Download - RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
1/77
RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM
TAHUN 2014- 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
2/77
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Allah
SWT dan dukungan dari semua staf Dinas Pekerjaan Umum, maka
penyusunan Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan
Umum Tahun 2014-2018 dapat terselesaikan.
Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun
2009-2013 ini merupakan kewajiban seluruh SKPD sebagai tindak lanjut
dari surat edaran Bupati Hulu Sungai selatan dalam mendukung
program Bupati Hulu Sungai Selatan dan menjabarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2014 - 2018 dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010. Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum memuat
program dan kegiatan dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umumyang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang.
Demikian Ra ncangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun
2013-2018 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan secara akuntabel dan transparan.
Kandangan, 2014
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN,
Ir. TARJIDIN NOOR, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19580103 198603 1 019
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
3/77
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,
tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkankondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai
dinamika pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada
Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana
Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan
Pembangunan daerah.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan
memperhatikan RPJM Nasional.
Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan para pejabat struktural
dan staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-2018 yang merupakan
dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
4/77
2
bidang Pekerjaan Umum berdasarkan kondisi dan potensi daerah di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1.2
Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Hulu Sungai Selatan mencakup:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kabupaten;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
5/77
3
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur
beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28
Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29
Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30
Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
6/77
4
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah memberikan arah dan
pedoman bagi aparatur dinas dalam proses suatu kegiatan yang
berorientasi pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan dan
Program. Sebagai suatu instrumen kebijakan, rencana strategis
memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan
pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan
pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau
standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan
pembangunan itu sendiri.
b. Tujuan
Tujuannya adalah untuk mewujudkan kinerja dan tanggung
jawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan sertauntuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam jangka 1 (satu)
Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun sebagaimana tergambar dalam
Visi Misi Dinas.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Hulu Sungai Selatan 2013-2018 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai
dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:
BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan
Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja
Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang PengembanganPelayanan SKPD
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
7/77
5
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup:
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L, Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan
Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup:
Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
8/77
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di
bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, bidang Pengairan dan Bidang
Perumahan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Cipta Karya,
Pengairan dan Bidang Perumahan berdasarkan kebijakan umum
yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Bina Marga.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan BidangCipta Karya.
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Pengairan.
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Perumahan.
6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit
Pelaksana Teknis Dinas.7. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai
perangkat organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
terdiri dari Kepala Dinas / Pejabat Eselon II, kesekretariatan, Bidang
Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Bidang
Pengairan setingkat Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Peralatan dan Perbekalan. Perangkat sekretariat terdiri dari sub bagian
umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
9/77
7
Perencanaan. Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi Jalan, Seksi
Jembatan dan seksi Penyusunan program, pelaporan dan evaluasi,
Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi Gedung, Seksi Sanitasi dan Air
Bersih dan seksi Penyusunan program, pelaporan dan evaluasi, Bidang
Perumahan terdiri seksi Bangunan, seksi Permukiman dan seksi
Penyusunan program, pelaporan dan evaluasi serta Bidang Pengairan
terdiri dari Seksi Irigasi, Seksi Rawa dan Sungai dan seksi Penyusunan
program, pelaporan dan evaluasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada
bagian Lampiran 1 : Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.2 Sumber Daya SKPD
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan didukung oleh sumber daya
aparatur sebagaimana tabel berikut :
Tabel II.1
Sumber Daya Aparatur di Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS
Kualifikasi Pendidikan
SD SLTP SLTA D I /D III D IV S-1 S-2 S-3 Jumlah
8 1 31 1 0 20 9 0 70
Kualifikasi Pangkat dan Golongan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah
2 14 50 4 70
StrukturalFungsional Jumlah
Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah
- 1 5 16 22 0 22
Di rinci lebih lanjut sumber daya aparatur di masing-masing bidang
seperti tabel berikut :
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
10/77
8
Tabel II.2
Sumber Daya Aparatur Pada SEKRETARIAT
(Termasuk Kepala SKPD)
Kualifikasi Pendidikan
SD SLTP SLTA D I /D III D IV S-1 S-2 S-3 Jumlah
0 1 9 0 0 3 2 0 15
Kualifikasi Pangkat dan Golongan
Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah
1 2 10 2 15
Struktural
Fungsional JumlahEselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah
0 1 1 3 5 0 5
Tabel II.3Sumber Daya Aparatur pada Bidang Bina Marga
Kualifikasi Pendidikan
SD SLTP SLTA D I /D III D IV S-1 S-2 S-3 Jumlah
0 1 5 0 0 7 2 0 15
Kualifikasi Pangkat dan Golongan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah
0 2 13 0 15
Struktural
Fungsional JumlahEselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah
0 0 1 3 4 0 4
Tabel II.4
Sumber Daya Aparatur pada Bidang Cipta Karya
Kualifikasi Pendidikan
SD SLTP SLTA D I /D III D IV S-1 S-2 S-3 Jumlah
0 0 5 0 0 4 3 0 12
Kualifikasi Pangkat dan Golongan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah
0 1 10 1 12
Struktural
Fungsional JumlahEselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah
0 0 1 3 4 0 4
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
11/77
9
Tabel II.5Sumber Daya Aparatur pada Bidang Pengairan
Kualifikasi Pendidikan
SD SLTP SLTA D I /D III D IV S-1 S-2 S-3 Jumlah
2 0 8 0 0 4 1 0 15
Kualifikasi Pangkat dan Golongan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah
0 3 12 0 15
Struktural
Fungsional JumlahEselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah
0 0 1 3 4 0 4
Tabel II.6Sumber Daya Aparatur Pada Bidang Perumahan
Kualifikasi Pendidikan
SD SLTP SLTA D I /D III D IV S-1 S-2 S-3 Jumlah
2 0 3 0 0 2 1 0 8
Kualifikasi Pangkat dan Golongan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah
0 3 5 0 8
Struktural
Fungsional JumlahEselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah
0 0 1 3 4 0 4
Tabel II.7Sumber Daya Aparatur Pada UPTD Peralatan dan Perbekalan
Kualifikasi Pendidikan
SD SLTP SLTA D I /D III D IV S-1 S-2 S-3 Jumlah
0 0 4 1 0 0 0 0 5
Kualifikasi Pangkat dan Golongan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah
0 4 1 0 5
Struktural
Fungsional JumlahEselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah
0 0 0 1 1 0 1
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
12/77
10
Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam
mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut : Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat yang memadai
dapat menampung 150 orang peserta dan ruangan-ruangan kantor
lainnya yang cukup memadai dalam mendukung kelancaran
operasional kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu
Sungi Selatan.
Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai,
seperti:
- Meubelair
- Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi
maupun kegiatan teknis
- Fasilitas Telekomunikasi dan Internet
- Dan lain-lain
Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
- Mobil Kepala Dinas
- Mobil Operasional Pick up
- Kendaraan Dinas
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
ditetapkan Kepala Daerah melalui : 1) kegiatan administrasi
perkantoran dan penatausahaan keuangan; 2) kegiatan
pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan; 3) kegiatan
pembangunan/pemeliharaan gedung, fasilitas umum, sanitasi dan air
bersih perdesaan; 4) Kegiatan pembangunan/pemeliharaan bangunan
irigasi dan pengelolaan sungai dan rawa; 5) dan kegiatan revitalisasi
perumahan dan lingkungan perumahan.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
13/77
11
Sedangkan Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten HSS selama tahun 2012 pada Sekretariat dan masing-
masing bidang dapat diuraikan sebagai berikut :
a)Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada sekretariat
1)Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian :
tersedianya layanan surat menyurat
- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik hasil capaian tersedianya layanan telepon, air bersih danlistrik untuk keperluan kantor
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional, hasil capaian terpeliharanya
kendaraan dinas operasional dan terpenuhinya izin/pajak-pajak
kendaraan dinas operasional
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, hasil capaian tersedianya
alat-alat tulis kantor.
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, hasil
capaian terlayaninya barang cetakan dan penggandaan.
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, hasil capaian tersedianya komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan kantor.
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hasil
capaian : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, hasil capaian tersedianya bahan bacaan, peraturan
dan perundang-undangan.
- Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, hasil capaian
tersedianya bahan-bahan logistik kantor.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
14/77
12
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman hasil capaian
tersedianya makan dan minum rapat.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
hasil capaian terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar kabupaten.
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah,
hasil capaian terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi intern Dinas PU.
- Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis lainnya tersedianya honor tenaga
pendukung.
2)Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Kegiatan Pembangunan gedung kantor, hasil capaian
terlaksananya pembangunan fisik gedung kantor.
- Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, hasil capaian
tersedianya perlengkapan gedung kantor.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional, hasil capaian terpeliharanya kendaraan
dinas operasional.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
hasil capaian terpeliharanya peralatan gedung kantor.
3)Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
hasil capaian terpenuhinya pakaian dinas PDH karyawan
4)Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
15/77
13
realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan tersusunya laporan
realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS
b)
Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Bidang Bina
Marga
1)Program Pembanganan Jalan dan Jembatan
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan, hasil capaiannya:
Terselenggaranya pelayanan prasarana jalan.
- Kegiatan Pembangunan jalan, hasil capaiannya; Terlaksananya
pembangunan jalan kabupaten, peningkatan jalan kabupaten
dan peningkatan jalan daerah/ poros desa.
- Kegiatan pembangunan jembatan, hasil capaiannya ;
Terlaksananya pembangunan jembatan tahun 2012
- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, hasil capaiannya ;
terlaksananya monitoring dan pelaporan serta evaluasi kegiatan
sebelumnya.
2)Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jalan, hasil capaiannya ;
Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan
berkala / periodic jalan.
- Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jembatan, hasil
capaiannya ; Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatankabupaten, rehabilitasi jembatan gantung dan rehabilitasi
jembatan biasa.
c)Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Bidang Cipta
Karya
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
16/77
14
1) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor hasil capaiannya :
terlaksananya pembangunan fisik dan rehab gedung kantor,
tersusunnya dokumen perencanaan gedung kantor.
2) Capaian Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-
Gorong
- Kegiatan pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong, hasil
capaiannya : terlaksananya pembangunan saluran drainase /
gorong-gorong.
3)
Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olah Raga hasil capaian : terlaksananya pembangunan sarana
dan prasarana olah raga, tersusunnya dokumen perencanaan
sarana dan prasarana olah raga, tersusunnya dokumen UKL
dan UPL sarana dan prasarana olah raga.
4) Capaian Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
paru/Rumah Sakit Mata
- Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit hasil capaian :
terlaksananya pembangunan fisik dan prasarana Rumah Sakit.
5) Capaian Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
- Kegiatan Penyusunan Strategi Sanitasi Permukiman
Kabupaten hasil capaian : terlaksananya pembangunan fisik
sarana sanitasi skala kawasan dan tersusunnya dokumen
perencanaan sarana sanitasi skala kawasan.
6) Capaian Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
- Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur hasil
capaian : terlaksananya pembangunan fisik dan prasarana
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
17/77
15
pasar dan tersusunnya dokumen perencanaan prasarana
pasar.
7) Capaian Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk
Perdesaan hasil capaian : Tersusunnya Dokumen Perencanaan
kawasan agropolitan dan dokumen perencanaan taman.
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Perdesaan hasil capaian : terlaksananya pembangunan fisik
dan prasarana jaringan air bersih/air minum dan tersusunnya
dokumen perencanaan prasarana jaringan air bersih/air
minum.
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan hasil capaian :
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Prasarana PNPM.
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
Lingkungan Berbasis Masyarakat hasil capaian : terlaksananya
pembangunan fisik dan prasarana sanitasi dan tersusunnya
dokumen perencanaan prasarana sanitasi.
d)Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Bidang Pengairan
1) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;
- Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai;
- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2) Program Pengendalian Banjir
- Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul
Sungai;
-
Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan PengerukanSungai/Kali.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
18/77
16
- Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran
Dan Tanggul Sungai
e)Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Bidang
Perumahan
3) Capaian Program Pengembangan Perumahan
- Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
berbasis masyarakat, Hasil capaian : bangunan rumah layak
huni
- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat, Hasil capaian : terciptanya kondisi lingkungan
yang sehat dan aman.
Sedangkan Pencapaian kinerja Pelayanan pada Renstra Dinas
Pekerjan Umum Kab. HSS periode sebelumnya (2008-2013) dapat
dicerminkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
tabel berikut :
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
19/77
17
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas pekerjaan Umum Kab. HSS
No.
Indikator
Kinerja sesuaiTugas dan
Fungsi SKPD
TargetSPM
TargetIKU
TargetIndikatorLainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke- (%)
Realisasi Capaian Tahun ke-
(%)
Rasio Capaian pada Tahun ke-
(=capaian/target x 100%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Urusan Wajib Pekerjaan Umum:
1 Peningkatanpersentase jalandalam kondisibaik
60% 60% 6060,5
60,5
60,5
60,5
6060,5
60,5
60,5
60,5
100% 100% 100% 100% 100%
2 Peningkatanpersentasekonektivitaswilayah
100% 100% 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%
3 Peningkatan
Kinerja SistemIrigasi
70% 70% 50 50,34 70 70 70 55,3 56 70 70 70 100% 100% 100% 100% 100%
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
20/77
18
No.
IndikatorKinerja sesuaiTugas dan
Fungsi SKPD
TargetSPM
TargetIKU
TargetIndikatorLainnya
Target Renstra SKPD Tahunke- (%)
Realisasi Capaian Tahun ke-(%)
Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 Peningkatanpersentasepenanganandaya rusak air
100% 100% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100% 100% 100% 100% 100%
6 Peningkatanpersentasependuduk yangmendapatkanakses airminum yangaman
70% 70% 30 31 32 33 3452,
7259,37
56,3
60 60 100% 100% 100% 100% 100%
7 Peningkatanpersentasependuduk yangterlayani sistemair limbah yangmemadai
60% 60% 30 31 32 33 34 3055,31
56,6
57 58 150% 150% 100% 100% 100%
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
21/77
19
No.
IndikatorKinerja sesuaiTugas dan
Fungsi SKPD
TargetSPM
TargetIKU
TargetIndikatorLainnya
Target Renstra SKPD Tahunke- (%)
Realisasi Capaian Tahun ke-(%)
Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 Peningkatanpersentasekawasan yangterlayani sistem
jaringandrainase skalakota sehinggatidak terjadigenangan (lebihdari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun
50% 50%33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
100% 100% 100% 100% 100%
10 Berkurangnyapersentaseluasanpermukimankumuh dikawasanperkotaan
10% 10% 20 20 20 20 2016,47
20 20 20 20 65% 100% 100% 100% 100%
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
22/77
20
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek
pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan di
analisis dari aspek pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui
pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang
dituangkan dalam tabel 2.2.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
23/77
21
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanja Langsung 3.426.964.699 3.549.939.069 3.942.653.336 4.322.271.828 5.357.017.675 3.174.079.724 3.337.688.031 3.678.233.846 3.805.134.354 4.544.919.717 92,62 94,02 93,29 88,04 84,84 4.119.769.321 3.708.011.134
Belanja Tidak Langsung 106.496.709.300 67.632.491.166 75.467.489.000 135.542.696.800 125.223.414.446 78.214.804.026 61.570.003.708 73.169.134.925 131.088.818.184 117.495.275.529 73,44 91,04 96,95 96,71 93,83 102.072.560.142 92.307.607.274
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
24/77
22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
2.4.1 Tantangan
1)Tingginya tuntutan masyarakat akan bangunan infrastruktur yang
berkualitas.
2) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD.
3) Rendahnya profesionalitas mitra kerja kontraktor.
4)Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan
infrastruktur.
5) Belum optimalnya system pengawasan terhadap kualitas
bangunan infrastruktur
6) Belum maksimalnya pelayanan administrasi perkantoran pada
secretariat.
2.4.2 Peluang
1)Tersedianya sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat.
2) Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan tenaga
terampil.
3) Adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan.
4)Tersedianya sumber daya manusia dengan motivasi kerja yang
tinggi.
5)Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
25/77
23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013
2018, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:
Visi : Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera,
Agamis Dan Produktif
Misi:
1. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah Menjadi
Potensi Kekuatan Pengembangan Dengan Secara Maksimal
Memanfaatkan Teknologi Dan Informatika
Dalam misi ini dengan memanfaatkan teknologi dan informatika
maka pembangunan daerah dilaksanakan dengan:
1.1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih
dan melayani, meliputi:
Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani,
terdiri dari pemerintahan dan hukum
Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari pendidikan,
kesehatan, olah raga, seni dan budaya.
1.2.Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian
secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi:
Sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan,
perikanan, peternakan dan kehutanan.
Sektor pariwisata
Industri kecil
Tata ruang
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
26/77
24
2. Meningkatkan Pendapatan Sumber Keuangan Daerah Dan
Perekonomian Masyarakat Beriring Dengan Meningkatnya
Kehidupan Beragama.
Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:
2.1.Membangun semangat dan mewujudkan tingkat
produktivitas dan kinerja dan menggali sumber- sumber
pendapatan daerah, meliputi:
Pendapatan daerah (PAD, Perimbangan dan Penerimaan
lainnya)
Perekonomian masyarakat ( industri, perdagangan,
UMKM dan koperasi )
Infrastruktur
Pengelolaan dan pemanfaatan SDA serta kelestarian
lingkungan
Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan
2.2.Melaksanakan nilai- nilai agamis yang menjadi sumber
dalam kehidupan sehari- hari.
Berdasarkan pada visi dan misi Bupati Kabupaten Hulu
Sungai Selatan dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-
2018, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan akan mendukung pelaksanaan Misi tersebut sebagai
bentuk tanggungjawab dalam rangka pencapaian Visi dan
pelaksanaan Misi Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan
Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Wakil
Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut dalam tabel
3.1
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
27/77
25
Tabel 3.1Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kab.
HSS Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya KabupatenHulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis
Dan Produktif
NoMisi dan Program
PermasalahanPelayanan SKPDFaktor
KDH dan Wakil KDH terpilih Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan Dan Mengembangkan
Potensi Daerah Menjadi Potensi
Kekuatan Pengembangan Dengan
Secara Maksimal
MemanfaatkanTeknologi Dan
Informatika, dilaksanakan dengan
1.1 Meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia, mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan
melayani, meliputi
a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih dan melayani
1) Belum maksimalnya pelayanan
administrasi perkantoran di
bidang kesekretariatan
2) Masih rendahnya kualitas SDMpada Dinas PU
3) Belum optimalnya koordinasi
antar SKPD
4) Adanya kesempatan mengikuti
pendidikan dan pelatihan tenaga
terampil
5) Tersedianya SDM dengan motivasi
kerja yang tinggi.
6) Tersedianya sarana dan prasarana
kerja yang memadai
b Kualitas sumber daya manusia ini
terdiri dari pendidikan, kesehatan,
olah raga, seni dan budaya.
1.2 Mengembangkan potensi masyarakat
berbasis pertanian secara luas,
industry kecil, dan pariwisata,
meliputi:
a. Sektor pertanian tanaman pangan,
perkebunan, perikanan, peternakan
dan kehutanan.
b Sektor pariwisata
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
28/77
26
NoMisi dan Program
PermasalahanPelayanan SKPDFaktor
KDH dan Wakil KDH terpilih Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
c Industri kecil
d Tata ruang
2 Meningkatkan Pendapatan Sumber
Keuangan Daerah Dan Perekonomian
Masyarakat Beriring Dengan
Meningkatnya Kehidupan Beragama.
Dalam misi ini pembangunan daerah
dilaksanakan dengan:
2.1 2.1. Membangun semangat dan
mewujudkan tingkat produktivitas
dan kinerja dan menggali sumber-
sumber pendapatan daerah, meliputi:
a. Pendapatan daerah (PAD, Perimbangan
dan Penerimaan lainnya)
b Perekonomian masyarakat ( industri,
perdagangan, UMKM dan koperasi )
c Infrastruktur 1) Terbatasnya alokasi dana
anggaran kegiatan pembangunan
infrastruktur
2) Tingginya tuntutan masyarakat
akan bangunan yang berkualitas
3) Lemahnya system pengawasan
dan pengendalian terhadap
kualitas bangunan infrastruktur
4) Rendahnya profesionalitas mitra
kerja (Kontraktor)
5) Adanya program kerja
6) Tersedianya Sumber pendanaan
lain dari Pemerintah Pusat.
7) Adanya peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan
d Pengelolaan dan pemanfaatan SDA
serta kelestarian lingkungan
e Pengembangan wilayah dan kawasan
agropolitan
2.2 Melaksanakan nilai- nilai agamis yang
menjadi sumber dalam kehidupan
sehari- hari.
3.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan
dalam rangka mencapai visi jangka panjang:
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
29/77
27
3.2.1. VISI KEMENTRIAN PU
Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang
Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025.
Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur
pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi
kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta
beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan
masyarakat.
Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman
yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan
pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang
penjabarannya meliputi:
1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang
dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya
kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan
minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan
pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan
tempuh rata-rata;
3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas,
dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi
standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah
yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam
per hari;
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan
menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar
teknis;
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
30/77
28
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua
infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis
penataan ruang; dan
7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu
menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan
efisien.
Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan
pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang
semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan
keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.
3.2.2. MISI KEMENTERIAN PU
Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana
yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk
mencapai
Visi Kementerian PU Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025,
ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 20102014, yaitu:
1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial daripembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan
berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal
untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan
pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
31/77
29
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang
andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni
dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan
infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan
menjamin adanya rencana strategis kementerian pekerjaan
umum tahun 2010 - 2014, keterpaduan pengelolaan sektor
konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan
menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta
Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau
kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber
daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatifdengan menerapkan prinsip- prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di
lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas
pemeriksaan dan pengawasan profesional.
3.2.3. TUJUAN KEMENTERIAN PU
sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan
dicapai oleh Kementerian PU dalam periode lima tahun ke depan
adalah:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur
PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi
terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi
dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
32/77
30
2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan
umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan
pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal
dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk
mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM,
kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
3.2.4. SASARAN KEMENTERIAN PU
3.2.4.1 Sasaran Strategis
Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara
keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan
Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden
tentang RTR Pulau/ Kepulauan dan peraturan pendukungnya
berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang
penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas,
kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan
baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum
guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan
pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan
serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan
produktivitas sektor produksi melalui
pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
33/77
31
pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung
air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi
dan jaringan rawa.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari
hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di
sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem
transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial
masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan
peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan
Jalan Tol Trans Jawa.
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan
permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan
air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan
penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta
meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem
berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya
sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas
genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan
persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan
penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di
perkotaan.
6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholdersjasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya
penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi
nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial
dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui
peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
34/77
32
3.2.4.2 Sasaran Rinci
Adapun sasaran secara lebih rinci berdasarkan 5 (lima) tujuan
Kementerian PU yang akan dicapai meliputi:
1. Tujuan 1
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU
dan permukiman dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi
terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi
dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
Sasaran
1. Meningkatnya pemahaman pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai
acuan matra spasial bagi terwujudnya pembangunan
berkelanjutan.
2. Terfasilitasinya perwujudan penataan ruang nasional melalui
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
4. Tersedianya perangkat perundang-undangan bidang penataan
ruang sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam penataan ruang.
5. Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional
secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan
berwawasan lingkungan.
6. Tersusunnya NSPK bidang pengembangan permukiman.
7. Tersusunnya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan (SPPIK) di daerah.
8. Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman
(RPKP) diperkotaan dan perdesaan.
9. Terlaksananya pendampingan penyusunan rencana tindak
penanganan kawasan kumuh di perkotaan.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
35/77
33
10. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM)
serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
pengembangan permukiman.
11. Tersusunnya NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan
12. Terlaksananya pendampingan penyusunan NSPK bidang
Penataan Bangunan dan Lingkungan oleh Pemda .
13. Terlaksananya pembinaan kelembagaan penataan bangunan
dan lingkungan (sosialisasi dan diklat).
14. Tersusunnya NSPK dalam pengembangan pengelolaan sanitasi
lingkungan.
15. Terlaksananya pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kota
(SSK) yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan oleh
Pemda.
16. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM,
peran masyarakat)alam rangka meningkatkan kemampuan
pengelolaan sanitasi lingkungan.
17. Tersusunnya NSPK dalam pengembangan pengelolaan
persampahan.
18. Terlaksananya pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan
dengan pengelolaan persampahan.
19. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM,
peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan
pengelolaan persampahan.
20. Terlaksananya pengembangan NSPK bidang pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
21. Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota.
22. Meningkatnya kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya
Manusia dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM).
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
36/77
34
23. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan dalam
rangka pembiayaan.
24. Terwujudnya adaptasi terhadap perubahan iklim.
25. Terpenuhinya pelayanan manajemen bidang permukiman.
26. Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar
negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja
infrastruktur bidang permukiman.
27. Bertambahnya pilihan teknologi PU siap pakai untuk meningkatkan
kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
(termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim).
28. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk
meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian
pemanfaatan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim).
29. Bertambahnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
pengendalian pemanfaatan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi
terhadap perubahan iklim).
30. Terselenggaranya layanan teknis untuk meningkatkan kualitas
perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang (termasuk
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim).
2. Tujuan 2
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan
umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional, ketahanan pangan, dan daya saing.
Sasaran
1. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan rawa
melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
37/77
35
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui
preservasi dan peningkatan kapasitas jalan.
3. Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi
jalan bebas hambatan.
4. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat
dan daerah
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, SDM, dan kebijakan
pembina jasa konstruksi pusat dan daerah.
6. Terpenuhinya NSPK bidang jasa konstruksi.
7. Terlaksananya struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, dan
berdaya saing tinggi.
8. Meningkatnya penyelesaian sengketa dan kasus hukum bidang
jasa konstruksi.
9. Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
10.Meningkatnya kapasitas SDM penyedia/pengguna dan
masyarakat jasa konstruksi.
11.Bertambahnya pilihan teknologi PU siap pakai untuk keandalan
sistem jaringan infrastruktur PU dan permukiman.
12.Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk keandalan
sistem jaringan infrastruktur PU dan permukiman.
13.Bertambahnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
untuk keandalan sistem jaringan infrastruktur PU danpermukiman.
14.Terselenggaranya layanan teknis untuk meningkatkan
keandalan sistem jaringan infrastruktur PU dan permukiman.
3. Tujuan 3
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan
pelayanan (dasar) bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
38/77
36
Sasaran
1 Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok
sehari-hari, perkotaan dan industri.
2 Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh di
perkotaan.
3 Terlaksananya pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan
permukiman baru.
4 Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan
bangunan dan lingkungan.
5 Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis,
tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau.
6 Terwujudnya pengembangan Pusat Informasi
Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B).
7 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera.
8 Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah.
9 Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase.
10 Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur
persampahan.
11 Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan.
12 Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap
MBR Perdesaan.
13 Bertambahnya pilihan teknologi PU dan permukiman siap pakai
untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan
cakupan layanan (dasar).
14 Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk
peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan
layanan (dasar).
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
39/77
37
15 Bertambahnya NSPK untuk peningkatan kualitas lingkungan
permukiman dan cakupan layanan (dasar).
16 Terselenggaranya layanan teknis untuk peningkatan kualitas
lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar).
4. Tujuan 4
Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal,
perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk
mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Sasaran
1 Meningkatnya kapasitas tampung sumber air melalui
pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan
waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya,
serta terlindunginya kawasan sumber air.
2 Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui
pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan
sarana/ prasarana pengendali banjir.
3 Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor melalui
pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan
sarana/ prasarana pengendali lahar/sedimen.
4 Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui
pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana
pengaman pantai.
5 Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan
jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta
berfungsinya ruas jalan pasca bencana.
6 Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman di
kawasan rawan bencana (Sumatera Barat, dll).
7 Terselenggaranya pengembangan kawasan- kawasan potensial di
perdesaan.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
40/77
38
8 Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal,
perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.
9 Tersedianya Prasarana dan sarana air minum, air limbah,
persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik
sosial.
10 Bertambahnya pilihan teknologi PU dan permukiman siap
pakai untuk percepatan kawasan strategis dan wilayah
tertinggal.
11 Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk percepatan
pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal.
12 Bertambahnya NSPK untuk percepatan pembangunan kawasan
strategis dan wilayah tertinggal.
13 Terselenggaranya layanan teknis dalam percepatan
pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal.
5. Tujuan 5
Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM,
kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang
pekerjaan umum dan permukiman.
Sasaran
1. Terwujudnya kelembagaan manajemen yang efektif, efisien,
terpadu, dan konsisten.
2. Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pengelola data
SDA dan stakeholder.
3. Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan,
pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi
penyelenggaraan jalan daerah secara efektif dan efisien.
4. Meningkatnya keahlian dan sarana kelitbangan.
5. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan dari temuan tahun lalu.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
41/77
39
6. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang dapat
ditindaklanjuti sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.
7. Tersedianya pedoman pengawasan (persampahan, limbah,
drainase, audit perijinan tata bangunan dan jasa konstruksi dan
audit manfaat dll).
8. Meningkatnya dokumen rancangan dan hasil evaluasi
kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang ke-PU-
an dan permukiman yang dimanfaatkan.
9. Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman,
penganggaran, koordinasi program, pembinaan administrasi
KLN serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
10. Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta
perencanaan SDM aparatur yang profesional dan berkompeten
sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya.
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan regulasi
Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU serta meningkatnya
ketersediaan dokumen hak/kepemilikan aset.
12. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan kemudahan
akses untuk memperoleh informasi bidang pekerjaan umum
secara elektronik.
13. Meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan
pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan sarana
Kementerian PU.
14. Meningkatnya kompetensi aparatur bidang PU dan
permukiman melalui pendidikan dan pelatihan.
15. Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas
dan kualitas bantuan hukum serta pengembangan sistem
dokumentasi dan informasi.
16. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan yang
transparan serta terfasilitasinya pembinaan pengusahaan
BUMN/Perum.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
42/77
40
17. Meningkatnya pendokumentasian dan penyebarluasan informasi
bidang PU serta dukungan terhadap pimpinan dalam bentuk
protokoler dan penyiapan laporan pimpinan.
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
NoSasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
PermasalahanPelayanan
SKPD
Faktor
Pengham
bat
Pendor
ong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya layanan
jaringan Irigasi dan
Rawa
1) Kurang tersedianya
fasilitas infrastruktur
sosial ekonomi yang
memadai di masyarakat.
2) Terbatasnya alokasi
dana anggaran kegiatan
pembangunaninfrastruktur
3) Lemahnya system
pengawasan dan
pengendalian terhadap
kualitas bangunan
infrastruktur
4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
5) Adanya peran serta
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
. Meningkatnya
keberlanjutan dan
ketersediaan air untuk
1) Kurang tersedianya
fasilitas infrastruktur
sosial ekonomi yang
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
43/77
41
NoSasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
PermasalahanPelayanan
SKPD
Faktor
Pengham
bat
Pendor
ong
(1) (2) (3) (4) (5)
memenuhi berbagai
kebutuhan
memadai di masyarakat
2) Terbatasnya alokasi
dana anggaran kegiatan
pembangunan
infrastruktur
3) Lemahnya system
pengawasan danpengendalian terhadap
kualitas bangunan
infrastruktur
4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
5) Adanya peran serta
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
Berkurangnya luas
kawasan yang terkena
dampak banjir
1) Kurangnya pelaksanaan
pembangunan dan
pengembangan wilayah
yang sesuai dengan
rencana tata ruang
2) Lemahnya system
pengawasan dan
pengendalian terhadap
kualitas bangunan
infrastruktur
3) Adanya program kerja
4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
44/77
42
NoSasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
PermasalahanPelayanan
SKPD
Faktor
Pengham
bat
Pendor
ong
(1) (2) (3) (4) (5)
2 Meningkatnya
Fasilitasi
penyelenggaraan jalan
daerah untuk
mencapai 60% kondisi
mantap
1) Kurang tersedianya
fasilitas infrastruktur
sosial ekonomi yang
memadai di masyarakat
2) Terbatasnya alokasi
dana anggaran kegiatanpembangunan
infrastruktur
3) Lemahnya system
pengawasan dan
pengendalian terhadap
kualitas bangunan
infrastruktur
4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
5) Adanya peran serta
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
3 Meningkatnya
kualitas layanan air
minum dan sanitasi
permukiman
perkotaan
1) Kurangnya fasilitas
prasarana umum, tata
lingkungan dan
perumahan yang
memadai
2) Terbatasnya alokasi
dana anggaran kegiatan
pembangunan
infrastruktur
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
45/77
43
NoSasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
PermasalahanPelayanan
SKPD
Faktor
Pengham
bat
Pendor
ong
(1) (2) (3) (4) (5)
3) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
4) Adanya peran serta
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
Meningkatnyakualitas kawasan
permukiman dan
penataan ruang
1) Kurangnya pelaksanaanpembangunan dan
pengembangan wilayah
yang sesuai dengan
rencana tata ruang
2) Kurangnya fasilitas
prasarana umum, tata
lingkungan dan
perumahan yang
memadai
3) Adanya program kerja
4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
5) Adanya peran serta
masyarakat dalampelaksanaan
pembangunan
Meningkatnya
kualitas infrastruktur
permukiman
perdesaan/kumuh/nel
ayan dengan pola
pemberdayaan
masyarakat
1) Kurangnya fasilitas
prasarana umum, tata
lingkungan dan
perumahan yang
memadai
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
46/77
44
NoSasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
PermasalahanPelayanan
SKPD
Faktor
Pengham
bat
Pendor
ong
(1) (2) (3) (4) (5)
2) Kurangnya fasilitas
Infrastruktur sosial
ekonomi yang memadai
di masyarakat
3) Adanya program kerja
4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
5) Adanya peran serta
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
4 Cakupan ketersediaan
Rumah layak huni
1) Terbatasnya alokasi
dana anggaran kegiatan
pembangunan rumah
layak huni.
2) Belum optimalnya
koordinasi antar SKPD
3) Kesadaran masyarakat
akan rumah layak huni
masih kurang
4) Tersedianya sumber
pendanaan lain dariPemerintah Pusat
5) Adanya peran serta
masyarakat dalam
pelaksanaan
Pembangunan
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
47/77
45
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Dari draft Rencana Tata Ruang Wilayah 2013-2033 tersebut, beberapa
kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
meliputi :
1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata
dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai
dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis;
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara.
Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatanmerupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten
ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Strategi penataan ruang dirumuskan berdasarkan
kebijakan penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun
strategi penataan ruang diuraikan sebagai berikut :
(1) Strategi pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara
merata dan seimbang terdiri atas:a.memperkuat fungsi dan peran PKL dan PKLp;
b. memperkuat fungsi dan peran PPK;
c.memperkuat fungsi dan peran PPL; dan
d.menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan
perdesaan secara sinergis.
(2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana secara terpadu dan merata terdiri atas:
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
48/77
46
a.meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan sistem
pelayanan jaringan prasarana transportasi darat;
b.mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air
baku;
c.meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
d.meningkatkan pengelolaan air limbah;
e.meningkatkan pengelolaan sistem drainase;
f. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku; dan
g.mengembangkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
(3) Strategi pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai
dengan daya dukung lahan dan daya tampung terdiri atas:
a.menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya
alam, berdasarkan kesesuaian lahan;
b.mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas
unggulan;
c.mengembangkan dan mempertahakan kawasan pertanian
pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah;
d.mengelola pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tak
terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan;dan
e.membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu
pada kawasan sentra-sentra produksi, kawasan industri, dan
kawasan perdagangan dan jasa.
(4) Strategi pengembangan agropolitan terdiri atas:
a.mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan,
perikanan yang berkelanjutan;
b.mengembangkan kegiatan industri pengolahan perdagangan dan
jasa;
c.mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
agropolitan; dan
d.mempertahankan luasan lahan pertanian.
(5) Strategi pengembangan kawasan pariwisata berwawasan
lingkungan terdiri atas:
a.mengembangkan kawasan wisata; dan
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
49/77
47
b.mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata.
(6) Strategi pemantapan dan pelestarian kawasan lindung terdiri atas:
a.menetapkan kawasan lindung;
b.mempertahankan luasan kawasan hutan lindung dan mencegahterjadinya alih fungsi lahan pada kawasan lindung;
c.mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan
dan kelestarian keanekaragaman hayati;
d.merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi fungsi
lindung.
e.mencegahdampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak
kawasan lindung;
f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian
kawasan lindung;
g.mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan formal otonom
dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar;
h.melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap
kegiatan illegal dalam kawasan lindung; dan
i. menyelenggarakan upaya terpadu dalam mengurangi
pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah terhadap
kawasan lindung.
(7) Strategi penanganan kawasan rawan bencana terdiri atas:
a.mengidentifikasi kawasan rawan bencana;
b.rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan
bencana tanah longsor;
c. mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan kritis rawan
bencana tanah longsor;
d.melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam
pengendalian banjir; dan
e.mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur
pengendali banjir.
(8) Strategi untuk pengembangan dan pengendalian kawasan strategis
terdiri atas:
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
50/77
48
a.menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan
kekhususannya;
b.mengembangkan kawasan strategis provinsi yang berada di
kabupaten;
c.mengembangkan dan meningkatkan kawasan strategis
kabupaten; dan
d.meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis.
(9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan negara terdiri atas:
a.mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi
kawasan pertahanan dan keamanan;
b.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya
tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
c.mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar
kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan; dan
d.turut serta menjaga dan memelihara aset-aset
pertahanan/militer.
Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam
tabel 3.3.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
51/77
49
Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata RuangWilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
No
Rencana Tata Ruang
Wilayah Terkait Tugas
dan Fungsi SKPD
PermasalahanPelayanan
SKPD
Faktor
Pengham
bat
Pendor
ong
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatkan kualitas,
kuantitas dan
keterpaduan sitem
pelayanan jaringan
prasarana transportasi
darat
1) Kurangnya
pelaksanaan
pembangunan dan
pengembangan
wilayah yang sesuai
dengan rencana tata
ruang
2) Terbatasnya alokasi
dana anggaran
kegiatan
pembangunan
infrastruktur
3) Lemahnya system
pengawasan dan
pengendalian terhadap
kualitas bangunan
infrastruktur
4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
5) Adanya peran serta
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
52/77
50
No
Rencana Tata Ruang
Wilayah Terkait Tugas
dan Fungsi SKPD
PermasalahanPelayanan
SKPD
Faktor
Pengham
bat
Pendor
ong
(1) (2) (3) (4) (5)Mendayagunakan
sumber daya air dan
pemeliharaan jaringan
air baku
1) Kurang tersedianya
fasilitas infrastruktur
sosial ekonomi yang
memadai di
masyarakat.
2) Terbatasnya alokasi
dana anggarankegiatan
pembangunan
infrastruktur
3) Lemahnya system
pengawasan dan
pengendalian terhadapkualitas bangunan
infrastruktur
4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
5) Adanya peran serta
masyarakat dalampelaksanaan
pembangunan
Meningkatkan
penyediaan dan
pelayanan sumber air
baku
1) Kurang tersedianya
fasilitas infrastruktur
sosial ekonomi yang
memadai di
masyarakat.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
53/77
51
No
Rencana Tata Ruang
Wilayah Terkait Tugas
dan Fungsi SKPD
PermasalahanPelayanan
SKPD
Faktor
Pengham
bat
Pendor
ong
(1) (2) (3) (4) (5)2) Terbatasnya alokasi
dana anggaran
kegiatan
pembangunan
infrastruktur
3) Lemahnya system
pengawasan danpengendalian terhadap
kualitas bangunan
infrastruktur
4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
5) Adanya peran sertamasyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
Meningkatkan
pengelolaan air limbah
1) Kurangnya fasilitas
prasarana umum, tata
lingkungan dan
perumahan yangmemadai
2) Terbatasnya alokasi
dana anggaran
kegiatan
pembangunan
infrastruktur
3) Adanya programkerja
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
54/77
52
No
Rencana Tata Ruang
Wilayah Terkait Tugas
dan Fungsi SKPD
PermasalahanPelayanan
SKPD
Faktor
Pengham
bat
Pendor
ong
(1) (2) (3) (4) (5)4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dari
Pemerintah Pusat.
5) Adanya peran serta
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
Meningkatkan
pengelolaan sistem
drainase
1) Kurangnya fasilitas
prasarana umum, tata
lingkungan dan
perumahan yang
memadai
2) Terbatasnya alokasi
dana anggarankegiatan
pembangunan
infrastruktur
3) Belum optimalnya
koordinasi antar SKPD
4) Tersedianya Sumber
pendanaan lain dariPemerintah Pusat.
5) Adanya peran serta
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
55/77
53
3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten hulu Sungai Selatan
terpilih, Kajian terhadap Renstra Kementrian PU, Kajian terhadap
RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan
SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi
permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun
eksternal dan disajikan pada tabel 3.4
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
56/77
54
Tabel 3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Aspek KajianCapaian/Kondisi
Saat ini
Standaryang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PermasalahanPelayanan SKPD
INTERNAL EKSTERNAL
(KEWENANGANSKPD)
(DILUARKEWENANGAN
SKPD)
1 2 3 4 5 6
Peningkatanpersentase jalandalam kondisi baik
69%SPM(2010)
Ketersediaansumber dana
Kondisi Cuaca
Masih perlumeningkatkanKoordinasi denganinstansi terkait
Peningkatanpersentasekonektivitas wilayah
90,00%SPM(2010)
Ketersediaansumber dana
Partisipasimasyarakat
Masih perlumeningkatkankesadaran ma-syarakatpengguna
Peningkatan KinerjaSistem Irigasi
48,08%SPM(2010)
Ketersediaansumber dana
Partisipasimasyarakat
Masih perlumeningkatkankesadaran ma-syarakat
pengguna
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
57/77
55
Aspek KajianCapaian/Kondisi
Saat ini
Standaryang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PermasalahanPelayanan SKPD
INTERNAL EKSTERNAL
(KEWENANGANSKPD)
(DILUARKEWENANGAN
SKPD)
1 2 3 4 5 6
Peningkatanpersentase
penanganan dayarusak air
30%SPM
(2010)
Ketersediaan
sumber dana
Partisipasi
masyarakat
Masih perlumeningkatkan
kesadaran ma-syarakatpengguna
Peningkatanpersentasependuduk yangmendapatkan aksesair minum yangaman
34,33%SPM(2010)
Ketersediaansumber dana
Partisipasimasyarakat
Masih perlumeningkatkankesadaran ma-syarakatpengguna
Peningkatanpersentasependuduk yangterlayani sistem airlimbah yang
memadai
34,33%SPM(2010)
Ketersediaansumber dana
Partisipasimasyarakat
Masih perlumeningkatkankesadaran ma-syarakatpengguna
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
58/77
56
Aspek KajianCapaian/Kondisi
Saat ini
Standaryang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
PermasalahanPelayanan SKPD
INTERNAL EKSTERNAL
(KEWENANGANSKPD)
(DILUARKEWENANGAN
SKPD)
1 2 3 4 5 6
Peningkatan
persentase kawasanyang terlayanisistem jaringandrainase skala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam) lebihdari 2 kali setahun
33,60%SPM(2010)
Ketersediaansumber dana
Partisipasimasyarakat
Masih perlumeningkatkankesadaran ma-syarakatpengguna
Berkurangnyapersentase luasanpermukiman
kumuh di kawasanperkotaan
7,59%SPM(2010)
Ketersediaansumber dana
Ketersediaansumber dana
Masih perlumeningkatkankesadaran ma-syarakat
pengguna
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
59/77
57
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka
menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD;
dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu
strategis sebagai berikut:
1. Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan
infrastruktur.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas
bangunan infrastruktur.
4. Kurang tersedianya fasilitas infrastruktur sosial ekonomi yang
memadai di masyarakat
5. Kurangnya fasilitas prasarana umum, tata lingkungan dan
perumahan yang memadai.
6. Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan
wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
60/77
58
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
Visi merupakan cita-cita dan harapan semua unsur organisasi
yang dipergunakan sebagai pedoman dan pendorong untuk mencapai
tujuan organisasi yang menggambarkan tentang apa yang akan dicapai
di masa depan sebagai hasil komitmen dan kesepakatan semua unsur
organisasi.
Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah
pertama dari rencana jangka panjang yaitu Rencana Strategis. Oleh
karena itu, penetapan visinya harus mengacu pada tahapan yang telah
ditetapkan dalam Renstra. Mengingat beberapa kondisi dan pemikiran
tersebut, maka komitmen dan kesepakatan unsur Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus tetap berada dalamkoridor tahapan rencana Renstrada. Renstrada menetapkan pada
tahun 2018 adalah tahun pencapaian sasaran.
Sasaran antara yang telah ditetapkan tersebut, dipandang sebagai
sasaran kongkrit yang akan diwujudkan pada jangka waktu 5 tahun
yaitu pada tahun 2018. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, perlu
dirumuskan secara tepat Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi
pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijakan dan program
yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun.
Oleh karena itu Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Selatan:
Terwujudnya Infrastruktur Prasarana Dasar Yang Terpadu Dan
Berkelanjutan.
Untuk menjembatani kondisi saat ini menuju kondisi masa depan
yang ingin dicapai, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
61/77
59
Selatan perlu menentukan pernyataan konkrit dalam wujud misi
sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, sehingga akan lebih
memudahkan untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen
SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dalam mewujudkan visi yang ditetapkan diatas adalah:
1. Meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air
yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pembangunan fasilitas umum, dan ketersediaan
rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan
fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4.2.1 Tujuan
Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan misiyang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi
yang akan diciptakan dan meletakan kerangka prioritas untuk
memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi. Dengan visi
dan misi yang ada, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan telah menetapkan tujuan dimaksud, yaitu:
1.Tersedianya infrastruktur prasarana dasar yang berkualitas,
terpadu dan berkelanjutan.
2.Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan
produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
3. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
62/77
60
4.2.2 Sasaran
Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang merupakan
pernyataan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sasaran akan menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan, alokasi
sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka
pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan
penetapan sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya infrastruktur prasarana dasar yang berkualitas,
terpadu dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur yang mendorong
peningkatan produksi pertanian.
3. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman.
Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikandalam tabel 4.1.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
63/77
61
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
URAIAN TARGET URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
1.Peningkatan persentase
jalan dalam kondis i baik74,50 1.
Peningkatan
persentase jalan
dalam kondisi
baik
60,50 61,00 73,30 74,00 74,50
2.Peningkatan persentase
konektivitas wilayah100,00 2.
Peningkatan
persentase
konektivitas
wilayah
90,00 90,00 100,00 100,00 100,00
1.Peningkatan Kinerja
Sistem Irigasi85,00 1.
Peningkatan
Kinerja Sistem
Irigasi
52,25 70,00 75,00 80,00 85,00
2.Peningkatanpersentase
penanganan daya
rusak air
30,00 2.
Peningkatan
persentase
penanganan daya
rusak air
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
1.
Peningkatan persentase
penduduk yang
mendapatkan akses ai r
minum yang aman
76,81 1.
Peningkatan
persentase
penduduk yang
mendapatkan
akses air minum
yang aman
53,73 56,30 66,50 71,97 76,81
2.
Peningkatan
persentase penduduk
yang terlayani sistem
air limbah yang
memadai
62,00 2.
Peningkatan
persentase
penduduk yang
terlayani sistem
air lim bah yang
memadai
48,21 58,23 61,00 61,50 62,00
3.
Peningkatan
persentase kawasan
yang terlayani sistem
jaringan drainase
skala kota sehingga
tidak terjadi
genangan (lebih dari
30 cm, selama 2 jam)
lebih dari 2 kali
setahun
59,00 3.
Peningkatan
persentase
kawasan yang
terlayani sistem
jaringan drainase
skala kota
sehingga tidak
terjadi genangan
(lebih dari 30 cm,
selama 2 jam)
lebih dari 2 kali
setahun
33,60 33,60 43,00 50,00 59,00
4.
Berkurangnya
persentase luasan
permukiman kumuh
di kawasan
perkotaan
30,00 4.
Berkurangnya
persentase luasanpermukiman
kumuh di
kawasan
perkotaan
16,46 18,23 20,00 25,00 30,00
Meningkatnya
pemenuhan sarana
dan prasarana
permukiman
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya
jangkauan dan
kualitas
infrastruktur
perhubungan
Terpenuhi nya
infrastruktur yang
mendorong
peningkatan
produksi pertanian,
perikanan,
peternakan dan
perkebunan
SASARAN
1
NO.TUJUAN
Meningkatnya
jangkauan dan
kualitas i nfrastruktur
perhubungan
INDIKATOR
3
2
Te rpenuhi nya
infrastruktur yang
mendorong
peningkatan produksi
pertanian, perikanan,
peternakan danperkebunan
Meningkatnya
pemenuhan sarana
dan prasarana
permukiman
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1 Strategi
Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk
menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
64/77
62
yang meliputi penetapan kebijaksanaan dan program yang
diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan
secara bertahap dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya.
Untuk melaksanakan strategi tersebut perlu didukung kebijakan
yang bertujuan menunjang pencapaian visi dan misi Dinas yakni
dengan :
1. Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Pembangunan, peningkatan Jalan dan Jembatan.
3. Pengembangan Sumber Daya Air.
4. Pengembangan Cipta Karya.
5. Pengembangan dan Penataan Perumahan.
4.3.2 Kebijakan
Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan
Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS adalah :
1. Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat
perencana pada diklat-diklat;
2. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan
pelaporan.
3. Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik
secara periodik dan berkelanjutan;
4. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama
serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan
pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang
berkualitas dan partisipatif;
Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan
pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka
Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.
-
7/23/2019 RENSTRA DINAS PU 2014-2018.pdf
65/77
63
Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan KebijakanPada Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS
Tahun 2014-2018
VISI : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PRASARANA DASAR YANG TERPADU DAN
BERKELANJUTAN
MISI I : Meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tersedianya
infrastruktur
prasarana dasar yang
berkualitas, terpadu
dan berkelanjutan
Meningkatnya
infrastruktur
prasarana dasar
yang berkualitas,
terpadu dan
berkelanjutan
Mempertahankan
kondisi mantap agar
pelayanan tetap
optimal,
meningkatkan
kualitas terhadap
kondisi yang ada
serta melengkapi
jaringan jalan dan
jembatan yang ada