RENCANA AKSI 2018AREA PERUBAHAN 6
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
KOORDINATOR AREA 6 : NUNU NUGRAHA KHUSWARA , S.H., M.H.
Uraian Kegiatan :
1. Perbaikan berkelanjutan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN. 2. Perumusan dan penetapan kebijakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi3. Perumusan dan penetapan kebijakan system promosi secara terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi didukung
makin efektifnya pengawasan oleh KASN4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center. 5. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan6. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi calon dan
pejabat tinggi ASN7. Penyusunan dan penetapan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN8. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat9. Penguatan system dan kualitas Pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja10. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai11. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja12. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) ASN13. Pembentukan jabatan fungsional transkriptor14. Penataan Jabatan15. Pembentukan manajemen pegawai non PNS Setjen DPR RI
1. Perbaikan berkelanjutan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN
Sub Kegiatan
TahapanKegiatan
Output Pelaksanaandi Tahun 2018
Keterangan
Penyusunan
kebutuhan
pegawai
Menyusun rencana
kebutuhan pegawai
Rencana Kebutuhan
PegawaiBulan Januaris/d Februari2018
Telah dikirimkan peta kebutuhan pegawai ASN TA
2017 ke BKN dan MenPAN RB melalui surat no.
SJ/01880/Setjen DPR RI/KP.01/01/2017 tgl 31 Januari
2017 perihal Peta kebutuhan Pegawai ASN TA 2017.
Menerapkan rencana
kebutuhan pegawai
di dalam sistem
manajemen ASN
Laporan Pelaksanaan
Rencana Kebutuhan
Pegawai ASN
Bulan Januaris/d Februari2018
Telah disampaikan nomenklatur jabatan pelaksana di
lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang belum
diakomodir dalam PermenPAN RB No. 25 Tahun 2016
melalui surat kepada Menteri PAN dan RB u.p. Deputi
Bidang SDM Aparatur melalui surat No.
SJ/0241/Setjen DPR RI/KP.01/02/2017, tanggal 7
Februari 2017.)
Monitoring dan
evaluasi perencanaan
kebutuhan pegawai
ASN
Laporan Monitoring
dan Evaluasi
Perencanaan
Kebutuhan Pegawai
ASN
Bulan Juni s/d Juli 2018
2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan
berbasis kompetensi
Sub Kegiatan
TahapanKegiatan
Output Pelaksanaan di Tahun 2018
Keterangan
Pelaksanaansistemrekrutmen dan seleksi
Melaksanakan
sistem rekrutmen
dan seleksi secara
transparan dan
berbasis
kompetensi
Laporan
pelaksanaan
Sistem Rekrutmen
dan Seleksi secara
Transparan
Berbasis
Kompetensi
Bulan November s/d Desember2018
Monitoring dan
evaluasi sistem
rekrutmen dan
seleksi
Laporan
Monitoring dan
Evaluasi Sistem
Rekrutmen dan
Seleksi
Bulan Juli s/d Desember 2018
3. Perumusan dan penetapan kebijakan system promosi secara terbuka, kompetitif, berbasis
kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN
Sub Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Pelaksanaan di Tahun 2018
Keterangan
Penggantian terhadapPersekjen DPR RI No 561/Sekjen/2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkungan Setjen DPR RI dan Persetjen DPR RI 01A/PER-SEKJEN/2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV Setjen DPR RI dengan peraturan baru terkait system promosi.
Persetjen DPR RI 01A/PER-
SEKJEN/2013 tentang
Pedoman Pengangkatan
Pejabat Eselon I, II, III dan IV
Setjen DPR RI dengan
peraturan baru terkait sistem
promosi.
Peraturan Setjen DPR RI
tentang Sistem PromosiPersekjen No. 15 Tahun 2017 tentang Pengisian JabatanTinggi di lingkungan Setjendan BK
Persekjen tentang Tata Cara
Pengisian Pejabat Eselon III
dan IV Setjen DPR RI.
Persekjen tentang Tata Cara
Pengisian Pejabat Eselon III
dan IV Setjen DPR RI.
Bulan Agustus s/d Desember 2018
Melaksanakan peraturan
tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan di Lingkungan Setjen
dan BK DPR RI.
Laporan Pelaksanaan Sistem
Promosi Secara Terbuka
Berbasis Kompetensi
Bulan Januari s/d Desember 2018
Monitoring dan Evaluasi
system promosi
Laporan monitoring dan
evaluasi sistem promosiSetiap triwulan
4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
Sub Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Pelaksanaan di Tahun 2018
Keterangan
Perumusan dan pelaksanaanpembentukanassessment center
Merumuskan
pedoman
pelaksanaan dan
pemanfaatan
assessment center
Pedoman
Pelaksanaan dan
Pemanfaatan
Assesment Center
Bulan Juli s/d Desember 2018
Penyusunan draft pedoman pelaksanaanassessment center
Melaksanakan
assessment center di
dalam manajemen
pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan
Assessment CenterBulan Januari s/d Desember 2018
Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
assessment center di
dalam manajemen
pegawai ASN
Laporan Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Assessment Center
Setiap triwulan
5. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
Sub Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Pelaksanaan di Tahun 2018
Keterangan
Pengukuranadanya gap competency antara pemangkujabatan dan syaratkompetensijabatan
Mengukur gap
competency
pegawai ASN
Laporan Hasil
Pengukuran Gap
Competency
pegawai ASN
Bulan Januari s/d Desember 2018
Telah dilakukan
untuk pengisian JPT
dan pindah instansi
Menerapkan hasil
rekomendasi
tindaklanjut atas
hasil pengukuran
gap competency
Laporan
Tindaklanjut
Pengukuran Gap
Competency
Bulan Januari s/d Desember 2018
Tindaklanjut oleh
Pusdiklat untuk
DiklatPim I dan II
6. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan database profil
kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.
Sub Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Pelaksanaan di Tahun 2018
Keterangan
penetapan kebijakanpemanfaatan/ pengembangandatabase profilkompetensi calondan pejabat tinggiASN
Mengevaluasi peraturan
mengenai database profil
kompetensi (SK Sekjen 275
Tahun 2013 ttg penggunaan
aplikasi administrasi
pegawai/SIAP)
Laporan Evaluasi Bulan Januari s/d Desember 2018
Masih terus dilakukan
pengembangan aplikasi
SIAP
Merumuskan kebijakan
mengenai pemanfaatan
/pengembangan database
profil kompetensi calon dan
pejabat tinggi ASN
Kebijakan
Pemanfaatan/
Pengembangan
Database Profil
Kompetensi
Bulan Januari s/d Desember 2018
Melaksanakan
pemanfaatan/pengembangan
database profil kompetensi
calon dan pejabat tinggi ASN
Laporan Pelaksanaan
Pemanfaatan/Pengemb
angan Database Profil
Kompetensi
Bulan Januari s/d Desember 2018
Aplikasi SIAP sudah link
dengan Bagian Keuangan
untuk penentuan
pemberian Tunkin, diklat
dan penegakan disiplin
7. Penyusunan dan Penetapan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN.
Sub Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Pelaksanaan di Tahun 2018
Keterangan
Penyusunan pola
karir untuk
diterapkan di
Lingkungan Setjen
dan BK DPR RI
Melaksanakan pola
karir dan
pengkaderan
pegawai ASN
Laporan
Pelaksanaan Pola
Karir Pegawai ASN
Bulan Januari s/d Desember 2018
Baru dalam bentukdraft persekjen
Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan pola
karir dan
pengkaderan
pegawai ASN
Laporan
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan Pola
Karir Pegawai ASN
Bulan Juli s/d Desember 2018
8. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat.
Sub Kegiatan TahapanKegiatan
Output Pelaksanaandi Tahun 2018
Keterangan
Merumuskan
kebijakan
pengendalian
kualitas diklat
Kebijakan
pengendalian
kualitas diklat
Bulan Februaris/d Desember2018
Telah dibentuk Tim Pengendali Mutu
Diklat dengan Kepsekjen Nomor
……/SEKJEN/2018 tentang….
Tim ini bertugas …..
Menetapkan
kebijakan
pengendalian
kualitas diklat
Keputusan Setjen
tentang
pengendalian
kualitas diklat
Bulan Desember2018
Telah ditetapkan pedoman Evaluasi
Diklat dengan Persekjen Nomor ….
Tahun 2017 tentang….
Pada tahun 2018, akan disusun laporan
pengendalian kualitas diklat tahun
2018
9. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
Sub Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Pelaksanaan di Tahun 2018
Keterangan
Menerapkan system
diklat sesuai dengan
kebijakan yang telah
ditetapkan
Laporan
Pelaksanaan
Sistem Diklat
BulanDesember2018
Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
system diklat
Laporan
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
system diklat
BulanDesember2018
10. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.
Sub Kegiatan
TahapanKegiatan
Output Pelaksanaandi Tahun 2018
Keterangan
Pelaksanaan
Penilaian
kinerja pegawai
Melaksanakan
penilaian kinerja
pegawai
Laporan
pelaksanaan
kinerja pegawai
Bulan Januari s/d Maret 2018
Sudah ada Surat Edaran No. SJ/04250/Setjen DPR R/KP.01/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentangPelaksanaan Pengisian SKP di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI Tahun 2018, namun belum semuapegawai menyampaikan SKP kepadaBagian Kepegawaian
Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
penilaian kinerja
pegawai
Laporan
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
penilaian kinerja
pegawai
Setiap triwulan
11. Perumusan dan Penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.
Sub Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Pelaksanaandi Tahun 2018
Keterangan
Merumuskan dan
menetapkan
kebijakan reward
and punishment
berbasis kinerja
Mengevaluasi Persekjen DPR
RI No. 2A Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan
Persetjen DPR RI No. 12 Tahun
2015 dengan menetapkan
peraturan baru tentang
pemberian tunjangan kinerja
dan tunjangan tambahan bagi
PNS
Peraturan Setjen DPR RI
tentang Pemberian
Tunjangan Kinerja dan
Tunjangan Tambahan
Bagi PNS
Bulan Agustus s/d Desember 2018
Sudah ditetapkan Persekjen No. 16
Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Persekjen DPR RI No. 23 Tahun 2016
tentang Penetapan Tunkin dan Tunsil
bagi pegawai diLingkungan Setjen dan
BK DPR RI, tgl 4 September 2017
Melaksanakan kebijakan
reward and punishment
berbasis kinerja
Laporan Pelaksanaan
Kebijakan Reward and
Punishment berbasis
kinerja
Bulan Januari s/d Desember 2018
Pemberian kepada pegawai
berprestasi dan penegakan disiplin
pegawai
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan reward
and punishment
Laporan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Reward and
Punishment berbasis
kinerja
Bulan Januari s/d Desember 2018
12. Pembangunan/pengembangan Sistem informasi Pegawai (SIAP) ASN
Sub Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Pelaksanaandi Tahun
2018
Keterangan
Penyempurnaan
dan
pengembangan
SIAP
Melaksanakan
system informasi
pegawai ASN
Laporan
Pelaksanaan Sistem
Informasi pegawai
ASN
Bulan Januaris/d Desember2018
Penambahan fiturunttuk peringatan diniPAK pejabat fungsionaldan penegakan disiplin
Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan system
informasi pegawai
ASN
Laporan
Monitoring dan
Evaluasi Sistem
Informasi Pegawai
ASN
Setiaptriwulan
13. Pembentukan jabatan fungsional Transkriptor.
Sub Kegiatan
TahapanKegiatan
Output Pelaksanaan di Tahun 2018
Keterangan
Perumusan
dan
pembentukan
jabatan
fungsional
Transkriptor
Perumusan
Permenpan
tentang Jabatan
Fungsional
Transkriptor
Laporan Perumusan
Permenpan tentang
Jabatan Fungsional
Transkriptor
Sudah terlaksana dengan terbitnya Permen Pan&RB No. 26 dan
27 Tahun 2017
Perumusan
Petunjuk
Pelaksanaan
Permenpan
Laporan
Perumusan
Petunjuk
Pelaksanaan
Permenpan
Bulan Januaris/d Desember2018
Penetapan
Petunjuk
Pelaksanaan
Permenpan
Peraturan Setjen
DPR RI tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Permenpan
Bulan Mei 2018 Telah ditetapkan :
1. Persekjen DPR RI No. 8 Tahun 2018 ttg Pedoman Penyusunan Formasi
Jabfung Perisalah Legislatif
2. Persekjen DPR RI No. 9 Tahun 2018 ttg Pedoman Penyusunan Formasi
Jabfung Asisten Perisalah Legislatif.
3. Persekjen DPR RI No. 10 Tahun 2018 ttg Pedoman Pengangkatan ke dalam
Jabfung PL melalui Inpassing
4. Persekjen DPR RI No. 11 Tahun 2018 ttg Pedoman Pengangkatan ke dalam
Jabfung Asisten PL melalui Inpassing
Pengangkatan
Jabatan
Fungsional
Transkriptor
Peraturan Setjen
DPR tentang
Pengangkatan
Jabfung
Transkriptor
Bulan Agustusdan November 2018
Sedang disusun konsep pengaturan tentang Standar Kompetensi Jabfung PL dan Standar
Kompetensi Jabfung APL, serta Persekjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabfung PL dan
Persekjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabfung APL
Pengangkatan Jabatan Perisalah Legislatif melalui Inpassing Tahap I
Untuk Tahap II direncanakan bulan November 2018
14. Penataan jabatan.
Sub Kegiatan TahapanKegiatan
Output Pelaksanaandi Tahun 2018
Keterangan
Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Melakukan
analisa Jabatan
Laporan
Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Bulan April s/d Mei 2018
Telah dilaksanakan penyusunan konsep
Kepsekjen tentang Perubahan atas Kepsekjen
Nomor 1175/SEKJEN/2017 tentang Penetapan
Analisis Jabatan di Lingkungan Setjen dan BK
DPR RI)
Pelaksanaan
Evaluasi
Jabatan
Melakukan
evaluasi jabatan
Laporan Evaluasi
JabatanBulan April s/d Juli 2018
Telah dilaksanakan penyusunan Persekjen
tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan
(telah mendapat persetujuan Menpan melalui
surat nomor 212/M.SM.04.00/2018 tanggal 19
Juli 2018 tentang Persetujuan Perubahan
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Setjen
dan BK DPR RI)
Pelaksanaan
Analisis Beban
Kerja
Melakukan
Analisa Beban
Kerja
Laporan
Pelaksanaan
Analisa Beban
Kerja
Bulan April s/d Juni 2018
Telah dilaksanakan penyusunan konsep
Kepsekjen tentang Penetapan Analisa Beban
Kerja di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI Tahun
2018
15. Pembentukan manajemen pegawai non PNS Setjen DPR RI
Sub Kegiatan
Tahapan Kegiatan Output Pelaksanaandi Tahun 2018
Keterangan
Penyusunan NA Peraturan
DPR RI tentang
Manajemen Pegawai Non
PNS Setjen DPR
NA Peraturan DPR
tentang Manajemen
Pegawai Non PNS Setjen
DPR RI
Pengaturan manajemen pegawai Non PNS
terbagi dalam 2 pengaturan yaitu:
a. Peraturan DPR tentang Pengelolaan Tenaga
Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR
b. Persekjen tentang Pedoman Pengelolaan
Pegawai Pemerintah Non PNS Setjen dan
BK DPR RI
Penyusunan Draft
Peraturan DPR RI tentang
Manajemen Pegawai Non
PNS Setjen DPR
Draft Peraturan DPR
tentang Pengelolaan
Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR
Bulan Juli s/d Desember 2018
Penyusunan Draft tentang Perubahan Peraturan
DPR RI No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR
Penetapan Peraturan DPR
tentang Manajemen
Pegawai Non PNS Setjen
DPR
Peraturan DPR tentang
Manajemen Pegawai Non
PNS Setjen DPR RI
Bulan Juli s/d Desember 2018
Sudah ditetapkan Persekjen No. 16 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Pemerintah Non PNS Setjen dan BK DPR RI
Belum bisa ditentukan target penyelesaian Draft
tentang Perubahan Peraturan DPR RI No. 3 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR