hasil dari suatu prosesperpaduan dari cara-cara
bagaiman mengatasi masalah dan perpaduan gagasan yang dijalankan oleh
pihak-pihak yang saling percaya dan bersikap saling mendukung
menghasilkan suatu gagasan baru yang benar-benar memberikan kepuasan
secara intrinsik bagi semua belah pihak. Timbulnya gagasan baru dan
kepuasan yang mengikutinya ttidak akan dapat diperoleh tanpa kerjasama
efektif dari semua pihak.
Najiyati dalam Rahmawati et al. (2014), mengartikan sinergi sebagai
kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran
lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi
gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik..
23
Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialogik antara berbagai sumber
pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang
mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.
Menurut Slamet Mulyana (2008) dalam tulisannya sinergitas dan
kemitraan perencanaan program bentuk dari sinergitas yakni:
a. Koordinasi
Koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder
terkait apakah bersifat hubungan vertical, hubungan horizontal,
komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Sinergitas juga
membutuhkan koordinasi yang merupakan inttegrasi dari kegiata-
kegiatan individual dan unit-unit kedalam satu usaha bersama yaitu
bekerja kearah tujuan bersama. (silalahi,2011). Menurut Stooner dalam
Ni’matin (2013:17) mengatakan koordinasi merupakan aktifitas dan
fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerja
sama yang selaras dan tertib mengarah kepada tercapainya tujuan
koordinasi secara menyeluruh, jika koordinasi berjalan dengan baik maka
tidak akan terjadi semerautan, kekacauan, tumpang tindih atau
kekosongan kerja serta unsur-unsurnya terdiri dari: Perencanaan,
komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan.
Selanjutnya menurut Siagian (2008:110) koordinasi adalah
pengaturan tata hubungan usaha bersam untuk memperoleh kesatuan
tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Sementa menurut
Hasibuan (2009:85) mendefinisikan koordinasi adalah kegiatan
24
mengarahkan, mengintegrasikan dan mengsingkronisasikan unsur-unsur
manajemen (man, money, material, machine, methode, market) dan
pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan
Awaluddin (2009:86) mendefiniskan koordinasi adalah suatu usaha
kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas
tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, seling
membantu dan saling melengkapi. Manager yang sukses adalah manager
yang dapat melakukan koordinasi, integrasi dan singkronisasi dengan
baik.
b. Komunikasi,
Dalam komunikasi pertukaran informasi anatara dua lebih yang
juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak
lainnya.Menurut Edwards (dalam Widodo, 2011), ada setidaknya 4
(empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan
dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: komunikasi
(communication), sumber daya manusia (resource), sikap (disposision),
dan struktur birokrasi (beureucratic structure).
c. Sinkronisasi,
Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan,
menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit
sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.
Adanya kejelasan pembagian tugas merupakan petunjuk
pelaksanaan sinkronisasi. Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas
25
yang saling tumpang tindih sehingga menurunkan duplikasi kegiatan,
bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu.
Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti
dalam menejemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang
tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhannya
itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama
(Syafiie, 2005). Sinkronnya rencana kelola dengan kondisi faktual di
lapangan yang berazaskan kelestarian, keserasian serta azas pemanfaatan
yang optimal dapat memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi serta
sosial dan berimbang (Rizal, dkk, 2011).
B.KonsepBadan Permusyawaratan Desa(BPD)
BPD adalah Badan permusyawaratan rakyat di desa yang terdiri dari ketua
RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini
adalah sebagai badan permusyawaratan di desa yang merupakan wahana
untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga
kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam
kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto (2004)
sebagai berikut, BPD adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan
untuk memenuhi kedudukan pokok manusia pada dasarnya mempunyai
berbagai fungsi yaitu: Memberikan pedoman pada anggota masyarakat,
bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan
26
kedudukannya menghadapi masalah dalam masyarakat yang menyangkut
kebutuhan mesyarakat.
Menurut Widjaja (2002) BPD adalah lembaga pemerintah desa untuk
memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan
pelaksanaan demokrasi pancasila di Desa. BPD berfungsi melaksanakan
kegiatan
musyawaratan/mufakat dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa.
Sedangkan menurut Ruzhanul Ulum (2013) menyatakan Badan
permusyawaratan Desa (BPD) selalu bermesraan dengan kepala Desa serta
lembaga Desa lainya, ini sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas serta
kapabilitas pemerintahan desa itu sendiri, BPD sendiri di bentuk sesuai
undang –undang yang bertujuan untuk menjadi mitra kerja kepala desa dalam
penyelenggarakan pemerintahan.
Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi sosial
politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang
memenuhi persyaratan untuk dipilih oleh penduduk desa. Untuk
melaksanakan pemilihan anggota BPD, kepala desa membentuk panitia
pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa, keanggotanya
sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap
anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.
Dalam Permendagri nomor 16 tahun 2014 Badan Permusyawaratan
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
27
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan
Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa
yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja
kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan
Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk
kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan
dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam
menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
Adapun fungsi BPD pada perencanaan pembangunan desa dalam
Peremendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
sebagai berikut
a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala
Desa.
Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan
pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul
28
kepala desa maupun usul BPD yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh
kepala desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai
pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan Peraturan
desa layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
1) Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh BPD maupun oleh
Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota
BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa
tersebut di bahas dalam rapat.
2) Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama
kepala desa.
3) Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD
dan kepala desa.
4) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan
Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk di
tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat
tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama.
5) Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
6) Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa
adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan
29
aspirasinya dan untuk menampung segala keluhankeluhan dan kemudian
menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau
lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat
tentang keberadaan dan peranan BPD, setelah suatu Peraturan desa
ditetapkan, selanjutnya peraturan tersebut diserahkan kepala desa kepada
Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan.
Kemudian untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Kepala Desa
kemudian menetapkan Peraturan Kepala desa atau Keputusan Kepala Desa
yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.
b. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat
Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan
administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan
atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi
dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat
di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan.
Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah
selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam
pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah
memperolehaspirasi dan kemudian membahasnya, BPD kemudian
meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan
oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap
30
diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang
disampaikan oleh masyarakat.
BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi
masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian
menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau
lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung
segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara
tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut
terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan
dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan
dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung
kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika
ada rapat BPD.
c. BPD sebagai Pengawasan Kinerja Kepala Desa
BPD mempunyai peran membuat dan menetapkan Peraturan Desa
bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga Berperan
dalam mengawasi jalannya pemerintah desa.Fungsi dalam bidang
pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa, adalah sebagai berikut :
a) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.
31
Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya
mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan
pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak BPD baik
secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat
apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.
Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa
Mekkala terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :
(1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana
peraturan desa.
(2) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk
pertama kali secara kekeluargaan.
(3) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh
Ketua BPD.
(4) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD
akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di
dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati
untuk ditindaklanjuti.
b) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan
pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun
bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :
(1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
32
(2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan
untuk pembangunan desa.
BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di
masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap
penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung
ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka
BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan
tokoh-tokoh masyarakat lain.
C. Konsep Kepala Desa
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi
pemeritahan desa, disebutkan bahwa: “Kepala Desa adalah pemimpin
Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui
pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia
dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1
(satu) kali masa jabatan berikutnya”. Kepala Desa adalah kepala organisasi
pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung
jawab yang luas, tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang
terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas
dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan
tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa.
33
Menurut Widjaja (2003) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa
dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu
berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Pada pasal 1 ayat 6
peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa,”
Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah
desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diikuti dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesi”.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa
mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai
wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan
desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat
desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa
secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
34
Pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2014, tugas kepala desa disebut
dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UU
Desa.
Jadi, jika dilihat dari hubungannya, memang kepala desa selaku
pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama
merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan
desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah
kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang
memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Anggota
BPD harus bias bekerja sama dengan Kepala Desa untuk merencanakan
pembangunan dan menjalin komunikasi agar penggunaan dan program
pembangunan dapat tepat sasaran, anggota BPD diibaratkan DPRD-nya desa
yang memiliki fungsi legislasi, yakni penganggaran dana desa dan pengawasan
terhadap perangkat desa. Sehingga, para anggota BPD harus memiliki
kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Anggota BPD sangat berperan penting dalam menentukan program
pembangunan desa. Mereka merupakan wakil warga desa yang mengetahui
persis kondisi dan kebutuhan mereka. Melalui mekanisme musyawarah
35
perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), anggota BPD dapat
merumuskan program pembangunan desa dan anggarannya. Keberhasilan
pembangunan di desa tidak hanya mengandalkan peran kepala desa dan
perangkatnya saja. Para anggota BPD juga memiliki peran penting sebagai
penyerap dan penyampai aspirasi warga
D. Konsep Koordinasi, Komunikasi, dan Sinkronisasi
1. Koordinasi
Istilah koordinasi dalam bahasa Inggris disebut “coordination”.
Istilah coordination terdiri dari dua kata yaitu “co”yang artinya “bersama”,
dan “ordination” yang berarti “memerintah”. Jadi, coordination berarti
memerintah bersama. Secara etimologis istilah coordination berasal dari
bahasa Latin yaitu “cum” yang berarti berbeda-beda, dan “ordinare” yang
artinya menyusun atau menempatkan sesuatu pada keharusannya (Pariata
Westra, 2001). Menurut Fayol bahwa fungsi koordinasi memungkinkan
adanya kesatuan, keterpaduan antar unit, antar pejabat, serta keharmonisasi
organisasi (Sugandha,2000).
Koordinasi perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui forum
musyawarah pembangunan (musrembang) yang dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan
desa). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Sinkronisasi
36
Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan,
menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit
sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.Adanya
kejelasan pembagian tugas merupakan petunjuk pelaksanaan sinkronisasi.
Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih
sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan
yang tidak perlu.
Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti
dalam menejemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang
tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhannya
itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama
(Syafiie, 2005)
3. Komunikasi
Komunikasi dalam pengertian paradigmatis bersifat
intensional, mengandung tujuan; karena itu harus dilakukan
dengan perencanaan. Sejauh mana kadar perencanaan itu,
bergantung kepada pesan yang akan dikomunikasikan dan pada
komunikan yang dijadikan sasaran’ (Effendy, 2000: 5).
komunikasi dipandang sebagai sarana, alat atau saluran
penyampaian ide dan gagasan pembangunan. Tidak sedikit proses
pembangunan menghadapi kegagalan dalam menumbuhkan partisipasi
masyarakat, hanya karena kurangnya aspek komunikasi dalam
penerapannya.
37
38
E.KonsepPerencanaanPembangunan Desa
1. Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan
atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk
melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. Siagian (1994), Perencanaan
adalah keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang daripada
hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka
pencapaian yang telah ditentukan. Terry (1975), Perencanaan adalah
pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan
asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang
diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.
Perencanaan yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengambilan
keputusan tentang tindakakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan
datang. Disebut sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan
menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup
proses pengambilan keputusan. Penggunaan pengetahuan dan teknik
secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. Menurut
Erly Suandy (2001) perencanaan adalah suatu prose penentuan organisasi
dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan
oprasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara
menyeluruh.
39
2. Definisi Pembangunan
Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah,( 2005)
Pembangunan adalah sumua proses perubahan yang dilakukan melalui
upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah
proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya
pembangunan. Siagian (1994) Memberikan pengertian tentang
pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan
dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu
bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka
pembinaan bangsa (nation building)”. Portes (1976) mendefinisikan
pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya, jdi
pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah
bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan
pada rakyat. Desa/kelurahan dan masyarakatnya mempunyai kedudukan
yang penting dilihat dari nilai-nilai positif yang dimiliki sebagai sumber
tenaga kerja, kekayaan alam yang merupakan pendapatan negara, serta
sifat umum masyarakat Desa yang sederhana dalam tingkah laku dan
masih menjunjung tinggi azas kejujuran yang perlu dibangun dan dibina
usaha pembangunan Negara. Pembangunan saat ini bukan hanya
terbatas pada pembangunan infrastruktus saja, tetpi sudah mencakup
kepada pembangunan dalam kehidupan masyarakat.
40
F. Kerangka Pikir
Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian fungsi atau instansi atau
lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada
dikerjakan sendiri, sinergitas justru muncul dari adanya kebutuhan untuk
membangun masyarakat atas dasar kerjasama.
Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Mekkala Kecamatan Curio
Kabupaten Enrekang. Dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir
sebagaimana gambar 1 berikut.
Gambar 2.1. Bagan Kerangka pikir
SINERGITAS
BPD-KEPALA DESA
KOORDINASI KOMUNIKASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
SINKRONISASI
41
G. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya
tidak terjadi perluasan masalah nantinya. Maka peneliti, ingin memfokuskan
untuk bagaimana Sinergitas BPD dengan Kepala Desa dalam Perencanaan
Pembangunan Desa Mekkala Kecamatan Curio Kabupaten Enrekeng.
H. Deskripsi Fokus Penelitian
Konsep sinergitas muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun
masyarakat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi
pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka, dan demokratis. Sinergi adalah
saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar
daripada Jumlah bagian per bagian. Melalui Sinergi, kerjasama dari
Paradigma (Pola Pikir) yang berbeda akan mewujudkan hasil Lebih Besar dan
Efektif sehubungan Proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan
kesepakatan demi hasil positif.
Sinergitas BPD dengan Kepala Desa sangat dibutuhkan dalam
pembangunan masyarakat, karena BPD mempunyai peran yang besar dalam
dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan
pembangunan desa secara keseluruhan. Untuk mewujudkan kerjasama yang
lebih baik dalam pembangunan desa, diperlukan 3(tiga) bentuk sinergitas,
yaitu komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi. Bentuk sinergitas ini dapat
membantu BPD dengan Kepala Desa perencanaan pembangunan.
42
Perencanaan pembangunan ini memberikan arahan bagi kebijakan melalui
terjemahan dari tujuan umum pembangunan kedalam target-target fisik dan
sasaran spesifik bagi kegiatan ekonomi sosial.Perencanaan adalah seleksi dan
upaya untuk memelihara dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta
menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan.Pembangunan merupakan suatu proses
perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan
dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
manusia atau masyarakat suatu bangsa, Ini berarti bahwa pembangunan
senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang
baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan
nasional suatu bangsa.
Jadi perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses
perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang di dasarkan
pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk
melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemsyarakatan, baik yang
bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spritual) dalam rangka
mencapai tujuan yang lebih baik.
43
BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata
penelitian, kata metode penelitian berasal dari bahasa yunani methodos yang
berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang
berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau
subjek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Dari definisi
di atas dapat kita ketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk
memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan
menggunakan metode ilmiah.
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul penelitian,”Sinergitas Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa Mekkala
kec. Curio kab. Enrekang “. Penelitian ini di laksanakan selama kurang lebih 2
bulan di desa Mekkala kec. Curio kab. Enrekang
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif yaitu memberikan gambaran bagaimana sinergitas antara BPD
dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa Mekkala.
26
44
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, kegiatan dalam
penelitian ini akan mengambil data dari informan-informan yang
mengetahui dengan jelas tentang perencanaan pembangunan desa yang ada
di Desa Mekkala, serta pihak-pihak terkait yang bisa memberikan
penjelasan yang valid untuk kemudian dijabarkan oleh peneliti dalam
bentuk kata-kata baik dalam bentuk lisan dan tulisan, agar penelitian ini
dengan mudah demengerti oleh para pembaca.
C. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data
dalam penelitian terdapat dua macan, yaitu:
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul
data dari objek risetnya, peneliti dalam hal ini adalah meneliti secara
langsung tentang bentuk kemitraan dalam perencanaan pembangunan desa
di Desa Mekkala. Perolehan data primer ini berupa wawancara dengan
Ketua BPDdesa Mekkala, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa,
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Juga dapat berupa
catatan lapangan dari hasil observasi peneliti.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak
langsung dari objek yang diteliti. Misalnya perencanaan pembangunan desa
yang informasinya diperoleh dari luar Desa Mekkala.
45
Di samping peneliti mengambil sumber peneliti dari lapangan,
peneliti juga mengambil sumber data kepustakan (library research).
Penelitian kepustakaan (library research) yaitu peneliti berusaha
mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan cara membaca,
menyimpulkan dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini.
Melalui penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan teori-teori dan
konsep yang ditawarkan oleh para ahli lalu dianalisis dan diambil sebagai
landasan teori dalam pembahasan ini.
D. Informan Penelitian
Dalam penelitian ini pengambilan informan secara purposive sampling.
Pusposive sampling adalah teknik memilih seseorang yang dipilih secara acak
dan mengetahui benar bagaimana kondisi yang ada di desa tersebut. Peneliti
telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:
No Jabatan Keterangan
1 Kepala Desa Mekkala 1
2 Sekretaris Desa Mekkala 1
3 Bendahara Desa Mekkala 1
4 Ketua BPD Desa Mekkala 1
5 Tokoh Masyarakat Desa Mekkala 3
6 Lembaga kemasyarakatan Desa(LKD) 1
Tabel 3.1 informan penelitian
46
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer
dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:
a. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat
informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam
observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih
dikenal sebagai observer, dan objek yang diobservasi dikenal sebagai
observe (W. Gulo, 2002:116). Dalam konteks penelitian ini observasi
dilakukan untuk mengamati pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa
Mekkala.
b. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan (Cholid dan Abu, 2008:83). Tteknik wawancara dilkukan
dengan membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan
yang akan digunakan untuk tanya jawab.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu data yang ditujukan kepada subyek
penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan
dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan (Handi
47
Irawan, 2002). Pada penelitian kualitatif, dokumentasi berguna sebagai
penggunaan teknik pengumpulan data dengan observasi maupun
wawancara.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan sejalan dengan pelaksanaan peneliti di
lapangan. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu
dianalisis sebelum dijadikan acuan dalam penelitian. Hasil analisis ini sangat
bermanfaat terutama dalam menentukan rencana penelitian selanjutnnya.
Moleang, Lexy J, (2014), mengemukakan bahwa analisis data adalah
proses mengorganisasikan dan menguraiakan data ke dalam pole, kategori
dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
merumuskan hipitesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model interaktif
dalam proses pelaksanaanyan terdiri dari atas reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
1. Reduksi Data
Reduksi data dimaksudkan untuk memudahkan dalam membuat
kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian.
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan
menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, mengarahkan,
membuang data yang tidak dibutuhkan. Reduksi data dilakukan dengan
terlebih dahulu melakukan analisis secara teliti dan cermat terhadap semua
catatan dan data lapangan, sebab sangat mungkin terjadi bahwa tidak
48
semua data yang diperoleh dari lapangan relevan dengan fokus penelitian
sehingga data yang tidak memiliki relevansi dengan fokus penelitian harus
disisihkan dari kumpulan data.
2. Penyajian Data
Setelah reduksi data yang dilakukan, kegiatan selanjutnya yang perlu
dilakukan adalah menyajikan data hasil analisis. Miles menjelaskan
penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyajian data dimaksudkan
untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terdapat dalam
ruang penelitian sekaligus merencanakan tindakan untuk
mengantisipasinya.
Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk grafik, jaringan kerja,
matriks, tabel atau bentuk lainnya yang sesuai dengan data yang disajikan
serta mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan
Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
selanjutnya diproses dan dianalisis sehingga menjadi data yang siap
disajikan yang akhirnya menjadi kesimpulan hasil penelitian. Miles dan
Huberman menjelaskan bahwa kesimpulan pada awalnya masih longgar,
tetap terbuka skeptis dan belum jelas namun kemudian menjadi
kesimpulan yang lebih rinci, mendalam dan mengakar dengan kokoh
49
seiring dengan bertambahnya data sehingga kesimpulan merupakan suatu
konfigurasi yang utuh.
G. Teknik Keabsahan Data
Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan
penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti
melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal. Sugiyono (2012) sebagai
berikut :
1. Perpanjangan Masa Penelitian
Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data
yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan
melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan
baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum
diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para
informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.
2. Meningkatkan ketekunan: melakukan pengamatan secara lebih cermat dan
berkesinambungan.
3. Triangulasi: pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara
dan banyak waktu. Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara
yaitu:
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang
berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,
50
membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan
pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
b. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan
menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang
diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.
c. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan
dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan
berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami
perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah
melalui obeservasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak
hanya satu kali saja.
51
BAB IV
HASIL PENELITTIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis penjelaskan tentang gambaran umum kabupaten
Enrekang, profil Desa Mekkala, serta hasil penelitian dan pembahasan.
A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang
Kabupaten Enrekang secara georafis adalah Kabupaten yang
terletak di sebelah utara Propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak ± 240
Km yang berupa wilayah pegunungan dataran tinggi, dengan luas
wilayah 1.786,01 Km2 (lebih kurang 2,86 % dari luas Propinsi Sulawesi
Selatan). Batas wilayah Kabuapten Enrekang adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : kabupaten Tana Toraja
b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
d. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang
1. Letak dan kondisi geografis
Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara
geografis kabupaten Enrekang juga dapat dibagi dalam dua kawasan yaittu
kawasan barat Enrekang (KBE) dan kawasan timur Enrekang (KTE). KBE
meliputi kecamatan Alla, Anggeraja, Enrekang, dan Cendana, sedangkan
KTE meliputi kecamatan Curio, Malua, Baraka, Bungin dan Maiwa. Luas
KBE kurang lebih 69,03 km2
atau 36,90% dari luas kabupaten Enrekang
34
52
sedangkan luas KTE kerang lebih 1.126,89km2atau 63,10% dari luas
wilayah kabupaten Enrekang.
Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah strategis
di Sulawesi Selatan dengan penetapan menurut Rencana Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis untuk
pengembangan Tanaman Hortikultura dan Kopi.
Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan diperlihatkan
Pada Tabel berikut 4.1:
No Kecamatan Luas Daerah (km2) %
1 Maiwa 392,87 21,00
2 Bungin 236,83 13,26
3 Enrekang 291,19 16,30
4 Cendana 91,01 5,10
5 Baraka 19,1 8,91
6 Bunttu batu 126,65 7,09
7 Anggeraja 125,34 7,02
8 Malua 40,36 2,26
9 Alla 75,74 2.24
10 Curio 178,51 9,99
11 Masalle 40,36 2,26
12 Baroko 28,04 1,57
Jumlah 1.786,06 100
53
2. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2013 adalah
sebanyak 194.401 jiwa yang terdiri dari 98.791 penduduk laki-laki dan
97.610 penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 101,21. Kepadatan
penduduk Kabupaten Enrekang mencapai 109,97 jiwa/km2. Mayoritas
penduduk Kabupaten Enrekang atau hampir sebesar 99, 68 persen
menganut agama islam. Penduduk asli Kabupaten Enrekang terdiri dari
suku Bugis dengan karakteristik bahasa yang dapat dibedakan atas 2 (dua)
yaitu bahasa Duri dan bahasa Enrekang. Wilayah-wilayah yang
menggunakan karakteristik bahasa Duri yaitu(Kecamatan Anggeraja, Alla,
Baraka ,Malua, Buntubatu,Curio, Baroko, Masalle) sedangkan wilayah
dengan bahasa Enrekang yaitu (Kecamatan Enrekang, Cendana, Maiwa,
Bungin). Sedangkan untuk penduduk pendatang, menunjukkan
keanekaragaman suku dan bahasa di Indonesia dimana sebagian besar
suku yang ada di Indonesia turut mewarnai dinamika sosial budaya
Kabupaten Enrekang. Sebagian besar penduduk pendatang menempati
wilayah perkotaan atau pusat-pusat pertumbuhan.
3. Sektor Ekonomi Unggulan
Kabupaten Enrekang telah dikenal sebagai daerah penghasil
Hortikultura yang telah mensuplay keberbagai daerah baik skala
regional maupun nasional seperti komditi Bawang Merah, Kentang,
Kol/Kubis dll, bahkan salah satu komoditi seperti wortel telah
54
diekspor ke luar negeri. Keenam kecamatan yang ditampilkan pada
tabel 2.5. diatas merupakan wilayah penghasil Hortikultura. Potensi
luasan berada di Kecamatan Malua, Baroko dan Curio, namun untuk
Kecamatan Alla, Anggeraja dan Masalle diperlukan peningkatan
produktivitas melalui aplikasi teknologi. Selain Enam kecamatan
sebagaimana pada tabel 2.5 diatas, potensi pengembangan
Hortikultura juga diarahkan pada wilayah kecamatan Baraka dan
Kecamatan Buntu Batu yang selama ini sebagian wilayahnya telah
dikembangkan tanaman Hortikultura Tantangan yang dihadapi untuk
komoditi Hortikulutura adalah daya saing kualitas produk yang terindikasi
mengandung residu zat kimia dan telah menjadi isu tingkat konsumen atau
.pasar. Oleh karena itu penggunaan aplikasi teknologi serta penerapan
sistem pertanian ramah lingkungan perlu lebih digalakkan secara nyata dan
berkesinambungan untuk mengembalikan image pasar yang baik
terhadap produk Hortikultura di Kabupaten Enrekang.
4. Visi dan Misi
adapun visi dan misi kabupaten Enrekang, yaitu
a. Visi
Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) Yang Berkelanjutan
Dan Religius
55
b. Misi
1. meningkatkan kualitas dan ketersedian infrastruktur pelayanan
publik
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan
teknologi, bermoral, dan berimtaq.
3. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan
jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat
tanpa diskriminasi gender
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi karakyatan dan pendapatan
masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber
daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan
B. Sejarah Desa Mekkala
Untuk menggali sumber data berdirinya Desa Mekkala, Pemerintah Desa
bersama Tokoh Masyarakat mengundang para sesepuh dan beberapa warga
masyarakat yang setidaknya mengetahui sejarah berdirinya Desa Mekkala.
Para sesepuh dan tokoh masyarakat menuturkan berdasarkan dengan apa yang
mereka saksikan dan yang mereka ketahui, bahwa Desa Mekkala pada awalnya
merupakan bagian dari desa Buntu Pema dan terbentuk menjadi sebuah Desa
Persiapan sejak Tahun 1997 dengan Kepala Desa Persiapan bernama Bapak
56
Drs. Samur Efendi yang anak keturunannya saat ini ada yang masih berada di
Kelurahan Kambiolang yaitu Keluarga Hj. Madaning.
Selanjutnya Kepala Desa berikutnya secara bergilir masing – masing
adalah :
Nama : Drs.Samur Efendi
Menjabat tahun : 1999 s/d 2002
Nama : Plt.Nasaruddin
Menjabat tahun : 2003
Nama : Aziz Sawati
Menjabat tahun : 2004 s/d 2008
Nama : Plt.Nasaruddin
Menjabat tahun : 2009
Nama : Aziz Sawati
Menjabat tahun : 2010 s/d 2015
Nama : Addin
Menjabat tahun : 2017 s/d sekarang
Dari mulai berdirinya menjadi sebuah desa yang diakui oleh
pemerintah dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan walaupun
belum sampai pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kepada
Pemerintah Desa bersama masyarakat dan tokoh tokoh yang ada di Desa
57
Mekkala mempunyai kewajiban untuk menghargai pendiri desa dengan
melanjutkan membangun bersama – sama, saling bahu membahu dengan
semangat kegotong royongan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
Secara geografis Desa Mekkala merupakan kawasan yang potensial
terbukti keberadaan kawasan perkebunan dan areal pertanian yang subur,
dengan curah hujan sedang.
Secara Administratif Desa Mekkala berada di wilayah Kecamatan
Curio Kabupaten Enrekang sehingga posisi Desa Mekkala berbatasan
dengan :
Sebelah Utara : Desa Buntu Pema
Sebelah Timur : Desa Sumbang, Desa Buntu Batuan Kecamatan
Malua
Sebelah Selatan: Kelurahan Malua Kecamatan Malua.
Sebelah Bara :Desa Buntu Pema, Desa Taulo Kecamatan Alla.
Jarak Desa Mekkala dengan Kantor Kecamatan ± 9 Km dan jarak
dengan Kantor Kabupaten sekitar 49 km. Apabila ukuran dari permukaan
laut maka posisi Desa Mekkala berada di Ketinggian antara 740-983 dari
permukaan laut.
luas wilayah Desa Mekkala seluas 710 Hektar terdiri dari :
Luas lahan Pertanian : 284,310 Ha
Luas lahan Perkebunan : 378 Ha
58
Luas lahan permukiman : 25,915 Ha
Luas lahan tanah lapang: 1,000 Ha
Luas Tanah kuburan : 3,211 Ha
Luas lahan untuk umum: 2,491 Ha
Luas lahan kritis : 4,573 Ha
Luas lahan belum tergarap: 10,5 Ha
C. Kondisi Pemerintah Desa
1. Pembagian Wilayah dam Sturktur Pemerintah Desa
Wilayah Desa Mekkala terdiri dari 3 Dusun yaitu: Dusun Sarussu,
Dusun Pekajo, dan Dusun Bere yang masing-masing dipimpin oleh
seorangKepala Dusun. Posisi Kepala dusun menjadi sangat strategis seiring
banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.Dalam rangka
memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Mekkala,
dari ketiga Dusun diharapkan mampu melakukan kerjasama yang baik
dengan aparat pemerintah desa yang lain.Keberadaan Dusun sebagai bagian
dari satuan wilayah pemerintahan Desa Mekkala memiliki fungsi yang
sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut,
terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.
Dari kumpulan Dusun inilah sebuah Padukuhan Desa terbentuk.
Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa
Mekkala tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level
di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam struktur organisasi berikut ini:
59
Susunan pengurusan Badan Permusyawaratan Desa
1. ketua : Dasruddin, S.Pd
2. Bahtiar : sekretaris
3. Burhanuddin : Bendahara
Kepala desa
Addin, S.Pd
Sekretaris
Sumardi
Ari suhardi
Kaur pemerintahan Kaur Pelayanan
kasmin
Rusli
Kaur kesra
Jursia,S.E
Kaur perencanaan
Irpan
Kaur keuangan
Syukur
Kadus sarussu
Kadus Pekajo
Abd Halim
Sulaiman
Kadus Bere
BPD
60
4. Sukman : Anggota
5. Sapri : Anggota
6. Sarifuddin : Anggota
7. Muslimin : Anggota
Susunan pengurus LKMD Desa Mekkala
1. Ruslan :Ketua
2. Amri : Sekretaris
3. Sudarman : Bendahara
4. Rinong : Seksi Agama
5. Maryam : Seksi Pendidikan dan Penerangan
6. Robeng : Seksi Lingkungan Hidup
7. Saharuddin : Seksi Pemb. Olaraga dan Kesenian
8. Nurhidaya : Seksi PKK
2. Jumlah Penduduk
Penduduk Desa Mekkala terdiri dari 284 kepala keluarga (KK)
dengan total jumlah jiwa 1.224 jiwa
61
Tabel 4.2 Penduduk Desa
No Dusun Jumlah
Penduduk
Jumlah KK
1. Dusun Sarussu 410 99
2. Dusun Pekajo 299 67
3. Dusun Bere 515 118
Jumlah 1.224 284
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa
Tugas pokok Pemerintah Desa dan BPD serta LKMD adalah :
a. Memberikan dukungan pembiayaan RPJM Desa yang dianggarkan
dalam APBDesa
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD dengan
berbagai instasi dan lembaga lain sesuai kebutuhan .
c. Mengkoodinasikan fasilitas penyelenggaraan Musrenbangdes
untuk jarring aspirasi
d. Mengakomodir sebagian / keseluruhan hasil RPJM Desa dalam
APBDesa
e. Bersama sama BPD dan LKM D memperjuangkan sebagian hasil
RPJM Desa agar masuk daftar usulan masyarakat se Kecamatan,
62
melalui Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (
musrenbang Kecamatan.
f. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli terhadap
pemberdayaan masyarakat ( LSM, Swasta / Dunia Usaha ).
4. Visi dan Misi
a. Visi
Proses penyusunan RPJM Desa Mekkala sebagai pedoman
program kerja Pemerintah Desa Mekkala ini dilakukan oleh
lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat desa
Mekkala maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa
adalah pedoman program kerja untuk masa enam tahun yang
merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa
depan oleh segenap warga masyarakat Desa Mekkala. Cita-cita
masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa
Mekkala merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang
dirumuskan setiap enam tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa
Mekkala disebut juga sebagai Visi Desa Mekkala.
Walaupun visi Desa Mekkala secara normatif menjadi
tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya
melibatkan segenap warga melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi
formal dan informal. Visi Desa Mekkala semakin mendapatkan
bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan
musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun
63
2016-2021. Dalam momentum inilah visi Desa Mekkala yang
merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan
kenyataan yang ada di desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud
merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di
desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke
depan.Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Mekkala
dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Mekkala
yaitu“TERCIPTANYAMASYARAKATMANDIRI,BERADAB
DAN BERKWALITAS”
Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di
masa mendatang oleh segenap warga Desa Mekkala. Dengan visi ini
diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Mekkala yang mandiri
dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya,
melalui pembangunan dan pengembangan pendidikan serta pertanian
yang berwawasan tehnologi,terciptanya peluang usaha baru dengan
memanfaatkan sumber daya alam yang ada ,terciptanya lapangan
kerja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,meningkatnya usaha
sektor riil masyarakat sehingga bisa mengantarkan kehidupan
masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkannya perlu didukung
dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, kelembagaan
desa yang kuat serta sumber daya manusia masyarakat desa yang
terampil dan mampu menguasai tehnologi. Di samping itu,
diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam
64
berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan,
pertukangan, industri rumah tangga dan kebudayaan yang ditopang
oleh nilai-nilai keagamaan.
b. Misi
Hakekat Misi Desa Mekkala merupakan turunan dari Visi
Desa Mekkala. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi
yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan
kata lain Misi Desa Mekkala merupakan penjabaran lebih operatif
dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan
mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi
lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai
Visi Desa Mekkala.
Untuk meraih Visi Desa Mekkala seperti yang sudah
dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan
baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Mekkala
sebagai berikut:
1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk
menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
2. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Pemerintah
Desa sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya
secaraoptimaluntuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.
65
3. Meningkatkan peran lembaga keuangan desa dalam pengelolaan
aset desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
4. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik
formal maupun informal sehingga mampu menghasilkan insan
intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan) untuk
mewujudkan kemandirian masyarakat.
5. Meningkatkan peran posyandu dan kader dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.
6. Membangun dan mendorong tumbuhnya usaha ekonomi
produktif melalui pokmas dengan memanfaatkan sumber daya
alam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan
penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani,
pemupukan, dan pola tanam yang baik dengan mengoptimalkan
peran Kelompok Tani untuk memfasilitasi kebutuhan petani .
8. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai
untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat.
9. Meningkatkanperanlembaga lembaga desa dan kader
pemberdayaan untuk mewujudkansemangatkegotong
royonganmasyarakatsebagai wujud partisipasidalam
pembangunan.
66
Berikut daftar hasil usulan Pembangunan Desa sesuai hasil perencanaan
BPD 2019 :
Jenis kegiataan
Lokasi
Volume
Sasaran
Waktu
pelaksanaa
n
Biaya dan Sumber
Pembiayaan
Jlh(Rp) Sumb
er
Pembangunan
infrasturuktur
(lanjutan
pengecoran
jalan tani
Pekajo-Kacacca)
Dusun
Pekajo
150X2.6
X0.15 m
Petani
Tahun
2019
190.000.000
DD
Pengecoran
jalan pekuburan
Maro
Dusun
pekajo
250X2.6
X0,15m
Petani Tahun
2019 150.000.000
DD
Pembangunan
infrastruktur(pen
gadaan Dekker
jalan tani
Pekajo-Lepen)
Dusun
Pekajo
3 Paket
Petani
Tahun
2019
25.000.0000
DD
Pembangunan
Drainase Jalan
Mekkala-Bere
Desa
Mekkal
a
2500 M Masyarak
at
Mekkala
Tahun
2019 100.000.000 DD
Pembangunan
gedung serba
guna
Desa
Mekkal
a
1 Buah Masyarak
at
Mekkala
Tahun
2019 200.000.000 DD
Pembangunan
Infrastruktur
(Pengecoran
Jalan Setapak
Bere - Saremoe )
Dusun
Bere
350X0,8
0X0,10
m
Petani Tahun
2019 60.000.000 DD
Pembangunan
Infrastruktur
(Lanjutan
Pembangunan
Gedung Paud
Al Aqsa Bere)
Dusun
Bere
1 Paket Masyarak
at Dusun
Bere
Tahun
2019 25.000.000 DD
67
Pembangunan
infrastuktur
(lanjutan
pengecoran
setapak
Mekkala-
Tolamba)
Dusun
sarussu
350 X
0.80 X
0.10 M
masyarakat
Tahun
2019
60.000.000
DD
Pembangunan
infrastuktur
(gudang
barang
pekuburan)
Dusun
pekajo
dan Bere
2 Paket masyarakat Tahun
2019
50.000.000 ADD
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Sinergitas Badan Permusyawaratan
Desa dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
Mekkala
Sinergitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa
aparatur dalam menjalankan tugas negara. Sinergitas adalah suatu proses
untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi atau
masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya,
mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun strategi peluang dengan
merangcang sebuah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-
citakan. Sama halnya dengan konteks pembangunan secara keseluruhan,
sinergitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Sinergitas juga memiliki 3 bentuk perencanaan, dalam upaya program
pembangunan desa yang harus dilakukan secara efektif dan
berkesinambungan (Mulyana, 2008), yang peniliti gunakan sebagai indikator
pembahasan yaitu : koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi.
68
Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) mempunyai peran yang besar
dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan dan
pembangunan desa secara keseluruhan. Hubungan PemerintahDesadan BPD
itu dalam menjalankan program desa, BPD dan pemerinttah desa saling
bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat
program desa yaitu tentan pembangunan desa akan dilaksanakan agar
program desa berjalan dengan baik. Meskipun kadang ada beda pendapat
tetapi masih bisa diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat.
Musyawarah desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni
model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untttuk
mencapai secara kolektif seperti halnya musrembang desa atau musyawarah
keputusan atas masalah-masalah strategis desa terutama masalah pembanguna
di Desa.
Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kepala desa dan BPD
mempunyaitugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau di tampung
oleh kepala desa dan BPD akan ditetap kan dalam bentuk peraturan desa dan
APBdes. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat
perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh
Pemerintah Desa Mekkala secara partisipasif dengan melibatkan seluruh
masyarakat.
69
Kemudian dalam pengawasan alokasi dana desa peningkatan kapasitas
organisasi yang dilaksanakan oleh BPD yaitu mengawasi, tidak hanya kepala
desa secara individu namun juga pengawasan bagi aparata desa maupun
stekholder lainnya yang ikut berpastisipsi dalam pengelolaan dana desa. BPD
sebagai perwakilan desa memiliki hak untuk mengkritik ataupun memberikan
masukan bagi kepala desa dalam kinerjanya mengelola dana desa seperti
dalam hal kapasitas system, tinggkatan system dilakukan baik melalui
pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi/deregulasi ) agar system yang
ada dapat berjalan berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin
tercapainnya tujuan individu maupun organisasi.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat untuk
mencapai tujuan masyarakat secara efektif serta efisien dan perlu mengetahui
apa yang mencaji keinginan masyarakat, yaitu denagn menampung aspirasi
masyarakat maupun keluhan yang dimiliki oleh masyarakat, sesuia dengan
wawancara peneliti dengan mantan ketua BPD, yaitu :
“kami selaku anggota BPD rutin mengadakan kegiatan untuk terjun
langsung ke masyarakat yang ada di setiap dusun di Desa
Mekkala untuk menampung masukan, saran ataupun keluhan
mereka”(wawancara dengan DS,05 desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk menampung aspirasi
masyarakat para anggota BPD rutin untuk terjun langsung ke masyarakat di setiap
dusun yang ada di desa Mekkala yang bertujan agar keluhan ataupun masukan
yang ingin disampaikan masyarakat ke aparat desa bias tersalurkan dengan
kegiatan rutin BPD bersama dengan kepala desa .
70
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa ditingkat pedesaan diyakini
mampu mendorong laju pembangunan di desa. Mengingat pentingnya Badan
Permusyawaratan Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa harus mampu
memperhatikan kondisi rill di masyarakat yang meliputi antara lain: luas
desa, jumlah penduduk, potensi sosial budaya dan politik serta dengan
memperhatikan kualitas sumber daya manusia, tidak kalah pentingnya adalah
dalam hal merekrut pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa
yang harus dilaksanakan secara transparan dan demokratis sehingga
keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipertanggung jawabkan
dihadapan hukum, pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri, dan anggota
Badan Permusyawaratan Desa tersebut dapat melaksanakan kewajibannya
dengan baik yaitu sebagai wakil masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemerintah Desa. Dan pada konsepnya, BPD memberi akses partisipasi pada
rakyat, melalui mekanisme perwakilan dan selanjutnya memungkinkan rakyat
untuk melakukan kontrol terhadap gerak langkah eksekutif.
Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Mekkala mengenai
bagaimana hubungan sinergitas kepala desa dengan BPD dalam pembuatan
perencanaan pembangunan desa, yang mengatakan bahwa:
“Sebenarnya hubungan kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa
sudah sangat baik, tetapi BPD yang tebentuk di Desa
Mekkalamasih kurang memahami tugas dan fungsi BPD termasuk
dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa, sehingga
mereka perlu mengikuti sosialisai yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi BPD tersebut.
(Wawancara dengan AN,04 Desember 2019)
71
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui disimpulkan bahwa,
hubungan kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa sudah baik, tetapi disini
BPD masih belum memahami betul tentang tugas dan fungsinya. Maka dari itu
BPD perlu mengikuti sosialisasi-sosialisasi atau pelatihan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa selaku pendamping
desa,yang bertujuan agar mampu meningkatkan skill kerja merekaserta dapat
mengembangkan kapasitas individu selaku anggota BPD agar mampu
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik .Sehingga dapat tercapai
perencanaan pembangunan desa yang maju.
Penulis juga melakukan wawancara dengan sekretaris BPD desa
Mekkala tentang bagaimana hubungan sinergitas kepala desa dengan BPD
dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang mengatakan bahwa “
“selama ini hubungan kepala desa dengan BPD itu, tidak pernah
ada perselisihan dari tahun 2017 sampai saat ini”(wawancara
dengan AS,05 Desember 2019 )
Berdasarkan hasil wawancara, disimpulakan bahawa dalam menciptakan
pemerintah desa yang lebih profesional dituntut adanya hubungan dan
kerjasama yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, hal ini dimaksud
agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara
BPD dengan Kepala Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling
membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan
antara Kepala Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung ,sebagai
objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Maka dari
itu BPD dengan Kepala Desa harus saling menjalin kerjasama yang harmonis
72
di dalam membangunan desa, sehingga tidak akan muncul perselisihan antara
BPD dengan Kepala Desa ketika menjalin hubungan kerjasama yang baik.
BPD juga tidak akan bisa menjalankan pembangunan desa dengan baik tanpa
adanya kerja sama yang harus terjalin dengan Kapala Desa.
Selaku mitra kerja, keduanya harus saling berkomunikasi agar tujuan
yang ingin dicapai bersama bisa terlaksana dengan baik. Seperti yang
disampaikan oleh ketua BPD yaitu :
“Kami selaku BPD dengan Kepala Desa itu saling bekerjasama
atau sebagai mitra kerja. Badan Permusyawaratan Desa berhak
memberikan arahan atau saran kepada Kepala Desa tentang
tindakan yang baiknya diambil dalam menjalankan tugasnya,
namun disampaikan secara baik-baik. Agar desa itu hidup,jadi
kalau dalam suatu desa BPD dengan Kepala Desanya tidak
bersinergitas maka pembangunan yang ada di desa tersebut tidak
akan berjalan dengan baik. Bentuk kerjasama yang kita jalin
mengenai perencanaan pembangunan di desa, untuk urusan
anggaran kita selaku BPD yang meberikan arahan serta masukan
atau istilahnya sebagai penasehatlah. Dari semua itu, kami tetap
menjalin hubungan yang baik dengan kepala desa. karena
terkadang ada yang ingin mendominasi atau mengatur Kepala
Desanya, padahal hubungan BPD dengan Kepala Desa itu hanya
sebatas mitra kerja saja”(Wawancara dengan DA,05 Desember
2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka disimpulkan bahwa Badan
Permusyawaratan Desa berhak memberikan arahan atau saran kepada Kepala
Desa tentang tindakan yang baik dilakukan dalam pembangunan desa.Jika BPD
dengan Kepala Desa tidak bersinergitas,maka pembangunan di desa tidak akan
berjalan dengan baik.Maka dari itu bentuk kerjasama yang terjalin harus
berljalan dengan baiksehinggapembangunan yang ada di Desa Mekkala lebih
meningktatt
73
Walaupun Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi
yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Namun,
dalam pelaksanaanya masih sering dijumpai kendala dalam pelaksanaanya.
Biasanya terdapat kendala antara para anggota BPD dengankepala desa,
biasanya terjadi ketidakseleraan pendapat antara kedua lembaga tersebu,
namun masih bisa diatasi, seperti yang disampaikan Kepala Desa, bahwa :
“kendala yang muncul dalam perencanaan pembangunan desa
adalahketika BPD melaksanakan pengawasan terhadap peraturan
desa yang dibuat dan harus melalui evaluasi dari masyarakat,karena
semua peraturan desa yang akan dibuat harus disampaikan kepada
masyarakat untuk diuji kelayakannya, jika ada usulan masyarakat
yang tidak masuk/ tidak ada dalam peraturan perUUan, perbup,
maupun perda dalam kaitannya pembuatan Peraturan Desa hal itu
menjadi penghambat dalam pembuatan peraturan desa yang dibuat
oleh pihak pemerintah desa maupun BPD.” (wawancara dengan AN,
04 Desember 2019)
Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa kendala atau hambatan
yang muncul antara BPD dengan Kepala Desa adalah ketika BPD
melaksanakan pengawasan terhadap pembuatan pereturan desa dan harus
melalui evaluasi dari masyarakat, karena di dalam pembuatan peraturan desa
harus disampaikan kepada masyarakat desa. Agar masyarakat dapat
mengetahui dan lebih mengerti dari pembuatan peraturan desa, sehingga tidak
menimbulkan kecurigaan terhadap masyarakat .
Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan perwakilan
dari kaur di Desa Mekkala,bahwa:
“Hubungan kerjasama antara BPD dengan aparat desa memang
terjalin dengan baik, namun terkadang dalam beberapa hal BPD
74
kurang berkoordinasi kepada desa. Misalnya dalah hal pengawasan
serta kegiatan dengan msyarakat setempat, Badan
Permusyawaratan Desa lebih berkomunikasi dengan kepala desa.
Padahal banyak dari kami aparat desa yang seharusnya dilibatkan
dan dapat membantu peyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun,
setelah disampaikan kepada BPD permasalahan tersebut sudah
tidak terjadi lagi. Sehingga terjadi hubungan yang harmonisdengan
BPD, tdak hanya dengan kepala desa namun juga dengan aparat
desa lainnya”(wawancaradengan AS,06 desember 2019)
Jadi, kendala-kendala yang dialami kepala desa dengan BPD dan aparat
desa denga BPD dalam perencanaan pembangunan tidaklah terlalu serius,
mungkin hanya ada beberapa faktor yaitu evaluasi dari masyarakat karena
Dengan diadakannya public hearing dalam pembuatan rancangan peraturan
desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memberikan
masukan dalam rancangan tersebut tidak jarang masyarakat memberikan
masukan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan kurangnya komunikasi antara BPD dengan aparat desa. sejalan
dengan hasil wawancara diatas, wawancara dengan sekretaris desa juga
mengatakan bahwa :
“ sala satu kendala penghambat pembangunan desa yaitu masih
lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisifasi
dalam bidang Pembangunan baik mulai perencanaan,
pelaksanaann maupun pemeliharaan hasil Kegiatan ”(wawancara
dengan SM, 04 Desember 2019)
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa itu masih sangat kurang, maka dari itu
kepala desa dan BPD harus memberikan pemahaman tentang pentingnya
berpartisipasi dalam pembangunan desa agar masyarakat kedepannya lebih
aktif dalam pembangunan desa. Sehingga masyarakat desa akan lebih terlibat
75
dalam pembangunan maupun pengembangan desa.Sesuai yang di sampaikan
oleh Ibu Andalia selaku masyarakat setempat Desa Mekkala, bahwa :
“kendala yang sering muncul saat BPD turun ke masyarakat yaitu,
kebanyakan masyarakat masih kurang faham akan tugas dan fungsi
BPD. Untuk masyarakat yang sudah faham akan fungsi dan tugas
BPD akan mengerti, tapi bagi kami yang masih buta tentang polittik
terkadang kurang faham dengan tujuan dari Kepala Desa dengan
BPD datang bersosialisasi tujuannya apa. Yaa mereka memang
menyampaikan bahwa ingin mendegarkan pendapat atau masukan
dari kami terhadap jalannya pembangunan desa. Namun ada baiknya
jika kami selaku masyarakat biasa disampaikannya dengan baik
tugas dan fungsi mereka seperti apa. (wawancara dengan AN, 07
Desember 2019)
Jadi kendala yang sering muncul dikalangan masyarakat yaitu salah
satunya masih ada masyarakat yang kurang faham tentang BPD itu sendiri.
Seperti di Desa Mekkala yang lebih didominasi oleh masyrakat petani yang
umumya tidak terlalu mengetahui tentang politik pemerintahan desa. Maka
dari itu perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pihak BPD serta Kepala Desa
secara merata diseluruh elemen masyarakat agar mereka bisa memahami
ttugas dan fungsi BPD dal pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
Berdasarkan semua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
tujun dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan desa secara langsung
oleh BPD dengan Kepala Desa adalah unutuk mendegarkan keluhan serta
masukan dari masyarakat mengenai pembangunan desa .
Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan
mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur Pemerintahan Desa
terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya
76
sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur
masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada
demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah desa.
Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh
jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap
jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian
tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya, terutama
dalam pembagian kerja BPD yang disampaikan oleh ketua BPD dari kepala
desa bahwa:
”Jadi untuk pembagian struktur organisasi serta pembagian tuganya,
setalah setiap calon anggota selesai melakukan musyawarah maka
dilihat dari perolehan suara yang dimiliki. Jadi jumlah suara yang
tertinggi merangkap ketua, kemudian dilanjutkan berikutnya
dilanjutkan dengan tingkatan perolehan suara berikutnta untuk
merangkap menjadi sekrataris dan anggota-anggota. (Wawancara
dengan DS, 05 Desember 2019)
Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahawa penentuan susunan
anggotaBadan Permusyawaratan Desa dilihatt dari perolehan suaranya, tidak
harus dilihat dari tingkat jenjang pendidikan yang dimiliki, sehingga posisi
yang diterima para anggota tidak akan dilihat dari jenjang pendidikan yang dia
miliki, tetapi hanya dilihat dari perolehan suara yang diperoleh. Kemudian
yang ditentukan menjadi ketua yaitu mendapatkan perolehan suara terbanyak
kemudian dilanjutkan oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-
anggota secara berurutan dengan urutan suara yang dimiliki.
77
Dengan adanya sinergitas antara Badan Permusyawaratan Desa dengan
Kepala Desa ini, berharap dapat memudahkan dan melancarkan pembuatan
pembangunan di Desa Mekkala. Sejalan dengan itu maka untuk mengukur
kerjasama ini berjalan dengan efektif atau tidak, terdapat beberapa indikator di
antaranya:
78
1. Koordinasi
Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan
dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak
sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi
untuk mencapai tujuannya.
Koordinasi memainkan peranan yang penting dalam merumuskan
pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Penataan pembagian
tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus
melahirkan jaringan-jaringan hubungan kerja/komunikasi yang diperlukan
oleh organisasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran
hubungan kerja/komunikasi yang membutuhkan berbagai pusat
pengambilan keputusan dalam organisasi. Jaringan hubungan
kerja/komunikasi ini perlu dipelihara dan usahakan supaya terhindar dari
berbagai rintangan yang mungkin timbul yang dapat merusak keseluruhan
proses hubungan kerja/komunikasi dan koordinasi, yang pada akhirnya
membawa organisasi tersebut ke dalam suatu situasi yang tak berfungsi
(disfuntional). Dalam suatu organisasi yang tak berfungsi ini, tidak dapat
diharapkan adanya tindakan, langkah dan sikap yang terpadu serta serasi
dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, berkotak-
kotaknya tugas dan fungsi sebagai akibat tidak jalannya koordinasi, berarti
organisasi tidak akan berjalan secara efektif dan efesien.
79
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mekkala terlihat
masih kurang berjalannya koordinasi atau hubungan kerja antara Kepala
Desa dengan BPD baik dalam penyusunan pembuatan perencanaan desa
maupun dalam hubungan kerja lainnya.Seperti halnya dalam
menindaklanjuti pereaturan desa , Kepala Desa kemudian menetapkan
Peraturan Kepala desa atau Keputusan Kepala Desa yang berfungsi sebagai
petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.sebagaimana yang disampaikan
oleh Kepala Desa Mekkala bahwa:
“Sebagai Kepala Desa, hal yang saya lakukan dalam bidang
pembangunan yakni selalu memberi contoh yang baik terhadap
bawahan saya, dimana dalam pelaksanaan tugas selalu
berkoordinasi dan selalu menindaklanjuti semua hasil dari rapat
yang telah dilakukan, termasuk dalam kerjasama antara BPD
dengan Kepala Desa”. ( wawancara : 04 Desember2019)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa
selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini
kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan
rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa
dan BPD lebih pada check and balance yang mana pada intinya merupakan
suatu mekanisme saling control di antara lembaga desa demi menghindari
terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan
masyarakat. Dalam perspektif pembagian kekuasaan BPD merupakan badan
legislatif desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah bagi
aspirasi masyarakatdan juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam
rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa sedangkan kepala
80
desa merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana
peraturan desa.
Sama halnya yang dipaparkan oleh anggota BPD , yang menyatakan
bahwa :
“sebagai anggota BPD ,koordinasi antar BPD dengan Kepala
Desa dalam pembagian tugas di bidang pembangunan,
pelaksanaannya sudah sangat baik. Sehingga hubungan antara
Kepala Desa denga Anggota BPD dapat terjalin dengan
baik”(wawancara dengan AS, 07 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka disimpulkan bahwa dalam
pembagian tugas antara Kepala desa dengan Anggota BPD sudah sangat
baik dan terkoordinasi. Sehingga hubungan mereka dapat terjalin dengan
baik. Selanjutnya penulis juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat
Desa Mekkala yang mnyatakan bahwa :
“Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Anggota
BPD, itu sudah sangat transparan dan berjalan dengan baik dan
hasil dari koordinasi itu yang disampaikan oleh BPD kepada
masyarakat sudah lebih dipahami”(Wawancara dengan MA,07
Desember 2019)
Jadi koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam pelaksanaan
pembangunan desa menurut masyarakat, sudah tranparan dan apa yang
disampaikan oleh BPD ke masyarakat dalam hasil koordinasi ini sudah lebih
di pahami.
Seluruh hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa
koordinasi ini dilakukan karena adanya tujuan yang ingin dicapai yaitu
pelaksanaan pembangunan desa yang lebih baik dan lebih maju. Sehingga
81
dapat berjalan sesuai yang diharapkan dalam perencanaan pembangunan
Desa Mekkala.
2. Komunikasi
Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian
pesan melalui mediator. Pengaruh komunikasi dalam proses pengambilan
keputusan adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara
utuh oleh penerima pesan. Komunikasi antara BPD dengan Kepala Desa
dalam pembangunan desa itu sangat diharapkan, agar bisa terwujud
pembangunan yang lebih baik. Dengan adanya komunikasi yang baik antara
BPD dengan Kepala Desa ini,pembangunan di desa akan lebih maju.hal ini
sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut.
Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Mekkala yang menyatakan
bahwa:
“Komunikasi dalam perencanaan pembangunan desa antara Kepala
Desa dengan BPD ini adalah kepentingan bersama maksudnya dalam
perencanaan pembangunan kita saling bekerjasama dalam
menimbulkan kesadaran akan saling mamiliki rasa tanggung jawab
yang besar agar dalam perencanaan dapat berjalan dengan baik”,
(wawancara,SU 07 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa sinergitas BPD dengan Kepala Desa dalam prencanaan
pembangunan Desa Mekkala, karena adanya rasa tanggung jawab untuk
saling bersinergi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat
memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat. Sebagai
pengawas, BPD dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem
82
pemerintahan desa. selaras dengan itu penulis juga mewawancarai Kepala
Desa yang menyatakan bahwa :
“kerjasama adalah kunci keberhasilan, keikhlasan bekerja adalah
kunci menuju kesuksesan. Dengan adanya komunikasi yang baik
antara BPD, Kepala Desa, dan Masyarakat dalam pembangunan
desa ini, maka akan berkuranggya kendala-kendala yang muncul
saat pembangunan.”(wawancara dengan AD,04 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa
dengan adanaya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan BPD dan
Kepala Desa dalam pembangunan, maka akan berkurang kendala yang
dihadapi dalam pembangunan desa. unttuk mencapai tujuan
mensejahterakan masyarakat Desa.
Sama halnya yang dipaparkan oleh Ketua BPD Desa Mekkala yang
menyatakan bahwa :
“selain untuk kepentingan tersendiri juga untuk kepentingan
bersama, dengan adanya perencanaan pembangunan desa Mekkala
ini sangat bermanfaat bagi kita semua”(wawancara DS, 07
Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa,
sinergitas BPD dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan
desa berjalan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan baik dari pihak
kepala desa maupun BPD untuk kepentigan bersama.Dari hasil wawancara
tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh BPD
dengan Kepala Desa dalam komunikasi sudah baik. Mereka sudah
bersinergitas dalam pembangunan desa dan menimbulkan kesadaran akan
saling memilikirasa tanggung jawab agar pembangunan tetap berkembang
dengan baik.
83
3. Sinkronisasi
Keberhasilan dari sebuah kerjasama atau sinergitas ialah
tercapainyanya tujuan bersama dari kerjasama tersebut. Sinkronisasi dari
perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dengan membandingkan
capaian-capaian dari tahun ketahun dari target yang dicanangkan
bersama. Adapun dalam sinronisasi perencanaan pembangunan Desa
Mekkala dilihat sudah efektif. Dikerenakan meningkatnya pembangunan
di desa mekkala dari tahun ketahun. Sebagaimana hasil wawancara
dengan beberapa informan, sebagai berikut.
Sebagaimana hasil wawancara dari Kepala Desa yang menyatakan
bahwa :
“sudah jelas kalau sinergitas ini dilakukan karena ada tujuan yang
ingin dicapai, baik dari kepala desa, BPD dan masyarakat yang
memiliki tujuan yang sama. Peran dari kepala desa itu sendiri
dalam sinergitas ini tidak lepas dari anggaran”(wawancara AD,
07 Desember 2017)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa
senergitas BPD dengan Kepala Desa ini dilakukan oleh beberpa pihak
karena memilikintujuan yang sama yaitu perencanaan yang baik,
sehingga dapat mengembangkan pembangunan desa Mekkala. Sama
halnya yang dipaparkan oleh kaur pemerintahan yang mengatakan
bahwa:
“Sinergitas BPD dengan Kepala Desa memiliki tujuan yang sama
sehinggah dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang
diharapkan, yaitu mengembangkan pembangunan yang ada di Desa Mekkala”(wawancara AS, 05 Desember 2019)
84
Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sinergitas yang
dilakunan oleh kepala desa dengan BPD berjalan sesuai yang diharapkan
karna keduanya memiliki tujuan , yaitu mengembangkan pembangunan
Desa Mekkala. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan
masyarakat Desa Mekkala yang menyatakan bahwa :
“Sinergitas BPD dengan Kepala Desa dalam perencanaan
pembangunan Desa Mekkala, sebagai masyarakat saya
mendukung, karena dengan adanaya sinergitas ini masyarakat
dapat menikmati pembanguan, dari hasil kerjasama BPD dengan
Kepala Desa”. (Wawancara HU, 07 Desember 2019)
Hasil wawancara diatas, disimpulkan bahawa dengan adanya
sinergitas yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala Desa, sebagai
masyarakat sangat mendukung sinergitas ini, karena masyarakat dapat
menikmati pembangunan yang ada di desa.
Jadi berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas, dapat
disimpulkan bahwa dalm bersinergitas,tujuan yang ingin dicapai yaitu
perencanaan pembangunan yang baik, sehingga dapat mengembangkan
pembangunan desa Mekkala dan memiliki kemajuan dalam bidang
pembangunan . sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas
pembangunan dengan nyaman.
85
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sinergitas
Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dengan Kepala Desa dalam
perencanaan pembangunan Desa Mekkala kecamatan Cutio Kabupaten
Enrekang, maka dapat di simpulkan :
1. Badan Permusyawaratan Desa harus harus memiliki peran dan fungsi
yang lebih dan mampu mendorong kelancaran dab kelangsungan
pemerintah desa dan pembangunan desa. Selain itu, BPD sangat perlu
untuk tetap menjaga dan meningkatkan koordinasi anatara sesama
anggota Badan Permuyawaratan Desa dengan pemerintah desa dalam
setiap melaksanakan program perencanaan pembangunan.
2. BPD sebagai unsur dari pemerintah desa, dengan wewenang mangali
dan menghimpun masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi serta
pemahaman, mengenai tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat.
3. Kepala Desa dan BPD hendaknya lebih meningkattakan koordinasi satu
sama lain, agara penyelenggaraan pemerinttah dan pembangunan desa
tidak terhambat
B. Saran
berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbanagan
dikemukakan beberapa saran bagi Badan Permusyawaratan Desa dengan
71
86
Kepala Desa. Dalam sinergitas BPD dengan Kepala Desa dalam
perencanaan pembangunan Desa Mekkala Kecamatan Curio Kabupaten
Enrekang, diharapkan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Serta
ditingkatkanya koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi antara BPD
dengan Kepala Desa dan harus terjalin harmonis agar aspirasi masyarakata
yang ditampung dari masyarakat bisa tersalurkan melalui rencana
pembangunan desa kedepannya. Kemudian kedekatan BPD dengan
mayarakat masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang
bellum paham tugas dan fungsi dari BPD itu ssendiri. Sehingga sosialisasi
terhadap masyarakat akan hal tersebut perlu untuk ditingkatkan, agar agar
terjalin komunikasi yang harmonis.
87
DAFTAR PUSTAKA
Abu dan Cholid, 2008:83. Wawancara,Proses Tanya-Jawab Dalam Penelitian
Yang Berlangsung Secara Lisan
Covey, Stephen.2004. The 7 of Highly Effective People Jakarta: Binarupa Aksara
Deardroff, D.S. & Williams, G. (2006). Synergy leadership in Quantum
Organizations. Fesserdirff Consultants
Effendy. 2000. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi 1, 2001, Jakarta: Salemba Empat.
Handi Irawan. (2002). 10 prinsip Kepuasan Pelanggan. Jakarta: PT Elex Media
Komputindo
Moleang, Lexy J, 2014. Metode Penelitian Kualitatif Edisi revisi. Bandung PT
Remaja Rosdakarya
Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah
Desa.Jakarta: Erlangga
Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. Perencanaan Pembangunan
Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan OTONOMI
DAERAH. Jarkarta: Gramedia Pustaka Umum.
Siagan, 2008, Pokok pokok Pembangunan Masyarakat Desa, PT. Citra Aditya.
Silalahi, 2011. Asas-asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama
Slamet Mulyana, 2008. Sinergitas dan Kemitraan Perencanaan Program
Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat (The Synergy and Partnership of
Health Developmental Program in Jawa Barat)
Soekanto,S (2004). Sosiologi suatu Pengantar, Jakarta: Universitas Indonesia
Sugandha Dann, 2000, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Jakarta,
Gunung Agung.
Sutoro E, dkk. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum
Pengembangan Desa (FPPD)
Sulistiyani, Ambar Teguh, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, 2004,
hlm 130-131
Westra, Pariata, 2001 , Manajemen Pembangunan Daerah, Ghalia Indonesia,
Jakarta.
73
88
W. Gulo. Observasi. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo
Widjaja, HAW,2003. Otonomi Desa. PT. Rajagraf Indo Persada, Jakarta
Zulkarimen, Nasution.2007. Kominikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan
Penerapannya). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
89
LAMPIRAN
Gambar kantor Desa Mekalla
90
Gambar peta administrasi Desa Mekkala
Wawancara dengan Bendahara Desa Mekkala
91
Wawancara dengan ketua BPD Desa Mekkala
Wawancara dengan Sekretaris Desa
92
RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap Al Fitri, sering disapa Alfi. Lahir di Pekajo,
tanggal 27 Agustus 1997. Alamat Dusun Pekajo, Desa
Mekkala, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Anak
Keempat dari pasangan suami istri Marcangi dan Andalia.
Penulis menempuh pendidikan di SDN. 99 Pekajo dan
selesai pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1
Alla dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan
pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Alla dan selesai
pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan
Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu
Pemerintahan. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan
untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan
memberi manfaat.