2
KELOMPOK 1
A.MUH RISAL A.OTMAR M. AHMAD UZAIR C. AL MUJAHID I.
AMBO UPE MUH.AKMAL SATRIALDI ZULKARNAIN
3
Hak warga negaraPasal 27 ayat 1Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, dsb ditetapkan dengan uu.
pasal 29 ayat 2Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan beribadat menurut agamaya dam keyakinannya itu
Pasal 30 ayat 1Tiap tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Hak adalah sesuatu yang seharusnya dimiliki
oleh setiap warga negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
4
CONTOH HAK DALAM UUD 1945
HAK HAK YANG DIATUR DALAM UUD
1945
PASAL 27 ayat 1 Hak parsamaan didepan hukum dan pemerintahan
PASAL 28Hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat
PASAL 29Hak kemerdekaan beragama
Pasal 34 Hak fakir meskin dan anak terlantar
PASAL 31Hak mendapatkan pendidikan
PASAL 30Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
5
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pasal 27 ayat 1Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 27 ayat 3Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Pasal 31 ayat 2Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pasal 30 ayat 1Tiap tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Kewajiban adalah segala
hal yang harus dilakukan
oleh setiap orang sebelum
menuntuk hak sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
6
CONTOH KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UUD 1945
PASAL 27 AYAT 1KEWAJIBAN
MENJUNJUNG TINGGI HUKUM DAN
PEMERINTAHAN
1
PASAL 27 AYAT KEWAJIBAN MEMBELA
NEGARA
2
PASAL 30 AYAT 1KEWAJIBAN IKUT SRTA
DALAM USAHA PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA
3
PASAL 31 AYAT 1KEWAJIBAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DASAR
4
7
PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA
FAKTOR EKSTERN1. Penyalahgunaan
kekuasaan 2. Ketidaktegasan aparat
penegak hukum3. Penyalahgunaan
teknologi
FAKTOR INTERN1. Sikap egois atau terelalu
mementingkan diri sendiri
2. Kurangnya kesadaran akan hak orang lain
3. Adanya sikap tidak toleransi
FAKTO PENYEBABFaktor penyebab pelanggran hak terdiri atas factor dari individu ( factor intern) dan factor dari lingkungan (factor ekstern)
PELANGGRAN HAK Pelanggaran Hak Adalah Setiap Perbuatan Baik Disengaja Atau Kelalaian Yang Melawan Hukum, Mengurangi, Menghalangi, Dan Atau Mencabut Hak Seseorang Sebagai Warga Negara Yang Dijamin Oleh Uud 1945 Dan Tidak Mendapatkan Penyelesaian Hukum Yang Adil Dan Benar Berdasarkan Mekanisme Hukum Yang Berlaku.
8
PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PENGINGKARAN KEWAJIBANPengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
FAKTOR PENYEBAB1. Tingginya egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara.2. Rendahnya kesadaran hukum warga negara.3. Aparat penegak hukum yang tidak tegas.
9
CONTOH KASUS PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA
PASAL YANG DILANGGAR1. Menuduh keyakinan yang dianut warga islam syiah adalah sesat. Hal ini bertentangan
dengan UUD 1945 pasal 28E ayat 2.2. Pembakaran beberapa bangunan milik warga islam syiah oleh islam suni dan
pengusiran warga islam syiah dari daerah tempat tinggalnya yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28E ayat 1.
3. Pembiaran dan penelantaran warga islam syiah selama berada di pengungsian. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28G ayat 3.
PENYELESAIAN KASUSPemerintah telah menunjuk rector dari IAIN sunan ampel sebagai ketua tim rekonsiliasi kasus syiah. Ia mengatakan bahwa mengembalikan penganut syiah kekampung halamannya merupakan jalan terbaik. Tapi langkah ini harus dilakykan dengan hati hati karena penolakan pada penganut syiah masih tinggi.
KASUS SYIAH DI SAMPANG MADURA, MENGABAIKAN HAM
10
CONTOH KASUS PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
UU YANG DILANGGARpengingkaran kewajiban tertib berlalu lintas yang bertentangan dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.
PENYELESAIAN KASUSDalam kasus kecelakaan yang terjadi di tongas. Penyidikan tetap dilakukan sesuai prosedur, tetapi penyidikan tidak dapat dilakukan dengan tuntas karena sopir dari pick up (tersangka) telah meninggal
Kecelakaan Maut Di Tongas Probolinggo