LOKAKARYA LAYANAN KERJASAMA DAN INFORMASI
PTNB 2016
Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik
22 September 2016 1
KEBIJAKAN KERJASAMA DAN
LAYANAN INFORMASI/KEHUMASAN
KEMENRISTEKDIKTI
Layanan Kerjasama
Pelayanan Publik & Layanan Informasi Publik
Pengelolaan Kehumasan
OUTLINE PAPARAN
2
STRUKTUR
BIRO KERJASAMA & KOMUNIKASI PUBLIK
Bagian Kerjasama
Subbagian Kerjasama Dalam Negeri
Subbagian Kerjasama Luar Negeri
Subbagian Sistem Informasi Kerjasama
Bag. Komunikasi Publik
Subbagian Komunikasi Lembaga
Subbagian Komunikasi Media Massa
Subbagian Komunikasi Internal dan
Layanan Informasi Publik
Bag. Publikasi Dokumentasi
Subbagian Publikasi dan Pemberitaan
Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan
Subbagian Tata Usaha 3
LAYANAN KERJASAMA
4
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
DASAR HUKUM
5
Tujuan
1. menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan kerja sama di Kementerian
2. mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi dan pendidikan tinggi
3. meningkatkan koordinasi antar
unit di Kementerian
Bentuk Kerja Sama
Kerja Sama Dalam Negeri
• Kerja sama dengan kementerian/lembaga;
• Kerja sama dengan pemerintah daerah; dan
• Kerja sama dengan badan hukum.
Kerja Sama Luar Negeri
• Kerja sama dengan pemerintah dan/atau badan hukum di negara lain (kerja sama bilateral);
• Kerja sama dengan dua atau lebih negara dan/atau badan hukum internasional (kerja sama multilateral).
6
Tahapan Kerja Sama Dalam Negeri Kerja Sama Luar Negeri
Penjajakan Dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan mengidentifikasi kerja sama dan koordinasi dengan mitra/ pihak lain.
Perundingan Dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan melibatkan unit kerja yang menangani kerja sama di Unit Pemrakarsa. Hasil perundingan berupa proposal dan/atau draft naskah kerja sama. 1. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri disampaikan oleh Unit
Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal. 2. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal/ Inspektorat
Jenderal atau Direktorat dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal atau Direktur disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal.
3. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Pusat atau Biro yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/ Kepala Biro disampaikan kepada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.
4. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama digunakan sebagai bahan perumusan naskah kerja sama.
Perumusan naskah Perumusan naskah kerja sama dikoordinasikan oleh: 1. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri
atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/Kepala Biro; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal
atau Direktur; dan 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. 4. Perumusan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
Unit Pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja/instansi terkait.
• Perumusan naskah kerja sama luar negeri dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.
• Perumusan naskah kerja sama dilakukan dengan melibatkan Unit Pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri, dan unit kerja/instansi terkait lainnya.
• Perumusan naskah kerja sama luar negeri wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan, dan budaya tradisional; 2. Perjanjian alih material (Material Transfer Agreement); 3. kekayaan intelektual; 4. alih teknologi; dan 5. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Penandatanganan
Proses penandatanganan naskah kerja sama menjadi tanggung jawab Unit Pemrakarsa.
Proses penandatanganan naskah kerja sama menjadi tanggung jawab Unit Pemrakarsa.
PENYUSUNAN KERJASAMA
7
Telaah Aspek Substansi dan Program
• Unit Pemrakarsa, Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/Kepala Biro;
• Unit Pemrakarsa, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Direktur; dan
• Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.
• dilakukan dengan mengkaji isi naskah kerja sama yang meliputi: 1)tujuan; 2)ruang lingkup; 3)bentuk; 4)pembiayaan; 5)jangka waktu; 6)keterkaitan kerja sama dengan program yang mendukung kebijakan Kementerian; 7)hal-hal lain yang dianggap perlu.
Telaah Aspek Hukum
•Biro Hukum dan Organisasi dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/Kepala Biro;
• Sekretariat Direktorat Jenderal, dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Direktur; dan
• Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.
•Telaah aspek hukum dilakukan dengan mengkaji isi naskah kerja sama terhadap penerapan kaedah hukum dan format naskah kerja sama.
PERUMUSAN NASKAH KERJASAMA
8
Unit pemrakarsa harus menyampaikan laporan setiap
kegiatan kerja sama yang dilaksanakan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Laporan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) semester dan diunggah ke aplikasi sistem informasi kerja sama kementerian (SIKMA).
PELAPORAN KERJASAMA
9
• SIKMA merupakan sistem informasi kerjasama, berfungsi sebagai pusat informasi, komunikasi, dan proses pengusulan yang berkaitan dengan kerjasama baik itu kerjasama luar negeri maupun dalam negeri di Kemenristekdikti.
• Database Kerja Sama Luar Negeri dan Kerja Sama Dalam Negeri Ristekdikti beserta LPNK dibawah koordinasinya (LAPAN, LIPI, BPPT, BAPETEN, BSN & BATAN) > SIKMA.
• Database Kerja Sama Perguruan Tinggi > Silemkerma.
SISTEM INFORMASI KERJASAMA
10
PELAYANAN PUBLIK
& LAYANAN INFORMASI PUBLIK
11
“Untuk itu, pemerintah semua
tingkat, dari pusat sampai
daerah, BUMN, perguruan
tinggu, institusi lain, harus segera
berubah ke arah pemerintah yang
terbuka atau open government”
”Hanya dengan mengadopsi prinsip
Pemerintah Terbuka, Pemerintah di
semua tingkatan akan bisa
membangun legitimasi, membangun
memperkuat kepercayaan publik.”
Visi Presiden – Pemerintah Terbuka
“Pilihannya hanya ada dua,
menjadi negara terbuka atau
tertutup. Pikiran saya bagi
Indonesia yang tepat adalah kita
menjadi negara yang terbuka.”
15 Desember 2015 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Istana Negara
17 Mei 2016 Penghargaan Asia Journalist Association
– Ajou University
12
9 Agenda Pembangunan 2015-2019 | Nawacita
Menghadirkan kembali
negara untuk melindungi
segenap bangsa dan
memberikan rasa aman
kepada seluruh warga negara
Membuat Pemerintah selalu
hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya
Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka
negara kesatuan
Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia
lainnya
Meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia
Memperkuat kehadiran negara
dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya
Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter
bangsa
Memperteguh kebhinekaan
dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia
13
Sub Agenda – Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya
Melanjutkan konsolidasi
demokrasi untuk
memulihkan kepercayaan
publik
Penyempurnaan dan
Peningkatan Kualitas
Reformasi Birokrasi
Nasional (RBN)
Meningkatkan Peranan dan
Keterwakilan Perempuan
dalam Politik dan
Pembangunan
Meningkatkan
Partisipasi Publik dalam
Proses Pengambilan
Kebijakan Publik
Membangun
Transparansi dan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan
14
Arah Kebijakan & Strategi 2016 – 2019 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya
Penyempurnaan sistem manajemen
dan pelaporan kinerja
Penerapan e-government untuk
mendukung bisnis proses pemerintahan
dan pembangunan
Penerapan Open Government
1. Pembentukan PPID
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik
3. Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
anggaran
4. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan publik
5. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat
diakses publik
6. Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
15
RENAKSI OGI 2016-2017 (RISTEKDIKTI)
No Aksi Sasaran Indikator 2016 Indikator 2017
Penguatan
keterbukaan
informasi publik
di Perguruan
Tinggi Negeri
Mewujudkan
keterbukaan
informasi
publik di
perguruan
tinggi negeri
1. Tersusunnya Peraturan
Menteri Ristekdikti mengenai
Pengelolaan Informasi Publik
2. Implementasi pilot project
penguatan keterbukaan
informasi di Perguruan Tinggi
Negeri di 5 PTN (1 PTN
Badan Hukum, 2 PTN Badan
Layanan Umum, dan 2 PTN
Satuan Kerja) sebagai
pelaksanaan dari
Permenristekdikti terkait
Pengelolaan Informasi Publik
di lingkup Ristek Dikti
100 % PTN sudah memahami dan
menjalankan ketentuan
Permenristekdikti mengenai
Pengelolaan Informasi Publik di lingkup
Ristekdikti dan Piloting project di 6 PTN
(3 PTN Badan Layanan Umum, dan 3
PTN Satuan Kerja)
16
STRUKTUR BARU
PPID KEMENRISTEKDIKTI
Koordinator PPID
PPID di Kementerian
PPID PTN BH
DASAR HUKUM • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik
PERMEN SEBELUMNYA
• Permendikbud No. 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Permenristek No. 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi 17
Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) pusat dan daerah
Pendampingan operasionalisasi
PPID
Penguatan e-government
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM
PTSP (PP NO 97/2014)
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik
Penetapan quick wins pelayanan publik
K/L/Pemda dan Nasional
Peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan
pelayanan perizinan.
Penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan
penganggaran
Penetapan partisipasi masyarakat dalam
pelayanan publik melalui Citizen charter
Program Pelayanan Publik dalam RPJMN 2015-2019
18
SALURAN LAYANAN “PINTU”
Internet
Call Center 1500661
Facebook Tanpa Tatap Muka
(Online)
E-Layanan
Tatap Muka (Offline)
Helpdesk PINTU
PEMOHON
Kelembagaan, Kemahasiswaan,
Periinan, Sertifikasi dll.
PPID
Pelayanan Teknis
Permohonan Informasi
Pengaduan & Aspirasi 1. Pengaduan Umum 2. Pengaduan Layanan
19
20
• Izin Pendirian Perguruan Tinggi • Izin Pembukaan Program Studi • Akreditasi Pranata Litbang • Perizinan Mahasiswa Asing / Tenaga Ahli Asing / Tenaga Sukarela
Pembelajaran dan Kemahasiswaan
• Penyetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri
Sumber Daya Iptek Dikti
• Sertifikasi Dosen • Peningkatan Kualifikasi Dosen • Registrasi Dosen
Kelembagaan
Umum
• Mutasi Pegawai (tahap selanjutnya)
Layanan Teknis yang
Terintegrasi dalam “PINTU”
Riset dan Pengembangan
• Perizinan Peneliti Asing (tahap selanjutnya)
21
LOKET JENIS LAYANAN
LOKET 1 - 3 Pembelajaran& Kemahasiswaan
Layanan Penyetaraan Ijazah Lulusan PT Luar Negeri
LOKET 4 Sumber daya Iptek Dikti
1. Sertifikasi Dosen
2. Layanan Registrasi Pendidik
3. Layanan Penilaian Angka Kredit (PAK)
4. Peningkatan Kualifikasi Dosen
LOKET 5 Kelembagaan
1. Izin Belajar Mahasiswa Asing
2. Layanan Akreditasi Pranata Penelitian dan pengembangan
3. Silemkerma Layanan usulan perizinan Kelembagaan perguruan tinggi a. Usul Pendirian Perguruan Tinggi
b. Usul Perubahan Perguruan Tinggi
c. Usul Pembukaan Program Studi
PEMBAGIAN FUNGSI LOKET
22
LOKET JENIS LAYANAN
LOKET 6 PUSDATIN
1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
LOKET 7 (HELPDESK) Layanan Informasi Program, Kebijakan dan Kegiatan Ristekdikti
1. Uji kompetensi
2. Akreditasi Jurnal Nasional
3. Puspiptek (Graha Widya Bhakti; Wisma Tamu Puspiptek; Wisata Iptek; Balai Pengobatan)
4. Program Inkubasi Bisnis Teknologi (Ditjen Inovasi)
5. Izin Mahasiswa Asing, Izin Peneliti Asing, Klinik Penjaminan Mutu
6.Dan Program/Kebijakan/Layanan Ristekdikti lainnya
LOKET 8 (HELPDESK)
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Layanan Pengaduan dan Aspirasi (LAPOR!)
PEMBAGIAN FUNGSI LOKET
23
LAYANAN PENGADUAN PUBLIK
Saluran Yang Dikelola Internal
Lapor Menteri http://lapormenteri.ristekdikti.go.id/
Tanya Ristekdikti http://tanya.ristekdikti.go.id/
Saluran yang disediakan KSP
LAPOR!
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
www.lapor.go.id 24
LAYANAN PENGADUAN PUBLIK
Sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial
pertama yang berprinsip mudah, terpadu, dan tuntas untuk
pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik
di Indonesia.
Telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sesuai amanat UU
25/2009 jo. Perpres 76/2013
www.lapor.go.id
25
26
Interface LAPOR!
27
PENGELOLAAN KEHUMASAN
28
29
Persepsi tentang
Humas Pemerintah
1. Hanya kliping koran 2. Berada di posisi tidak penting, atau level bawah
3. Menyampaikan yang baik-baik cenderung menutupi keburukan pimpinan atau lembaga
30
Aik conten content
Paradigma Baru Humas Pemerintah
Menjadi bagian dari pemutus keputusan dan pemberi saran kepada pimpinan lembaga
Berada pada posisi yang strategis .
Aware terhadap perkembangan media content maupun TI
1
2
3 31
Humas tidak boleh bohong, menutupi fakta dan data. Namun juga tidak selalu harus menyatakan semuanya.
Menguasai materi atau konsep terkait sebuah kebijakan lembaganya.
5 4 Humas harus bisa membatasi mana
yang bisa di-share ke media dan yang tidak.
32
PENGELOLAAN KOMUNIKASI KEHUMASAN
33
Pengelolaan Humas
Selalu update informasi tentang kebijakan Lembaga
Memperoleh akses kepada semua pejabat di Lembaga.
Membangun relationship dengan pihak luar lembaga maupun
masyarakat.
34
Membangun hubungan dengan media massa
Prinsip utama : Wartawan mudah mengakses informasi
Harus berdasarkan data yang benar dan akurat dari
Kementrian
Cepat merespon pertanyaan dari Wartawan
Jangan menjawab pertanyaan yang belum paham jawabannya
Tidak boleh jawab no comment
35
36
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
JUMPA PERS / EKSPOSE PROGRAM
Kegiatan Jumpa Pers dan Program
Eskpose Unggulan merupakan upaya
untuk mempublikasikan dan
mensosialisasikan berbagai kebijakan
dan hasil-hasil pembangunan bidang
riset, teknologi dan pendidikan tinggi
secara cepat, tepat, dan akurat kepada
masyarakat, serta untuk meluruskan
pemahaman yang keliru dan kurang
tepat terhadap berbagai isu aktual
kebijakan riset, teknologi dan
pendidikan tinggi yang berkembang di
masyarakat melalui pemberitaan media
massa, baik media cetak maupun
media elektronik.
37
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
MEDIA GATHERING
Kegiatan Media Gathering adalah upaya untuk menjalin hubungan yang
efektif dengan antara Kementerian Ristekdikti dengan para jurnalis media
massa, baik media cetak maupun media elektronik melalui kegiatan yang
dikemas dengan menarik dan diselaraskan dengan agenda tahunan
Kementerian Ristekdikti seperti peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari
Kebangkitan Teknologi Nasional sehingga agenda tahunan tersebut
mendapatkan ekspose yang besar di media massa. 38
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
PRESS TOUR
Press Tour adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan kebijakan,
program, kegiatan Kemenristekdikti secara lebih dekat kepada para
jurnalis, dengan cara mengajak langsung para jurnalis datang ke lokasi
program dan kegiatan Kemenristekdikti di daerah agar wartawan dapat
melihat langsung perkembangannya dan dapat diberitakan kepada
masyarakat melalui berita yang positif. 39
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
MONITORING & ANALISIS MEDIA
Kegiatan Monitoring Media merupakan pemantauan secara rutin harian terhadap perkembangan
berita, isu, dan informasi aktual tentang riset, teknologi dan pendidikan tinggi yang dimuat media
cetak dan online, sebagai bahan informasi bagi kementerian.
40
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
MONITORING & ANALISIS MEDIA
Hasil monitoring terhadap berita hardnews, feature, tajuk, foto berita, artikel, surat pembaca maupun
advertorial tersebut dihimpun dan dikemas dalam format kliping sebagai bahan informasi yang
diberikan kepada para pimpinan di lingkungan unit-unit utama.
Analisis diperlukan untuk menilai pro dan kontra media massa terhadap kebijakan Kementerian
Ristekdikti juga untuk melihat kecenderungan isu yang makin menghangat atau mulai menurun
pemberitaannya bsebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan selanjutnya oleh pemangku
pimpinan Kemenristekdikti.
Rencana Provider Monitoring dan Analisis Media Tahun 2016
PT. Binokular Media Utama
41
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
MONITORING & ANALISIS MEDIA
Alamat akses : http://ristekdikti.binokular.net
42
TERIMA KASIH
43