RAPAT KOORDINASI PPID DESA
LAPORAN RAPAT KOORDINASI PPID DESA
TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN
RAPAT KOORDINASI PPID DESA
DAFTAR ISI
A. LATAR BELAKANG .............................................................................................. 4
B. TUJUAN ................................................................................................................ 4
C. LINGKUP KEGIATAN RAKOR ............................................................................. 5
D. NARASUMBER DAN MATERI .............................................................................. 5
E. TEMPAT DAN PESERTA KEGIATAN .................................................................. 5
F. JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN .............................................................. 6
G. MASUKAN DAN PERTANYAAN .......................................................................... 6
H. CATATAN PENTING ............................................................................................ 8
I. HAL-HAL LAIN ...................................................................................................... 8
J. KESIMPULAN ....................................................................................................... 8
K. PENUTUP ............................................................................................................. 9
RAPAT KOORDINASI PPID DESA
LAPORAN KEGIATAN
RAKOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019
TEMA KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN DESA
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi.
Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Menurut ketentuan Pasal 24 huruf d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa mengatur penyelenggaraan pemerintah desa yang membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, asas
keterbukaan badan publik juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin
masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka
mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara
dan pemerintahan. Pemerintahan Desa sebagai badan publik yang mengelola
dana dari APBN dan APBD dan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan
terhadap masyarakat. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian dalam
layanan informasi publik Desa, Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa sebagai acuan Desa dalam memberikan layanan
informasi publik.
B. TUJUAN
Tujuan penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Desa Tahun 2019 adalah :
a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
RAPAT KOORDINASI PPID DESA
b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik;
c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan.
C. LINGKUP KEGIATAN RAKOR
Lingkup Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Desa Tahun 2019 adalah memberikan pemahaman sekaligus
sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar
Layanan Informasi Publik Desa sebagai acuan Desa dalam memberikan
layanan informasi publik.
D. NARASUMBER DAN MATERI
a) Juli Wantoro, S.H, M.Hum, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat
Kabupaten Sragen dengan materi “Strategi Mempercepat
Keterbukaan Informasi”
b) Drs. Joko Suratno, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sragen dengan materi “Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dan Keterbukaan Anggaran Desa”.
c) Muh. Yulianto, S.H, M.Si, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sragen dengan materi “Optimalisasi Peran Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Desa/Kelurahan”.
E. TEMPAT DAN PESERTA KEGIATAN
Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Desa Tahun 2019 dilaksanakan di Ruang Ops Room Setda Kabupaten
Sragen pada tanggal 16 Juli 2019. Peserta kegiatan Rapat Koordinasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Tahun 2019 adalah 75
Sekretaris Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sragen yang meliputi :
1. Kecamatan Kalijambe = 4 Orang
2. Kecamatan Plupuh = 4 Orang
3. Kecamatan Masaran = 4 Orang
4. Kecamatan Kedawung = 3 Orang
5. Kecamatan Sambirejo = 4 Orang
6. Kecamatan Gondang = 4 Orang
RAPAT KOORDINASI PPID DESA
7. Kecamatan Sambungmacan = 4 Orang
8. Kecamatan Ngrampal = 4 Orang
9. Kecamatan Karangmalang = 4 Orang
10. Kecamatan Sragen = 4 Orang
11. Kecamatan Sidoharjo = 4 Orang
12. Kecamatan Tanon = 4 Orang
13. Kecamatan Gemolong = 4 Orang
14. Kecamatan Miri = 4 Orang
15. Kecamatan Sumberlawang = 4 Orang
16. Kecamatan Mondokan = 4 Orang
17. Kecamatan Sukodono = 3 Orang
18. Kecamatan Gesi = 3 Orang
19. Kecamatan Tangen = 3 Orang
20. Kecamatan Jenar = 3 Orang
Jumlah = 75 Orang
F. JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN
Jadwal dan waktu pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Tahun 2019 (terlampir).
G. MASUKAN DAN PERTANYAAN
Dari rangkaian kegiatan Rakor ini, terdapat pertanyaan dan masukan yang
perlu diakomodasikan dalam memperkuat tata kelola informasi publik yang
transparan, normatif dan akuntabel yaitu:
1. Bp.Joko Susilo Desa Sidodadi Kecamatan Masaran
Apabila ada Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun warga yang ingin
mengetahui lebih dalam mengenai Rencana Anggaran Biaya dan SPJ,
apakah mereka berhak dan Desa harus menyampaikan hal itu ?
Jawaban :
Informasi pubilik dan informasi dikecualikan sudah diatur. Rincian
Rencana Anggaran dan Biaya dan kuitansi dalam SPJ masuk
dikecualikan dan tidak dipublikasikan selain yang berwenang missal
Inspektorat ataupun BPK, BPKP selaku Auditor.
RAPAT KOORDINASI PPID DESA
2. Ibu Sri Harsini B.Sc. Desa Gringging Kecamatan Sambungmacan.
a. Ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang berasal dari Jakarta
mengaku sebagai pengawas dana desa seluruh Indonesia.Mereka
meminta SPJ apakah diberikan?
b. Ada pengacara yang meminta data kepemikan seseorang, apakah
diberikan?
c. Ada yang meminta data-data bangunan dan SPJ, apakah diberikan?
Jawaban :
Informasi publik dan informasi dikecualikan sudah diatur. Rincian Rencana
Anggaran dan Biaya dan kuitansi dalam SPJ masuk dikecualikan dan
tidak dipublikasikan selain yang berwenang missal Inspektorat ataupun
BPK, BPKP selaku Auditor.
3. Bp. Muh. Nuryanto, SPd. Desa Tempelrejo Kecamatan Mondokan.
Apa yang kita lakukan apabila ada warga warga yang nimbrung dalam
pembangunan terus memotret motret begitu?
Jawaban :
Tidak perlu ada ketakutan sepanjang kita yakin sudah benar. Yang perlu
diperhatikan adalah hasil pemotretan tersebut akan digunakan untuk
memojokkan desa atau tidak, Apakah akan diviralkan dengan maksud
menjelekkan pembangunan dan selanjutnya perlu diklarifikasi atau
ditanggapi.
4. Bp. Jaka Santosa Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung.
Mohon penjelasan, Desa kami memasang papan informasi desa ditempat
strategis apakah dikenai pajak reklame?
Jawaban :
Papan informasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah atau pemeritah
desa tidak masuk sebagai obyek reklame.
RAPAT KOORDINASI PPID DESA
H. CATATAN PENTING
a. Salah satu temuan berkenaan dengan pelaksanaan APBDesa adalah
tidak transparan. Pemerintah Desa bisa mengumumkan ringkasan
APBDesa dan Rencana Pengadaan melalui sarana yang ada yang dimiliki
oleh desa.
b. Desa sebagai badan publik karena menegelola anggaran. Informasi yang
dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan PPID Desa.
c. Informasi publik desa meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan Daftar Usulan
RKP dan APBDesa.
d. Dokumen Kontrak, SPJ, Surat Keputusan bersifat Final, Individual dan
Mengikat termasuk Dokumen Informasi Yang Dikecualikan.
I. HAL-HAL LAIN
Untuk konsistensi pelayanan informasi maka Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Sragen akan mendistribusikan formulir-formulir yang
meliputi Formulir Permohonan Informasi Publik, Formulir Pernyataan
Keberatan Atas Permohonan Informasi, Daftar Informasi Publik Desa,
Register Keberatan, Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan,
Surat Keputusan PPID tentang Pemberitahuan Tertulis, Surat Tanggapan
Atasan PPID atas Keberatan, .
J. KESIMPULAN
Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Desa Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019. Pelaksanaan kegiatan ini
merupakan sarana koordinasi yang menghasilkan penyempurnaan pelayanan
informasi publik dilingkup pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa.
Hasil kegiatan ini sangat penting, mengingat dari pertemuan dihasilkan
berbagai masukan, saran dan ide serta pemikiran yang dapat memperkuat
tata kelola informasi publik yang transparan, normatif dan akuntabel.
RAPAT KOORDINASI PPID DESA
K. PENUTUP
Laporan kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Desa Tahun 2019 ini disusun sebagai laporan pelaksanaan
kegiatan yang menggunakan dana APBD Kabupaten Sragen. Sangat
diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan kesepahaman dan
pemantapan pelayanan informasi publik dalam rangka memfasilitasi
pemerintahan desa.
Pelaporan ini disampaikan dalam rangka akuntabilitas serta transparansi serta
kejelasan gambaran langkah kerja. Harapan lain sebagai kerjasama dari
seluruh unsur, dokumen ini sangat terbuka dari berbagai masukan dan
tambahan informasi.
Kasi Pelayanan Informasi Publik
Yudi Tamtomo, ST
RAPAT KOORDINASI PPID DESA
Dra. Yuniarti, M.H membuka secara resmi Rapat Koordinasi PPID Desa Tahun 2019. Didampingi Fajar Adhi Nugraha, ST , Kabid Pengelolaan Informasi (kanan) dan Juli Wantoro, S.H, M.Hum, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Sragen sebagai Narasumber.
Muh. Yulianto, S.H, M.Si, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen selaku narasumber Koordinasi PPID Desa Tahun 2019 dengan materi “Optimalisasi Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa/Kelurahan”.
RAPAT KOORDINASI PPID DESA
Kegiatan Tanya Jawab pada Rapat Koordinasi PPID Desa Tahun 2019.
Salahsatunya Ibu Sri Harsini B.Sc selaku Sekretaris Desa Gringging
Kecamatan Sambungmacan aktif dalam kegiatan rakor.