0
PROPOSAL
PROGRAM KEMITRAAN “KLINIK ETIK DAN HUKUM” FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
BEKERJASAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2016
1
KLINIK ETIK DAN HUKUM
A. Latar Belakang
Perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga pendidik harus senantiasa
mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan
dalam hal metode maupun substansi/materi pendidikan dibutuhkan untuk
menciptakan insan-insan akademis dan lulusan yang berkualitas yang “siap
pakai”, maka sudah menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi khususnya
Fakultas Syariah dan Hukum,untuk selalu berupaya memberikan pendidikan
hukum dengan sebaik mungkin. Evaluasi dan pengembangan metode
pembelajaran dan materi substansi pembelajaran bagi mahasiswa harus
selalu dilakukan secara sustainable.
Namun, sebagian besar Fakultas Syariah dan Hukum masih
menitikberatkan pemberian perkuliahan dengan metode ceramah (dosen
berbicara didepan kelas) pada mahasiswanya. Padahal menurut teori learning
pyramid, yang dibangun oleh National Training Laboratories/NTL di Maine
(AS) berdasarkan hasil penelitian Edgar Dale dll, metode ceramah kuliah adalah
metode yang tingkat penyerapannya oleh mahasiswa hanya sebesar 5%. Ini
adalah metode terendah dalam hal penyerapan hasilnya oleh mahasiswa.
Untuk metode bacaan, tingkat penyerapannya 10%. Jika kuliah
menggunakan metode audio-visual tingkat penyerapannya 20%. Kemudian jika
digunakan metode demonstrasi tingkat penyerapannya 30%. Ini merupakan
suatu tanda bahaya karena sebagian besar proses pendidikan hukum justru
menggunakan metode ceramah kuliah, sebagaimana dikemukakan oleh
Proffessor David McQuoid-Mason dari Afrika Selatan.
Empat metode pembelajaran tersebut digolongkan sebagai metode
tradisional. Rendahnya tingkat pencapaian metode ini, menurut NTL dapat
diatasi jika digunakan pendekatan lainnya yaitu pendekatan teaming atau
interaktif atau berpusat pada mahasiswa. Pendekatan interaktif, secara
2
garis besar terbagi atas tiga (3) metode yaitu Kelompok Diskusi yang tingkat
pencapaiannya 50%, Practice by Doing tingkat pencapaiannya 75% dan yang
paling efektif adalah Mengajarkan kepada orang lain atau penggunaan
secara langsung yang mana tingkat pencapaiannya 90%.
Hal tersebut digambarkan dalam learning pyramid berikut ini:
Dalam pandangan Prof. David McQuoid-Mason (mengutip Brayne,
Duncan dan Grimes), metode pendidikan yang berpusat pada
mahasiswa idealnya dilakukan dengan memberikan pengalaman belajar
kepada mahasiswa dimana mahasiswa memperoleh ketrampilan
praktis dan sekaligus menyediakan lingkungan keadilan sosial. Jika
kesempatan itu tidak tersedia maka perlu diadakan termasuk lingkungan
semacam itu perlu diciptakan. Oleh karena itu mahasiswa perlu
dilibatkan dalam menghadapi situasi dunia nyata dan memainkan peran
sebagai pengacara untuk menyelesaikan persoalan. Kegiatan semacam
ini bisa dilakukan lewat interaksi dengan klien untuk mengidentifikasi
dan menyelesaikan masalah hukum, serta terbuka untuk ditinjau
secara kritis oleh dosen maupun rekan mahasiswa lainnya.
Dari analisa inilah lahir istilah yang dinamakan pendidikan klinis
atau di Fakultas Syariah dan Hukum disebut dengan pendidikan
hukum klinis/klinik hukum. Pendidikan semacam ini dikenal
sebagai pendidikan yang memungkinkan mahasiswa berperan aktif
dalam proses pembelajaran dan mengamati bekerjanya teori dalam
situasi kehidupan nyata. Pendidikan semacam ini menyediakan
landasan yang kuat bagi masa depan sebagai ahli profesi dalam dunia
3
praktek. Karena pendidikan klinis tidak saja mengajarkan teori-teori,
tetapi juga melengkapi mahasiswa dengan keterampilan yang
dibutuhkan bagi praktisi. Selain itu juga melengkapi mahasiswa
dengan nilai-nilai yang dibutuhkan praktisi dalam masalah- masalah
keadilan sosial di masyarakat dan tanggung jawab profesi dalam
melaksanakan tugasnya. Hal tersebut senada dengan pengertian
pendidikan hukum klinis yang dijelaskan pada Deklarasi Asosiasi
Pendidikan Hukum Klinis Indonesia yaitu sebuah metode pembelajaran
hukum yang banyak diadopsi dalam pendidikan hukum di berbagai
negara, untuk mendidik dan menyiapkan praktisi hukum yang
kompeten, profesional, dan memiliki komitmen terhadap keadilan. Melalui
metode Pendidikan Hukum Klinis mahasiswa hukum belajar tentang
pengetahuan praktis (practical knowledge), keahlian (skill) dan nilai-
nilai (value) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (social justice).
Oleh karena itu kegiatan pendidikan hukum di kelas dan
kegiatan pendidikan hukum klinis/klinik hukum yang melibatkan
mahasiswa menjadi dua hal yang saling berkaitan dan tidak terpisah
satu terhadap lainnya. Karena pendidikan hukum klinis/klinik hukum
merupakan metode pendidikan bagi mahasiswa sekaligus pelayanan
kepada masyarakat. Sedangkan pendidikan hukum di kelas merupakan
dasar yang harus dikuasai dalam pelayanan masyarakat tersebut.
Arti penting sistem pendidikan bagi Komisi Yudisial adalah
didasarkan pada tugas Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim. Komisi
Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung memiliki kewenangan
untuk melaksanakan seleksi pengangkatan hakim, sebagaimana
diamanahkan oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, dan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, dan dilain pihak Komisi Yudisial merupakan
lembaga penegak etika hakim. Tugas-tugas Komisi Yudisial terkait
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tidak akan lepas dari kode etik
4
profesi hukum pada umumnya.
Secara tidak langsung singgungan antara lulusan perguruan
tinggi dan Komisi Yudisial adalah bahwa Perguruan Tinggi adalah
penyedia Raw Material bagi Komisi Yudisial. Sehingga tugas perguruan
tinggi yang menyiapkan calon hakim potensial, perlu didukung oleh
Komisi Yudisial hingga pada akhirnya tugas Komisi Yudisial melakukan
tugas rekrutmen terhadap produk-produk perguruan tinggi.
Definisi rekrutmen secara luas mencakup pentingnya
menyiapkan calon-calon hakim potensial. Oleh karenanya, sebagai salah
satu tindakan ‘preventif’ atau persiapan dilaksanakannya seleksi
peserta pendidikan hakim (calon hakim), maka Komisi Yudisial
menilai penting untuk melakukan penyiapan sumber daya manusia
dengan cara penjaringan minat para calon hakim potensial.
Munculnya Klinik Etik dan Hukum bukan bermaksud
mendikotomikan, namun sebagai penekanan pentingnya kajian etika
sebagai concern utama Komisi Yudisial. Kajian etika merupakan bagian
dari klinik hukum, namun Komisi Yudisial bermaksud untuk
mendorong lebih jauh agar kajian etika profesi hukum dapat tersusun
dalam suatu modul dan menjadi kurikulum di Fakultas-Fakultas
Syariah dan Hukum dan dipahami dalam praktik oleh mahasiswa.
Disajikannya etik profesi sebagai suatu mata kuliah mandiri, tidak
dimaksudkan untuk menjadikan para (calon) sarjana hukum menjadi
malaikat. Dengan memahami etik profesi, para (calon) sarjana hukum
akan dapat mendeteksi bom-bom waktu serta dapat menghindakan diri
dari ranjau-ranjau terselubung/tersembunyi. Melalui etik profesi insan
kamil para (calon) sarjana hukum dapat diasah, sehingga hal-hal yang
diperkirakan wajar, pada dasarnya suatu konflik kepentingan.
Atas dasar itu maka Komisi Yudisial berinisiatif untuk melaksanakan
program kemitraan dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas
Syariah dan Hukum dalam rangka menjaring minat calon hakim
potensial melalui kajian etika dan pendidikan hukum klinis/klinik
hukum.
5
B. Tujuan Program
Tujuan Program Kemitraan Klinik Etik dan Hukum ini adalah
meningkatkan prosentase mahasiswa/lulusan Fakultas Syariah dan
Hukum, khususnya peserta program kemitraan ini, agar lulus seleksi
peserta pendidikan hakim. Guna mencapai tujuan dari Program
Kemitraan melalui pendidikan klinis, Komisi Yudisial perlu untuk
menjamin terselenggaranya kegiatan- kegiatan program kemitraan di
Fakultas Syariah dan Hukum. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan
agar peserta seleksi pengangkatan hakim merupakan kader-kader klinik
hukum yang telah disiapkan sejak dini menjadi hakim, dengan bekal
integritas dan kemampuan yang didapat dari klinik hukum. Lebih rinci
tujuan kegiatan kajian etika dan klinik hukum ini adalah :
1. Meningkatkan minat (calon) sarjana hukum untuk menjadi Hakim;
2. Meningkatkan minat (calon) sarjana hukum untuk menjadi penegak
hukum;
3. Meningkatkan pemahaman tentang etika profesi hukum;
4. Dapat berperan sebagai sarana preventif contempt of court;
5. Meningkatkan keterampilan, hukum acara dan integritas Mahasiswa
untuk dipersiapkan menjadi kader sadar hukum; dan
6. Sebagai lembaga yang mengkaji etika dan hukum secara komprehensif
dan ilmiah.
C. Infrastruktur Klinik Etik dan Hukum
1. ORGANISASI
Dalam melaksanakan kegiatan klinik hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum dapat menerapkan program-progam Klinik Etik dan Hukum
dengan cara:
a. Memberdayakan UKM yang telah ada yang memiliki kegiatan serupa;
dan
b. Membentuk UKM Klinik Etik dan Hukum baru.
Dari kedua sarana diatas, tidak menutup kemungkinan juga
fakultas menggabungkan kedua sarana diatas dalam melaksanakan
6
kegiatan-kegiatan program kemitraan. Namun, jika fakultas
menggunakan sarana mahasiswa secara individual, maka fakultas
hendaknya perlu untuk mengoptimalkan peran-peran mahasiswa yang
ingin terlibat di dalam program kemitraan ini. Sehingga, mahasiswa
yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini bersifat partisipatif, dan
objektif.
Berangkat dari sarana kemitraan tersebut, maka Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan struktur
organisasi seperti dibawah ini:
Struktur organisasi ini menjadikan Dekan/Dekanat sebagai mitra
Komisi Yudisial yang kemudian membentuk pusat kajian/lembaga
pelaksana dan kesekretariatan program Klinik Etik dan Hukum.
Dimana dalam pusat/lembaga pelaksana ini didalamnya memiliki 3
(tiga) mentor. Ketiga mentor ini nantinya akan menjadi pelaksana,
pembimbing. pembinaan dan koordinator dari setiap kegiatan yang
akan dilakukan oleh Klinik Etik dan Hukum. Meskipun struktur
organisasi terlihat begitu hierarkis, namun garis koordinasi yang
diterapkan adalah lintas sektoral. Sehingga, mentor dapat langsung
7
berkoordinasi dengan Komisi Yudisial dengan sepengetahuan dari
Dekan/Dekanat Fakultas.
Dari bentuk struktur organisasi tersebut, program kemitraan ini
menitikberatkan peran mahasiswa sebagai pelaksana program
kemudian menjadikan program ini berbasis pada mahasiswa, dan
dekanat serta mentor sebagai penanggungjawab kegiatan. Adapun
kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam program kemitraan ini
diantaranya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:
NO. TAHAPAN
KEGIATAN
METODE KEGIATAN
KONTEN
1
Kajian Etika
dan Hukum
Seminar;
Focus Group Discussion;
Kajian;
Legal Case;
Kuliah Umum/Ceramah;
Role Play; Sosialisai;
Etika;
Etika Profesi Hukum;
KEPPH;
Hukum Materil;
Permasalahan Hukum;
Hukum Acara Pidana;
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara TUN;
2
Laboratorium
Mock Trial; Simulasi; Role
Play;
Teknik Pembuatan
Putusan; Eksaminasi
Putusan; Pelatihan
Mootcourt; Pelatihan
Debat Hukum;
Dll
8
3
Praktek dan
Pengabdian
Masyarakat
Partisipatif; Penyuluhan;
Street Law; Magang di
LKBH;
Pemantauan Persidangan;
Pendidikan Hukum kepada
Masyarakat;
Konsultasi Hukum; Dll
B. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang akan dimaksimalkan dalam Program
Kemitraan ini dititikberatkan pada sumber daya manusia yang ada pada
Fakultas Syariah dan Hukum. Baik itu dosen maupun mahasiswa. Dalam
Klinik Etik dan Hukum akan memberdayakan dosen untuk berperan
sebagai mentor. Adapun untuk pemilihan mentor, sepenuhnya
diserahkan kepada Fakultas Syariah dan Hukum dengan memperhatikan
kriteria-kriteria dosen yang dapat menjadi mentor sebagai berikut;
1. Dosen aktif;
2. Memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi mahasiswa;
3. Memiliki pengalaman membina mahasiswa;
4. Memiliki jiwa leadership, manajemen yang baik dan menguasai
teknik mentoring;
Dalam melaksanakan kegiatan, dosen yang menjadi mentor pada
program Klinik Etik dan Hukum ini mempunyai tugas dan peran sebagai:
a. Fasilitator : Memfasilitasi berbagai kegiatan, dan memfasilitasi
perkembangan kompetensi mahasiswa guna menjadi calon hakim
potensial. Merujuk kepada bentuk kegiatan, mentor dapat pula
memberikan materi kepada mahasiswa, juga dapat mengundang
narasumber lain untuk memberikan materi kepada mahasiswa.
b. Supervisor : Supervisor dalam hal ini lebih mengarah pada tugas
mentor dalam merancang dan mengawasi jalannya kegiatan- kegiatan
sehingga dapat berhasilguna (effective) dan mampu memberi hasil
(productive). Kemudian mentor pun mempunyai tugas untuk
9
memastikan bahwa mahasiswa yang dibina dalam Klinik Etik dan
Hukum mendapatkan materi sehingga dapat menambah kompetensi
dari mahasiswa itu sendiri.
c. Pembimbing : Salah satu tugas penting dari Mentor adalah
membimbing para mahasiswa peserta Klinik Etik dan Hukum. Mentor
senantiasa melakukan diskusi mingguan guna memonitor
perkembangan dari mahasiswa peserta Klinik Etik dan Hukum.
d. Penanggung jawab kegiatan : mentor bertugas untuk melakukan
pelaporan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan, mengawasi
jalannya kegiatan, serta mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan, untuk mencapai tujuan program.
Kemudian dikarenakan program kemitraan ini menjadikan
mahasiswa sebagai basis kegiatan, maka setiap Fakultas Syariah dan
Hukum harus memberdayakan mahasiswa yang ada untuk bergabung
dan mengikuti program kemitraan ini. Adapun kriteria mahasiswa yang
dapat mengikuti program Klinik Etik dan Hukum adalah sebagai berikut;
1. Minimal sedang menjalani kuliah pada semester 6
2. Telah lulus mata kuliah Hukum Acara; dan
3. Memiliki ketertarikan atau minat terhadap profesi penegak hukum
khususnya hakim.
Terkait dengan proses perekrutan mahasiswa, prinsipnya Fakultas
Syariah dan Hukum membuka rekrutmen seluas-luasnya untuk
mahasiswa yang sesuai dengan kriteria. Fakultas Syariah dan Hukum juga
dapat membuka rekrutmen bagi alumni atau mahasiswa yang telah
lulus (sarjana hukum). Kemudian, Fakultas Syariah dan Hukum pun
dapat membuka rekrutmen bagi mahasiswa-mahasiswa dari perguruan
tinggi lain di wilayahnya. Rekrutmen diselenggarakan dengan prinsip
objektif, partisipatif dan transparan.
Rekrutmen mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa tahapan
proses perekrutan. Diantaranya:
10
Terkait dengan tes tertulis, mentor dapat membuat soal-soal pertanyaan
yang sifatnya terbuka, kemudian hasil tes ini dapat difungsikan sebagai Pre
Test bagi mahasiswa yang tergabung ke dalam Klinik Etik dan Hukum yang
nantinya akan mengisi Post Test yang disusun oleh Mentor pada akhir
program sebagai indikator peningkatan kompetensi mahasiswa.
Mengingat bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditujukan
untuk menjaring para calon hakim potensial, maka pelibatan alumni
dalam kegiatan-kegiatan klinik hukum dapat diakomodir. Alumni dapat
dijadikan objek kegiatan maupun pengurus dalam klinik hukum.
C. Rencana Pelaksanaan Program
1. Bidang Kajian Etik
DRAFT SILABUS LABORATORIUM KLINIK ETIK DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA BEKERJA SAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL
2016
Area : Kajian Etik dan Hukum Mentor : Hidayatulloh, SH.I, MH.
Sesi Kemampuan yang
Diharapkan Bahan Kajian Waktu Narasumber dan
Fasilitator
I
mendeskripsikan konsep dasar etika dan etika profesi (C2)
• moral dan moralitas • etika dan etiket • teori-teori etika • jenis-jenis etika • etika profesi • perbedaan etika
dan hukum
120 menit
Narasumber: Prof. Dr. A. Salman Maggalatung, SH, MH. Fasilitator: Saomi Rizqiyanto, M.Si.
II-IV mengidentifikasi (C2)
kasus-kasus perbedaan pelanggaran etiket, etika, dan hukum
270 menit
Narasumber: Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. Fasilitator: Nisrina Mutiara Dewi, S.E.Sy.
V
mendeskripsikan hakikat profesi hakim, tanggung jawab, dan profesionalisme hakim
• sejarah profesi hakim di Indonesia
• tanggung jawab profesi hakim
• peraturan seputar kehakiman
180 menit
Narasumber: Dr. Hasbi Hasan, M.H. Fasilitator: Mara Sutan
11
(C2) • kewenangan hakim
• kewajiban dan hak hakim
Rambe, SHI., M.H.
VI-VII
memetakan KEPPH dan potensi-potensi pelanggaran etik menurut KEPPH (C3)
• kode etik • butir-butir KEPPH • contoh pelanggaran • sanksi atas
pelanggaran etik
180 menit
Narasumber: Hidayatulloh, S.H., M.H. Fasilitator: Teguh Tresna Dewa
VIII-IX
menemukan potensi pelanggaran etis saat: (C3)
• pra-persidangan • saat persidangan • pasca persidangan
90 menit
Narasumber: Muhammad Ishar Helmi, S.H., S.Sy. Fasilitator: Abdul Latief Zainal
IX-X
menganalisis dan menuliskan hasil kajian etik atas kasus pelanggaran etik terkait profesi hakim (C3)
• Teknik penulisan esai
• Kasus pelangaran KEPPH
210 menit
Narasumber: Indra Rahmatullah, SHI., M.H. Fasilitator: Muhammad Raziv Barokah
2. Bidang Laboratorium DRAFT SILABUS LABORATORIUM KLINIK ETIK DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA BEKERJA SAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL
2016
Area : Laboratorium Klinik Mentor : Indra Rahmatullah, SH.I, MH.
Sesi Materi Kemampuan yang
diharapkan Fasilitator Waktu
I Silogisme dan Penalaran Hukum
Menggunakan strategi penalaran dalam penjatuhan putusan (analisis fakta dan dasar hukum)
Narasumber: 1. Dr. Shidarta, SH.
MH. 2. Dr. JM. Muslimin,
MA
Mentor: Indra Rahmatullah, SH.I,MH.
90 menit
II Penemuan Hukum Narasumber: 1. Dr. Anton F. Susanto,
SH. MH. 2. Drs. H. Basiq Djalil,
SH, MA.
Mentor: Indra Rahmatullah, SH.I,MH.
90 menit
III Analisis fakta dan dasar hukum dan
Mentor: Indra Rahmatullah,
90 menit
12
latihan pembuatan putusan
SH.I,MH.
IV Eksaminasi Putusan
Hakim (Case Study 1) Mengkrtisi contoh penalaran hakim dalam putusan (eksaminasi putusan
Narasumber: Direktur LeIP Direktur Kontras Mentor: Indra Rahmatullah, SH.I,MH.
90 menit
V Eksaminasi Putusan Hakim (Case Study 2)
Mentor: Indra Rahmatullah, SH.I,MH.
90 menit
VI Eksaminasi Putusan Hakim (Case Study 3)
90 menit
VII Menonton rekaman
Video Sidang Kode Etik Hakim
• Skenario kasus
• Berlatih mootcourt
Mentor: Indra Rahmatullah, SH.I,MH.
90 menit
VIII Simulasi Sidang (Moot Court)
90 menit
IX Menonton rekaman Video Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
90 menit
X Simulasi Sidang (Moot Court)
90 menit
3. Bidang Praktek dan Pengabdian Masyarakat DRAFT SILABUS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KLINIK ETIK DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA BEKERJA SAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
2016
Area : Pengabdian Kepada Masyarakat Mentor : Muhammad Ishar Helmi, S.H., S.Sy.
Sesi Materi Kemampuan yang
diharapkan Fasilitator Waktu
I Tekhnik Persidangan mengevaluasi jalannya persidangan untuk satu kasus konkret (pemantauan persidangan)
Dr. Alfitra, SH, MH. 90 Menit II Hukum Acara Dr. Nahrowi, SH, MH. 90 Menit III Pemantauan
Persidangan a. PN b. PA c. PTUN
Mentor: M. Ishar Helmi, SH, S.Sy.
90 Menit
IV Penulisan Laporan 90 Menit V Presentasi Laporan
Pemantauan 90 Menit
VI Penyuluhan Hukum menyampaikan gagasannya terkait upaya menjaga keluhuran profesi
Dr. Yayan Sopyan, SH, MA.
Mentor: M. Ishar Helmi, SH, S.Sy.
90 Menit
13
hukum di Indonesia (penyuluhan)
VII Mootcourt (pemutaran film untuk simulasi)
membangun gagasan terkait upaya menjaga keluhuran profesi hukum di Indonesia (sharing komunitas)
Mentor: - Hidayatulloh, MH - Indra Rahmatullah,
MH - M. Ishar Helmi, SH,
S.Sy
90 Menit
VIII Presentasi Film (Diskusi dan Evaluasi
90 Menit
D. Waktu Pelaksanaan
Program ini dilaksanakan selama 9 (Sembila) bulan, mulai bulan Maret sampai
dengan bulan Nopember 2016.
E. Penutup
Kegiatan Klinik Etik dan Hukum merupakan kegiatan pioneer dalam
menyiapkan calon hakim potensial. Tawaran kegiatan ini merupakan bentuk
sinergitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
Komisi Yudisial di bidang hukum. Odette Buitendam pernah mengatakan
bahwa “agood judges are not born but made”, maka dalam rangka
membentuk hakim-hakim yang ideal, kerjasama semua pihak sangat
diperlukan dengan dimulai sejak pembibitan di perguruan tinggi. Oleh
karenanya, komitmen Komisi Yudisial dalam penegakkan hukum dan
menciptakan peradilan yang bersih akan sangat terbantu oleh komitmen
perguruan-perguruan tinggi dalam membentuk seorang hakim yang baik.
UIN Syarif Hidayatullah, 7 Maret 2016
KLINIK ETIK DAN HUKUM