-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
1/776
L L AAMMPPIIRRAANN PPEERRAATTUURRAANN BBUUPPAATTII BBOOGGOORR
NNOOMMOORR :: 3355 TTAAHHUUNN 22001133
TTAANNGGGGAAL L :: 3311 MMEEII 22001133
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATENBOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa kali
perubahan hingga terakhir diubah melalui Undang Undang Republik
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
2/776
Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai bentuk realisasi dari Undang-
Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun
perencanaan pembangunan jangka panjang melalui penetapan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2005 – 2025.
Adapun realisasi perencanaan pembangunan jangka
menengah, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013
sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor
T h 2008 2013 h bi b l k d t h 2013
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
3/776
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dalam penjelasan pasal 40 huruf j
menyebutkan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari
kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD
lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi
pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD
baru. Dengan berpedoman pada aturan perundangan tersebut, maka
proses penyusunan RKPD tahun 2014 masih tetap mengacu pada
penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan
yang tercantum dalam RPJMD tahun 2008-2013 dan mengacu pula
pada arah pembangunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Bogor
t h 2005 2025 Ol h k it RKPD t h
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
4/776
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung
terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) tahun 2014 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
P i t h D h (L b N R blik I d i
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
5/776
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
T h 2011 t t P b h K d At P t M t i
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
6/776
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 25 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan
L b D h N 64)
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
7/776
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 37).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.1);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 tahun 2013 tentang Penjabaran
A P d t d B l j D h T h A 2013
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
8/776
baik terkait dengan isu-isu strategis di tingkat Provinsi Jawa Barat,
prioritas pembangunan tahun 2014, maupun arah dan fokus
kebijakan pembangunan Jawa Barat dan wilayah perbatasan.
Disamping itu, Dokumen RKPD tahun 2014 juga mengacu pada
dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah
Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah yang kebijakannya cukup
mempengaruhi kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) tahun 2005-2025 dipedomani sebagai arah pembangunan
tahap ketiga periode RPJMD tahun 2013-2018 yang menekankan
pada pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara
menyeluruh di berbagai urusan pemerintahan sesuai kewenangan
daerah dalam rangka pencapaian daya saing perekonomian daerah
berlandaskan keunggulan sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
d il i il i l d k if l k l d
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
9/776
1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, sistematika penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 adalah :
BAB I Pendahuluan
Menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika
dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah,
l i l k d k i t RKPD i
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
10/776
1.5.2 Tujuan
Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2014
adalah :
a.
Terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan
pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional
tahun 2014 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan
urusan pemerintahan;
b. Terintegrasikannya program/kegiatan dalam dokumen
Rencana Kerja SKPD dengan prioritas pembangunan daerah
tahun 2014;
c.
Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam
rangka pembangunan daerah.
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
11/776
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Bogor memiliki wilayah seluas ± 298.
838,304 Ha yang secara administratif terbagi atas 40
Kecamatan. Pada tahun 2012 telah ditetapkan 2 (dua)
Peraturan Daerah terkait dengan pemekaran 4 (empat) desa,
yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
12/776
- Sebelah Selatan : Kabupaten Cianjur dan Kabupaten
Sukabumi
- Bagian Tengah : Kota Bogor
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
13/776
permukaan laut, 42,62 persen berada pada ketinggian 100 -
500 meter di atas permukaan laut, 19,53 persen pada
ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut, 8,43
persen pada ketinggian 1.000-2.000 meter di atas
permukaan laut, dan 0,22 persen pada ketinggian 2.000-
2.500 meter di atas permukaan laut.
Secara geologi, batuan penyusun didominasi oleh hasil
letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt.
Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan
relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air
hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif
rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman
curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup
didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
14/776
buatan. Kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Tahun 2005-2025 adalah sebesar 44,69 persen (133.548,41
hektar) dari luas wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi
kawasan hutan yang berfungsi lindung di dalam kawasan
hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan.
Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan
terdiri atas : (a) hutan konservasi sebesar 14,24 persen
(42.559,72 hektar), (b) hutan lindung sebesar 2,93 persen
(8.745,06 hektar) dari luas wilayah daerah. Adapun kawasan
yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan terdiri atas
kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan yang
menunjang fungsi lindung sebesar 27,52 persen (82.243,63
h kt ) d i l il h d h Kk b did d l h
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
15/776
a. Pertanian.
Potensi pengembangan wilayah untuk pertanian diKabupaten Bogor memungkinkan untuk pertanian lahan
basah (31 kecamatan), pertanian lahan kering (23
kecamatan), tanaman tahunan (22 kecamatan),
perkebunan (15 kecamatan), peternakan (peternakan kecil
di 9 kecamatan, peternakan besar di 12 kecamatan, dan
peternakan unggas di 11 kecamatan), dan perikanan (19
kecamatan).
b. Pertambangan
Potensi pengembangan wilayah untuk pertambangan di
Kabupaten Bogor memungkinkan untuk pertambangan
bahan galian golongan strategis (3 kecamatan), bahan
galian golongan strategis (8 kecamatan) dan bahan galian
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
16/776
sedang (29 kecamatan), dan kawasan perkotaan
kepadatan rendah (17 kecamatan).
c. Wilayah Rawan Bencana
Kabupaten Bogor memiliki beberapa wilayah yang
rawan bencana. Wilayah rawan bencana terbagi atas 2 (dua)
kawasan, yaitu : kawasan rawan letusan gunung api (11
kecamatan), dan kawasan rawan gempa, gerakan tanah, danlongsor (13 kecamatan).
d. Demografi
Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Bogor, angka sementara jumlah penduduk Kabupaten Bogor
pada tahun 2012 tercatat sebanyak 5.077.210 jiwa dengan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
17/776
industri di wilayah tersebut, baik industri besar maupun
sedang, sehingga memberikan dampak pada tingginya
migrasi masuk penduduk ke wilayah kecamatan-kecamatan
tersebut. Hal ini pada akhirnya mendorong kepada tingginya
tingkat permintaan terhadap permukiman untuk tempat
tinggal penduduk. Adapun rendahnya jumlah penduduk di
beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cariu, Kecamatan
Tanjungsari dan Kecamatan Rancabungur, lebih dipengaruhi
oleh kurang berkembangnya pertanian sawah dan usaha
industri, sehingga kurang menarik minat penduduk untuk
tinggal di wilayah-wilayah tersebut, meskipun aksesibilitas
infrastruktur terutama jalan tersedia cukup.
Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bogor tahun
2012 adalah sebesar 17 orang per hektar atau 1.699
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
18/776
Kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana
diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Kondisi Demografi Kabupaten Bogor Tahun2008-2011
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah
penduduk (jiwa)4.505.679 4.643.186 4.771.932 4.922.205 5.077.210
2Lajupertumbuhanpenduduk (%)
3,08 3,05 3,15 3,15 3,15
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
19/776
sekunder dan tersier di Kabupaten Bogor masing-masing
dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3
Tabel 2.2. Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga BerlakuMenurut Lapangan Usaha di Kabupaten BogorTahun 2008 – 2012
Tahun
Sektor
Total PDRBPertumbuhan
(%)Primer Sekunder Tersier
2008 3.367.726,88 40.078.637,69 14.943.046,86 58.389.411,43
2009 3.704.823,94 44.952.879,24 17.426.085,36 66.083.788,54 13,18
2010 4.126.719,61 49.614.605,55 20.059.375,40 73.800.700,56 11,68
2011 4.493.720,78 55.358.466,18 23.180.272,72 83.032.459,68 12,51
2012* 4.946.529,80 64.040.698,89 26.918.368,69 95.905.597,38 15,50
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012Keterangan * (angka sementara)
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
20/776
harga berlaku dibandingkan sektor lainnya sebesar 66,77
persen sedangkan kontribusi sektor primer hanya
sebesar 5,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor
sekunder lebih mudah diungkit dan dipacu
peningkatannya dibandingkan dengan sektor tersier dan
primer.
Tabel 2.3 Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten BogorTahun 2008 – 2012
Tahun
Sektor
Total PDRBPertumbuhan
(%)Primer Sekunder Tersier
2008 1.816.061,80 20.601.560,12 7.304.076,12 29.721.698,04
2009 1.887.540,00 21.220.240,40 7.844.357,43 30.952.137,83 4,14
2010 1.987.614,49 22.178.636,16 8.360.199,02 32.526.449,67 5,09
2011 1.986.714,13 23.474.527,64 9.003.595,52 34.464.837,29 5,96
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
21/776
tahun 2012, persentase kontribusi sektor sekunder
terhadap total PDRB atas harga konstan dibandingkan
sektor lainnya sebesar 68,10 persen, sedangkan
kontribusi sektor primer hanya sebesar 5,47 persen.
Sektor sekunder yang merupakan kontributor
terbesar PDRB, terutama didorong oleh pertumbuhan 4
(empat) sub sektor utama, yaitu (1) sub sektor bangunan,
(2) sub sektor industri alat angkutan, mesin dan
peralatannya, (3) sub sektor tekstil, barang dari kulit dan
alas kaki, serta (4) sub sektor industri makanan,
minuman, dan tembakau. Adapun rendahnya kontribusi
sektor primer terhadap PDRB disebabkan oleh rendahnya
kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan akibat
menurunnya luasan lahan panen pasca kemarau yang
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
22/776
hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun. Perkembangan PDRB perkapita
Kabupaten Bogor tahun 2008-2012 dapat dilihat pada
Gambar 2.3.
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
Gambar 2.3 Perkembangan PDRB Perkapita KabupatenBogor Tahun 2008-2012
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
23/776
lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata
uang secara kontinyu.
Inflasi di Indonesia tahun 2012 berdasarkan data
yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2012
tercatat sebesar 4,30 persen. Di Jawa Barat, inflasi
tercatat sebesar 3,86 persen. Adapun, inflasi yang terjadi
di Kabupaten Bogor tercatat sebesar 3,56 persen. Jika
dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi yang terjadi
di Kabupaten Bogor lebih rendah 0,74 persen, sedangkan
jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, inflasi di
Kabupaten Bogor tahun 2012 lebih rendah 0,30 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari laju inflasi,
kondisi perekonomian di Kabupaten Bogor pada tahun
2012 relatif lebih baik dibandingkan dengan Provinsi
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
24/776
Berdasarkan data pada Gambar 2.4, dalam kurun
waktu 2009-2012, angka inflasi di Kabupaten Bogor
mengalami fluktuasi, dengan tingkat tertinggi terjadi
pada tahun 2010. Inflasi yang terjadi pada tahun 2012
lebih rendah 0,01 persen dibandingkan tahun 2011. Hal
ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di
Kabupaten Bogor dilihat dari indikator inflasi lebih baik
dibandingkan dengan tahun 2011.
4. Koefisien Gini
Koefisien gini menunjukkan ada tidaknya
ketimpangan distribusi pendapatan di tengah masyarakat
yang diukur dengan nilai dalam rentang 0-1.Ketimpangan akan semakin tinggi jika koefisien gini
semakin tinggi. Pada tahun 2012, angka koefisien gini di
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
25/776
jumlah penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan
di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin BerdasarkanPenetapan Garis Kemiskinan di KabupatenBogor Tahun 2008-2012
Uraian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012*
PendudukMiskin
491.400 446.040 477.100 470.500 424.314
Gariskemiskinan
173.281 197.319 214.338 235.682 235.682
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2010
Keterangan : * sumber TNP2K
Secara kuantitatif, jumlah penduduk miskin tahun
2012 mengalami penurunan sebesar 9,82 persen
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
26/776
Sumber : Bappeda Kabupaten Bogor, 2012
Gambar 2.5 Persentase Jumlah Penduduk MiskinTerhadap Jumlah Penduduk Kabupaten BogorTahun 2008-2012
Dengan mengacu pada persentase jumlah penduduk
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
27/776
perencanaan tahunan, dimana pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012, pendidikan
ditempatkan pada prioritas ketiga dalam pembangunan di
Kabupaten Bogor, yaitu “Peningkatan Mutu dan
Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan”.
Tingkat pencapaian kinerja dalam urusan
pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator
pendukung, yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata
Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian indikator-
indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan
persentase jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
28/776
mengalami peningkatan, meskipun hingga tahun 2012
masih terdapat penduduk buta aksara yang
diperkirakan sebesar 4,74 persen. Pada tahun 2012,
capaian Angka Melek Huruf di Kabupaten Bogor sebesar
95,26 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan
sebesar 0,07 poin dari tahun 2011. Apabila mengacu
pada standar internasional, angka melek huruf dihitung
pada seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas
tanpa adanya batas atas usia penduduk, maka kecilnya
peningkatan poin angka melek huruf di Kabupaten
Bogor kemungkinan disebabkan oleh sulitnya
pembelajaran membaca, menulis dan berhitung
(calistung) pada penduduk buta huruf yang telah
berusia di atas usia produktif.
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
29/776
Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab
masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah, yaitu
1)adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah,
baik karena putus sekolah, maupun karena tidak
melanjutkan sekolah, dan 2) adanya penduduk di luar
usia sekolah yang tidak memiliki ijazah tamat sekolah
serta tidak mengikuti program pendidikan non
formal/kesetaraan.
c. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka PartisipasiMurni (APM)
Angka Partisipasi Kasar menunjukkan jumlah
penduduk yang bersekolah pada usia jenjang
pendidikan tertentu, baik dasar maupun menengah
yang bersekolah, berapaun usia penduduk tersebut.
Ad A k P ti i i M i j kk j l h
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
30/776
pada jenjang SMP/sederajat, hingga tahun 2012
Kabupaten Bogor masih ada anak usia sekolah yang
tidak bersekolah. Pada jenjang pendidikan menengah,
capaian APK dan APM hingga tahun 2012 belum
mencapai 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih
setengah dari penduduk usia SMA/sederajat di
Kabupaten Bogor yang tidak bersekolah. Berbagai upaya
untuk meningkatkan APK dan APM telah dilakukan
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan,
diantaranya dengan cara menambah daya tampung
sekolah, karena dengan adanya penambahan daya
tampung, berarti telah membuka kesempatan bagi
penduduk untuk bersekolah sesuai dengan jenjang
pendidikannya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk
b h d t d l h d b
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
31/776
Tabel 2.7 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Uraian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
AHH 68,03 68,44 68,86 69,28 69,49
Sumber : Indilator Ekonomi Daerah, 2012
Angka Harapan Hidup pada tahun 2012 meningkat
sebesar 0,21 poin dari tahun 2011, sehingga harapan
hidup penduduk Kabupaten Bogor tahun 2012 menjadi
69,49 tahun. Peningkatan angka harapan hidup tersebut
terjadi karena kesadaran penduduk semakin tinggi
tentang bagaimana membiasakan untuk hidup sehat.
Keberhasilan capaian angka harapan hidup yang
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
32/776
fluktuasi kasus kematian bayi. Namun demikian, mulai
tahun 2010 hingga tahun 2012, kasus tersebut
menunjukkan trend yang semakin menurun. Hal ini
dapat dilihat pada Gambar 2.8
Sumber : Dinas Kesehatan kab. Bogor, 2012
Gambar 2.8 Trend Penurunan Kasus Kematian Bayi
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
33/776
Sumber : Dinas Tata Ruag dan Pertanahan Kab. Bogor, 2012
Gambar 2.9 Perkembangan Luas Kepemilikan Lahan danLahan Bersertifikat di kabupaten Bogor Tahun2008-2012
Jumlah penduduk yang memiliki lahan dari tahun
2008-2012 semakin meningkat. Khusunya pada tahun
2012 penduduk ang memiliki lahan tercatat sejumlah
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
34/776
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja diKabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2012 terjadi
peningkatan jumlah penduduk bekerja sebesar 129.820
jiwa atau sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2011.Adapun jika dibandingkan dengan total penduduk
Kabupaten Bogor terjadi kenaikan rasio jumlah penduduk
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
35/776
C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Hasil kinerja tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bogor
yang difokuskan pada seni budaya dan olahraga dapat
diuraikan masing-masing berdasarkan indikator-indikator
sebagai berikut :
1. Seni Budaya
Kinerja seni budaya dapat dilihat dari 2 indikator,
yaitu jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Bogor
dan jumlah gedung kesenian. Perkembangan jumlah grup
kesenian dan gedung kesenian di Kabupaten Bogor dapat
dilihat pada Tabel 2.9
Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Grup dan GedungKesenian di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
36/776
Tabel 2.10 Kinerja Olahraga di Kabupaten Bogor Tahun2008-2012
UraianTahun
2008 2009 2010 2011 2012
Organisasi Olahraga 44 44 59 64 74
Jumlah Gedung Olahraga - - 2 2 3
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor, 2012
Tahun 2012 pembinaan terhadap organisasi
olahraga di Kabupaten Bogor lebih ditingkatkan. Hal ini
terlihat dari bertambahnya 10 organisasi olahraga yang
terbina. Pembinaan dilakukan terhadap Pengurus Cabang
PTMSI, PERCASI, PELTI, FPTI, PBSI, FORMI, NPCI,BAPOPSI, KOK Cisarua dan Ciawi. Adapun pada tahun
2012 telah dilakukan pembangunan 1 (dua) gedung
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
37/776
komponen perhitungan indeks pembangunan manusia.
Indikator keberhasilan pembangunan di bidang
pendidikan dapat dilihat dari beberapa komponen
pendidikan, yaitu angka partisipasi sekolah, rasio
ketersediaan sekolah, rasio guru murid, fasilitas
pendidikan, kualifikasi guru, pendidikan anak usia dini,
angka putus sekolah, angka lulusan, dan angka
melanjutkan.
Kinerja pembangunan urusan wajib pendidikan
tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.11
Tabel 2.11 Perkembangan Capaian Kinerja PembangunanUrusan Wajib Pendidikan Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 201
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
38/776
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 201
kondisi bangunanbaik
4. PAUD
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun x100%
17,63% 21,74% 24,22% 25,46% 27,5
5. Angka Putus Sekolah
a. SD/MI 2,33% 0,70% 0,27% 0,256% 0,25
b. SMP/MTs 1,01% 0,46% 0,90% 0,885% 0,5
c. SMA/SMK/MA 0,46% 0,31% 0,55% 0,536% 0,75
6. Angka Kelulusan
a. Angka KelulusanSD/MI
98,93% 99,15% 98,88% 99,42% 99,4
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
39/776
2012 mengalami peningkatan sebesar 0,005 persen
dibandingkan tahun 2011. Adapun pada jenjang
pendidikan dasar, untuk tingkat SD/sederajat, angka
partisipasi sekolah tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 8,37 persen dibandingkan tahun 2011.
b. Rasio Ketersediaan Sekolah
Ditinjau dari rasio ketersediaan sekolah, dimana
rasio tersebut diperoleh dari ketersediaan sekolah
berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah tertentu,
terlihat bahwa hingga tahun 2012, baik pada jenjang
pendidikan dasar maupun menengah rasio belum
mencapai 50 persen. Pada jenjang pendidikan dasar,
rasio ketersediaan sekolah meningkat sebesar 9,30persen dari tahun 2011, dan pada jenjang pendidikan
h i k t di k l h l i
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
40/776
2011 menangani 59 murid, dan pada tahun 2012
seorang guru menangani 20 murid. Pada jenjang
pendidikan menengah untuk SMA/sedarajat, rasio
guru terhadap murid mengalami penurunan sebesar
59,13 persen, dimana pada tahun 2011, seorang guru
menangani 57 murid dan tahun 2012 seorang guru
menangani 23 murid. Hal ini menunjukkan bahwa
pada setiap jenjang pendidikan terjadi peningkatan
kualitas penanganan guru terhadap murid yang dilihat
dari semakin berkurangnya beban penanganan guru
terhadap murid.
d. Fasilitas Pendidikan
Ditinjau dari ketersediaan fasilitas pendidikan diKabupaten Bogor pada tahun 2012, pada jenjang
didik SD/ d j t ih t d t 10 77
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
41/776
Kanak-kanak milik Pemerintah Daerah, sedangkan
selebihnya adalah milik masyarakat/swasta. Adanya
penyelenggaraan pendidikan usia dini menunjukkan
bahwa pada usia pra sekolah, anak sudah disiapkan
secara mental untuk bersosialisasi dan menumbuhkan
daya kreativitas, sehingga siap untuk mengikuti
pendidikan dasar.
f. Kualifikasi Guru
Kinerja urusan wajib pendidikan terkait dengan
kualifikasi guru pada tahun 2012 menunjukkan bahwa
guru yang berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Bogor
naik sebesar 1,89 persen dibandingkan tahun 2011.
Hal ini berarti bahwa pada tahun 2012, kualitaspenyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor telah
i k t i i d i k t k lifik i
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
42/776
Apabila dilihat dari persentase siswa putus sekolah,
angka tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan
SMA/sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun proses pembelajaran di
tingkat SMA/sederajat, banyak siswa usia 16-18 tahun
yang tidak meneruskan pendidikan dengan beberapa
alasan, yaitu keinginan sendiri, jarak tempuh, dan
biaya.
Ditinjau dari angka kelulusan pada tahun 2012,
untuk tingkat SD/sederajat, angka kelulusan
mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen, untuk
tingkat SD/sederajat mengalami penurunan sebesar
1,15 persen, dan untuk tingkat SMA/sederajatmengalami penurunan sebesar 0,44 persen. Angka
k l l t d h t j di d ti k t didik
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
43/776
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dari aspek harapan hidup. Masyarakat yang sejahtera
salah satunya ditunjukkan oleh tingginya usia harapan
hidup. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka
kinerja pelayanan umum pada urusan wajib pendidikan
tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.12
Tabel 2.12 Kinerja Pelayanan Umum Kesehatan di
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
INDIKATORREALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
Rasio posyandu persatuan balita
10,67 10,89 11,01 11,35 13,30
Rasiopuskesmas/poliklinik/pustu per satuanpenduduk
1 : 8.872 1 : 9.565 1 : 9.964 1: 9.882 1: 10,138
Rasio Rumah Sakit
per satuanpenduduk
1 :307.355 1 :310.091 1 :340.229 1:264.623 1 :223,736
Rasio dokter persatuan penduduk
1 : 5.241 1 : 5.362 1 : 4.451 1: 2.349 1 : 1.710
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
44/776
INDIKATORREALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
Cakupan SAB
(Sarana Air Bersih) yang memenuhisyarat
56,5 38,5 68,77 69,80 70,13
Cakupan JAGA(Jamban Keluarga) yang memenuhisyarat
40,84 30,8 66,19 67,70 71,59
Prosentase SaranaKesehatan Swasta yang berijin
100 100 100 103,11 164
Prosentasepengadaan obatessensial
100 100 100 100 100
Cakupanpengawasanterhadap obat danmakanan yangberbahaya
41,07 41,07 42,6 43,51 44,05
Cakupan DesaSiaga Aktif
- 43 85 128 214
RSUD CIBINONG
Cakupan tingkat
hunian rumahsakit/ BedOccupancy Ratio(BOR)
80,25% 82,.41% 82,57% 79,15% 82,01%
Peningkatan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
45/776
INDIKATORREALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
Rasio tenaga dokter
spesialis dasarsetiap layananmedik fungsional
- - - 0,625 0,75
Rasio Perawat per Tempat Tidur
- - - 1:10 1:7,6
RSUD CILEUNGSI
Cakupan tingkathunian rumahsakit/ BedOccupancy Ratio(BOR) (%)
- - 48
Peningkatanketersediaan tempattidur kelas IIIRumah Sakit
- - 50
Peningkatanlayanan Spesialis
- - 11
Peningkatan jumlahinstalasi
- - 10
Rasio tenaga dokterspesialis dasarsetiap layanan
medik fungsional
- - 1:1,5
Rasio Perawat per Tempat Tidur
- - 1:1,06
Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
46/776
Kabupaten Bogor telah mengalami peningkatan
layanan hingga 256 jiwa per puskesmas.
c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Kinerja pelayanan umum kesehatan tahun 2012
ditinjau dari aspek ketersediaan rumah sakit
menunjukkan bahwa jumlah sarana pelayanan rumah
sakit juga mengalami peningkatan. Hal ini ditandai
dengan beroperasinya RSUD Cileungsi di KecamatanCileungsi yang melayani penduduk wilayah Bogor
bagian timur. Dengan beroperasinya RSUD Cileungsi,
maka pelayanan rumah sakit meliputi penduduk
wilayah tengah, selatan, barat dan timur. Penambahan
layanan rumah sakit menunjukkan bahwa pada tahun2012, beban pelayanan rumah sakit berkurang sebesar
40 887 ji dib di k t h 2011 b ti
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
47/776
dibandingkan dengan tahun 2011, dimana seorang
tenaga medis harus melayani pasien 602 orang lebih
banyak.
e. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani danpertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
Dalam rangka meningkatkan angka harapan
hidup, penanganan terhadap ibu dan bayi menjadiperhatian yang penting. Oleh karena itu diperlukan
penanganan selama proses kehamilan hingga
persalinan yang dilakukan oleh bidan/tenaga
kesehatan yang kompeten. Pada tahun 2012, kejadian
komplikasi kebidanan dapat ditangani sebanyak 99,97persen. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun
b l b 0 45 J l h t l
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
48/776
h. Cakupan Penemuan dan Penanganan PenderitaPenyakit TBC BTA dan DBD
Kinerja pelayanan kesehatan khususnya dalam
penanganan penyakit TBC pada tahun 2012 mencapai
81,31 persen. Angka ini tidak mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada
penanganan kasus penyakit DBD, dimana pada tahun
2012, 100 persen penyakit DBD dapat ditangani
dengan baik.
i. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan PasienMiskin
Hingga tahun 2012 jumlah pasien miskin yang
tercatat sebagai penerima Jamkesda di Kabupaten
Bogor tercatat sebanyak 382.893 jiwa. Dari jumlah
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
49/776
daya jangkau pelayanan kesehatan di tingkat desa
semakin bartambah.
l. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Kinerja kesehatan lingkungan pada tahun 2012
mengalami peningkatan. Kondisi rumah penduduk
yang bebas jentik meningkat sebesar 0,77 persen dari
tahun 2011. Tempat-tempat umum bertambah bersih
dengan peningkatan sebesar 1,47 persen. Tempat-tempat pengolahan makanan yang bertambah hygienis
meningkat sebesar 0,31 persen.
Adapun dari segi kesehatan sarana air bersih yang
memenuhi syarat, meningkat sebesar 0,33 persen,
sedangkan keberadaan jamban keluarga meningkatsebesar 3,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada
t h 2012 d d k K b t B ki
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
50/776
n. Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Rumah Sakit)
Pemerintah Kabupaten Bogor hingga tahun 2012
memiliki 4 (empat) rumah sakit milik daerah. Ditinjau
dari tingkat hunian rumah sakit, RSUD Cibinong pada
tahun 2012 mengalami peningkatan tingkat hunian
sebesar 2,86 persen dibandingkan dengan tahun 2011.
RSUD Ciawi mengalami peningkatan tingkat hunian
sebesar 4,12 persen, RSUD Leuwiliang mengalamipenurunan sebesar 4,07 persen, sedangkan RSUD
Cileungsi yang baru beroperasi memiliki tingkat
hunian sebesar 48 persen.
Ditinjau dari ketersediaan tempat tidur untuk
pasien kelas III, maka pada tahun 2012, RSUDCibinong mengalami peningkatan sebesar 13,5 persen,
RSUD Ci i b h k it b k 7 86
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
51/776
3. Pekerjaan Umum
Kinerja pelayanan urusan wajib pekerjaan umum
selama kurun waktu 2008-2012 ditunjukkan oleh Tabel2.13
Tabel 2.13 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Pekerjaan Umum Tahun 2008-2011
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1.
Proporsi panjang jaringan jalandalam kondisibaik
0,6658 0,7462 0,7899 0.8099 0,8299
2.Rasio JaringanIrigasi
- - 4,179 4,35 4,801
3.Rasio tempatibadah persatuan penduduk
1,046 1,304 2,595 2,6 3,14
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
52/776
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
pembuangan air(minimal 1,5 m)(%)
13.
Sempadan jalan yang dipakaipedagang kakilima ataubangunan rumah
liar (%)
- - - 2,27 2,80
14Sempadan sungai yang dipakaibangunan liar (%)
- - - 3,03 4,501
15.
Drainase dalamkondisi baik/pembuanganaliran air tidaktersumbat (%)
- - - 39,13 38,00
Pembangunandi il h
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
53/776
kondisi baik juga menunjukkan peningkatan sebesar 2,60
persen. Adanya peningkatan kondisi irigasi menunjukkan
bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor menaruh perhatianbesar dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
dan peningkatan produksi pertanian.
Kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor
terkait pengadaan tempat ibadah pada tahun 2012
mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen dibandingkantahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah
Kabupaten Bogor menjamin penduduknya untuk
beribadah dengan khusyuk melalui pemberian bantuan
pembangunan tempat-tempat ibadah.
Kondisi kinerja pelayanan umum di KabupatenBogor tahun 2012 ditunjukkan dengan semakin
b t b h h ti l b it i b 8 88
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
54/776
sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kondisi
infrastruktur jalan ini memberikan dampak positif yang
signifikan terhadap peningkatan perekonomian. Namundemikian, hal ini akan sangat dipengaruhi oleh
keberadaan dan fungsi trotoar dan drainase jalan tersebut.
Kondisi jalan yang dilengkapi dengan trotoar pada
tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 6,39 persen
dibandingkan tahun 2011. Disamping itu, akibat ulahsebagian masyarakat yang tidak mematuhi tata tertib,
maka keberadaan trotoar atau sempadan jalan sering
digunakan untuk tempat berjualan. Pada tahun 2012,
sempadan jalan yang tidak dipergunakan sebagaimana
mestinya, mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen, yakni untuk pedagang kaki lima maupun bangunan liar.
S l i d j l d i j i
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
55/776
4. Perumahan
Kinerja pelayanan urusan wajib perumahan di
Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2008-2012dapat dilihat pada Tabel 2.14
Tabel 2.14 Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten BogorTahun 2008-2012
N0 Indikator
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1Rumah tanggapengguna airbersih (%)
45,70 43,92 44,24 44,01 81,4
2Rumah tanggapengguna listrik
869.348 873.718 878.434 0,50 0,5
3Rumah tangga
ber sanitasi (%)N/A N/A 10.28 23.83 32,7
4Lingkunganpemukiman 0 5310 0 5321 0 5347 0 54 0 5
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
56/776
Tabel 2.15 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Penataan Ruang Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1.
Rasio Ruang Terbuka Hijau perSatuan LuasWilayah berHPL/HGB (%)
12,65 14,54 22,52 24,22 29,15
2.Ruang publik yangberubahperuntukannya (%)
0,02 0,12 0,08 0,06 0,05
3Rasio bangunanber- IMB persatuan bangunan
0.49 0.52 0.56 12,70 4,73
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, 2012
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, 2012
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
57/776
Tabel 2.16 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Perencanaan Pembangunan Tahun2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008
2009 2010 2011 2012
1. Tersedianya dokumenperencanaan RPJPD yangtelah ditetapkan denganPERDA
ada ada ada ada ada
2. Tersedianya DokumenPerencanaan : RPJMD yangtelah ditetapkan denganPERDA/PERKADA
ada ada ada ada ada
3. Tersedianya DokumenPerencanaan : RKPD yangtelah ditetapkan denganPERKADA
ada ada ada ada ada
4. Penjabaran Program RPJMDke dalam RKPD (%)
100 100 100 100 100
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
58/776
7. Perhubungan
Capaian kinerja pelayanan umum urusan
perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.17
Tabel 2.17 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Perhubungan Tahun 2008-2102
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah aruspenumpangangkutanumum
3.141.171 4.085.533 3.998.714 4.955.388 456.787.890
2. Rasio ijintrayek
0,000279 0,00027 0,000256 0,000247 0,000254
3. Jumlah uji kirangkutan
umum
17.952 18.002 18.052 18.192 17.897
4. Jumlah Terminal Bis
4 5 5 5 6
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
59/776
Adapun jumlah angkutan darat yang beroperasi di
Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,06
persen dibandingkan tahun 2011. Diantara jumlahkendaraan yang beroperasi di Kabupaten Bogor, jumlah
kendaraan yang memiliki KIR angkutan umum pada tahun
2012 mengalami penurunan sebesar 1,37 persen
dibandingkan dengan tahun 2011, dimana kendaraan
yang telah melakukan uji KIR hingga tahun 2012 turunsebesar sebanyak 595 kendaraan dibandingkan tahun
2011, padahal lama waktu dan biaya pengujian tidak
berubah dari tahun ke tahun.
8. Lingkungan Hidup
Kinerja pelayanan urusan wajib lingkungan hidup
dalam kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
60/776
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
7Penegakan hukumlingkungan (%)
N/A 37,50 90,48 81,82 78,43
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, 2012
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
lingkungan hidup di Kabupaten Bogor pada tahun 2012
ditunjukkan oleh adanya peningkatan penanganan
sampah sebesar 12,97 persen dibandingkan dengan tahun
2011. Aspek lain yang menunjukkan kinerja adalah
persentase penduduk yang berakses air minum sebesar
42,56 persen. Kinerja ini mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai angka
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
61/776
9. Pertanahan
Kinerja urusan pertanahan dalam kurun waktu
tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.19
Tabel 2.19 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Pertanahan Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1.Persentase luas lahanbersertifikat
N/A 11.94 11.93 12.90 24,60
2.Penyelesaian kasus tanahnegara (%)
N/A 11.10 63.64 53,33 0
3. Penyelesaian izin lokasi N/A 74,36 75 75 111
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, 2012
Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor, 2012
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
62/776
Tabel 2.20 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Kependudukan dan Catatan SipilTahun 2008-2012
No INDIKATOR
REALISASI
2008 2009 2010 2011 2012
1.Rasio pendudukber -KTP persatuan penduduk
0.51 0.071 0.071 0,068 0,068
2. Rasio bayiberakte kelahiran 0.95 0.79 0.79 0,84 0,839
3.Rasio pasanganberakte nikah
1.00 1.00 1.00 0,89 0,896
4.Kepemilikan KTP(%)
95.70 76.01 76.01 70,17, 69,28
5. Kepemilikan aktakelahiran per1000 penduduk
212.79 234.89 227.13 247,09 239,78
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
63/776
dengan cara mengintegrasikan dan menyelaraskan
kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan
kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukanKabupaten Bogor. Hal ini sejalan dengan penerapan KTP
Nasional berbasis NIK, yang telah dilakukan di Kabupaten
Bogor. Penanganan administrasi kependudukan secara
tepat merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten
Bogor, terutama dengan tingginya laju pertumbuhanpenduduk di Kabupaten Bogor yang mencapai 7,45 persen
pada tahun 2012, meningkat sebesar 4,3 persen
dibandingkan pada tahun 2011.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
64/776
bahwa peran perempuan di lembaga pemerintahan lebih
besar dibandingkan dengan lembaga swasta.
Adapun kejadian KDRT hanya sebesar 4 kasus dari
10.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Tenaga kerja di bawah umur juga
mengalami penurunan sebesar 0,02 persen. Persentase
perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja
meningkat sebesar 0,15 persen. Kasus-kasus perempuan
dan anak yang dapat diselesaikan meningkat sebesar 4,92
persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini
dipengaruhi oleh kinerja dari P2TP2A Kabupaten Bogor
yang memfasilitasi penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
65/776
tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,2 persen.
Hal ini dipengaruhi oleh semakin menurunnya rasio
akseptor KB sebesar 0,0171 dan cakupan peserta KB aktifsebesar 1,71 persen. Namun disisi lain terjadi penurunan
persentase jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
sebesar 0,73 persen.
13. Sosial
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial
selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.23.
Tabel 2.23 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Sosial Tahun 2008-2012
NO INDIKATORREALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1.Sarana sosial seperti pantiasuhan, panti jompo danpanti rehabilitasi
114buah
114buah
131buah
154buah
157buah
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
66/776
Tabel 2.24 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Ketenagakerjaan Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1.Angka partisipasiangkatan kerja
63,01 62,99 59,60 62,72 61,74
2.Angka sengketapengusaha-pekerja pertahun
135kasus
85kasus
125kasus
186kasus
179kasus
3. Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (%)
63,01 62,99 59,60 62,72 61,74
4.Pencari kerja yang
ditempatkan (%)
29,63 14,10 67,76 41,47 43,06
5. Tingkat pengangguranterbuka (%)
13,60 11,24 10,64 8,59 14,5
6.
Perselisihan buruhdan pengusahaterhadap kebijakanpemerintah daerah
0 0 0 0 0
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor2012
Angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten
Bogor pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
67/776
Tabel 2.25 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahTahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 201
1. Persentase koperasi aktif 74,85 64,82 59,23 64,61 66,0
2. Jumlah UKM nonBPR/LKM UKM
4.500 7.500 8.700 10.000 11.50
3.
Jumlah BPR/LKM(termasuk PDPK dan LPKmilik pemerintah)
19 19 19 19
4.Usaha Mikro dan Kecil(%)
44,44 64,64 86,21 106,95 105,1
Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Bogor, 2012
Pada tahun 2012, jumlah koperasi aktif meningkat
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
68/776
waktu tahun 2008-2012 mengalami kenaikan. Pada tahun
2012, jumlah investor berskala nasional meningkat
sebesar 51,61 persen dibandingkan tahun 2011. Namunnilai investasi mengalami penurunan sebesar 50,21
persen. Adapun nilai realisasi PMDN meningkat sebesar
57,6 persen. Hal tersebut berdampak postif pada
penyerapan tenaga kerja yang meningkat sebesar 2,54
persen.
17. Kebudayaan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
kebudayaan selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapat
dilihat pada Tabel 2.27
Tabel 2.27 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Kebudayaan Tahun 2008-2012
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
69/776
18. Kepemudaan dan Olahraga
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
pemuda dan olahraga selama periode 2008-2012 dapat
dilihat pada tabel 2.28
Tabel 2.28 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah organisasipemuda
47 47 50 53 57
2. Jumlah organisasiolahraga
44 44 59 64 74
3. Jumlah kegiatankepemudaan
3 3 7 14 15
4. Jumlah kegiatanolahraga
6 6 15 15 12
5. Gelanggang / balairemaja (selain milikswasta)
0 0 2 GOM 2 GOM 3 GOM
6 Lapangan olahraga 1 b h 1 b h 1 b h 2 b h 2 b h
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
70/776
Tabel 2.29 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2008-2012
NO INDIKATORREALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1 Kegiatan pembinaan politikdaerah
3 4 3 3 5
2 Kegiatan pembinaanterhadap LSM, Ormas dan
OKP
0 1 1 2 2
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, 2012
Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2012 telah
melakukan 5 (lima) kegiatan pembinaan politik daerah.
Jumlah kegiatan ini meningkat jika dibandingkan dengan
tahun 2011 yang hanya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
71/776
NO INDIKATORREALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
ekonomi (%)
5 Kemiskinan (%) 12.11 10.81 9.39 9,65 8,36 Sistem informasi
PelayananPerijinan danadiministrasipemerintah
1 website 1 website 1 website1
website websi
7 PenegakanPERDA 23.39 10.67 12.93 11.31 14,6
8 Cakupan patrolipetugas Satpol PP 730 365 730 730 1.09
9 Tingkatpenyelesaianpelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan) diKabupaten
23.39 10.67 12.93 11.31 14,6
10 PetugasPerlindungan
Masyarakat(Linmas) diKabupaten (%)
9.95 9.56 8.99 9,4 8,5
11 Cakupan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
72/776
0,43 persen, dan untuk keamanan di tingkat kabupaten,
petugas patroli Pol PP ditingkatkan sebesar 50 persen.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pada tahun
2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor meningkat
sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun 2011, sedangkan
persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,26
persen. Upaya penegakan Perda mengalami peningkatan
sebesar 3,38 persen, dan upaya untuk penyelesaianpelanggaran K3 meningkat sebesar 3,38 persen.
Dalam pelayanan kebakaran, cakupan pelayanan
bencana kebakaran meningkat sebesar 1,5 x 10-5 dengan
tingkat waktu tanggap berkurang sebesar 17,15 persen.
Dalam hal pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengoperasikan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
73/776
Tabel 2.31 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Ketahanan Pangan Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 201
1 Regulasi ketahananpangan
Ada Ada Ada Ada Ad
2 Ketersediaan panganutama
67,60 68,44 69,20 66,02 76
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan PelaksanaPenyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananKabupaten Bogor, 2012
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kinerja pelayanan umum dalam bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari
kinerja LPM PKK Posyandu LSM serta kelompok
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
74/776
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
7 Swadaya Masyarakatterhadap programpemberdayaanmasyarakat (%)
68,55 21,88 34,77 34,81 30,45
8 Pemeliharaan PascaProgram pemberdayaanmasyarakat (%)
100 100 100 100 100
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Bogor, 2012
Dalam hal pemberdayaan masyarakat, diharapkan
dari pemberdayaan ini akan muncul partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Pada tahun 2012,swadaya masyarakat terhadap program-program
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
75/776
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
8 Pemeliharaan PascaProgram pemberdayaanmasyarakat (%)
100 100 100 100 100
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Bogor, 2012
23. Statistik
Hingga tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bogor
telah menyusun buku Kabupaten Bogor Dalam Angka
Tahun 2012 dan PDRB kabupaten Bogor tahun 2012.
Dokumen tersebut disusun secara kontinyu dari tahun ke
tahun dalam rangka menyediakan data yang dibutuhkan
d l b t h b ik t
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
76/776
kegiatan, dimana dibandingkan dengan tahun 2011,
peningkatan penyelenggaraan kegiatan ini sebesar 66,67
persen
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
kearsipan selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapat
dilihat pada Tabel 2.34
Tabel 2.34 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum
Urusan Kearsipan Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1Pengelolaan arsipsecara baku (%)
79,00 79.78 83.15 86,52 88,76
2 Peningkatan SDMpengelola kearsipan
4kegiatan 4kegiatan 4kegiatan 3kegiatan 5kegiatan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
77/776
Tabel 2.35 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR REALISASI KINERJA2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah jaringankomunikasi
0.02 0.02 0.01 0,03 0,16
2
Rasiowartel/warnetterhadappenduduk
0.17 0.12 0.11 0,11 0,2
3 Jumlah suratkabarnasional/lokal
145 145 145 145 145
4 Jumlahpenyiaranradio/TV lokal
21 30 30 30 30
5Web site milikpemerintahdaerah
1 1 1 1 1
6 Pameran/expo 1 2 3 3 4
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, 2012
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
78/776
pengunjung perpustakaan sebesar 0,11 persen karena
akses layanan perpustakaan kepada penduduk semakin
meningkat. Untuk menambah layanan perpustakaan
kepada penduduk, maka pada tahun 2012 telah ditambah
jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan sebesar
10,48 persen dari tahun 2011.
B. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Kewenangan Urusan pilihan merupakan kewenangan
yang dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan
daerah. Beberapa urusan pilihan yang dilaksanakan di
Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :
1. Pertanian
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
79/776
persen, menyusul kelompok utama sebesar 0,18 persen.
Sedangkan penurunan terjadi pada kelompok lanjut dan
kelompok madya masing-masing 0,87 persen dan 0,17
persen.
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pilihan
pertanian selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapat
dilihat pada Tabel 2.37
Tabel 2.37 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Pertanian Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008
2009
2010
2011
2012
1 Produktivitas padi atau bahanpangan utama lokal lainnya perhektar
a. Padi sawah 59.07 61.46 61.90 62,31 64,75
b. Padi gogo 28.07 28.50 31.59 29,93
33,04
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
80/776
2. Kehutanan
Kinerja pembangunan urusan pilihan kehutanan pada
tahun 2012 ditunjukkan oleh adanya peningkatan cakupanbina wilayah penyelenggaraan penyuluhan terhadap pelaku
utama dan pelaku usaha sebesar 95,37 persen
dibandingkan dengan tahun 2011. Penguatan kelembagaan
meningkat tajam pada kelompok madya, yakni sebesar
98,12 persen dan pada kelompok utama meningkat sebesar111,31 persen. Penguatan kelembagaan mengalam
peningkatan sebesar 65,56 persen pada kelompok pemula
dan 48,93 persen pada kelompok lanjut. Kinerja
pembangunan pada pelayanan urusan pilihan kehutanan
selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.38Tabel 2.38 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum
K k k h b k b 9 17
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
81/776
Kerusakan kawasan hutan berkurang sebesar 9,17 persen
dibandingkan tahun 2011.
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertambangan
terhadap PDRB atas harga berlaku mengalami peningkatan
sebesar 0,18 persen, sedangkan terhadap PDRB atas harga
konstan mengalami penurunan sebesar 0,03 persen.
Sehubungan dengan terdapatnya kegiatan-kegiatan
pertambangan ilegal, maka pada tahun 2012 kegiatan
pertambangan tanpa ijin telah berhasil ditertibkan oleh
Pemerintah Kabupaten Bogor. Kinerja pembangunan pada
pelayanan urusan energi dan sumberdaya mineral selama
kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel
2.39
Ki j b d l ilih
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
82/776
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pilihan
pariwisata selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapat
dilihat pada Tabel 2.40
Tabel 2.40 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Pariwisata Tahun 2008-2012
NO INDIKATORREALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1Kunjunganwisata
2.230.010 2.361.155 2.597.385 4.230.475 4.696.62
2
Kontribusi
sektorpariwisataterhadapPDRB hargaberlaku (%)
2,94 2,93 2,98 6,21 3,15
3
KontribusisektorpariwisataterhadapPDRB harga
konstan (%)
3,06 3,08 3,12 19,32 3,14
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, 2012
ik k t j l i i k t b 0 36
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
83/776
ikan masyarakat juga mengalami peningkatan sebesar 0,36
persen. Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan,
Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pembinaan
wilayah melalui penyuluhan dengan peningkatan sebesar
87,25 persen.
Bina penguatan kelembagaan mengalami peningkatan
sebesar 33,10 persen pada kelompok pemula, 72,39 persen
pada kelompok lanjut, 107,65 persen pada kelompokmadya, dan 110,78 persen untuk kelompok utama.
Adapun produksi perikanan pada kelompok
pembudidaya ikan meningkat sebesar 32,58 persen.
6. Perdagangan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pilihan
terhadap kelompok pedagang/usaha informal pada tahun
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
84/776
terhadap kelompok pedagang/usaha informal, pada tahun
2012 mengalami penurunan sebesar 8,23 persen
dibandingan dengan tahun 2011.
7. Perindustrian
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pilihan
perindustrian selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada
Tabel 2.43
Tabel 2.43 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Perindustrian Tahun 2008-2012
NO INDIKATORREALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1Kontribusi sektorIndustri terhadap PDRBharga berlaku (%)
61,76 61,18 60,20 59,39 59,59
2 Kontribusi sektorIndustri terhadap PDRBharga konstan (%)
62,55 61,74 61,23 60,94 60,97
K t ib i i d t i
8 Ketransmigrasian
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
85/776
8. Ketransmigrasian
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
transmigrasi selama kurun waktu tahun 2008-2012 tidakmenghasilkan kinerja mengingat sejalan dengan
berkembangnya semangat otonomi daerah, minat
masyarakat untuk mengikuti transmigrasi tidak ada
walaupun upaya untuk melakukan dorongan dan motivasi
terus dilakukan.
Tabel 2.44 Kinerja Pembangunan Aspek PelayananUmum Urusan Transmigrasi Tahun 2008-2012
NO INDIKATORREALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1 Transmigran swakarsa
0 0 0 0 0
2Kontibusi transmigrasiterhadap PDRB
0 0 0 0 0
Tabel 2 45 Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
86/776
Tabel 2.45 Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing FokusKemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2008-2012
NO INDIKATORREALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012I Otonomi Daerah,
PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian
1 Pengeluarankonsumsi rumah
tangga per kapita
490,651 452,963 455,319 471,883 781.930
2 Pengeluarankonsumsi nonpangan perkapita
274,56 214,307 216,456 229,899 389.745
3 Produktivitas totaldaerah
2,21 2,33 2,16 2,20 16,54
II Pertanian
1 Nilai tukar petani 95,99 97,21 97,45 97,70 N/A
Sumber : Bappeda, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan Kabupaten Bogor, 2012
REALISASI KINERJA
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
87/776
NO INDIKATOR2008 2009 2010 2011 2012
terangkut angkutanumum
3
Jumlahorang/barangmelaluidermaga/bandara/terminal per tahun
1,721 2,065 2,479 2,974 7.281
II Penataan Ruang
1Ketaatan terhadapRTRW
75,00 80,00 82,00 84,00 96,86
2Luas wilayah
produktif
86,97 86,97 92,60 100,97 102,2
3Luas wilayahindustri
0,33 0,35 0,38 0,21 0,37
4Luas wilayahkebanjiran
4,93 4,98 5,03 5,08 2,00
5Luas wilayahkekeringan
5,44 5,50 5,58 2,83 0,54
6 Luas wilayahperkotaan 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45
Otonomi Daerah,
dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh tidak
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
88/776
dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh tidak
seimbangnya antara pertambahan panjang jalan dengan
pertambahan jumlah kendaraan. Di satu sisi, pertambahan
jumlah kendaraan angkutan umum menyebabkan semakin
banyak penumpang yang dapat terangkut. Pada tahun 2012,
terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 47,34 persen
dibandingkan tahun 2011. Hal ini sebanding dengan
peningkatan jumlah penumpang yang melalui terminal
sebesar 144,82 persen.
Ditinjau dari aspek penataan ruang, ketaatan terhadap
Rencana tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang diatur melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun
2005-2025 mengalami peningkatan sebesar 14,86 persen.
pada tahun 2012 masing-masing meningkat sebesar 32,58
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
89/776
pada tahun 2012 masing masing meningkat sebesar 32,58
persen dan 5,26 persen dari tahun 2011.
Adapun ditinjau dari aspek komunikasi daninformatika, jumlah penduduk yang menggunakan alat
komunikasi berupa HP mengalami peningkatan sebesar 4,84
persen dibandingkan dengan tahun 2011. Disamping itu,
ketersediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik
penduduk Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar0,08 persen dari tahun 2011.
C. Fokus Iklim Berinvestasi
Kinerja pembangunan daerah dilihat dari fokus iklim
berinvestasi menunjukkan bahwa pada tahun 2012, jumlah
Tabel 2.47 Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
90/776
j g p y gIklim Berinvestasi Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
I
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian
1 Angka kriminalitas 9.15 10.57 9.59 8,42 7,5
2 Jumlah demo 83 64 83 11 1
3 Jumlah dan macampajak dan retribusidaerah
8 Pajak / 8 Pajak / 8 Pajak/ 8 Pajak/ 10 Pajak/
28retribusi
28retribusi
24retribusi
24retribusi
17retribusi
4 Jumlah Perda yangmendukung iklimusaha
N/A 63 63 63 7
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, BadanPerizinan Terpadu Kabupaten Bogor, 2012
disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk produktif
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
91/776
p j p p
yang lebih rendah dibandingkan dengan pertambahan jumlah
penduduk usia belum dan tidak produktif.
Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang telah
mengenyam bangku perguruan tinggi dan lulus dengan
meraih gelar S1/S2 dan S3 pada tahun 2012 mengalami
peningkatan sebesar 157,39 persen dibandingkan dengan
tahun 2011.
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPDSAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
2.21 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2012
predikat sangat tinggi, dan rata-rata capaian outcome
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
92/776
p g gg p
sebesar 102,71 persen dengan predikat sangat tinggi.
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan. Hasil rata-rata capaiankinerja output sebesar 99,84 persen dengan predikat
sangat tinggi, dan rata-rata capaian outcome sebesar
100,11 dengan predikat sangat tinggi.
6. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil rata-rata
capaian kinerja output sebesar 96,54 persen denganpredikat sangat tinggi, dan rata-rata capaian outcome
sebesar 90,49 persen dengan predikat tinggi.
7. Badan Lingkungan Hidup. Rata-rata capaian kinerja
output sebesar 93,71 persen dengan predikat sangat
tinggi, dan rata-rata capaian kinerja outcome sebesar
104 73 persen dengan predikat sangat tinggi
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
93/776
Desa. Rata-rata capaian kinerja output sebesar 99,00
persen dengan predikat sangat tinggi, dan rata-rata
capaian kinerja outcome sebesar 112,71 persen dengan
predikat sangat tinggi.
3. Dinas Peternakan dan Perikanan. Rata-rata capaian
kinerja output sebesar 99,79 persen dengan predikat
sangat tinggi, dan rata-rata capaian kinerja outcome
sebesar 100,53 persen dengan predikat sangat tinggi.
4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan. Rata-rata capaian kinerja output sebesar
100,50 persen dengan predikat sangat tinggi, dan rata-
rata capaian kinerja outcome sebesar 98,08 persendengan predikat sangat tinggi.
rata capaian kinerja outcome sebesar 98,08 persen
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
94/776
dengan predikat sangat tinggi.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan. Hasil rata-rata capaiankinerja output sebesar 99,84 persen dengan predikat
sangat tinggi, dan rata-rata capaian outcome sebesar
100,11 dengan predikat sangat tinggi.
D. Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Keempat
Prioritas pembangunan keempat dalam RKPD tahun 2012
adalah Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan.
Pencapaian target pada prioritas keempat dikontribusi oleh 7
(tujuh) SKPD dengan capaian realisasi sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan. Rata-rata capaian kinerja output
sebesar 80,99 persen dengan predikat tinggi, dan rata-
sangat tinggi, dan rata-rata capaian kinerja outcome
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
95/776
sebesar 100 persen dengan predikat sangat tinggi.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KeluargaBerencana. Rata-rata capaian kinerja output sebesar 100
persen dengan predikat sangat tinggi, dan rata-rata
capaian kinerja outcome sebesar 112,39 persen dengan
predikat sangat tinggi.
E. Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Kelima
Prioritas pembangunan kelima dalam RKPD tahun 2012
adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Pencapaian target pada prioritas kelima dikontribusi oleh 16
SKPD dengan capaian realisasi sebagai berikut :
1. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Hasil rata-rata
tinggi, dan rata-rata capaian outcome sebesar 104,39
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
96/776
persen dengan predikat sangat tinggi.
7. Sekretariat DPRD. Hasil rata-rata capaian kinerja outputsebesar 95,96 persen dengan predikat sangat tinggi, dan
rata-rata capaian outcome sebesar 88,08 persen dengan
predikat sangat tinggi.
8. Inspektorat Kabupaten. Hasil rata-rata capaian kinerja
output sebesar 98,61 persen dengan predikat sangattinggi, dan rata-rata capaian outcome sebesar 105,99
persen dengan predikat sangat tinggi.
9. Dinas Pendapatan Daerah. Hasil rata-rata capaian
kinerja output sebesar 108,78 persen dengan predikat
sangat tinggi, dan rata-rata capaian outcome sebesar
113 14 persen dengan predikat sangat tinggi
capaian kinerja outcome sebesar 112,71 persen dengan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
97/776
predikat sangat tinggi.
15. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Rata-rata
capaian kinerja output sebesar 95,00 persen dengan
predikat sangat tinggi, dan rata-rata capaian kinerja
outcome sebesar 102,68 persen dengan predikat sangat
tinggi.
16. Dinas Komunikasi dan Informasi. Rata-rata capaiankinerja output sebesar 102,41 persen dengan predikat
sangat tinggi, dan rata-rata capaian kinerja outcome
sebesar 93,24 persen dengan predikat sangat tinggi.
F. Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Keenam
Prioritas pembangunan keempat dalam RKPD tahun 2012
5. Sekretariat Daerah. Hasil rata-rata capaian kinerja
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
98/776
output sebesar 102,81 persen dengan predikat sangat
tinggi, dan rata-rata capaian outcome sebesar 104,39
persen dengan predikat sangat tinggi.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa. Rata-rata capaian kinerja output sebesar 99,00
persen dengan predikat sangat tinggi, dan rata-rata
capaian kinerja outcome sebesar 112,71 persen dengan
predikat sangat tinggi.
G. Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Ketujuh
Prioritas pembangunan ketujuh dalam RKPD tahun 2012
adalah Peningkatan Investasi dan Pencapaian Peluang Kerja.
Pencapaian target pada prioritas keenam dikontribusi oleh 4
(empat) SKPD dengan capaian realisasi sebagai berikut :
2.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
99/776
Secara lengkap evaluasi hasil pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat
pada tabel 2.49.
Tabel 2.44. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Bogor
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
100/776
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
101/776
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
102/776
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan PrioritasDan Sasaran Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah Kabupaten Bogor masih
dihadapkan pada permasalahan pokok sebagai berikut:
(1) Perlunya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang
tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan dan
kesehatan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan
ditandai oleh belum tuntasnya pemberantasan angka buta
huruf dan rendahnya angka rata-rata lama sekolah,
sedangkan rendahnya tingkat kesehatan ditandai oleh
masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan dan rendahnya angka aksesibilitas pelayanan
kesehatan.
banyaknya penduduk yang belum terjangkau layanan
k h didik i l d l h
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
103/776
kesehatan, pendidikan, sosial dan olahraga,
kependudukan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.
(5) Pembangunan sosial keagamaan belum mencapai sasaran
secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya
gangguan ketertiban di tengah masyarakat, baik yang
disebabkan oleh kriminalitas, perselisihan yang
menganggu harmonisasi kerukunan hidup beragama,
maupun faktor-faktor penyimpangan sosial lainnya.
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Daerah
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah hingga tahun 2012 dapat
diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan wajib dan
sehingga kegiatan rehabilitasi dan pembangunan ruang
k l b t b j b l j l i
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
104/776
kelas baru serta bangunan penunjang belajar lainnya
yang bersumber dari DAK senilai Rp.115,52 Milyar belum
dapat dilaksanakan dan harus diluncurkan ke Tahun
Anggaran 2013.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk
mengatasi permasalahan, yaitu :
1) Mengupayakan perluasan program KF melaluipenambahan kuota anggaran kegiatan KF ke Provinsi dan
Pusat;
2) Menjalin kerjasama dengan BPS untuk mendapatkan
data valid dan akurat keberadaan penduduk buta aksara
yang tersebar di 40 kecamatan;
warung makan baru) yang belum memenuhi persyaratan
k h t
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
105/776
kesehatan.
3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan dari target tahun
2012 sebesar 88,75% baru tercapai 82,9%. Hal ini
disebabkan masih adanya persalinan yang dilakukan
oleh paraji meskipun program Jampersal sudah berjalan,
karena menganggap persalinan adalah hal yang biasa
dan apabila tidak beresiko tidak perlu ke tenaga
kesehatan.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk
mengatasi permasalahan, yaitu :
1) Adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalampemberantasan sarang nyamuk (PSN).
C. RSUD Ciawi
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
106/776
1) Masih rendahnya tingkat hunian tempat tidur (Bed
Occupancy Rate ) dari rencana anggaran sebesar 67%,
baru terpenuhi 64,28%
2) Belum maksimalnya ketersediaan tempat tidur kelas III
Rumah Sakit dari rencana anggaran sebesar 65% hanya
tercapai 54,47%
3) Belum terpenuhinya Rasio dokter untuk setiap Satuan
Manajemen Fungsional (SMF) dasar (spesialis bedah,
spesialis anak, spesialis penyakit dalam, dan spesuialis
kebidanan) dimana rasio 1 SMF minimal 4 orang tenaga
spesialis baru mencapai 1 : 3,0 orang ( Spesialis Anak 3
orang, Spesialis Bedah 2, Spesialis Kebidanan 4, danSpesialis Penyakit Dalam 3)
melalui recruitment pegawai baik melalui BKPP
kabupaten Bogor maupun mengajukan ke Depkes Pusat
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
107/776
kabupaten Bogor maupun mengajukan ke Depkes Pusat
dan Dinkes Provinsi.
D. RSUD Leuwiliang
1) Kesulitan untuk merekrut tenaga dokter spesialis
(spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis paru,
spesialis rehab medis).
2) Kurangnya tenaga perawat tidak sebanding jumlah
tempat tidur yang ada.
3) Kegiatan perencanaan (DED) pembangunan gedung
perawatan blok D tidak terealisasi karena waktu
pelaksanaan lelang tidak mencukupi.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk
3) Belum optimalnya pengelolaan manajemen rumah sakit
antara lain ketersediaan Standar Operasional Prosedur
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
108/776
antara lain ketersediaan Standar Operasional Prosedur,
Hospital Bylaws, Standar Pelayanan Minimal.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk
mengatasi permasalahan, yaitu :
1) Sumber Daya Manusia (SDM)
a) Melaksanakan rekrutmen SDM
b) Mengoptimalkan kinerja SDM yang telah ada
c) Melaksanakan Bimbingan Teknis ke RSUD Leuwiliang
dan RSUD Cibinong untuk meningkatkan pemahaman
petugas
d) Mengikuti Pelatihan PPGD bagi Perawat di RSHSBandung dan Pelatihan PPGDON bagi Bidan di RSUD
Beberapa pemilik tanah belum sepakat terhadap
harga yang ditawarkan atau ingin dibayarkan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
109/776
harga yang ditawarkan atau ingin dibayarkan
sekaligus bangunan dan/atau tanaman;
Kepemilikan tanah yang akan dibayarkan sedang
dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan;
Persyaratan aspek Tata Guna Tanah (TGT) dari BPN,
dalam penerbitan penetapan lokasi yang harus
melampirkan copy alas hak bidang tanah yang
dibebaskan menjadi kendala.
2) Kegiatan fisik belum sesuai rencana, karena terdapat
beberapa kendala di lapangan, diantaranya :
Pelaksana wanprestasi;
Banyaknya utilitas (kabel Telkom dan Listrik) yangada dibahu jalan yang digunakan untuk pelebaran,
cukup dengan surat keterangan dari Kepala
Desa/Lurah
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
110/776
Desa/Lurah.
2) Solusi terhadap kegiatan fisik yang belum sesuai
rencana, adalah :
Bagi pelaksana yang wanprestasi dilakukan putus
kontrak, denda dan dimasukan dalam daftar hitam;
Segera melaksanakan koordinasi dengan instansi lain
berkaitan dengan banyaknya utilitas yang
menghambat pelaksanaan pekerjaan;
Melakukan penanganan tanggap darurat, diantaranya:
- Pembersihan badan jalan dari longsoran tanah,
sehingga jalan bisa dilalui;
- Pemberian rambu daerah rawan longsor;
- Membuka badan jalan sementara;
b b l k
1) Percepatan Pembangunan TPPAS REGIONAL NAMBO
2) P b h T t P b S h S t
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
111/776
2) Penambahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara
(TPS)
3) Penambahan Areal TPU
4) Penambahan Daya Tampung TPU disesuaikan dengan
peningkatan jumlah penduduk
5) Penambahan Areal Taman Kota
4. Perumahan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan
urusan perumahan oleh Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman adalah :
a. Masih banyak rumah yang belum bersanitasi
2) Indikator kinerja yang ada terlalu banyak namun
penerapan variabelnya terkadang tidak tepat sasaran,
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
112/776
p p y g p ,
contohnya dalam aspek penataan ruang.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk
mengatasi permasalahan, yaitu :
1) Koordinasi antar OPD yang secara tekhnis menangani
permasalahan pelanggaran Tata Ruang perlu
ditingkatkan.
2) Perlu dilaksanakan koordinasi yang lebih intens antara
DTRP dengan Kantor Pertanahan Kabupaten dalam hal
pertanahan.
3) Variabel yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi riil
dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD tersebut. Bappeda
2) Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan
(stakeholders) pembangunan di tingkat desa dan
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
113/776
( ) p g g
penyusunan skala prioritas usulan program dan kegiatan
serta sumber-sumber pendanaan pembangunan yang
dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
prioritas di tingkat desa dan kecamatan.
7. Perhubungan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan
urusan perhubungan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan adalah :
1) Menurunnya penumpang angkutan umum disebabkan
belum meningkatnya pelayanan angkutan umum di
wilayah Kabupaten Bogor dan meningkatnya kepemilikankendaraan pribadi khususnya sepeda motor
merubah kendaraan dari plat hiitam menjadi plat kuning,
serta penindakan hukum dilapangan terhadap
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
114/776
p p g p
pelanggaran perizinan angkutan umum.
4) Melaksanakan penindakan dan pengendalian kendaraan
angkutan umum Wajib Kir sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
8. Lingkungan Hidup
Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraanurusan lingkungan hidup oleh SKPD lingkup lingkungan
hidup oleh Badan Lingkungan Hidup adalah:
1) Kegiatan/usaha belum melaksanakan kewajiban
melakukan laporan pelaksanaan persemester RKL - RPL
atau UKL-UPL
4) Melaksanakan upaya peningkatan laboratorium
lingkungan menjadi laboratorium pengujian yang
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
115/776
terakreditasi
9. Pertanahan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan
urusan pertanahan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
adalah :
1) Penyelesaian kasus tanah negara merupakankewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
sedangkan DTRP lebih kepada penanganan administrasi
pertanahan.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk
mengatasi permasalahan, yaitu :
6) Terbatasnya ruangan penyimpanan arsip dokumen Akta
Catatan Sipil sehingga belum tertata secara baik.
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
116/776
7) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
a. Hardware (perangkat keras)
Sering terjadi kerusakan perangkat keras.
Jumlah sarana yang tersedia cukup, hanya belum
terakomodir biaya pemeliharaannya sehingga
terjadi kelambatan dalam pelayanan dan
penerbitan dokumen kependudukan di masing-
masing kecamatan.
b. Software (perangkat lunak)
Aplikasi yang ada pada SIAK belum bisa digunakanuntuk penerbitan Surat Pindah Datang (OPD)
2) Penyediaan dan pelatihan petugas register administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat
-
8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014
117/776
Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
3) Mendekatkan pelayanan publik secara berkala ke 40
kecamatan.
4) Penyediaaan ruangan khusus untuk pencatatan
perkawinan non muslim.
5) Penyediaaan sarana dan prasarana depo arsip, sehinggamemudahkan penelaahan dan penulusuran dokumen.
6) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
a. Penyediaan biaya pemeliharaan perangkat keras SIAK
dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
masing-masing Kecamatan.
- Pembinaan dan S