REVIEW TENTANG PENATAAN RUANG
JABODETABEKPUNJUR
PERPRES 54/2008
OUTLINE PEMBAHASAN
Latar Belakang Peninjauan Kembali
1
Kronologi Pembahasan2
Isu-Isu Penting dalam Review Perpres 54/ 2008
3
untuk meninjau kembali substansi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
TUJUAN
1. Landasan hukum yang mendasari adalah:a. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;b. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN; danc. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2. Tantangan penerapan Perpres 54/2008 terkait peraturan perundang-undangan, dinamikalingkungan fisik, dan isu strategis pengembangan kawasan metropolitan.
3. Antisipasi perubahan kebijakan nasional dalam hal pengembangan wilayah danpembangunan sektor-sektor tertentu yang berskala besar dan/atau kegiatan pembangunanpenting lainnya yang tidak dapat ditampung dalam struktur ruang dan pola ruang padarencana tata ruang juga mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian rencana tataruang dengan kondisi di lapangan
LATAR BELAKANG
Latar Belakang Peninjauan Kembali1
Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat
kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. (penjelasan Pasal 20 (4), UU 26/2007 Penataan Ruang)
PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Pasal 83 - 87
Sementara ini belum ada peraturan pelaksanaan lebih lanjut (pedomanpelaksanaan) mengenai peninjauan kembali rencana tata ruang.
penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang
pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang
perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang
Ps.83 huruf a
Ps.83 huruf b
Ps.83 huruf c
keputusan Menteri untuk peninjauan kembali terhadap dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional
Ps.84 huruf a
Peninjauan kembali rencana tata ruang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
Ps.85 ayat (1)
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian
Ps.85 ayat (2)
Proses pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi : Ps.86
Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang
Ps.87 ayat (1)
rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang Ps.87 ayat (1) huruf a
rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang Ps.87 ayat (1) huruf b
dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran rencana tata ruang
revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ps.87 ayat (2)
Ps.87 ayat (3)
Peninjauan kembali rencana tata ruang
Ps.83
kegiatan pengkajian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya.
Evaluasi terhadap rencana tata ruang dan penerapannya.
penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya.
PP 15/2010 Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Peninjauan Kembali Revisi
Peninjauan kembali rencana tata
ruang merupakan upaya untuk
melihat kesesuaian antara
rencana tata ruang dan
kebutuhan pembangunan yang
memperhatikan perkembangan
lingkungan strategis dan dinamika
internal, serta pelaksanaan
pemanfaatan ruang
Revisi rencana tata ruang dapat
diartikan sebagai upaya merubah
atau memodifikasi rencana tata
ruang
Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan
kembali rencana tata ruang dapat berupa rekomendasi
perlunya dilakukan revisi atau tidak perlu dilakukan revisi
terhadap rencana tata ruang.
Definisi Peninjauan Kembali dan Produk
Dalam revisi rencana tata ruang, backbone yang berupa rencana strukturruang dan pola ruang harus dipertahankan karena menyangkut kepastianhukum dan untuk menjaga wibawa dari rencana tata ruang
Isu-isu strategis yang belum diakomodir dalam Perpres 54/2008 tentang RTR
Kawasan Jabodetabekpunjur akan diakomodir dalam revisi Perpres RTR
tersebut
7
Prinsip-prinsip dilakukannya Revisi
PertemuanEselon 1
14 Mei
24 Mei
PertemuanCoffeMorning Eselon 2
5 Juni
Pertemuanke-1 Aspek Pemetaan Spasial (BIG)
Juni
Identifikasi isustrategispengembanganJabodetabekpunjur
Juni
Identifikasi kesesuaianPerpres 54/2008 dengankebijakan spatial plan dan kebijakandevelopment plan
Pertemuan FGD K/L
1 Agustus
Penjaringaninformasi PokjaK/L
3-14 September
12 Nov
30 Juli
Pertemuan ke-2Aspek Pemetaan Spasial (BIG)
Workshop
November
Forum BKPRN Eselon II
Penyusunan Rekomendasi Hasil Review
Desember
Rumusan PokokHasil Review
1-5 Oktober
II. Kronologi Pembahasan REVIEW PERPRES 54/2008
III. Isu-Isu Penting dalam REVIEW PERPRES 54/2008 yang perlu untuk diputuskansebagai dasar rekomendasi bagi revisi
1. Isu terkait struktur ruang di Jabodetabekpunjur:a.Perlunya penyesuaian terkait rencana pembangunan infrastruktur
dalam
MP3EI dan MPA
• National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)
• Pengendalian Banjir, Pemanfaatan Kanal Banjir Timur
• Pengembangan angkutan massal berbasis rel (a.l. Pembangunan jaringan
KA Kalibaru-Cilamaya, Pembangunan Jakarta Monorail, Pembangunan
Mass Rapid Transit (MRT), kereta api lingkar Jabodetabek)
• Pembangunan Toll JORR 2 , Akses Dry Port Cikarang, Pembangunan
enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta, Pembangunan jalan tol Depok-
Antasari, Pembangunan jalan tol JORR W2-Utara
b. Perlunya penyesuaian terkait rencana pembangunan infrastruktur utama dalamRTRWP DKI Jakarta• Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) DKI Jakarta, • Pembangunan 6 ruas Toll Dalam Kota DKI Jakarta, • Pengembangan angkutan massal a.l MRT, Commuter Line, Jaringan KA double track• Rencana Tanggul dan Reklamasi Pantai Utara Jakarta• Sistem pengendalian banjir
c. Perlunya penyesuaian terkait rencana pembangunan infrastruktur utama dalamRTRWP Jawa Barat• Pembembangan akses yang terintegrasi a.l pembangunan jalan Tol CISUMDAWU,
CIKAPALI, tol Bogor Ring Road, jalan lingkar;• Pengembangan angkutan massal berbasis rel a.l pembangunan jalur Kereta Api Antar
Kota, pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Bandung, pembangunan rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong, Peningkatan/Pembangunan rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang
• Pengendalian Banjir dengan pembangunan Waduk di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum
c. Perlunya penyesuaian terkait rencana pembangunan infrastruktur utama dalamRTRWP Banten
• Pengembangan jalur kereta api (double track) Jakarta - Kota Tangerang• Pengembangan stasiun kereta api terpadu kawasan Bandara Soekarno-Hatta• Bendungan Pasar Baru di Kota Tangerang untuk pengendalian banjir.
III. Isu-Isu Penting dalam REVIEW PERPRES 54/2008 yang perlu untuk diputuskansebagai dasar rekomendasi bagi revisi (lanjutan...)
2. Isu terkait Pola Ruang di Jabodetabekpunjur:
a. Perlunya penyediaan ruang bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Jabodetabekpunjur
yang dikaitkan dengan jaringan kereta api commuter dalam bentuk Transit Oriented Development
(TOD)
b. Perlunya upaya pengendalian banjir dengan menetapkan kawasan lindung a.l. Penetapan Konsepsi
Cagar Biosfer Cibodas
c. Perlunya penyesuaian nomenklatur pola ruang dengan Pepres KSN Perkotaan lainnya
3. Isu terkait batas delineasi KSN Jabodetabekpunjur
a. Perlunya mempertimbangkan masuknya Karawang ke dalam KSN Jabodetabekpunjur mengingat
pesatnya investasi manufaktur ke kawasan tersebut.
4. Isu terkait kelembagaan pengelolaan KSN Jabodetabekpunjur
a. Kebutuhan kelembagaan pengelolaan metropolitan dan efektivitas BKSP
5. Isu terkait pengendalian pemanfaatan ruang KSN Jabodetabekpunjur
a. Telah dilakukan audit tata ruang Jabodetabekpunjur
b. Dari hasil audit ditemukan ketidaksesuaian antara RTR KSN Perkotaan Jabodetabekpunjur dengan
kondisi di lapangan
c. Pada prinsipnya revisi RTR KSN Perkotaan Jabodetabekpunjur bukanlah pemutihan
III. Isu-Isu Penting dalam REVIEW PERPRES 54/2008 yang perlu untuk diputuskansebagai dasar rekomendasi bagi revisi (lanjutan...)
Pengembangan terkait MP3EI dan MPA
Pengembangan
Soekarno-Hatta
International Airport
Pengembangan Jalur
jaringan jalan dan
jaringan Kereta Api
Pengembangan
Sub-Koridor
Pengembangan
Pelabuhan
Tanjung Priok
Rencana
Pembangunan
Pelabuhan Cilamaya
Rencana
Pembangunan
Karawang Airport
Pengendalian Banjir
Pengembangan
Sub-Koridor
Pengembangan Jalur
jaringan jalan dan
jaringan Kereta Api
investasi karawang 2012 mencapai 15.822.066.392.727 (peringkat 1 investasi di Jabar)
Pengembangan Pelabuhan Cilamaya & Bandara Karawang
Pengembangan angkutan massal berbasis rel
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
13
16 17
18
22
20
19
23
21
KabBekasi
KabBogor
Kota Bogor
Kota Depok
Kota Bekasi
Kot a Tangsel
Kot a Tangerang
KabTangerang
TOD Urban Fringe
Jabodetabekpunjur
19. Kali Deres
20. Poris
21. Serpong
22. Depok
23. Bekasi
Pengembangan TOD Jabodetabekpunjur
Rencana Tanggul dan Reklamasi
NCICD
Sumber : Kajian Penilaian Lingkungan secara Cepat atau Rapid Environmental Assessment (REA), DHI Water & Environmental, 2011
Rencana Tanggul dan Reklamasi
Rencana jalan tol ((1) Perda 1/2012 RTRWP DKI Jakarta, (2) RKP 2013)
Rencana jalan tol (PP 26/2008 RTRWN) belum tergambarkan pada
Perpres 54/20081 : Bogor Ring Road2 : Sukabumi – Ciranjang, Ciranjang – Padalarang
Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta : 1. Jalan tol kemayoran -Kp.Melayu 2. jalan tol Sunter-Rawa Biaya-Batu
Ceper 3. jalan tol Pasar Minggu- Casablanca 4. jalan tol Sunter-Pulo Gebang-
Tambelang 5. jalan tol Ulujami-Tanah Abang 6. jalan tol Duri Pulo
Belum terakomodir pada Perda 22/2010 RTRWP Jabar
1
2
Pengembangan Jalan Bebas Hambatan
Cagar Biosfer Cibodas
Konsepsi Cagar Biosfer Cibodas (ditetapkan oleh Unesco sebagai Cagar Biosfer tahun 1980, Luas : ±108.000 Ha)
Zona Inti (TN Gede Pangrango)
Zona Penyangga
Zona Transisi
Penetapan Kawasan Lindung