Download - PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 1/32
PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap
Tujuan
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap
meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas
penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.
Ruang Lingkup
Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan
laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya,
termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:
1. utan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural
resources)! dan
". #uasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan
sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non$regenerative natural
resources).
%amun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk
mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam kedua hal di
atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.
Definisi
&set tetap adalah aset ber'ujud yang mempunyai masa manaat lebih dari 1" (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah * atau dimanaatkan oleh
masyarakat umum.
Umum
&set tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya
signiikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:
1. &set tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanaatkan oleh entitas
lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor!
". ak atas tanah.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 2/32
Tidak termasuk dalam deinisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi
dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).
Klasifikasi Aset Tetap
&set tetap diklasiikasikan berdasarkan kesamaan dalam siat atau ungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. #lasiikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
1. Tanah!
". Peralatan dan +esin!
. -edung dan angunan!
/. 0alan, rigasi, dan 0aringan!
2. &set Tetap 3ainnya! dan
4. #onstruksi dalam Pengerjaan.
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai.
-edung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap dipakai.
Peralatan dan mesin mencakup mesin$mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik,
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signiikan dan masa manaatnya
lebih dari 1" (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
0alan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah serta dimiliki dan5atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai.
&set tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
#onstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 3/32
&set tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak
memenuhi deinisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.
Pengakuan Aset Tetap
&set tetap diakui pada saat manaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan
nilainya dapat diukur dengan handal. 6ntuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi
kriteria sebagai berikut :
1. er'ujud!
". +empunyai masa manaat lebih dari 1" (dua belas) bulan!
. iaya perolehan aset dapat diukur secara andal!
/. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas! dan
2. 7iperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
7alam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manaat lebih dari 1" (dua
belas) bulan, suatu entitas harus menilai manaat ekonomi masa depan yang dapat
diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan
operasional pemerintah. +anaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau
penghematan belanja bagi pemerintah. +anaat ekonomi masa depan akan mengalir ke
suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manaat dan menerima
risiko terkait. #epastian ini biasanya hanya tersedia jika manaat dan risiko telah diterima
entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah
dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bah'a telah terjadi
perpindahan hak kepemilikan dan5atau penguasaan secara hukum, misalnya sertiikat tanah
dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. &pabila perolehan aset tetap belum didukung
dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta)
dan sertiikat kepemilikannya di instansi ber'enang, maka aset tetap tersebut harus diakui
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 4/32
pada saat terdapat bukti bah'a penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertiikat tanah atas nama pemilik
sebelumnya.
Pengukuran Aset Tetap
&set tetap dinilai dengan biaya perolehan. &pabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai 'ajar pada saat perolehan.
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan
bukti pembelian aset tetap yang mengidentiikasikan biayanya. 7alam keadaan suatu aset
yang dikonstruksi5dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya
dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan
bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
iaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara s'akelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan penga'asan, perlengkapan, tenaga listrik, se'a peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Penilaian Awal Aset Tetap
arang ber'ujud yang memenuhi kualiikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan
dikelompokkan sebagai aset tetap, pada a'alnya harus diukur berdasarkan biaya
perolehan.
ila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai
'ajar pada saat aset tersebut diperoleh.
Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai
contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer)
dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat
parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa
nilai melalui pengimplementasian 'e'enang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh,
dikarenakan 'e'enang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan
atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi
pemerintahan. 6ntuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan
nilai 'ajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 5/32
6ntuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai 'ajar pada saat perolehan untuk
kondisi di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap
konsisten dengan biaya perolehan seperti tersebut di atas. Penilaian kembali aset tetap
hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat
perolehan a'al.
6ntuk keperluan penyusunan neraca a'al suatu entitas, biaya perolehan aset tetap
yang digunakan adalah nilai 'ajar pada saat neraca a'al tersebut disusun. 6ntuk periode
selanjutnya setelah tanggal neraca a'al, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas
menggunakan biaya perolehan atau harga 'ajar bila biaya perolehan tidak ada.
Komponen Biaa
iaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
memba'a aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.
8ontoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
1. biaya persiapan tempat!
". biaya pengiriman a'al (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat
(handling cost)!
. biaya pemasangan (installation cost)!
/. biaya proesional seperti arsitek dan insinyur! dan
2. biaya konstruksi.
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. iaya perolehan mencakup harga
pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangkamemperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang
dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. %ilai
tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika
bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
iaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang
telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut
sampai siap pakai. iaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 6/32
biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
iaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan
sampai siap pakai. iaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi,
termasuk biaya pengurusan +, notaris, dan pajak.
iaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan
jaringan sampai siap pakai. iaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan
biaya$biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
iaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
iaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen
biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada
biaya perolehan aset atau memba'a aset ke kondisi kerjanya. 7emikian pula biaya
permulaan (start$up cost) dan pra$produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset
kecuali biaya tersebut perlu untuk memba'a aset ke kondisi kerjanya.
iaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara s'akelola ditentukan
menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
Konstruksi Dalam Pengerjaan
0ika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau mele'ati satu
periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan
dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan
siap dipakai.
Pernyataan Standar &kuntansi Pemerintahan %omor 9* mengenai #onstruksi 7alam
Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di
dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara s'akelola
maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. &pabila tidak disebutkan lain dalam PS&P ini
maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PS&P 9*.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 7/32
#onstruksi 7alam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap
dipakai harus segera direklasiikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset
tetap.
Perole!an Se"ara #a$ungan
iaya perolehan dari masing$masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan
nilai 'ajar masing$masing aset yang bersangkutan.
Pertukaran Aset %&'"!anges of Assets(
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset
tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. iaya dari pos semacam itu diukur berdasarkannilai 'ajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas
setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan ke'ajiban lain yang
ditranser5diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang
memiliki manaat yang serupa dan memiliki nilai 'ajar yang serupa. Suatu aset tetap juga
dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. 7alam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. iaya aset
yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
%ilai 'ajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu
pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. 7alam kondisi seperti ini, aset yang
dilepas harus diturun$nilai$bukukan ('ritten do'n) dan nilai setelah diturun$nilai$bukukan
('ritten do'n) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. 8ontoh dari pertukaran atas
aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal
terbang. &pabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau ke'ajiban
lainnya, maka hal ini mengindikasikan bah'a pos yang dipertukarkan tidak mempunyai
nilai yang sama.
Aset Donasi
&set tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai 'ajar
pada saat perolehan.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 8/32
Sumbangan aset tetap dideinisikan sebagai transer tanpa persyaratan suatu aset
tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang
dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun.
Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan ke'ajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu
perusahaan s'asta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan
ke'ajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut
harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
&pabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka
perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
Pengeluaran Setela! Perole!an %Su$se)uent &'pen*itures(
Pengeluaran setelah perolehan a'al suatu aset tetap yang memperpanjang masa
manaat atau yang kemungkinan besar memberi manaat ekonomi di masa yang akan
datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus
ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
#apitalisasi biaya dimaksud pada paragra / harus ditetapkan dalam kebijakan
akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragra / dan5atau suatu batasan
jumlah biaya (capitali;ation thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan
apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
7ikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunan
aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitali;ation thresholds) tidak
dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. +asing$masing entitas harus
menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan
operasionalnya. ila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitali;ation
thresholds) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam 8atatan atas
3aporan #euangan.
Pengukuran Berikutna %Su$se)uent +easurement( ter!a*ap Pengakuan Awal
&set tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi
akumulasi penyusutan. &pabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali,
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 9/32
maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing$masing akun aset tetap
dan akun ekuitas.
Penusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manaat aset yang bersangkutan.
%ilai penyusutan untuk masing$masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis
sesuai dengan masa manaat. +etode penyusutan yang digunakan harus dapat
menggambarkan manaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan
mengalir ke pemerintah.
+asa manaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan
jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan
yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
+etode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
1. +etode garis lurus (straight line method)! atau
". +etode saldo menurun ganda (double declining balance method)
. +etode unit produksi (unit o production method)
Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai
dengan siat dan karakteristik aset tersebut.
Penilaian Kem$ali Aset Tetap %Re,aluation(
2. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan
karena Standar &kuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya
perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 49. 7alam hal ini laporan
keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di
dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran
keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap
dibukukan dalam akun ekuitas.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 10/32
Akuntansi Tana!
Tanah yang dimiliki dan5atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus,
dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang
akuntansi aset tetap.
Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu
untuk kepemilikan dan5atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak
pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang$
undangan yang berlaku. <leh karena itu, setelah perolehan a'al tanah, pemerintah tidak
memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi
deinisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip$prinsip yang ada pada
Pernyataan ini.
Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila
perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang$undangan yang berlaku di negara
tempat Per'akilan =epublik ndonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang
bersiat permanen.
Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya
tanah yang digunakan Per'akilan =epublik ndonesia di luar negeri, harus memperhatikanisi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang$undangan yang berlaku di negara
tempat Per'akilan =epublik ndonesia berada. al ini diperlukan untuk menentukan
apakah penguasaan atas tanah tersebut bersiat permanen atau sementara. Penguasaan atas
tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat
diantara hak$hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas 'aktu.
Aset Bersejara! %-eritage Assets(
PS&P 9 tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage
assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam 8atatan atas 3aporan
#euangan.
eberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan
budaya, lingkungan, dan sejarah. 8ontoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah,
monumen, tempat$tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni
('orks o art). eberapa karakteristik di ba'ah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu
aset bersejarah:
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 11/32
1. %ilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh
dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar!
". Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat
pelepasannya untuk dijual!
. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama 'aktu
berjalan 'alaupun kondisi isiknya semakin menurun!
/. Sulit untuk mengestimasikan masa manaatnya. 6ntuk beberapa kasus dapat
mencapai ratusan tahun.
&set bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam 'aktu yang tak
terbatas. &set bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang$undangan.
Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama
bertahun$tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, 'arisan,
rampasan, ataupun sitaan. &set ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya
untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum
bila memanaatkannya untuk tujuan tersebut.
&set bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi
yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam 8atatan atas 3aporan #euangan dengantanpa nilai.
iaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan
dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. eban
tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah
tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
eberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manaat lainnya kepada
pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk
ruang perkantoran. 6ntuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip$prinsip yang
sama seperti aset tetap lainnya.
6ntuk aset bersejarah lainnya, potensi manaatnya terbatas pada karakteristik
sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).
Aset .nfrastruktur %.nfrastru"ture Assets(
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 12/32
eberapa aset biasanya dianggap sebagai aset inrastruktur. >alaupun tidak ada
deinisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai
berikut:
1. +erupakan bagian dari satu sistem atau jaringan!
". Siatnya khusus dan tidak ada alternati lain penggunaannya!
. Tidak dapat dipindah$pindahkan! dan
/. Terdapat batasan$batasan untuk pelepasannya.
>alaupun kepemilikan dari aset inrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset
inrastruktur secara signiikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. &set inrastruktur
memenuhi deinisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip$prinsip yang
ada pada Pernyataan ini.
8ontoh dari aset inrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem
pembuangan, dan jaringan komunikasi.
Aset +iliter %+ilitar Assets(
Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi deinisi aset tetap dan
harus diperlakukan sesuai dengan prinsip$prinsip yang ada pada Pernyataan ini.
Peng!entian *an Pelepasan %Retirement an* Disposal(
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manaat ekonomi masa yang akan
datang.
&set tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari
%eraca dan diungkapkan dalam 8atatan atas 3aporan #euangan.
&set tetap yang dihentikan dari penggunaan akti pemerintah tidak memenuhi
deinisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.
Pengungkapan
3aporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing$masing jenis aset tetap
sebagai berikut:
1. 7asar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)!
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 13/32
". =ekonsiliasi jumlah tercatat pada a'al dan akhir periode yang menunjukkan:
1. Penambahan!
". Pelepasan!
. &kumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada!
/. +utasi aset tetap lainnya.
b. normasi penyusutan, meliputi:
1. %ilai penyusutan!
". +etode penyusutan yang digunakan!
. +asa manaat atau tari penyusutan yang digunakan!
/. %ilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada a'al dan akhir periode!
3aporan keuangan juga harus mengungkapkan:
1. ?ksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap!
". #ebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap!
. 0umlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi! dan
/. 0umlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
0ika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal$hal berikut harusdiungkapkan:
1. 7asar peraturan untuk menilai kembali aset tetap!
". Tanggal eekti penilaian kembali!
. 0ika ada, nama penilai independen!
/. akikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti!
2. %ilai tercatat setiap jenis aset tetap.
&set bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi
aset dimaksud.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 14/32
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09
1 @ebruary "912
7asar Pengetahuan
/
Pernataan Stan*ar Akuntansi Pemerinta!an Nomor 0 atau PSAP
0 adalah Pernyataan Standar &kuntansi Pemerintahan (PS&P) tentang &kuntansi
#e'ajiban. PS&P 9 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah %omor 1 Tahun
"919, yaitu 3ampiran .19 untuk Standar &kuntansi Pemerintahan (S&P) erbasis &krual
dan dalam lampiran .19 untuk S&P erbasis #as +enuju &krual.
Daftar .si AsembunyikanB
• 1 Pendahuluan
o 1.1 Tujuan
o 1." =uang 3ingkup
• " 7einisi
• 6mum
• / #lasiikasi #e'ajiban
• 2 Pengakuan #e'ajiban
• 4 Pengukuran #e'ajiban
o 4.1 6tang kepada Pihak #etiga (&ccount Payable)
o 4." 6tang Transer
o 4. 6tang unga (&ccrued nterest)
o 4./ 6tang Perhitungan @ihak #etiga (P@#)
o 4.2 agian 3ancar 6tang 0angka Panjang
o 4.4 #e'ajiban 3ancar 3ainnya (<ther 8urrent 3iabilities)
o 4. 6tang Pemerintah yang Tidak 7iperjualbelikan dan yang
7iperjualbelikan
4..1 6tang Pemerintah Cang Tidak 7iperjualbelikan (%on$Traded7ebt)
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 15/32
4.." 6tang Pemerintah Cang 7iperjualbelikan (Traded 7ebt)
• Perubahan Daluta &sing
• * Penyelesaian #e'ajiban Sebelum 0atuh Tempo
• Tunggakan
• 19 =estrukturisasi 6tang
• 11 Penghapusan 6tang
• 1" iaya$iaya yang erhubungan dengan 6tang Pemerintah
• 1 Penyajian dan Pengungkapan
• 1/ Tanggal ?ekti
Pendahuluan
Tujuan
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi ke'ajiban
meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang
dibebankan terhadap ke'ajiban tersebut.
Ruang Lingkup
Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan
laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya,
termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
Pernyataan Standar ini mengatur:
1. &kuntansi #e'ajiban Pemerintah termasuk ke'ajiban jangka pendek dan
ke'ajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari 6tang 7alam %egeri dan 6tang 3uar
%egeri.
". Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.
. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.
/. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.
&ngka 1, ", dan di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam
pernyataan tersendiri mengenai hal$hal tersebut.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 16/32
Pernyataan Standar ini tidak mengatur:
1. &kuntansi #e'ajiban 7iestimasi dan #e'ajiban #ontinjensi.
". &kuntansi nstrumen 7erivati dan &ktivitas 3indung %ilai.
. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi
pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragra (b).
&ngka 1 dan " diatur dalam pernyataan standar tersendiri.
Defnisi
erikut ini adalah istilah$istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar:
• &mortisasi
• &set Tertentu yang +emenuhi Syarat
• iaya Pinjaman
• 7ebitur
• 7iskonto
• ?ntitas Pelaporan
• #e'ajiban
• #reditur
• #e'ajiban 7iestimasi
• #e'ajiban #ontinjensi
• #urs
• +etode -aris 3urus
• %ilai %ominal
• %ilai Tercatat
• <bligasi %egara
• Perhitungan @ihak #etiga
• Premium
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 17/32
• =estrukturisasi
• Sekuritas 6tang Pemerintah
• Surat Perbendaharaan %egara
• Surat 6tang %egara
• Tunggakan
Umum
#arakteristik utama ke'ajiban adalah bah'a pemerintah mempunyai ke'ajiban
sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya
ekonomi di masa yang akan datang.
#e'ajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung
ja'ab untuk bertindak di masa lalu. 7alam konteks pemerintahan, ke'ajiban muncul
antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga
keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. #e'ajiban pemerintah
dapat juga terjadi karena perikatan dengan pega'ai yang bekerja pada pemerintah,
ke'ajiban kepada masyarakat luas yaitu ke'ajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi,
kelebihan setoran pajak dari 'ajib pajak, alokasi5realokasi pendapatan ke entitas lainnya,
atau ke'ajiban dengan pemberi jasa lainnya.
Setiap ke'ajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari
kontrak yang mengikat atau peraturan perundang$undangan.
lasifkasi e!aji"an
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos ke'ajiban yang mencakup
jumlah$jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
normasi tentang tanggal jatuh tempo ke'ajiban keuangan bermanaat untuk
menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. normasi tentang tanggal
penyelesaian ke'ajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanaat
untuk mengetahui ke'ajiban diklasiikasikan sebagai ke'ajiban jangka pendek atau
jangka panjang.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 18/32
Suatu ke'ajiban diklasiikasikan sebagai ke'ajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam 'aktu 1" (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua ke'ajiban
lainnya diklasiikasikan sebagai ke'ajiban jangka panjang.
#e'ajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset
lancar. #e'ajiban jangka pendek, seperti utang transer pemerintah atau utang kepada
pega'ai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan
berikutnya.
#e'ajiban jangka pendek lainnya adalah ke'ajiban yang jatuh tempo dalam 'aktu
1" (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka
pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan @ihak #etiga (P@#), dan bagian lancar utang jangka panjang.
Suatu entitas pelaporan tetap mengklasiikasikan ke'ajiban jangka panjangnya,
meskipun ke'ajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam 'aktu 1" (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
1. jangka 'aktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 1" (dua belas) bulan! dan
". entitas bermaksud untuk mendanai kembali (reinance) ke'ajiban tersebut atas
dasar jangka panjang! dan
. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali
(reinancing), atau adanya penjad'alan kembali terhadap pembayaran, yang
diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
0umlah setiap ke'ajiban yang dikeluarkan dari ke'ajiban jangka pendek sesuai
dengan paragra di atas, bersama$sama dengan inormasi yang mendukung penyajian ini,diungkapkan dalam 8atatan atas 3aporan #euangan.
eberapa ke'ajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya
mungkin diharapkan dapat didanai kembali (reinancing) atau digulirkan (roll over)
berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana
entitas. #e'ajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari
pendanaan jangka panjang dan diklasiikasikan sebagai ke'ajiban jangka panjang. %amun
dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 19/32
dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak
dapat dipertimbangkan secara otomatis dan ke'ajiban ini diklasiikasikan sebagai pos
jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum
persetujuan laporan keuangan membuktikan bah'a substansi ke'ajiban pada tanggal
pelaporan adalah jangka panjang.
eberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang
menyebabkan ke'ajiban jangka panjang menjadi ke'ajiban jangka pendek (payable on
demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam
dilanggar. 7alam keadaan demikian, ke'ajiban dapat diklasiikasikan sebagai ke'ajiban
jangka panjang hanya jika:
1. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai
konsekuensi adanya pelanggaran, dan
". terdapat jaminan bah'a tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam 'aktu 1"
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Pengakuan e!aji"an
#e'ajiban diakui jika besar kemungkinan bah'a pengeluaran sumber daya ekonomi
akan dilakukan untuk menyelesaikan ke'ajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan
perubahan atas ke'ajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur
dengan andal.
#eberadaan peristi'a masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting
dalam pengakuan ke'ajiban. Suatu peristi'a adalah terjadinya suatu konsekuensi
keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristi'a mungkin dapat berupa suatu kejadianinternal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun
dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan
lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan,
kerusakan karena ketidaksengajaan.
Suatu transaksi melibatkan transer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi
mungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Pembedaan antara
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 20/32
transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan saat
pengakuan ke'ajiban.
#e'ajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau
dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan5atau pada saat ke'ajiban timbul.
#e'ajiban dapat timbul dari:
1. transaksi dengan pertukaran (eEchange transactions)!
". transaksi tanpa pertukaran (non$eEchange transactions), sesuai hukum yang berlaku
dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal
pelaporan!
. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government$related events)!
/. kejadian yang diakui pemerintah (government$ackno'ledged events).
Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing$masing pihak dalam
transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua
arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. 7alam
transaksi dengan pertukaran, ke'ajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau
jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pega'ai pemerintah
memberikan jasa sebagai penukar5ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri
dari gaji dan manaat pega'ai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua
belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai.
#e'ajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan
biaya manaat pega'ai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi
menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai
gantinya. 7alam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. 6ntuk transaksi
tanpa pertukaran, suatu ke'ajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar
pada tanggal pelaporan.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 21/32
eberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas
pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. #etika pemerintah pusat
membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan
dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan
hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
#ejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari
transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya.
#ejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu
ke'ajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan
Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan
pertukaran.
Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada
kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan ke'ajiban, sepanjang hukum
yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bah'a pemerintah akan membayar
kerusakan, dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. 8ontoh
kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.
#ejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian$kejadian yang tidak didasarkan
pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi
pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah
mempunyai tanggung ja'ab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. 6ntuk itu,
Pemerintah sering diasumsikan bertanggung ja'ab terhadap satu kejadian yang
sebelumnya tidak diatur dalam peraturan ormal yang ada. #onsekuensinya, biaya yang
timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana
alam, pada akhirnya menjadi tanggung ja'ab pemerintah. %amun biaya$biaya tersebut
belum dapat memenuhi deinisi ke'ajiban sampai pemerintah secara ormal mengakuinya
sebagai tanggung ja'ab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan
dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
7engan kata lain pemerintah seharusnya mengakui ke'ajiban dan biaya untuk
kondisi pada paragra " ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) adan
3egislati telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (")
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 22/32
transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau
jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya
pembayaran langsung ke korban bencana).
8ontoh berikut mengilustrasikan pengakuan ke'ajiban dari kejadian yang diakui
pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota$kota ndonesia dan 7P=
mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. #ejadian ini
merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk
menyediakan bantuan bencana bagi kota$kota tersebut. Transaksi yang berhubungan
dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing$masing individu dan
pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan
pertukaran atau tanpa pertukaran. 7alam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah
terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang
diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. 7alam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu
ke'ajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal
pelaporan. #e'ajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar
manaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada
tanggal pelaporan pemerintah.
Pengukuran e!aji"an
#e'ajiban dicatat sebesar nilai nominal. #e'ajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
%ilai nominal atas ke'ajiban mencerminkan nilai ke'ajiban pemerintah pada saat
pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang
pemerintah. &liran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian
dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai
pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat ke'ajiban tersebut.
Penggunaan nilai nominal dalam menilai ke'ajiban mengikuti karakteristik dari
masing$masing pos. Paragra berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing$
masing pos ke'ajiban pada laporan keuangan.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 23/32
Utang kepada Pihak etiga #A$$ount Paya"le%
Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan
yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui ke'ajiban atas jumlah yang belum
dibayarkan untuk barang tersebut
ila kontraktor membangun asilitas atau peralatan sesuai dengan spesiikasi yang
ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan
realisasi isik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
0umlah ke'ajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus
dipisahkan dengan ke'ajiban kepada unit nonpemerintahan.
Utang Trans&er
6tang transer adalah ke'ajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan
pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang$undangan.
6tang transer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Utang 'unga #A$$rued (nterest%
6tang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah
terjadi dan belum dibayar. unga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari
dalam maupun luar negeri. 6tang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus
diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari ke'ajiban yang berkaitan.
Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas
pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat 6tang %egara (S6%)
dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk
dan substansi yang sama dengan S6%.
Utang Perhitungan )ihak etiga #P)%
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan5potongan berupa P@# yang belum
disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang
masih harus disetorkan.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 24/32
0umlah pungutan5potongan P@# yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada
pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut5dipotong. Pada akhir periode
pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan5potongan yang belum disetorkan
kepada pihak lain. 0umlah saldo pungutan5potongan tersebut harus dicatat pada laporan
keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
'agian Lan$ar Utang *angka Panjang
%ilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka
panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam 'aktu 1" (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.
Termasuk dalam kategori agian 3ancar 6tang 0angka Panjang adalah jumlah
bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam 'aktu 1"
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
e!aji"an Lan$ar Lainnya #+ther ,urrent Lia"ilities%
#e'ajiban lancar lainnya merupakan ke'ajiban lancar yang tidak termasuk dalam
kategori yang ada. Termasuk dalam ke'ajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang
masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing$
masing item disesuaikan dengan karakteristik masing$masing pos tersebut, misalnya utang
pembayaran gaji kepada pega'ai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus
dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pega'ai tersebut. 8ontoh lainnya adalah
penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada
pihak lain.
Utang Pemerintah yang Tidak Diperjual"elikan dan yang Diperjual"elikan
Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang
dapat berbentuk:
1. 6tang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (%on$traded 7ebt)
". 6tang Pemerintah yang diperjualbelikan (Traded 7ebt)
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 25/32
6tang Pemerintah Cang Tidak 7iperjualbelikan (%on$Traded 7ebt)
%ilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (non$traded debt)
merupakan ke'ajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai
yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
8ontoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman
bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan international seperti +@, >orld ank, &7
dan lainnya. entuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman
(loan agreement).
6ntuk utang pemerintah dengan tari bunga tetap, penilaian dapat mengacu pada
skedul pembayaran (payment schedule) yang menggunakan tari bunga tetap. 6ntuk utang
pemerintah dengan tari bunga variabel, misalnya tari bunga dihubungkan dengan satu
instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah
menggunakan prinsip yang sama dengan tari bunga tetap, kecuali tari bunganya
diestimasikan secara 'ajar berdasarkan data$data sebelumnya dan observasi atas instrumen
keuangan yang ada.
6tang Pemerintah Cang 7iperjualbelikan (Traded 7ebt)
&kuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan
seharusnya dapat mengidentiikasi jumlah sisa ke'ajiban dari pemerintah pada suatu
'aktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. al ini membutuhkan
penilaian a'al sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh
tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan penilaian pada periode
diantaranya untuk menggambarkan secara 'ajar ke'ajiban pemerintah.
6tang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas
utang pemerintah (government debt securities) yang dapat memuat ketentuan mengenai
nilai utang pada saat jatuh tempo.
0enis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original ace value)
dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas
utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harusdinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 26/32
nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo! sedangkan sekuritas yang dijual
dengan harga premium nilainya akan berkurang.
Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau
pelunasan, misalnya Surat 6tang %egara (S6%) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan
%egara maupun <bligasi %egara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan
pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. ila pada saat transaksi a'al, instrumen
pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di ba'ah pari,
maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang
ada.
&mortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.
Peru"ahan -aluta Asing
6tang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah
bank sentral saat terjadinya transaksi.
#urs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate).
6ntuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan,misalnya rata$rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk
seluruh transaksi pada periode tersebut. %amun, jika kurs berluktuasi secara signiikan,
penggunaan kurs rata$rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan
ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca.
Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal
transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode
berjalan.
#onsekuensi atas pencatatan dan pelaporan ke'ajiban dalam mata uang asing akan
mempengaruhi pos pada %eraca untuk ke'ajiban yang berhubungan dan ekuitas pada
entitas pelaporan.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 27/32
&pabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam
periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut.
%amun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode
akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi
dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing$masing periode.
Penyelesaian e!aji"an Se"elum *atuh Tempo
6ntuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena
adanya itur untuk ditarik (call eature) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena
memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih
antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada 3aporan
<perasional dan diungkapkan pada 8atatan atas 3aporan #euangan sebagai bagian dari
pos ke'ajiban yang berkaitan.
&pabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value)
maka penyelesaian ke'ajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang
secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah ke'ajiban dan aset yang berhubungan.
&pabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value)
maka, selain penyesuaian jumlah ke'ajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang
ada juga disajikan dalam 3aporan <perasional pada pos Surplus57eisit dari #egiatan %on
<perasional dan diungkapkan pada 8atatan atas 3aporan #euangan.
Tunggakan
0umlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk 7atar
6mur (aging schedule) #reditur pada 8atatan atas 3aporan #euangan sebagai bagian
pengungkapan ke'ajiban.
Tunggakan dideinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun
pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan5atau bunganya sesuai jad'al.
eberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jad'al pada
satu tanggal atau serial tanggal saat debitur di'ajibkan untuk melakukan pembayaran
kepada kreditur.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 28/32
Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang
yang terkait dalam lembar muka (ace) laporan keuangan. %amun inormasi tunggakan
pemerintah menjadi salah satu inormasi yang menarik perhatian pembaca laporan
keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.
6ntuk keperluan tersebut, inormasi tunggakan harus diungkapkan di dalam 8atatan
atas 3aporan #euangan dalam bentuk 7atar 6mur 6tang.
Restrukturisasi Utang
7alam restrukturisasi utang melalui modiikasi persyaratan utang, debitur harus
mencatat dampak restrukturisasi secara prospekti sejak saat restrukturisasi dilaksanakan
dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai
tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan
persyaratan baru. normasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada 8atatan atas
3aporan #euangan sebagai bagian pengungkapan dari pos ke'ajiban yang terkait.
=estrukturisasi dapat berupa:
1. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan denganutang baru! atau
". Penjad'alan ulang atau modiikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan
dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjad'alan utang dapat berbentuk:
1. Perubahan jad'al pembayaran,
". Penambahan masa tenggang, atau
. +enjad'alkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh
tempo dan5atau tertunggak.
0umlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga eekti konstan
dikalikan dengan nilai tercatat utang pada a'al setiap periode antara saat restrukturisasi
sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga eekti yang baru adalah sebesar tingkat
diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan
sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan
nilai tercatat. erdasarkan tingkat bunga eekti yang baru akan dapat menghasilkan
jad'al pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 29/32
normasi mengenai tingkat bunga eekti yang lama dan yang baru harus disajikan
pada 8atatan atas 3aporan #euangan.
0ika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan
baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah
dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama
dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam
persyaratan baru. al tersebut harus diungkapkan dalam 8atatan atas 3aporan #euangan
sebagai bagian pengungkapan dari pos ke'ajiban yang berkaitan.
Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari
restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapatditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat
utang.
0umlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan
kontinjen, tergantung peristi'a atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin
dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai
tingkat tertentu dalam periode tertentu. 6ntuk menentukan jumlah tersebut maka harus
mengikuti prinsip$prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam
pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang
seringkali harus diestimasi.
Penghapusan Utang
Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik
sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian ormal diantara
keduanya.
&tas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui
penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di ba'ah nilai tercatatnya.
0ika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di ba'ah nilai tercatatnya
dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragra berlaku.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 30/32
0ika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di ba'ah nilai tercatatnya
dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian
kembali atas aset nonkas ke nilai 'ajarnya dan kemudian menerapkan paragra , serta
mengungkapkan pada 8atatan atas 3aporan #euangan sebagai bagian dari pos ke'ajiban
dan aset nonkas yang berhubungan.
normasi dalam 8atatan atas 3aporan #euangan harus mengungkapkan jumlah
perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi ke'ajiban tersebut yang merupakan
selisih lebih antara:
1. %ilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah
dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
". %ilai 'ajar aset yang dialihkan ke kreditur.
Penilaian kembali aset pada paragra *9 akan menghasilkan perbedaan antara nilai
'ajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan
tersebut harus diungkapkan pada 8atatan atas 3aporan #euangan.
'iaya.'iaya yang 'erhu"ungan dengan Utang Pemerintah
iaya$biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan
biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. iaya$biaya dimaksud
meliputi:
1. unga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek
maupun jangka panjang!
". 8ommitment ee atas dana pinjaman yang belum ditarik!
. &mortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
/. &mortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya
konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.
2. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut
diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 31/32
iaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau
produksi suatu aset tertentu (Fualiying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya
perolehan aset tertentu tersebut.
&pabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu,
maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. &pabila
biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu,
maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan di ba'ah.
7alam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentiikasikan adanya hubungan langsung
antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan
bah'a pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi.+isalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan5proyek
pemerintah. #esulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis
sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda$beda. 7alam hal ini, sulit untuk
menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga
diperlukan pertimbangan proesional (proessional judgement) untuk menentukan hal
tersebut.
&pabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk
perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus
dihitung berdasarkan rata$rata tertimbang ('eighted average) atas akumulasi biaya seluruh
aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.
Penyajian dan Pengungkapan
6tang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk datar skedul utang
untuk memberikan inormasi yang lebih baik kepada pemakainya.
6ntuk meningkatkan kegunaan analisis, inormasi$inormasi yang harus disajikan
dalam 8atatan atas 3aporan #euangan adalah:
1. 0umlah saldo ke'ajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasiikasikan
berdasarkan pemberi pinjaman!
". 0umlah saldo ke'ajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang
pemerintah dan jatuh temponya!
8/17/2019 PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.docx
http://slidepdf.com/reader/full/psap-nomor-07-tentang-aset-tetapdocx 32/32
. unga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang
berlaku!
/. #onsekuensi dilakukannya penyelesaian ke'ajiban sebelum jatuh tempo!
2. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
1. Pengurangan pinjaman!
". +odiikasi persyaratan utang!
. Pengurangan tingkat bunga pinjaman!
/. Pengunduran jatuh tempo pinjaman!
2. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman! dan
4. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
b. 0umlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk datar umur utang berdasarkan
kreditur.
c. iaya pinjaman:
1. Perlakuan biaya pinjaman!
". 0umlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan!
dan
. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
Tanggal /&ekti&
Pernyataan Standar &kuntansi Pemerintahan (PS&P) ini berlaku eekti untuk
laporan keuangan atas pertanggungja'aban pelaksanaan anggaran mulai Tahun &nggaran
"919.
7alam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PS&P ini, entitas pelaporan
dapat menerapkan PS&P erbasis #as +enuju &krual paling lama / (empat) tahun setelah
Tahun &nggaran "919.