RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)
2015 - 2019 (Perpres No 2/2015)
KIA, GIZI, KESEHATAN REMAJA DAN IMUNISASI
DIREKTORAT KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT
Disampaikan Oleh: Kasubdit Promkes dan Gizi Masyarakat
Pertemuan Pengembangan Strategi Global Kesehatan Ibu, Anak, dan Remaja 2015-2030 Wisma PKBI, 13 Maret 2015
Dasar Hukum
• Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
• Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
2
SISTEMATIKA PAPARAN
1. Strategi Pembangunan Nasional
2. RPJMN 2015-2019: Kesehatan dan Gizi
3. Kerangka Pelaksanaan
4. Perkuatan Monev
5. Membangun Sinergi
6. Penganggaran
3
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 1.
4
KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015-2019
5
Nawacita
Visi Misi Presiden
RPJMN Renstra K/L
RPJMD Renstra
SKPD
RKP Renja
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
APBN
APBD
RPJMN 2015 - 2019
Terdiri dari:
Buku I memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan.
Buku II memuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masing-masing bidang pembangunan
Buku III memuat arah pembangunan kewilayahan
6
VISI MISI PEMBANGUNAN
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
7
SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 8
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
9
Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik dari kualitas individu maupun masyarakat.
• Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter • Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial,
Mendukung Program Indonesia Sehat
• meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
• meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan, dengan fokus DTPK
• meningkatkan perlindungan finansial, melalui PBI
Dimensi pembangunan manusia
Dimensi pemerataan antar wilayah
Dimensi pemerataan antarkelompok sosial
ekonomi
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT
RPJMN 2015-2019: KESEHATAN DAN GIZI
MASYARAKAT 2.
11
KONDISI UMUM
1. Kesehatan ibu dan anak masih belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar • Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi.
• Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%).
2. Status Gizi di Indonesia • Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting)
• Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita
• Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)
3. Pengendalian Penyakit • Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak
menular semakin meningkat
• Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0,43 persen
• Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%)
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.
12
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB) masih
cukup tinggi walaupun dalam
beberapa dekade terakhir AKI dan
AKB telah mengalami penurunan.
DISPARITAS
MASIH LEBAR
AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019
390
334 307
228
359 306
050
100150200250300350400450
1994 1997 2002-2003 2007 2012 2019
Ke
mat
ian
Ibu
P
er
10
0.0
00
Ke
lah
iran
Hid
up
SDKI Target RPJMN 2019
Persalinan di
Fasilitas Kesehatan (%)
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)
Tertinggi
Nasional
Terendah
MALUKU
DIY
PAPUA
DIY
Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar
ketenagaan.
89 88 81
91
56 51 48
56
0
20
40
60
80
100
Sp. Penyakit
Dalam
Sp. Bedah Sp. Anak Sp. Obstetrik
Ginekologi
Kelas C
Kelas D
Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011
Sumber: Riskesdas, 2013
Sumber: Risfaskes, 2011
Status kesehatan ibu dan anak belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar
STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir
seluruh wilayah
STATUS GIZI DI INDONESIA
ANEMIA PADA IBU HAMIL
WASTING (KURUS)
Sebanyak
Ibu hamil di Indonesia mengalami
anemia
37,1% Balita tergolong Kurus
12,1% Sebanyak
BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
Disparitas Prevalensi
Tertinggi Sulteng : 16,9%
Terendah Sumut : 7,2%
Nasional 10,2% Riskesdas 2013
40+ 30-39 20-29 <20
Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi
1990 2000 2010
Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat
Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif)
2013
Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas
TB
• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk
• Jumlah penderita 893.000 kasus (2013)
DBD
• Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk
• Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)
Malaria
• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk
• Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)
Filariasis • Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)
Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%)
Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)
Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)
Faktor R
esiko
P
erilaku
PTM
16
No Indikator Status Awal Target 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346
(SP 2010) 306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013)
24
2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 (2013) 28
2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen) 10,2 (2013) 8
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 38,0 (2013) 50
4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17
5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 12 (2012) 9,5
6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013) 28
Sasaran RPJMN 2015-2019
17
Sasaran RPJMN 2015-2019 (2)
No Indikator Status Awal Target 2019
3 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,5
3. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300
4. Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta 20 (2013) 34
5. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis 0 35
6. Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
15,3
40
7. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4
8. Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4 (2013)
15,4
9. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun 7,2 (2013)
5,4
10. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
- 40
18
Sasaran RPJMN 2015-2019 (3)
No Indikator Status Awal Target 2019
4 Meningkatnya PEMERATAAN Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan berkualitas 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang
terakreditasi 0 5.600
2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi 10 (2013)
481
3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2 95
5
Meningkatnya Perlindungan Finansial 1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
86,4 107,2
2. Unmet need pelayanan kesehatan 7 1
6 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 1.015 5.600
2. Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis 29 60
3. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
25.000 56.910
19
Sasaran RPJMN 2015-2019 (4)
8. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;
9. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan
11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness).
12. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional
No Indikator Status Awal Target 2019
7
Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90
2. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94
3. Presentase makanan yang memenuhi syarat 87,6 (2013) 90,1
Target yang terkait dengan ketimpangan sosial-ekonomi
Indikator
Target cakupan pada 40%
berpendapatan terbawah
Rasio akses kelompok penduduk
berpendapatan terbawah dan tertinggi (Rasio kuintil 1: kuintil
5)
Kepemilikan akte kelahiran (%) 77,4 0,77
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (%)
70 0,62
Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
63 0,74
CPR all methos pada perempuan usia 15-49 tahun (%)
65 0,92
Selain bertujuan meningkatkan cakupan secara nasional (national leverage), target pembangunan kesehatan juga di arahkan untuk mengatasi kesenjangan (equity)
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
• Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukung PROGRAM INDONESIA SEHAT.
• FOKUS KEBIJAKAN: Penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui • penguatan upaya promotif dan preventif,
• pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional,
• penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta
• penurunan kematian ibu dan kematian bayi.
21
Rincian Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
22
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Arah Kebijakan 1 Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja,
dan Lanjut Usia yang Berkualitas
a. peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang
meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
di fasilitas kesehatan dan penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit;
b. peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja;
c. penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);
d. penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
e. peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia;
f. peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; dan
g. peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan
pelayanan terintegrasi lainnya dalam pendidikan kesehatan dan pelayanan
kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia.
STRATEGI
23
Arah Kebijakan 2 Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
a. peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;
b. peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil, termasuk pemberian makanan tambahan, terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK;
c. peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan;
d. peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);
STRATEGI
24
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Kelembagaan
• Peningkatan sinergi kelembagaan program lintas sektor/lintas bidang terkait pangan dan gizi
e. penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi; dan
f. penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.
Arah Kebijakan 3 Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
a. peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit;
b. peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit tidak menular;
c. pelayanan kesehatan jiwa;
d. pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
e. peningkatan mutu kesehatan lingkungan;
STRATEGI
25
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Regulasi
• Karantina kesehatan, wabah penyakit menular, senjata biologis,
Kerangka Kelembagaan
• Peningkatan sinergi kelembagaan program lintas sektor/lintas bidang (HIV/AIDS)
f. penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;
g. peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;
h. peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
i. peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; dan
j. pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
Arah Kebijakan 4 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
a. pengembangan fasyankes dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di DTPK;
b. peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu;
c. pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta;
d. peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan;
STRATEGI
26
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Regulasi
• Penguatan peraturan perundangan terkait kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah
e. penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan berbagai standar guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya;
f. peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta;
g. pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer;
h. pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar melalui pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
Arah Kebijakan 5 Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
a. pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan;
b. penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional, dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online;
c. peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan kesehatan;
d. pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan;
STRATEGI
27
Kerangka Regulasi
• Penguatan peraturan perundangan terkait sistem kesehatan dan rekam medis
KERANGKA PELAKSANAAN
e. peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
f. peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah; dan
g. pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine, dan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.
Arah Kebijakan 6 Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas
Farmasi dan Alat Kesehatan
a. peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar;
b. peningkatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi harga obat dengan penyempurnaan, penyelarasan, dan evaluasi reguler berbagai daftar dan formularium obat.
c. peningkatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan;
d. peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan;
e. peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
STRATEGI
28
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Regulasi
• Kebijakan dan peraturan perundangan terkait
farmasi
f. penguatan upaya kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alat kesehatan dengan pengembangan riset, penguatan sinergitas perguruan tinggi, dunia usaha/swasta, pemerintah, dan masyarakat (ABGC);
g. peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian; dan
h. peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen.
Arah Kebijakan 7 Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
a. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko;
b. peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan;
c. penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan pemangku
kepentingan;
d. peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh
masyarakat dan pelaku usaha;
STRATEGI
29
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Kelembagaan
• Penguatan kelembagaan balai pengawasan obat dan makanan
e. peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha
dalam rangka mendorong peningkatan daya saing
produk obat dan makanan; dan
f. penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian
obat dan makanan.
Arah Kebijakan 8 Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran,
dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
a. pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di DTPK melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan penempatan tenaga kesehatan baru lulus/penugasan khusus (affirmative policy) dan pengembangan model penempatan tenaga kesehatan;
b. peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan;
STRATEGI
30
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Regulasi
• Penyusunan regulasi terkait pengembangan sumber daya manusia kesehatan (jenis, sertifikasi, kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK)
c. peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer;
d. pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di DTPK; dan
e. pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.
Arah Kebijakan 9 Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan;
b. pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan;
c. penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta, dan
masyarakat madani;
d. peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan
masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta upaya kesehatan
berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat;
e. peningkatan SDM promosi kesehatan; dan
f. pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan
STRATEGI
31
Arah Kebijakan 10 Menguatkan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan,
dan Sistem Informasi Kesehatan
a. program kesehatan serta peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan;
b. penguatan mekanisme monev melalui pengembangan sistem informasi terpadu dan terstruktur antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
c. peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti (evidence based policy) termasuk data kematian dan kesakitan serta pengembangan pengukuran responsiveness sistem kesehatan;
d. pengembangan dan pelaksanaan sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator pembangunan kesehatan;
e. penguatan riset bahan baku obat melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati serta plasma nutfah dalam negeri;
f. peningkatan penanggulangan krisis kesehatan;
g. peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan; dan
h. pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan (e-health) dasar dan rujukan termasuk integrasi data rekam medis nasional (online).
STRATEGI
32
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Regulasi
• Pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota dalam pembangunan kesehatan
• Sinkronisasi peraturan sebagai turunan dari UU yang mengatur pembangunan kesehatan;
• Peraturan perundangan terkait sistem kesehatan, rekam medis
Kerangka Kelembagaan
• Sinkronisasi nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah
• Penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi, termasuk sistem informasi terpadu
Arah Kebijakan 11 Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Bidang Kesehatan
a. peningkatan cakupan kepesertaan melalui KIS ke seluruh penduduk secara bertahap;
b. peningkatan jumlah fasyankes yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta;
c. peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, penyempurnaan sistem pembayaran dan insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan HTA, serta pengembangan sistem monev terpadu;
d. penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, KIA, insentif tenakes di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan;
e. pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanan kesehatan;
f. peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; dan
g. pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta.
STRATEGI
33
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Regulasi
• Regulasi tekait dengan pelaksanaan dan pengelolaan JKN (kepesertaan, pengelolaan, pembayaran penyedia layanan dan kesiapan pelayanan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi-nya)
Kerangka Kelembagaan
• Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (HTA) dan pertimbangan klinik (clinical advisory)
Arah Kebijakan 12 Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
a. peningkatan pembiayaan kesehatan publik;
b. peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan
masyarakat, termasuk pembiayaan upaya
promotif dan preventif;
c. peningkatan pelayanan kesehatan
perorangan untuk pembiayaan kesehatan
masyarakat tidak mampu/miskin;
d. peningkatan pembiayaan dalam rangka
mendukung pencapaian universal health
coverage (UHC), terutama untuk
peningkatan kepesertaan masyarakat tidak
mampu dan peningkatan kesiapan supply
side SJSN Kesehatan.
STRATEGI
34
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Pendanaan
a. Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat: dukungan dana publik (termasuk pemda), earmarked tax, PPP dan CSR
b. Meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat
Kerangka Regulasi
• Penyusunan kebijakan dan peraturan untuk mendorong PPP dan CSR
PERKUATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
4.
35
Arahan Presiden
36
Rakor Terbatas, 24 Februari 2015
• Perlu dibangun SISTEM PENGAWALAN DAN PENGENDALIAN pelaksanaan program-program prioritas pembangunan,
Bappenas, Kantor Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan BPKP
• Perlu dipetakan kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Spasial)
AKAN DIINTEGRASIKAN DALAM RKP 2016
Arahan Menteri PPN/Ka Bappenas
37
Arahan Menteri PPN (Tindak Lanjut Rakor Terbatas, 24 Feb 2015)
• Perkuatan Sistem Monev berbasis Sistem Informasi Spasial
• Menyusun tampilan visual RPJMN 2015-2019 dalam peta (spasial)
• Penyusunan Buku Peta berisi kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Integrasi Prioritas Bidang dan WIlayah))
• Pengembangan sistem database untuk setiap isu pembangunan.
MEKANISME KERJA
INSTRUMEN MONEV
-Tim Kerja Terpadu -Pedoman Monev -Focus Group Discussion -E-monev -Kunjungan lapangan
-Logical Framework -Matrik Kinerja -Kuesioner -Metode Pengumpulan Data
SUMBERDAYA PENDUKUNG
38
PERKUATAN SISTEM MONEV
PERKUATAN MONEV Dalam Rangka Pengawalan dan Pengendalian Prioritas Pembangunan
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
- Alocatif Efisiensi dan Technical Efisiensi - Efektifitas - Keterkaitan Indikator (input-output-outcome)
-Job Description -Knowledge Sharing -Data Base dan Informasi (spasial)
5. MEMBANGUN SINERGI
39
Sinergi Lintas Bidang
INTERAKSI GIZI-KIA DALAM MENGUKUR STATUS KESEHATAN
DETERMINAN DAMPAK UKURAN
KEMKES/DINKES
SPESIFIK 30%
GIZI
KEMATIAN IBU AKI
ANAK AKB
K/L & SKPD Terkait
SENSITIF 70%
KESAKITAN
PM Prevalensi/K
asus
PTM Prevalensi/K
asus
PREVENTIF-PROMOTIF KURATIF-REHABILITATIF
KEGIATAN INDIKATOR
TARGET KERANGKA PELAKSANAAN (Dana, Regulasi, Lembaga)
KEGIATAN INDIKATOR
TARGET KERANGKA PELAKSANAAN (Dana, Regulasi, Lembaga)
RENCANA STRATEGIS- RENCANA AKSI TERSTRUKTUR & TERUKUR
PROGRAM LINTAS: GIZI 12 Program – 11 KL
41
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Program Perlindungan Anak
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal
Program Bimbingan Masyarakat Islam
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
Kementerian Kesehatan
BPOM
BKKBN
Kemen PP dan PA
Kemendikbud
Kementerian Agama
Kementerian Pertanian
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian PU
Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kementerian Desa dan RDT
SINERGI WILAYAH
42
RPJMN RAN RAD
PUSAT-DAERAH
Provinsi
Raker Musrenbang
Menurunnya Disparitas
Implementasi Program Kawasan Berbasis Wilayah
1
LINTAS WILAYAH (Prov-Kab/Kota) 2 Contoh : (1)
Eliminasi Malaria, (2) STBM
Terima Kasih