-
RENCANA AKSI KEGIATAN(RAK)
REVISI III TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN
Jl. Mulawarman No. 103 Kelurahan Karang Anyar Pantai
Kecamatan Tarakan Barat Kode Pos 77111
Telepon : (0551) 21334 Fax (0551) 25120
Email : [email protected]
mailto:[email protected]
-
[ii]
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………............................................... i Daftar Isi…………………………………………............................................ ii BAB I PENDAHULUAN……………………………………………..….…. 1 A. Latar Belakang………………………………………………...... 1
B. Kondisi Umum…………………………………………………... 4
C. Dasar Hukum………………………………..……………….….. 8
D. Organisasi……………….…………………………………….…. 8
E. Potensi dan Permasalahan……………………………….….… 14
F. Lingkungan Strategis……………………….…………….….…. 16
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS……..….…. 17 A. Visi dan Misi……………………………………………………… 17
B. Tujuan……………………..……………………………………… 18
C. Sasaran Strategis……………………………………………….. 19
BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS….………………………. 22 A. Arah Kebijakan dan Startegi Nasional.……………………….. 21
B. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PP dan PL…………..….. 24
C. Strategi Teknis Penyelenggaraan Kegiatan pada Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan………………………
30
BAB IV RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN……. 32 A. Rencana Kinerja……..…..…….………………………………. 32 B. Kebutuhan Sumber Daya….…………………………………... 35 C. Kerangka Pendanaan………………………………………….. 36 BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN…………….. 37 A. Pemantauan……………………………………………………... 37 B. Penilaian…………………………………………………………. 37 C. Pelaporan………………………………………………………… 38 BAB VI PENUTUP……………………………………………………………. 39
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan Kesehatan Nasional adalah upaya peningkatan derajat
kesehatan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan
kemampuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta dengan
memperhatikan tantangan global maupun spesifik local untuk mendukung
terwujudnya upaya yang berkesinambungan tersebut harus mengacu pada
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009.
Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan
pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan.
Upaya Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan
tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Startegis (Renstra)
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 berdasarkan arah kebijakan dan strategis
nasional sebagaimana tercantum dalam di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019.
Renstra Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-
2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/2015, merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian
Kesehatanmaupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu
2015-2019, maka dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam
suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada unit organisasi Eselon I dan Rencana Aksi
Kegiatan (RAK) pada unit organisasi setingkat Eselon II sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019 yang
mengacu pada perubahan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang
-
2
memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Millenium
Development Goals (MDG’s). Disamping itu, didalam MDG’s (Millenium
Development Goal’s) bahwa meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat
merupakan tujuan utama global yang wajib diwujudkan setiap anggota
WHO.Pembangunan kesehatan di wilayah Pelabuhan merupakan bagian dari
pembangunan kesehatan nasional.
Seiring dengan Revisi Internasional Health Regulation (IHR) Tahun 2005
yang diberlakukan 15 Juni Tahun 2007 dengan perhatian kepada Public Health
Emergency Of Internasional Concern / PHEIC (masalah kedaruratan kesehatan
masyarakat yang menjadi perhatian global) memberikan perhatian khusus untuk
wilayah pelabuhan dengan menetapkan persyaratan kapasitas inti bagi bandara,
pelabuhan dan perlintasan darat agar setiap saat (a) menyediakan akses pada (i)
pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostic dilokasi yang
dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku
perjalanan yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai;
(b) menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman pelaku
perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; (c) menyediakan
personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut; (d) menjamin lingkungan yang
aman bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan fasilitas yang ada di pintu
masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas catering pesawat
udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan padat yang memadai,
dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan pemeriksaan secara
berkala; dan (e) sejauh dapat dilakukan menyediakan personel terlatih dan program
pengendalian vektor dan reservoir di dalam dan disekitar pintu masuk.
Selanjutnya IHR juga mempersyaratkan agar pelabuhan dapat merespons
kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya: (a) menyediakan
respon emergency kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan dan
penunjukan koordinator dan contac-point yang berhubungan dengan pintu masuk,
layanan kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian
dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan
yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan setempat dalam
pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan; (c)
menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain,
untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana
-
3
diagnosis dan bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih
baik bila di sarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk; (e) menerapkan tindakan
yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga, hapus tikus, hapus
hama,dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut,
barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan
ini. (f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan; dan (g)
menyediakan akses berupa peralatan yang di rancang khusus dan personel terlatih
dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk pelaku perjalanan yang
membawa atau terkontaminasi penyakit menular.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas
Permenkes Nomor: 356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan
yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan tugas
melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial
wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan
terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur
biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat Negara.
Pada saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar
masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh
menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat
perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik
maupun luar negeri. Pelabuhan Tarakan yang merupakan pelabuhan terbesar di
wilayah Tarakan, memiliki aktivitas yang tinggi akan pergerakkan alat angkut,
muatan maupun orang. Tingginya mobilitas ini, dapat menyebabkan kemungkinan
penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat.
Penyusunan rencana dan kegiatan satuan kerja KKP Kelas II Tarakan Tahun
2015 sebelumnya berdasarkan Renstra 2015–2019 dan Berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22
Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor: 356/Menkes/Per/2008
tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan
-
4
Pelabuhan maka terdiri 3 (tiga) program yakni 1 Program Penerapan
Kepemerintahan Pemberantasan Penyakit. Seiring ditetapkan dan diterbitkan
Renstra Kementerian Kesehatan 2010 -2014, Berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22
Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor: 356/Menkes/Per/2008
tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhanserta tetap sejalan dengan Internasional Health Regulation (IHR) Tahun
2005, maka dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) mulai Tahun 2015
mengacu pada satu program yakni program pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan dengan sasaran strategis yaitu terkendalinya seluruh kondisi potensial
untuk cegah tangkal penyakit di pelabuhan Bandara Udara dan Pos Lintas Batas.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015 – 2019 Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan ini diharapkan dapat tercapai upaya
kesehatan yang berkesinambungan dalam hal pelaksanaan upaya pengendalian
seluruh kondisi potensial untuk cegah tangkal penyakit di Pelabuhan Tarakan. Di
samping itu juga, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/anggaran
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan dapat dilaksanakan secara tertib, taat
pada peraturan perundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
B. Kondisi Umum
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan merupakan Kantor Kesehatan
Pelabuhan dengan klasifikasi kelas II mempunyai Enam (6) wilayah kerja dan satu
(1) pos bandara dengan didukung sumber daya manusia sebanyak 75 pegawai.
Dengan semakin cepatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi alat angkut
yang begitu cepat, maka sangan dimungkinkan terjadinya penularan penyakit dari
luar maupun dalam negeri melalui pintu gerbang bandara dan pelabuhan. Disamping
penularan penyakit, dampakyang ditimbulkan antara lain meningkatnya perdagangan
bahan berbahaya seperti narkoba, obat-obatan, bahan kimia bahkan kemungkinan
terjadinya bioterorisme. Untuk mencegah terjadinya kejadian tersebut, maka Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan sesuai dengan tupoksinya perlu
meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap alat angkut, barang dan
orang (crew, ABK, dan penumpang). Mengidentifikasi dan melakukan pengawasan
terhadap factor resiko dan memberikan pelayanan terbatas.
-
5
Hasil kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan menunjukkan
bahwa pada tahun 2014 jumlah kapal yang datang dan diperiksa sebanyak 27.079
kapal dengan rincian kedatangan dari dalam negeri 2.3718 kapal dan dari luar negeri
3.361 kapal. Jika dirinci dari negara terjangkit dan tidak terjangkit, maka kapal yang
datang dari negara terjangkit sebanyak 647 kapal, sedangkan dari negara tidak
terjangkit sebanyak 2.714 kapal. Untuk keberangkatan kapal selama tahun 2014
sebanyak 28.839 kapal dengan rincian berangkat ke dalam negeri sebanyak 25.484
kapal dan keluar negeri sebanyak 3.355 kapal dengan keberangkatan ke negara
terjangkit 672 kapal dank e negara tidak terjangkit 2.683 kapal.
Pesawat yang datang di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Tarakan selama tahun 2014 sebanyak 8.177 pesawat terdiri dari yang datang dari
luar negeri sebanyak 358 yang seluruhnya berasal dari negara tidak terjangkit dan
kedatangan pesawat dari dalam negeri sebanyak 7.819 pesawat. Keberangkatan
pesawat selama tahun 2014 sebanyak 8.206 pesawat dengan rincina keberangkatan
menuju luar negeri 358 pesawat dengan keseluruhan tujuan menuju negara tidak
terjangkit dan keberangkatan menuju dalam negeri sebanyak 7.848 pesawat.
Selama Tahun 2014 telah dilakukan pengawasan terhadap penumpang
sebanyak 2.003623 penumpang dengan rincian kedatangan penumpang sebanyak
1.024.886 penumpang. Penumpang datang dari dalam negeri sebanyak 881.495
penumpang dan penumpang dari luar negeri sebanyak 143.391 dengan rincian
keseluruhan penumpang datang berasal dari negara tidak terjangkit, sedangkan
keberangkatan penumpang sebanyak 978.717 penumpang dengan rincian
keberangkatan penumpang menuju luar negeri 153.110 yang seluruhnya menuju
negara tidak terjangkit, penumpang menuju dalam negeri sebanyak 825.627
penumpang.
Tahun 2015 pengawasan ABK kapal yang datang dari luar negeri sebanyak
35.992 orang dengan rincian ABK dari negara terjangkit 12.398 orang dan dari
negara tidak terjangkit sebanyak 23.524 orang. Pengawasan keberangkatan ABK
Kapal ke luar negeri sebanyak 39.113 orang. Pengawasan crew pesawat yang
datang dari luar negeri sebanyak 1.821 orang yang seluruhnya berasal dari luar
negeri negara tidak terjangkit, sedangkan untuk keberangkatan menuju luar negeri
sebanyak 1.821 yang seluruhnya berasal dari negara terjangkit.
Penerbitan Dokumen Kesehatan di KKP Kelas II Tarakan selama Tahun 2014
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penerbitan buku kesehatan kapal
selama tahun 2014 sebanyak 2.097 buku kesehatan kapal, penerbitan free pratique
-
6
3.361 sertifikat, penerbitan SSCEC sebanyak 1.553 sertifikat dan penerbitan SSCC
sebanyak 2 sertifikat serta pengawasan GENDEC sebanyak 358.
Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan memiliki 2 jenis kegiatan yaitu
kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kegiatan penyehatan
lingkungan. Dari kegiatan pengendalian vektor terpadu seperti kegiatan survey
kecoa dan pemberantasan kcoa, pengamatan pinjal dan tikus, kepadatan lalat serta
survey jentik nyamuk sudah dilaksanakan di seluruh lokasi pelabuhan/bandara/PLBD
wilayah kerja KKP Kelas II Tarakan. Kegiatan larvasidasi, pemberantasan sarang
nyamuk dan fogging juga telah dilaksankan di seluruh wilayah kerja KKP Tarakan.
Pemberian vaksinasi mengalami peningkatan pada tahun 2014 dari tahun
sebelumnya baik untuk vaksin meningitis dan vaksin yellow fever. Stiap tahunnya
Kkp Tarakan mendirikan posko kesehatan arus mudik/balik lebaran di seluruh
pelabuhan/bandara/PLBD wilayah kerja KKP Tarakan. KKP Kelas II Tarakan juga
melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi Tenaga Kerja Indonesia
Bermasalah Deportasi (TKI-B) di wilayah kerja Nunukan.
Dari hasil kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan masih ada
beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan
SDM, dana dan sarana penunjang kegiatan, sehingga pada tahun 2015-2019
terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Tarakan yang disebabkan oleh:
a. Profesionalisme tenaga
Pola Penyakit yang sangat beragam memerlukan SDM kesehatan dalam jumlah
yang cukup dan professional.Peningkatan profesionalisme diperlukan guna dapat
melaksanakan deteksi dan respon cepat dalam penanggulangan masalah-
masalah kesehatan yang ada.
b. Pembangunan berwawasan kesehatan
Perhatian terhadap konsep pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan
masih kurang.Kenyataan ditunjukkan oleh banyaknya kegiatan pembangunan
yang menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan.
c. Desentralisasi
Penyerahan kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah membawa dampak munculnya pelaku pengambil keputusan yang
beragam di tingkat kabupaten / Kota. Rendahnya alokasi dana untuk kesehatan di
daerah dibandingkan dengan pembangunan fisik lainnya yang dapat
menyebabkan terjadinya disparitas status kesehatan masyarakatnya.
-
7
d. Kemitraan dan Jejaaring Kerja
Dengan meningkatkan tantangan yang dihadapi Kantor Kesehatan Pelabuhan di
Pintu Masuk serta adanya kesenjangan sumber daya yang dimiliki maka
dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip kemitraan serta memperluas jejaring
kerja. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir setiap masalah kesehatan bersifat
multi faktor sehingga memerlukan keterlibatan lintas sektor dan lintas program
dengan dasar transparansi, akuntabilitas dan saling percaya.
e. Transisi Pola Penyakit
Transisi epiedemiologis terus menerus terjadi termasuk adanya penyakit baru
(new-emerging) sedangkan diare dan penyakit infeksi lain masih menjadi masalah
besar, kondisi ini merupakan beban ganda dalam system kesehatan.
f. Teknologi
Teknologi sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan, terutama teknologi terbaru untuk
mendukung deteksi dini dan respon cepat terhadap kemungkinan terjadinya
masalah kesehatan masyarakat.
Disamping tantangan yang dihadapi oleh KKP Tarakan terdapat peluang
untuk meningkatkan eksistensi KKP Tarakan. peluang tersebut antara lain
meningkatnya arus globalisasi perdagangan/perekonomian, meningkatnya arus lalu
lintas antar negara/daerah, meningkatnya arus wisatawan, berlakunya International
Health Regulation (IHR) Tahun 2005, terbitnya peraturan/perundangan-undangang
tetang pelayaran dan penerbangan yang baru.
Untuk meningkatkan kinerja dan eksistansi KKP Kelas II Tarakan dalam
menghadapi tantangan dan peluang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Ditjen Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan tentunya perlu
didukung baik vertikal dan horizontal. Betuk dukungan dapat berupa anggaran,
peraturan maupun bantuan sarana dan prasarana, supervisi/monitoring yang sifatnya
dapat menambah kapasitas inti dan meningkatkan kinerja KKP Kelas II Tarakan.
Ancaman yang dihadapi KKP Kelas II Tarakan yang saat ini dihadapi antara lain
meningkatnya arus globalisasi dan kemajuan IPTEK pada alat angkut, membawa
dampak semakin cepatnya penularan penyakit, timbulnya kembali penyakit menular
yang lama dan penyakit menular baru, menurunnya kualitas kesehatan lingkungan
akibat pembangunan yang tidak berwawasan kesehatan, pola hidup sehat
masyarakat yang kurang memenuhi perilaku hidup bersih dan sehat serta
kemungkinan ancaman bioterrorism.
-
8
C. Dasar Hukum
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
6. Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
7. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis
Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian
Laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/Per/VI/2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakirt Menular dan
Penyakit Tidak Menular Terpadu
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/2008 tentang
Perubahan Atas Permenkes Nomor 356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
13. International Health Regulation (IHR) 2005
14. International Maritime Organization (IMO)
15. International Civil Aviation Organization (ICAO)
D. Organisasi
Struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan berdasarkan
Permenkes Nomor: 2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagai berikut:
-
9
Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
KEPALA
AHMAD HIDAYAT, SKM, M.EPID
NIP. 197207072000031010
INSTALASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
WILAYAH KERJA :
5. BERAU
1. PELABUHAN LAUT TARAKAN
3. SEBATIK
2. BUNYU
4. NUNUKAN
6. TANJUNG SELOR
KEPALA SUBBAG TU
HIDAYATULLAH,SKM
NIP 198002202006041003
KEPALA SEKSI PKSE
dr. INDAH SURYAWATI
NIP 198104042010122002
KEPALA SEKSI PRL
SALIM AKHMAD, SKM
NIP 196907211994021001
KEPALA SEKSI UKLW
dr. RINA APRIDAYATI,MPH NIP 198104252009122002
-
10
1. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah:
Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial
wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak
kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan pengawasan OMKABA serta
pengaman terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali,
bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah
kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara:
b. Fungsi Kantor Kesehatan pelabuhan adalah:
Untuk mengimplementasikan tugas pokok tersebut Kantor Kesehatan
Pelabuhan mempunyai fungsi:
1) Pelaksanaan kekarantinaan,
2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan,
3) Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di Bandara, pelabuhan
dan lintas batas darat Negara,
4) Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah,
penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali,
5) Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi,
dan kimia,
6) Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi regional,
nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas
internasional,
7) Pelaksanaan Fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan
penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana bidang
kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan
kesehatan haji dan perpindahan penduduk,
8) Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan
Bandara, Pelabuhan dan lintas batas Negara,
9) Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan,
kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi
persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor,
10) Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut, dan muatannya,
11) Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah
kerja Bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat Negara
-
11
12) Pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan di
Bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat Negara,
13) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di
Bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat Negara,
14) Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian resiko lingkungan,
dan surveilans Kesehatan Pelabuhan,
15) Pelaksanaan Pelatihan teknis bidang kesehatan di Bandara,
Pelabuhan dan lintas batas darat Negara,
16) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
2. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan, terdiri dari:
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan
d. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
e. Instalasi
f. Wilayah Kerja
g. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
II Tarakan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
a. Pelabuhan Laut Tarakan
b. Pelabuhan Laut Tanjung Selor
c. Pelabuhan Laut dan Udara Berau
d. Pelabuhan Laut dan Udara Nunukan
e. Pelabuhan LauT Bunyu
f. Pelabuhan Laut Sebatik
g. Pos Pelayanan Kesehatan Malinau
h. Pos Pelayanan Kesehatan Bandara Juwata
-
12
Dari seluruh wilayah kerja tersebut diatas, dapat kami sampaikan:
a. Luas daerah perimeter dan buffer area masing-masing sebagai berikut:
N
o Wilayah Kerja
Jarak Ke
Induk
Luas Wilayah Kerja (m²)
Perimeter Buffer Jumlah
1 Pelabuhan Laut Tarakan ± 5 Km 400 2000 2400
2 Pelabuhan Laut Tanjung
Selor
± 40 Mil 400 2000 2400
3 Pelabuhan Laut dan Udara
Berau
± 60 Mil 400 2000 2400
4 Pelabuhan Laut dan Udara
Nunukan
± 65 Mil 400 2000 2400
5 Pelabuhan Laut Bunyu ± 24 Mil 400 2000 2400
6 Pelabuhan Laut Sebatik ± 70 Mil 400 2000 2400
Tabel 1. Jangkauan dan Luas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
b. Peta Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
-
13
Ruang Lingkup Tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
berdasarkan Permenkes Nomor 2348 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata
usaha, keuangan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang
kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah
serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut
dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta
pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di
wilayah kerja bandara dan pelabuhan.
c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang
pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi
lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta
pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian resiko lingkungan di wilayah kerja
bandara dan pelabuhan.
d. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan
kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi
internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta
pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja
bandara dan pelabuhan.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan dan wilayah kerjanya di
Pelabuhan maupun Bandara dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa
berkoordinasi dan bekerja sama (jejaring kerja) dengan berbagai instansi baik lintas
sektor seperti administrator Pelabuhan, Administrator Bandara yang berada di Ibu kota
Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainny, maupun lintas program di
tingkat Propinsi Kabupaten/Kota seperti Rumah Sakit, Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.
-
14
E. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
Perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak langsung, akan
berpengaruh terhadap munculnya penyakit baru (emerging diseases) dan / atau
penyakit yang selama ini sudah bukan masalah kesehatan (re – emerging
diseases), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensial
menimbulkan masalah kesehatan. Disisi lain, muncul pula tuntutan dari pengguna
jasa terhadap percepatan dan mutu pelayanan yang prima, maka upaya
pencegahan keluar masuknya penyakit melalui Pelabuhan dikhawatirkan menjadi
kurang optimal.
Perubahan semakin tampak bahwa Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai
pintu keluar masuknya alat angkut, orang dan, akan tetapi sudah berkembang
lebih lanjut bahkan menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga
kerja, pusat perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik
domestic maupun luar negeri. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi
sangat menakjubkan belakangan ini, ibarat pisau bermata dua, satu sisi teknologi
memang dapat mensejahterakan umat manusia, namun disisi lain teknologi
mempunyai dampak yang negatif terdapat kehidupan manusia. Pelabuhan
Tarakan merupakan pelabuhan terbesar di wilayah Tarakan, memiliki aktifitas
yang tinggi dalam hal pergerakkan alat angkut, orang dan barang. Tingginya
mobilitas ini, dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit
antar Negara, antar daerah ke daerah lain.
Internasional Health Regulation (IHR) 2005 mengamanatkan deteksi dan
respons terhadap Public Health Emergency Of Internasional Concern (PHEIC)
yang harus dilaksanakan lebih optimal akan tetapi upaya yang dilakukan tidak
menghambat arus lalu lintas alat angkut, orang dan barang serta tidak
menghambat arus perekonomian ataupun perdagangan.
2. Permasalahan
a. KLB/Bencana di Pintu Masuk Negara
Kejadian KLB/Bencana di Negara / daerah lain merupakan ancaman di setiap
pintu masuk Negara lain. Diantaranya KLB Influenza A H1N1, Flu Burung,
Sars, Ebola, Cholera di Afrika, dan lain-lain merupakan ancaman di setiap pintu
masuk Negara.
-
15
b. Jejaring Surveilans Epidemiologi (SE) masih lemah
Belum terbentuk system surveilans epidemiologi yang optimal antar KKP,
antara KKP dengan sarana pelayanan kesehatan, antara KKP dengan Dinas
Kesehatan, antar KKP dengan Instansi lainnya di wilayah pelabuhan dan
sekitarnya serta antara KKP dengan Pintu Masuk di Negara lain.
c. Dukungan sarana
Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana, dana serta dukungan
dalam pelaksanaan kegiatan di Pintu Masuk.
d. Profesionalisme kurang
Tenaga SDM di KKP belum terlatih untuk menghadapi kejadian-kejadian
penanganan dan penanggulangan PHEIC.
e. Lemahnya Koordinasi
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dilapangan antara Instansi terkait di
wilayah pelabuhan.Diantaranya kurang koordinasi antara KKP dengan Bea
Cukai terkait dengan pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA di pelabuhan.
f. Ancaman New – Re – Emerging Desease (PINERE)
Kemajuan teknologi informasi dan transportasi secara menakjubkan
belakangan ini, ibarat pisau bermata dua, satu sisi teknologi memang dapat
mensejahterakan umat manusia, namun disisi lain teknologi mempunyai
dampak yang negatif terdapat kehidupan manusia. Meningkatnya teknologi
transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan orang, barang dan
alat angkut, sehingga perjalanan dan penularan penyakit antar negara semakin
cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti
New Emerging Desease seperti Avian Influenza, SARS, Legionnaires Disease,
Nipah Virus, Paragoniasis Pulmonallis, HFMD, Ebola, Hanta Fewer, Emerging
Disease antara lain HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya Dengue
Haemoragig Fefer, Japanese B, Encephalitis, Chikungunya, Cholera,
Salmonellosis dan Filariasis. Emerging Disease yang berpotensi masuk ke
Indonesia antara lain HIV/AIDS. Penyakit menular seksual lainnya.Dengue
Haemoragic Fever, Japanese B, Encephalitis, Chikungunya, Cholera,
Salmonellosis dan Filariasis. Sedangkan Re – Emerging desease antara lain :
Pes, TBC, Scrub thypus, Malaria, Anthrax dan Rabies.
Pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut akibat
pencairan di kutub, perubahan pola angin, perubahan pola hujan dan siklus
hidrologi.Disamping itu pemanasan global dapat menyebabkan musim menjadi
-
16
tidak stabil.Ketidak stabilan musim ini berdampak kepada meningkatnya
populasi dan jenis organisme penyebab penyakit yang berdampak pada
kesehatan manusia.Ancaman global kian mengancam.
Pemberantasan penyakit menular menjadi lebih sulit akibat dipengaruhi iklim ini
karena transmisi beberapa penyakit menular sangat dipengaruhi oleh faktor
iklim khususnya suhu dan kelembapan udara.Penyakit-penyakit tropis yang
ditularkan melalui vektor seperti Malaria, Demam berdarah. Fillariasis akan
makin meningkat bukan hanya di negara yang beriklim tropis tetapi juga di
negara-negara sub tropis, bahkan di negara yang bermusim dingin. Di
Indonesia penyakit-penyakit tersebut semula terjadi di dataran rendah,
mungkin pada waktu akan menyebar ke daerah pegunungan yang berhawa
dingin, karena pemanasan global tempat yang berhawa dingin pun juga akan
menjadi bersuhu panas.
F. Lingkungan Strategis
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan sebagai salah satu institusi
yang keberadaannya di lingkungan strategis yaitu bandara dan pelabuhan. Dimana
kedua lingkungan tersebut merupakan pintu masuk ke suatu negara/wilayah. Dalam
melaksanakan kegiatan dan tupoksinya untuk melindungi lingkungan tersebut
sebagai tempat masuk dan keluarnya penyakit menular potensial wabah, KKP
Tarakan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan jejaring kerja
dengan lintas program dan sektor terkait, baik dari stakeholder, masyarakat
pelabuhan, dunia usaha maupun mitra kerja lainnya. Dengan adanya kerjasama dan
jejaring kerja tersebut diharapkan terciltanya koordinasi yang sinergis, berkelanjutan
dan harmonis. Disamping dukungan dan kerjasama dengan unsur tarkait di
lingkungan pelabuhan dan bandara juga perlu adanya dukungan, kerjasama dan
koordinasi dari institusi di luar bandara dan pelabuhan, karena terjadinya penularan
penyakit dapat terjadi dari luar negeri, daerah lain maupun daerah sekitar lingkungan
pelabuhan dan bandara.
Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu gerbang negara
sebagai salah satu pilar pembangunan bidang kesehatan, perlu mencermati isu-isu
strategis, dinamika wilayah, pola penyebaran penykit serta kecenderungan
menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, KLB, bencana alam, pencemaran
lingkungan, dinamika kependudukan keterbatasan aksesbilitas, keterbatasan IPTEK
dan legal aspek.
-
17
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A. VISI DAN MISI
Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga Menyusun
Rencana Strategis (Renstra) periode 5 (Lima) tahun. Kementerian Kesehatan telah
menyusun Renstra periode 5 (Lima) tahun 2015-2019 dengan mengacu pada Visi, Misi
dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Rencana Aksi Kegiatan yang telah disusun
sebagai dokumen dokumen perencanaan yang bersifat indikatif juga mengacu pada
Visi, Misi dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yaitu:
1. Visi
Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan
yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan
nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.
2. Misi
Upaya untuk mewujudkan visi “ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” ini adalah melalui 7 Misi
Pembangunan yaitu:
a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
-
18
3. Nawa Cita
Nawa Cita merupakan 9 (Sembilan) agenda prioritas yang ingin diwujudkan
sebagai berikut:
a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
f. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
i. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kementerian Kesehatan termasuk di dalamnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
II Tarakan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa
Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
B. Tujuan
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
yang telah direvisi merupakan salah satu pandukung Rencana Aksi Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2015-2019 yang juga merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan berisi upaya pembangunan
bidang kesehatan yang disusun dan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, target,
indikator termasuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya, yang menjadi
pedoman sekaligus arah bagi seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan
dalam melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-
2019 yaitu :
-
19
a. Meningkatnya status kesehatan masyarakat
b. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat
terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.
Tujuan tersebut akan dicapai melalui Program Indonesia Sehat yang
dilaksanakan dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu paradigm sehat, penguatan pelayanan
kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan
strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif,
preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan
dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi system
rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, meggunakan pendekatan
continnum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sementara itu pilar jaminan
kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta
kendali mutu dan kendali biaya.
Sejalan dengan tujuan Kementerian Kesehatan, dan untuk menunjang Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yaitu terselenggaranya
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil guna dan berdaya
guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, maka tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan adalah
“Terwujudnya Pelabuhan/Bandara/PLBD yang siap siaga dalam cegah tangkal penyakit
sebesar 100% pada akhir tahun 2019." Melalui:
a. Pembinaan Surveilans dan Karantina Kesehatan
b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik
c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
e. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
C. Sasaran Strategis
Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan pengendalian Penyakit
dalam Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan
sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Kesehatan yang disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Sasaran tersebut yaitu meningkatnya pengendalian penyakit yang ditandai dengan:
a. Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar
40%
-
20
b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
sebesar 40%
c. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%
d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%
e. Meningkatnya surveilans berbasis laboratorium sebesar 50%
f. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
sebesar 100%
Berdasarkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit tahun 2015-2019, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Tarakan mempunyai sasaran strategis dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) untuk
tahun 2015-2019 yang telah di revisi sebagai berikut :
1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian
luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk
mencegah terjadinya KLB sebesar 100%
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
sebesar 100%
3. Menurunnya penyakit menular langsung sebesar 100%
4. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100%
Indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan yakni dengan sebagai
berikut maka indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah
layanan KKP
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer
area
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
-
21
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana
-
22
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019
merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan
(RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan,
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat,
bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan
perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia.
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya
Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka
Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi
pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3)
pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan
darurat kesehatan.
Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan
kesehatan.
Sasaran PP dan PL dalam sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-
2019 sebagai berikut :
-
23
Indikator
Status
Target
Awal
2019
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 297 (2013) 245
penduduk
b. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014)
-
24
7) Peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya
darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur,
aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;
8) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan;
9) Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi
yang layak dan perilaku hygiene; dan
10) Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN PP DAN PL
Arah kebijakan dan strategi Ditjen PP dan PL didasarkan pada arah kebijakan dan
strategi Kementerian Kesehatan yang mendukung arah kebijakan dan strategi
nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Arah kebijakan Ditjen PP dan PL
didasarkan pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal
penting yakni:
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) Puskesmas
Mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya
yaitu:
a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.
b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.
c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.
d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas untuk mendukung
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dilakukan melalui strategi
sebagai berikut :
a. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di Puskesmas untuk tenaga
kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan termasuk tenaga fungsional
sanitarian, entomolog kesehatan, dan epidemiolog kesehatan yang dilakukan
melalui peningkatan kemampuan SDM petugas provinsi dan kabupaten/kota.
Peningkatan kemampuan SDM puskesmas tidak bisa dilakukan secara langsung
oleh Ditjen PP dan PL Hal mengingat pembagian kewewenangan pusat dan
daerah serta Standar Pelanayan Minimal di Kabupaten/Kota.
-
25
b. Penguatan menu pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam
menu pembiayaan Puskesmas melalui BOK/DAK.
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan
keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi,
balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Keberlangsungan upaya pencegahan
penyakit dilakukan oleh Ditjen PP dan PL melalui strategi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular b. Penyelenggaran imunisasi c. Penguatan surveilans epidemiologi dan faktor risiko
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
Intervensi berbasis risiko kesehatan pada Pogram Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan dilakukan pada kegiatan khusus untuk menangani
permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan
keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah
terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan integrasi dan sinergi kegiatan
lintas program maupun lintas sektor. Integrasi dan sinergi tidak hanya dilakukan
pada level antar kementerian di Pusat, namun juga antara Pusat dan Daerah
termasuk peningkatan peran swasta dan tokoh masyarakat. Bentuk sinergi
dilakukan melalui penyusunan rencana aksi, pembentukan forum komunikasi,
penyusunan roadmap, ataupun penyusunan kerjasama (MoU).
Strategi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam Rencana
Aksi Program PP dan PL dilakukan melalui:
a) Untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang dilakukan adalah:
1) Perluasan cakupan akses masyarakat (termasuk skrining cepat bila ada
dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood
Survey untuk malaria) dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait
penyakit menular terutama di daerah-daerah yang berada di perbatasan,
kepulauan dan terpencil untuk menjamin upaya memutus mata rantai
penularan.
2) Perluasan skrining AIDS. Dalam 5 tahun akan dilakukan test pada 15.000.000
sasaran, dengan target tahun 2015 sebanyak 7.000.000 tes dengan sasaran
-
26
populasi sasaran (ibu hamil, pasangan ODHA, masyarakat infeksi TB dan
hepatitis) dan populasi kunci yaitu pengguna napza suntik, Wanita Pekerja
Seks (WPS) langsung maupun tidak langsung, pelanggan/pasangan seks
WPS, gay, waria, LSL dan warga binaan lapas/rutan. Target tahun 2016
hingga 2019 akan dilakukan secara bertahap untuk memenuhi targret
15.000.000 test
3) Deteksi Dini Hepatitis B dan C; sampai dengan tahun 2019 akan diharapkan
paling tidak 90% Ibu hamil telah ditawarkan untuk mengikuti Deteksi Dini
Hepatitis B, paling tidak 90% Tenaga Kesehatan dilakukan Deteksi Dini
Hepatitis B dan C; demikian halnya dengan kelompok masyarakat berisiko
tinggi lainnya seperti keluarga orang dengan Hepatitis B dan C;
Pelajar/mahasiswa Kesehatan; Orang orang dengan riwayat pernah
menjalani cuci darah, Orang dengan HIV/AIDS, pasien klinik Penyakit
Menular Seksual, Pengguna Napsa Suntik, WPS, LSL, Waria, dll paling tidak
90% diantara mereka melakukan Deteksi Dini Hepatitis B dan C. Secara
absolut jumlah yang akan dideteksi dini sampai dengan tahun 2019 paling
tidak sebesar 20 juta orang.
4) Intensifikasi penemuan kasus kusta di 14 provinsi dan147 kab/kota
5) Pemberian Obat Pencegahan Massal frambusia di 74 kabupaten endemis
6) Survey serologi frambusia dalam rangka pembuktian bebas frambusia
7) Skrining di pelabuhan/bandara/PLBDN yang meliputi: skrining AIDS , skrining
hepatitis, melakukan mass blood survey malaria di pelabuhan, pada
masyarakat pelabuhan dan skrining penyakit bersumber binatang di
pelabuhan.
8) Memberikan otoritas pada petugas kesehatan masyarakat (Public Health
Officers), di pelabuhan/bandara/PLBD terutama hak akses pengamatan faktor
risiko dan penyakit dan penentuan langkah penanggulangannya. Untuk
mendukung strategi ini dilakukan upaya :
i. Standarisasi nasional SOP yang digunakan oleh seluruh Kantor
Kesehatan Pelabuhan sesuai perkembangan kondisi terkini.
ii. Penyediaan sarana dan peralatan pengamatan faktor risiko dan
penyakit sesuai dengan perkembangan teknologi.
iii. Peningkatan kapasitas petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam
pengamatan faktor risiko dan penanggulangan penyakit sesuai
Prosedur yang ditentukan
iv. Melakukan peningkatan jejaring dengan lintas sektor dan pengguna
jasa.
-
27
v. Melaksanakan Surveilans Epidemiologi penyakit menular berbasis
laboratorium
vi. Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan
bencana di wilayah layanan
vii. Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit
menular
viii. Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit menular
ix. Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna
9) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian
penyakit melalui community base surveillance berbasis masyarakat untuk
melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan masalah
kesehatan dan melaporkannnya kepada petugas kesehatan agar dapat
dilakukan respon dini sehingga permasalahan kesehatan tidak terjadi.
Peningkatan peran daerah khususnya kabupaten/kota yang menjadi daerah
pintu masuk negara dalam mendukung implementasi pelaksanaan
International Health Regulation (IHR) untuk upaya cegah tangkal terhadap
masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan
kesehatan masyarakat.
b) Untuk penyakit tidak menular maka perlu melakukan deteksi dini secara
proaktif melalui kunjungan ke masyarakat karena 3/4 penderita tidak tahu kalau
dirinya menderita penyakit tidak menular terutama pada para pekerja. Di
samping itu perlu mendorong kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS
untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok agar mampu membatasi ruang
gerak para perokok.
Dalam kurun waktu lima tahun mendatang upaya pengendalian
difokuskan melalui:
1) Peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko PTM secara proaktif
mengunjungi masyarakat, meliputi:
Deteksi dini kadar gas CO dalam paru, pada masyarakat umum dan
sekolah, sasaran 514 Kabupaten/Kota dan 20.000 Sekolah
Deteksi dini kapasitas paru, pada masyarakat umum dan sekolah,
sasaran 514 Kabupaten /Kota dan 20.000 Sekolah
Deteksi dini osteoporosis, pada masyarakat umum, sasaran 514
Kabupaten /Kota
Deteksi dini obesitas, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran
40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah
-
28
Deteksi dini tekanan darah, pada masyarakat umum dan sekolah,
sasaran 40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah
Deteksi dini stroke, pada masyarakat umum, sasaran 514 Kabupaten
/Kota
Deteksi dini payudara (Sadari), pada masyarakat umum dan sekolah,
sasaran 40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah
Deteksi dini kadar alkohol dalam darah, pada kelompok masyarakat
khusus (pengemudi), sasaran 208 Terminal
Deteksi dini faktor risiko penggunaan zat adiktif dan psikotropika dalam
tubuh, pada pengemudi dan penghuni Lapas, sasaran 208 terminal dan
238 Lapas
2) Peningkatan cakupan deteksi dini PTM di FKTP
Deteksi dini Ca Cervix, pada Wanita Usia Subur (WUS), sasaran 9000
FKTP
Deteksi dini Diabetes Melitus, pada kelompok, sasaran 9000 FKTP
Deteksi dini hipertensi, sasaran 9000 FKTP
Deteksi dini penyakit hiper tyroid, sasaran 9000 FKTP
Deteksi dini penyakit ginjal kronik, sasaran 9000 FKTP
Deteksi dini penyakit Lupus, sasaran 9000 FKTP
Deteksi dini penyakit thalassemia, sasaran 9000 FKTP
Deteksi dini penyakit Asma dan PPOK, sasaran 9000 FKTP
Deteksi dini penyakit jantung, sasaran 9000 FKTP
3) Peningkatan sistem surveilans FR dan PTM
Surveilans FR PTM, sasaran 40.000 Posbindu
Surveilans FR PTM, sasaran 20.000 Sekolah
4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam percepatan pengendalian
Faktor risiko PTM
Pembinaan kader Posbindu di Masyarakat, 40.000 Posbindu
Pembinaan pembina OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam
pengendalian faktor risiko PTM, sasaran 20.000 Sekolah
Pembinaan tenaga pemantau KTR (Satpam pada fasilitas umum),
sasaran 514 Kabupaten /Kota
5) Peningkatkan daya guna Kemitraan / jejaring (Dalam dan Luar Negeri)
-
29
Menyusun Road Map dampak pengendalian Tembakau bersama
berbagai stake holder potensial.
Menyusun Road Map dampak konsumsi alkohol bersama berbagai
stake holder potensial
Menjalin forum komunikasi dengan Aliansi Bupati/ walikota dalam
pengendalian PTM dan dampak tembakau terhadap kesehatan
Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional dalam pengendalian
PTM dan dampak rokok terhadap kesehatan
Catatan stake holder potensial: Kementerian Pariwisata, Kementerian
Pendidikan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial,
Kementerian Peranan Wanita, Kementerian Perdagangan, Akademisi,
Satpol PP, Profesi (IDI, PDPI, PERDOSI, PERDOGI, PGRI, dll), PHRI,
Organda, LSM (IAKMI, YJI, YLKI, YKI, dll)
6) Peningkatan SDM Kesehatan pelaksana program PTM, sasaran 34
provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 9000 Puskesmas.
7) Mendorong penyusunan regulasi daerah dalam bentuk: Peraturan Daerah
(Perda), Peraturan Gubernur, Walikota/ Bupati yang dapat menggerakkan
sektor lain di daerah untuk berperan aktif dalam pelaksanaan KTR di 7
(tujuh) tatanan, sasaran 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.
8) Meningkatkan peran BBTKLPP dalam mendukung upaya pengendalian
penyakit tidak menular melalui peningkatan surveilans berbasis
laboratorium, kajian faktor risiko penyakit tidak menular dan
pengembangan laboratorium penyakit tidak menular.
9) Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya pengendalian penyakit
tidak menular di wilayah pelabuhan/bandara/PLBD
c) Meningkatnya kesehatan lingkungan, strateginya adalah:
1) Penyusunan regulasi daerah dalam bentukperaturan Gubernur, Walikota/
Bupati yang dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk berperan aktif
dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan seperti peningkatan
ketersediaan sanitasi dan air minum layak serta tatanan kawasan sehat.
2) Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan
kemampuan dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-
masing daerah.
3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi.
-
30
4) Penguatan POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui
pertemuan jejaring AMPL, Pembagian peran SKPD dalam mendukung
peningkatan akses air minum dan sanitasi.
5) Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten
Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu Puskesmas
memiliki satu Desa SBS.
6) Meningkatkan peran daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi
dampak kesehatan akibat perubahan iklim.
7) Peningkatan cakupan TPM Sehat, TTU Sehat dan RS yang melaksanakan
pengelolaan limbah medis sesuai standar
8) Peningkatan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dalam keadaan
tertentu
9) Pemberian stimulan sarana dan prasarana kepada daerah (dengan kriteria
tertentu)
10) Meningkatkan peran BTKLPP dalam mendukung upaya penyehatan
lingkungan melalui peningkatan kajian penyehatan lingkungan,
pengembangan teknologi tepat guna penyehatan lingkungan,
pengembangan laboratorium lingkungan dan pelaksanaan analisis dampak
kesehatan lingkungan.
11) Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya penyehatan lingkungan
dengan mewujudkan pelabuhan/bandara/PLBD sehat.
C. Strategi Teknis Penyelenggaraan Kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Tarakan
Strategi teknis pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan dicapai melalui :
1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap kasus-kasus
PHEIC berupa :
a. Melaksanakan pengawasan alat angkut di pelabuhan /bandara dalam rangka
surveilans dan kegiatan kekarantianaan b. Koordinasi Jejaring kerja dalam rangka pengendalian kekarantinaan surveilans
epidemilogi baik pasif maupun aktif pada penumpang dan masyarakat di
pelabuhan/bandara. c. Melakukan rencana kontigensi dan simulasi dalam rangka menghadapi kasus
PHEIC 2. Melaksanakan pengendalian faktor risiko dan penanganan kesehatan pada
kondisi matra berupa:
a. Surveilans epidemiologi pra embarkasi, embarkasi, debarkasi, dan pasca
debarkasi
-
31
b. Pelayanan kesehatan situasi khusus lebaran natal dan tahun baru
3. Melakukan kegiatan pengendalian penyakit menular langsung di wilayah
pelabuhan/bandara
4. Melakukan kegiatan monitoring penyakit tidak menular pada masyarakat di area
pelabuhan/bandara
5. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pengendalian vektor di pelabuhan/bandara
berupa, pengawasan dan pengendalian vektor DBD, Malaria, dan Diare.
6. Melaksanakan pengawasan dalam rangka sanitasi dan pengawasan kualitas air
pada tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) di
wilayah pelabuhan /bandara.
7. Melakukan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan berupa:
a. Pelaksanaan program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan
hasil nilai AA melalui Dokumen perencanaan dan anggaran, dokumen data dan
informasi, dokumen evaluasi dan pelaporan,laporan keuangan, Target dan
Pagu PNBP, Laporan Aset Negara (BMN), Dokumen penataan organisasi,
layanan administrasi kepegawaian, dokumen LAKIP sesuai standar
administrasi, Layanan Perkantoran. b. Melaksanakan peningkatan sarana/prasarana untuk memenuhi standar melalui
peningkatan SDM serta sarana dan prasarana.
-
32
BAB IV
RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. RENCANA KINERJA
Rencana kinerja kegiatan yang akan diselenggarakan tahun 2015 – 2019 pada
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan mendukung pencapaian target
indikator Program PP dan PL pada RPJMN 2015 – 2019, Renstra Kemenkes 2015 –
2019, Rencana Aksi Program PP dan PL 2015 – 2019 dan mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi satuan kerja. Rencana kinerja kegiatan yang dilakukan diukur dengan indicator kinerja. Tahun
2015 – 2019 indikator kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan adalah : 1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah layanan KKP 3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit 4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus 5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah 6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung 10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 11. Jumlah penigkatan kapasitas SDM bidang P2 12. Jumlah pengadaan sarana prasarana
Kegiatan – kegiatan untuk mendukung indikator adalah : 1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan Melakukan pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan
kesehatan dengan output sertfikat SSCEC/SSCC dan PHQC 2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah
layanan KKP Melakukan kegiatan sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon
kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB 3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
-
33
Melakukan kegiatan surveilans, penyelidikan epidemiologi dalam rangka
deteksi dini, respon terhadap KLB dan Kejadian Kedaruratan Masyarakat yang
meresahkan dunia di pintu masuk Negara (Pelabuhan/Bandar Udara), kegiatan
yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah :
Jumlah pemeriksaan kapal/pesawat dari luar negeri
Jumlah laporan surveilans wilayah bandara/pelabuhan
Jumlah surveilans kedatangan penumpang (pengumpulan, pengolahan,
analisis data desimpo)
Jumlah surveilans dalam rangka situasi khusus, (Pra Embarkasi, Embarkasi,
Debarkasi, dan Paska Embarkasi)
4. Jumlah Pelayanan kesehatan situasi khusus
Melakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus berupa posko lebaran,
natal dan tahun baru
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Melakukan kegiatan rencana kontijensi dan simulasi penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
Melakukan pemeriksaan dan penerbitan dokumen sesuai analisis kebutuhan
yang terperiksa, dokumen yang diterbitkan adalah Surat Izin Angkut Laik
Terbang, Surat Izin Angkut Orang Sakit, Surat Izin Angkut Jenazah, ICV, dan
Sertifikat Pengujian Kesehatan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
Jumlah tempat-tempat umum, TPM dan air diwilayah bandara/pelabuhan yang
memenuhi syarat sanitasi
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area
Melakukan Pengawasan jumlah bandara/pelabuhan baik perimeter maupun
buffer yang bebas vektor (tikus, Aedes, Anopheles, Kecoa, Lalat)
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
Melakukan kegiatan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS
dan lainnya.
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
Melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran, data dan
informasi, evaluasi dan pelaporan, laporan keuangan, kepegawaian, laporan
kinerja dan layanan perkantoran dimana kegiatan-kegiatan tersebut sebagai
-
34
penunjang untuk menghasilkan dokumen yakni RKAKL/DIPA, laporan tahunan,
laporan kinerja, profil, laporan kuangan, laporan BMN, proposal PNBP,
dokumen kepagawaian, e- monev DJA, e- Monev Bappenas, Laporan
SIMKESPEL dan Laporan executive summary.
11. Jumlah penigkatan kapasitas SDM bidang P2P
Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM
KKP dalam kurun waktu.
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana
Melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi CCTV,
peralatan komunikasi, kendaraan Operasional Roda 4, kendaraan operasional
roda 2, pengadaan AC, perangkat pengolah data, pengadaan gorden,
pengadaan mebelair, pengadaan Ambulance Emergency, perlatan komunikasi
cepat, peralatan audio-visual, peralatan medis penunjang pelayanan
kesehatan, gedung dan bangunan (renovasi gedung kantor, pembangunan
gedung wilker, pembangunan gudang, parkir, dan mushola), pengadaan tanah
wilayah kerja, pengadaan terkait desiminasi informasi, brankas, ginset mobile,
obat – obatan dan reagen, pengelola limbah, alat penunjang pelayanan
kesehatan, dan kendaraaan khusus.
B. Kebutuhan Sumber Daya
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dibutuhkan sumber
daya baik berupa manusia, fasilitas penunjang, sumber daya teknologi dan produk
teknologi. Didalam melaksanakan analisis kebutuhan SDM diperlukan pertimbangan
background pendidikan yang diperlukan, kemudian didukung seleksi penerimaan SDM
dari pusat yang lebih selektif sesuai dengan analisis kebutuhan yang dsusulkan KKP
Kelas II Tarakan. Hal tersebut merupakan faktor pendukung terpenuhinya SDM yang
cukup memadai. Pengembangan selanjutnya diperlukan program peningkatan dan
pengembangan kapasitas SDM baik berupa pendidikan lanjutan formal, diklat-diklat
teknis program, dan lain-lain yang sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan
kebutuhan yang diperlukan. Berikut ini tabel yang dapat menunjukkan gambaran
kebutuhan sumber daya manusia di KKP Kelas II Tarakan berdasarkan jenis
fungsionalnya :
-
35
Tabel 3. Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia di KKP Kelas II Tarakan
PNS Honor PNS Honor PNS Honor PNS Honor PNS Honor PNS Honor PNS Honor
Kepala Kantor (Kelas 13) 1
- Entomolog Kesehatan Muda (Kelas 9)
- Epidemiolog Kesehatan Muda (Kelas 9)
- Sanitarian Muda (Kelas 9)
- Dokter Pertama (Kelas 9)
- Administrator Kesehatan (Kelas 7) 1
- Dokter (Kelas 8) 3 1 1 1 2 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kelas 9) 1
- Arsiparis Pelaksana (Kelas 6)
- Analis Kepegawaian Pelaksana (Kelas 6) 1
- Perencana (Analis Program dan Anggaran) (Kelas 7) 1
- Arsiparis Pemula (pengadministrasi kearsipan) (Kelas 5) 1 1 1
- Analis Kepegawaian Pemula (pengadministrasi kepegawaian) (Kelas 5) 1
- Pramu (pramu bakti) (Kelas 1)
- Petugas Keamananan (Kelas 3) 6 3
- Pengolah Data (Kelas 6) 1
- Bendahara (Kelas 7) 2
- Pengemudi (sopir/pengemudi mobil) (Kelas 3) 3 1
- Pengelola BMN (Kelas 6) 1
- Pengadministrasi Umum (Kelas 5) 3 1 1 1 1 1
- Caraka (pengadministrasi persuratan) (Kelas 3) 1
- Penata Laporan Keuangan (Kelas 7) 1 1Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (Kelas
9) 1
- Sanitarian Pertama (Kelas 8)
- Epidemiolog Kesehatan Pertama (Kelas 8)
- Epidemiolog Kesehatan Penyelia (Kelas 8)
- Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan (Kelas 7) 1 1
- Epidemiolog Kesehatan Pelaksana (Kelas 6)
- Epidemiolog (Kelas 7) 3 2 2 2 2 1
- Epidemiolog Pemula (Kelas 5) 1
Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan (Kelas 9) 1
- Entomolog Kesehatan Penyelia (Kelas 8)
- Sanitarian Penyelia (Kelas 8)
- Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan (Kelas 7)
- Sanitarian Pelaksana Lanjutan (Kelas 7) 1
- Entomolog Kesehatan Pelaksana (Kelas 6)
- Sanitarian Pelaksana (Kelas 6)
- Sanitarian (Kelas 7)
- Entomolog Kesehatan (Kelas 7) 1 1 1
- Sanitarian Pemula (Kelas 5) 9 2 2 2 1 1 1 1
- Entomolog Kesehatan Pemula (Kelas 5) 1 1 1
Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (Kelas 9) 1
- Perawat Penyelia (Kelas 8)
- Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana (Kelas 6)
- Perawat Pelaksana/Terampil (Kelas 6)
- Asisten Apoteker Pelaksana (Kelas 6)
- Pranata Laboratorium Kesehatan (Kelas 7)
- Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula (Kelas 5) 1 2
- Perawat Pemula (Kelas 5) 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1
- Asisten Apoteker Pemula (Kelas 5) 1 1 1
2019Laut Bunyu Nunukan Sebatik Berau Tanjung SInduk
Yang Sudah Ada
STRUKTUR ORGANISASI (sesuai peta jabatan)
Rencana Kebutuhan
2015 2016 2017 2018
-
36
Sarana yang diperlukan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
merupakan kekuatan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai visi dan misi.
Sumber daya fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan tugas antara lain:
1. Sarana Mobile (Kendaraan darat dan laut):
a. Kendaraan darat berupa kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua)
b. Kendaraan laut berupa Quarantine boat
2. Sarana perlindungan bagi petugas dari risiko kecelakaan kerja berupa Alat Pelindung
Diri
3. Sarana peralatan deteksi berupa:
a. Boarding kit untuk deteksi faktor risiko pada alat angkut
b. Peralatan deteksi faktor risiko kesehatan di lingkungan pelabuhan
c. Peralatan deteksi di laboratorium kesehatan
4. Sarana respon cepat berupa:
a. Bahan media reagensia
b. Bahan disinseksi, desinfeksi, dekontaminasi, deratisasi
5. Sarana Pengolah Data dan aplikasi penunjang pelaksanaan kegiatan
C. Kerangka Pendanaan
Pendanaan program kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (anggaran) untuk mencapai sasaran
strategis dan target indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan yang telah
ditetapkan. Pengalokasian anggaran dengan memperhatikan asas efektifitas dan
efisiensi penganggaran serta dengan berbasis pada Money Follow Program (Anggaran
Berbasis Kegiatan). Sumber pendanaan program kegiatan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Tarakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang masih bertumpu
pada APBN (rupiah murni) disertai dengan optimalisasi pemanfaatan anggaran
bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Berikut matriks rencana anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan
target indakator kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Tahun 2015-
2019 sebagaimana terlampir.
-
37
BAB V
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN
A. Pemantauan
Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses
kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera
agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian
yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan
pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang
ditimbulkan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan sebagai bentuk dari
penegndalian internal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan berupa
kegiatan terus menerus dari pimpinan dan pegawai untuk mengetahui sejauh mana
progress pelaksanaan kegiatan. Pengendalian internal yang dilakukan melalui:
1. Rencana Aksi yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai Plan of Action (POA).
2. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan
DIPA/RKAKL.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundangan.
4. Komitmen untuk menjadi WBK/WBBM.
Pemantauan progress pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara rutin
dilaksanakan setiap awal bulan setelah bulan pelaksanaan kegiatan berakhir dan
didukung pula dengan evaluasi tiap triwulan/semester. Pemantauan juga dilakukan
secara eksternal oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anngaran
dengan menggunakan aplikasi e-Monev DJA, dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional melalui e-Monev Bappenas.
B. Penilaian
Penilaian rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan Pelabuhan/Bandara/PLBD
yang siap siaga dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah sebesar 100%. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot
atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan,
untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu kegiatan diteruskan, dikurangi,
dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji
efektifitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan. Penilaian kinerja kegiatan Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam mencappai sasaran strategis.
-
38
C. Pelaporan
Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan
pelaporan kegiatan yang handal. Didalam pelaporan tersebut ada pemantauan dan
evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program. Pelaporan tersebut
yaitu:
- Melakukan input data kegiatan surveilans pasif di wilayah kerja masing-masing
meliputi data pengawasan alat angkut, orang/penumpang dan barang baik
harian, mingguan dan bulanan kemudian dilaporkan ke kantor induk pada awal
bulan untuk lakukan olah data dan analisa agar dapat menjadi bahan informasi
dan didiseminasikan kepada pihak terkait
- Melakukan input data kegiatan surveilans aktif seperti kejadian penyakit
menular, potensial wabah dan yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan
(KKM-MD) dengan menggunakan instrument antara lain : regitrasi pasien di
klinik kapal, klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan dan klinik yang berada di
wilayah pelabuhan ataupun di bandar udara, register ijin angkut orang sakit,
jenasah dan abu serta kerangka jenasah serta formulir W1 dan W2 untuk dapat
dolah dan di analisa untuk dijadikan bahan informasi , pengambilan keputusan
dan diseminasi kepada pihak terkait
- Melakukan input data pada alplikasi pelaporan secara online untuk dapat
disampaikan kepada pusat setiap bulan untuk kegiatan rutin dan KLB dalam
waktu 24 jam
- Mengumpulkan seluruh laporan kegiatan untuk dimasukkan dalam aplikasi
pelaporan dan sebagai data Kantor Kesehatan Kelas II Tarakan
- Melaporkan registrasi bulanan kepada kantor induk paling lambat setiap
tanggal 5 setiap bulannya
- Melaporkan stok dokumen kesehatan setiap bulannya kepada kantor induk
- Melaporkan laporan kegiatan setiap bulannya kepada Ditjen PP dan PL
-
39
BAB VI
PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
Tahun 2015 -2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua seksi di
Lingkungan KKP Kelas II Tarakan dalam melakukan perencanaan, Pelaksanaan dan
penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2015 - 2019)
Penyusunan RAK ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil pencapaiannya
dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan
KKP Kelas II Tarakan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & penyehatan
Lingkungan Kementerian Kesehatan Rl.
Kepada semua Seksi yang terlibat dalam penyusunan RAK KKP Kelas II
Tarakan, ini disampaikan penghargaan yang setinggi - tingginya. RAK KKP Kelas II
Tarakan dapat mewujudkan visi, misi dan strategi yang telah ditentukan, apabila
dilakukan dengan penuh dedikasi, koordinasi, bekerjasama yang keras dari segenap
staf KKP Kelas II Tarakan serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan
instansi lainnya baik dilingkungan pelabuhan maupun di luar pelabuhan.
Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari RAK KKP Kelas II
Tarakan ini sesuai dengan perkembangan, perubahan dan dinamika perkembangan
pembangunan kesehatan.
-
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Defenisi Operasional Cara Perhitungan
Kabupaten/kota yang melakukan Jumlah alat angkut sesuai dengan standar Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC
pemantauan kasus penyakit berpotensi kekarantinaan kesehatan standar kekarantinaan Kesehatan dalam periode dalam satu tahun
kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan
Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara respon penanggulangan terhadap sinyal
Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan yang direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah KLB untuk mencegah terjadinya KLB layanan KKP jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun SKD KLB dikali 100%
Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil
tangkal masuk dan keluarnya penyakit dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan
tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam lainnya dalam satu tahun
Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Akumulasi jumlah posko yang melakukan
khusus pada saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal,
natal, tahun baru dan lain - lain dalam periode satu tahun baru dan lainnya dalam satu tahun
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang
mempunyai kebijakan kesiapsiagaan memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen
dalam penanggulangan kedaruratan rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang berpotensi kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Jumlah sertifikat/surat ijin layanan Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang,
kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan permintaan/permohonan yang diterima dalam sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin
periode satu tahun angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV
dalam satu tahun
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang
memenuhi syarat-syarat sanitasi sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, mempunyai TPM memenuhi syarat layak/laik
TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi
penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan syarat kesehatan
Meningkatnya pencegahan dan Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD
pengendalian penyakit tular vector dan vektor pada wilayah perimeter dan buffer indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI
zoonotic area tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles,
rendah dan kepadatan lalat < 6 kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6
Menurunnya penyakit menular langsung Jumlah orang yang melakukan skrining Jumlah orang yang melaksanan skrining penyakit Akumulasi jumlah orang yang melaksanan skrining
penyakit menular langsung menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS
dan lainnya dalam satu tahun
Menurunnya angka kesakitan dan Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu Akumulasi jumlah wilayah kerja yang
kematian akibat penyakit tidak menular; Posbindu melaksanakan Posbindu dalam satu tahun
Meningkatnya pencegahan dan
Jumlah tempat kerja yang melaksanakan Jumlah tempat kerja yang melaksanakan Akumulasi jumlah tempat kerja yang penanggulangan penyakit tidak menular implementasi KTR di wilayah kerja KKP implementasi KTR di wilayah kerja KKP melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP dalam satu tahun
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Jumlah dokumen dukungan manajemen Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada dan tugas teknis lainnya Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dok,
Program Pencegahan dan Pengendalian sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain Laptah 1 dok, Laporan Keuangan 2 dok, Laporan
Penyakit RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan BMN 2 dok, Lakip 1 dok, Profil 1 dok, Proposal
Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBP 1 dok, dokumen kepegawaian 2 dok
PNBP, Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e (kontrak dan penilaian), e