Download - Renstra Kemenhub 2015-2019
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2015 - 2019
BIRO PERENCANAANDraft per 9 Maret 2015
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V PENUTUP
PENDAHULUAN- Kondisi Umum- Potensi- Permasalahan Perhubungan
ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN- Arah Kebijakan dan Strategi Nasional- Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan- Kerangka Regulasi- Kerangka Kelembagaan
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN- Target Kinerja- Kerangka Pendanaan
LAMPIRAN Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PerhubunganLampiran II. Matriks Kerangka Regulasi
OUTLINE RENSTRA KEMENHUB 2015-2019
VISI DAN MISI NASIONAL, AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA), SASARAN NASIONAL, DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015–2019- Visi dan Misi Nasional- Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)- Sasaran Nasional Tahun 2015 - 2019- Sasaran Kemenhub Tahun 2015-2019
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
2
3
ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA KEMENHUB TAHUN 2015-2019
POTENSI
PROGRAM
PERMASALAHAN
SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ARAH KEBIJAKAN STRATEGIDAN
KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
CAPAIANKINERJA
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019
IKU
TARGET KINERJA DAN
PENDANAAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan Transportasi
BAB I
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
5
NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN2010
TAHUN2011
TAHUN2012
TAHUN2013
TAHUN2014
1
Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1) Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan
kejadian/ tahun 5.356 5.488 5.359
4.965 4.390
2 Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan
kejadian/ tahun 10 9 6 7 4
3) Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat)
% 54,84 56,66 72,24 66,98 63,01
4) Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi
unit 2.129 9.324 13.619 13.127 13.434
5) Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi
unit 0 25 13 345 355
2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengemb. konektivitas antar wilayah
6) Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi
lintas 494 561 583 639 712
3 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi
7) Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
% - - 1.15 1.17 3.6
8) Total produksi angkutan penumpang penumpang/ tahun
760.685.901 774.134.177 830.785.753 1.038.054.913 1.107.480.320
9) Total produksi angkutan barang ton/tahun 329.819.146
337.758.783 374.726.641 461.146.776 511.806.011
CAPAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2010-2014
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN2010
TAHUN2011
TAHUN2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
4 Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi
10) Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta
Jumlah proyek yang siap ditawarkan
melalui skema KPS
- - 3 2 1
5
Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi
11) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan
nilai CC CC B B B12) Opini BPK atas laporan
keuangan Kementerian Perhubungan
OpiniWDP WDP WDP WDP WTP
13) Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN
Rp Trilliun 77,9 137,7 162,7 147,4 147,4
14) Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat
Orang 50.499 50.649 58.175 60.046 76.961
15) Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan
Orang 558 1.099 3.637 6.181 1.938
16) Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan
Orang 142.386 140.246 162.364 201.838 298.594
17) Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan
Peraturan 95 74 65 200 621
CAPAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2010-2014 .. (2)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
6
7
NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN2010
TAHUN2011
TAHUN2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
6
Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim
18) Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional
juta liter/tahun - 3.379.507 3.758.484 4.201.000 4.229.390
19) Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional
juta ton/th - - 88.691 94.500 252.134
20) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi
lokasi (unit) 333 1076 2.946 2.564 3.906
21) Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan
lokasi 18 19 53 48 90
CAPAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2010-2014 .. (3)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
No Capaian SatuanPencapaian Per Tahun
Total2010 2011 2012 2013 2014
1 Pembangunan Terminal yang selesai Terminal 2 1 6 2 4 15
2 Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) yang sudah terselesaikan
Unit 1 0 1 2 - 4
3 Pembangunan jembatan timbang yang selesai Unit 0 3 2 3 0 8
4 Pembangunan jembatan timbang yang selesai direhabilitasi Unit 0 0 2 0 2 4
5 Pembangunan dermaga penyeberangan (selesai) Dermaga 15 14 9 14 18 70
- Lanjutan Dermaga 35 37 20 37 33 162
- Baru Dermaga 8 15 19 10 10 62
6 Pembangunan prasarana dermaga sungai (selesai) Dermaga 8 3 6 13 14 44
- Lanjutan Dermaga 7 2 6 5 - 20
- Baru Dermaga 1 12 10 7 6 36
7 Pembangunan Prasarana Dermaga Danau (selesai) Dermaga 1 3 0 5 0 9
- Lanjutan Dermaga 1 - - 1 - 2
- Baru Dermaga 2 3 3 2 10
8 Pembangunan Kapal penyeberangan Kapal 0 0 0 0 3 3
9 Pembangunan kapal perintis Kapal 6 6 17 4 6 39
10 Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran Unit 4 28 23 26 18 99
11 Pelayanan angkutan perintis 233 274 304 354 383
- Angkutan Bus Perintis Trayek 142 157 169 185 205
- Angkutan Penyeberangan Perintis Lintas 91 117 135 169 178
CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI DARATTAHUN 2010-2014
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
8
9
No Capaian SatuanPencapaian Per Tahun
Total2010 2011 2012 2013 2014
1 Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda Km'sp 81 135 103 497 85 9012 Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/
keandalannya termasuk reaktivasi Km'sp 297 140 79 75 338 929
3 Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Km'sp 11 4 20 - 37 724 Jumlah km'sp pengadaan rel Km'sp 168 100 550 155 323 1.296
5 Jumlah unit pengadaan wesel Unit 163 20 232 420 - 8356 Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi dan
dibangun Unit 89 70 140 123 79 501
7 Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi
Paket 27 26 69 65 19 206
8 Jumlah paket pekerjaan peningkatan/pembangunan pelistrikan Paket 10 9 14 13 4 509 Jumlah paket pembangunan/rehabilitasi
bangunan operasional/stasiun Paket 11 12 9 10 38 80
10 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitasprasarana perkeretaapian
Paket 10 7 8 5 8 38
11 Jumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang Unit 5 4 4 - 4 1712 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan
perkeretaapianPaket 1 15 8 3 2 29
13 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana perkeretaapian
Paket 1 6 17 6 5 35
14 Jumlah kereta ekonomi yang dibangun Unit 16 11 55 - - 8215 Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram,
Railbus, sarana kerja Unit 3 61 20 11 12 107
16 Jumlah unit modifikasi sarana KA Unit - 49 - - - 49
17 Pelayanan angkutan perintis Lintas - - - - 1 1
CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI PERKERETAAPIANTAHUN 2010-2014
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
10
No Capaian SatuanPencapaian Per Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pembangunan kapal perintis kapal 23 25 32 36 52
2 Pembangunan fasilitas pelabuhan paket 99 262 386 386 405
3 Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran unit 277 278 279 281 288
4 Pembangunan menara suar unit 1.263 1.284 1.313 1.332 1.330
5 Pembangunan rambu suar unit 355 363 412 435 394
6 Pembangunan stasiun vessel traffic services unit 10 11 12 12 18
7 Pembangunan Kapal Patroli KPLP Kapal 215 232 262 288 337
8 Pelayanan angkutan perintis trayek 60 61 67 80 84
CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI LAUTTAHUN 2010-2014
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
Catatan : Capaian tersebut merupakan capaian kumulatif
11
No Capaian SatuanPencapaian Per Tahun
Total2010 2011 2012 2013 2014
1 Bandara dikembangkan/ direhabilitasi Bandara 80 150 146 140 140 656
2 Bandara Baru yang dibangun Bandara 14 9 3 4 2 32
3 Fasilitas Navigasi yang dibangun dan direhabilitasi Paket 85 106 115 224 68 598
4 Fasilitas Keamanan yang dibangun dan direhabilitasi Paket 259 346 264 458 816 2143
5 Fasilitas Pelayanan darurat (PK-PPK) Paket n.a n.a 30 95 101 226
6 Pelayanan angkutan perintis rute 118 130 130 138 164
CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI UDARATAHUN 2010-2014
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
12
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NO. UNIT ORGANISASIPAGU ALOKASI ANGGARAN (Dalam Juta Rupiah)
2010 2011 2012 2013 2014
1 SEKRETARIAT JENDERAL 322.940,2 408.031,6 462.851,5 1.019.145,2 1.450.724,7
2 INSPEKTORAT JENDERAL 71.001,7 67.721,2 69.099 85.751,7 79.618,8
3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 1.838.442,6 2.095.941 2.859.805,2 3.013.165,2 3.619.419,9
4 DITJEN PERKERETAAPIAN 3.916.862,3 4.727.369,1 9.252.127,7 9.372.585,7 11.907.537,4
5 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 4.623.016 7.768.182,3 11.550.550,7 11.622.244,9 9.619.949.589
6 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 4.462.999,9 5.360.813,8 6.898.259,8 7.568.474,1 7.505.786,1
7 BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 87.828,6 136.568,9 194.878,7 221.298 205.717,7
8 BADAN BPSDM PERHUBUNGAN 2.572.463,3 2.753.427,8 2.611.975,2 3.023.619,9 2.867.346,8
JUMLAH RAYA 17.895.554,9 23.318.055,9 33.899.548,2 35.926.285 37.256.101,2
PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARANTAHUN 2010-2014
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NO.
UNIT ORGANISASI
PENYERAPAN ANGGARAN
2010 2011 2012 2013 2014
Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta %
1 SEKRETARIAT JENDERAL 287.101,6 88,90 349.167,9 85,57 411.951,8 89,00 949.140,7 93,13 1.288.799,4 88,83
2 INSPEKTORAT JENDERAL 56.495,7 79,57 54.228,3 80,07 59.178,3 85,64 61.561,7 71,79 65.577,5 82,36
3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 1.720.361,3 93,57 2.012.865,9 96,03 2.589.876,4 90,56 2.677.615,6 88,86 3.227.429,3 89,17
4 DITJEN PERKERETAAPIAN 3.416.966,1 87,23 3.662.561,1 77,47 8.089.652,1 87,43 8.328.139,5 88,85 6.342.593,3 53,26
5 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 3.955.969,4 85,57 6.534.705,5 84,12 9.951.609,8 86,15 9.918.820,1 85,34 7.733.195,6 80,38
6 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 3.943.108,2 88,35 4.924.452,7 91,86 6.052.100,7 87,73 7.010.019,2 92,62 6.841.110,1 91,14
7 BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 81.081,6 92,31 117.884,7 86,31 183.351,4 94,08 187.355,8 84,66 163.217,4 79,34
8 BADAN BPSDM PERHUBUNGAN 2.100.995,2 81,67 2.365.610 85,91 2.250.905,3 86,17 2.599.767,5 85,98 2.421.373,9 84,44
JUMLAH RAYA 15.562.079,3 86,96 20.021.476,5 85,86 29.588.626,2 87,28 31.732.420,5 88,32 28.083.296,9 75,37
PENYERAPAN ANGGARANTAHUN 2010-2014
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
13
14
Indonesia merupakan salah satu pasar potensial dengan jumlah penduduk terbesar no.4 di dunia, dimana jumlah penduduk perkotaan semakin meningkat yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan permintaan transportasi (transport demand)
Pengembangan antarmoda/ multimoda yang terintegrasi didukung dengan konektivitas transportasi antara lain dengan pengembangan pelabuhan, bandar udara, terminal-terminal bus AKDP/AKAP, angkutan feeder, angkutan SDP, angkutan kereta api, dan Bus Rapid Transit
Tersedianya jaringan prasarana KA yang dapat mendukung sistem logistik nasional serta angkutan penumpang massal perkotaan dan antar kota
Wilayah Indonesia sangat strategis karena dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC)
Pelabuhan utama nasional yang beroperasi memiliki kemampuan pengelolaan angkutan barang untuk ekspor dan impor dalam volume yang besar
Dilewati oleh 2 jalur penerbangan (Major Air Traffic Flow) Internasional
1
2
3
4
5
6
POTENSI SEKTOR TRANSPORTASI
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
15
KESELAMATAN DAN KEAMANAN
1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi
2. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat & pelaku usaha akan keselamatan dan keamanan transportasi
3. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
4. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi khususnya kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan sesuai dengan perkembangan teknologi
5. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi
6. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan
7. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan
8. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
PERMASALAHAN TRANSPORTASI INDONESIA
I. KESELAMATAN DAN KEAMANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
16
KESELAMATAN DAN KEAMANAN
1. Belum optimalnya skema multi operator dalam penyelenggaraan transportasi
2. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi
3. Tingginya penggunaan bahan bakar minyak berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi
4. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi
5. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi
6. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan
8. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadiPengaturan slot time penerbangan yang masih menumpuk pada jam-jam sibuk di bandara tertentu
9. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi
10. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Ditjen Perhubungan Laut , khususnya awak kapal negara dan penjaga menara suar
11. Masih rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta belum menggunakan teknologi informasi secara optimal
12. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Peneliti sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan belum optimalnya kolaborasi penelitian dengan universitas dan lembaga penelitian dalam pengembangan riset transportasi serta ujicoba sektor transportasi
13. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
PERMASALAHAN TRANSPORTASI INDONESIA ..(2)
II. PELAYANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
17
KESELAMATAN DAN KEAMANAN
1. Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi
2. Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan
4. Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi
5. Masih minimnya peralihan transportasi barang yang selama ini didominasi moda jalan
6. Belum optimalnya sinergitas kegiatan penelitian/pengkajian transportasi secara komprehensif di lingkungan Kementerian Perhubungan
7. Angkutan Barang/Logistik masih didominasi moda jalan
PERMASALAHAN TRANSPORTASI INDONESIA ..(3)
III. KAPASITAS
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
Visi, Misi dan Sasaran Nasional Serta
Sasaran Kementerian Perhubungan
Bab II
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
19
VISI, MISI, AGENDA NASIONAL, DAN ISU PRIORITAS TRANSPORTASI DALAM RPJMN TAHUN 2015-2019
Visi JW-JK
Misi JW-JK
Nawa Cita
Isu Prioritas RPJMN
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing (M5)
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (NC3)
danMeningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (NC6)
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
...Sasaran & Indikator Nasional....
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
20
NO SASARAN INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda
Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama
Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru
Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara
Peningkatan On-time Performance Penerbangan menjadi 95%
Moderenisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran
Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder.
Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol laut
Penurunan dwelling time pelabuhan
Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis
Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 3.258 kilometer
Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya melalui pembangunan/pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan
Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi
SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019SEKTOR TRANSPORTASI
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
21
NO SASARAN INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional,sistem logistik nasional (Sislognas) dan konektivitas global
Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal
Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat
Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya
Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung
Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi
Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline
Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara
Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional
SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019SEKTOR TRANSPORTASI ..(2)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
22
NO SASARAN INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi
Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline
Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle
Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun
Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api
Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya
4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi
Menurunnya emisi gas rumah kaca (RANGRK) sebesar2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca Ekstrem
5. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi & informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya
Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan
Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu
SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019SEKTOR TRANSPORTASI ..(3)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
23
NO SASARAN INDIKATOR
Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan
6. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/ Metropolitan/Besar minimal 32 %
Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota
7. Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan
Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam
8. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan
Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi
Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan
Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan
SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019SEKTOR TRANSPORTASI ..(4)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
24
SASARAN NASIONAL (RPJMN 2015-2019)
Kapasitas Sarana & Prasarana
Keterpaduan Antarmoda/ Multimoda
Kinerja Pelayanan
Konektivitas Nasional & Global
Keamanan & Keselamatan
Ramah Lingkungan
Perdesaan, Rawan Bencana, Tertinggal &
Perbatasan
ISU STRATEGIS (RPJMN 2015-2019)
Konektivitas
Transportasi Perkotaan
Pelayanan angkutan massal perkotaanKinerja lalu lintas
perkotaanManjemen transportasi
perkotaan
1
2
1
2
3
4
6
7
8
5
SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019
Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi
Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasiMeningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governanceMeningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubunganMenurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasiMeningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas sarana & prasarana
Keselamatan dan Keamanan
Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDB
Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
Meningkatkan layanan transportasi di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnyaMeningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan
Pelayanan
Kapasitas Transportasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SINKRONISASI SASARAN RPJMN DENGAN RENSTRA KEMENHUB 2015-2019
SASARAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi
Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi
KESELAMATAN DAN KEAMANAN
1
2
PELAYANAN
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasiMeningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance
Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasiMeningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance
3
4
5
6
7
8
9
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
25
26
KAPASITAS TRANSPORTASI
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda
Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDB
Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
Meningkatnya layanan transportasi di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya
Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan
10
11
12
13
14
15
SASARAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Bab III
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
28
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
ISU STRATEGIS :MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN
1. Mempercepat Pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
a. Pembentukan badan atau regulator yang indepent dan netral untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda serta pembinaan terhadap bertumbuh kembangnya Badan Usaha Angkutan Multimoda.
b. Membangun jaringan pelayanan dalam penyusunan rute-rute pelayanan dari berbagai moda transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan dan tidak hanya didominasi oleh salah-satu moda saja, melainkan harus disusun secara terintegrasi dengan prasarana jalan, LLAJ, Laut, Udara, Kereta Api, dan koridor ekonomi maupun konsep pengembangan wilayahnya.
c. Membangun jaringan prasarana yang terdiri dari dari simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, serta perpindahan intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu-lintas sarana transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang dan hewan.
d. Pembangunan terminal terpadu serta pelayanan fasilitas alih moda untuk pelayanan perpindahan penumpang dan barang secara cepat dan nyaman.
e. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan dan bandara internasional, diantaranya pada Bandara Soekarno-Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Hang Nadim, Juanda, Kertajati, Kulon Progo, Syamsudin Noor, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan, Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Teluk Lamong dan Penyeberangan Merak - Bakauheni
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
29
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
ISU STRATEGIS :MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
a. Penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun short sea shipping/ coastal shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban (share) angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pelabuhan Paciran/Tanjung Perak, Pelabuhan Kendal/Tanjung Emas dan Pelabuhan Marunda/Tanjung Priok di Pulau Jawa serta Pelabuhan Panjang/Sumur di Pulau Sumatera).
b. Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terintegrasi inter, intra dan antar moda dan pengembangan wilayah yang meliputi simpul transportasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang.
c. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasid. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka penguatan
konektivitas nasional dengan tetap mempertahankan ketahanan dan daya saing perekonomian nasional.e. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri yang
meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta industri galangan kapal nasional, lokomotif, kereta penumpang, KRL, serta bus.
f. Pembangunan Jalan High Grade Highway Sumatera, Pembangunan Jalur Ro-Ro Dumai-Malaka, Ro-Ro Belawan-Penang, dan Ro-Ro Bitung-Sangihe-General Santos, Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Bitung;
g. Menghubungkan seluruh lintas penyeberangan, termasuk jalur lintas Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros penghubung, terutama lintas utama penyeberangan Merak – Bakauheni.
h. Membangun terminal barang angkutan jalan dalam rangka mendukung SISLOGNASi. Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162
juta/penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru di Kertajati, Letung, Tambelan, Tebelian, Muara Teweh, Samarinda Baru,Maratua, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, Siau, Namniwel, Kabir Patar, Werur, Koroy Batu, dan pengembangan dan rehabilitasi yang lama tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku & Papua
j. Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara di Kualanamu, Soekarno - Hatta, Juanda, Syamsuddin Noor, Sepinggan, Hassanuddin, Samratulanggi, Frans Kaisepo, Sentani
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 ..(2)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
30
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
ISU STRATEGIS :MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN
3. Menjaga Keseimbangan Antara Transportasi Yang Berorientasi Nasional Dengan Transportasi Yang Berorientasi Lokal Dan Kewilayahan
a. Mendorong skema pembiayaan jalan daerah melalui cost sharing yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif, serta secara bertahap melakukan penyiapan regulasi untuk dana preservasi jalan (road preservation fund);
b. Penyediaan DAK bidang Transportasi yang lebih terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
c. Menciptakan pembagian peran moda transportasi yang lebih berimbang dengan mendorong pembangunan perkeretaapian dan transportasi laut yang lebih progresif sehingga secara bertahap terjadi perpindahan moda dari jalan ke moda kereta api serta moda angkutan laut;
d. Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta ekonomi di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar;
e. Membuka rute baru, meningkatkan frekuensi pelayanan, optimalisasi, dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi bus perintis, angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian;
f. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;
g. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara melalui pembangunan dan pengembangan bandara terutama yang berada pada pusat kegiatan nasional (ibukota propinsi), pusat kegaitan wilayah dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata;
h. Meningkatkan kapasitas bandara di wilayah terpencil, pedalaman dan rawan bencana dengan melakukan perpanjangan landasan serta pembangunan terminal penumpang;
i. Pengadaan pesawat dan kapal perintis
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 ..(3)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
31
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
ISU STRATEGIS :MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk menpdukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
a. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis, antara lain: Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang, Halmahera, dan pelabuhan lainnya.
b. Pembangunan Jalan Tol di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
c. Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin, Palu-Parigi, Lingkar Kupang, Jalan Susumuk-Bintuni, dan jalan lingkar lainnya.
d. Pembangunan jalur kereta api antara Manado – Bitung, Sei Mangke –Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Pasoso – Tanjung Priok, DDT Elektrifikasi Manggarai–Bekasi -Cikarang, Lingkar Luar KeretaApi, dan lainnya.
e. Pengembangan bandara-bandara di sekitar kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis lainnya, antara lain: Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Pengembangan, Halu Oleo Kendari. Sam Ratulangi Manado Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin, dan bandara lainnya
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan
a. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan.
b. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim.
c. Penyediaan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan.
d. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim
e. Peningkatan peralatan transportasi yang responsive terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 ..(4)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
32
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
ISU STRATEGIS :MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
a. Pemenuhan fasilitas keselamatan dan kemanan berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan sesuai standar pelayanan minimal dan standar keselamatan transportasi internasional.
b. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini.
c. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah.
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan Search and Rescue (SAR)
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia
a. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembaangan SDM transportasi yang mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK, dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional maupun terkait dengan standar internasional.
b. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi bagi Lembaga pendidikan Swasta.
c. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat.
d. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 ..(5)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
33
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
ISU STRATEGIS :MEMBANGUN TRANSPORTASI UMUM MASSAL PERKOTAAN
8. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu
a. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel antara lain MRT di wilayah Jabodetabek, dan jalur lingkar layang KA Jabodetabek, serta LRT/monorail/Tram di Surabaya, Bandung, dan Palembang,
b. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.
c. Pengembangan BRT di 34 kota besar antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon.
d. Penyediaan dana subsidi/PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan
9. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan
a. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan (TOD)
b. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda seperti Park and Ride,
c. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan ATCS dan Virtual Mobility.
d. Penguatan mekanisme implementasi sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan melalui Manajemen Permintaan Transportasi dengan pendekatan Push and Pull
10. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan
Percepatan pembentukan Kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam mengintegrasikan dan mengawal dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 ..(6)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan
1 Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi
Meningkatkan keselamatan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi, melalui strategi:
a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi;
b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi;
c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;
d. Peningkatan/ pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan;
e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan;
g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya;
i. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;
j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.
ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019
I. KESELAMATAN DAN KEAMANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
34
35
No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan
2 Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi
Meningkatkan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi, melalui strategi:
a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
b. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi;
c. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang;
d. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll).
ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(2)
I. KESELAMATAN DAN KEAMANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
36
No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan
3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi nasional melalui strategi :
a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;
b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas yang responsif gender dan pengguna jasa berkebutuhan khusus;
d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan.
ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(3)
II. PELAYANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
37
No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan
4 Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi
Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang transportasi melalui strategi :
a. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembangan SDM transportasi untuk mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional dan internasional;
b. Pengembangan kurikulum dan silabus diklat transportasi sesuai dengan kebutuhan serta membangun budaya keselamatan dan budaya melayani;
c. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi bagi Lembaga pendidikan Swasta;
d. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat;
e. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik transportasi serta pengembangan metode pembelajaran;
f. Pemenuhan kebutuhan tenaga teknis transportasi, khususnya pelaut dan awak kapal negara;
g. Pemenuhan kebutuhan SDM teknis dan Inspektur Penerbangan;
h. Penyusunan perencanaan, program dan evaluasi monitoring diklat sesuai perencanaan untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(4)
II. PELAYANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan
5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian transportasi melalui strategi:
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung;
b. Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi;
c. Pembangunan balai penelitian dan pengembangan database penelitian serta perpustakaan dan aplikasi program penelitian;
d. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian;
e. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.
6 Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance
Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kementerian perhubungan melalui strategi :
a. Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan (organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia);
b. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik;
c. Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah;
d. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi;
e. Penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan;
f. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan.
ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(5)
II. PELAYANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
38
No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan
7 Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
Meningkatkan jumlah dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi melalui strategi:
a. Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi;
b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan ;
c. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi;
d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi;
e. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi.
f. Peningkatan efektivitas kegiatan sosialisasi regulasi di bidang transportasi kepada stakeholders terkait
8 Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi
Menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui strategi :
a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim;
b. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;
c. Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien;
d. Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum/massal.
ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(6)
II. PELAYANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
39
40
No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan
9 Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance
Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berintegritas, Professional dan Amanah, melalui Strategi :
a. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Consultant dan Quality Assurance;
b. Peningkatan kualitas hasil pengawasan;
c. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.
ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(7)
II. PELAYANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
41
No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan10 Meningkatnya
kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda
Meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/ multimoda melalui:a. Peningkatan investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi nasional melalui penguatan
kelembagaan dan sistem perencanaan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan;b. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana transportasi melalui skema pembiayaan
innovative financing; c. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka
penguatan konektivitas nasional; d. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri;e. Pembentukan badan atau regulator untuk pembinaan Badan Usaha Angkutan Multimoda;f. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;g. Pembangunan terminal terpadu serta pelayanan fasilitas alih moda untuk pelayanan perpindahan
penumpang dan barang;h. Pembangunan terminal barang angkutan jalan dalam rangka mendukung sistem logistik nasional;i. Pengembangan lintas penyeberangan, termasuk jalur lintas Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta
poros penghubung, terutama lintas utama penyeberangan;j. Pengembangan short sea shipping/coastal shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan
dengan moda kereta api dan jalan raya;k. Pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut;l. Pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol
laut dan pendukung pelayaran rakyat;m. Pembangunan 15 bandara baru dan pengembangan 9 bandara kargo;n. Pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi 100 Bandara non komersial dalam rangka penguatan
konektivitas;o. Percepatan pembangunan perkeretaapian nasional;p. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan, bandara dan kawasan industri.
ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(8)
II. PELAYANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
42
No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan
11 Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDB
Meningkatkan kontribusi sektor transportasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui strategi :
a. Peningkatan pertumbuhan angkutan barang dan penumpang transportasi;
b. Mewujudkan transportasi sebagai bagian dari sistem jaringan yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
12 Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
Meningkatkan produksi moda transportasi melalui strategi:
a. Peningkatan penyediaan sarana transportasi;
b. Peningkatan pemerataan distribusi transportasi nasional dan regional.
13 Meningkatkan layanan transportasi di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya
Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan, terluar dan wilayah bencana melalui strategi :
a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;
b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana;
c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan.
ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(9)
III. KAPASITAS
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
43
No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan
14 Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu melalui strategi :
a. Pengembangan BRT;
b. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel, dan jalur lingkar layang KA, serta MRT/LRT/monorail/Tram;
c. Pengembangan kereta perkotaan;
d. Penyediaan dana subsidi/PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.
15 Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan
Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan melalui strategi :
a. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan ATCS dan Virtual Mobility;
b. Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi.
ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(10)
III. KAPASITAS
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
Target Kinerjadan
Kerangka Pendanaan
Bab IV
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
SasaranIndikator Kinerja Utama
(Outcome)Satuan
Baseline 2014
Target 2019
1. Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi
Jumlah pedoman standar keselamatan transportasi- Transportasi darat- Transportasi perkeretaapian - Transportasi laut- Transportasi udara
DokumenDokumenDokumenDokumen
11
3020
32
15645
Jumlah/ prosentase tingkat kecukupan sarana dan prasarana keselamatan transportasi- Transportasi darat
a. LLAJ (Fas. Perlengk. Jalan)b. LLASDP (SBNP & Rambu Sungai)
- Transportasi perkeretaapian- Transportasi laut
a. Tingkat kecukupan SBNPb. Tingkat keandalan SBNPc. Tingkat kecukupan GMDSSd. Tingkat kecukupan VTSe. Tingkat kecukupan Kapal Patrolif. Tingkat kecukupan Kapal Kenavigasian
- Transportasi udara (Fas. Keamanan & PK-PPK)
PaketUnit
Paket
%%%%%%
Paket
23523529
699647943671
917
1.66012.860
124
859997
10072,41
921.765
Ratio kejadian kecelakaan transportasi - Transportasi Darat : angka fatalitas kecelakaan
- Transportasi Perkeretaapian : angka kecelakaan
- Transportasi Laut : angka kecelakaan
- Transportasi Udara : angka kecelakaan
fatalitas/10.000 kend
% kecelakaan/1 juta km
% kecelakaan/ 10000 surat persetujuan berlayar
Rasio kejadian/ 1 juta flight
3.3
0,042
1,08
6,56
2.2
0,025
0,76
< 3
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019
I. KESELAMATAN DAN KEAMANAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
45
46
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(2)
I. KESELAMATAN DAN KEAMANAN
SasaranIndikator Kinerja Utama
(Outcome)Satuan
Baseline 2014
Target 2019
2. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam penyelenggaraan transportasi
Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi (laut dan udara)- Transportasi udara = Kejadian Per tahun (baseline 8, target 4)- Transportasi laut = Kejadian Per tahun (baseline 8, target 3)
% (angka baseline dianggap
100%)
100 50
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
SasaranIndikator Kinerja Utama
(Outcome)Satuan
Baseline 2014
Target 2019
3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi- Transportasi darat- Transportasi perkeretaapian - Transportasi laut- Transportasi udara
DokumenDokumenDokumenDokumen
3328
535
10
Prosentase pencapaian On Time Performance (OTP) Transportasi - Darat : OTP BRT- Perkeretaapian- Laut
a. Penurunan rata-rata dwelling timeb. pencapaian Waiting Time (WT) c. Pencapaian Approach Time (AT) d. pencapaian Efektif Time (ET)
- Udara
%%
Jam%%%
%
6562,65
12058,3362,5
43,75
78,85
9075,00
96100100100
95Prosentase implementasi sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar pelayanan publik
% - 100
4. Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi
Peningkatan Jumlah Sumber Daya Transportasi Bersertifikat: SDM Aparatur SDM Lulusan Diklat
OrangOrang
35.925894.511
72.5681.347.641
II. PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(3)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
47
SasaranIndikator Kinerja Utama
(Outcome)Satuan
Baseline 2014
Target2019
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi
Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan
% n/a 80
6. Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance
Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi % - 100
Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN
Rp. Triliun 147,40 237,39
Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan
WTP WTP WTP
Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Nilai AKIP B AA
Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan kementerian perhubungan - Transportasi darat- Transportasi perkeretaapian- Transportasi laut- Transportasi udara
Jenis Perizinan
--
422
28
424
7. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan (diluar keputusan menteri)
Peraturan 100 250
II. PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(4)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
48
49
SasaranIndikator Kinerja Utama
(Outcome)Satuan
Baseline 2014
Target2019
8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi.
Jumlah penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional:
- Transportasi Darat- Transportasi Perkeretaapian- Transportasi Laut- Transportasi Udara
Juta ton CO2eJuta ton CO2eMegaton/th
Juta ton CO2e
0,0220,0420,6294,252
0,2551,127
0,515,945
Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana transportasi
- Transportasi Darat- Transportasi Perkeretaapian- Transportasi Laut : penerbitan sertifikat
bidang perlindungan lingkungan maritim seperti IOPP, SNPP, NLS, ISPP
- Transportasi Udara
Lokasi/unitLokasi/unitSertifikat
Lokasi/unit
01**)
3.247
15
05**)
5.192
29
Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan
- Transportasi Darat- Transportasi Perkeretaapian- Transportasi Laut : pelabuhan yang
menerapkan ecoport- Transportasi Udara
Lokasi/unitLokasi/unit
Lokasi
Lokasi/unit
775*1**)15
25
1625*5**)30
50
9. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance
Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti
% 25.70 75
Jumlah Auditor yang bersertifikat Orang 116 200
**) Merupakan elektrifikasi *) Merupakan jumlah (LPJU Sollar Cell + SBNP satuan unit)
II. PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(5)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
50
SasaranIndikator Kinerja Utama
(Outcome)Satuan
Baseline 2014
Target 2019
10. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda
Peningkatan kapasitas prasarana: Jumlah terminal penumpang tipe A Jumlah pembangunan/ pengembangan dermaga sungai
dan danau Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang
terintegrasi dengan moda lainnya Jumlah pembangunan/ pengembangan Dermaga
Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya
Panjang jalur kereta api Jumlah pengembangan Pelabuhan laut untuk
mendukung tol laut Jumlah pembangunan/ pengembangan Pelabuhan laut
non komersial sebagai sub feeder tol laut Jumlah pembangunan/ pengembangan Bandar udara - Pengembangan Bandara - Pembangunan Bandara Baru - Pengembangan Bandara Kargo
TerminalDermaga
Rute
Dermaga
Km'spPelabuhan
Pelabuhan
BandaraBandaraBandara
2038
n/a
210
5.434n/a
n/a
10025
126120
2
275
8.69224
200
100159
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(6)
III. KAPASITAS
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
51
SasaranIndikator Kinerja Utama
(Outcome)Satuan
Baseline 2014
Target 2019
Peningkatan kapasitas sarana: Jumlah BRT Jumlah sarana perkeretaapian Jumlah pesawat terbang Jumlah kapal laut:
- Armada pelayaran niaga nasional yang berumur >25 thn
- Kapal perintis - Kapal negara kenavigasian- Kapal patroli
Jumlah kapal penyeberangan
BusUnit
Pesawat
Kapal
KapalKapalKapal
Kapal
1.20011.308
850
52.650
n/an/an/a
71
3.57513.557**)
1222
104.688
5050
100
113
Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi- Transportasi Darat- Transportasi Perkeretaapian- Transportasi Laut- Transportasi Udara
ProyekProyekProyekProyek
--2
n.a
1101510
11. Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDB
Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan PDB (Transportasi Darat, Kereta Api, Laut, dan Udara)
% 3,60 4,93
**) Termasuk pengadaan oleh pihak swasta dan BUMN
III. KAPASITAS
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(7)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
SasaranIndikator Kinerja Utama
(Outcome)Satuan
Baseline2014
Target2019
12. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
• Total produksi angkutan penumpang- Angkutan Jalan (saat lebaran,natal,
tahun baru) - Angkutan Penyeberangan - Angkutan Perkotaan (BRT) - Angkutan Kereta Api- Angkutan Laut- Angkutan Udara
• Total produksi angkutan barang- Angkutan Kereta Api- Angkutan Laut- Angkutan Udara
Pnp/Thn
Kend/ThnPnp/ThnPnp/ThnPnp/ThnPnp/Thn
Ton/ThnTon/ThnTon/Thn
7.161.351
16.245.541661.766.821277.683.161
6.907.19182.091.803
30.685.308 1.062.398.613
624.697
7.857.560
17.000.0001.417.302.421638.671.27011.654.000
162.000.000
1,5 juta TEUS1.278.488.000
666.78113. Meningkatnya layanan
transportasi di perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya
Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis- Angkutan Darat - Angkutan Penyeberangan - Transportasi Perkeretaapian - Transportasi Laut- Transportasi Udara
Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis menjadi komersial- Transportasi Darat - Transportasi Perkeretaapian - Transportasi Laut- Transportasi Udara
RuteLintasRuteRuteRute
RuteRuteRuteRute
212181
184
164
48n/a?
n/a
490220
8193265
502?5
III. KAPASITAS
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(8)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
52
53
SasaranIndikator Kinerja Utama
(Outcome)Satuan
Baseline2014
Target2019
14.Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api- Transportasi Darat - Transportasi Perkeretaapian
Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar
LokasiLokasi
%
185
23
3413
32
15.Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan
Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi
Jumlah kota yang menerapkan skema pembatasan lalu lintas
Lokasi
Kota
20
1
50
5
III. KAPASITAS
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(9)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
54
KERANGKA REGULASI DALAMRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019
1. Landasan pengembangan sistem transportasi perkotaan melalui penetapan Perpress/PP pembentukan otoritas transportasi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi di wilayah perkotaan yang melewati lintas batas kewenangan Pemda;
2. Peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan yang diatur nantinya didalam Perpres/PP tersebut termasuk dalam PSO untuk angkutan perkotaan
PERHUBUNGAN DARAT
Perlunya dilakukan ratifikasi maupun perumusan landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penerbitan Pepres untuk Ratifikasi “Arrest of Ship Convention 1999” untuk melengkapi ratifikasi “Maritime Liens and Mortgages 1993” yang telah dilakukan dengan Perpres 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993 (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan Mortgages 1993).
PERHUBUNGAN LAUT
Amanat kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi udara sesuai dengan Amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dalam kerangka penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan Pengaturan Prosesdur dan Operasi Penerbangan.
PERHUBUNGAN UDARA
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
55
1. Mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api oleh pihak swasta/BUMN/Pemda termasuk penyederhanaan perizinan melalui revisi PP 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian;
2. Memberikan dasar legalitas untuk Pemerintah dalam pengadaan sarana kereta api ekonomi dalam mendukung pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (PSO) bidang perkeretaapian melalui revisi PP 72 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan KA;
3. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api di wilayah Jabodetabek khususnya melalui Revisi Perpres No 83 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi;
4. Penyediaan regulasi terkait dengan pelaksanaan PNBP bidang perkeretaaapian termasuk mekanisme skema IMO dan TAC;
5. Penyempurnaan regulasi terkait dengan standar spesifikasi teknis sarana dan prasarana perkeretaapian sesuai jenis teknologi terkini;
6. Penyempurnaan regulasi upaya peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian diantaranya terkait pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana dan SDM bidang perkeretaapian.
KERANGKA REGULASI DALAMRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(2)
PERKERETAAPIAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
56
KERANGKA REGULASI DALAMRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(3)
Pembentukan Unit Pengembangan Transportasi Manajemen Antarmoda/Multimoda :Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan antarmoda maka diperlukan keterpaduan pelayanan guna mewujudkan pelayanan one step service pada angkutan penumpang dan barang. Sampai dengan saat ini penanganan keterpaduan pelayanan angkutan antarmoda/multimoda masih belum optimal dikarenakan belum adanya satu unit organisasi yang memiliki kewenangan tunggal terhadap perencanaan dan pengelolaan transportasi antarmoda/multimoda.
TRANSPORTASI MANAJEMEN ANTARMODA/MULTIMODA
Pembentukan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Transportasi pada Balitbang Perhubungan
TRANSPORTASI MANAJEMEN ANTARMODA/MULTIMODA
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
57
Sinergitas Program/Kegiatan
HUBLA, HUBDAT, HUBUD, KA, BINA MARGA, TATA RUANG
Prog/Keg HUBDAT
Prog/Keg HUBLA
Prog/Keg KA
Kegiatan Prioritas
Fasilitator Sinergitas (BAPPENAS)
Sinergi Program Kementerian Lintas Sektor
Perubahan terhadap struktur kelembagaan masih dimungkinkan, namun masih memerlukan analisis lebih lanjut terkait dengan tingkat kebutuhan dan komposisi Sumberdaya Manusia
Bappenas Kemenkeu
Bappeda
DPA SKPD DIPA KL
Trilateral Desk
Koordinasi
Sharing
Koordinasi
Koordinasi Koordinasi
Trilateral Desk
DPPKAD
Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah
Kemenhub
Dishub
Trilateral Desk
Dasar Kebutuhan
Prog/Keg HUBUD
Koordinasi
Koordinasi
KERANGKA KELEMBAGAAN KEMENHUB
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
58
Pusat
Kemenhub
Satker di Daerah
Kemenhub
Daerah
Dishub Prov
Daerah
Dishub Kab./Kota
Bappenas
Daerah
Bappeda Prov
Daerah
Bappeda Kab./Kota
Tim Koordinasi Transportasi Nasional
Program/ Kegiatan Strategis
Kemenkeu
Pusat
UKPPD
Trilateral Desk
Usulan Daerah
DIPA/RKA-KL
RANCANGAN KERANGKA KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI TRANSPORTASI NASIONAL
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
59
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan
Pusat Penelitian dan
Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda
Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan
Udara
Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan Darat dan KA
Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan Laut
Balai Litbang Manajemen Transportasi Multimoda
Balai Litbang Manajemen
Transportasi Multimoda
Balai Litbang Manajemen
Transportasi Multimoda
Balai Litbang Manajemen
Transportasi Multimoda
RANCANGAN KERANGKA KELEMBAGAANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
60
1. Moda Angkutan Darat;2. Moda Angkutan Laut;3. Moda Angkutan Udara;4. Moda Angkutan KA.
Unit Pengemb. Multimoda
Konektivitas Nasional
1. Bukan Merupakan Amanat Langsung dari UU, Namun Skema Ini Disusun untuk Mengkoordinasi Kebutuhan Pengembangan Angkutan Multimoda Sesuai Amanat UU 23/2007, UU 17/2008, UU 1/2009, UU 22/2009;
2. Dapat dikembangkan dalam 1 unit kerja di Kementerian Perhubungan Setingkat Eselon II atau Eselon III (Dibawah Sekjen).
Tata Guna Lahan
Sislognas MP3EI
Ketugasan :1. Mengkoordinasikan Kebutuhan Perencanaan,
Pembangunan, dan Pengendalian Transportasi Multimoda;
2. Mengembangkan Angkutan Multimoda;3. Mengatur Kinerja Pelayanan Angkutan
Multimoda;4. Mengatur Pengalokasian Sarpras
Pengembangan Angkutan Multimoda
Renc. Tata Ruang
Eselon IIISub Dit Perencanaan
Multimoda
Eselon IIISub Dit Pelaksanaan
Multimoda
Eselon IIISub Dit Pengendalian
Multimoda
Unit Kerja Eselon II
MendukungPembentukan
Mengakomodir
Pembentukan
Pembentukan
Mendukung
RANCANGAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT KERJA PENGEMBANGAN MULTIMODA
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
61
DITJEN PERKERETAAPIANKEMENHUB
Pembentukan BUP Sarana Perkeretaapian BMN (penugasan)
BUP Sarana-BUMN/D (komersil)
BUP Sarana-Swasta (komersil)
Pembentukan BUP Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara
PNBP IMO
PSO
Subsidi Perintis
TAC
TAC
TAC
Kas Negara
APBN
PEMBENTUKAN BUP DALAM RANGKAPERKERETAAPIAN MULTIOPERATOR
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
62
Perluasan Penyediaan Jaringan Prasarana dan Pelayanan Perkeretaapian
Tugas Teknis Regulator Dilaksanakan oleh Ditjen Perkeretaapian
Ketugasan Terkait dengan Fungsi Regulator dari Ditjend. Perkeretaapian Menjadi Lebih Luas dan Kompleks
Diperlukan Pembentukan Balai Teknik di Daerah (Provinsi)
Program Percepatan Pembangunan Perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua
Balai Teknik Perkeretaapian yang ada saat ini: Balai untuk wilayah Sumatera (Utara, Barat, Selatan) dan Jawa (DKI Jakarta dan Banten, Barat, Tengah, Timur)
Kebutuhan Pembentukan Balai Teknik Perkeretaapian 2015-2019: Balai untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi
PEMBENTUKAN BALAI DALAM MENDUKUNG TUPOKSI DITJEN PERKERETAAPIAN DI DAERAH
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
63
SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Transportasi Darat 5.834,9 10.809,3 12.467,4 13.080,7 13,732.2 55.924,5
Transportasi Perkeretaapian 19.559,9 39,433.6 46.066,8 63.109,9 65.488,5 233.658,8
Transportasi Laut 18.123,4 22.167,9 22.461,7 19.673,5 18.711,8 101.138,2
Transportasi Udara 9.502,2 16.054,7 15.437,3 15.222,1 15.206,1 71.422,3
BPSDM Perhubungan 4.264,2 6.351,6 6.362,6 6.424,7 7.010,2 30.413,2
TOTAL PENDANAAN 57.284,5 94,817.1 102.795,8 117.510,9 120.148,7 492.557,0
Catatan : 1. Alokasi Pendanaan tersebut tidak termasuk pendanaan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen pada masing-masing unit kerja Eselon I
dan pendanaan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang Perhubungan 2. Alokasi Anggaran Tahun 2015 sudah termasuk APBNP 2015
(Dalam Rp. Milyar)
KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS NASIONAL 2015-2019(SESUAI RPJMN 2015-2019)
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
64
UNIT KERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Sekretariat Jenderal 887,70 932,00 978,80 1.027,50 1.079,20 4.905,20
Inspektorat Jenderal 100,31 105,33 110,59 116,12 122,9 555,25
Direktorat Perhubungan Darat 6.077,12 11.077,01 12.750,18 13.381,19 14.053,44 57.338,94
Direktorat Perkeretaapian 18,670,76 39.558,9 46.200,8 63.253,3 65.641,9 233.325,66
Direktorat Perhubungan Laut 22,842,96 26.840,5 27.367,6 24.799,7 24.069,4 125.920,16
Direktorat Perhubungan Udara 11.745,88 18.376,15 17.820,4 17.620,37 17.748,26 83.311,06
BPSDM Perhubungan 4.401,59 6,547,8 6.849 7.366,6 7.184,8 32.349,81
Badan Litbang Perhubungan 228,26 239,67 251,66 262,98 274,81 1.257,38
TOTAL PENDANAAN 64.954,6 103.677,3 112.329 127.827,8 130.174,8 538.963,5
Catatan : Kerangka pendanaan pada masing-masing sub sektor sudah termasuk anggaran kegiatan dukungan manajemen; Alokasi Anggaran Tahun 2015 sudah termasuk APBN-P.
(Dalam Rp. Milyar)
KEBUTUHAN ALOKASI PENDANAANRENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
65
Penutup
Bab V
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
66
PENUTUP
1. Indikator yang disusun tersebut harus dapat dihitung dan menunjukkan baseline yang digunakan dalam perhitungan hasil implementasi perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya.
2. Hasil dari perhitungan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan di dalam penilaian kinerja instansi pemerintah yang dituangkan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
3. Dari hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap perencanaan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan setiap tahunnya.
4. Evaluasi yang dilakukan tersebut tentunya tetap memperhatikan aspek kerangka pendanaan, serta hasil capaian target pembangunan, serta relevansi indikator yang disusun didalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.
PENUTUP
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
67
..TERIMA KASIH.. Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian PerhubunganJalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta
Telp. (021) 3811308 Ext. 1128Fax. (021) 3458066
Official Email : [email protected]