i
REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 – 2019
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
2017
ii
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN i
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
: 1 Tahun 2014 sebagai penjabaran RPJMD tersebut, maka setiap SKPD diwajibkan untuk membuat
Rencana Strategis (Renstra). Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai salah satu SKPD
pelaku pembangunan kesehatan telah menyusun Rencana StrategisTahun 2015-2019. Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan
memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk kurun waktu tahun 2015-2019.
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin
bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab melalui kesempatan ini
saya mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk saling bahu-
membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Penyusunan Renstra ini telah
dilakukan oleh semua unsur di jajaran Dinas Kesehatan, sehingga penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan ini telah mendapatkan masukan dari para pengelola program, akan tetapi kami menyadari
penyusunan ini belum memenuhi harapan akan rencana strategis yang sebenarnya, namun kami
telah berupaya secara maksimal untuk menyusun sesuai dengan pedoman yang ada. Untuk itu
sumbang saran perbaikan kiranya dapat menyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang di masa mendatang.
Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan perhatiannya serta kontribusi nya
dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan. Akhirnya dengan mengucap puji syukur kehadirat
Allah SWT, karena hanya rahmat dan karuniaNya kita dapat menyelesaikan penyusunan
Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2015-2019.
Lumajang, Juli 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG
dr. TRIWORO SETYOWATI
Pembina Utama Muda NIP. 19590824 198701 2 002
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
DAFTAR ISI
Table of Contents
KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. i
HALAMAN ii
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 1
BAB I. PENDAHULUAN
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang
optimal. Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan
nasional. Untuk itu pembangunan kesehatan diarahkan kepada semua aspek kehiudupan yang
ada, tantangan dan tuntutan masyarakat melalui keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat
sebagai pelaku dan penerima pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang
Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2014 sebagai
penjabaran RPJMD tersebut, setiap SKPD diwajibkan untuk membuat Renstra. Sesuai dengan
amanat UU Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang :Tahapan, Tata cara penyusunan ,
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah membuka peluang dan
kesempatan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pembangun kesehatan sesuai dengan
spesifik dan potensi daerah. Atas dasar pemahaman tersebut, maka pembangunan kesehatan
harus mampu menunjukan adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam proses
pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pemafaatan hasil-hasil pembangunan.
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan
yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang dan bersifat
indikatif. Demikian juga halnya Dinas Kesehatan juga diwajibkan membuat Renstra yang
merupakan dokumen perencanaan bersifat fundamental sebagai acuan untuk melaksanakan
program-program pembangunan kesehatan yanag akan dilaksanakan langsung maupun tidak
langsung oleh Dinas Kesehatan serta mendorong peran aktif masyarakat dalam kurun waktu
2015-2019.
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai salah satu SKPD, juga melaksanakan
reviu dan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
Tahun 2015 – 2019 guna menyesuaikan penyempurnaan atau reviu dari RPJMD dan Indikator
Kinerja Daerah serta adanya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Dalam reviu
RPJMD Tahun 2015 – 2019, Dinas Kesehatan mendukung Misi 1 adalah “Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui
Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan” dan
Tujuan 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 2
BAB I. PENDAHULUAN
tujuannya adalah Indeks Kesehatan pada akhir periode RPJMD sebesar 76,80. Sasarannya
adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator sasaran yang ditetapkan
dalam penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Angka Harapan Hidup. Renstra Dinas
Kesehatan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana kerja dan Anggaran serta mengukur
keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam kurun waktu lima
tahun.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tahun
2015-2019 adalah :
a. Landasan Idial : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
c. Landasal Operasional :
- UU Nomor17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara
- UU Nomor 36 Tahun 2009 , tentang : Kesehatan
- UU Nomor 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
- UU 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU Nomor 23 / 2004 tentang Pemerintah daerah
- PP Nomor 25 / 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Propinsi sebagai Daerah Otonom
- PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP Nomor 8 tahun 2004 Tentang : Tahapan dan Tata cara Penyusunan , Pengendalian ,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Instruski Presiden Nomor 7 / 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016, tentang SPM Bidang Kesehatan
- Perda Kabupaten Lumajang Nomor 34 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi
Perangkat daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah kabupaten Lumajang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang RPJMD
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 3
BAB I. PENDAHULUAN
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Review Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
1.3. Maksud Dan Tujuan
Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-
2019 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam
menysusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan
kesehatan di Kabupaten Lumajang selama lima tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang menjadi acuan untuk menyusun kegiatan tahunan yang dibahas dalam musyawarah
perencanaan pembangunan daerah. Berdasar pertimbangan tersebut, penyusunan renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang memiliki beberapa tujuan. Tujuan disusunnya Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yaitu :
a. Menyelaraskan dan mensinkronkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang
tahun 2015 – 2019;
b. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan;
c. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam mencapai
tujuan dengan cara menyusun strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur;
d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk
memahami dan menilai program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang
waktu lima tahun.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan :
2.1. Latar Belakang
2.1. Landasan Hukum
2.1. Maksud dan Tujuan
2.1. Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, bab
ini menguraikan :
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 4
BAB I. PENDAHULUAN
Kabupaten Lumajang
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, bab ini
menguraikan :
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kesehatan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih,
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Republik Indonesia ,
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan
hidup strategis dan isu-isu strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN, bab ini menguraikan :
4.1 Visi, Misi Kepala Daerah
4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 5
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Untuk melaksanakan pembangunan di sektor kesehatan telah dibuat Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang No. 34 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang yang telah diperbaharui pada tahun 2016 Dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang
Kesehatan, Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 pasal 2 (dua) disebutkan
bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang
kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pada pasal 4 (empat)
dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang kesehatan.
Di samping itu untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan mempunyai
fungsi :
1. Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang kesehatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2.2.1. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
Sebagai institusi perangkat daerah keberadaan sumber daya aparatur memegang peran
penting dalam menjalankan kebijakan dan program yang dibuat oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang. Selain dukungan aparatur dengan kapasitas dan kapabilitas yang handal
dibutuhkan system organisasi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang. Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 6
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
b. Seksi Surveilance dan Imunisasi;
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. Bidang Sumberdaya Kesehatan
a. Seksi Kefarmasian;
b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan ;
c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. UPT :
a. Puskesmas Tempursari
b. Puskesmas Pronojiwo
c. Puskesmas Candipuro
d. Puskesmas Penanggal
e. Puskesmas Pasirian
f. Puskesmas Bades
g. Puskesmas Tempeh
h. Puskesmas Gesang
i. Puskesmas Rogotrunan
j. Puskesmas Labruk
k. Puskesmas Tekung
l. Puskesmas Kunir
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 7
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
m. Puskesmas Yosowilangun
n. Puskesmas Sumbersari
o. Puskesmas Jatiroto
p. Puskesmas Randuagung
q. Puskesmas Tunjung
r. Puskesmas Sukodono
s. Puskesmas Padang
t. Puskesmas Pasrujambe
u. Puskesmas Senduro
v. Puskesmas Gucialit
w. Puskesmas Kedungjajang
x. Puskesmas Klakah
y. Puskesmas Ranuyoso
z. Balai Kesehatan Olah Raga (BKOR)
aa. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
bb. Instalasi Perbekalan Farmasi Kesehatan (IPFK)
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74
Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan, susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang mempunyai 1 Sekretariat
dan 4 Kepala Bidang. Dimana Sekretariat dan tiap Bidang mempunyai 3 Kepala Seksi atau
Kepala Sub. Bagian. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan sebagai berikut ini :
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 8
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 74 TAHUN 2016
TANGGAL 10 NOPEMBER 2016
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 9
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan
2.2.1. SaranaDan Prasarana Kesehatan
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan salah satunya bisa dilihat dari
pemenuhan akan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat secara optimal. Sarana dan prasarana kesehatan meliputi
Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit, sarana kesehatan lain, serta Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
1. UPT dan Jaringannya
Dinas kesehatan memiliki 4 UPT yaitu Balai Kesehatan Olah Raga (BKOR),
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Instalasi Perbekalan Farmasi Kesehatan
(IPFK) dan Puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang yang melaksanakan tugas – tugas operasional di
wilayah kecamatan.Jumlah Puskesmas di Lingkungan Kabupaten Lumajang tahun 2016
tercatat 25 Puskesmas.Dalam memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas Induk
dikembangkan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan jumlah 51 buah serta 127
ponkesdes dimana tenaga kesehatan di ponkesdes terdiri dari bidan dan perawat.
Rasio Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Induk adalah 2,04 : 1 artinya setiap 1
Puskesmas didukung dengan 2 - 3 Puskesmas Pembantu. Disamping itu masih terdapat
sarana penunjang lainnya yaitu 37 Puskesmas Keliling (Pusling) yang dapat membantu
memberikan pelayanan kesehatan di luar gedung dan mempermudah akses masyarakat
baik dalam mendapatkan informasi tentang kesehatan maupun pelayanan kesehatan
dasar.
2. Rumah Sakit
Adapun Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang seluruhnya ada
enam buah terdiri dari satu buah Rumah Sakit milik pemerintah yaitu RSUD dr.
Haryoto, satu buah Rumah Sakit milik POLRI yaitu RS Bhayangkara, serta tiga buah RS
swasta antara lain RS Wijaya Kusuma, RS Djatiroto dan RS Islam Lumajang. Pada
Tahun 2017 terdapat perkembangan dari Puskesmas Pasirian Menjadi RSUD Pasirian
milik pemerintah daerah.
3. Sarana Kesehatan Lainnya
Selain Puskesmas dan Rumah Sakit, keberadaan sarana penunjang kesehatan yang
lain juga sangat membantu terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Adapun sarana kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Lumajang Tahun 2013
meliputi:
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 10
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
a. Praktik Dokter Perorangan sebanyak 165
b. Praktik Dokter Gigi sebanyak 42
c. Praktik Bidan sebanyak 265
d. Apotek sebanyak 32 buah
e. Toko Obat sebanyak 2 buah
f. Balai Kesehatan/Klinik Rawat inap sebanyak 9 buah
g. Gudang Farmasi Obat sebanyak 1 buah
4. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan segala bentuk
kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat (Sumber: Profil peran
serta masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan, Departemen KesehatanRI tahun
2003).
Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, berbagai
upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada termasuk
yang ada di masyarakat. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
diantaranya adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Poskesdes (Pos Kesehatan
Desa), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), Tanaman Obat Keluarga (Toga), Pos Obat
Desa (POD) dan Desa Siaga. Jumlah UKBM yang ada di Kabupaten Lumajang pada
tahun 2013 diuraikan sebagai berikut:
a. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
Pos pelayanan terpadu atau yang lebih dikenal dengan sebutan posyandu merupakan
wahana kegiatan keterpaduan KB-kesehatan ditingkat kelurahan atau desa, yang
melakukan kegiatan lima program prioritas yaitu: KB, Gizi, KIA, Imunisasi dan
penanggulangan diare. Pengembangan posyandu dikelompokkan dalam empat strata
yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri. Jumlah posyandu di Kabupaten Lumajang
sebanyak 1285 buah
b. Polindes (Pondok Bersalin desa)
Polindes adalah tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasarmusyawarah dan
dikelolah oleh bidan di bawahpengawasan dokter puskesmas dan memberikan pelayanan
KIA-KB sesuai dengankewenangan bidan kasus normal dan resiko sedang dengan tujuan
memperluas jangkauan peningkatan mutu dan mendekatkan pelayanan KIA-KB. Jumlah
polindes di Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 sebanyak 132 buah yang terdiri dari
21 polindes dan 127 pengembangan polindes menjadi fasilitas kesehatan yaitu
ponkesdes dimana tenaga kesehatan di ponkesdes terdiri dari bidan dan perawat.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 11
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
c. Desa Siaga dan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)
Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan
kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan
kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Suatu desa dikatakan sebagai desa siaga
aktif jika desa tersebut minimal memiliki poskesdes yang buka setiap hari. Jumlah desa
siaga yang terbentuk di Kabupaten Lumajang sebanyak 205 buah dari 205
desa/kelurahan yang ada. Sedangkan desa yang tergolong sebagai desa siaga aktif
sebesar 93.17%.
Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di desa
dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa dan
merupakan salah satu kriteria untuk pembentukan desa siaga. Jumlah poskesdes yang
ada di Kabupaten Lumajang sebanyak 205 buah dari 205 desa/kelurahan yang ada.
2.2.2. Ketenagaan
Keberadaan tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
pembangunan kesehatan. Tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga dari segi
kualitas.Tenaga kesehatan (teknis) tidak hanya mencakup tenaga dokter, perawat,
ataupun bidan tetapi juga tenaga kesehatan lainnya seperti ahli gizi, apoteker, sanitarian,
laborat, dan ahli kesehatan masyarakat lainnya.
Disamping itu guna mengoptimalkan hasil pembangunan kesehatan diperlukan
juga tenaga non teknis kesehatan. Keberadaan tenaga non teknis kesehatan ini berfungsi
untuk mendukung tenaga teknis dalam hal pekerjaan yang tidak berhubungan dengan
teknis kesehatan. Sehingga tenaga teknis akan lebih fokus pada kegiatan teknis kesehatan
dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Beberapa
jenis kegiatan non teknis misalnya pekarya kesehatan, sopir, administrasi dan tata usaha,
keuangan, teknisi komputer, serta tenaga kebersihan.
Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
a.
Status kepegawaian
- Pegawai negeri sipil (PNS) : 679 orang
- Tenaga kontrak : 218 orang
b. Latar belakang pendidikan
- Magister (S2) : 13 orang
- Sarjana (S1) : 147 orang
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 12
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
- Sarjana muda/Diploma III (D3) : 612 orang
- SLTA : 92 Orang
- SLTP : 17 orang
- SD : 16 Orang
c. Pangkat dan golongan
- Pembina Utama Muda (IV/c) : 2 orang
- Pembina Tingkat I (IV/b) : 3 orang
- Pembina (IV/a) : 8 orang
- Penata Tingkat I (III/d) : 74 orang
- Penata (III/c) : 107 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b) : 140 orang
- Penata Muda (III/a) : 82 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d) : 98 orang
- Pengatur (II/c) : 114 orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 28 orang
- Pengatur Muda (II/a) : 11 orang
- Juru Tingkat I (I/d) : 5 orang
- Juru (I/c) : 0 orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b) : 6 orang
- Juru Muda (I/a) : 1 orang
d. Pejabat struktural dan fungsional
- Struktural (Eselon II, III dan IV) : 50 orang
Eselon II : 1 orang
Eselon III : 5 orang
Eselon IV : 44 orang
- Struktural yang Telah Diklat : 45 orang
Eselon II : 1 orang
Eselon III : 3 orang
Eselon IV : 41 orang
- Fungsional : 452 orang
e. Struktur Organisasi :
- Jumlah TU/Sekretariat : 1 orang
- Jumlah Sub. Bagian : 3 orang
- Jumlah Bidang : 4 orang
- Jumlah Sub Bid./Seksi : 12 orang
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 13
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
1. Tenaga Medis
Tenaga medis terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan
dokter gigi. Tabel berikut ini adalah persebaran tenaga medis berdasarkan unit
pelayanan:
Tabel 2. 2. Tenaga Medis
Ratio tenaga dokter umum per 100.000 penduduk tahun 2013 sebesar 8.64 di
bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk.
Sedangkan ratio dokter gigi per 100.000 penduduk tahun 2013 sebesar 3.6. Ratio
tersebut juga masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 11 per 100.000
penduduk.
2. Tenaga Keperawatan
Tenaga keperawatan terdiri dari perawat dan tenaga bidan. Tabel berikut ini
adalah persebaran tenaga keperawatan berdasarkan unit pelayanan :
Tabel 2. 3. Tenaga Keperawatan
No. TENAGA PUSK RS SARKES DINKES DIKNAKES/
DIKLAT JUMLA
H L P L P L P L P L P
1
Dokter
Spesialis
0
0
13
3
0
1
0
0
0
0
17
2
Dokter
Umum
17
31
17
20
0
0
2
1
0
0
88
3
Dokter
Gigi
3
26
4
2
0
0
2
0
0
0
37
Jumlah
20
57
34
25
0
1
4
1
0
0
142
No. TENAGA PUSK RS SARKES DINKES DIKNAKES/
DIKLAT JUMLA
H L P L P L P L P L P
1
Perawat
113
144
112
212
0
1
6
4
0
0
602
2
Bidan
286
67
0
10
0
364
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 14
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Ratio tenaga perawat per 100.000 penduduk tahun 2013 sebesar 59.12. Rasio
tersebut masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 dan standart dari WHO sebesar
117,5 per 100.000 penduduk. Sedangkan ratio bidan per 100.000 penduduk sebesar 35.75
yang juga masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 100 per 100.000
penduduk.
3. Tenaga Farmasi
Tenaga farmasi terdiri dari tenaga apoteker dan asisten apoteker. Tabel
berikut ini adalah persebaran tenaga farmasi berdasarkan unit pelayanan:
Tabel 2. 4. Tenaga Farmasi
R
atio tenaga farmasi per 100.000 penduduk tahun 2013 sebesar 7.46 di bawah target
Indonesia Sehat.
4. Tenaga Kesehatan Masyarakat
Tenaga kesehatan masyarakat terdiri dari ahli kesehatan masyarakat, sanitarian,
dan ahli gizi. Tabel berikut ini adalah persebaran tenaga kesehatan masyarakat
berdasarkan unit pelayanan:
Tabel 2. 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat
No.
TENAGA
PUSK
RS
SARKES
DINKES
DIKNAKES
/ DIKLAT
JML L P L P L P L P L P
1
Apoteker
1
3
1
7
0
1
0
1
0
0
14
2
Asisten
Apoteker
1
17
2
40
0
2
0
0
0
0
62
Jumlah
2
20
3
47
0
3
0
1
0
0
76
No.
TENAGA
PUSK
RS
SARKES
DINKES
DIKNAKES/ DIKLAT JML
L P L P L P L P L P
1
Ahli Kesmas
6
9
1
3
1
1
0
0
3
9
33
2
Sanitarian
9
12
3
3
0
0
0
0
0
0
36
3
Gizi
4
15
2
13
0
1
0
0
1
3
39
Jumlah 19 36 6 19
1 2 0 0 4 12 108
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 15
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Ratio tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk tahun 2013 sebesar
3.24. Rasio tersebut masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000
penduduk.
Ratio tenaga sanitarian tahun 2013 sebesar 3.54 per 100.000 penduduk. Rasio
tersebut masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk.
Sedangkan ratio tenaga gizi per 100.000 penduduk tahun 2013 sebesar 3.97.
Rasio tersebut masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 22 per 100.000
penduduk.
5. Tenaga Keterapian Fisik
Tenaga keterapian fisik terdiri dari fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara,
dan akupunturis. Tabel berikut ini adalah persebaran tenaga keterapian fisik berdasarkan
unit pelayanan:
Tabel 2. 6. Tenaga Keterapian Fisik
No. TENAGA PUSK RS SARKES DINKES DIKNAKES/
DIKLAT JUMLAH
1 Fisioterapi 0 4 0 0 0 4
2 Terapi Okupasi 0 0 0 0 0 0
3 Terapi wicara 0 0 0 0 0 0
4 Akupunturis 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 4 0 0 0 4
Rasio tenaga keterapian fisik per 100.000 penduduk tahun 2013 sebesar 0.39.
6. Tenaga Keteknisian Medik
Tenaga keteknisian medis terdiri dari radiographer, radioterapis, teknisi
elektromedis, teknisi gigi, analis kesehatan, refraksionis optisien, ortotik prostetik, rekam
medis, teknisi transfusi darah, dan ahli madya kardiovaskuler. Namun di Kabupaten
Lumajang sendiri pada tahun 2013 hanya tersedia beberapa teknisi medis sebagaimana
tercantum dalam tabel berikut ini:
Tabel 2. 7. Tenaga Keteknisian Medik
No. TENAGA PUSK RS SARKES DINKES DIKNAKES
/ DIKLAT JUMLAH
1 Tem&P. Rontg 9 17 5 0 0 31
2 P. Anestesi 0 15 0 0 0 15
3 Analis Kesehatan 0 6 0 0 0 6
Jumlah 9 32 5 0 0 52
Ratio tenaga keteknisian medis per 100.000 penduduk tahun 2013 sebesar 5.11.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 16
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
7. Tenaga Non Kesehatan
Tenaga non kesehatan di pelayanan kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri dari
pekarya, tata usaha, sopir, keuangan dan tenaga non kesehatan lainnya yang berjumlah
116 orang dan didistribusikan antara lain di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Sarana
Kesehatan (Laboratorium Kesehatan, Instalasi Perbekalan Farmasi Kesehatan, dan Balai
Kesehatan Olah Raga).
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 17
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Tabel. 2.8.
Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2010 - 2013
NO URAIAN ANGGARAN / TARGET TAHUN REALISASI / PENDAPATAN ANGGARAN TAHUN
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1 Pendapatan
-PAD
2,412,248,000
7,968,400,000
7,151,259,000
8,302,768,000
2,733,759,209
6,067,084,522
8,539,624,260
7,306,670,994
2
Belanja
A. Belanja Tidak
Langsung
-Belanja Pegawai
23,456,083,560
27,385,160,117
30,962,344,853
37,872,834,351
23,060,904,112
27,167,935,503
30,598,731,469
32,131,925,939
3
B. Belanja Langsung
- Belanja Pegawai
906,661,000
6,633,520,000
7,375,430,000
7,137,539,000
753,463,600
4,274,962,200
6,915,287,100
6,926,581,500
- Belanja Barang dan Jasa
9,257,866,900
10,271,710,450
10,698,609,672
15,748,926,668
8,481,238,320
9,288,986,660
10,147,308,408
13,553,808,834
- Belanja Modal
9,226,620,100
3,544,822,550
3,691,700,000
5,717,580,000
7,254,962,000
3,401,119,676
3,537,394,030
4,262,000,260
TOTAL
42,847,231,560
47,835,213,117
52,692,084,525
66,476,882,019
39,550,568,032
44,133,004,039
51,198,721,007
56,874,316,533
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 18
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Tabel. 2.9.
Rasio Anggaran dan Realisasi serta Rata-Rata Pertumbuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2010 - 2013
NO URAIAN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN RATA-RATA PERTUMBUHAN
2010 2011 2012 2013 ANGGARAN REALISASI
1 Pendapatan
-PAD
113.33%
76.14%
119.41%
88.00%
6,458,668,750 6,539,046,552
2 Belanja
A. Belanja Tidak Langsung
-Belanja Pegawai 98.32%
99.21%
98.83%
84.84%
29,919,105,720
29,820,310,858
3 B. Belanja Langsung
- Belanja Pegawai 83.10% 64.44% 93.76% 97.04% 5,513,287,500 5,474,988,150
- Belanja Barang dan Jasa 91.61% 90.43% 94.85% 86.06% 11,494,278,423 11,300,121,278
- Belanja Modal 78.63% 95.95% 95.82% 74.54% 5,545,180,663 5,052,266,138
TOTAL 92.31% 92.26% 97.17% 85.56% 52,462,852,805 51,638,686,923
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 19
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.3.1 Mortalitas
Mortalitas atau angka kematian menggambarkan proporsi kejadian kematian di
masyarakat pada kelompok umur atau kelompok resiko tertentu. Angka kematian juga
menggambarkan mutu pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Angka kematian umumnya
diperoleh melalui suatu survei, namun demikian karena berbagai keterbatasan angka kematian
dalam profil ini diperoleh melalui pencatatan dan pelaporan rutin.
A. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan jumlah bayi (umur < 1 tahun) yang
meninggal di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun diantara jumlah kelahiran hidup di
wilayah dan pada kurun waktu yang sama.
Pada tahun 2013 terdapat 238 kematian bayi dari 16.018 kelahiran hidup diantaranya
122 bayi laki-laki dan 116 bayi perempuan yang dilaporkan meninggal (Lampiran tabel 7).
AKB merupakan tujuan MDG’s 4 yaitu menurunkan kematian anak dengan salah satu
indicator Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu banyak
program kesehatan yang disinergikan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi.
Semakin kecil angka kematian bayi menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan yang
semakin baik. Capaian AKB di Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 sebesar 14.86 per
1000 kelahiran hidup. Capaian AKB di Kabupaten Lumajang ini masih berada dibawah
target MDG’s.
Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan dan jaringannya dalam
menurunkan kematian bayi dengan proporsi jumlah tenaga medis dan paramedis yang
memadai, tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai (Puskesmas PONED dan
Puskesmas Plus yang mendatangkan dokter spesialis kandungan dalam rangka
pendampingan pada bidan terkait kasus-kasus terutama yang dihadapi bidan di lapangan),
mengaktifkan posyandu dan polindes serta melaksanakan program JKN dari pemerintah
dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh
dokter atau bidan melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan.
B. Angka Kematian Balita (AKBAL)
Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang
berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari). Pada umumnya
ditulis dengan notasi 0-4 tahun. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak
berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada
pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 20
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Cakupan angka kematian balita di Kabupaten Lumajang tahun 2013 sebesar 15.48
per 1.000 kelahiran hidup dengan 248 kasus kematian balita diantaranya 138 kematian bayi
dan 10 kematian anak balita. Upaya menurunkan angka kematian anak merupakan salah
satu target MDG’s yang keempat. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan
hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-
anak termasuk pemeliharaan kesehatannya.
C. Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka kematian ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran
perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat
pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan
masa nifas.
Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam
kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau
tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau
pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh. Angka
Kematian Ibu (AKI) seperti halnya AKB juga menggambarkan kualitas pelayanan
kesehatan. AKI diperoleh dengan membagi jumlah kematian ibu yang berhubungan dengan
kehamilan dan persalinannya dibagi dengan seluruh kelahiran hidup yang ada dan dikalikan
dengan konstanta (100.000 per kelahiran hidup). AKI mengacu pada jumlah kematian ibu
yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, nifas dan bukan karena kecelakaan di
suatu wilayah tertentu selama 1 tahun diantara jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada
kurun waktu yang sama.
AKI Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 tercatat 23 kasus atau sebesar 143,59 per
100.000 kelahiran hidup Dengan kejadian kematian ibu pada waktu hamil sebanyak 10,
masa persalinan sebanyak 6, dan masa nifas sebanyak 7.
Untuk menekan AKI, Dinas Kesehatan dan jaringannya akan terus melakukan upaya
penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat terutama ibu hamil, peningkatan
manajemen KIA, pemantauan bumil dan bufas resiko tinggi serta pemberdayaan masyarakat
dalam upaya Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) menuju persalinan
yang aman dan selamat, termasuk di dalamnya pengadaan Ambulans Desa yang berfungsi
dalam merujuk ibu untuk cepat mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
Selain itu melihat angka kematian ibu dengan umur kurang dari 20 th yang mempunyai
resiko tinggi hamil maka Dinas Kesehatan bekerjasama Departemen Agama dalam hal ini
Kantor Urusan Agama yang mempunyai wewenang untuk memproses suatu perkawinan
yang sah menurut Negara dana agama. Sehingga ini merupakan salah satu wadah untuk
memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi terutama tentang Perencanaan
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 21
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Kehamilan, perawatan kehamilan dan bayi, persalinan aman dan KB sasaran calon
pengantin.
2.3.2 Morbiditas
A. Penyakit Menular Langsung
1. Tuberculosis
Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat yang penting di dunia ini. Penyakit TBC adalah merupakan
suatu penyakit yang tergolong dalam infeksi yang disebabkan oleh bakteri
Mikobakterium tuberkulosa. Penyakit TBC dapat menyerang pada siapa saja tanpa
terkecuali pria, wanita, tua, muda, kaya dan miskin serta dimana saja yang
penularannya melalui percikan dahak.
Laporan pencapaian MDG’s 6 menunjukkan bahwa salah satu targetnya
adalah mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru
tuberkulosis. Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah
angka penemuan kasus baru BTA positif (CDR) yaitu proporsi jumlah pasien baru
BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif
yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut.
Di Kabupaten Lumajang pencapaian CDR sebesar 72.58%, capaian ini
dibandingkan dengan target dalam renstra maupun SPM mengalami penurunan.
Tetapi ini tidak berarti bahwa program TB di Kabupaten Lumajang mengalami
penurunan. Untuk menganalisa bahwa capaian program TB di suatu wilayah baik
atau belum dapat dilihat dari perjalanan waktu capaian program TB 5 tahun
kebelakang. Dimana secara teori menjelaskan jika CDR selama 5 tahun berturut-turut
mengalami kenaikan maka pada tahun ke 5 akan mengalami penurunan yang berarti
menunjukkan bahwa di suatu wilayah tersebut sudah mulai terputus rantai penularan
TB dengan diimbangi tingkat kesembuhan serta pengobatan lengkap TB meningkat.
Di bawah ini Peta Penemuan Kasus Baru TB BTA Positif berdasarkan wilayah
puskesmas.
Dalam mengukur keberhasilan pengobatan TB dengan menggunakan
indikator persentase sembuh, persentase pengobatan lengkap dan angka keberhasilan
pengobatan (Success Rate). Pada tahun 2013 di Kabupaten Lumajang persentase
kesembuhan mencapai 92.12%, prosentase ini sudah mencapai target RPJMD sebesar
86.5%. Sedangkan persentase pengobatan lengkap sebesar 4.46%. Sedangkan angka
keberhasilan pengobatan yang mengindikasikan persentase pasien baru BTA positif
yang menyelesaikan pengobatan baik sembuh maupun yang menjalani pengobatan
lengkap diantara pasien baru BTA positif yang tercatat mencapai 96,74%.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 22
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Beberapa faktor yang mendukung tingginya cakupan kesembuhan penderita
TB Paru BTA (+) diantaranya adalah tingginya kepatuhan dan keteraturan berobat
dari penderita karena adanya informasi yang jelas serta adanya penemuan penderita
lebih dini.
2. Pneumoni
Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru
(alveoli). Terjadinya pneumonia atau pnemonia pada anak seringkali bersamaan
dengan proses infeksi akut pada bronkus (bronchopneumonia). Gejala penyakit ini
berupa napas cepat dan napas sesak, karena paru meradang secara mendadak. Batas
napas cepat adalah frekuensi pernapasan sebanyak 50 kali per menit atau lebih pada
anak usia 2 bulan sampai kurang dari 1 tahun, dan 40 kali permenit atau lebih pada
anak usia 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun. Pada anak dibawah usia 2 bulan, tidak
dikenal diagnosis pnemonia.
Penanggulangan penyakit pnemonia menjadi fokus kegiatan program P2ISPA
(Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Program ini
mengupayakan agar istilah Pneumonia lebih dikenal masyarakat, sehingga
memudahkan kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi tentang
penanggulangan Pneumonia. Cakupan penemuan pneumonia menunjukkan jumlah
penderita yang ditemukan dan ditangani dibandingkan dengan 10% jumlah perkiraan
penderita pada balita. Cakupan penemuan dan penanganan pneumonia pada balita di
Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 sebesar 32.69,% dengan jumlah kasus yang
ditemukan sebanyak 2.558 kasus.
3. HIV/AIDS dan IMS
HIV merupakan singkatan dari ’human immunodeficiency virus’. HIV
merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia
(terutama CD4 positive T-sel dan macrophages– komponen-komponen utama sistem
kekebalan sel), dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini
mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan yang terus-menerus, yang
akan mengakibatkan defisiensi kekebalan tubuh.
AIDS adalah singkatan dari ‘acquired immunedeficiency syndrome’ dan
menggambarkan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem
kekebalan tubuh. Infeksi HIV telah diartikan sebagai penyebab AIDS. Tingkat HIV
dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa
infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS.
MDG’s ke enam bertujuan dalam memerangi HIV/AIDS dan penyakit
menular lainnya. Jumlah penderita HIV di Kabupaten Lumajang tahun 2013
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 23
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
ditemukan sebanyak 36 kasus. Secara kumulatif penderita yang sudah terindikasi
AIDS sebanyak 24 orang. Penemuan kasus HIV/AIDS ini mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya namun demikian jumlah penderita yang ditemukan pada tahun
2013 ini belum bisa menggambarkan semua penderita HIV-AIDS karena penderita
HIV-AIDS tidak terlepas dari gambaran fenomena gunung es. Dimana kasus yang
terdeteksi masih jauh dari kasus yang sebenarnya terjadi.
4. Diare
Penyakit diare saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Angka
kesakitan diare menggambarkan jumlah penderita kasus diare di suatu wilayah
tertentu selama 1 tahun dibandingkan 10% jumlah perkiraan kasus penduduk di
wilayah dan pada kurun waktu yang sama yang menderita diare. Pada tahun 2013
ditemukan 20.860 kasus diare dari 21.789 perkiraan kasus penduduk Kabupaten
Lumajang yang menderita diare sehingga cakupan kesakitan diare mencapai 95.74%.
5. Kusta
Penyakit kusta merupakan suatu penyakit kronis yang menular dan dapat
menyebabkan cacat. Karena itu penyakit ini tidak hanya menimbulkan masalah
kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi dan sosial bagi penderitanya,terutama di
negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia.
Penyakit kusta diklasifikasikan menjadi 2 yakni kusta tipe PB (Pause Baciller)
atau tipe kering dan MB (Multi Baciller) atau tipe basah.Tipe PB mempunyai gejala
macula/ kelainan kulit antara 1-5 buah, kerusakan syaraf tepi 1 buah, pemeriksaan
BTA negatif, tida kmenular, dan membutuhkan pengobatan tepat waktu 6 dosis
dalam waktu 6-9 bulan. Sedangkan tipe MB mempunyai gejala macula/ kelainan
kulit> 5 buah, kerusakan syaraf tepi> 1 buah, pemeriksaan BTA positif, menular, dan
membutuhkan pengobatan tepatwaktu 12 dosis dalam waktu 12-18 bulan.
Pada tahun 2013 di Kabupaten Lumajang untuk penderita kusta baik tipe MB
belum 100% menyelesaikan pengobatan atau RFT (Release From Treatment):
a. Persentase RFT PB sebesar 100%.
Angka ini berasal dari kohort ditemukannya 21 orang penderita kusta PB
pada tahun 2012 dan yang diberi pengobatan tepat waktu dengan dosis 6 bulan
dan RFT-nya berhasil sebanyak 21 orang penderita.
b. Persentase RFT MB sebesar 88.21%.
Angka ini berasal dari kohort ditemukannya 195 orang penderita kusta
PB pada tahun 2011 dan diberi pengobatan tepat waktu dengan dosis 12 bulan
dan RFT-nya berhasil sebanyak 172 orang penderita.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 24
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
B. Penyakit Menular bersumber Binatang
1. Demam Berdarah
Penyakit demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit menular
yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan. Bisa muncul sebagai kejadian
luar biasa (KLB) karena penyebarannya yang cepat dan berpotensi menimbulkan
kematian. Pada umumnya kasus ini mulai meningkat saat musim hujan, yang perlu
menjadi perhatian karena musim hujan sudah tidak bisa diprediksi karena perubahan
musim yang tidak menentu sehingga membutuhkan kewaspadaan dan kesadaran dari
masyarakat dalam menggalakkan kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk
DBD).
Jumlah penderita DBD di Kabupaten Lumajang selama kurun waktu 2013
sebanyak 151 kasus atau sebesar 14.83 per 100.000 penduduk sedangkan target yang
ditetapkan dalam RPJMD sebesar 52 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD
di Kabupaten Lumajang jauh lebih rendah jika dibandingkan target RPJMD
Kabupaten Lumajang. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat
akan pentingnya PHBS dan kemandirian masyarakat untuk melakukan
pemberantasan sarang nyamuk DBD dengan melaksanakan 3M plus.
2. Malaria
Malaria adalah penyakit yang disebabkan parasite “Plasmodium” yang
menyerang sel darah merah, ditularkan melalaui gigitan nyamuk anopheles.
Kabupaten Lumajang termasuk salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang
memiliki daerah rawan malaria. Pada tahun 2013 ditemukan 31 suspek yang positif
dengan jumlah penderita paling banyak dialami laki-laki sebanyak 29 orang dan
perempuan sebanyak 2 orang. Angka kesakitan malaria di Kabupaten Lumajang pada
tahun 2013 sebesar 0,03 per 1000 penduduk.
3. Filariasis
Penyakit filariasis adalah penyakit menular kronis yang disebabkan cacing
filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening serta merusak system limfe.
Penyakit ini menyebabkan pembengkakan tangan, kaki, granula mammae dan
scrotum. Sepanjang tahun 2013 di Kabupaten Lumajang ditemukan kasus baru
filariasis sebanyak 1 orang perempuan di wilayah Puskesmas Labruk dan meninggal.
Sehingga total penderita filariasis tahun 2013 sebanyak 3 orang penderita baru dan
lama.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 25
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
C. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
1. Difteri, Pertusis, Tetanus, dan Tetanus Neonatorum
Penyakit difteri adalah salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi. Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium dipththeriae
yang menyerang system pernafasan bagian atas. Difteri ini juga kerap ditandai
dengan tumbuhnya membrane kelabu yang menutupi tonsil serta bagian saluran
pernafasan.
Di Kabupaten Lumajang sepanjang tahun 2013 ditemukan kasus difteri
sebanyak 22 kasus dengan perbandingan penderita laki-laki sebanyak 16 penderita
dan penderita perempuan sebanyak 6 orang. Gambaran kasus menurut jenis kelamin
menunjukkan 22 kasus yang tersebar di 22 desa se-Kabupaten Lumajang (Lampiran
tabel 21 dan 50). Di bawah ini distribusi penyakit difteri berdasarkan jenis kelamin.
Sedangkan untuk pertusis dan tetanus non neonatorum di Kabupaten
Lumajang tidak ditemukan adanya kasus.Tetapi untuk tetanus neonatorum ditemukan
adanya 1 kasus.
2. Polio dan AFP
Polio adalah penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit
ini disebabkan oleh virus yang menyerang saraf hingga penderita mengalami
kelumpuhan. Penyakit ini pada umumnya menyerang anak usia 0-3 tahun yang
ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher dan sakit
di tungkai dan lengan.
AFP (Lumpuh Layu Akut) merupakan kondisi abnormal ketika seseorang
mengalami penurunan kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas kemudian berakibat
pada kelumpuhan. Penemuan kasus AFP di Kabupaten Lumajang tahun 2013
sebanyak 3 kasus atau sebesar 1.28 per 100.000 penduduk <15 tahun. Dalam target
Renstra Kabupaten Lumajang Penemuan Penderita AFP ditetapkan sebesar >2.
Angka penemuan penderita AFP tahun 2012 masih dibawah target SPM maupun
RPJMD Kab. Lumajang. Penemuan penderita AFP belum mencapai target yang
ditetapkan karena tidak ditemukannya kasus AFP meskipun deteksi dini sudah
dilakukan baik dengan melakukan surveilans berbasis masyarakat maupun rumah
sakit.
3. Hepatitis B
Sepanjang tahun 2013 di Kabupaten Lumajang tidak ditemukan Kasus
hepatitis yang terekam dalam rekapitulasi laporan bulanan penyakit di Puskesmas
oleh Dinas Kesehatan.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 26
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
4. Campak
Kasus campak sepanjang tahun 2013 tercatat sejumlah 15 kasus. Kasus ini
lebih rendah jika dibandingkan dengan kasus campak yang tercatat sepanjang tahun
2012. Gambaran kasus menurut jenis kelamin menunjukkan penderita laki-laki
sebanyak 10 kasus dan perempuan sebanyak 5 kasus. Di bawah ini distribusi penyakit
campak.
5. Pelayanan Imunisasi
Pelayanan imunisasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan
pemutusan mata rantai penularan pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
(PD3I). Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program imunisasi
adalah angka Universal Child Immunization (UCI). Pada awalnya program UCI
tercapai jika cakupan imunisasi lengkap minimal 80% untuk tiga jenis antigen yaitu
DPT3, polio, campak. Kemudian mulai tahun 2012, indikator UCI mengalami
perubahan dimana cakupan UCI tercapai jika cakupan imunisasi lengkap minimal
80% dengan indikator satu bayi mendapat diimunisasi dasar lengkap mencakup
semua HB0, BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, campak 1 kali.
Capaian tahun 2013 masih di bawah target SPM meskipun sudah mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya karena ada beberapa desa yang bayinya
masih belum mendapatkan imunisasi lengkap terutama untuk bayi BBLR (berat bayi
lahir rendah) karena imunisasi lengkap baru bisa dilaksanakan jika berat badan sudah
normal, selain itu adanya balita sakit yang akan diimunisasi, adanya penolakan dari
pasien dan perpindahan balita yang menyebabkan belum tercapainya target.
2.3.3 Status Gizi
1. Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah
Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat
kurang dari 2500 gram yang ditimbang pada saa tlahir sampai dengan 24 jam pertama
setelah lahir. Persentase BBLR di Kabupaten Lumajang sebesar 5.34% atau sebesar
855 kasus BBLR dari 16.018 bayi jumlah bayi baru lahir yang ditimbang. Di Kab.
Lumajang BBLR menyumbang 44% sebagai penyebab kematian neonatal. BBLR di
Kabupaten Lumajang melebihi nilai toleransi sesesar 5% dikarenakan beberapa hal
diantaranya masih tingginya ibu hamil anemia dan kekurangan energi kronis.
2. Balita dengan Gizi Buruk
Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapainnya dalam
MDGs adalah status gizi balita. Status gizi balita dapat diukur berdasarkan umur,
berat badan dan tinggi badan. Indikator BB/U memberikan indikasi masalah
kesehatan secara umum tetapi indikator ini tidak selalu menunjukkan masalah gizi
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 27
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur
dan tinggi badan. Sedangkan indikator TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang
sifatnya kronis sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang lama
misalnya kemiskinan, perilaku hidup kurang sehat dan pola asuh/pemberian makanan
yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan. Indikator BB/TB memberikan indikasi
masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam
waktu yang pendek. Jumlah balita gizi buruk berdasarkan indikator antropometri
BB/U di Kabupaten Lumajang sepanjang tahun 2013 sebanyak 462 atau sebesar
0,64%. Berdasarkan jenis kelamin balita yang mengalami gizi buruk lebih banyak
dialami balita laki-laki yaitu sebesar 236 balita jika dibandingkan dengan balita
perempuan yang mencapai 226 balita. Sedangkan cakupan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan berdasarkan indikator antropometri BB/TB dapat tercapai
100%.
2.3.4 Perilaku Hidup Masyarakat
1. Rumah Tangga Sehat Ber PHBS
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang
dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan
seseorang atau keluarga mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan
berperan aktif dalam mewujudkan dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.Jadi
PHBS merupakan wujud keberdayaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu
mempraktikkan PHBS. PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan
anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup
bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Dalam
mendukung pencapaian rumah tangga ber-PHBS tidak hanya difokuskan pada salah
satu anggota keluarga tetapi semua anggota keluarga tanpa membedakan kedudukan,
fungsi dan peranan masing-masing anggota keluarga dalam berperilaku hidup bersih
dan sehat.
Jumlah rumah tangga yang dipantau ber PHBS pada tahun 2013 diukur
berdasar pada hasil penelitian. Hasil penelitian yang menggunakan metode rapid
survey, diperoleh data Rumah Tangga yang ber PHBS sebanyak 2.014 dari 5.250
rumah yang dipantau atau sebesar 38.36%.
2. Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri
Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan adalah
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat itu
sendiri.Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dikelola
oleh masyarakat dengan dukungan teknis petugas Puskesmas.Pada perkembangannya
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 28
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
posyandu dibagi menjadi 4 strata yaitu posyandu pratama, posyandu madya,
posyandu purnama dan posyandu mandiri.Pembagian keempat strata posyandu
tersebut berdasarkan pada tingkat kualitas dan telaah kemandirian posyandu.
Di Kabupaten Lumajang dari 1285 posyandu sepanjang tahun 2013terdiri dari
35 posyandu pratama (2.72%), 439 posyandu madya (34.16%), 603 posyandu
purnama (46.93%), dan 208 posyandu mandiri (16.19%).
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan
bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan
angka kematian ibu dan bayi.
2.3.5 Keadaan Lingkungan
1. Rumah Sehat
Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat
kesehatan yaitu memiliki jamban sehat, tempat pembuangan sampah, sarana air
bersih, sarana pembuangan air limbah, ventilasi baik, kepadatan hunian rumah sesuai
dan lantai rumah yang sehat.
Berdasarkan laporan puskesmas menunjukkan jumlah rumah yang ada di
Kabupaten Lumajang tahun 2013 sebanyak 269.623 buah. Hasil survei sanitasi
tercatat 69.055 rumah yang termasuk kategori rumah sehat dari 101.592 rumah yang
diperiksa atau sebesar 25.61%.
2. Institusi yang Dibina Kesehatan Lingkungannya
Institusi yang dibina kesehatan lingkungannya meliputi sarana pelayanan
kesehatan, instalasi pengolahan air minum, sarana pendidikan, saranan ibadah,
perkantoran, dan sarana lain. Jumlah institusi yang dibina di Kabupaten Lumajang
sepanjang tahun 2013 sebesar 2.225 dari 3.161 institusi yang ada atau sebesar 70.4%.
3. Sarana Air Bersih
Air bersih yang dimaksuddalamhalinimeliputiair kemasan, air ledeng,
sumurpompatangan (SPT), sumurgalian (SGL), penampungan air hujan (PAH), amat
air ,dan air bersihdarisumberlainnya. Sedangkanpersentasekeluarga yang
memilikiaksesterhadap air bersihberartijumlah KK yang memilikiaksesterhadap air
bersih di bandingkanjumlah KK yang adapadakurunwaktu yang sama.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 29
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Jumlah keluarga hasil survei sanitasi tedapat 181.812 keluarga dengan jumlah
keluarga yang mempunyai akses air bersih sebesar 269.623 keluarga atau sebesar
67.43% dari total keluraga.
4. Sarana Sanitasi Dasar
Upaya pemanfaatan kualitas air bersih akan berdampak positif jika diikuti
dengan penyediaan sanitasi yang baik meliputi kepemilikan jamban, tempat sampah
dan pengelolaan air limbah. Dalam hal ini kaum perempuan memiliki peran utama
dalam mengumpulkan, mengangkut, menggunakan dan mengelola air dan
memajukan praktek- praktek saniter namun hampir tidak pernah dilibatkan dalam
pembuatan keputusan dalam sektor ini.Fokus pada peran gender memberi manfaat
yang lebih besar dari sekedar kemampuan proyek untuk menyediakan air dan sanitasi
yang baik, yang tercermin dalam beberapa aspek seperti proses penyediaan yang
lebih baik, pengoperasian dan pemeliharaan yang lebih baik, pengembalian biaya,
dan kesadaran terhadap higiene. Pada tahun 2013 di Kabupaten Lumajang dari data
STBM jumlah KK yang memiliki jamban 194.229 KK yang ada, sebanyak 172.168
KK yang memiliki jamban sehat atau sebesar 88.64%. Dari 55.631KK yang diperiksa
dan memiliki tempat sampah menunjukkan 41.535 KK yang memiliki tempat sampah
sehat dan dari 97.722 KK yang diperiksa dan memiliki SPAL terdapat 54.893 yang
SPALnya sehat.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 30
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Tabel. 2.10. Pencapaian Kinerja Pelayana Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2010 – 2013
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI SKPD
SAT
UAN
TARGET RENSTRA PADA TAHUN REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
2010
2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1 Meningkatkan cakupan K 4
% 95% 95% 95% 95% 90.82% 90.34% 91.41% 89.32% 95.60% 95.09% 96.22% 94.02%
2 Meningkatkan cakupan Linakes
% 92% 92% 92% 92% 98.11% 99.15% 100.83% 98.98% 106.64% 107.77% 109.60% 107.59%
3 Meningkatkan cakupan Komplikasi
kebidanan yg ditangani % 82% 82% 82% 82% 86.27% 105.12% 117.47% 112.07% 105.21% 128.20% 143.25% 136.67%
4 Meningkatkan cakupan ibu nifas
% 82% 82% 85% 85% 94.91% 96.92% 96.04% 94.18% 115.74% 118.20% 112.99% 110.80%
5 Meningkatkan cakupan peserta KB
aktif % 70 72 72 74 80.33% 79.94% 80.32% 74.39% 1.15% 111.03% 111.56% 100.53%
6 Meningkatkan cakupan Kunjungan
bayi % 90% 90% 90% 90% 97.34% 97.10% 104.18% 99.91% 108.16% 107.89% 115.76% 111.01%
7 Meningkatkan cakupan Neonatus
dengan komplikasi yang ditangani % 82% 82% 84% 84% 97.22% 103.00% 108.50% 86.13% 118.56% 125.61% 129.16% 102.54%
8 Meningkatkan cakupan pelyanan anak
balita % 82% 82% 84% 84% 87.67% 84.00% 82.96% 82.85% 106.91% 102.44% 98.77% 98.63%
9 Meningkatkan kunjungan Rawat Jalan
di Puskesmas % 60 60 60 60 69% 69% 64.38% 71.16% 115.00% 115.00% 107.30% 118.60%
10 Meningkatkan kunjungan Rawat Inap
di Puskesmas % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.70% 1.50% 5.08% 2.26% 113.33% 100.00% 338.64% 151%
11 Penderita DBD yang ditangani
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100%
12 Penderita baru TB Paru BTA (+) yang
ditangani % 80% 80% 80% 80% 98% 97.17% 84.47% 72.58% 122.50% 121.46% 105.59% 90.73%
13 Meningkatkan cakupan penemuan dan
penanganan penderita Kusta 0/000 3/10.000 3/10.000 3/10.000 3/10.000 2,93/10.000 2.16/10,000 1.92/10.000 1.74/10000 97.67% 72.00% 64% 58%
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 31
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI SKPD
SAT
UAN
TARGET RENSTRA PADA TAHUN REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
14 Meningkatkan cakupan penemuan dan
penanganan penderita AFP % ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥1,17 ≥3.52 ≥1.69 ≥1.28 58.50% 176.00% 85% 65%
15 Meningkatkan Cakupan desa/kelurahan
UCI % 80 85 90 95 86.7% 27.32% 64.88% 76.10% 108.38% 32.14% 72% 80%
16 Penanganan desa /kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam
% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100 % 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
17 Penderita diare yang ditangani
% 85% 85% 86% 86% 100% 100% 65.15% 95.74% 117.65% 117.65% 75.75% 111.33%
18 Meningkatkan capaian Desa siaga aktif
% 50 55 60 65 57.40% 60.49% 60.00% 67.00% 114.80% 109.98% 100.00% 103.08%
19 Meningkatkan capaian Posyandu Puri
% 40 45 50 55 64.20% 66.90% 61.25% 61.79% 160.50% 148.67% 122.49% 112.35%
20 Meningkatkan capaian Rumah tanggga
sehat % 15 20 25 30 22.38% 20.00% 40.52% 38.36% 149.20% 100.00% 162.06% 127.87%
21 Meningkatkan capaian Sekolah sehat
% 15 20 25 30 17.3% 20.0% 4.85% 37.64% 115.33% 100.00% 19.40% 125.47%
22 Meningkatkan capaian Ponpes sehat
% 5 7 9 11 0.00% 7.00% 22.12% 21.70% 0.00% 100.00% 246% 197%
23 Meningkatkan Cakupan gizi buruk
mendapat perawatan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100%
24 Menurunkan prevalensi kekurangan
energi protein (KEP) % 0.60% 0.575% 0.55% 0.525% 0.68% 0.56% 0.52% 0.64% 113.33% 97.39% 105.61% 78.10%
25 Meningkatkan cakupan balita dapat vit
A % 90% 91.30% 92.50% 93.80% 88.2% 85.22% 87.00% 79.97% 98.00% 93.34% 94.05% 85.26%
26 Meningkatkan cakupan pemberian
makanan pendamping ASI (MP ASI)
bagi bayi dan anak usia 6 - 24 bln dari
Gakin
% 25% 31.30% 37.50% 43.80% 46.66% 81.09% 79.70% 44.44% 177,76% 259.07% 212.54% 101.46%
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 32
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Keshetan
2.4.1 Tantangan Pelayanan Dinas Keshetan
Angka kematian ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku
hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan
kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan pada tahun
2013 yaitu sebanyak 23 kasus dari 16.018 Kelahiran Hidup atau sebesar 143,59 per 100.000
kelahiran hidup Dengan kejadian kematian ibu pada waktu hamil sebanyak 10, masa persalinan
sebanyak 6, dan masa nifas sebanyak 7. Angka tersebut melebihi target MDG’s yang hanya
102/100.000 Kelahiran Hidup. Oleh karena itu diperlukan upaya yang luar biasa melalui
keterpaduan program untuk menurunkan AKI semaksimal mungkin, minimal dapat mencapai
target MDG’s. Demikian halnya dengan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2013 juga
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 dan 2011, yaitu sebesar 238 kasus atau
14,86/1.000 Kelahiran Hidup. Meskipun masih dibawah target MDG’s yaitu 23/1.000 Kelahiran
Hidup, akan tetapi trend yang meningkat harus segera diatasi agar tidak semakin naik di tahun –
tahun berikutnya.
Gizi buruk di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2012
dimana jumlah balita gizi buruk berdasarkan indikator antropometri BB/U di Kabupaten
Lumajang sepanjang tahun 2013 sebanyak 462 atau sebesar 0,64%. Berdasarkan jenis kelamin
balita yang mengalami gizi buruk lebih banyak dialami balita laki-laki yaitu sebesar 236 balita
jika dibandingkan dengan balita perempuan yang mencapai 226 balita.
Capaian cakupan Universal Child Imunization (UCI) yang belum memenuhi target, yaitu
hanya 76,10 akan berpotensi meningkatnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I). Pada tahun 2013 terdapat kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I), Di Kabupaten Lumajang sepanjang tahun 2013 ditemukan kasus difteri
sebanyak 22 kasus dengan perbandingan penderita laki-laki sebanyak 16 penderita dan
penderita perempuan sebanyak 6 orang. Untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat
PD3I perlu upaya imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata.
Jumlah penderita HIV di Kabupaten Lumajang tahun 2013 ditemukan sebanyak 36 kasus.
Secara kumulatif penderita yang sudah terindikasi AIDS sebanyak 24 orang. Penemuan kasus
HIV/AIDS ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun demikian jumlah
penderita yang ditemukan pada tahun 2013 ini belum bisa menggambarkan semua penderita
HIV-AIDS karena penderita HIV-AIDS tidak terlepas dari gambaran fenomena gunung es.
Dimana kasus yang terdeteksi masih jauh dari kasus yang sebenarnya terjadi.
Tidak semua masayarakat tercakup asuransi kesehatan, hal ini terbukti dari belum semua
masyarakat mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hal ini menjadikan
tantangan kedepan untuk dapatnya ditingkatkan kepersertaan masyarakan dengan JKN. Untuk
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 33
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya lebih pada alokasi yang cenderung pada
upaya kuratif dan masih kurangnya anggaran untuk biaya operasional dan kegiatan langsung
untuk Puskesmas. Terhambatnya realisasi anggaran juga terjadi karena proses anggaran
yang terlambat.Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif
dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang
tidak efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada kecukupan
dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan
terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi. Kualitas
tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem
penghargaan, belum sebagaimana mestinya.
Desa siaga yang selama ini berjalan secara stagnan perlu ditingkatkan kembali agar
adanya pasrtisipasi dan kepedulian masyarakat dengan berbagai permasalahan dan saling
bersinergi membantu satu dan yang lainnya. Agar terbentuk dan terwujudnya pemberdayaan
kesehatan oleh masyarakat.
Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan kualitas kompetensi
tenaga kesehatannya akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu
juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.
Selain itu masih perlu ditingkatkanya standarisasi puskesmas demi meningkatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu terutama dalam hal sarana dan prasarananya serta pelayanannya.
Sistem Informasi Kesehatan yang belum berjalan diseluruh Puskesmas dan belum
berjalannya bank data di dinas kesehatan disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana
dalam mendukung perkembangan Sistem Informasi Kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan
bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan dan menyimpan rekam medis secara elektronik
sehingga mempermudah dalam mengaksesnya.
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Keshetan
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang
ditandai dengan pengembangannya Puskesmas, dibentuknya Poskesdes/ Polindes / Ponkesdes
dan Pustu di Kabupaten Lumajang dimana di tiap desa terdapat minimal satu
Polindes/Poskesdes, dan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin dijamin baik
di Puskesmas dan rumah sakit oleh Pemerintah merupakan suatu peluang yang di dukung oleh
desentralisasi kebijakan kesehatan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan pembangunan kesehatan dapat lebih cepat dan sesuai dengan kondisi daerah.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 34
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Disamping itu, sektor kesehatan merupakan sektor prioritas baik oleh Pemerintah
Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya meningkatkan
kualitas manusia sehingga keterpaduan dan singkronisasi program kesehatan dapat lebih
efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan, khususnya dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di Kabupaten Lumajang.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 35
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan
pembangunan. Perumusan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
berdasarkan tugas dan fungsi dikemukakan dengan permasalahan-permasalahan pelayanan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang
diperoleh dari analisis internal dan eksternal. Analisis lingkungan baik internal maupun
eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu
keberhasilan bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal maupun eksternal
organisasi dengan memperhatikan kebutuhan stakeholders, akan dapat diketahui kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan
sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespon setiap
perkembangan zaman. Lingkungan internal mencakup struktur organisasi, komunikasi
antar bagian dalam organisasi, sumberdaya yang semuanya akan mendukung kelangsungan
hidup organisasi. Pemahaman terhadap lingkungan internal akan memberikan pemahaman
kepada organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi. Sedangkan lingkungan
eksternal meliputi situasi dan kondisi di sekeliling organisasi yang berpengaruh pada
kehidupan organisasi. Salah satu metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis
lingkungan internal dan eksternal adalah metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
dan Threats ). Dengan metode SWOT ini, diharapkan dapat membantu menentukan strategis
yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Identifikasi lingkungan yang ada
di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:
1. Analisa Lingkungan internal
Analisa terhadap lingkungan internal Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang
memperlihatkan kekuatan dan kelemahan organaisasi adalah sebagai berikut :
A. STRENGTH ( Kekuatan )
1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
3) Adanya sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang bisa menjangkau seluruh
wilayah
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 36
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI
4) Sudah terisinya semua jabatan dalam struktur organisasi
5) Dana tersedia secara berkesinambungan
6) Semua desa sudah terdapat fasilitas kesehatan
7) Adanya Puskesmas yang berpotensi untuk dikembangkan peran dan fungsinya
dalam meningkatkan mutu pelayanan.
8) Adanya Forum Masyarakat Desa (FMD);
B. WEAKNESSES ( Kelemahan )
1) Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita masih
cenderung naik.
2) Standarisasi Puskesmas masih belum optimal
3) Masih belum sesuai ratio tenaga medis / paramedis dengan jumlah penduduk
4) Kualitas Kompetensi tenaga kesehatan belum optimal
5) Kapasitas petugas masih belum optimal
6) Sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen belum optimal
7) Kesulitan dalam penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat
8) Perencanaan kegiatan kurang optimal
9) Kurangnya koordinasi antara manajemen dengan staf (Proses organisasi belum
berjalan dengan baik)
10) Fungsi monitoring dan evaluasi belum optimal
11) Pelaksanaan kegiatan belum teri ntegrasi secara komprehensif.
12) Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi
mutu maupun jumlah
13) Anggaran Preventif dan Promotif masih belum optimal
14) Kondisi Geografis yang berupa pegunungan.
C. OPORTUNITY ( PELUANG)
1) Adanya gerakan masyarakat berwawasan kesehatan
2) UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 8 th. 2004 tentang otonomi daerah dan
Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah.
3) Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu program prioritas pembangunan
4) Adanya Bidan & kader kesehatan di semua desa
5) Adanya 5 RS ( 1 RSUD , 1 RS POLRI, 3 RS swasta) sebagai tempat rujukan
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 37
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI
6) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan cukup tinggi
7) Adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
8) Kesepakatan Global / nasional
D. THREATS ( HAMBATAN )
1) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
2) Masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengobatan tradisional
3) Semakin Meningkatnya keluarga Miskin
4) Gaya hidup yang tidak sehat dan dinamis
5) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang Kesehatan
6) Komitmen dan Profesionalisme petugas masih belum optimal
7) Persepsi tentang paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan oleh
sektor lain masih belum optimal.
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah Terwujudnya masyarakat lumajang yang
sejahtera dan bermartabat.Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung di dalamnya yaitu:
- Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya, semangat, peran serta upaya untuk
menjadikan Lumajang yangsejahtera dan bermartabat;
- Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting
dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan
dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah
Kabupaten Lumajang;
- Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan
lahir dan batin;
- Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah
dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam
bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;
Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu:
1. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui
peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan keagamaan;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis
Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 38
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong
terciptanya ketentraman dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.
3.3 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
Rumusan Visi Kabupaten Lumajang yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam
penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5(lima) tahun kedepan yaitu Terwujudnya
Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat , Dimana Sebagai SKPD yang
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di sektor kesehatan, rencana strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang ini disusun dengan memperhatikan pula RPJMD yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Dalam RPJMD Kabupaten Lumajang, misi Meningkatkan kualitas SDM yang agamis,
cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan
kesehatan, pembinaan keagamaan dijabarkan dalam tujuan Meningkatnya Aksesibilitas dan
Derajat Kesehatan Masyarakat dimana kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat adalah dengan Meningkatkan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan Dasar sampai Ke Pelosok Desa dan Rujukan.
Dinas Kesehatan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lumajang berkewajiban
mendukung visi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya, dimana Dinas Kesehatan masuk
dalam misi “Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan
bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan
keagamaan”, Tujuan Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat dan sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Harapan Hidup,
maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang menetapkan:
- Tujuan Dinas Kesehatan yaitu : Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat
Indikator Tujuan Yaitu : Angka Harapan Hidup
- Sasaran Dinas Kesehatan ada 2 (dua) yaitu :
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, dengan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :
a. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
b. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
c. Prevalensi Balita Stunting
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan 4 (empat) indikator
sasaran yaitu :
a. Tertanganinya Kejadian Luar Biasa kurang dari 24 jam
b. Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
c. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi
d. Persentase Pelayanan Administrasi , Manajemen Kesehatan Serta Sarana dan
Prasarana
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 39
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI
Guna mendukung kebijakan tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
sebagai salah satu penyelenggaran Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lumajang harus turut
berupaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dimana Pencapaian sasaran
tersebut dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
3. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Program Pembinaan Pelayanan Publik
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
10. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat
13. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
14. Program Pengawasan Obat Dan Makanan
15. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
16. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
17. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kesehatan BLUD
18. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
19. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
20. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
22. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
23. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
25. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 40
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI
28. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan dan Prasarana Rumah Sakit/Rsj/Rs
Paru-Paru/Rs Mata
29. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan
30. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
31. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
32. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan
potensi maupun isu stategis yang ada di Kabupaten Lumajang dapat dirumuskan ada 5 (lima)
isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian bersama, yaitu :
1. Pengelolaan Hutan, Lahan dan Sumber Air
Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha terbagi dalam 21 wilayah
kecamatan.Menurut penggunaannya, lahan utama di Kabupaten LumajangSecara garis besar
penggunaan lahan yang terbesar berupa lahan kering sebesar 32,45% dari luas wilayah
Kabupaten Lumajang atau seluas 58.114 ha. Kemudian diikuti penggunaan sebagai lahan
non pertanian sebesar 20,24%, areal persawahan sebesar 20,09%, areal hutan sebesar
16,11%, areal perkebunaan 8,84% dan yang terkecil adalah pemanfaatan areal untuk
penggunaan lainnya sebesar 2,27%, yaitu seluas 4.072 ha. Berdasarkan penggunaannya
sebagaimana tersebut diatas yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah arel hutan
karena sebagai ekosistem yang diantaranya memiliki tujuan menjaga kelestarian alam dan
pemelihara kelangsungan fungsi hidrologis daerah aliran sungai (DAS). Sebagai fungsi
menjaga kelestarian alam dimana salah satunya sebagai tempat konservasi keanekaragaman
hayati, dari hasil inventarisasi di kabupaten Lumajang terdapat 103 spesies yakni 25 flora
dan 78 fauna dimana 24 diantaranya merupakan spesies dalam kategori dilindungi karena
terancam/hampir punah. Sebagai fungsi hidrologis, hutan memiliki peran penting untuk
menjaga ketersedian sumber air di lima daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Bondoyudo,
Glidik, Mujur Rawaan dan Rejali, dimana dalam wilayah ini terdapat 40 sungai, 10
Danau/Ranu dan 8 Rawa.
Disamping hutan, keberadaan Lahan kritis dikabupaten lumajang perlu
mendapatkan pengelolaan yang memadai. Dari hasil inventarisasi Dinas Kehutanan
Lumajang tahun 2012, luas lahan kritis mencapai 13.608 Ha atau 7,6 % dari Luas Kabupaten
Lumajang
2. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut
Keberadaan wilayah pesisir dengan keanekaragaman sumber daya dan potensinya
diperlukan pengelolaan yang bersinergi baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku
usaha. Adapun Sumber daya dan potensi pesisir yang dimiliki kabupaten Lumajang meliputi
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 41
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI
sumberdaya hayati yaitu keberadaan terumbu karang dan hutan mangrove serta sumber daya
non hayati berupa bahan galian mineral pasir besi.
Seiring terus meningkatnya aktivitas manusia, tekanan pada kawasan pesisir terus
meningkat pula, ini dapat dilihat dari banyaknya lahan-lahan di sempadan pantai yang
berlubang-lubang akibata kegiatan pertambangan yang dilakukan usaha tambang dan
masyarakat.
3. Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara
Fungsi lingkungan akan dapat terjaga dengan baik apabila perlindungan dan
pengelolaan daya dukung dan tampung lingkungan dapat terwujud. Upaya perlindungan dan
Pengelolaan tidak akan terlepas dari media lingkungan yaitu air, tanah dan udara.
Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang ada dikabupaten Lumajang pada
tahun 2012 diperoleh data bahwa beberapa titik pantau sungai kualitasnya tidak memenuhi
baku mutu yang dipersyaratkan dengan kategori cemar ringan hingga sedang. Tekanan pada
kualitas air sungai disebakan semakin meningkatnya pemanfaatan air sungai sebagai media
pembuangan limbah cair oleh kegiatan industri maupun domestik. Tekanan lain terjadi pula
pada media udara, Pencemaran udara di Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil pemantauan,
terjadipeningkatan parameter debu dan kebisingan di beberapa lokasi-lokasi fasilatas umum
maupun kegiatan industri, peningkatan ini disebakan karena pesatnya peningkatan sektor
trasnpotarasi dan belum patuhnya pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan.
Tidak kalah penting dan perlu mendapatkan perhatian, upaya perlindungan dan pengelolan
media tanah dari pencemaran limbah khususnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Meskipun belum pernah ada data terpublikasi mengenai pencemaran tanah akibat limbah B3
di Kabupaten Lumajang, upaya pencegahaan diperlukan karena potensi limbah Bahan
Berbaya dan Beracun dikabupaten Lumajang dari tahun ketahun meningkat seiring
tumbuhnya sektor industri yang menghasilkan limbah B3.
4. Permalasahan Lingkungan Perkotaan
Permasalahan lingkungan di wilayah perkotaan di kabupaten Lumajang adalah
masalah pengelolaan sampah dan menurunnya kualitas udara ambien di beberapa titik
pemantauan. Sebagaimana data yang dihimpun, produksi/timbulan sampah di wilayah
perkotaan pada tahun 2012 mencapai 79.566,96 M3 /tahun sedangkan sampah yang mampu
di tangani dengan sarana dan prasaran pendukung yang tersedia yaitu 58.340,4 M3 /tahun,
sehinga lebih dari 27 % sampah belum dapat dilakukan pengeloaan. Sedangkan penurunan
kualitas udara ambien terjadi akibat meningkatnya kadar debu dan kebisingan yang perkiraan
disebabkan meningkatnya kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat.
5. Perubahan Iklim
Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer menyebabkan
perubahan komposisi atmosfer secara global yang berdampak menimbulkan masalah
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 42
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI
pemanas global. Adanya peningkatan suhu global ini akan mempengaruhi proses fisik dan
kimia yang ada baik di bumi maupun atmosfer dan pada akhirnya berakibat pada perubahan
Iklim. Berdarkan hasil hasil inventarisasi diperkirakan konsentrasi gas rumah kaca di
Kabupaten Lumajang 219.239.806,49 ton CO2e/tahun dari sektor pertanian, peternakan dan
energi. Besarnya kosentrasi gas rumah kaca di kabupaten Lumajang secara langsung akan
berpengaruh pada peningkatan konsentrasi GRK secara global
Beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan yang berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ditinjau dari implikasi KLHS:
1.) Pembangunan SaranaPembuaangan Air Limbah (SPAL)
2.) Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas
3.) Pemusnahan Obat-obatan yang Expire
4.) Pengembagan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) pada Puskesmas
5.) Meningkatkan Kecamatan ODF
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam lima tahun (2015-
2019), Penentuan Isu strategis tersebut digunakan Analisis SWOT, dengan isu-isu strategis
sebagai berikut :
1. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita masih
cenderung naik.
2. Manajemen Informasi kesehatan belum optimal
3. Pelaksanaan kegiatan belum terintegrasi secara komprehensif.
4. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif masih belum didukung dengan pembiayaan
yang optimal
5. Standarisasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama masih belum optimal
6. Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi
mutu maupun jumlah
7. Ratio tenaga medis / paramedis dengan jumlah penduduk belum sesuai standart
8. Kompetensi dan Profesionalisme tenaga kesehatan belum optimal
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 43
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan selama ini disadari telah mampu meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat secara bermakna, meskipun belum seluruhnya memuaskan. Oleh
karena itu untuk mencapai masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi perlu diselenggarakan
pembangunan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program secara menyeluruh, terarah dan
terpadu dengan berdasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Kebijakan dan strategi
yang ditetapkan diharapkan agar perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya mampu
mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, upaya-upaya di sektor kesehatan
sendiri harus mengutamakan upaya promosi dan preventif yang proaktif tanpa mengabaikan upaya
kuratifdan rehabilitatif. Untuk menghadapi hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai
pelaku pembangunan kesehatan harus mempunyai perencanaan strategik sebagai dasar tindakan dan
kegiatan. Sejalan dengan itu, berubahnya penyelenggaraan negara dengan sistem otonomi daerah
juga memberi perubahan alur perencanaan dari top down menjadi bottom up dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
serta UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana program
pembangunan nasional mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk menyusun Rencana Strategi
sebagai dasar pembangunan lima tahun kedepan.
4.1 Visi :
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus
dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau dengan kata lain visi merupakan
suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa cita dan citra yang
diinginkan oleh Instansi Pemerintah.
Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang dimasa depan
yang akan dicapai.. Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang mewujudkan masyarakat Lumajang
yang sejahtera dan bermartabat serta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang, maka Dinas Kesehatan mendukung Visi Kepala Daerah
dalam RPJMD 2015-2019 yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”
4.2 Misi :
Untuk mendukung visi yang telah dibuat dan ditetapkan,selanjutnya dibutuhkan
konsep yang jelas, sistematis, dan strategis.Konsep tersebut akan terangkum dalam pernyataan
yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan dimasa datang sebagai
hasil dari interpretasi visi. Pernyataan-pernyataan inilah yang disebut sebagai misi. Misi
menjelaskan secara lebih jelas dari nilai umum yang dimiliki oleh visi, sehingga misi
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 44
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
seringkali dinyatakan sebagai langkah-langkah. Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan
oleh Kepala Daerah, maka visi tersebut didukung oleh 3 (tiga) Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui
peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan keagamaan;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis
Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong
terciptanya ketentraman dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.
Dari 3 (tiga) misi Dinas Kesehatan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lumajang
berkewajiban mendukung visi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya, dimana Dinas
Kesehatan mendukung dalam misi pertama yaitu “Meningkatkan kualitas SDM yang
agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan
pendidikan dan kesehatan, pembinaan keagamaan”,
4.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis Pembangunan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang mendukung misi pertama RPJMD
“Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui
peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan keagamaan”, dalam
misi tersebut terdapat 3 (tiga) tujuan yaitu :
1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta
pengembangan dan pelestarian seni budaya
2. Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak
Dari 3 (tiga) tujuan RPJMD tersebut DInas Kesehatan masuk dalam tujuan ke 2 (dua) yaitu
Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat dimana indikator tujuannya
adalah Indeks Kesehatan, dalam tujuan RPJMD ini memiliki sasaran yaitu Meningkatnya
Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk. Dinas
kesehatan mendukung dalam sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dimana
indikator sasarannya yaitu Angka Harapan Hidup.
Dinas Kesehatan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lumajang diwajibkan
mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta selaras dengan tujuan dan sasaran yang ada di
RPJMD, oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang menetapkan:
- Tujuan Dinas Kesehatan yaitu : Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat
a) Indikator Tujuan Yaitu : Angka Harapan Hidup
- Sasaran Dinas Kesehatan ada 2 (dua) yaitu :
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, dengan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :
a. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 45
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
b. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
c. Prevalensi Balita Stunting
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan 4 (empat) indikator
sasaran yaitu :
a. Tertanganinya Kejadian Luar Biasa kurang dari 24 jam
b. Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
c. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi
d. Persentase Pelayanan Administrasi , Manajemen Kesehatan Serta Sarana dan
Prasarana
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 46
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Tabel. 4.1
Tujuan, Sasaran,Indikator Sasaran dan Target Kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2014-2019
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya Derajad
Kesehatan Masyarakat
1. Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat
1. Angka Kematian Ibu per 100.000
Kelahiran Hidup 110.8 156 145 135 125 110
2. Angka Kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup 13.23 12.5 12.25 12 11.75 11.5
3. Prevalensi Balita Stunting 30.6% 30.6% 30.6% 30% 29% 28%
2. Meningkatnya Akses dan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
1. Tertanganinya Kejadian Luar
Biasa kurang dari 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase Kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional 0% 0% 40% 53% 65% 80%
3. Persentase Fasilitas Kesehatan
Terakreditasi 0% 0% 4% 28% 68% 100%
4. Persentase Pelayanan
Administrasi , Manajemen
Kesehatan Serta Sarana dan
Prasarana
60% 65% 65% 75% 75% 80%
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 47
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.4 KebijakandanStrategi
Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang diperlukan strategi
dan kebijakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran, adapunkebijakandanstrategidimaksudantara lain :
Tabel. 4.2.
Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN STRATEGI
Meningkatnya
Derajad
Kesehatan
Masyarakat
1. Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat
1. Meningkatkan cakupan dan kualitas
pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan
nifas
2. Meningkatkan cakupan dan kualitas
pelayanan kesehatan bayi dan balita
3. Meningkatkan cakupan dan kualitas gizi
keluarga untuk meningkatkan status
kesehatan remaja, ibu hamil, ibu menyusui,
bayi dan balita.
1.a. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan ibu hamil, keluarga
dan masyarakat tentang perawatan kesehatan ibu hamil, bersalin
dan nifas
1.b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengawalan
kasus komplikasi ibu hamil, bersalin dan nifas
1.c. Meningkatkan komunikasi puskesmas dan rumah sakit
1.d. Meningkatkan kegiatan analisis dan pengkajian terhadap kasus
kematian ibu
1.e. Meningkatkan akses jaminan persalinan bagi keluarga yang tidak
mampu
2.a. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan ibu hamil, keluarga
dan masyarakat tentang perawatan kesehatan neonatus, bayi dan
balita
2.b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengawalan
kasus komplikasi neonatus, bayi dan balita
2.c. Meningkatkan kegiatan analisis dan pengkajian terhadap kasus
kematian bayi
2.d. Meningkatkan akses jaminan persalinan bagi keluarga yang tidak
mampu
3.a. Meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui kampanye
Gerakan Nasional Sadar Gizi serta penyediaan materi KIE.
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 48
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
3.b. Mengoptimalkan pemanfaatan dana BOK untuk pelayanan gizi
meliputi penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan Posyandu,
penyediaan PMT Pemulihan balita gizi kurang dan bumil KEK.
3.c. Meningkatkan integrasi pelayanan gizi dan pelayanan kesehatan
Ibu dan Anak pada bumil berupa pemberian tablet Fe,skrining
bumil KEK, PMT bumil KEK melalui bimbingan terpadu Gizi
dan KIA secara berjenjang.
3.d. Peningkatan surveilans gizi melalui pengembangan sistem
jaringan informasi, pelacakan kasus dan respon cepat serta
penyebarluasan informasi.
3.e. Meningkatkan analisis dan pengkajian terhadap kasus gizi buruk
2. Meningkatnya Akses
dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
1. Meningkatkan akses dan mutu Fasilitas
kesehatan tingkat pertama
2. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas
kesehatan rujukan
3. Penguatan Sumber Daya Kesehatan
4. Penguatan manajemen Surveilen
epidemiologi kasus penyakit
5. Mengembangkan kejasama dan kemitraan
dengan masyarakat umum dan instansi lintas
program dan lintas sektor
1. Optimalisasi fungsi FKTP, seluruh Puskesmas terakreditasi dan
mewujudkan inovasi pelayanan
2.a. Mewujudkan dukungan regulasi, penguatan mutu advokasi,
pembinaan dan pengawasan untuk percepatan mutu yankes
2.b. Menguatkan sistem rujukan melalui regionalisasi rujukan
2.c. Ketepatan alokasi anggaran guna pemeriksaan standarisasi
pelayanan
3.a. Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan pemerataan tenaga
kesehatan
3.b. Meningkatkan akses dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
4.a. Memperkuat kapasitas dan advokasi regulasi daerah dalam
surveilen epidemiologi kasus penyakit
4.b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM penunjang
kegiatan penyelidikan epidemiologi penyakit
4.c. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi efektifitas
kegiatan surveilen epidemiologi penyakit dan validitas pelaporan
5.a. Pembentukan kelompok pemberdayaan kasus kesehatan berbasis
masyarakat
5.b. Peningkatan program promotif dan kegiatan pencegahan
penyakit berbasis komunitas kelompok dan masyarakat
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 49
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 49
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dari penetapan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang menetapkan program dan kegiatan. Program-program dan kegiatan yang termuat dalam
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang merupakan program dan kegiatan yang
bersifat indikatif. Oleh sebab itu dalam penyusunan rencana tahunan dari unit-unit Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasidan sinergisme.
Program Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang merupakan langkah-langkah yang diambil untuk
menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program-
program Pemerintah, khususnya menyangkut urusan yang terkait fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional
yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi
bagi pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi vahan untuk
mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional. Penyusunan dan penetapan Program
dan Indikator Kegiatan yang dikategorikan dalam Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam periode 5 tahun (Tahun 2015 sd 2019).Rencana program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang telah ditetapkan
pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada
Lampiran (Matriks Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019)
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 50
BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 untuk
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019
terdapat 3 Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-3 Misi yang telah
ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang melaksanakan misi ke-1 RPJMD Kabupaten
Lumajang Tahun 2015 – 2019, yaitu :
Misi ke-1 :
Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui
peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan keagamaan.
Tujuan :
Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat.
Sasaran :
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Dari Misi ke-5 RPJMD, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan, sasaran
strategis dan indikator periode 2015-2019 sebagai berikut :
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 51
Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN Kondisi kinerja
akhir periode
RPJMd
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya Derajad
Kesehatan Masyarakat
1. Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat
1. Angka Kematian Ibu per
100.000 Kelahiran Hidup 110.8 156 145 135 125 110 110
2. Angka Kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup 13.23 12.5 12.25 12 11.75 11.5 11.5
3. Prevalensi Balita Stunting 16.44% 13.11% 13.12% 15% 15% 14.5% 14.5%
2. Meningkatnya Akses
dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
1. Tertanganinya Kejadian Luar
Biasa kurang dari 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase Kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional 0% 0% 40% 53% 65% 80% 80%
3. Persentase Fasilitas Kesehatan
Terakreditasi 0% 0% 4% 28% 68% 100% 100%
4. Persentase Pelayanan
Administrasi , Manajemen
Kesehatan Serta Sarana dan
Prasarana
60% 65% 70% 75% 75% 80% 80%
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
HALAMAN 52
BAB VII. PENUTUP
BAB VII
PENUTUP
Atas berkat ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka reviu rencana strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang 2015-2019 ini dapat disusun. Tersusunya Renstra ini juga tidak
bisa lepas dari kerja sama antar Bidang dan Sekretariat serta jajaran lainnya di Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang merupakan dokumen yang
diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra ini
dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan
sebagai bahan pedoman penyusunan laporan tahunan Dinas Kesehatan yaitu Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Tahunan, Pedoman Penyusunan program kerja tahunan, Pedoman
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah ( LAKIP ) dan Pedoman Pembuatan
LKPJ, LPPD. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak
menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya
kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya dimana Sasaran Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu
sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan
strategisyang mendesak. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-
2019 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam
mendukung kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang secara keseluruhan sebagai wujud
pengabdian kepada nusa dan bangsa.
Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan
kesehatan tahun 2015-2019. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki
beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen
pembangunan lainnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan
dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.
Lampiran 1 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
MATRIK REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
VISI :TERWUJUDNYAMASYARAKATLUMAJANGYANGSEJAHTERADANBERMARTABAT
MISI : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas LayananPendidikan, Kesehatan
dan Pembinaan Keagamaana
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGISKETERANGAN BIDANG
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN KEBIJAKAN PROGRAM
1MeningkatnyaDerajadKesehatanMasyarakat
1.1AngkaHarapanHidup
1.1MeningkatnyaKualitasKesehatanMasyarakat
1.1.1Angka Kematian Ibuper 100.000 KH
PeningkatanKualitas danKuantitasKesehatanMasyarakatmelaluiprogram-programkesehatan
1. Meningkatkancakupan dankualitaspelayanankesehatan ibuhamil, bersalindan nifas
1
Program PeningkatanPelayanan KesehatanIbu
KesehatanMasyarakat
2 Program PeningkatanKeselamatan IbuMelahirkan Dan Anak
KesehatanMasyarakat
3
Program PromosiKesehatan DanPemberdayaanMasyarakat
KesehatanMasyarakat
4ProgramPengembanganLingkungan Sehat
KesehatanMasyarakat
5Program PeningkatanPelayanan KesehatanLansia
KesehatanMasyarakat
6 Program PembinaanPelayanan Publik
KesehatanMasyarakat
1.1.2Angka Kematian Bayiper 1000 KelahiranHidu
2. Meningkatkancakupan dankualitaspelayanankesehatan bayidan balita
7Program PeningkatanPelayanan KesehatanBalita
KesehatanMasyarakat
1.1.3Prevalensi BalitaStunting
3. Meningkatkancakupan dankualitas gizikeluarga untukmeningkatkanstatus kesehatanremaja, ibuhamil, ibumenyusui, bayidan balita.
8
Program Perbaikan GiziMasyarakat
KesehatanMasyarakat
1.2MeningkatnyaAkses DanKualitasPelayananKesehatan
1.2.1Tertanganinya KLBkurang dari 24 Jam
PeningkatanAkses dankualitaspelayanankesehatanmelaluiprogramjaminankesehatannasionalsertaoptimalisasikualitassumberdayakesehatansesuaistandar
1. Meningkatkanakses dan mutuFasilitaskesehatantingkat pertama
9Program PencegahanDan PenanggulanganPenyakit Menular
PencegahandanPengendalianPenyakit
2. Meningkatkanakses dan mutufasilitaskesehatanrujukan
10Program PencegahanDan PenanggulanganPenyakit Tidak Menular
PencegahandanPengendalianPenyakit
1.2.2persentase FasilitasKesehatanTerakreditasi
3. PenguatanSumber DayaKesehatan
11Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
PelayananKesehatan
4. PenguatanmanajemenSurveilenepidemiologikasus penyakit
12
Program PeningkatanAkses dan MutuPelayanan KesehatanPada Masyarakat
PelayananKesehatan
5.Mengembangkankejasama dankemitraandenganmasyarakatumum daninstansi lintasprogram danlintas sektor
13Program Obat DanPerbekalan Kesehatan
Sumber DayaKesehatan
14Program PengawasanObat Dan Makanan
Sumber DayaKesehatan
15Program PengawasanDan PengendalianKesehatan Makanan
Sumber DayaKesehatan
16Program PeningkatanSumber DayaKesehatan
Sumber DayaKesehatan
17Program PeningkatanPelayanan PendidikanKesehatan BLUD
Sumber DayaKesehatan
18Program PembinaanLingkungan Sosial
Sumber DayaKesehatan
1.2.3PersentaseKepesertaan JaminanKesehatan Nasional
19Program UpayaKesehatan Masyarakat
PelayananKesehatan
1.2.4
persentase pelayananadministrasi ,manajemen kesehatanserta sarana danprasarana
20Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Sekretrariat
21Program PeningkatanSarana Dan PrasaranaAparatur
Sekretrariat
22Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Sekretrariat
23Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Sekretrariat
24
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan
Sekretrariat
25
Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Sekretrariat
26
Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Sekretrariat
27
Program Pengadaan,Peningkatan DanPerbaikan Sarana DanPrasaranaPuskesmas/PuskesmasPembantu DanJaringannya
Sekretrariat
28
Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan danPrasarana RumahSakit/Rsj/Rs Paru-Paru/Rs Mata
Sekretrariat
29Program PeningkatanManajemen PelayananKesehatan
Sekretrariat
30Program PeningkatanMutu PelayananKesehatan BLUD
Sekretrariat
31Program Pembinaandan PemasyarakatanOlah Raga
Sekretrariat
32Program PeningkatanSarana dan PrasaranaOlah Raga
Sekretrariat