2019
DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
2018
RENCANA KERJA (RENJA)
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T dokumen
Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan lancar.
Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah(SKPD) untuk periode satu tahun.
Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2019 diharapkan
pelaksanaan pembangunan pertanian lebih terintegrasi mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Sehingga pada
akhirnya nanti akan tercapai masyarakat yang sejahtera sebagaimana visi
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yaitu “Terwujudnya
sistem pertanian modern sebagai basis peningkatan ekomomi
masyarakat”.
Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu
tersusunnya dokumen Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo Tahun 2019 ini kami sampaikan terima kasih. Akhirnya semoga
apa-apa yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 ini bermanfaat sebagaimana
mestinya.
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir. H.HARMANTO, MMA.
Pembina Utama Muda NIP. 19590601 198202 1 005
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019
DAFTAR ISI
Kata Pengantar................................................................................... i Daftar Isi............................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1
1.1 Latar Belakang........................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan............................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan............................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU...................... 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.............................. 6 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD.................................... 13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD...... 19 2.5 Review terhadap Perencanaan Awal RKPD............................. 23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat........... 24 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN....................... 25
3.1 Tujuan dan Sasaran................................................................ 25 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2019........................................ 28
BAB IV PENUTUP................................................................................ 33
LAMPIRAN
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rencana Kinerja ................................................................ 6 Tabel 2.2 Capaian Kinerja Sasaran 1.................................................. 7 Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sasaran 2.................................................. 8 Tabel 2.4 Capaian Kinerja Sasaran 3...............................................
10
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sasaran 4................................................ 12 Tabel 2.2.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan
Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2017.........................
14
Tabel 2.2.2 Alokasi Belanja Persasaran Strategis Dinas Pertanian dan
Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2017............................ 17
Tabel 2.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2017................ 18
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.4 / 07 / 405.24 / 2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan
fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, maka
perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,
maka perlu menetapkan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 dengan
menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telepon & Faksimili (0352) 481041
P O N O R O G O
- 2 -
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah :
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan :
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan
Kerja Perangkat Daerah:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 :
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ponorogo ;
- 3 -
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005 -2025;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo tentang Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pertanian dan
Perikanan Tahun 2019.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD )
Tahun 2019 adalah Rencana Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.
Pasal 2
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah( RENJA SKPD ) Tahun
2019 merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk jangka
waktu 1 ( Satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Pasal 3
(1). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(RENJA SKPD)
Tahun 2019 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
( Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penulisan )
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 4 –
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
2019
BAB IV : PENUTUP
Pasal 4
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah( RENJA SKPD ) Tahun
2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai
Pedoman Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dalam
melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2019 .
Pasal 5
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di PONOROGO
Tanggal
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
Ir. H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 1 of 33]
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang
strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi
sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun
2019.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan
sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
Tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo pada Tahun
2019 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan
prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman
sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.
Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Pertanian dan Perikanan
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 2 of 33]
Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan
keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk Tahun
2019.
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,
maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo melakukan
penyusunan Renja SKPD Tahun 2019 dengan mengacu kepada
perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-
2021 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi sasaran dan formula
indikator Renstra dan RPJMD Tahun 2016 - 2021 sebagai acuan dalam
penyusunan Renja SKPD Tahun 2019 didasarkan oleh alasan sebagai
berikut:
1. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja Tahun 2019 masih
berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20
Tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian
teknis masing-masing SKPD.
2. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan
konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Ponorogo.
Dalam dokumen Renja SKPD, Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD Tahun 2019 yang
menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui
proses verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan dan dianalisis dengan strategi prioritas
serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 3 of 33]
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana
Kerja SKPD pada Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah
Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 4 of 33]
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo
Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
15. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo Tahun 2016 - 2021;
16. Review kedua Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 adalah
menyediakan arah acuan bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen
perencanan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinyuitas dalam
perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
1.2. Landasan Hukum
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 5 of 33]
1.3. Maksud Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
3.2 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 6 of 33]
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 secara umum
dapat dilihat dari Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Ponorogo sebagaimana berikut :
Tabel.2.1.Rencana Kinerja
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 7 of 33]
2.1.1 Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman
Pangan
Tabel.2.2. Capaian Kinerja Sasaran 1
Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu jumlah produksi tanaman
pangan dan jumlah produktivitas tanaman pangan. Kedua indikator
tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 komoditas unggulan tanaman
pangan daerah yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu.
Sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 untuk produksi tanaman pangan jika
dibandingkan dengan target tahun 2017 mempunyai rata-rata tingkat
capaian sebesar 89,92 %. Turun 4,01 % jika dibandingkan tahun
sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai
69,95 %. Jika dibandingkan tahun sebelumnya hanya 2 komoditas saja
yang mengalami kenaikan produksi, yaitu kacang tanah sebesar 55,89%
dan ubi kayu 3,21%. Sedangkan ketiga komoditas lainnya mengalami
penurunan yaitu padi sebesar 4,5%; jagung sebesar 13,54 % dan kedelai
71,4%. Dari kelima komoditas diatas, capaian paling rendah terlihat pada
produksi kedelai 6.278 ton dengan tingkat capaian 29,19 % yang termasuk
kategori kurang. Sementara untuk 4 komoditas lainnya mempunyai rentang
tingkat capaian sebesar 91,86 % sampai dengan 114,63 %, termasuk
kategori baik dan baik sekali. Indikator kedua yaitu produktivitas tanaman
pangan, jika dibandingkan target 2017 mempunyai rata-rata tingkat
capaian sebesar 101,97 %, naik 12,29 % jika dibandingkan tahun
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 8 of 33]
sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra baru
mencapai 85,19 %. Dari kelima komoditas unggulan, produktivitas kedelai
mempunyai tingkat capaian paling rendah yaitu sebesar 76,16% dengan
kategori cukup. Jika dibandingkan tahun 2016 ada 2 komoditas yang
produktivitasnya mengalami kenaikan yaitukedelai sebesar 16,81 % dan
kacang tanah sebesar 66,30 % untuk ketiga komoditas lainnya mengalami
penurunan.Beberapa aksi kegiatan yang telah dilaksanakan untuk
mencapai target kinerja sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas
pertanian antara lain adalah :
a. Pengembangan pertanian ramah lingkungan melalui pemberian
bantuan pupuk organik cair sejumlah 235.115 liter, pembenah tanah
167.250 kg, handsprayer 1.150 unit disalurkan kepada 1.524
kelompok tani;
b. Pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 30 unit;
c. Pembangunan dam parit sebanyak 20 unit;
d. Memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK;
e. Pengembangan tanaman hortikultura melalui pemberian benih
tanaman hortikultura unggulan kepada 6 kelompok tani;
f. Pengembangan benih padi bersertifikat oleh petani penangkar.
g. Penyuluhan serta pendampingan petani dan pelaku agribisnis
h. Pendampingan, pembinaan serta pengembangan kelas kelompok tani.
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 9 of 33]
2.1.2 Sasaran 2 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman
perkebunan
Tabel.2.3. Capaian Kinerja Sasaran 2
Sasaran Meningkatnya Produksi Perkebunan mempunyai 1 (satu)
indikator kinerja, yaitu jumlah produksi tanaman perkebunan. Tanaman
perkebunan disini dijabarkan dalam 6 komoditas unggulan daerah, yaitu
tebu, tembakau, kelapa, kopi, cengkeh dan kakao. Dari keenam komoditi
tersebut produksi paling tinggi adalah tebu dan kelapa. Jika dilihat dari
capaian kinerja produksi kelapa mempunyai tingkat capaian tertinggi
sebesar 114,75%, dan terendah adalah tembakau sebesar 25,19 %.
Produksi kelapa jika dibandingkan tahun sebelumnya mempunyai
peningkatan sebesar 1.215 ton, meningkat sebesar 21,44 %, dan jika
dibanding dengan target capaian akhir Renstra tercapai sebesar 80,65%.
Untuk tanaman tembakau masih sangat jauh jika dibandingkan dengan
target tahun 2017, jika dibanding tahun 2016 produksi menurun sebesar
60,58 ton. Dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra baru tercapai
sebesar 22,40 %. Potensi tembakau di Kabupaten Ponorogo masih sangat
besar, sehingga untuk beberapa tahun mendatang masih bisa
dikembangkan lagi. Penurunan produksi tembakau sudah dimulai sejak
tahun 2016, yaitu pada jenis tembakau virginia, dimana petani sudah tidak
lagi melakukan penanaman pada jenis tembakau tersebut. Keengganan
petani untuk bertanam tembakau sangat mempengaruhi produksi
tembakau, beberapa hal yang menjadi kendala adalah biaya produksi
kebutuhan pupuk, pengolahan lahan, sewa alsintan, upah tenaga kerja dan
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 10 of 33]
kepastian atas pangsa pasar. Namun demikian secara keseluruhan, jika
dirata-rata capaian dari sasaran strategis ke 2, Produksi tanaman
perkebunan jika dibandingkan target 2017 sebesar 85,75 % termasuk
kategori baik. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai
target antara lain:
a. Pemberian bantuan mesin perajang tembakau sejumlah 50 unit dan
widig 3.000 lembar kepada 50 kelompok tani;
b. Pelatihan, study lapang serta temu usaha budidaya, pasca panen
pemasaran tembakau ke beberapa daerah sentra tembakau dan
pabrik rokok;
c. Pembangunan akses jalan produksi sepanjang 2000 m2
d. Pembangunan irigasi sumur dangkal di area perkebunan tembakau
sejumlah 6 unit;
e. Pengembangan bibit kelapa.
2.1.3 Sasaran 3 Meningkatnya Produksi dan Populasi Peternakan
Tabel.2.4. Capaian Kinerja Sasaran 3
Sasaran Meningkatnya Produksi dan populasi peternakan
mempunyai 2 (dua ) indikator kinerja, yaitu jumlah produksi ternak dan
populasi ternak. Untuk produksi ternak di jabarkan dalam 3 komoditas
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 11 of 33]
unggulan, yaitu daging, susu dan telur. Produksi peternakan capaian
tertinggi yaitu pada produksi telur jika dibandingkan target renstra,
mempunyai capaian sebesar 241,89% yang berarti sangat baik. Produksi
telur tersebut terbagi atas 3 jenis, yaitu telur ayam kampung, ayam ras, dan
itik. Jika dibandingkan tahun 2016, produksi telur meningkat sebesar
60,12 %. Produksi daging, khususnya daging sapi hanya tercapai sebesar
58, 30% dari target Renstra, namun demikian jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 19,05%. Dan secara
keseluruhan untuk rata-rata produksi peternakan mempunyai capaian
sebesar 163,45 % termasuk kategori baik sekali. Populasi peternakan
terbagi kedalam 7 (tujuh) komoditas ternak unggulan. Populasi terbanyak
adalah pada jenis ternak unggas yaitu ayam ras/ pedaging sebesar 711.060
ekor.Untuk populasi terendah adalah sapi perah sebesar 2.384 ekor.Dari ke
tujuh komoditas ternak unggulan tersebut, ayam petelur mempunyai
tingkat capaian tertinggi jika dibandngkan target renstra, yaitu sebesar
137,85%, meningkat sebesar 7,85 % jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan populasi terendah yaitu domba, dengan tingkat capaian sebesar
73,89% jika dibandingkan target Renstra. Secara keseluruhan untuk
populasi ternak mempunyai tingkat capaian rata-rata sebesar 105,17 %
yang berarti sangat baik. Untuk sasaran strategis meningkatnya produksi
dan populasi peternakan dengan 2 indikator kinerja jika dirata-rata
mempunyai capaian kinerja sebesar 134,31% yang berarti sangat baik.
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai target kinerja
tersebut antara lain:
a. Pelatihan budidaya ternak kecil, ternak besar maupun ternak
unggas;
b. Pemberian bantuan ternak serta obat-obatan;
c. Pengadaan vaksin AI (Avian Influenza) dan Desinfektan yang
dimanfaatkan untuk pencegahan penyakit flu burung;
d. Pemeriksaan langsung pada feses untuk deteksi dini atas penyakit
cacingan;
e. Pembangunan fasilitas RPH di Kec. Jetis.
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 12 of 33]
2.1.4 Sasaran 4 Meningkatnya Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan
Tabel.2.5. Capaian Kinerja Sasaran 4
Sasaran Meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi ikan mempunyai 2
(dua ) indikator kinerja, yaitu persentase peningkatan jumlah produksi ikan dan
persentase peningkatan konsumsi ikan. Produksi ikan pada tahun 2017 sebanyak
1.844,15 ton, meningkat sebesar 2,10 % jika dibanding tahun 2016. Produksi perikanan
terbesar adalah pada jenis ikan lele, yaitu sejumlah 1.606,15 ton, selebihnya berasal dari
ikan gurami, nila, patin dan gabus. Jika dibandingkan dengan target renstra sebesar 5 %,
peningkatan produksi perikanan mempunyai capaian yang kurang menggembirakan,
yaitu hanya 42 % . Indikator ke 2 adalah peningkatan konsumsi ikan dengan target
sebesar 2 %. Pada tahun 2017 konsumsi ikan di kabupaten Ponorogo sebesar 12,9 kg
/kapita / tahun, mengalami peningkatan sebesar 1,41 % jika dibandingkan tahun
sebelumnya dengan tingkat capaian sebesar 73% yang berarti cukup. Sasaran strategis
meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi ikan dari dua indikator diatas jika
dirata-rata mempunyai tingkat capaian sebesar 56,25 % termasuk kategori cukup.
Beberapakegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung target kinerja tersebut
antara lain:
a. Pelatihan budidaya perikanan yang baik;
b. Melaksanakan penebaran ikan di perairan umum sebanyak 4 kali di 4 lokasi;
c. Melaksanakan kampanye GEMARIKAN dengan jumlah peserta 420 orang,
meliputi anak usia sekolah dan juga balita ;
d. Pelatihan pengolahan produk turunan berbahan dasar ikan;
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 13 of 33]
2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 31
Desember 2017, total alokasi anggaran belanja sebesar
Rp.59.144.503.220,00 (Lima puluh sembilan milyar seratus empat puluh
empat juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), terbagi atas
belanja tidak langsung sebesar Rp.13.747.150.000,00 (Tiga belas milyar
tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan
belanja langsung sejumlah Rp.45.397.353.220,00 (Empat puluh lima milyar
tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus
dua puluh rupiah). Total realisasi anggaran selama Tahun Anggaran
2017baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar
Rp.57.644.906.211,00 (Lima puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh
empat juta sembilan ratus enam ribu dua ratus sebelas rupiah) atau dengan
persentase capaian serapan anggaran sebesar 97,46 %. Realisasi anggaran
untuk belanja tidak langsung sejumlah 13.742.562.528,00 (Tiga belas juta
tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus dua
puluh delapan rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 99,96%. Untuk
belanja langsung sebesar Rp.43.902.343.683,00 (Empat puluh tiga milyar
sembilan ratus dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan
puluh tiga rupiah). Dengan tingkat capaian sebesar 96,71%. Namun
demikian dari realisasi anggaran diatas sejumlah Rp.6.793.797.000,00
(Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh
tujuh ribu rupiah), dipergunakan untuk membayar hutang pelaksanaan
kegiatan tahun 2016 yang terkendala administrasi sehingga tidak dapat
terbayar pada tahun 2016 yang lalu. Anggaran dan realisasi belanja APBD
Tahun 2017 sebagaimana dilihat pada tabel 2.2.1
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 14 of 33]
Tabel 2.2.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2017
NO URAIAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) % SISA (Rp)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.747.150.000
13.742.562.528
99,97
4.587.472
B BELANJA LANGSUNG 45.397.353.220
43.902.343.683
96,71
1.495.009.537
1 Program pengembangan
budidaya perikanan
126.710.000
118.386.000
93,43
8.324.000
1.1 Pengembangan bibit ikan unggul
67.800.000
60.046.000
88,56
7.754.000
1.2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
13.910.000
13.625.000
97,95
285.000
1.3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan (BBI Lokal, BBU, dan BBUG)
45.000.000
44.715.000
99,37
285.000
2 Program pengembangan perikanan tangkap
9.050.000
9.050.000
100,00
-
2.1 Penebaran ikan di perairan umum
9.050.000
9.050.000
100,00
-
3 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
107.790.000
107.790.000
100,00
-
3.1 Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah
107.790.000
107.790.000
100,00
-
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
875.892.500
827.092.171
94,43
48.800.329
4.1 Penyediaan jasa surat
menyurat
7.035.000
7.034.280
99,99
720
4.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
138.895.000
119.707.209
86,19
19.187.791
4.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
75.600.000
71.050.000
93,98
4.550.000
4.4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
47.120.000
47.120.000
100,00
-
4.5 Penyediaan alat tulis kantor
72.613.000
70.123.750
96,57
2.489.250
4.6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
25.195.000
24.495.000
97,22
700.000
4.7 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.775.000
12.775.000
100,00
-
4.8 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
26.888.000
24.080.000
89,56
2.808.000
4.9 Penyediaan makanan dan minuman
357.377.500
338.326.500
94,67
19.051.000
4.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
91.594.000
91.580.432
99,99
13.568
4.11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
20.800.000
20.800.000
100,00
-
5 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
119.407.370
104.257.537
87,31
15.149.833
5.1 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
70.000.000
69.579.500
99,40
420.500
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 15 of 33]
kantor
5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
32.800.000
18.082.637
55,13
14.717.363
5.3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
16.607.370
16.595.400
99,93
11.970
6 Program peningkatan disiplin aparatur
43.600.000
43.360.000
99,45
240.000
6.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
43.600.000
43.360.000
99,45
240.000
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
12.652.700
12.652.700
100,00
-
7.1 Pendidikan dan pelatihan formal
-
-
-
-
7.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
12.652.700
12.652.700
100,00
-
8 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
92.030.000
90.915.000
98,79
1.115.000
8.1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16.045.000
16.045.000
100,00
-
8.2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
7.850.000
7.450.000
94,90
400.000
8.3 penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
17.720.000
17.095.000
96,47
625.000
8.4 Pengelolaan dan
Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial
18.965.000
18.875.000
99,53
90.000
8.5 Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
14.250.000
14.250.000
100,00
-
8.6 Pengelolaan informasi, dokumentasi, dan statistik pertanian
17.200.000
17.200.000
100,00
-
9 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
71.038.500
71.038.000
100,00
500
9.1 Peningkatan kemampuan lembaga petani
71.038.500
71.038.000
100,00
500
10 Program Peningkatan
Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.436.567.000
6.436.567.000
100,00
-
10.1 Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas Prasarana Irigasi Pertanian
6.436.567.000
6.436.567.000
100,00
-
11 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
5.761.350.000
5.548.701.900
96,31
212.648.100
11.1 Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
84.825.000
79.300.000
93,49
5.525.000
11.2 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Irigasi Pertanian
5.631.025.000
5.423.901.900
96,32
207.123.100
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 16 of 33]
11.3 Pendampingan dalam penyediaan sarana produksi dan pembiayaan
pertanian
45.500.000
45.500.000
100,00
-
12 Program peningkatan produksi pertanian
72.450.000
71.742.100
99,02
707.900
12.1 Pengembangan perbenihan/perbibitan
32.875.000
32.495.350
98,85
379.650
12.2 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan, produk pertanian
39.575.000
39.246.750
99,17
328.250
13 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
196.974.650
154.224.025
78,30
42.750.625
13.1 Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
128.895.275
86.495.275
67,11
42.400.000
13.2 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
68.079.375
67.728.750
99,48
350.625
14 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
47.635.000
40.635.000
85,30
7.000.000
14.1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
47.635.000
40.635.000
85,30
7.000.000
15 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
3.500.000.000
3.355.091.050
95,86
144.908.950
15.1 Standarisasi Kualitas Bahan baku melalui Penyediaan Sarana dan
Prasarana Produksi
2.374.500.000
2.260.988.050
95,22
113.511.950
15.2 Penanganan Panen dan Pasca Panen bahan baku
Tembakau
571.500.000
546.975.000
95,71
24.525.000
15.3 Pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan badan
hukum kelompok tani tembakau
554.000.000
547.128.000
98,76
6.872.000
16 Program peningkatan
produksi perkebunan
58.875.000
58.075.000
98,64
800.000
16.1 Pengembangan bibit
unggul perkebunan
58.875.000
58.075.000
98,64
800.000
17 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
176.525.000
170.160.000
96,39
6.365.000
17.1 Pelatihan peternak dan pelaku agribisnis peternakan
176.525.000
170.160.000
96,39
6.365.000
18 Program Pengelolaan Pelayanan Laboratorium, Poskeswan, Rumah Sakit
Hewan dan Rumah Potong Hewan
439.120.200
416.680.000
94,89
22.440.200
18.1 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan
hasil peternakan
439.120.200
416.680.000
94,89
22.440.200
19 Program Pengembangan Pertanian Organik
26.892.455.300
25.908.696.200
96,34
983.759.100
19.1 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
32.645.300
32.625.000
99,94
20.300
19.2 Pengembangan tanaman padi, palawija organik
26.859.810.000
25.876.071.200
96,34
983.738.800
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 17 of 33]
20 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
352.930.000
352.930.000
100,00
-
20.1 Pengembangan hutan tanaman
229.950.000
229.950.000
100,00
-
20.2 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
30.480.000
30.480.000
100,00
-
20.3 Pengembangan industri dan pemasaran hasil
hutan
92.500.000
92.500.000
100,00
-
21 Program rehabilitasi hutan dan lahan
4.300.000
4.300.000
100,00
-
21.1 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
4.300.000
4.300.000
100,00
-
JUMLAH 59.144.503.220
57.644.906.211
97,46
1.499.597.009
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 dipergunakan untuk
membiayai program kegiatan yang langsung mendukung pencapaian sasaran
strategis sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.2
Tabel 2.2.2
Alokasi Belanja Persasaran Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.
Ponorogo Tahun 2017
Sasaran Strategis Anggaran (Rp)
%
1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
31.754.402.225 88,13
2 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
3.413.166.050 9,47
3 Meningkatnya Produksi dan Populasi Peternakan
627.475.000
1,74
4 Meningkatnya Produksi Perikanan
dan Konsumsi Ikan
235.226.000
0,65
Jumlah 36.030.269.275
Belanja Langsung pendukung 1.078.277.408
Pembayaran Kegiatan 2016 6.793.797.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG 43.902.343.683
Jika dibandingkan antara tingkat capaian kinerja dengan tingkat
capaian anggaran masing-masing sasaran strategis terlihat efisiensi dalam
penggunaan sumberdaya. Dari keempat sasaran strategis yang ada di Dinas
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2017 hanya ada 1
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 18 of 33]
sasaran strategis yang termasuk efisien dalam penggunaan sumber daya, yaitu
pada sasaran ke 3, Meningkatnya produksi dan populasi ternak. Secara
keseluruhan tersaji sabagai berikut :
Tabel 2.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2017
1.1 1.1.1 95,95 96,24 tidak
efisien
a. Padi 103,75
b. Jagung 91,86
c. Kedelai 29,19
d. Kacang Tanah 110,18
e. Ubi Kayu 114,63
1.1.2
a. Padi 90,00
b. Jagung 93,04
c. Kedelai 76,16
d. Kacang Tanah 121,02
e. Ubi Kayu 129,65
1.2 1.2.1 85,75 95,91
a. Tebu 112,05
b. Tembakau 25,19
c. Kelapa 114,75
d. Kopi 71,59
e. Cengkeh 106,43
f. Kakao 84,52
1.3 1.3.1 134,31 94,6 39,71
a. Daging 58,30
b. Susu 190,18
c. Telur 241,89
1.3.2
a. Sapi Perah 124,11
b. Sapi potong 98,83
d. Kambing 93,17
e. Domba 73,89
f. Ayam Buras 78,21
g. Ayam Pedaging 130,15
h. Ayam Petelur 137,85
2.1 2.1.1 42,00 56,25 96,58
2.1.2 70,50
Meningkatnya
Produksi dan
Populasi
Peternakan
Produksi Peternakan
Populasi Ternak
(ekor)
Meningkatnya
produksi
tanaman
perkebunan
Produksi Tanaman
Perkebunan (ton)
tidak
efisien
Meningkatnya
Produksi
Perikanan dan
Konsumsi Ikan
Persentase
peningkatan jumlah
produksi ikanPersentase
peningkatan
tidak
efisien
Meningkatnya
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Pangan
Produksi Tanaman
Pangan (ton)
Produktivitas
Tanaman Pangan
(ku/ha)
Rata-rata
Capaian (%)
%
Penyera
pan
Anggara
Tingkat
Efisiensi
% Capaian Kinerja
Capaian (%)Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 19 of 33]
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo
bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan
kelautan/perikanan .
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas
Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perikanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pertanian dan perikanan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan perikanan;
d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah
tangga dinas;
e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang
berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pertanian dan perikanan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Selanjutnya sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal
yang kritis terkait dengan pelayanan SKPD dalam mengoperasionalkan
tugas pokok dan fungsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik
internal maupun eksternal. Secara umum dan normatif suatu hal yang
mempengaruhi pelayanan SKPD adalah proses manajemen mulai dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
program/kegiatan. Proses tersebut merupakan serangkaian tahapan kritis
yang harus kita kelola melalui penyusunan manajemen resiko sehingga
sebelum dilaksanakan akan dapat diantisipasi atau diminimalisir dampak
negatif atau penyimpangannya. Oleh karena itu setiap tahapan tersebut
harus bisa dikoordinasikan dan integrasikan dengan baik dan dilaksanakan
secara konsisten dan berkesinambungan.
Adapun permasalahan atau hambatan dalam menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsi SKPD terkait dengan Isu-Isu penting dan strategis
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo, antara lain :
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 20 of 33]
a. Permasalahan :
Terkait dengan sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Tanaman, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik
yang bersifat eksternal maupun internal sehingga produksi dan produktivitas
tanaman pangan tidak dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan
yang muncul antara lain:
a. Tingginya curah hujan pada tahun 2017 menyebabkan serangan OPT
antara lain wereng dan potong leher pada tanaman padi, sehingga tidak
mampu berproduksi secara optimal dan mengakibatkan produktivitas
menjadi turun;
b. Belum matangnya perencanaan program kerja pengelolaan pertanian
organik di Kabupaten Ponorogo;
c. Masih rendahnya tingkat pengetahuan petani atas sistem pertanian
organik.
Terkait dengan sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Perkebunan, terdapat beberapa permasalahn yang dihadapi baik
yang bersifat eksternal maupun internal sehingga produksi tanaman perkebunan
tidak dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan yang muncul antara
lain:
a. Biaya produksi yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan biaya
budidaya tanaman lain (pangan dan hortikultura);
b. Usia tanaman yang sudah tua sehingga produksi/produktivitas mengalami
penurunan ;
c. Tergantung kepastian atas pangsa pasar hasil/ produksi perkebunan;
d. Masih rendahnya tingkat pengetahuan petani untuk pengembangan
budidaya tanaman perkebunan dengan konsep agribisnis
e. Faktor anomali iklim dan cuaca sehingga pada beberapa komoditas
tertentu rentan terhadap serangan OPT.
Terkait dengan sasaran strategis yang ketiga yaitu Meningkatnya Produksi dan
populasi peternakan, terdapat beberapa permasalahn yang dihadapi baik yang
bersifat eksternal maupun internal antara lain :
a. Minimnya tenaga medik veteriner, hanya 3 (tiga) orang PNS dan 1 (satu)
tenaga THL sementara petugas peternakan lainnya terbatas, sehingga
pelayanan di tingkat kecamatan kurang maksimal.
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 21 of 33]
b. Kegiatan beternak masih dijadikan pekerjaan sampingan, dan belum
diusahakan secara optimal ;
c. Pengetahuan peternak mengenai cara budidaya ternak yang baik masih
terbatas;
Terkait dengan sasaran strategis yang ketiga yaitu Meningkatnya produksi
perikanan dan konsumsi ikan , terdapat beberapa permasalahn yang dihadapi baik
yang bersifat eksternal maupun internal antara lain :
a. Usaha budidaya perikanan hanya sebagai usaha sampingan, sehingga
kontinuitas produksi tidak bisa stabil
b. Kurangnya pengetahuan kelompok pembudidaya ikan terhadap budidaya
ikan yang baik;
c. Masih kurangnya jenis dan kuantitas benih ikan di daerah;
d. Konsumsi ikan perkapita masih rendah jika dibandingkan dengan daerah
kabupaten/ kota sekitar.
b. Hambatan :
Hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo kedepan dalam meningkatkan pelayanan sesuai tugas pokok dan
fungsinya antara lain :
1. Pendapatan petani masih rendah dibanding sektor lain (NTP rendah).
2. Ketika harga tinggi tidak dinikmati petani.
3. Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh
4. Lemahnya dukungan permodalan bagi petani
c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah :
Adanya hambatan atau isu-isu strategis tersebut diatas secara umum
tidak banyak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah, hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan pembangunan masing-
masing SKPD dengan serangkaian program/kegiatan yang dilaksanakan
pada tingkat implementasinya dimasyarakat telah terjadi sinergisitas antar
sektor. Sebagai contoh sektor pengairan oleh Dinas PU Pengairan dan
infrastruktur jalan oleh Dinas PU Bina Marga mendukung produktivitas
dan distribusi hasil pertanian. Sektor perdagangan dan industri oleh Dinas
Perdagangan dan Industri mendukung aspek pemasaran dan pengolahan
hasil, dan seterusnya. Di sisi lain mobilitas masyarakat khususnya petani
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 22 of 33]
bergerak dinamis tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Aspek
partisipasi petani dan masyarakat umumnya dalam menggerakkan roda
ekonomi secara makro berjalan secara normatif dan sistematis, sehingga
pemerintah hanya dominan bergerak pada posisi fasilitator dan regulator,
dengan syarat aspek keamanan dan iklim kondusif menjamin aktivitas
sosial ekonomi masyarakat.
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
Tantangan :
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD menjadi
prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Ponorogo adalah mengupayakan pencapaian
Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan,
pengangguran serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali
diminati oleh generasi penerus, peningkatan produktivitas padi, kontribusi
sektor pertanian terhadap PDRB. Demikian juga urusan kehutanan dengan
prioritas rehabilitasi hutan dan lahan, menurunnya kerusakan kawasan
hutan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.
Peluang :
Adapun peluang yang potensial antara lain :
1. Potensi peningkatan produksi dari hasil temuan penelitian masih belum
sepenuhnya di adopsi oleh petani yang bisa di optimalkan.
2. Kelembagaan di tingkat petani semakin berkembang.
3. Tingkat pendidikan petani yang relatif mulai lebih tinggi dan di dukung
media informasi yang mudah diakses.
4. Dukungan permodalan dari lembaga finansial atau per bangkan non
bank terbuka lebar, termasuk dukungan dari kemitraan /CSR.
5. Masih terbukanya peluang pasar komoditas.
e. Formulasi Isu-isu strategis berupa rekomendasi perumusan program
dan kegiatan, antara lain :
1. Setiap program/kegiatan baik usulan dari masyarakat melalui
musrenbang maupun usulan SKPD harus benar-benar dipadukan
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 23 of 33]
menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani
antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
2. Revitalisasi pertanian harus dilaksanakan secara konsisten dan
berkelanjutan.
3. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada azas keadilan dan
pemerataan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat untuk
mengurangi disparitas kesejahteraan.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan senantiasa
dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal SKPD
antar SKPD dan antar SPKD dengan masyarakat/kelompok masyarakat
penerima manfaat.
2.4 Review terhadap Perencanaan Awal RKPD
Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Dalam dokumen Rencana Kinerja memuat informasi
tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan
rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Dokumen Rencana
Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok
indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan
diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan
programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
Indentifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan
yang dikonsolidasikan dalam KUA dan PPAS sebagai Dasar penyusunan
RKA SKPD terlampir.
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 24 of 33]
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan
memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan
tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam
era globalisasi, Dinas Pertanian dan Perikanan dituntut untuk siap dan
sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga
mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2019
didasarkan pada Review Kedua Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan yang disusun
untuk Tahun 2019 disamping hasil survey kelapangan, juga menerima
masukan dan usulan dari kelompok masyarakat berupa proposal serta hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 25 of 33]
BAB III.
TUJUAN, SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2021 yang
menjabarkan Visi dan Misi ke dalam bentuk agenda dan prioritas
pembangunan, program dan kegiatan, salah satu diantara agenda dan
prioritas pembangunan tersebut adalah pembangunan di bidang pertanian.
Pembangunan pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan
dititikberatkan pada modernisasi pertanian melalui pengembangan
produk pertanian organik serta pengembangan agribisnis pertanian,
untuk mendorong kearah agroindustri yang mengutamakan potensi
daerah melalui produk-produk unggulan guna meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Tujuan dan sasaran pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh
SKPD mendasar pada Visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 –
2021 yaitu “Menuju Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius”,
selanjutnya Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
mempunyai Visi “Terwujudnya sistem pertanian modern sebagai basis
peningkatan ekomomi masyarakat”.
Untuk mewujudkan Visi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo maka dirumuskan Misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo sebagai berikut :
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian/
perkebunan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui konsep
agribisnis dan meningkatkan produksi komoditas peternakan dan
pengamanan ternak melalui pengembangan produk unggulan.
2. Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pengelolaan
sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan lembaga aparatur pertanian yang kuat dalam rangka
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pertanian.
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 26 of 33]
Tujuan pembangunan bidang pertanian dan kelautan/ perikanan
merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo yang diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut :
1. Terwujudnya usaha pertanian yang mandiri dan berkelanjutan melalui
peningkatan produksi produktivitas pertanian/perkebunan dan
kamampuan lembaga petani serta terwujudnya usaha peternakan yang
berkelanjutan melalui peningkatan populasi ternak dan produksi hasil
peternakan.
2. Terwujudnya usaha perikanan yang mandiri dan berkelanjutan serta
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.
3. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik, kredibel dan akuntabel.
Tujuan pertama“ Terwujudnya usaha pertanian yang mandiri dan
berkelanjutan melalui peningkatan produksi produktivitas pertanian/
perkebunan dan kamampuan lembaga petani serta terwujudnya usaha
peternakan yang berkelanjutan melalui peningkatan populasi ternak dan
produksi hasil peternakan”, kemudian dijabarkan dalam 3 sasaran strategis
yaitu:
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan.
Dalam rangka memantapkan peran Kabupaten Ponorogo sebagai
penyangga stok pangan dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian
terhadap perekonomian daerah diperlukan upaya terus-menerus untuk
meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Untuk menilai
keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indicator yaitu:
a. Produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi
kayu)
b. Produktifitas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah,
ubi kayu)
2. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan.
Perkebunan sebagai bagian dari pertanian turut andil dalam
menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo. Untuk itu
diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan.
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 27 of 33]
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1(satu)
indikator yaitu:
a. Produksi tanaman perkebunan (tebu, tembakau, kopi, cengkeh,
kelapa, kakao)
3. Meningkatnya produksi dan populasi peternakan.
Bidang peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian yang
mencakup perunggasan, ruminansia kecil dan ruminansia besar,
mempunyai peran yang penting untuk menyediakan pangan protein hewani
melalui produk-produk turunannya diantaranya adalah daging, susu dan
telur. Untuk itulah diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi
maupun populasi ternak. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur
melalui 2 (dua) indikator, yaitu:
a. Produksi peternakan (daging, susu,telur)
b. Jumlah populasi ternak (sapi perah, sapi potong, kerbau,
kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur)
Tujuan kedua“ Terwujudnya usaha perikanan yang mandiri dan
berkelanjutan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
mengkonsumsi ikan”, kemudian dijabarkan kedalam satu bentuk sasaran
strategis yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi ikan.
Usaha Perikanan di Kabupaten Ponorogo, sangat berpotensi untuk
bisa dikembangkan, karena metode usaha perikanan bisa dilaksanakan
mulai dari skala kecil, menengah, danbesar, pangsa pasar pun masih
sangat terbuka. Hal ini tidak terlepas dari tingkat pemahaman penduduk
akan pentingnya mengkonsumsi ikan. Untuk itulah sebagai salah satu
sasaran pembangunan bidang perikanan bertujuan untuk meningkatkan
produksi dan konsumsi ikan di masyarakat. Tolok ukur keberhasilan
sasaran ini dihitung melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
a. Persentase peningkatan jumlah produksi ikan;
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 28 of 33]
b. Persentase peningkatan konsumsi ikan.
Tujuan ketiga“ Terwujudnya tata kelola organisasi aparatur pertanian
yang baik, kredibel dan akuntabel”, kemudian dijabarkan ke dalam satu
sasaran strategis yaitu:
1. Meningkatnya perencanaan yang berkesinambungan, pengawasan
yang berorientasi pada output, penatausahaan keuangan dan aset
yang bertanggung-jawab, dan pengelolaan SDM aparatur pertanian
berbasis pembangunan karakter
Demi tercapainya usaha-usaha pembangunan pertanian tentu tidak
bisa terlepas dari dukungan manajemen aparatur yang ada di Dinas
Pertanian dan Perikanan. Di antaranya adalah melalui (1) Perencanaan yang
matang dan logis untuk program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan
guna mencapai tujuan yang diinginkan; (2) Pengelolaan pegawai yang tertib
untuk mewujudkan reformasi birokrasi; (3) Penyediaan sarana dan
prasarana kantor yang memadai; dan (4) Peningkatan pelayanan
administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan. Keberhasilan
pencapaian sasaran ini diukur melalui 3(tiga) indikator kinerja, yaitu:
a. Fasilitasi administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan rumah
tangga Dinas yang sesuai dengan SOP.
b. Penyusunan dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran
dinas secara partisipatif dan tepat waktu,
c. Pelaksanaan pelaporan kinerja,realisasi anggaran serta pengelolaan
pencatatan asset yang baik.
1.2 Program dan Kegiatan Tahun 2019
Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan penjabaran atas Sasaran dan
Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD disamping
juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang
/Forum SKPD.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 29 of 33]
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan
pertanian yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo guna mewujudkan 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima sasaran
terbagi menjadi 12 (dua belas) program pada 6 (enam) bidang dan
sekretariat adalah :
A. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
1. Program Pengembangan Dan Peningkatan Prasarana Dan Sarana
Pertanian :
a. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana irigasi
pertanian dan akses lahan pertanian;
b. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pembiayaan
pertanian;
c. Pengembangan dan peningkatan mekanisasi budidaya pertanian;
B. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
1. ProgramProgram peningkatan produksi pertanian, meliputi kegiatan:
a. Pengembangan perbenihan/perbibitan dan perlindungan
tanaman;
b. Pengembangan agribisnis pertanian dan promosi hasil pertanian;
2. Program Program Pengembangan Pertanian Ramah
Lingkungan/Pertanian Organik , meliputi kegiatan:
a. Pengembangan tanaman pangan dan holtikultura organik;
C. Bidang Perkebunan
1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku, meliputi kegiatan:
a. Penanganan panen dan pasca panen;
b. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
c. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan;
2. Program Peningkatan Produksi Perkebunan, meliputi kegiatan:
a. Pengembangan dan sertifikasi bibit unggul perkebunan;
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 30 of 33]
D. Bidang Peternakan
1. Program peningkatan produksi hasil peternakan, meliputi kegiatan :
a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
ternak;
b. Promosi hasil peternakan dan penyediaan prasarana dan sarana
pengolahan;
c. Pengembangan agribisnis peternakan dan peningkatan produksi
dan mutu hasil peternakan;
E. Bidang Penyuluhan
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan
Penyuluh :
a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.
b. Pengadaan prasarana dan sarana penyuluhan
pertanian/perkebunan
c. Peningkatan kemampuan lembaga petani
d. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
F. Bidang Perikanan
1. Program pengembangan perikanan dan promosi hasil perikanan:
a. Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya
b. Peningkatan prasarana dan sarana unit budidaya/pembenihan
perikanan
c. Dukungan manajemen penyelenggaraan budidaya/pembenihan
perikanan air tawar milik daerah
d. Promosi hasil perikanan dan penyediaan prasarana dan sarana
pengolahan perikanan
e. Pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perairan
umum
G. Sekretariat
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat ;
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 31 of 33]
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
d. Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
f. Penyediaan makanan dan minuman ;
g. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat konsultasi
keluar daerah ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi
kegiatan :
a. Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor, sarana prasarana
penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas;
b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan
dinas/ operasional ;
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung
kantor, rumah jabatan / rumah dinas;
3. Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
b. Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi ASN (
Bendahara, pengadaan barang dan jasa, kehumasan, kearsipan,
dan tenaga teknis lainnya).
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD;
b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
d. Pengelolaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial;
e. Penyusunan RENSTRA dan Renja skpd;
f. Pengelolaan data statistik, informasi dan dokumentasi SKPD;
g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
SKPD
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 32 of 33]
Adapun rincian Program/Kegiatan beserta pagu indikatifnya
sebagaimana tersebut pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD)
terlampir.
Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 [Page 33 of 33]
BAB IV.
PENUTUP
Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun. Renja merupakan penjabaran
Renstra SKPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan
yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
Dengan disusunnya Renja Dinas Pertanian dan Perikanan diharapkan
pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo lebih terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta
monitoring dan evaluasi. Namun demikian, proses pembangunan
memerlukan peran serta seluruh masyarakat, baik pemerintah, legislatif,
maupun masyarakat itu sendiri.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kerjasama dari semua
pihak sangat diperlukan demi suksesnya pembangunan yang menjadikan
kehidupan menjadi lebih baik di masa datang, serta mewujudkan tatanan
masyarakat tani Kabupaten Ponorogo yang sejahtera, mandiri, terampil, dan
maju, sehingga menjadikan Kabupaten Ponorogo meningkat tingkat
kesejahteraannya.
Urusan : 3.03 Pilihan Pertanian, 3.01 Pilihan Kelautan dan Perikanan
SKPD
VOLUME SATUAN
1 2 3 4 7 8 9 10 13
Urusan
3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase administrasi umum
dan kepegawaian yang sesuai
dengan SOP
100 % 813,659,000 Sekretariat
3.03 . 3.03.01 . 01.01 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Jasa surat menyurat Dinas 1 tahun 3,250,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 01.02 Penyediaan Jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jasa telepon, internet, PDAM, dan
llistrik
Dinas 1 tahun 120,750,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan dan teknis kegiatan
Jasa pengelola administrasi
keuangan (THL PP,THL Honda)
Dinas 1 paket 116,000,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan dan
peralatannya
Dinas tahun 45,320,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 01.09 Penyediaan alat tulis kantor, barang
cetakan dan penggandaan
Jumlah ketersediaan atk, barang
cetakan dan penggandaan
Dinas 1 tahun 75,925,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 01.12 Penyediaan bahan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Belanja media masa dan bahan
bacaan lainnya
Dinas 1 paket 13,414,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 01.14 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman
pegawai,/ tamu dan rapat
Dinas 2/219 paket/pega
wai
339,000,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 01.15 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah penyediaan biaya
akomodasi perjalanan dinas
Dinas 1 tahun 100,000,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Dukungan Sarana dan prasarana
Dinas layak fungsi
100 % 100,100,000 Sekretariat
3.03 . 3.03.01 . 02.07 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, sarana prasarana
penunjang gedung kantor, rumah
jabatan dan rumah dinas
Persentase gedung, sarana dan
prasarana Dinas yang terpelihara
dengan baik
Dinas 100 % 48,500,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 02.8 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
dinas jabatan, kendaraan
dinas/operasional
Persentase mobil/ kendaraan
dinas/ operasional yang terpelihara
dengan baik
Dinas 100 % 39,600,000 DAU
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
RENCANA KERJA BELANJA LANGSUNG
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
Tahun Anggaran 2019
: 3.03.01 Dinas Pertanian dan Perikanan
KODE PROGRAM/
KEGIATANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
KET.LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
3.03. - Pertanian
VOLUME SATUAN
1 2 3 4 7 8 9 10 13
KODE PROGRAM/
KEGIATANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
KET.LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
3.03 . 3.03.01 . 02.09 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan gedung
kantor, rumah jabatan/rumah
dinas
Persentase peralatan dan
perlengkapan gedung kantor yang
terpelihara dengan baik
Dinas 100 % 12,000,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 03 Program Peningkatan
Peningkatan Disiplin dan
Pengembangan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase tingkat kehadiran
pegawai
100 % 85,000,000 Sekretariat
3.03 . 3.03.01 . 03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu/pakaian
tradisional/pakaian adat
Jumlah penyediaan seragam Dinas Dinas 230 potong 70,000,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 03.11 Pendidikan dan pelatihan teknis
tugas dan fungsi bagi ASN
(bendahara, pengadaan barang asa,
kehumasan, kearsipan, dan tenaga
teknis lainnya
Jumlah pegawai yang mengikuti
pelatihan/sosialisasi
Dinas 10 orang 15,000,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Nilai Sakip SKPD (MINIMAL) 70 - 73,150,000 Sekretariat
3.03 . 3.03.01 . 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah dokumen laporan Dinas
yang disusun tepat waktu(LKj,
LKPJ, LPPD LKPJ, Laporan PBJ dan
TEPRA)
Dinas 5 dokumen 5,350,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Laporan prognosis realisasi
anggaran dinas pertanian
Dinas 1 dokumen 5,500,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Laporan keuangan akhir th Dinas 1 dokumen 5,450,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 07 Pengelolaan dan Penatausahaan
Hibah dan Bantuan Sosial
Pengelolaan hibah daerah sektor
pertanian
Dinas 20 kelompok 25,000,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 19 Penyusunan Renstra dan Renja
SKPD
Jumlah dokumen perncanaan
Dinas yang disusun tepat
waktu(Renja SKPD, Perubahan
Renja SKPD, Laporan Evaluasi
Renja SKPD, Perjanjian
Kinerja,Reviu Perjanjian
Kinerja,Laporan Evaluasi Perjanjian
Kinerja)
Dinas 6 dokumen 5,000,000 DAU
VOLUME SATUAN
1 2 3 4 7 8 9 10 13
KODE PROGRAM/
KEGIATANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
KET.LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
3.03 . 3.03.01 . 22 Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pertanian
Jumlah Pelayanan informasi publik
yang ditangani Dinas (PPID; Webs
Dinas 3 jenis 5,650,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 07 Monitoring dan evakuasi
pelaksanaan program dan kegiatan
SKPD
Jumlah monitoring kegiatan di
lapangan
Kabupaten
Ponorogo
30 lokasi 21,200,000 DAU
1.Persentase peningkatan
pembangunan prasarana irigasi
pertanian
7 % 3,099,250,000 Bidang PSP
2. Persentase peningkatan
penyaluran alokasi pupuk
bersubsidi
100 %
3. Persentase peningkatan
jumlah kelompok penerima
alsintan
7 %
1.Jumlah Pembangunan prasarana
sumber air pertanian (dam parit,
irigasi tanah dangkal,
Jides/.Jitut,Pipanisasi dll)
Kabupaten
Ponorogo
10 unit 2,775,000,000 DAK
Pertanian
2.Jumlah Pembangunan jalan
usaha pertanian (JUT)
5,000 m
1.Jumlah rencana penyaluran
alokasi pupuk bersubsidi (UREA,SP-
36,ZA,NPK,ORGANIK)
Kabupaten
Ponorogo
(28;7;18;27;2
1)
ton 49,250,000 DAU
2.Jumlah kelompok penerima
pupuk bersubsidi
1,823 poktan
1.Jumlah penyaluran bantuan alat
dan mesin tanam
10 unit 275,000,000 DAU
2.Jumlah kelompok yang menerima
bantuan alat dan mesin pertanian
10 poktan
3.03 . 3.03.01 . 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian
Jumlah perluasan penerapan
budidaya tanaman pangan dan
hortikultura yang efisien untuk
mendukung pengamanan produksi
pangan dan hortikultura unggulan
daerah
300 ha 150,587,500 Bidang TPH
3.03 . 3.03.01 . 34 Program Pengembangan dan
Peningkatan Prasarana dan
Sarana Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 34.01 Pengembangan dan peningkatan
prasarana dan sarana irigasi
pertanian dan akses lahan
pertanian
3.03 . 3.03.01 . 34.02 Peningkatan fasilitasi sarana
produksi dan pembiayaan pertanian
3.03 . 3.03.01 . 34.03 Pengembangan dan peningkatan
mekanisasi budidaya pertanian
Kabupaten
Ponorogo
VOLUME SATUAN
1 2 3 4 7 8 9 10 13
KODE PROGRAM/
KEGIATANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
KET.LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
1.Jumlah penyediaan benih induk
FS
Kabupaten
Ponorogo
60 kg 87,812,500 DAU
(Muatan
PAD)
2.Jumlah penyediaan calon benih 7,500 kg
3.Jumlah benih bersertifikat 4,500 kg
4.Jumlah penyediaan pestisida 35,000 ml
1.Jumlah kelompok penerima
bantuan alsintan pasca panen
Kabupaten
Ponorogo
3 poktan 62,775,000 DAU
2.Jumlah peserta pelatihan
pelatihan Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
6 orang
3.03 . 3.03.01 . 33 Program Pengembangan Pertanian
Ramah Lingkungan/ Pertanian
Organik
Jumlah luas lahan pengembangan
pertanian organik
34,800 ha 850,000,000 Bidang TPH
1.Jumlah penyediaan pupuk
organik cair
Kabupaten
Ponorogo
93,938 liter 850,000,000 DAU
2.Jumlah penyediaan pembenah
tanah
521,875 kg
3.Jumlah kelompok penerima
bantuan
696 poktan
3.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani dan
Pemberdayaan Penyuluh
Peningkatan jumlah kelas
kelompok tani
2 % 1,231,537,500 Bidang
Penyuluhan
3.03 . 3.03.01 . 15.02 Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Jumlah penyuluh pertanian yang
mengikuti pelatihan untuk
meningkatkan penguasaan
tekhnologi
Kabupaten
Ponorogo
186 orang 47,187,500 DAU
(Muatan
PAD)
3.03 . 3.03.01 . 15.03 Pengadaan Prasarana dan Sarana
Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
Jumlah sarana dan prasarana
penyuluhan yang dibangun
Kabupaten
Ponorogo
5 unit 1,050,000,000 DAK
Pertanian
1.Jumlah penilaian kelas kelompok
tani
21 kec 76,975,000 DAU
2.Jumlah penilaian gapoktan 21 kec
3.Jumlah penilaian petani teladan 21 kec
3.03 . 3.03.01 . 15.07 Peningkatan kemampuan lembaga
petani
Kabupaten
Ponorogo
3.03 . 3.03.01 . 19.04 Pengembangan Perbenihan/
Pembibitan dan Perlindungan
Tanaman
3.03 . 3.03.01 . 19.07 Pengembangan Agribisnis Pertanian
dan Promosi Hasil Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 33.02 Pengembangan tanaman pangan
dan hortikultura organik
VOLUME SATUAN
1 2 3 4 7 8 9 10 13
KODE PROGRAM/
KEGIATANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
KET.LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
3.03 . 3.03.01 . 15.08 Penyuluhan dan Pendampingan
Petani dan Pelaku Agribsinis
Demplot pengembangan tanaman
pangan dan hortikultura
Kabupaten
Ponorogo
4 poktan 57,375,000 DAU
3.03 . 3.03.01 . 25 Program Peningkatan Kualitas
Bahan Baku
Jumlah Peningkatan luas areal
tanaman perkebunan yang
menghasilkan (TBM) ( Kelapa
;Kakao;Cengkeh;Kopi;Tebu;Temba
kau)
165;170;165
;70;30;40
ha 3,500,000,000 Bidang
Perkebunan
1. Jumlah pembangunan prasarana
irigasi dan akses jalan produksi
Kabupaten
Ponorogo
5/10.000 unit/m2 2,846,250,000 DBHCHT
2. Jumlah penyaluran bantuan alat
dan mesin
15 unit
1.Jumlah penyaluran bantuan
alsintan pasca panen tembakau
Kabupaten
Ponorogo
50 unit 388,750,000 DBHCHT
2.Jumlah kelompok penerima
bantuan alsintan pasca panen
tembakau
50 poktan
3.03 . 3.03.01 . 25.05 Penumbuhan dan Penguatan
Kelembagaan
Jumlah peserta pelatihan
budidaya/pengelolaan pascapanen
tanaman
Kabupaten
Ponorogo
20 poktan 265,000,000 DBHCHT
3.03 . 3.03.01 . 26 Program Peningkatan Produksi
Perkebunan
Persentase peningkatan
penyediaan benih perkebunan
bersertifikat
5 % 95,000,000 Bidang
Perkebunan
1.Jumlah penyediaan bibit
perkebunan bersertifikat
Kabupaten
Ponorogo
3,500 batang 95,000,000 DAU
(Muatan
PAD)2.Jumlah penyaluran bibit
perkebunan yang diberikan kepada
masyarakat
3,000 batang
3.03 . 3.03.01 . 22 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
1.Persentase penurunan kejadian
kasus penyakit PHMS dan Non
PHMS
2,5 % 1,867,445,000 Bidang PKH
2.Jumlah sarana dan prasarana
pengolahan dan pemasaran hasil
peternakan yang telah dibangun
dan layak fungsi
1 unit
3.Persentase peningkatan
akseptor IB
0,5 %
3.03 . 3.03.01 . 25.01 Dukungan sarana dan prasarana
usaha tani tembakau
3.03 . 3.03.01 . 25.02 Penanganan panen dan pasca
panen
3.03 . 3.03.01 . 26.03 Pengembangan dan sertifikasi bibit
unggul perkebunan
VOLUME SATUAN
1 2 3 4 7 8 9 10 13
KODE PROGRAM/
KEGIATANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
KET.LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
3.03 . 3.03.01 . 22.08 Pengembangan agribisnis
peternakan dan peningkatan
produksi dan mutu hasil
peternakan
1.Jumlah pelatihan agribisnis
peternakan
Kabupaten
Ponorogo
1 kali 60,300,000 DAU
2.Jumlah petani yang mengikuti
pelatihan agribisnis peternakan
5 kelompok
3.Jumlah kelompok penerima
bantuan ternak
5 kelompok
Pembangunan sarana dan
prasarana pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan/RPH
RPH-R
Kec.Jetis
2 paket 1,735,145,000 DAK
Pertanian
1.Jumlah kejadian kasus penyakit
PHMS
Lab.
Peternakan
Dinas
kasus 72,000,000 DAU
2.Jumlah kejadian kasus penyakit Non
PHMS
kasus
Urusan
1.Jumlah produksi perikanan 2,034 ton 977,708,000
2.Jumlah produksi benih ikan
yang dihasilkan oleh BBI
1,500,000 ekor
3.03 . 3.03.01 . 20.05 Peningkatan produksi dan mutu
hasil perikanan budidaya
1.Jumlah pokdakan yang diberi
bantuan sarana/prasarana
budidaya perikanan (kolam, benih,
pakan)
Kabupaten
Ponorogo
10 Kelompok 582,380,600 DAK
Perikanan/
DAU
2.Jumlah peserta pelatihan
budidaya perikanan (Sosialisasi
CBIB )
50 orang
3.03 . 3.03.01 . 20.06 Promosi hasil perikanan dan
penyediaan prasarana dan sarana
pengolahan perikanan
1.Jumlah kelompok yang
menerapkan usaha pengolahan
ikan.
Kabupaten
Ponorogo
1 kelompok 111,200,000 DAU
2.Jumlah peserta kampanye
GEMARIKAN
400 orang
3.Jumlah peserta sosialisasi/bimtek
/temu usaha pengolahan ikan
25 orang
3.03 . 3.03.01 . 20 Program pengembangan
perikanan dan promosi hasil
perikanan
Bidang
Perikanan
dan UPTD
PBAT
3.03 . 3.03.01 . 22.11 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
3.03 . 3.03.01 . 22.10 Promosi hasil peternakan dan
penyediaan prasarana dan sarana
pengolahan
3.01. - Kelautan/Perikanan
VOLUME SATUAN
1 2 3 4 7 8 9 10 13
KODE PROGRAM/
KEGIATANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
KET.LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
3.03 . 3.03.01 . 20.07 Pengawasan, pengendalian, dan
pengelolaan sumberdaya perikanan
perairan umum
1.Jumlah ikan yang ditebar
diperairan umum
Kabupaten
Ponorogo
150,000 ekor 35,000,000 DAU
2.Jumlah pelaksanaan pertemuan
rutin Kelompok Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS)
1 kali
1.Jumlah ketersediaan induk BBI UPTD
Perikanan
BAT
Jenangan
3,500 ekor 228,427,400 DAK
Perikanan/
DAU
2.Jumlah ketersediaan pakan
untuk pembenihan di BBI
UPTD
Perikanan
BAT
Jenangan
240 sak DAU
(Muatan
PAD)
3.03 . 3.03.01 . 20.09 Dukungan manajemen
penyelenggaraan budidaya/
pembenihan perikanan air tawar
milik daerah
Jumlah tenaga BBI yang handal dan
profesional
UPTD
Perikanan
BAT
Jenangan
2 orang 20,700,000 DAU
(Kegiatan
UPTD
PBAT)
12,843,437,000
#########
3.03 . 3.03.01 . 20.08 Peningkatan prasarana dan sarana
unit budidaya/pembenihan
perikanan air tawar milik daerah
JUMLAH
VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN
1 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase administrasi
umum dan kepegawaian
yang sesuai dengan SOP
100 % 813,659,000 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase administrasi
umum dan kepegawaian
yang sesuai dengan SOP
100 % 813,659,000
1 Penyediaan Jasa Surat-
menyurat
Jasa surat menyurat Dinas 1 tahun 3,250,000 Penyediaan Jasa
Surat-menyurat
Jasa surat menyurat Dinas 1 tahun 3,250,000
2 Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jasa telepon, internet,
PDAM, dan llistrik
Dinas 1 tahun 120,750,000 Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jasa telepon, internet,
PDAM, dan llistrik
Dinas 1 tahun 120,750,000
3 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
dan teknis kegiatan
Jasa pengelola
administrasi keuangan
(THL PP,THL Honda)
Dinas 1 paket 116,000,000 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan dan teknis
kegiatan
Jasa pengelola
administrasi keuangan
(THL PP,THL Honda)
Dinas 1 paket 116,000,000
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jasa tenaga kebersihan
dan peralatannya
Dinas tahun 45,320,000 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jasa tenaga kebersihan
dan peralatannya
Dinas tahun 45,320,000
5 Penyediaan alat tulis
kantor, barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah ketersediaan atk,
barang cetakan dan
penggandaan
Dinas 1 tahun 75,925,000 Penyediaan alat tulis
kantor, barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah ketersediaan atk,
barang cetakan dan
penggandaan
Dinas 1 tahun 75,925,000
6 Penyediaan bahan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja media masa dan
bahan bacaan lainnya
Dinas 1 paket 13,414,000 Penyediaan bahan
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Belanja media masa dan
bahan bacaan lainnya
Dinas 1 paket 13,414,000
7 Penyediaan makanan dan
minuman
Belanja makanan dan
minuman pegawai,/
tamu dan rapat
Dinas 2/219 paket/pega
wai
339,000,000 Penyediaan makanan
dan minuman
Belanja makanan dan
minuman pegawai,/ tamu
dan rapat
Dinas 2/219 paket/pega
wai
339,000,000
8 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah penyediaan biaya
akomodasi perjalanan
dinas
Dinas 1 tahun 100,000,000 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah penyediaan biaya
akomodasi perjalanan
dinas
Dinas 1 tahun 100,000,000
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dukungan Sarana dan
prasarana Dinas layak
fungsi
100 % 100,100,000 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Dukungan Sarana dan
prasarana Dinas layak
fungsi
100 % 100,100,000
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TA 2019 KABUPATEN PONOROGO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL KEBUTUHAN ANALISIS
Urusan 3.03. - Pertanian
RENCANA TAHUN 2019
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
PROGRAM/KEGIAT
AN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Urusan 3.03. - Pertanian
NO. PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJAKEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9
9 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor, sarana prasarana
penunjang gedung
kantor, rumah jabatan
dan rumah dinas
Persentase gedung,
sarana dan prasarana
Dinas yang terpelihara
dengan baik
Dinas 100 % 48,500,000 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor, sarana
prasarana penunjang
gedung kantor,
rumah jabatan dan
rumah dinas
Persentase gedung,
sarana dan prasarana
Dinas yang terpelihara
dengan baik
Dinas 100 % 48,500,000
10 Pemeliharaan
rutin/berkala mobil dinas
jabatan, kendaraan
dinas/operasional
Persentase mobil/
kendaraan dinas/
operasional yang
terpelihara dengan baik
Dinas 100 % 39,600,000 Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
dinas jabatan,
kendaraan
dinas/operasional
Persentase mobil/
kendaraan dinas/
operasional yang
terpelihara dengan baik
Dinas 100 % 39,600,000
11 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung
kantor, rumah
jabatan/rumah dinas
Persentase peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
dengan baik
Dinas 100 % 12,000,000 Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor, rumah
jabatan/rumah dinas
Persentase peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
dengan baik
Dinas 100 % 12,000,000
3 Program Peningkatan
Peningkatan Disiplin
dan Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase tingkat
kehadiran pegawai
100 % 85,000,000 Program
Peningkatan
Peningkatan
Disiplin dan
Pengembangan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase tingkat
kehadiran pegawai
100 % 85,000,000
12 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu/pakaian
tradisional/pakaian adat
Jumlah penyediaan
seragam Dinas
Dinas 230 potong 70,000,000 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu/pakaian
tradisional/pakaian
adat
Jumlah penyediaan
seragam Dinas
Dinas 230 potong 70,000,000
13 Pendidikan dan pelatihan
teknis tugas dan fungsi
bagi ASN (bendahara,
pengadaan barang asa,
kehumasan, kearsipan,
dan tenaga teknis lainnya
Jumlah pegawai yang
mengikuti
pelatihan/sosialisasi
Dinas 10 orang 15,000,000 Pendidikan dan
pelatihan teknis
tugas dan fungsi bagi
ASN (bendahara,
pengadaan barang
asa, kehumasan,
kearsipan, dan
tenaga teknis lainnya
Jumlah pegawai yang
mengikuti
pelatihan/sosialisasi
Dinas 10 orang 15,000,000
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Nilai Sakip SKPD
(MINIMAL)70 - 73,150,000 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Nilai Sakip SKPD
(MINIMAL)70 - 73,150,000
1 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9
14 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah dokumen laporan
Dinas yang disusun tepat
waktu(LKj, LKPJ, LPPD
LKPJ, Laporan PBJ dan
TEPRA)
Dinas 5 dokumen 5,350,000 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan
Dinas yang disusun tepat
waktu(LKj, LKPJ, LPPD
LKPJ, Laporan PBJ dan
TEPRA)
Dinas 5 dokumen 5,350,000
15 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
Laporan prognosis
realisasi anggaran dinas
pertanian
Dinas 1 dokumen 5,500,000 Penyusunan
pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Laporan prognosis
realisasi anggaran dinas
pertanian
Dinas 1 dokumen 5,500,000
16 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
th
Dinas 1 dokumen 5,450,000 Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun
Laporan keuangan akhir
th
Dinas 1 dokumen 5,450,000
17 Pengelolaan dan
Penatausahaan Hibah
dan Bantuan Sosial
Pengelolaan hibah daerah
sektor pertanian
Dinas 20 kelompok 25,000,000 Pengelolaan dan
Penatausahaan
Hibah dan Bantuan
Sosial
Pengelolaan hibah daerah
sektor pertanian
Dinas 20 kelompok 25,000,000
18 Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
Jumlah dokumen
perncanaan Dinas yang
disusun tepat
waktu(Renja SKPD,
Perubahan Renja SKPD,
Laporan Evaluasi Renja
SKPD, Perjanjian
Kinerja,Reviu Perjanjian
Kinerja,Laporan Evaluasi
Perjanjian Kinerja)
Dinas 6 dokumen 5,000,000 Penyusunan Renstra
dan Renja SKPD
Jumlah dokumen
perncanaan Dinas yang
disusun tepat
waktu(Renja SKPD,
Perubahan Renja SKPD,
Laporan Evaluasi Renja
SKPD, Perjanjian
Kinerja,Reviu Perjanjian
Kinerja,Laporan Evaluasi
Perjanjian Kinerja)
Dinas 6 dokumen 5,000,000
19 Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi
Pertanian
Jumlah Pelayanan
informasi publik yang
ditangani Dinas (PPID;
Webs
Dinas - jenis 5,650,000 Pengelolaan
Informasi dan
Dokumentasi
Pertanian
Jumlah Pelayanan
informasi publik yang
ditangani Dinas (PPID;
Webs
Dinas - jenis 5,650,000
20 Monitoring dan evakuasi
pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD
Jumlah monitoring
kegiatan di lapangan
Kabupaten
Ponorogo
30 lokasi 21,200,000 Monitoring dan
evakuasi
pelaksanaan program
dan kegiatan SKPD
Jumlah monitoring
kegiatan di lapangan
Kabupaten
Ponorogo
30 lokasi 21,200,000
1.Persentase
peningkatan
pembangunan prasarana
irigasi pertanian
7 % 3,099,250,000 1.Persentase
peningkatan
pembangunan prasarana
irigasi pertanian
7 % 3,099,250,000
2. Persentase
peningkatan penyaluran
alokasi pupuk
bersubsidi
100 % 2. Persentase
peningkatan penyaluran
alokasi pupuk bersubsidi
100 %
Program
Pengembangan dan
Peningkatan
Prasarana dan
Sarana Pertanian
4 Program Pengembangan
dan Peningkatan
Prasarana dan Sarana
Pertanian
1 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9
3. Persentase
peningkatan jumlah
kelompok penerima
alsintan
7 % 3. Persentase
peningkatan jumlah
kelompok penerima
alsintan
7 %
1.Jumlah Pembangunan
prasarana sumber air
pertanian (dam parit,
irigasi tanah dangkal,
Jides/.Jitut,Pipanisasi
dll)
Kabupaten
Ponorogo
10 unit 2,775,000,000 1.Jumlah Pembangunan
prasarana sumber air
pertanian (dam parit,
irigasi tanah dangkal,
Jides/.Jitut,Pipanisasi dll)
Kabupaten
Ponorogo
10 unit 2,775,000,000
2.Jumlah Pembangunan
jalan usaha pertanian
(JUT)
5,000 m 2.Jumlah Pembangunan
jalan usaha pertanian
(JUT)
5,000 m
1.Jumlah rencana
penyaluran alokasi
pupuk bersubsidi
(UREA,SP-
36,ZA,NPK,ORGANIK)
Kabupaten
Ponorogo
(28;7;18;27;
21)
ton 49,250,000 1.Jumlah rencana
penyaluran alokasi pupuk
bersubsidi (UREA,SP-
36,ZA,NPK,ORGANIK)
Kabupaten
Ponorogo
(28;7;18;27;
21)
ton 49,250,000
2.Jumlah kelompok
penerima pupuk
bersubsidi
1,823 poktan 2.Jumlah kelompok
penerima pupuk
bersubsidi
1,823 poktan
1.Jumlah penyaluran
bantuan alat dan mesin
tanam
10 unit 275,000,000 1.Jumlah penyaluran
bantuan alat dan mesin
tanam
10 unit 275,000,000
2.Jumlah kelompok yang
menerima bantuan alat
dan mesin pertanian
10 poktan 2.Jumlah kelompok yang
menerima bantuan alat
dan mesin pertanian
10 poktan
5 Program Peningkatan
Produksi Pertanian
Jumlah perluasan
penerapan budidaya
tanaman pangan dan
hortikultura yang
efisien untuk
mendukung
pengamanan produksi
pangan dan hortikultura
unggulan daerah
300 ha 150,587,500 Program
Peningkatan
Produksi Pertanian
Jumlah perluasan
penerapan budidaya
tanaman pangan dan
hortikultura yang
efisien untuk
mendukung
pengamanan produksi
pangan dan hortikultura
unggulan daerah
300 ha 150,587,500
1.Jumlah penyediaan
benih induk FS
Kabupaten
Ponorogo
60 kg 87,812,500 1.Jumlah penyediaan
benih induk FS
Kabupaten
Ponorogo
60 kg 87,812,500
2.Jumlah penyediaan
calon benih
7,500 kg 2.Jumlah penyediaan
calon benih
7,500 kg
3.Jumlah benih
bersertifikat
4,500 kg 3.Jumlah benih
bersertifikat
4,500 kg
4.Jumlah penyediaan
pestisida
35,000 ml 4.Jumlah penyediaan
pestisida
35,000 ml
1.Jumlah kelompok
penerima bantuan
alsintan pasca panen
Kabupaten
Ponorogo
3 poktan 62,775,000 1.Jumlah kelompok
penerima bantuan
alsintan pasca panen
Kabupaten
Ponorogo
3 poktan 62,775,000
Pengembangan
Perbenihan/
Pembibitan dan
Perlindungan
Tanaman
Pengembangan
Agribisnis Pertanian
dan Promosi Hasil
Pertanian
Pengembangan dan
peningkatan
prasarana dan
sarana irigasi
pertanian dan akses
lahan pertanian
Peningkatan fasilitasi
sarana produksi dan
pembiayaan
pertanian
Pengembangan dan
peningkatan
mekanisasi budidaya
pertanian
Kabupaten
Ponorogo
Program
Pengembangan dan
Peningkatan
Prasarana dan
Sarana Pertanian
23 Pengembangan dan
peningkatan mekanisasi
budidaya pertanian
Kabupaten
Ponorogo
24 Pengembangan
Perbenihan/ Pembibitan
dan Perlindungan
Tanaman
25 Pengembangan Agribisnis
Pertanian dan Promosi
Hasil Pertanian
4 Program Pengembangan
dan Peningkatan
Prasarana dan Sarana
Pertanian
21 Pengembangan dan
peningkatan prasarana
dan sarana irigasi
pertanian dan akses
lahan pertanian
22 Peningkatan fasilitasi
sarana produksi dan
pembiayaan pertanian
1 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9
2.Jumlah peserta
pelatihan pelatihan
Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
6 orang 2.Jumlah peserta
pelatihan pelatihan
Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
6 orang
6 Program Pengembangan
Pertanian Ramah
Lingkungan/ Pertanian
Organik
Jumlah luas lahan
pengembangan
pertanian organik
34,800 ha 850,000,000 Program
Pengembangan
Pertanian Ramah
Lingkungan/
Pertanian Organik
Jumlah luas lahan
pengembangan
pertanian organik
34,800 ha 850,000,000
1.Jumlah penyediaan
pupuk organik cair
Kabupaten
Ponorogo
93,938 liter 850,000,000 1.Jumlah penyediaan
pupuk organik cair
Kabupaten
Ponorogo
93,938 liter 850,000,000
2.Jumlah penyediaan
pembenah tanah
521,875 kg 2.Jumlah penyediaan
pembenah tanah
521,875 kg
3.Jumlah kelompok
penerima bantuan
696 poktan 3.Jumlah kelompok
penerima bantuan
696 poktan
7 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
dan Pemberdayaan
Penyuluh
Peningkatan jumlah
kelas kelompok tani
2 % 1,231,537,500 Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani dan
Pemberdayaan
Penyuluh
Peningkatan jumlah
kelas kelompok tani
2 % 1,231,537,500
27 Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
Jumlah penyuluh
pertanian yang mengikuti
pelatihan untuk
meningkatkan
penguasaan tekhnologi
Kabupaten
Ponorogo
186 orang 47,187,500 Peningkatan
Kapasitas Tenaga
Penyuluh Pertanian/
Perkebunan
Jumlah penyuluh
pertanian yang mengikuti
pelatihan untuk
meningkatkan
penguasaan tekhnologi
Kabupaten
Ponorogo
186 orang 47,187,500
28 Pengadaan Prasarana
dan Sarana Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan
Jumlah sarana dan
prasarana penyuluhan
yang dibangun
Kabupaten
Ponorogo
5 unit 1,050,000,000 Pengadaan Prasarana
dan Sarana
Penyuluhan
Pertanian/Perkebuna
n
Jumlah sarana dan
prasarana penyuluhan
yang dibangun
Kabupaten
Ponorogo
5 unit 1,050,000,000
1.Jumlah penilaian kelas
kelompok tani
21 kec 76,975,000 1.Jumlah penilaian kelas
kelompok tani
21 kec 76,975,000
2.Jumlah penilaian
gapoktan
21 kec 2.Jumlah penilaian
gapoktan
21 kec
3.Jumlah penilaian
petani teladan
21 kec 3.Jumlah penilaian petani
teladan
21 kec
30 Penyuluhan dan
Pendampingan Petani dan
Pelaku Agribsinis
Demplot pengembangan
tanaman pangan dan
hortikultura
Kabupaten
Ponorogo
4 poktan 57,375,000 Penyuluhan dan
Pendampingan Petani
dan Pelaku Agribsinis
Demplot pengembangan
tanaman pangan dan
hortikultura
Kabupaten
Ponorogo
4 poktan 57,375,000
8 Program Peningkatan
Kualitas Bahan Baku
Jumlah Peningkatan
luas areal tanaman
perkebunan yang
menghasilkan (TBM) (
Kelapa
;Kakao;Cengkeh;Kopi;T
ebu;Tembakau)
165;170;16
5;70;30;40
ha 3,500,000,000 Program
Peningkatan
Kualitas Bahan
Baku
Jumlah Peningkatan
luas areal tanaman
perkebunan yang
menghasilkan (TBM) (
Kelapa
;Kakao;Cengkeh;Kopi;Te
bu;Tembakau)
165;170;16
5;70;30;40
ha 3,500,000,000
Peningkatan
kemampuan lembaga
petani
Kabupaten
Ponorogo
Pengembangan
Agribisnis Pertanian
dan Promosi Hasil
Pertanian
Pengembangan
tanaman pangan dan
hortikultura organik
26 Pengembangan tanaman
pangan dan hortikultura
organik
29 Peningkatan kemampuan
lembaga petani
Kabupaten
Ponorogo
25 Pengembangan Agribisnis
Pertanian dan Promosi
Hasil Pertanian
1 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9
1. Jumlah pembangunan
prasarana irigasi dan
akses jalan produksi
Kabupaten
Ponorogo
5/10.000 unit/m2 2,846,250,000 1. Jumlah pembangunan
prasarana irigasi dan
akses jalan produksi
Kabupaten
Ponorogo
5/10.000 unit/m2 2,846,250,000
2. Jumlah penyaluran
bantuan alat dan mesin
15 unit 2. Jumlah penyaluran
bantuan alat dan mesin
15 unit
1.Jumlah penyaluran
bantuan alsintan pasca
panen tembakau
Kabupaten
Ponorogo
50 unit 388,750,000 1.Jumlah penyaluran
bantuan alsintan pasca
panen tembakau
Kabupaten
Ponorogo
50 unit 388,750,000
2.Jumlah kelompok
penerima bantuan
alsintan pasca panen
tembakau
50 poktan 2.Jumlah kelompok
penerima bantuan
alsintan pasca panen
tembakau
50 poktan
33 Penumbuhan dan
Penguatan Kelembagaan
Jumlah peserta pelatihan
budidaya/pengelolaan
pascapanen tanaman
Kabupaten
Ponorogo
20 poktan 265,000,000 Penumbuhan dan
Penguatan
Kelembagaan
Jumlah peserta pelatihan
budidaya/pengelolaan
pascapanen tanaman
Kabupaten
Ponorogo
20 poktan 265,000,000
9 Program Peningkatan
Produksi Perkebunan
Persentase peningkatan
penyediaan benih
perkebunan
bersertifikat
5 % 95,000,000 Program
Peningkatan
Produksi
Perkebunan
Persentase peningkatan
penyediaan benih
perkebunan
bersertifikat
5 % 95,000,000
1.Jumlah penyediaan
bibit perkebunan
bersertifikat
Kabupaten
Ponorogo
3,500 batang 95,000,000 1.Jumlah penyediaan
bibit perkebunan
bersertifikat
Kabupaten
Ponorogo
3,500 batang 95,000,000
2.Jumlah penyaluran
bibit perkebunan yang
diberikan kepada
masyarakat
3,000 batang 2.Jumlah penyaluran
bibit perkebunan yang
diberikan kepada
masyarakat
3,000 batang
10 Program Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
1.Persentase penurunan
kejadian kasus penyakit
PHMS dan Non PHMS
2,5 % 1,867,445,000 Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
1.Persentase penurunan
kejadian kasus penyakit
PHMS dan Non PHMS
2,5 % 1,867,445,000
2.Jumlah sarana dan
prasarana pengolahan
dan pemasaran hasil
peternakan yang telah
dibangun dan layak
fungsi
1 unit 2.Jumlah sarana dan
prasarana pengolahan
dan pemasaran hasil
peternakan yang telah
dibangun dan layak
fungsi
1 unit
3.Persentase
peningkatan akseptor
IB
0,5 % 3.Persentase
peningkatan akseptor IB
0,5 %
35 Pengembangan agribisnis
peternakan dan
peningkatan produksi
dan mutu hasil
peternakan
1.Jumlah pelatihan
agribisnis peternakan
Kabupaten
Ponorogo
1 kali 60,300,000 Pengembangan
agribisnis peternakan
dan peningkatan
produksi dan mutu
hasil peternakan
1.Jumlah pelatihan
agribisnis peternakan
Kabupaten
Ponorogo
1 kali 60,300,000
Pengembangan dan
sertifikasi bibit
unggul perkebunan
Dukungan sarana
dan prasarana usaha
tani tembakau
Penanganan panen
dan pasca panen
32 Penanganan panen dan
pasca panen
34 Pengembangan dan
sertifikasi bibit unggul
perkebunan
31 Dukungan sarana dan
prasarana usaha tani
tembakau
1 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9
2.Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan
agribisnis peternakan
5 kelompok 2.Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan
agribisnis peternakan
5 kelompok
3.Jumlah kelompok
penerima bantuan ternak
5 kelompok 3.Jumlah kelompok
penerima bantuan ternak
5 kelompok
Pembangunan sarana
dan prasarana
pengolahan dan
pemasaran hasil
peternakan/RPH
RPH-R
Kec.Jetis
2 paket 1,735,145,000 Pembangunan sarana dan
prasarana pengolahan
dan pemasaran hasil
peternakan/RPH
RPH-R
Kec.Jetis
2 paket 1,735,145,000
1.Jumlah kejadian kasus
penyakit PHMS
Lab.
Peternakan
Dinas
kasus 72,000,000 1.Jumlah kejadian kasus
penyakit PHMS
Lab.
Peternakan
Dinas
kasus 72,000,000
2.Jumlah kejadian
kasus penyakit Non
PHMS
kasus 2.Jumlah kejadian
kasus penyakit Non
PHMS
kasus
1.Jumlah produksi
perikanan
2,034 ton 977,708,000 1.Jumlah produksi
perikanan
2,034 ton 977,708,000
2.Jumlah produksi
benih ikan yang
dihasilkan oleh BBI
1,500,000 ekor 2.Jumlah produksi
benih ikan yang
dihasilkan oleh BBI
1,500,000 ekor
38 Peningkatan produksi
dan mutu hasil perikanan
budidaya
1.Jumlah pokdakan yang
diberi bantuan
sarana/prasarana
budidaya perikanan
(kolam, benih, pakan)
Kabupaten
Ponorogo
10 Kelompok 582,380,600 Peningkatan produksi
dan mutu hasil
perikanan budidaya
1.Jumlah pokdakan yang
diberi bantuan
sarana/prasarana
budidaya perikanan
(kolam, benih, pakan)
Kabupaten
Ponorogo
10 Kelompok 582,380,600
2.Jumlah peserta
pelatihan budidaya
perikanan (Sosialisasi
CBIB )
50 orang 2.Jumlah peserta
pelatihan budidaya
perikanan (Sosialisasi
CBIB )
50 orang
39 Promosi hasil perikanan
dan penyediaan
prasarana dan sarana
pengolahan perikanan
1.Jumlah kelompok yang
menerapkan usaha
pengolahan ikan.
Kabupaten
Ponorogo
1 kelompok 111,200,000 Promosi hasil
perikanan dan
penyediaan
prasarana dan
sarana pengolahan
perikanan
1.Jumlah kelompok yang
menerapkan usaha
pengolahan ikan.
Kabupaten
Ponorogo
1 kelompok 111,200,000
2.Jumlah peserta
kampanye GEMARIKAN
400 orang 2.Jumlah peserta
kampanye GEMARIKAN
400 orang
3.Jumlah peserta
sosialisasi/bimtek /temu
usaha pengolahan ikan
25 orang 3.Jumlah peserta
sosialisasi/bimtek /temu
usaha pengolahan ikan
25 orang
Urusan 3.01. - Kelautan/Perikanan Urusan 3.01. - Kelautan/Perikanan
Program
pengembangan
perikanan dan
promosi hasil
perikanan
Promosi hasil
peternakan dan
penyediaan
prasarana dan
sarana pengolahan
Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan penyakit
menular ternak
37 Pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit
menular ternak
11 Program pengembangan
perikanan dan promosi
hasil perikanan
36 Promosi hasil peternakan
dan penyediaan
prasarana dan sarana
pengolahan
1 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9
40 Pengawasan,
pengendalian, dan
pengelolaan sumberdaya
perikanan perairan
umum
1.Jumlah ikan yang
ditebar diperairan umum
Kabupaten
Ponorogo
150,000 ekor 35,000,000 Pengawasan,
pengendalian, dan
pengelolaan
sumberdaya
perikanan perairan
umum
1.Jumlah ikan yang
ditebar diperairan umum
Kabupaten
Ponorogo
150,000 ekor 35,000,000
2.Jumlah pelaksanaan
pertemuan rutin
Kelompok Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS)
1 kali 2.Jumlah pelaksanaan
pertemuan rutin
Kelompok Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS)
1 kali
1.Jumlah ketersediaan
induk BBI
UPTD
Perikanan
BAT
Jenangan
3,500 ekor 228,427,400 1.Jumlah ketersediaan
induk BBI
UPTD
Perikanan
BAT
Jenangan
3,500 ekor 228,427,400
2.Jumlah ketersediaan
pakan untuk pembenihan
di BBI
UPTD
Perikanan
BAT
Jenangan
240 sak 2.Jumlah ketersediaan
pakan untuk pembenihan
di BBI
UPTD
Perikanan
BAT
Jenangan
240 sak
42 Dukungan manajemen
penyelenggaraan
budidaya/ pembenihan
perikanan air tawar milik
daerah
Jumlah tenaga BBI yang
handal dan profesional
UPTD
Perikanan
BAT
Jenangan
2 orang 20,700,000 Dukungan
manajemen
penyelenggaraan
budidaya/
pembenihan
perikanan air tawar
milik daerah
Jumlah tenaga BBI yang
handal dan profesional
UPTD
Perikanan
BAT
Jenangan
2 orang 20,700,000
12,843,437,000 12,843,437,000
Peningkatan
prasarana dan
sarana unit
budidaya/pembeniha
n perikanan air tawar
milik daerah
41 Peningkatan prasarana
dan sarana unit
budidaya/pembenihan
perikanan air tawar milik
daerah
JUMLAH