RENCANA KINERJA
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HILIR TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DIREKTORAT JENDERAL KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA
JAKARTA, APRIL 2017
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................... iii DAFTAR GAMBAR .................................................................. iv
I. PENDAHULUAN ............................................................. 1 1.1 Latar Belakang ........................................................ 1 1.2 Maksud dan Tujuan .................................................. 6 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................. 6 1.4 Ruang Lingkup ........................................................ 10
II. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ........................... 11 2.1 Hasil – Hasil Pembangunan .......................................... 11 2.2 Arah Pembangunan .................................................. 17
III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................. 22 3.1 Sasaran ................................................................ 22 3.2 Indikator Kinerja ..................................................... 23
IV. PENUTUP .................................................................... 28
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, tujuan
pembangunan industri adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing,
dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan
Undang – Undang tersebut, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) yang berlaku lima tahun, Kebijakan Industri Nasional, dan Rencana Kerja
Pembangunan Industri yang berlaku satu tahun.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional, perencanaan pembangunan industri dalam jangka panjang diarahkan untuk :
1. Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
2. Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses
industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang
kepada nilai-nilai luhur bangsa;
3. Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di
bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan
daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia;
4. Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri
dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang
penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.
Keberhasilan program pembangunan nasional tidak terlepas dari implementasi prinsip
– prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi,
akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip – prinsip tersebut dituangkan dalam
manajemen pemerintahan yang mencakup kegiatan komitmen, perencanaan,
koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satu aspek penting yang menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan adalah kualitas komitmen dan
2
perencanaan. Komitmen pembangunan umumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan,
dan perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan.
Direktorat Industri Kimia Hilir (IKHI) adalah salah satu unit kerja di lingkungan Ditjen
IKTA (Ditjen IKTA) yang bertanggung jawab terhadap pengembangan subsektor
industri kimia hilir berkontribusi cukup signifikan pada perindustrian nasional. Hal ini
terlihat dalam Bangun Industri Nasional sebagaimana gambar berikut :
Gambar 1.1
Bangun Industri Nasional
Industri Hulu Agro Industri Hulu
Mineral Tambang Industri Hulu Migas dan
Batubara
Industri Barang Modal
Industri
Farmasi dan
Kosmetik
Industri Alat
Transportasi
Industri
Elektronika &
Telematika
Prasyarat
Industri Pendukung
Industri Andalan
Modal Dasar
Industri Tekstil
dan Alas Kaki
& household
Industri Komponen
VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
Industri
Pembang
kit Energi
Industri Bahan Penolong &
Aksesoris
Industri
Pangan
Pembiayaan Infrastruktur Kebijakan & Regulasi
Teknologi, Inovasi & Kreativitas Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia
Industri
Pembangkit
Energi
Industri Hulu
Dalam Bangun Industri Nasional, industri kimia hilir dipandang sebagai industri
andalan dalam skema pembangunan industri nasional. Tantangan yang dihadapi
pengembangan industri kimia hilir di masa kini adalah (1) kekurangan bahan baku dan
pendukungnya; (2) keberadaannya masih sangat tergantung pada ketersediaan
Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi, Inovasi &
Kreativitas. Keadaan industri kimia hilir saat ini masih dihadapkan pada beberapa
masalah terkait SDA, SDM dan Teknologi, Inovasi & Kreativitas, yaitu :
3
1. Kekurangan pasokan bahan baku. Hal ini seperti yang dialami oleh industri plastik
maupun industri farmasi dan kosmetik. Kedua industri tersebut masih
mengandalkan bahan baku impor untuk menyuplai kebutuhan bahan baku di
dalam negeri.
2. Terputusnya rantai nilai pengolahan SDA seperti yang dialami oleh industri karet,
dimana karet alam sebagai bahan baku diekspor dan diolah di luar negeri dan
Indonesia mengimpor karet kompon untuk diolah menjadi produk karet hilir
3. Kurangnya ketersediaan SDM terampil seperti yang dialami oleh industri plastik,
dimana masih banyak dibutuhkan SDM terampil serta tenaga ahli untuk inovasi
desain dan material.
Oleh karena itu, ke depan, industri kimia hilir diharapkan menjadi sumber
pertambahan nilai melalui proses pengolahan yang mengarah ke penguatan dan
pendalaman struktur industri. Cita-cita tersebut mutlak membutuhkan peran serta aktif
pemerintah. Oleh karena itu, pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, arah kebijakan pembangunan industri nasional
secara umum diwujudkan melalui :
1. Penumbuhan populasi dan persebaran industri
Investasi untuk menambah populasi industri berskala besar dan sedang
2. Peningkatan produktivitas (nilai tambah per tenaga kerja):
Dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi teknis, pengembangan industri dengan
kandungan teknologi yang lebih tinggi, dan meningkatkan kemampuan industri
mengembangkan produk baru (New Product Development, NPD).
Dalam rangka mengoperasionalkan arah kebijakan tersebut, pada periode tahun 2015 –
2019, sektor industri diharapkan dapat melakukan efisiensi teknikal melalui strategi :
1. Revitalisasi permesinan industri, dijalankan melalui Pembaharuan mesin produksi
sehingga lebih efisien dengan kualitas produk lebih tinggi (mengurangi waste) dan
mendorong penerapan best practice dalam mengelola usaha industri
2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja, dilaksanakan melalui fasilitasi pengem-bangan
ketrampilan tenaga kerja pada saat “entry”, fasilitasi peningkatan keterampilan bagi
yang sudah bekerja (long life learning), serta implementasi standar kompetensi tenaga
kerja
4
3. Pemanfaatan economic of scope, dilaksanakan melalui fasilitasi terjadi-nya aglomerasi,
pembinaan terbangunnya klaster industri, serta mendorong dan memfasilitasi
transaksi antar perusahaan domestik
Industri Kimia Hilir merupakan subsektor industri yang bercirikan padat modal, padat
teknologi, padat karya, memiliki keterkaitan tinggi mulai dari hulu hingga hilir, dan
menjadi komoditas unggulan ekspor penghasil devisa negara. Dengan memerhatikan
karakteristik tersebut, Direktorat IKHI berupaya untuk mengembangkan industri
binaannya melalui program kegiatan yang aspiratif, fasilitatif, dan akomodatif. Kondisi
Sub Sektor industri kimia hilir yang diharapkan dalam jangka menengah pada tahun
2015 - 2019 adalah sebagai berikut :
1. Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program
revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri subsektor industri kimia hilir
yang terkena dampak krisis;
2. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi bahan baku industri;
3. Semakin meningkatnya daya saing industri subsektor industri kimia hilir yang
berorientasi ekspor;
4. Tumbuhnya industri - industri subsektor industri kimia hilir potensial yang akan
menjadi basis pengembangan industri di masa depan;
5. Tumbuhnya industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak
pertumbuhan industri di masa depan;
6. Tumbuhnya industri subsektor industri kimia hilir yang mampu menciptakan
lapangan kerja yang besar.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perindustrian mengamanatkan agar setiap Unit Eselon I dan II menyusun
dokumen Rencana Kinerja, yaitu suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu
berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Sedangkan perencanaan kinerja
merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dalam rangka
meningkatkan implementasi program pengembangan industri kimia hilir tahun 2016
5
yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan untuk memantapkan akuntabilitas kinerja,
Direktorat IKHI perlu menyusun Rencana Kinerja (Renkin) Direktorat IKHI Tahun 2017.
Dokumen Renkin memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, hasil-hasil
pembangunan yang telah dicapai, dan indikator kinerja yang diharapkan dapat
mengarahkan perumusan program kegiatan Direktorat IKHI Tahun 2017, serta
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat IKHI sehingga kinerja yang dihasilkan
pada tahun 2017 memenuhi kualitas akuntabel dan berkelanjutan.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan
bahwa dokumen Rencana Kinerja merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam
penyusunan dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan
kinerja/kontrak kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya tertentu pada suatu
instansi. Demikian pula dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa dokumen
Rencana Kinerja disusun seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran,
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perindustrian, dijelaskan bahwa Rencana Kinerja adalah suatu dokumen
perencanaan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Oleh karena itu, berdasarkan amanat tersebut, maka maksud dan tujuan penyusunan
penyusunan dokumen Rencana Kinerja Direktorat IKHI Tahun 2017 adalah untuk
menjabarkan sasaran dan program jangka menengah yang termuat dalam Rencana
6
Strategis Direktorat IKHI Tahun 2015 – 2019 menjadi indikator kinerja yang dapat
dioperasionalkan untuk pencapaian sasaran kegiatan Direktorat IKHI Tahun 2016.
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat IKHI mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan
penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,
promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,
pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatanpenggunaan
produk dalam negeri pada industri kimia hilir. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat IKHI menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,
peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri
strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri
pada industri kimia hilir;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,
peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri
strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri
pada industri kimia hilir;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan
penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,
promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,
pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hilir;
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan
7
daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,
standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan
industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri
kimia hilir;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi
industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,
pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hilir.
Direktorat IKHI terdiri atas Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir;
Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir; Subdirektorat Industri Farmasi; dan
Kosmetik dan SubDirektorat IKHI Lainnya. dimana masing-masing mempunyai tugas
sebagai berikut:
1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir
Tugas : penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran di bidang industri kimia hilir penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan,
pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri
kimia hilir
2. Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir
Tugas : melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana
dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,
perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir
3. Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik
Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran
industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,
perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik
8
4. Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya
Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran
industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,
perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya
1.4 RUANG LINGKUP
Rencana Kinerja Direktorat IKHI Tahun 2018 merupakan bagian dari perencanaan jangka
menengah pengembangan industri kimia hilir memiliki ruang lingkup yang meliputi
pencapaian hasil pengembangan kimia hilir tahun 2015 - 2019, penetapan sasaran dan
indikator kinerja, serta perumusan program kegiatan dan anggaran penumbuhan dan
pengembangan kimia hilir tahun 2018.
9
BAB II
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
2.1 HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
Dalam rangka meningkatkan nilai tambah industri kimia hilir, Direktorat IKHI juga
mengajukan usulan insentif untuk pengembangan industri. Insentif tersebut berupa
pemberian Tax Holiday, Tax Allowance, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BMDTP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 Tahun 2011, Tax
Holiday diberikan untuk industri perintis (pioneer) yang melakukan investasi senilai
Rp. 1 Triliun atau lebih. Tujuan pemberian Tax Holiday dan Tax Allowance adalah
untuk meningkatkan investasi industri strategis yang sangat dibutuhkan untuk
pembangunan. Rincian Kegiatan Direktorat IKHI dalam menyelenggarakan upaya
dalam rangka penciptaan iklim usaha kondusif adalah sebagai berikut:
1. Usulan Tax Allowance untuk kelompok industri pembuatan minyak pelumas;
industri kosmetik, termasuk pasta gigi; industri ban luar dan ban dalam;
industri barang plastic lembaran; dan industri sarung tangan karet;
2. Direktorat IKHI melalui Ditjen IKTA pada tahun ini juga melaksanakan
kegiatan penunjang industri seperti koordinasi Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP). BMDTP merupakan salah satu instrumen fiskal
Direktorat IKHI yang bertujuan untuk penciptaan iklim usaha kondusif. Pada
tahun 2016 Direktorat IKHI menganggarkan pagu BMDTP sebesar
Rp.114.510.000.000,- dengan Rencana Impor Barang (RIB) sebesar
Rp.112.648.729.499,-. Realisasi sebesar 80 persen atau Rp. 91.433.272.155,-.
Realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya
sebesar 56 persen.
Khusus untuk Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BMDTP) atas impor bahan baku industri plastik hilir (Pembuatan kemasan
plastik, plastik lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly
Propylene Film, karung plastik, palet plastik, botol dan jerigen plastik, terpal
plastik, geotekstil, barang dan/atau perabot rumah tangga dari plastik), pagu
pada tahun 2016 berdasarkan PMK 273/PMK.010/2015 adalah sebesar Rp.
10
114.510.000.000,- dari nilai usulan sebesar Rp. 112.648.729.499,- dengan
periode pelaksanaan dari bulan April sampai dengan Desember 2016, atau
efektif selama 9 bulan. Adapun realisasi mencapai Rp. 91.433.272.155,- atau
80%.
2.2 ARAH PEMBANGUNAN
Dalam rangka mendukung kebijakan Ditjen IKTA beserta sasaran strategis dan IKU-
nya, sebagai unit kerja Eselon II di lingkungan Ditjen IKTA maka Direktorat IKHI
berkewajiban menyukseskan pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Ditjen IKTA. Direktorat IKHI adalah pembina industr kimia hilir yang
produk – produknya digunakan langsung oleh konsumen maupun digunakan sebagai
mata rantai bagi pengembangan industri lainnya, yaitu industri barang modal,
industri kecil menengah, industri alat angkut, industri agro, dan industri telematika.
Dari penjabaran arah kebijakan Ditjen IKTA dan berdasarkan Visi dan Misi Direktorat
IKHI, maka disusun rencana strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima
tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan Direktorat IKHI yang
menggambarkan visi dan misi jangka panjang industri berbasis manufaktur nasional.
Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional, industri berbasis manufaktur nasional memegang peranan penting
dalam pembangunan industri nasional menuju Negara Industri Maju Baru pada
tahun 2020. dan Menjadi Negara Industri Tangguh Dunia pada tahun 2025. Melalui
penyusunan Peta Strategi tersebut, diharapkan kinerja pelaksanaan tupoksi
Direktorat IKHI semakin fokus dan kontributif terhadap pembangunan industri
nasional.
Arah kebijakan dalam rencana strategis Direktorat IKHI mencakup beberapa hal
pokok sebagai berikut :
1. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan industri
prioritas nasional melalui rencana aksi pembangunan industri prioritas
direktorat jenderal industri kimia, tekstil, dan aneka.
2. Mendukung melancarkan Program Prioritas Nasional untuk dapat memenuhi
kebutuhan akan bahan baku/ bahan penolong.
11
3. Melaksanakan Pembangunan Sumber Daya Industri, baik sumber daya manusia,
sumber daya alam maupun pengembangan dan pemanfaatan teknologi
industri.
4. Melaksanakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri, baik standardisasi
industri maupun sistem informasi industri.
5. Menyusun peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian dan
perlindungan hukum dalam pembangunan industri nasional.
6. Mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa
7. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam
mendukung pembangunan industri nasional.
Selain itu, secara khusus sebagai tindak lanjut dari program yang dilaksanakan pada
tahun sebelumnya ialah Arahan Presiden Republik Indonesia dimana anggaran harus
menyesuaikan program, maka program disesuaikan yang mendukung prioritas
nasional. Adapun untuk tahun 2018 Rencana kerja dan Arsitektur dan Informasi
Kinerja diharuskan selaras serta menyesuaikan Program Prioritas yang telah tercatat
di Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
1.1 SASARAN
Dalam rangka pencapaian misi, visi, tujuan dan sasaran Direktorat IKHI, maka dalam
kebijakan Direktorat IKHI disusun 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana yang diuraikan berikut :
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya populasi dan persebaran industri.
Meningkatnya populasi dan persebaran industri diindikasikan dengan meningkatnya
unit industri serta investasi sektor kimia hilir besar sedang yang tumbuh. Dengan
demikian, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :
1. Unit industri kimia hilir besar sedang yang tumbuh;
2. Nilai investasi di sektor industri kimia hilir.
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk
meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa
pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas
dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan
kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran
strategis ini adalah:
1. Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir terhadap ekspor nasional.
2. Produktivitas SDM industri kimia hilir.
Sasaran Strategis 3 : Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan
secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan
13
dan kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya rencana tersebut. Indikator
kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah Jumlah Peraturan Perundangan.
Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang
perindustrian yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan
produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor.
Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1). Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
2). Infrastruktur kompetensi yang terbentuk.
3). Infrastruktur standar produk yang terbentuk.
1.2 INDIKATOR KINERJA
Berdasarkan sasaran strategis diatas, Direktorat IKHI menyusun Rencana Kinerja
Tahun 2018 yang disusun dalam rangka pencapaian target jangka menengah disertai
beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan pada perkembangannya Rencana Strategis
Direktorat IKHI mengalami beberapa review yang dipengaruhi oleh kondisi iklim biSNIs.
Rencana Kinerja Direktorat IKHI Tahun 2017 memuat beberapa indikator kinerja yang
ditetapkan berdasarkan perspektif pemangku kepentingan dan pelaksanaan tupoksi.
Rencana kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
14
Tabel 3.1
Rencana Kinerja Direktorat IKHI Tahun 2018
1. Unit
2. Rp Triliun
1. Persen
2. Rp. Juta
1. RSKKNI
2. Rpres/
Rmenteri
1. Persen
2. Persen
2. Tersusunnya
perencanaan program,
pengelolaan keuangan
serta pengendalian
yang berkualitas dan
akuntabel
Anggaran Direktorat IKHI yang diblokir di akhir
tahun
10
Kesesuaian rencana program dan kegiatan
prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah
90
Perspektif Proses Bisnis Internal
1. Terselenggaranya
urusan pemerintahan
di bidang
perindustrian yang
berdaya saing dan
berkelanjutan
Infrastruktur kompetensi yang terbentuk 1
Peraturan perundangan yang diselesaikan 1
2. Meningkatnya daya
saing dan
produktivitas sektor
industri
Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir
terhadap ekspor nasional
4,81
Produktivitas dan kemampuan SDM industri kimia
hilir
482,7
Perspektif Pemangku Kepentingan
1. Meningkatnya populasi
dan persebaran
industri
Unit industri kimia hilir besar sedang yang
tumbuh
274
Nilai investasi di sektor industri kimia hilir 16,6
No. Sasaran Strategis (SS)Indikator Kinerja Utama
(IKU)Target Satuan
Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui program:
(1) Pengembangan Industri Barang Karet, Barang Plastik, dan Industri Kimia hilir lainnya.
(2) RSNI, Penerapan SNI Wajib Dan Pengawasan SNI Wajib, sebagai non tariff barrier
dalam rangka perlindungan konsumen, produk dan industrinya sendiri.
(3) Peningkatan Kompetensi Sdm Industri Dan Rskkni, sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperoleh peningkatan
produktivitasnya dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang terjadi dalam era
perdagangan bebas.
(4) Perencanaan Dan Evaluasi Program Industri serta Evaluasi Fasilitasi Iklim Usaha Dan
Investasi
Sasaran kegiatan / output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah terbangunnya
pabrik baru industri kimia hilir, bantuan dalam bentuk fisik maupun non-fisik, Rancangan SNI
15
dan pengawasan SNI, pelatihan-pelatihan SDM, Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI),
regulasi, serta promosi industri.
1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka
(1) Kegiatan Restrukturisasi Industri Tekstil dan Aneka, untuk mempertahankan
keberadaan dan mendukung pengembangan potensi industri TPT, industri alas
kaki dan penyamakan kulit nasional.
(2) RSNI, Penerapan SNI Wajib Dan Pengawasan SNI Wajib, sebagai non tariff barrier
dalam rangka perlindungan konsumen, produk dan industrinya sendiri.
(3) Peningkatan Kompetensi Sdm Industri Dan Rskkni, sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperoleh peningkatan
produktivitasnya dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang terjadi dalam
era perdagangan bebas.
(4) Perencanaan Dan Evaluasi Program Industri serta Evaluasi Fasilitasi Iklim Usaha
Dan Investasi
Sasaran kegiatan / output yang dihasilkandari kegiatan ini antara lain adalah
terbangunnya pabrik baru industri tekstil, bantuan dalam bentuk fisik maupun non-
fisik, Rancangan SNI dan pengawasan SNI, pelatihan-pelatihan SDM, Standar
Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI), regulasi, serta promosi industri.
2. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir
(1) Pengembangan Industri Karet Hilir dan Plastik, Farmasi dan Kosemtik serta Kimia
Hilir Lainnya.
(2) RSNI, Penerapan SNI Wajib Dan Pengawasan SNI Wajib, sebagai non tariff barrier
dalam rangka perlindungan konsumen, produk dan industrinya sendiri.
(3) Peningkatan Kompetensi SDM Industri Dan RSKKNI, sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperoleh
peningkatan produktivitasnya dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang
terjadi dalam era perdagangan bebas.
(4) Perencanaan Dan Evaluasi Program Industri serta Evaluasi Fasilitasi Iklim Usaha
Dan Investasi
Sasaran kegiatan / output yang dihasilkandari kegiatan ini antara lain adalah
terbangunnya pabrik baru industri tekstil, bantuan dalam bentuk fisik maupun non-
16
fisik, Rancangan SNI dan pengawasan SNI, pelatihan-pelatihan SDM, Standar
Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI), regulasi, serta promosi industri.
17
BAB IV
PENUTUP
Dalam rangka implementasi tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang salah
satunya diwujudkan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Direktorat IKHI
melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Kementerian Perindustrian sebagai instansi induk Direktorat IKHI juga telah
mewajibkan pelaksanaan SAKIP di lingkungannya, yaitu melalui penerbitan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sejauh ini,
Direktorat IKHI tengah berproses mengimplementasikan amanat tersebut. Dengan sedang
disusunnya Rencana Strategis Direktorat IKHI Tahun 2015 - 2019 yang berlandaskan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka SAKIP Direktorat IKHI juga
akan memuat kerangka strategis jangka menengah yang mengacu kepada Draft Rencana
Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dengan akan melakukan penyusunan
dokumen-dokumen tahunan yang diharapkan dapat mengawal perumusan dan pelaksanaan
program kegiatan dan anggaran. Dokumen tersebut adalah Rencana Kinerja, Penetapan
Kinerja, Laporan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang disusun secara
triwulanan, dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dokumen Rencana Kinerja Direktorat IKHI Tahun 2018 ini disusun dengan harapan dapat
digunakan sebagai pedoman dalam perumusan dan penganggaran program kegiatan
Direktorat IKHI tahun 2018. Sasaran strategis dan target IKU yang termuat didalamnya
diharapkan dapat mengarahkan dan mengawal pelaksanaan program kegiatan sehingga
dapat mencapai kinerja sebagaimana ditargetkan. Untuk itu, Direktorat IKHI mengharapkan
dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018 ini dapat berhasil guna bagi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berorientasi kinerja
menuju tercapainya sektor industri kimia hilir yang dapat menjadi tulang punggung
perekonomian nasional.