Download - Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
1/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan
pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan
di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu.
Merujuk kepada peraturan di atas, dalam rangka penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan
Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka
menengah. Masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur periode 2008-2013 telah berakhir
pada tahun 2013 dan selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan menyusun
RPJMD dengan kurun waktu 20132018 yang penetapannya paling lambat 6 (enam)
bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013-2018 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan
informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
2/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 I- 2
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 adalah
menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang
memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.
Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 2018 adalah :
1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, dan perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD serta perencanaan
penganggaran Kabupaten dan Kota se Jawa Barat;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu
antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta
dengan Provinsi yang berbatasan.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
3/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 I- 3
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
4/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 I- 4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).
1.4. Hubungan Antar Dokumen
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 memiliki keterkaitan dengan
dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :
1. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018 berpedoman pada Undang
Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
5/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 I- 5
2. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018 berpedoman pada RPJPD 2005
2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 20102014, dan mempertimbangkan asas
keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
3. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018 mempertimbangkan arah
pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010) dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2007).
4. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018 mengacu kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
1.5. Sistematika Dokumen RPJMD
Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 terdiri dari
11 (sebelas) bab sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Dasar Hukum Penyusunan
1.4 Hubungan Antar Dokumen
1.5 Sistematika Dokumen RPJMD
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.4 Aspek Dayasaing Daerah
Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2008-2013
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2008-2013
3.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013-2018
Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis
4.1 Permasalahan Pembangunan
4.2 Isu Strategis
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
6/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 I- 6
Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan dan Sasaran
Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan
6.1 Strategi
6.2 Kebijakan Pembangunan
6.3 Kebijakan Kewilayahan
Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
7.1 Kebijakan Umum
7.2 Program Pembangunan DaerahBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
8.1 Program Prioritas
8.2 Kebijakan Pendanaan
Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Bab XI Penutup
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
7/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II - 1
BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Kondisi Geografis Daerah
Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 550 - 750 Lintang
Selatan dan 104 48 - 10848 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:
Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta ;
Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah ;
Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia ;
Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.
Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang
kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta
dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan
konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10%
dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat
intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit airpermukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/th.
Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27
kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang,Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota
Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi,
Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan,
dan 5.321 desa.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
8/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II - 2
2.1.2. Demografi
Jumlah penduduk Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki
sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa (ditambah
spasi) (Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013). Laju Pertumbuhan Penduduk
(LPP) Jawa Barat pada periode 2007-2012 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP
Nasional sebagaimana pada Gambar 2.1. Fluktuasi pertumbuhan penduduk
tersebut, diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%)
sementara pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8%) menurut data Tahun 2011,
hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang terbuka
untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain.
Sumber: BPS Jawa Barat, 2007-2012
Gambar 2.1Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2007-2012
Secara demografis, komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan kelompok
umur menurut Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 adalah kelompok umur 0-14
tahun sebesar 29,27%, kelompok umur 15 59 tahun (usia produktif) sebesar
63,69% , dan kelompok umur 60 tahun keatas (kelompok masyarakat lanjut usia
berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia) sebesar 7,04% (Gambar 2.2).
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
9/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II - 3
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010 (diolah)
Gambar 2.2Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010
Berdasarkan sebaran penduduk kabupaten/kota menurut Sensus Penduduk
2010 jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Bogor sebesar 4.771.932 jiwa,
disusul oleh Kabupaten Bandung sebesar 3.178.543 jiwa dan Kabupaten Bekasi
sebesar 2.630.401 jiwa. Sedangkan Jumlah jumlah penduduk terendah berada di
Kota Banjar sebesar 175.157 jiwa. Uraian jumlah penduduk tiap kabupaten/kota
dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Distribusi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2010
No Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
1Kabupaten Bogor
2,452,562 2,319,370 4,771,932
2 Kabupaten Bandung 1,620,274 1,558,269 3,178,543
3 Kabupaten Bekasi 1,347,223 1,283,178 2,630,4014 Kabupaten Garut 1,217,768 1,186,353 2,404,121
5 Kabupaten Sukabumi 1,193,342 1,148,067 2,341,409
6 Kabupaten Cianjur 1,123,091 1,048,190 2,171,281
7 Kabupaten Karawang 1,096,892 1,030,899 2,127,791
8 Kabupaten Cirebon 1,059,463 1,007,733 2,067,196
9 Kabupaten Tasikmalaya 834,996 840,679 1,675,675
10 Kabupaten Indramayu 856,640 807,097 1,663,737
11 Kabupaten Ciamis 758,889 773,615 1,532,504
12 Kabupaten Bandung Barat 770,702 739,582 1,510,28413 Kabupaten Subang 739,925 725,232 1,465,157
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
10/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II - 4
No Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
14 Kabupaten Majalengka 582,892 583,581 1,166,473
15 Kabupaten Sumedang 547,797 545,805 1,093,602
16 Kabupaten Kuningan 520,632 514,957 1,035,589
17 Kabupaten Purwakarta 436,082 416,439 852,521
18 Kota Bandung 1,215,348 1,179,525 2,394,873
19 Kota Bekasi 1,183,620 1,151,251 2,334,871
20 Kota Depok 880,816 857,754 1,738,570
21 Kota Bogor 484,791 465,543 950,334
22 Kota Tasikmalaya 321,460 314,004 635,464
23 Kota Cimahi 274,124 267,053 541,177
24 Kota Sukabumi 152,080 146,601 298,681
25 Kota Cirebon 148,600 147,789 296,389
26 Kota Banjar 87,031 88,126 175,157
Total 21,907,040 21,146,692 43,053,732
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , Survey Penduduk 2010.Catatan: Kabupaten Pangandaran masih masuk ke Kabupaten Ciamis
Secara kewilayahan penduduk Jawa Barat terkonsentrasi pada daerah-daerah
industri yaitu Metropolitan Bodebek-Karpur (Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Bekasi) serta Metropolitan Bandung Raya (Kabupaten Bandung). Hal ini
menunjukkan bahwa daerah industri masih memiliki daya tarik bagi penduduk dari
desa untuk mencari pekerjaan.
2.1.3. Potensi pengembangan wilayah
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah
Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP
Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan
sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, dengan potensi
masing-masing wilayah adalah :
1. WP Bodebekpunjur, yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten
Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan sebagian Kabupaten Cianjur
(Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan
Kecamatan Cipanas). Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
11/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II - 5
sektor pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa,
pertambangan, agribisnis dan agrowisata;
2. WP Purwasuka, yang meliputi daerah Kabupaten Subang, Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Wilayah ini memiliki potensi
pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan;
3. WP Ciayumajakuning, yang mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.
Wilayah ini merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam sektor
agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;
4. WP Priatim Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten
Pangandaran. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan dalam sektor
pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, dan
pertambangan mineral;
5. WP Sukabumi, wilayahnya mencakup Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi
dan Kabupaten Cianjur. Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam
sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, pariwisata,
industri pengolahan, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral.
6. WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung, yang meliputi Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian
Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari,
Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan).
Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian hortikultura,
industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, danperkebunan.
Setiap kabupaten/kota di masing-masing wilayah pengembangan (WP)
memiliki industri unggulan spesifik sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
12/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II - 6
Kab.Bekasi :1.Pakaianjadi
2.Boneka3.Komponen
Kota Bekasi :1. Pakaian jadi.2. Keraj.Kayu3. Perhiasan
Kab.Karawang :1 .Mesin&
Komponen2. Pakaian jadi.3. Mak. OlahanKota Depok :
1. Pakaianjadi.
2. Ind. Telematika
3 . Mak .O lahan
Kab.Bogor :1. Tekstil & ProdukTekstil2.Ind. Tas3. AlasKaki4. Mak. Olahan
Kab.Sukabumi:1. Batu Aji.2. Keraj.Kayu.3. Komponen &MEsin4. BolaSepak5. Mak. Olahan
Kota Bogor :1. Pakaian jadi.2. Bordir3.Ind. Tas4. Keramik5.Mak. Olahan
Kab. Cianjur :1. Furniture kayu2. Kerajinan logam3. Komponen Logam4. Sutera.5. Mak. Olahan
Kota Bandung :1. Tekstil& ProdukTekstil2.Alaskaki.3. Elektronika4. Rajut5. Ind.Telematika6. Komponen7. Mak. Olahan
Kota Sukabumi :1. Keraj. Kayu.2. Mak. Olahan
Kab.Subang :1. Keraj.Kayu
2. Komponen
Kab.Purwakarta:
1. Keramik
2 . Mak .O lahan
Kota Tasikmalaya :1. Bordir.2.Keraj.Pandan&Mendong3. Kelom geulis4. Batik5. Mak. Olahan
Kab.Tasikmalaya :1. Bordir.2. Keraj.Pandan &
Mendong3. Kelom Geulis.4. Mak. Olahan
Kab.Ciamis :1. Ijuk.
2. Furniture Kayu Kelapa3. Mak. Olahan4. Batik
Kab.Majalengka:1. BolaSepak2. Bata,Genteng3. Kerajinan Rotan4. Batu Alam
Kab.Kuningan :1. Kerjajinan Rotan2. Minyak Atsiri.3. Mak. Olahan
Kab.Indramayu:1.Batik2.Kerajinan Rotan3. Mak. Olahan
Kab.Cirebon :
1. Furniture Rotan2. Batik3. Batu Alam4. Mak. Olahan
Kota Cirebon:1. Furniture Rotan2. Kaca Patri3. Kerajinan Rotan
Kota Cimahi :1. Pakaian jadi2. Ind.Telematika.3. Mak. Olahan
Kab. Garut :1. Kulit & ProdukKulit2. Batik.3. Sutera.4. Minyak Atsiri5. Mak. Olahan
Kab.Bandung :
1. Tekstil & Produk
Tekstil
2. Alaskaki
3. Komponen.
4. Boneka
5. Mak. Olahan
Kota Banjar :1. MeubelAkar Kayu
Kab.Sumedang:1. Kerajinan Kayu2. Furniture Kayu3. Mak. Olahan
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2012
Gambar 2.3Peta Industri Unggulan Kabupaten/Kotadi Jawa Barat
2.1.4. Wilayah Rawan Bencana
Sesuai dengan karakteristik Jawa Barat, beberapa daerah merupakan daerah
rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain adalah :
a) Gempa Bumi dan Tsunami
Tatanan geologi dan tektonik di Jawa Barat membentuk jalur gempa
dengan ribuan titik pusat gempa yang berpotensi menjadi ancaman.
Terdapat 5 (lima) sesar aktif di 8 (delapan) kabupaten/kota yang rawan
gempa bumi dan tsunami yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kota
Sukabumi.
b) Gunung Berapi
Terdapat 7 (tujuh) gunung berapi aktif dan berpotensi menjadi ancaman
bencana, yaitu: 1) Kawasan bahaya letusan Gunung Tangkuban Perahu
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
13/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II - 7
terketak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang, 2) Kawasan
bahaya letusan Gunung Papandayan terletak di Kabupaten Garut dan
Kabupaten Bandung, 3) Kawasan bahaya letusan Gunung Ciremai
terletak di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Majalengka, 4)
Kawasan bahaya letusan Gunung Gede Pangrango terletak di Kabupaten
Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, 5) Kawasan bahaya
letusan Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Garut, 6) Kawasan bahaya
letusan Gunung Salak terletak di di Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Sukabumi.
c) Angin Topan dan Badai
Terdapat 6 Kabupaten/Kota yang rawan angin topan dan badai, yaitu
Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bogor.
d) Banjir
Terdapat 13 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan banjir yaitu
Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang,
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kota
Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
e) Longsor
Terdapat 13 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan longsor, yaitu
Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat dan KabupatenPangandaran.
f) Kekeringan
Terdapat 3 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan kekeringan,
yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten
Karawang yang merupakan lumbung pangan nasional.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
14/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II - 8
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Berdasarkan publikasi BPS selama kurun waktu Tahun 2007-2012,perekonomian Jawa Barat tumbuh rata-rata 5,86% dengan capaian tertinggi pada
Tahun 2011 sebesar 6,48%. Rata-rata inflasi selama periode tersebut sebesar
5,45% dengan capaian terendahnya adalah 3,09% pada Tahun 2009 dan inflasi
tertinggi adalah 11,11% pada Tahun 2008. Terkendalinya inflasi yang mencapai
angka di bawah dua digit, kecuali Tahun 2008 tidak lepas dari peran kolaborasi
otoritas moneter dengan pemerintah daerah melalui forum pengendalian inflasi
daerah. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi dari Tahun 2008 2012dapat dilihat pada Tabel 2-2.
Tabel 2.2.
LPE dan Inflasi Jawa Barat Tahun 2008-2011
Uraian
Tahun
2007Baseline
2008 2009 2010 2011 2012
Laju PertumbuhanEkonomi
6,48 6,21 4,29 6,09 6,48 6,21
Inflasi 5,10 11,11 3,09 6,46 3,10 3,86
Sumber: BPS Jawa Barat 2012;Keterangan: *) angka perkiraan BPS Provinsi Jawa Barat
Berdasarkkan sisi produksi, kapasitas sektor non-tradable (sektor jasa dan
perdagangan) semakin besar terkait dengan keunggulan Jawa Barat sebagai pusat
kuliner dan fashion yang menarik bagi turis domestik maupun asing untuk
mengunjungi Jawa Barat terutama Kota Bandung dan sekitarnya. Sektor
Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) tumbuh tinggi menembus dua digit selama
dua tahun berturut-turut, yakni 10,12% pada Tahun 2009 dan 11,77% pada Tahun
2010, sedangkan pada Tahun 2011 sektor ini tumbuh melambat yakni 8,11%
mendekati pertumbuhan pada Tahun 2007 mencapai 8,03%, kemudian melonjak lagi
pada Tahun 2012 mencapai 11,55%. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh
diatas dua digit untuk tiga tahun terakhir, yakni 16,23%Tahun 2010, 14,93% Tahun
2011dan 12% Tahun 2012.
Sementara itu, pertumbuhan sektor tradable (pertanian dan industri)
cenderung lebih rendah dari rata-rata LPE Jawa Barat. Sektor industri pengolahan
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
15/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II - 9
yang merupakan sektor dominan PDRB Jawa Barat tumbuh 6,21% Tahun 2011
setelah mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2009 sebesar 1,74%. Namun
Tahun 2012 melambat menjadi 3,94% seiring dengan melambatnya pertumbuhan
ekspor Jawa Barat menjadi 5,52% dibandingkan Tahun 2011 yang mencapai 6,51%.
Krisis ekonomi yang masih terjadi di sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia
mengakibatkan turunnya permintaan terhadap ekspor Jawa Barat. Pertumbuhan
sektor pertanian menurun di Tahun 2010 dan negatif di Tahun 2011 (-0,09%) dan
2012(-0,7%), tetapi berpotensi tumbuh kembali karena besarnya peluang
pengembangan agribisnis di Jawa Barat.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang didominasi oleh pertumbuhan pada
sektornon-tradable (sektor perdagangan dan jasa) perlu mendapat perhatian karena
dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya
yang rendah, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4. Dengan demikian,
pertumbuhan sektor tradable (pertanian & industri) perlu menjadi prioritas
pembangunan ekonomi Jawa Barat.
Sumber : Data diolah, Bappeda Jabar, 2012
Gambar: 2.4.Pertumbuhan Sektor Tradable dan Nontradable Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga masih tetap
mendominasi PDRB Jawa Barat, yakni sebesar 58,24% Tahun 2012 (Tabel 2.3).
Seperti halnya perekonomian nasional, perekonomian Jawa Barat bercirikan
P e r t u m b u h a n S e k t o r T ra d a b le
d a n N o n t r a d a b l e J a b a r
1 ,81
3,5 4 3,5 3 3 ,39
5,9 5
5 ,8 9 5 , 7 4
7, 68
1,5 9
2 ,36
4 ,32
2,5 1
5 ,45
4,1 2
6 ,53
6, 96
5,0 7
6,2 1
7 ,61
3, 98
8 ,26
11 ,56
9 ,41
1 0,9 6
3,1 6 3,7 6
4 ,6 7 4 ,7 75, 60
6,0 2
6, 48
6, 21
4, 19
6, 09
6 ,4 86, 21
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
1 0,0
1 2,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ra da ble N o n T r ad ab le P D RB
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
16/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 10
domestic-demand led growth, dimana dominasi utama berasal dari konsumsi rumah
tangga. Permintaan domestik menjadi kekuatan ekonomi Jawa Barat untuk tumbuh
dan membentuk resistensi terhadap gejolak eksternal. Konsumsi rumah tangga yang
tinggi akan menjadi sumber ketahanan ekonomi yang penting apabila dapat
dimanfaatkan sebagai pasar hasil produksi.
Tabel 2.3Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2011-2012
No Komponen Penggunaan 2011 2012 Laju
Pertumbuhan
1. Konsumsi Rumah Tangga 59,28% 58,24% -1,04%
2. Konsumsi Pemerintah 8,89% 8,78% -0,11%
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 18,16% 18,50% 0,34%4. a. Perubahan Inventori 4,58% 5,12% 0,54%
b. Diskrepansi Statistik 2,51% 1,63% -0,88%
5. Ekspor 35,40% 35,94% 0,54%
6. Dikurangi: Impor 29,40% 28,62% -0,78%Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Jawa Barat, 2013
PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan dari
sekitar Rp 7,01 juta pada Tahun 2008 menjadi Rp 8,18 juta juta pada Tahun 2012
atau meningkat rata-rata sebesar 3,95% per tahun. Sementara itu, Indeks Gini
selama periode 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 0,28
menjadi 0,41 (Pusdalisbang, Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2013). Kedua hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan penduduk Jawa Barat cenderung
semakin terdistribusi secara tidak merata sehingga ketimpangan pendapatan yang
terjadi semakin lebar.
2.2.2 Kesejahteraan Sosial
Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas
manusia dan masyarakat Jawa Barat. yang tercermin pada pendidikan, kesehatan,
tingkat kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatan kerja, dan tingkat kriminalitas.
Capaian Bidang Pendidikan untuk indikator Angka Melek Huruf (AMH) pada Tahun
2012 sebesar 96,97%, pada Tahun 2008 sebesar 95,53% (LKPJ 2008), sedangkan
Tahun 2007 sebagai tahun dasar perhitungan/baseline adalah sebesar 95,32%
(LKPJ 2007). Dengan demikian terjadi peningkatan capaian AMH Tahun 2012
terhadap Tahun 2007 sebesar 1,65%. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
17/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 11
Tahun 2012 sebesar 8,15 tahun (angka perkiraan BPS Jawa Barat, 6 Maret 2013),
Tahun 2008 sebesar 7,50 tahun (LKPJ 2008), sedangkan capaian RLS Tahun 2007
sebesar 7,50 tahun (LKPJ 2007). Dengan demikian capaian RLS Tahun 2012
terhadap Tahun 2007 terjadi peningkatan sebesar 0,65 tahun.
Indikator AHH Pada Tahun 2012 sebesar 68,60 tahun, pada Tahun 2008
sebesar 67,8 tahun (LKPJ 2008), sedangkan capaian Tahun 2007 sebagai tahun
dasar perhitungan/baselineadalah sebesar 67,60 tahun (LKPJ 2007).
Tabel 2.4Capaian IPM Jawa Barat tahun 2007-2012
UraianTahun
2007 2008 2009 2010 2011 2012
IPM 70,71 71,12 71,64 72,08 72,82 73,19*)
a) Indeks Pendidikan 80,21 80,35 81,14 81,67 82,55 82,75*)
- RLS (Tahun) 7,50 7,50 7,72 7,95 8,20 8,15*)
- Angka Melek Huruf (%) 95,32 95,53 95,98 96,00 96,48 96,97*)
b) Indeks Kesehatan 71,00 71,33 71,67 72,00 72,34 72,67*)
- Angka Harapan Hidup 67,60 67,80 68,00 68,20 68,40 68,60*)
c) Indeks Daya beli 60,93 61,66 62,10 62,57 63,57 64,17*)
-Purchasing Power
Parity/PPP (Rp.000)623,64 626,81 628,71 630,77 635,10 637,67*)
Sumber: Bappeda Jabar 2013
Dari Tabel 2.4 menunjukan bahwa capaian IPM terus meningkat dari tahun ke
tahun namun demikian disparitas IPM antara kabupaten/kota masih cukup tinggi
sebagaimana digambarkan pada grafik dibawah ini (Gambar 2.5).
Beberapa kabupaten kota capaian IPM berada diatas rata-rata capaian IPMJawa Barat yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota
Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Sedangkan kabupaten kota lainya
berada dibawah rata-rata IPM Jawa Barat dengan capaian terendah berada di
WKPP III dan WKPP IV yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon Dan
Kabupten Cianjur (Gambar 2.5).
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
18/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 12
Sumber: Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat (diolah)
Gambar 2.5Data IPM Jawa Barat per Kabupaten/Kota
Peningkatan IPM jawa Barat selama kurun waktu 6 tahun dipengaruhi bukan
oleh salah satu komponen aja melainkan dari ketiga komponen penyusun IPM yaitu
pendidikan kesehatan dan daya beli.
Indeks pendidikan di Jawa Barat mengalami peningkatan, kondisi tersebutsama dengan kondisi di kabupaten/kota (Gambar 2.6). Indeks pendidikan yang
tertinggi terjadi pada Tahun 2011 yang dicapai oleh Kota Cimahi yaitu sebesar 89,95,
kemudian berturut-turut Kota Bandung sebesar 89,93, dan kota Bekasi sebesar
89,33. Indeks pendidikan terendah berada pada Kabupaten Depok dengan nilai
67,49, Kabupaten Indramayu sebesar 70,03, dan Kabupaten Bandung sebesar
73,49.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
19/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 13
Sumber: Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat (diolah)
Gambar 2.6Data Indeks Pendidikan Jawa Barat per Kabupaten/ Kota
Indeks Kesehatan tiap kabupaten/kota sejak tahun 2008 sampai dengan 2011
mengalami peningkatan walaupun relatif kecil. Indek kesehatan di KabupatenBandung pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar
11,54 selama 4 tahun dari tahun 2008 sebesar 73,10 menjadi 84,64. Selain
Kabupaten Bandung peningkatan indeks kesehatan yang tertinggi adalah Kota
Depok sebesar 80,36 dan Kota Tasikmalaya sebesar 75,05. Indeks Kesehatan
terendah pada tahun 2011 terjadi di Kabupaten Cirebon sebesar 67,37, Kabupaten
Garut sebesar 68,34, dan Kabupaten Cianjur sebesar 68,91 (Gambar 2.7).
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
20/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 14
Sumber: Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat (diolah)
Gambar 2.7Data Indeks Kesehatan Jawa Barat per Kabupaten/ Kota
Indeks daya beli Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 sebesar 63,74, dari 27 (dua
puluh tujuh) kabupaten/kota di Jawa Barat, yang mencapai indeks daya beli tertinggi adalah
Kota Cirebon dan Kota Depok sebesar 67,36, dan Kota Bogor sebesar 67,31. Sedangkan
indeks daya beli terendah berada pada Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan
Kabupaten Bogor yaitu masing-masing sebesar 59,53; 62,33; dan 62,78 (Gambar 2.8).
Sumber: Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat (diolah)
Gambar 2.8
Data Indeks Daya Beli Jawa Barat per Kabupaten/Kota
Jawa Barat 2011: 72,34
Jawa Barat 2008: 71,33
Jawa Barat 2011 : 63,74
Jawa Barat 2007 : 60,93
59,53
67,36 67,36
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
21/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 15
Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat terus mengalami penurunan
dari tahun 2007 (13,55%) hingga tahun 2012 (9,89%) dan selalu berada jauh di
bawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional, tetapi disparitas kemiskinan kota desa
masih tinggi seperti terlihat pada Gambar 2.9. Disparitas kemiskinan antara desa dan
kota dari tahun 2007 2012 rata-rata 4,45% (desa lebih tinggi daripada kota), hal ini
menunjukan bahwa aktivitas ekonomi diperdesaan perlu mendapat perhatian khusus
untuk terus ditingkatkan.
Sumber : Badan Pusat Statistik RI
Gambar 2.9Perkembangan Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2007 - 2012
LPE tinggi berdampak positif pada tingkat pengangguran terbuka yang
semakin menurun. Pada Agustus 2012 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat
sebesar 9,08%, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih
lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencapai 6,14%. Fakta tingkat
pengangguran yang masih lebih tinggi dari nasional dan daya beli yang masih
rendah menyangkut kondisi kinerja perekonomian yang begitu kompleks. Fakta
demikian tidak mungkin diselesaikan hanya mengandalkan instrumen kebijakan fiskal
daerah, namun juga tergantung pada instrumen kebijakan moneter yang lebih
memadai, kondisi kinerja dunia usaha dan perekonomian nasional serta global.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
22/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 16
Tabel 2.5 menunjukan proporsi penganggur lulusan SLTA keatas lebih banyak
daripada pengangguran lulusan SLTP dan SD.
Tabel 2.5
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan
2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga
Perkembangan seni dan budaya di Jawa Barat sudah mengalami kemajuan
yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Namun
demikan, upaya peningkatan jati diri masyarakat Jawa Barat seperti halnya
solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa
masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong
royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini
menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan
masyarakat.
2.3 Aspek Pelayanan Umum
Pada aspek pendidikan, khususnya Sekolah Dasar (SD/MI)
penyelengaraannya didominasi oleh pemerintah, sedangkan pada tingkat SMP/MTS
dan SMA/MA/SMK didominasi oleh swasta. kondisi ini menunjukan pentingnya
perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan SLTP dan SLTA untuk mencapai
wajar dikdas 12 tahun pada Tahun 2018. Pendidikan anak usia dini (TK/RA/PAUD)
sbesar 99,02% dilaksanakan oleh swasta, hal ini perlu perhatian pihak pemerintah
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
23/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 17
mengingat pendidikan usia dini merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan
anak (golden age) (Tabel 2.6).
Tabel 2.6Jumlah Sekolah dan Siswa Negeri/Swasta Se-Jawa Barat
Tahun Pelajaran 2011/2012
Jenjang UraianSekolah
TotalTerbanyak
diNegeri % Swasta %
TK/RA/PAUD
Lembaga 180 0,98% 18.160 99,02% 18.340Kabupaten
Bogor
Siswa 10.584 0,60% 1.753.193 99,40% 1.763.777Kabupaten
Bandung
SD/MI
Lembaga 19.524 80,73% 4.660 19,27% 24.184Kabupaten
Bogor
Siswa 4.585.271 86,31% 727.483 13,69% 5.312.754Kabupaten
Bogor
SMP/MTS
Lembaga 1.795 31,45% 3.913 68,55% 5.708Kabupaten
Garut
Siswa 1.092.886 56,73% 833.636 43,27% 1.926.522Kabupaten
Bogor
SMA/MA/SMK
Lembaga 758 20,07% 3.018 79,93% 3.776Kabupaten
Bogor
Siswa 519.533 35,11 % 960.044 64,89 % 1.479.577Kabupaten
Garut
TotalLembaga 22.257 42,80% 29.751 57,20% 52.008
Siswa 5.689.260 57,10% 4.274.356 42,90% 9.963.616
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Pada bidang pendidikan angka partipasi sekolah SD dan SMP terus
meningkat. Pada bidang kesehatan jumlah rumah sakit dan dokter belum memadai.
Pada bidang pekerjaan umum kondisi infrastruktur mengalami peningkatan. Padabidang Perumahan rasio elektrifikasi terus meningkat. Pada bidang Koperasi dan
usaha kecil menengah kontribusi penyerapan tenaga kerja terus meningkat. Pada
bidang sosial jumlah PMKS cenderung meningkat, sebagaimana tabel dibawah ini.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
24/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 18
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2012
Gambar 2.10Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2012
Tabel 2.7Indikator Aspek Pelayanan Umum Tahun 2008 -2011
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pendidikan
1 Angka Partisipasi Sekolah
Murni (APS) SD Sederajat
94,17 98,24 98,22 98,29 96,88 96,97
2 Angka Partisipasi Sekolah
Murni (APS) SMP Sederajat
67,27 68,16 70,63 71,36 72,04 74,12
3 Rasio Anak Terhadap Jumlah
Sekolah (Jenjang SD dan
SMP)
n/a 344,53 330,36 342 n/a n/a
4 Rasio Anak Terhadap Jumlah
Guru (Jenjang SD dan SMP)
n/a 27,81 26,67 77,53 n/a n/a
Kesehatan
1 Rasio Rumah Sakit terhadap
Penduduk (Satuan : per
100.000 penduduk)
n/a 0,47 0,50 0,57 0,47 n/a
2 Rasio Dokter umum terhadap
Penduduk(Satuan : per
100.000 penduduk)
n/a 3,72 4,04 4,19 3,72 n/a
Pekerjaan Umum
1 Rasio Irigasi kondisi baik
terhadap seluruh irigasi n/a 58,69% 60,76% 61,72% 63,67% 64,52%
2 Kemantapan Jalan 87,31% 88,16% 89,5% 92,08% 95,03% 97,05%
3 Cakupan pelayanan Air
Limbah
50%51% 51% 52% 63,21%
63,21%
4 Cakupan pelayanan 52% 53% 54% 56% 61,8% 63,53%
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
25/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 19
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
persampahan
5 Cakupan Pelayanan air bersih
perkotaan 28% 29% 30% 35,05% 49,66% 51,76%
Perumahan1 Rasio Jumlah keluarga
Berumah tidak Layak Huni
Terhadap seluruh jumlah
Keluarga
n/a 1,12 % 2,41 % n/a n/a n/a
2 Ratio elektrifikasi rumah
tangga 60,41% 62,71% 65,21% 69,89% 71,71% 73,55%
3 Ratio elektrifikasi pedesaan 99,59% 99,8% 100% 100% 100% 100%
Koperasi dan usaha kecil menengah
1 Kontribusi Penyerapan tenaga
kerja Terhadap JumlahAngkatan Kerja
n/a 65,72% 71,35% 73,92% n/a n/a
Ketahanan pangan
1 Rasio Jumlah Penduduk
Terhadap Produksi
Padi(orang/ton/Tahun)
n/a 0,24 0,27 0,27 0,25 n/a
Perhubungan
1 Jumlah Angkutan Umum (Bus
Besar, Sedang, Kecil, MPU)
49.445
Unit
49.445
Unit
49.445
Unit
49.445
Unit
49.445
Unit
38.135
Unit
Sosial
1 Jumlah PMKSn/a
250.255
jiwa
211.560
jiwa
309.388
iwa n/a n/a
2 Jumlah Panti Sosialn/a
725
buah
725
buah
859
buah n/a n/a
Sumber: Pusat Data Dan Informasi Bappeda Provinsi Jawa Barat, BPS, dan LKPJ Tahun 2011 Diolah
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan
tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang
berdekatan, nasional atau internasional. Daya saing Provinsi Jawa Barat kuat
dengan menempati peringkat ke 6 (enam) dari 33 (tigapuluh tiga) Provinsi (Gambar
2.10).
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
26/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 20
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010
Gambar 2.11Daya Saing Provinsi seluruh Indonesia
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Pendapatan Regional
Pendapatan Dometstik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat atas dasar
harga konstan pada Tahun 2012 sebesar Rp 364,41 trilyun atau meningkat sebesar
Rp 21,3 trilyun dibanding Tahun 2011 (Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013).
Sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap
PDRB Provinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012, namun kontribusinya
cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2012, kontribusi sektor industri
pengolahan sebesar 41,07% (berdasarkan harga konstan) dan 35,79% (berdasarkan
harga berlaku) sedangkan pada Tahun 2008 kontribusinya sebesar 45,93%
(berdasarkan harga konstan) dan 43,70% (berdasarkan harga berlaku).
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
27/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 21
Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor
dengan kontribusi kedua tertinggi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dan
kontribusinya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, kontribusi
sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 23,19% (berdasarkan harga
konstan) dan 23,90% (berdasarkan harga berlaku) sedangkan pada Tahun 2008
kontribusinya sebesar 19,55% (berdasarkan harga konstan) dan 20,51%
(berdasarkan harga berlaku).
b. Nilai tukar petani
Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan
tukar petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. NTP dapat
dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan petani.
Tabel 2.8 menunjukan NTP Jawa Barat dari tahun 2008 hingga tahun 20012
cenderung meningkat
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
28/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 22
Tabel 2.8Perkembangan Rata-rata Indeks Harga diterima, Indeks Harga dibayar, dan
Nilai Tukar Petani Jawa Barat tahun 2008-2012
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Indeks Harga diterima Petani 108,97 119,17 129,77 144,18 156,01
Indeks Harga dibayar Petani 112,72 122,58 130,67 137,42 143,20
Nilai Tukar Petani 96,14 97,21 99,29 104,90 108,93
Sumber: BPS Jawa Barat, Statistik Nilai Tukar Petani Jawa Barat Tahun 2008-2013
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya
air dan irigasi, permukiman, dan ketenagalistrikan. Jawa Barat memiliki jaringan jalan yang
terbagi ke dalam: (1) Jalan nasional sepanjang 1.351,13 Km; (2) jalan provinsi sepanjang
2.191,29 Km; dan (3) jalan kabupaten/kota sepanjang 32.438,66 Km. Di samping itu terdapat
ruas-ruas jalan yang belum memiliki status yaitu di jalur selatan Jawa Barat sepanjang
210,93 Km mulai dari Tegalbuleud sampai Kalapagenep.
Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur alan sebagai sarana pendukung
pengembangan wilayah telah dilakukan upaya-upaya: (1) membuka keterisolasian Jawa
Barat bagian Selatan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan pada ruas
Bandung-Pangalengan-Cukul-Cisewu-Rancabuaya sepanjang 31,35 km, ruas jalan cikajang-
pameungpeuk sepanjang 24,9 km; (2) mengatasi kemacetan melalui pembangunan jalan
baru dan pelebaran jalan provinsi pada ruas-ruas strategis yaitu: lingkar Sukabumi
sepanjang 6,9 km, Lingkar Nagreg, Lingkar Gentong dan pembangunan Tol Dalam Kota
Bandung (BIUTR), Tol Seroja Tol Cisumdawu dan Tol Cikapali.
Mobilitas pergerakan angkutan penumpang dan barang telah didukung oleh: (1)
aringan jalan kereta api sepanjang 1.135,442 km yang terdiri dari jaringan lintas raya
sepanjang 931,666 km dan jaringan lintas cabang 203,775 km, namun jaringan lintas cabang
sebagian besar sudah tidak aktif lagi bahkan diantaranya sudah tidak tersambung; (2)
prasarana transportasi laut, meliputi 6 (enam) pelabuhan pengumpan regional, 1 (satu)
pelabuhan pengumpul, dan 4 (empat) pelabuhan pengumpan lokal; (3) prasarana
transportasi udara, meliputi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, Bandara
Nusawiru di Kabupaten Pangandaran dan Bandara Penggung/Cakrabuana di Kota Cirebon.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
29/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 23
Untuk memperluas cakupan layanan transportasi sedang dilakukan upaya reaktifasi
dan pembangunan jalur kereta api serta inisiasi pembangunan monorail di Metropolitan
Bandung Raya, pembangunan pelabuhan laut internasional Cilamaya di Kabupaten
Karawang dan optimalisasi pelabuhan laut Cirebon, pembangunan Bandar Udara
Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan pengembangan
Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran.
Pada sektor infrastruktur sumber daya air dan irigasi terdapat kurang lebih 973.976
Ha sawah di Jawa Barat yang telah terlayani oleh infrastruktur irigasi mulai dari irigasi teknis
sampai dengan irigasi sederhana . Dari total areal sawah tersebut, hanya terdapat 87.656
Ha (8,99%) tersebar di 91 Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan Provinsi.
Infrastruktur sumber daya air lainnya adalah 5 waduk, 832 situ yang tersebar di 6 WilayahSungai di Jawa Barat. Untuk mendukung peningkatan kondisi jaringan irigasi telah dilakukan
pembangunan Bendung Waru di Kabupaten Karawang dan Pembangunan Bendung Suplesi
Leuwikadu di Kabupaten Sukabumi, serta rehabilitasi jaringan irigasi lainnya. Selain itu,
pembangunan Waduk Jatigede sebagai sumber air baku untuk DI Rentang seluas 90.000
Ha, untuk air bersih Pantura 3.500 L/dtk, dan pengendalian banjir Pantura seluas 14.000 Ha
yang saat ini berada pada fase akhir pembangunan fisik.
Pada sektor permukiman dan perumahan, telah terlayani dengan: (1) infrastruktur air
minum perpipaan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantura,
SPAM Regional di Metropolitan Bandung, SPAM di Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) untuk
meningkatkan cakupan layanan air minum; (2) infrastruktur pengelolaan limbah melalui
instalasi pengelolaan air limbah skala kota di Metropolitan Bandung Raya dan Cirebon Raya,
skala komunal di beberapa kota, rehabilitasi dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Limbah
Terpadu (IPLT) di Kabupaten Subang dan Kota Depok serta pembangunan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di beberapa kabupaten/kota; (3) infrastruktur
persampahan regional perkotaan melalui pengelolaan TPPAS Regional Sarimukti dan
persiapan pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS)
Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung yang melayani Metropolitan Bandung Raya
dan TPPAS Regional Nambo di Kabupaten Bogor yang melayani Metropolitan Bodebek -
Karpur.
Pada sektor energi dan sumber daya mineral, pengembangan energi
ketenagalistrikan dilakukan melalui upaya peningkatan rasio elektrifikasi Jawa Barat. Pada
tahun 2010 desa-desa yang belum terjangkau oleh jaringan listrik sudah dijangkau oleh
aringan listrik PLN (rasio elektrifikasi desa 100%). Selain itu, untuk mendukung peningkatan
elektrifikasi rumah tangga terus dikembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
30/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 24
terutama potensi energi panas bumi, mikrohidro, biofuel, energi angin dan gelombang
(dalam skala terbatas).
1.4.1. Fokus Iklim Berinvestasi
Penanaman Modal yang diukur dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2008-2012 terjadi
peningkatan rata-rata 13,36% per tahun, yaitu dari Rp 106,11 trilyun pada tahun
2008 menjadi Rp 175,20 trilyun pada Tahun 2012. Namun demikian kontribusi PMTB
perlu ditingkatkan dengan mendorong investasi yang dapat menyerap tenaga kerja
serta menggunakan sumber daya lokal.
Tabel 2.9Distribusi PMTB terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012
No KomponenPenggunaan
2008 2009 2010 2011 2012
1. Konsumsi RumahTangga
61,85 61,99 60,31 59,28 58,64*)
2. Konsumsi LembagaNirlaba
0,46 0,73 0,44 0,41
2. Konsumsi Pemerintah 7,34 8,43 8,62 8,89 8,78
3. Pembentukan ModalTetap Bruto
16,75 16,87 17,71 18,16 18,50
4. Perubahan Inventori 7,70 5,02 5,45 7,26 5,12
5. Ekspor Barang dan Jasa 40,71 35,55 35,79 35,40 35,94
6. Dikurangi: Impor Barangdan Jasa
34,81 28,60 28,33 29,40 28,62
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013.Keterangan: *)termasuk konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga
Realisasi investasi berdasarkan Izin Usaha Tetap (IUT) yang diterbitkan pada
tahun 2011 mengalami peningkatan, baik melalui penanaman modal asing (PMA)
maupun melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN). Persebaran investasi
relatif tidak merata antar daerah di Jawa Barat. Pada tahun 2011, jumlah proyek
meningkat sebesar 4,92 % atau menjadi 767 kegiatan tahun 2011 dari 731 kegiatan
pada tahun 2010. Nilai investasi meningkat sebesar 4,61% atau dari 46,6 triliun
pada tahun 2010 menjadi 48,7 triliun pada tahun 2011. Jumlah tenaga kerja
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
31/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 25
mengalami peningkatan sebesar 81,78 %, dari 218.239 orang pada tahun 2010
menjadi 398.710 orang tahun 2011.
Tujuan investor untuk wilayah Jawa Barat sebagian besar adalah di daerah
Kabupaten Bekasi, Kota Bandung dan Kabupaten Cirebon dengan investasi masing-
masing sebesar 13,2 trilyun, 9,5 trilyun dan 7 trilyun rupiah. Berdasarkan penyerapan
tenaga kerjanya, investasi yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah di
Kabupaten Bekasi sebanyak 87.029 orang, Kota Bandung 64,177 orang, dan Kota
Depok 58.811 orang. Berdasarkan jenis sektornya, pada tahun 2011 untuk PMDN
tiga sektor utama yang menjadi tujuan investasi adalah sektor perumahan, kawasan
industri, dan perkantoran sebesar 2,1 trilyun atau 29,4%, sektor industri lainnya
sebesar 1,6 trilyun atau 21,93 %, dan sektor industri karet dan plastik sebesar 0,8
trilyun rupiah atau 10,97%. Sementara itu, tiga sektor utama PMA yang diminati
investor adalah sektor Industri Logam, Mesin & Elektronika dengan nilai sebesar 10,3
trilyun atau 24,97 %,, Sektor Listrik, Gas, & Air sebesar 7,1 trilyun atau 17,28 %,, dan
sektor Perdagangan & Reparasi sebesar 6,4 trilyun rupiah atau 15,59 %,.
1.4.2. Fokus Sumber Daya manusia
Angkatan kerja Provinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012 meningkatrata-rata sebesar 1,82% per tahun. Jumlah angkatan kerja pada Tahun 2008
sebesar 18.743.979 orang atau 44,42% penduduk Jawa Barat dan pada Tahun 2012
mencapai 20.150.094 orang atau 45,23% penduduk Jawa Barat (Pusdalisbang
Provinsi Jawa Barat, 2013). Dalam kurun waktu tersebut, penduduk Jawa Barat
paling banyak bekerja di sektor perdagangan yaitu sebesar 2.370.356 orang pada
Tahun 2008 dan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 4.595.508 orang pada
Tahun 2012. Sektor pertanian dan industri merupakan sektor kedua dan ketigaterbesar tempat bekerja penduduk Jawa Barat selama periode tersebut (BPS
Provinsi Jawa Barat, 2009-2013).
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
32/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 26
Tabel 2.10Penduduk Usia 15 Tahun Keatas, Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008-2012
Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012
Pertanian 3.792.677 3.758.892 3.964.243 3.675.713 3.966.550
Industri 695,261 710.007 3.389.287 3.571.915 3.863.392
Perdagangan 2.370.356 2.617.049 4 .206.889 4.554.503 4.595.508
Jasa-jasa 543,313 547.835 2.657.172 2.699.014 2.818.642
Lainnya 1.766.475 1.768.341 2.724.853 2.953.636 3.077.016
JUMLAH 9.168.082 9.402.124 16.942.444 17.454.781 18.321.108
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2009-2013
Pengangguran terbuka pada Tahun 2012 mencapai 1.828.986 orang atau
menurun 19,20% dari jumlah pengangguran terbuka pada Tahun 2008.
Pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan SLTP ke bawah (62,17% dari
penganggur terbuka Jawa Barat pada Tahun 2012), dan penduduk usia muda
(Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013).
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
33/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 1
BAB IIIGAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2008-2013
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada
dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber
daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan
pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran
secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan
antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting)
antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun terus
meningkat, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Daerah
tahun 2008 sampai dengan 2012 (Tabel 3.1)
Tabel 3.1Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
20086.335.025.711.552,00
7.275.004.134.689,00114,84 939.978.423.137,00
20097.091.000.804.180,00
7.787.181.567.577,00109,82 696.180.763.397,00
20108.412.972.777.180,00
9.742.187.780.707,00115,80 1.329.215.003.527,00
20119.267.492.135.221,66
11.053.783.272.262,30119,27 1.786.291.137.040,64
2012*) 15.280.679.125.313,00 16.894.184.518.260,00 110,56 1.613.505.392.947,00
Jumlah 46.387.170.553.446,66 52.752.341.273.495,30 113,72 6.365.170.720.048,64
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
34/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 2
Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Pendapatan Daerah
sebesar Rp 46.387.170.553.446,66 dengan realisasi Rp
52.752.341.273.495,30 atau melampaui target sebesar 113,72 persen.
Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi Pendapatan Daerah, proporsi
komponen pendapatan terhadap total pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Barat selama Tahun Anggaran 2008-2012 ditunjukkan pada Tabel 3.2 dan
Tabel 3.3.
Tabel 3.2Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2008-2012
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) berdasarkan Laporan Realisasi APBD TA. 2012 dan sudah termasuk Dana BOS Pusat
Jenis Penerimaan
Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah MenurutTahun
(%)
2008 2009 2010 2011 2012 *)
PAD 72,51 70,90 74,44 76,92 59,18
Dana perimbangan 26,17 27,90 24,92 22,85 16,77
Penerimaan lainnyayang sah
1,32 1,20 0,64 0,23 24,05
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
35/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 3
Tabel 3.3Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2008-2012
JenisPenerimaan
Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah Menurut Tahun
(Rupiah)
2008 2009 2010 2011 2012 *)
PAD 5.275.051.504.266,00 5.520.994.690.390,00 7.252.242.912.554,00 8.502.566.839.986,35 9.998.972.938.028,00
Danaperimbangan
1.903.729.826.416,00 2.172.729.233.053,00 2.427.857.461.051,00 2.526.078.026.559,00 2.832.746.608.832,00
Penerimaanlainnya yang sah
96.225.804.007,00 93.457.644.134,00 62.087.407.102,00 25.138.405.717,00 4.062.464.971.400,00
Total 7.275.007.134.689,00 7.787.181.567.577,00 9.742.187.780.707,00 11.053.783.272.262,30 16.894.184.518.260,00
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) berdasarkan Laporan Realisasi APBD TA. 2012 dan sudah termasuk Dana BOS Pusat
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
36/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 4
Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah selama periode
Tahun Anggaran 2008-2012, tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b)
Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, dari hasil akumulasi
target tahunan sebesar Rp 31.698.689.216.412,66 realisasinya
melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar Rp
36.549.828.885.224,35 atau 115,30 persen, seperti dijelaskan pada
Tabel 3.4.
Tabel 3.4Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 4.609.149.010.485,00 5.275.051.504.266,00 114,45 665.902.493.781,00
2009 5.099.622.444.134,00 5.520.994.690.390,00 108,26 421.372.246.256,00
2010 6.252.651.060.299,00 7.252.242.912.554,00 115,99 999.591.852.255,00
2011 7.000.143.180.677,66 8.502.566.839.986,35 121,46 1.502.423.659.308,69
2012*) 8.737.123.520.817,00 9.998.972.938.028,00 114,44 1.261.849.417.211,00
Jumlah 31.698.689.216.412,66 36.549.828.885.224,35 115,30 4.851.139.668.811,69
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan.
Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 target dan realisasi Pajak
Daerah terlampaui, total target Pajak Daerah sebesar Rp
29.169.936.877.758,66 dan total realisasinya sebesar Rp
33.222.304.379.497,00 atau 113,89 persen, disajikan pada Tabel 3.5.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
37/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 5
Tabel 3.5Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 4.316.000.000.000,00 4.926.338.153.202,00 114,14 610.338.153.202,00
2009 4.690.280.000.000,00 4.979.386.048.300,00 106,16 289.106.048.300,00
2010 5.636.846.433.981,00 6.470.866.063.031,00 114,80 834.019.629.050,00
2011 6.436.286.052.383,66 7.696.499.875.463,00 119,58 1.260.213.823.079,34
2012*) 8.090.524.391.394,00 9.149.214.239.501,00 113,09 1.058.689.848.107,00
Jumlah 29.169.936.877.758,66 33.222.304.379.497,00 113,89 4.052.367.501.738,34
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah provinsi kepada
kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan
jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Target dan realisasi
Retribusi Daerah secara rata-rata terlampaui, kecuali tahun 2010sebesar 97,13 persen dan tahun 2012 sebesar 98,39 persen. Selama
periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Retribusi Daerah secara
akumulasi sebesar Rp. 192.723.009.759,00 dan realisasinya
melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.
213.720.581.112,00 atau 110,90 persen, disajikan pada Tabel 3.6.
Tabel 3.6Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 30.482.545.293,00 35.398.710.486,00 116,13 4.916.165.193,00
2009 30.356.081.395,00 38.008.734.422,00 125,21 7.652.653.027,00
2010 33.201.178.296,00 32.248.949.068,00 97,13 (952.229.228,00)
2011 40.418.034.235,00 50.737.863.167,00 125,53 10.319.828.932,00
2012*) 58.265.170.540,00 57.326.323.969,00 98,39 (938.846.571,00)
Jumlah 192.723.009.759,00 213.720.581.112,00 110,90 20.997.571.353,00Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
38/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 6
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah.
Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara akumulasi sebesar Rp.
1.009.290.054.749,00, realisasinya tidak mencapai target yang
ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 1.006.670.591.642,00 atau 99,74 persen,
disajikan pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 142.845.064.896,00 138.674.865.159,00 97,08 (4.170.199.737,000
2009 180.042.924.836,00 179.835.133.266,00 99,88 (207.791.570,00)
2010 225.674.515.017,00 226.365.879.978,00 100,31 691.364.961,00
2011 227.085.550.000,00 229.147.336.153,00 100,91 2.061.786.153,00
2012*) 233.642.000.000,00 232.647.377.086,00 99,57 (994.622.914,00)
Jumlah 1.009.290.054.749,00 1.006.670.591.642,00 99,74 (2.619.463.107,00)
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari:
(a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro;
(c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi,
(f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah; (g)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h)
Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari
Pengembalian; (l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (m) Pendapatan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n) Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD). Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012,
target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
sebesar Rp. 1.326.739.274.146,00, sedangkan realisasinya mencapai
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
39/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 7
Rp. 2.107.133.242.973,35 atau mengalami peningkatan sebesar
158,82 persen, disajikan pada Tabel 3.8.
Tabel 3.8Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 119.821.400.296,00 174.639.775.419,00145,75
54.818.375.123,00
2009 198.943.437.903,00 323.764.774.402,00162,74
124.821.336.499,00
2010 356.928.933.005,00 522.762.020.477,00146,46
165.833.087.472,00
2011 296.353.544.059,00 526.181.765.203,35177,55
229.828.221.144,35
2012*) 354.691.958.883,00 559.784.907.472,00157,82
205.092.948.589,00
Jumlah 1.326.739.274.146,00 2.107.133.242.973,35 158,82 780.393.968.827,35
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
2) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana
Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi
Khusus. Secara keseluruhan, target pendapatan daerah yang
bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran
2008-2012 sebesar Rp.10.311.647.635.740,00. Sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, akumulasiDana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp.
11.863.141.155.911,00 atau 115,05 persen dari target, disajikan pada
Tabel 3.9.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
40/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 8
Tabel 3.9Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 1.681.953.916.000,00 1.903.729.826.416,00 113,19 221.775.910.416,00
2009 1.958.446.598.046,00 2.172.729.233.053,00 110,94 214.282.635.007,00
2010 2.098.248.000.654,00 2.427.857.461.051,00 115,71 329.609.460.397,00
2011 2.246.055.092.544,00 2.526.078.026.559,00 112,47 280.022.934.015,00
2012*) 2.326.944.028.496,00 2.832.746.608.832,00 121,74 505.802.580.336,00
Jumlah 10.311.647.635.740,00 11.863.141.155.911,00 115,05 1.551.493.520.171,00
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Secara keseluruhan, target penerimaan Dana Perimbangan yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 adalah sebesar
Rp. 4.759.849.167.740,00, sedangkan realisasinya mencapai sebesar
Rp. 6.304.155.428.711,00 atau 132,44 persen dari target, disajikan
pada Tabel 3.10.
Tabel 3.10Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 777.722.056.000,00 999.370.911.216,00 128,50 221.648.855.216,00
2009 981.208.978.046,00 1.188.431.409.053,00 121,12 207.222.431.007,00
2010 973.553.760.654,00 1.303.163.221.051,00 133,86 329.609.460.397,00
2011 1.018.737.384.544,00 1.298.760.318.559,00 127,49 280.022.934.015,00
2012*) 1.008.626.988.496,00 1.514.429.568.832,00 150,15 505.802.580.336,00
Jumlah 4.759.849.167.740,00 6.304.155.428.711,00 132,44 1.544.306.260.971,00
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana
Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 adalah
sebesar Rp. 5.419.107.288.000,00, sedangkan realisasinya mencapai
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
41/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 9
sebesar Rp. 5.426.294.547.200,00 atau 100,13 persen dari target,
disajikan pada Tabel 3.11.
Tabel 3.11Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 904.231.860.000,00 904.358.915.200,00 100,01 127.055.200,00
2009 977.237.620.000,00 984.297.824.000,00 100,72 7.060.204.000,00
2010 1.086.123.940.000,00 1.086.123.940.000,00 100,00 -
2011 1.181.553.108.000,00 1.181.553.108.000,00 100,00 -
2012*) 1.269.960.760.000,00 1.269.960.760.000,00 100,00 -
Jumlah 5.419.107.288.000,00 5.426.294.547.200,00 100,13 7.187.259.200,00
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
dimulai pada tahun 2010, dengan target dan realisasi penerimaan
selama periode Tahun Anggaran 2010-2012 adalah sebesar Rp.
132.691.180.000,00, disajikan pada Tabel 3.12.
Tabel 3.12Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 - - - -
2009 - - - -
2010 38.570.300.000,00 38.570.300.000,00 100,00 -
2011 45.764.600.000,00 45.764.600.000,00 100,00 -
2012*) 48.356.280.000,00 48.356.280.000,00 100,00 -
Jumlah 132.691.180.000,00 132.691.180.000,00 100,00 -
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
42/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 10
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas : (a)
Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c)
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana
Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain
Penerimaan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah secara
akumulasi tidak terlampaui. Selama periode Tahun Anggaran 2008-
2012, ditargetkan sebesar Rp. 4.376.833.701.294,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 4.339.374.232.360,00 atau sebesar 99,14 persen (Tabel
3.13).
Tabel 3.13Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 43.922.785.067,00 96.225.804.007,00 219,08 52.303.018.940,00
2009 32.931.762.000,00 93.457.644.134,00 283,79 60.525.882.134,00
2010 62.073.716.227,00 62.087.407.102,00 100,02 13.690.875,00
2011 21.293.862.000,00 25.138.405.717,00 118,05 3.844.543.717,00
2012*) 4.216.611.576.000,00 4.062.464.971.400,00 96,34 (154.146.604.600,00)
Jumlah 4.376.833.701.294,00 4.339.374.232.360,00 99,14 (37.459.468.934,00)
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Pendapatan Hibah
sebesar Rp.16.373.598.000,00 sedangkan realisasinya
Rp.16.662.023.900,00 atau sebesar 101,76 persen. Penerimaan
tersebut berasal dari dua tahun anggaran (2010 dan 2012), disajikan
pada Tabel 3.14.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
43/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 11
Tabel 3.14Target dan Realisasi Pendapatan Hibah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 - - -
2009 - - -
2010 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00 -
2011 - - -
2012*) 16.123.598.000,00 16.412.023.900,00 101,79 288.425.900,00
Jumlah 16.373.598.000,00 16.662.023.900,00 101,76 288.425.900,00
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Lain-lain
Pendapatan yang sah bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus sebesar Rp. 4.210.713.687.000,00, sedangkan realisasinya
sebesar Rp. 4.078.393.772.708,00 atau sebesar 96,86 persen,
disajikan pada Tabel 3.15.
Tabel 3.15Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 - - -
2009 - 24.646.761.500,00 24.646.761.500,00
2010 25.766.457.000,00 23.234.811.708,00 90,17 (2.531.645.292,00)2011 - - -
2012*) 4.184.947.230.000,00 4.030.512.199.500,00 96,31 (154.435.030.500,00)
Jumlah 4.210.713.687.000,00 4.078.393.772.708,00 96,86 (132.319.914.292,00)
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya secara
akumulasi dapat terlampaui. Selama periode Tahun Anggaran 2008-
2012, targetnya sebesar Rp. 43.047.657.633,00 sedangkan
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
44/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 12
realisasinya mencapai Rp. 51.785.559.845,00 atau sebesar 120,30
persen, pada Tahun Anggaran 2012 Provinsi Jawa Barat tidak
mendapat Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya,
disajikan pada Tabel 3.16.
Tabel 3.16Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Prov/Kab/Kota/Lainnya
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 9.594.280.500,00 14.299.481.677,00 149,04 4.705.201.177,00
2009 8.285.000.000,00 10.925.216.668,00 131,87 2.640.216.668,00
2010 12.028.587.133,00 12.160.727.500,00 101,10 132.140.367,00
2011 13.139.790.000,00 14.400.134.000,00 109,59 1.260.344.000,00
2012*) - - - -
Jumlah 43.047.657.633,00 51.785.559.845,00 120,30 8.737.902.212,00
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sahbersumber dari Dana Transfer Pusat hanya diperoleh pada tahun
anggaran 2011 yaitu sebesar Rp.8.154.072.000,00 disajikan pada
Tabel 3.17.
Tabel 3.17Target dan Realisasi Dana Transfer Pusat
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi % Bertambah/Berkurang
2008 - - -
2009 - - -
2010 - - -
2011 8.154.072.000,00 8.154.072.000,00 100,00 -
2012*) - - -
Jumlah 8.154.072.000,00 8.154.072.000,00 100,00 -
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
45/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 13
Target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
bersumber dari Dana Insentif Daerah hanya diperoleh pada tahun
anggaran 2012 yaitu sebesar Rp 15.540.748.000,00 disajikan pada
Tabel 3.18.
Tabel 3.18Target dan Realisasi Dana Insentif Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 - - - -
2009 - - - -
2010 - - - -
2011 - - - -
2012*) 15.540.748.000,00 15.540.748.000,00 100,00 -
Jumlah 15.540.748.000,00 15.540.748.000,00 100,00 -
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Lain-
lain Penerimaan selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, sebesarRp. 83.003.938.661,00 sedangkan realisasinya mencapai
Rp. 168.838.055.907,00 atau sebesar 203,41 persen. Pada Tahun
Anggaran 2012 Provinsi Jawa Barat tidak mendapat dana dari Lain-lain
Penerimaan, disajikan pada Tabel 3.19.
Tabel 3.19Target dan Realisasi Lain-Lain Penerimaan
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/Berkurang
2008 34.328.504.567,00 81.926.322.330,00 238,65 47.597.817.763,00
2009 24.646.762.000,00 57.885.665.966,00 234,86 33.238.903.966,00
2010 24.028.672.094,00 26.441.867.894,00 110,04 2.413.195.800,00
2011 - 2.584.199.717,00 - 2.584.199.717,00
2012*) - - - -
Jumlah 83.003.938.661,00 168.838.055.907,00 203,41 85.834.117.246,00Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
46/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 14
3.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah
Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat sebagai kewajiban daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada
prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2008-2013,
disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan
prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran.
Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, dari akumulasi target
Belanja Daerah sebesar Rp. 55.583.950.853.929,56 terealisasi sebesar
Rp. 50.560.705.101.751,45 atau 90,96 persen, yang secara lebih terinci,
disajikan pada Tabel 3.20.
Tabel 3.20Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/(Berkurang)
2008 6.582.473.339.932,86 6.110.959.797.331,00 92,84 (471.513.542.601,86)
2009 9.283.483.503.474,00 8.193.613.916.013,00 88,26 (1.089.869.587.461,00)
2010 10.162.773.421.245,40 9.020.608.021.365,45 88,76 (1.142.165.399.879,95)
2011 11.313.886.405.215,30 10.296.990.785.507,00 91,01 (1.016.895.619.708,30)2012*) 18.241.334.184.062,00 16.938.532.581.535,00 92,86 (1.302.801.602.527,00)
Jumlah 55.583.950.853.929,56 50.560.705.101.751,45 90,96 (5.023.245.752.178,11)
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011
*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a)
Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
47/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 15
1) Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai,
(b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja
Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, (g)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan (h) Belanja
Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 terealisasi
sebesar Rp. 37.772.352.944.871,45 atau 92,60 persen dari target
sebesar Rp. 40.792.946.657.011,16, sebagaimana disajikan pada
Tabel 3.21.
Tabel 3.21Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/(Berkurang)
2008 4.797.818.445.160,22 4.543.594.281.510,00 94,70 (254.224.163.650,22)
2009 6.167.940.112.150,00 5.691.756.886.446,00 92,28 (476.183.225.704,00)
2010 7.066.088.766.728,83 6.265.732.992.145,45 88,67 (800.355.774.583,38)
2011 8.159.553.900.683,11 7.606.803.150.551,00 93,23 (552.750.750.132,11)
2012*) 14.601.545.432.289,00 13.664.465.634.219,00 93,58 (937.079.798.070,00)
Jumlah 40.792.946.657.011,16 37.772.352.944.871,45 92,60 (3.020.593.712.139,71)
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Target Belanja Pegawai Provinsi Jawa Barat selama periode
Tahun Anggaran 2008-2012 sebesar Rp. 7.078.120.085.042,97 dengan
realisasi sebesar Rp. 6.206.642.317.724,00 atau 87,69 persen,
sebagaimana disajikan pada Tabel 3.22.
-
5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013
48/173
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 16
Tabel 3.22Target dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2008-2012
TahunAnggaran
Target SetelahPerubahan APBD
Realisasi %Bertambah/(Berkurang)
2008 902.098.544.513,00 870.783.079.742,00 96,53 (31.315.464.771,00)
2009 1.125.487.398.814,00 1.001.707.347.492,00 89,00 (123.780.051.322,00)
2010 1.846.059.664.503,54 1.380.786.122.974,00 74,80 (465.273.541.529,54)
2011 1.614.556.733.827,43 1.442.207.852.499,00 89,33 (172.348.881.328,43)
2012*) 1.589.917.743.385,00 1.511.157.915.017,00 95,05 (78.759.828.368,00)
Jumlah 7.078.120.085.042,97 6.206.642.317.724,00 87,69 (871.477.767.318,97)
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012
Target Belanja Subsidi, selama periode Tahun Anggaran 2008-
2012 terealisasi Rp. 52.016.152.280,00 atau 50,87 persen dari target
sebesar Rp. 102.257.414.100,00, seperti disajikan pada Tabel 3.23.
Tabel 3.23Target dan Realisas