Persiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi /melaksanakan PP 71/2010

Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, dimana terdapat perubahan metode pencatatan yang semula berbasis kas menuju akrual (Cash toward accrual) menjadi pencatatan yang berbasis akrual pemerintah daerah masih mengalami kendala atau hambatan.

Selama ini Pemerintah Daerah merasa lebih mudah melaksanakan pencatatan dengan basis kas dimana transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, misalnya Pendapatan diakui/dicatat pada saat diterima di kas daerah dan Belanja diakui/dicatat pada saat dikeluarkan dari kas daerah. Sedangkan jika menggunakan Basis Akrual transaksi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau keluar dari kas daerah. Meskipun Basis Akrual mempunyai kelebihan menyajikan informasi dengan lebih lengkap serta memenuhi fungsi Manajerial dan Pengawasan. Kondisi yang dialami pemerintah daerah saat ini dapat digambarkan antara lain sebagai berikut :

1) Belum terbitnya aturan teknis (Permendagri) yang mengatur mengenai penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP 71/2010 menyebabkan kegamangan pemerintah daerah dalam melangkah.

2) Kondisi kesiapan Teknologi Informasi (sistem komputerisasi) pengelolaan keuangan daerah belum memadai. Menggunakan bantuan aplikasi dalam mengelola keuangan daerah dengan basis akrual menjadi suatu keharusan. SIMDA Keuangan yang berbasis akrual juga belum dapat dirilis mengingat belum adanya aturan teknis tersebut.

3) Masih terbatasnya tenaga-tenaga akuntan atau yang memahami akuntansi di Pemerintah Daerah.

4) Perbedaan format penganggaran keuangan daerah yang masih sangat jauh berbeda dengan format standar pelaporan sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan konversi.

5) Diperlukan sosialisasi, bimbingan teknis, kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan yang lebih intensif terhadap penerapan PP 71/2010.