1
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENERIMAAN
BANTUAN PERMODALAN DARI PERUSAHAAN MODAL
VENTURA DENGAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN
KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP)
BILYET GIRO
I GUSTI AYU MADE ARYASTINI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
2
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENERIMAAN
BANTUAN PERMODALAN DARI PERUSAHAAN MODAL
VENTURA DENGAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN
KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP)
BILYET GIRO
I GUSTI AYU MADE ARYASTINI
NIM 1392461023
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
3
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENERIMAAN
BANTUAN PERMODALAN DARI PERUSAHAAN MODAL
VENTURA DENGAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN
KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP)
BILYET GIRO
Tesis untuk memperoleh Gelar Magister
pada Program Magister, Program Studi Kenotariatan,
Program Pascasarjana Universitas Udayana
I GUSTI AYU MADE ARYASTINI
NIM 1392461023
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
ii
4
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 23 FEBRUARI 2015
Pembimbing I, Pembimbing II
Prof. Dr. I Gst, Ngr. Wairocana, SH., MH Dr. I Made Sarjana, SH., MH.
NIP. 19530401 198003 1 004 NIP. 19611231 198601 1 001
Mengetahui :
Ketua Program Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana
Universitas Udayana
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum.
NIP. 19640402 198911 2 001
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Udayana
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S(K)
NIP. 19590215 198510 2 001
iii
5
Tesis Ini Telah Diuji Pada
Tanggal 13 April 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor
Universitas Udayana No. : 1119/UN14.4/HK/2015, Tanggal : 10 April 2015
Ketua : Prof. Dr. I Gst, Ngr. Wairocana, SH., MH
Anggota :
1. Dr. I Made Sarjana, SH., MH.
2. Prof. Dr. Imbrahim. R.SH.,MH
3. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.MH
4. Dr. I Ketut Westra, SH.MH
iv
6
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa :
Nama : I Gusti Ayu Made Aryastini
NIM : 1392461023
Program Studi : Kenotariatan
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan
Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat
Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet
Giro.
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat.
Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 2 Maret 2015
Yang membuat pernyataan,
I Gusti Ayu Made Aryastini
v
7
UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang
Hyang Widhi Wasa, dengan selesainya tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah
”Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura
dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet
Giro.” Tesis ini disusun untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat meraih
gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.
Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan
tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada
waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima
kasih kepada Prof. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., selaku pembimbing
pertama dan Dr. I Made Sarjana, SH., MH., selaku pembimbing kedua, yang telah
memberikan bimbingan dan ide kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis
ini.
Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada
Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, atas
kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan
menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana, kepada
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A.A. Raka
Sudewi, Sp.S(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi
mahasiswi Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana,
kepada Prof. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., atas izin yang diberikan
vi
8
kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan
terima kasih kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Udayana, Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum., atas kesempatan dan
dukungan yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan
pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, kepada panitia penguji
tesis, Prof. Dr. Ibrahim R., SH., MH, Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH, serta
Dr. I Ketut Westra, SH., MH, yang telah memberikan masukan dan saran kepada
penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu
dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana
atas ilmu yang telah diberikan, serta rekan-rekan mahasiswa Angkatan VI, Bapak
dan Ibu staf berserta karyawan Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang
telah banyak membantu kelancaran proses administrasi.
Terima kasih juga penulis tujukan kepada orang tua dan mertua tercinta
yaitu I Gusti Ketut Dardali dan I Gusti Ayu Supitha (Alm.) serta I Nyoman Alit
(Alm.) dan Ni Wayan Indrawati yang senantiasa mendoakan, mendukung dan
memberikan semangat selama penulis menjalani masa perkuliahan dan selama
proses tesis ini. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada suami tercinta I Ketut
Ngurah Ananda dan putra tersayang Indra Bagus Ngurah David Ananda
yang dengan penuh pengorbanan telah memberikan dukungan semangat juga
kesempatan kepada penulis untuk berkonsentrasi dalam penyelesaian tesis ini.
vii
9
Sebagai akhir kata penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ida
Sang Hyang Widhi Wasa selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan
kepada kita semua dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang kenotariatan serta berguna
bagi masyarakat.
Denpasar, 2 Maret 2015
Penulis
viii
10
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DALAM PENERIMAAN BANTUAN PERMODALAN DARI
PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN SURAT PERNYATAAN
JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP)
BILYET GIRO
Sanksi terhadap perusahaan modal Ventura bila Perusahaan Modal Ventura
mengulur-ulur waktu pencairan bantuan modal setelah pemohon modal sudah
menyetorkan kepesertaan modalnya, belum diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan (Permenkeu) Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal
Ventura. Berdasarkan kekosongan norma tersebut permasalahan pertama dalam
penelitian ini adalah tentang kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian
Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan
bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Permasalahan kedua adalah tentang tanggungjawab perusahaan Modal Ventura
yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan
Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP).
Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif
karena beranjak dari kekosongan norma dalam Permenkeu Nomor
18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang belum mengatur sanksi
terhadap perusahaan modal Ventura bila perusahaan modal Ventura mengulur-ulur
waktu pencairan bantuan modal. Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan
hukum dalam penelitian ini terdiri dari: primer, sekunder dan tersier. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis, yaitu analisis
yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum
dan Teori Hukum Perjanjian. Adapun konsep yang digunakan adalah Konsep
Perlindungan Hukum, Konsep Modal Ventura, Konsep Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dan Konsep Pembiayaan pada Perusahaan Modal Ventura.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan Surat Pernyataan
Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak
merealisasikan bantuan modal tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga
UMKM tidak dapat melakukan tuntutan atau ganti rugi atas gagalnya realisasi
bantuan modal; dan (2) Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang gagal
merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan
Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan tanggungjawab karena adanya
wanprestasi dari perusahaan modal Ventura sehingga seharusnya perusahaan modal
Ventura membayar ganti rugi atas dasar gugatan dari UMKM yang berdasarkan Pasal
1365 BW/KUHPerdata oleh karena pihak perusahaan modal Ventura tidak mampu
mencairkan bantuan modal terhadap UMKM.
Kata Kunci: Modal Ventura, Bantuan Modal, Surat Pernyataan Jaminan
Kepastian Pencairan (SPJKP).
ix
11
ABSTRACT
LEGAL PROTECTION FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SMEs) IN RECEIPT OF CAPITAL ASSISTANCE FROM VENTURE
CAPITAL COMPANY WITH STATEMENT OF ASSURANCE STATEMENT
OF DISBURSEMENTS (SPJKP) GIRO BILYET
Sanctions against Venture Capital Company when a Venture Capital
Company stalling of disbursement of capital assistance whereas the applicant has
deposited capital participation, has not been regulated in the Regulation of the
Minister of Finance (Finance Ministry Decree) No. 18 / PMK.010 / 2012 on the
Venture Capital Company.This means that there are still empty norm in Finance
Ministry Decree No. 18 / PMK.010 / 2012. Regarding these empty norm the first
issue in this research is on the position of Security Assurance Statement of
Disbursements (SPJKP) in the case of Venture Capital Company did not realize
capital assistance to Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). A second
issue is the responsibility of Venture Capital Company which failed to realize the
capital assistance to SMEs after issuing Security Assurance Statement of
Disbursements (SPJKP).
This type of research is a normative legal research since there are still
empty norm in Finance Ministry Decree No. 18/PMK.010/2012 on Venture
Capital Company which has not been regulate the sanctions against Venture
Capital Company when a Venture Capital Company stalling of disbursement of
capital assistance.The research approach consists of statute approach, conceptual
approach and case approach. Sources of legal materials in this study consisted of:
primary, secondary and tertiary. The analysis technique used in this research is
the juridical analysis, which is the analysis based on theories, concepts and
legislation.
The theory used in this research are the Theory of Legal Certainty and
Theory of Legal Agreement. The concept used are the Concept of Legal
Protection, Concept of Venture Capital, Concept of Micro, Small and Medium
Enterprises (SMEs) and the concept of Corporate Venture Capital Financing.
The research result indicated that (1) position Statement of Assurance
Guarantee Disbursement (SPMKP) in the case of Venture Capital Company did
not realize capital has no binding force so that SMEs can not make claims or
damages for failure of the realization of capital; and (2) Responsibility Venture
Capital Company failed to realize capital assistance to SMEs after issuing a
Statement Assurance Guarantee Disbursement (SPJKP) is the responsibility
because of the default of Venture capital firm Venture capital firm that was
supposed to pay compensation on the basis of a lawsuit of SMEs based on Article
1365 BW / Civil Code because the Venture capital firms are not able to disburse
financial aid to SMEs.
Keywords: Venture Capital, Capital Assistance, Statement of Assurance
Guarantee Disbursement (SPJKP).
x
12
RINGKASAN
Tesis ini menganalisis perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam penerimaan bantuan permodalan dari perusahaan
Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP)
Bilyet Giro.
Bab I, menguraikan latar belakang masalah mengenai kekosongan norma
dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 18/PMK.010/2012
tentang Perusahaan Modal Ventura, mengingat dalam Permenkeu Nomor
18/PMK.010/2012 tersebut belum diatur sanksi terhadap perusahaan modal
Ventura bila perusahaan modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan
modal setelah pemohon modal sudah menyetorkan kepesertaan modalnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada sub ini juga diuraikan mengenai
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan
metode penelitian.
Bab II, menguraikan tentang Tinjauan Umum Pembiayaan Perusahaan
Modal Ventura Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Bab ini terdiri dari 4
Sub Bab yaitu Sub Bab pertama tentang Tinjauan Umum Modal Ventura, yang
dijabarkan mengenai Pengertian Modal Ventura; Dasar Hukum Modal Ventura;
Tujuan Pendirian Modal Ventura; Karakteristik Modal Ventura sebagai Lembaga
Pembiayaan dan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura.
Sub Bab kedua Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil di
Perusahaan Modal Ventura, yang meliputi Pengertian dan Pengaturan Perjanjian
Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura; Pihak-Pihak
dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil; Hak dan Kewajiban Para
Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil dan Isi Perjanjian
Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil. Sub Bab ketiga tentang Tinjauan Umum
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sub Bab keempat
mengenai Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Kepada Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM), yang terdiri dari Sejarah Pembiayaan UMKM melalui
Perusahaan Modal Ventura; Perkembangan Perusahaan Modal Ventura dan
Implikasi Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2012 di
Indonesia dan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
18/PMK.010/2012 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah
yang pertama, mengenai kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian
Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan
bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bab ini
dibagi menjadi 3 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama mengenai Proses Pengajuan
Bantuan Modal dari UMKM Kepada Perusahaan Modal Ventura. Sub Bab kedua
tentang Pencairan Bantuan Modal dari Perusahaan Modal Ventura Kepada
UMKM. Sub Bab ketiga membahas Kedudukan Surat Pernyataan Jaminan
Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam Hal Perusahaan Modal Ventura Tidak
Merealisasikan Bantuan Modal Kepada UMKM.
xi
13
Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah
kedua terkait dengan tanggungjawab perusahaan Modal Ventura yang gagal
merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat
Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP). Bab ini dibagi menjadi 3 Sub
Bab yang terdiri dari Sub Bab pertama tentang Penyertaan Modal dari Para Pihak,
UMKM dan Perusahaan Modal Ventura dalam Perjanjian Modal Ventura. Sub
Bab kedua mengenai Potensi Kerugian UMKM yang Telah Menyerahkan
Penyertaan Modal Namun Gagal Mendapat Bantuan dari PT. Futurindo Ventura
Sejahtera. Sub Bab ketiga membahas Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura
yang Gagal Merealisasikan Bantuan Kepada UMKM Setelah Menerbitkan Surat
Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP).
Bab V merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang simpulan dan
saran dari penulis. Penulis menyimpulkan bahwa (1) kedudukan Surat Pernyataan
Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak
merealisasikan bantuan modal tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga
UMKM tidak dapat melakukan tuntutan atau ganti rugi atas gagalnya realisasi
bantuan modal; dan (2) Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang gagal
merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat
Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan tanggungjawab
karena adanya wanprestasi dari perusahaan modal Ventura sehingga seharusnya
perusahaan modal Ventura membayar ganti rugi atas dasar gugatan dari UMKM
yang berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata oleh karena pihak perusahaan
modal Ventura tidak mampu mencairkan bantuan modal terhadap UMKM.
Sementara itu saran yang dapat disampaikan agar pihak Perusahaan Modal
Ventura seharusnya membayar ganti rugi kepada UMKM pemohon modal karena
potensi keuntungan yang hilang akibat mundurnya pencairan bantuan modal
merupakan jumlah yang sangat berarti bagi UMKM. Pihak Perusahaan Modal
Ventura agar memberikan tanggungjawabnya yang berupa ganti rugi sesuai
dengan ganti rugi yang dialami oleh UMKM sedapat mungkin menghindari
gugatan dari pihak UMKM untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal
1365 BW/KUHPerdata.
xii
14
DAFTAR ISI
SAMPUL DALAM .................................................................................... i
PRASYARAT GELAR ............................................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................... iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ........................................................ iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ....................................................... v
UCAPAN TERIMA KASIH .................................................................... vi
ABSTRAK ................................................................................................. ix
ABSTRACT ................................................................................................ x
RINGKASAN ............................................................................................ xi
DAFTAR ISI .............................................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................... 7
1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................... 8
1.3.1 Tujuan Umum .................................................................. 8
1.3.2 Tujuan Khusus ................................................................. 8
1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................... 8
1.4.1 Manfaat Teoritis .............................................................. 9
1.4.2 Manfaat Praktis ................................................................ 9
1.5 Landasan Teoritis ....................................................................... 9
1.5.1 Teori Kepastian Hukum .................................................... 10
1.5.2 Teori Hukum Perjanjian .................................................... 11
1.5.3 Konsep Perlindungan Hukum ........................................... 15
1.5.4 Konsep Modal Ventura ..................................................... 18
1.5.4.1 Pengertian Modal Ventura ..................................... 18
1.5.4.2 Pengaturan Modal Ventura .................................... 20
1.5.5 Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ....... 26
1.5.6 Konsep Perjanjian Pembiayaan pada Perusahaan Modal
Ventura ............................................................................. 29
xiii
15
1.6 Metode Penelitian ...................................................................... 32
1.6.1 Jenis Penelitian ................................................................ 32
1.6.2 Jenis Pendekatan .............................................................. 33
1.6.3 Sumber Bahan Hukum ...................................................... 34
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................. 36
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ......................................... 36
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MODAL
VENTURA KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH ................................................................................. 38
2.1 Tinjauan Umum Modal Ventura ................................................... 38
2.1.1 Pengertian Modal Ventura ................................................... 38
2.1.2 Dasar Hukum Modal Ventura .............................................. 41
2.1.3 Tujuan Pendirian Modal Ventura ......................................... 42
2.1.4 Karakteristik Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan 43
2.1.5 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura 47
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil di
Perusahaan Modal Ventura ........................................................... 53
2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pembiayaan dengan
Pola Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura .................... 53
2.2.2 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi
Hasil ................................................................................... 54
2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan
dengan Pola Bagi Hasil ....................................................... 55
2.2.4 Isi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil .............. 57
2.3 Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) ...................................................................................... 58
2.4 Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Kepada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) ..................................................... 61
2.4.1 Sejarah Pembiayaan UMKM melalui Perusahaan Modal
Ventura ............................................................................... 61
2.4.2 Perkembangan Perusahaan Modal Ventura dan Implikasi
Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2012
di Indonesia ........................................................................ 64
xiv
16
2.4.3 Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
18/PMK.010/2012 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah ........................................................................... 68
BAB III KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN
KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP) DALAM HAL
PERUSAHAAN MODAL VENTURA TIDAK
MEREALISASIKAN BANTUAN MODAL KEPADA UMKM ... 74
3.1 Proses Pengajuan Bantuan Modal dari UMKM Kepada Perusahaan
Modal Ventura .................................................................................... 74
3.2 Pencairan Bantuan Modal dari Perusahaan Modal Ventura Kepada
UMKM ................................................................................................ 86
3.3 Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dari
Perusahaan Modal Ventura terhadap UMKM ............................... 96
BAB IV TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN MODAL VENTURA
YANG GAGAL MEREALISASIKAN BANTUAN KEPADA
UMKM SETELAH MENERBITKAN SURAT PERNYATAAN
JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP) ..................... 105
4.1 Penyertaan Modal dari Para Pihak, UMKM dan Perusahaan Modal
Ventura dalam Perjanjian Modal Ventura ......................................... 105
4.2 Potensi Kerugian UMKM yang Telah Menyerahkan Penyertaan
Modal Namun Gagal Mendapat Bantuan dari PT. Futurindo
Ventura Sejahtera ................................................................................ 130
4.3 Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang Gagal
Merealisasikan Bantuan Kepada UMKM ..................................... 134
BAB V PENUTUP ..................................................................................... 137
5.1 Simpulan ...................................................................................... 137
5.2 Saran ............................................................................................ 137
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 139
TABEL
Tabel 2.1 Perbedaan Pengaturan Mengenai Perusahaan Modal Ventura ... 65
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pernyataan Jaminan Kepastian ........................................ 144
xv
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan bangsa yang merupakan salah
satu cita-cita bangsa yang termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 ialah melalui peningkatan perekonomian dan penegakan hukum. Dalam hal
Indonesia sebagai negara dengan sistem Civil Law menjadikan undang-undang
sebagai sumber hukum utama.1 Undang-undang maupun peraturan perundang-
undangan lainnya menjadi pengaruh besar dalam menentukan perkembangan
perekonomian Indonesia.
Indonesia yang masih pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya
membangun perekonomian melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong
pertumbuhan dan perkembangan UMKM salah satunya dalam bidang permodalan
yakni lembaga keuangan, dalam hal ini khususnya lembaga pembiayaan (modal
ventura).
Modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang
mengandung resiko pada suatu usaha perusahaan.2 Di dalam Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura pada
1Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media
Group, Jakarta, hal. 286. 2Hasanuddin Rahman, 2003, Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal
Ventura serta pemikiran alternatif ke arah modal-modal ventura yang sesuai
dengan kultur bisnis di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15
1
2
intinya perusahaan modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk
penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan
untuk jangka waktu tertentu.
Keberadaan modal ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan, selain
karena terbatasnya dana dari lembaga perbankan, juga karena tuntutan idealisme
untuk mengembangakan usaha kecil dan menengah termasuk ekonomi kerakyatan
yang jarang disentuh oleh kalangan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.
Hal ini dilakukan dengan melihat kenyataan bahwa ternyata terdapat keberpihakan
bank kepada usaha skala menengah ke atas.3
Munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012
Tentang Perusahan Modal Ventura mengatur pembaharuan-pembaharuan
mengenai hal-hal yang terkait dengan modal ventura termasuk pencabutan
Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK.017/1995 dan Keputusan Menteri
Keuangan No. 1251/KMK.013/1998, implementasi kebijakan ini akan membawa
perubahan dalam meningkatkan sektor UMKM. Perubahan pengaturan mengenai
perusahaan modal ventura memberi dampak yang sangat signifikan dalam
implementasinya. Hasanuddin Rahman4 menyebutkan salah satu dari jenis
pembiayaan oleh perusahaan modal ventura adalah penyertaan dana. Namun pada
kenyataannya, seringkali mengalami hambatan dalam pencairannya, seperti yang
dialami oleh UMKM yang mengajukan permohonan dana kepada perusahaan
modal ventura PT. Futurindo Ventura Sejahtera di Kota Denpasar-Bali.
3 Ibid, hal. 10. 4 Ibid, hal. 23.
3
Pada awalnya sistem pencairan bantuan modal di PT. Futurindo Ventura
Sejahtera dilakukan melalui bilyet giro yang berlaku mundur. Apabila syarat dan
ketentuan pemohon yang dalam hal ini disebut dengan istilah Perusahaan
Pasangan Usaha yang di sebut PPU untuk mengambil program bantuan modal
dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera telah dipenuhi oleh PPU dan disetujui oleh
PT. Futurindo Ventura Sejahtera, maka PPU diharuskan menyetorkan Jaminan
Penilaian Manajemen (JPM). Bantuan modal akan diterima oleh pemohon
maksimal 7 hari kerja setelah menyetorkan Jaminan Penilaian Manajemen (JPM)
dalam bentuk bilyet giro mundur.
Sistem pencairan bantuan modal dengan bilyet giro mundur ini ternyata
bermasalah, yaitu ketika bilyet giro hendak dicairkan ternyata bilyet giro tersebut
adalah giro kosong. Alasan manajemen PT. Futurindo Ventura Sejahtera karena
uang belum terkumpul, mengingat perputaran uang di perusahaan tersebut berasal
dari pembayaran cicilan dan penanaman modal dari nasabah investor baru. Oleh
sebab itu sistem pencairan melalui bilyet giro dihentikan setelah PT. Futurindo
Ventura Sejahtera menerbitkan 400 buah bilyet giro.
Sistem pembayaran bantuan modal kemudian diganti dengan Surat
Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dimana setelah 7 hari
menandatangani perjanjian bantuan modal, PPU akan menerima Surat Pernyataan
Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP). Dasar hukum penerbitan SPJKP ini
mengacu pada Pasal 41 Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2012 yang menyatakan
perusahaan modal ventura dapat menerbitkan surat sanggup bayar. Dengan
demikian, SPJKP dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera ini merupakan jaminan
4
pernyataan sanggup bayar dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera kepada UMKM
pemohon modal yang telah menyerahkan persyaratan termasuk penyertaan modal.
Esensi sosiologis dari SPJKP ini adalah memberi kepastian bagi UMKM
pemohon modal untuk mendapatkan bantuan modal sebagai pengembangan usaha
dalam rangka meningkatkan keuntungannya. Namun pada kenyataannya
permasalahan juga timbul di saat PPU hendak mengurus pencairan bantuan modal
tetap mengalami hambatan yakni pemberitahuan dari pihak PT. Futurindo Ventura
Sejahtera yang menyatakan pencairan bantuan modal yang telah disetujui, diundur
pencairannya.
Dalam kasus Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dari
PT. Futurindo Ventura Sejahtera tersebut, kegagalan merealisasikan akibat
mundurnya pencairan bantuan modal, terhapus dengan sendirinya bila realisasi
pencairan bantuan modal tersebut sudah dilaksanakan. Dalam kasus demikian PT.
Futurindo Ventura Sejahtera tidak pernah memberi ganti rugi atas mundurnya
pencairan bantuan modal tersebut. Padahal dengan terlambatnya pencairan
bantuan modal ini, pengembangan usaha PPU yang dalam hal ini pengusaha kecil
atau UMKM akan mengalami keterlambatan sehingga menjadi kehilangan
keuntungan potensial yang mereka terima seandainya bantuan modal tersebut
mereka terima tepat pada saat dijanjikan. Disebutkan oleh Soedikno
Mertokoesumo bahwa dalam transaksi bisnis faktor waktu memegang peranan
penting5. Misalnya saja pengusaha roti telah memesan mesin pembuat roti, namun
mesin tersebut mengalami keterlambatan 7 hari dari waktu yang dijanjikan, maka
5 Soedikno Mertokoesumo, 2004, Hukum Perdata, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 18.
5
pengusaha roti tersebut akan kehilangan 7 hari produksi yang berarti kehilangan
juga keuntungan potensialnya.
Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, hukum kontrak tidak
begitu membedakan apakah suatu perbuatan tidak dilaksanakan karena adanya
unsur kesalahan dari para pihak atau tidak.6 Akibat umumnya tetap sama, yakni
pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali kegagalan
merealisasikan kontrak tersebut karena alasan-alasan force majeure, yang
umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk
sementara atau selama-lamanya).
Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sanksi terhadap
perusahaan modal Ventura bila perusahaan modal Ventura mengulur-ulur waktu
pencairan bantuan modal padahal pemohon modal sudah menyetorkan
kepesertaan modalnya, belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
(Permenkeu) Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Hal
ini berarti masih terdapat norma kosong dalam Permenkeu Nomor
18/PMK.010/2012 tersebut.
Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyangkut
masalah “Perlindungan Hukum dalam Penerimaan Bantuan Permodalan bagi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Perusahaan Modal Ventura
Dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro”,
tidak ditemukan Tesis maupun karya tulis lainnya dengan judul yang sama.
Namun dapat dibandingkan dengan dua (2) penelitian yang menyangkut
6Rosa Agustina dkk. 2012, Hukum perikatan (Law of Obligations),
Pustaka Larasan, Denpasar, hal. 5.
6
permasalahan tentang perjanjian antara perusahaan modal Ventura dengan
perusahaan pasangan usaha, yaitu :
a. Penelitian yang dilakukan oleh Made Ayu Fransisca Yusi Megasari, SH.
pada tahun 2008 dari Program Pascasarjana Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, melakukan penelitian
dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Bagi Hasil di
PT. Sarana Jateng Ventura-Semarang” dengan menggunakan metode
yuridis empiris, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi
hasil di PT. Sarana Jateng Ventura-Semarang?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan PT. Sarana Jateng
Ventura-Semarang terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang
wanprestasi?
b. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Silvanny, SH. pada tahun 2011 dari
Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Sumatera Utara Medan, melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan
Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perusahaan Modal Ventura dan
Perusahaan Pasangan Usaha” dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dan
Perusahaan Pasangan Usaha?
2. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian bagi hasil antara
Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha?
7
3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi bagi para pihak dalam
perjanjian bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan
Pasangan Usaha?
Dari hasil penelusuran orisinalitas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,
maka tidak ditemukan adanya kesamaan baik dari segi isi ataupun subtansi karya
tulis yang telah dimuat sebelumnya sehingga tingkat orisinalitas penelitian ini
dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul
“Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura
dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet
Giro”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam research
questions sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan
(SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan
bantuan modal kepada UMKM?
2. Bagaimana tanggungjawab perusahaan Modal Ventura yang gagal
merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat
Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP)?
8
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali,
menghubungkan dan memprediksi suatu kejadian. Setiap penelitian hukum yang
dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian
hukum ini adalah:
1.3.1 Tujuan Umum
Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam penerimaan bantuan permodalan dari perusahaan
modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP)
Bilyet Giro.
1.3.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Surat Pernyataan Jaminan
Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak
merealisasikan bantuan modal kepada UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab perusahaan Modal
Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah
menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP).
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang
bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut :
9
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada
khususnya mengenai wanprestasi dari Surat Pernyataan Jaminan Kepastian
Pencairan (SPJKP) yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank yang
mundur pencairannya.
1.4.2 Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi
pihak lembaga keuangan bukan bank untuk memperbaiki sistem pencairan
bantuan modalnya sehingga tidak merugikan pihak penerima modal. Selain itu
dapat menjadi pertimbangan notaris untuk melegalisasi Surat Pernyataan Jaminan
Kepastian Pencairan bantuan modal tersebut.
1.5 Landasan Teoritis
Teori memiliki peranan yang sangat penting untuk memandu penelitian
sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Adapun teori-teori yang digunakan untuk melihat dan menganalisis perlindungan
hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerimaan
bantuan permodalan dari perusahaan modal Ventura dengan Surat Pernyataan
Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) bilyet giro adalah dengan Teori Hukum
Perjanjian dan Teori Kepastian Hukum. Sedangkan konsep yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah Konsep Wanprestasi, Konsep Modal Ventura, Konsep
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Konsep Perjanjian Pembiayaan pada
Perusahaan Modal Ventura dan Konsep Perlindungan Hukum.
10
1.5.1 Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan ciri yang tak dapat dipisahkan dari hukum,
terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum disebut sebagai salah satu
tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam
hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.
Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang
didasarkan pada pemikiran positivis di dunia hukum, melihat hukum sebagai
sesuatu yang otonom, mandiri karena hukum bagi aliran ini hanya sekumpulan
aturan. Tujuan hukum yang utama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum
diwujudkan dengan membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum yang
membuktikan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk kepastian hukum.7
Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, yang berarti dapat
dipersamakan dengan asas hukum.8 Terkait dengan kepastian hukum, Gustav
Radburch mengemukakan empat hal yang mendasar berhubungan dengan
kepastian hukum, yaitu:
Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-
undangan (gesetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada
fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan
dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa
fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari
kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat,
hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah…..9
7Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan
Sosiologis), Ghalia Indonesia, Bogor, hal.67. 8Gustav Radbruch, 1990, Legal Philosophy, in The Legal Philosophy of
Lask, Radbruch, Massachusetts, Harvard University Press, hal. 107. 9Achmad Ali, Op.Cit., hal.293.
11
Pendapat Gustav Radburch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa
kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum
merupakan produk dari hukum atau lebih khusus perundang-undangan.
Berdasarkan teori kepastian hukum yang telah diuraikan di atas, maka
penulis berpendapat bahwa dalam kepastian hukum terkandung beberapa arti,
yakni adanya kejelasan, dan tidak menimbulkan salah tafsir atau multi tafsir.
Selain itu kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan kontradiktif
dan dapat dilaksanakan.
1.5.2 Teori Hukum Perjanjian
Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah hubungan hukum,
hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa
perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.10
Mengenai
pengertian perjanjian ini, J. Satrio mengemukakan pendapatnya bahwa, perjanjian
adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan
kewajiban antara dua pihak atau dengan perkataan lain bahwa perjanjian berisi
perikatan.11
Scanlon menyatakan bahwa perjanjian merupakan janji antara para
pihak yang membuatnya yang mempunyai aspek moral dan aspek kekuatan
memaksa sebagai kekuatan mengikatnya.12
10
Abdulkadir Muhammad, 2003, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, hal. 199. 11
J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5. 12T.M., Scanlon, 2001, Promise and Contracts, dalam Peter Benson (ed),
The Theory of Contract Law, New York, Cambridge University Press, hal. 99.
12
Menurut Pasal 1313 BW (Indonesie) Staatsblad 1847 Nomor 23
(diterjemahkan R. Subekti selanjutnya disebut BW/KUHPerdata), suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua
orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan
antara dua orang yang membuatanya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan
atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah
bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian, adalah sumber
perikatan.13
Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perjanjian adalah
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Berdasarkan kata sepakat atau
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Dalam hukum perjanjian berlaku beberapa asas. Asas-asas hukum
perjanjian terdapat dalam Buku Ketiga KUHPerdata, yaitu :14
1. Asas kebebasan berkontrak
Adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian. Hal ini dikarenakan
hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi
apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Setiap
orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu
13
Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, hal. 1. 14
Salim H. S., 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan
Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9-13.
13
bentuknya, isinya serta pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Asas ini
merupakan kesimpulan dari isi Pasal 1338 BW/KUHPerdata, yang berbunyi :
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang.
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Berdasarkan ini Pasal 1338 BW/KUHPerdata tersebut dia atas, maka
dapat dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah menurut
undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam
hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan
ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus
memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini
juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak
tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam Undang-undang, tetapi seluruh
hukum perdata kita didasarkan padanya.15
2. Asas konsensualisme
Perjanjian sudah dapat dikatakan ada atau lahir dengan adanya kata
sepakat dari pihak yang membuat perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal
1320 BW/KUHPerdata yang menyebutkan adanya empat syarat sahnya
perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan
diri.
15
Purwahid Patrik, 2006, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam
Perjanjian, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal. 4.
14
3. Asas kekuatan mengikat atau asas Pacta Sunt Servanda
Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan
mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para
pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku
seperti Undang-undang. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi
para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1)
BW/KUHPerdata yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat”.
4. Asas itikad baik
Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan
itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan
sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu
perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, adalah
bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma
kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam
masyarakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) BW/KUHPerdata.
5. Asas kepribadian atau personalitas
Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan
melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan
perseorangan saja. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340
BW/KUHPerdata yang menyebutkan pada umumnya seseorang tidak dapat
mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.
15
1.5.3 Konsep Perlindungan Hukum
Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala
peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan
kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara
anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang
dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra
berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan
yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan
antisipatif.16
Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan
untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik
untuk memperoleh keadilan sosial.17
Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan
oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni
adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada
umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah
diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.18
Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan
yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat
maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta
menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan,
16
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem,
Remaja Rusdakarya, Bandung, hal. 118. 17Hartono, Sunaryati, 2001, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 29.
18Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
hal. 53.
16
keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung
hak dan kewajiban.19 Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang
fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan
dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk
menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk
memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan
martabatnya.20
Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah
satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga
Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk
yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan
perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap
aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal
tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan
kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dalam
konteks Ilmu Hukum, konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu
bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari
ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan
pada proses litigasi dan/atau non litigasi.
19
Supanto, 2014, Perlindungan Hukum Wanita,
http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/, diakses tanggal 17 September 2014. 20
Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 2004, Filsafat Hukum Madzab dan
Refleksi, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 64.
17
Dengan demikian Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang
melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan
hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:21
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam
melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila
sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa salah satu
sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan
perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap
masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.
Selanjutnya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam
masyarakat.
21Musrihah, 2000, Dasar dan Toeri Ilmu Hukum, PT. Grafika Persada,
Bandung, hal. 30.
18
1.5.4 Konsep Modal Ventura
1.5.4.1 Pengertian Modal Ventura
Dalam melakukan suatu kegiatan investasi tidak semua investasi dapat
dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu risiko
kerugian. Bagi investasi yang mempunyai risiko rendah, hampir semua investor ingin
melakukannya. Akan tetapi, jika investasi tersebut memiliki risiko tinggi, maka tidak
mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya, yang berani melakukan
investasi dimana investasi tersebut mengandung suatu risiko tinggi adalah perusahaan
modal ventura.
Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris
yaitu Venture Capital. Venture sendiri berarti usaha mengandung risiko, sehingga
modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang
mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan,22 atau dapat pula diartikan
sebagai usaha. Secara sempit, modal ventura dapat diartikan sebagai modal yang
ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko dengan tujuan memperoleh
pendapatan berupa bunga atau deviden.23
Modal Ventura, adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura
(investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu
tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan
divestasi atas saham-sahamnya itu.24
22
Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 21. 23
Martono, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonasia Kampus
Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, hal. 127. 24
Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di
Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 125.
19
Menurut Dictionary of Business, dalam bukunya Munir Fuady, modal
ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu
perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi
keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena
itu, modal ventura disebut juga sebagai modal yang berisiko tinggi.25
Menurut Neil Cross, dalam bukunya O. P. Simorangkir, yang dimaksud
dengan modal ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung risiko,
biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaan-
perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dan perusahaan
modal ventura menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk masukan
manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi
perusahaan yang bersangkutan. Risiko yang relatif tinggi ini akan
dikompensasikan dengan kemungkinan hasil yang tinggi pula, yang biasanya
didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman
modal yang bersifat jangka menengah.26
Pendapat lain tentang pengertian modal ventura dikemukakan oleh
Handowo Dipo, dalam bukunya Hasanuddin Rahman, yang menyatakan bahwa
modal ventura adalah suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang
bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal
ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.27
25
Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan
Praktek). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 109. 26
O. P. Simorangkir, 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 170. 27
Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 16.
20
Di dalam Pasal 1 angka 11 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988
Tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan, bahwa perusahaan modal ventura
adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan
modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk
jangka waktu tertentu. Definisi yang sama diulang kembali dalam Pasal 1 huruf
(h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan.
Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk modal ventura inisiatif
untuk mengadakan hubungan kontraktuil berasal dari para pihak terutama
perusahaan pasangan usaha. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam
bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak
masing-masing pihak dalam hubungan bisnis pembiayaan modal ventura.
Notaris merupakan salah satu pihak utama yang terlibat dalam
membuatkan akta-akta atau perjanjian-perjanjian antara perusahaan modal ventura
dengan perusahaan pasangan usaha sebagai alat bukti apa saja yang diperjanjikan
antara perusahaan modal ventura dengan perusahaaan pasangan usaha. Notaris
juga dapat berperan untuk memberikan saran apabila terjadi masalah-masalah
hukum yang perlu dijembatani.
1.5.4.2 Pengaturan Modal Ventura
Modal ventura salah satu lembaga pembiayaan yang keberadaannya masih
relative baru. Secara institusional dan formal usaha modal ventura ini baru ada
setelahkeluarnya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan
21
Keputusan Manteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua peraturan ini merupakan
tonggak sejarah perkembangan hukum modal ventura.
Di samping kedua peraturan di atas, modal ventura sebagai lembaga bisnis
di bidang pembiayaan juga bersumber dari berbagai peraturan perundangan baik
yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik. Abdulkadir Muhammad dan
Rirda Murniati mengelompokkan sumber hukum modal Ventura ke dalam dua
klasifikasi, yaitu dari hukum perdata, dan dari segi hukum publik. Dari segi
perdata, perjanjian adalah hukum sumber utama hukum modal ventura, adapun
dari segi public adalah peraturan perundangan sebagai sumber utama dalam
hukum modal ventura.28
1. Segi Hukum Perdata
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan-
kepentingan perdata para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum.
Dari kegiatan bisnis modal ventura ini yang dimaksud para pihak adalah
perusahaan modal ventura (venture capital company) dan perusahaan
pasangan usaha (investe company). Dari segi hukum perdata, ada 2 (dua)
sumber hukum yang mendasari usaha modal ventura, yaitu kebebasan
berkontrak, dan perudang-undangan bidang hukum perdata.
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Hubungan hukum yang terjadi dalam modal ventura selalu
dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi
28 Abdulkadir Muhammad dan Rirda Murniati, 2000, Segi Hukum
Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 194.
22
dasar kepastian hukum (Legal Certanty). Kontrak modal ventura ini
dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan
kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak perusahaan modal ventura
dari modal perusahaan dan pihak perusahaan pasangan usaha.
Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama
(Main Legal Document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi
syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku
sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak
perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).
Konsekuensi Yuridis selanjutnya, kontrak tersebut harus dilaksanakan
dengan iktikad baik (In Good Faith) dan tidak dibatalkan secara
sepihak (Unilateral Unvoiduble). Kontrak modal ventura berfungsi
sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan modal ventura dan
perusahaan pasangan usaha.
b. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata
Sumber hukum modal ventura yang berupa undang-undang di
bidang hukum perdata adalah KUH Perdata, Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25
Tahun 1992 tetang Perkoperasian, dan UNdang-UNdang No. 8 Tahun
1995 tentang Pasal Modal.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hingga
sekarang masih berlaku sebagai sumber hukum utama, khususnya
23
ketetuan-ketentuan tentang perikatan/pernjanjian dalam Buku III KUH
Perdata yang relevan dengan kontrak modal ventura. Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya menjadi sumber
hukum dalam modal ventura karena bentuk badan usaha perusahaan
modal ventura dapat berupa Perseroan Terbatas (PT). dengan
demikian, cara pendirian Perusahaan Modal Ventura, dan kegiatan
pembiayaan yang dilakukan, yaitu berupa penyertaan modal dalam
bentuk pembelian saham Perusahaan Pasangan Usaha harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaan.29
Adapun Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 berlaku bagi
usaha modal ventura apabila bentuk badan usaha perusahaan modal
ventura tersebut adalah koperasi, sehingga di dalam pendirian dan
kegiatan juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
undang-undang tersebut. Selanjutnya apabila perusahaan modal
ventura melakukan jual beli saham di pasar modal, maka Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 mnejadi sumber hukum modal Ventura.30
2. Segi Hukum Publik
Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, modal
ventura banyak menyangkut kepentingan public terutama yang bersifat
administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersfiat public
29 Sunaryo, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta,
hal. 36. 30 Ibid,
24
yang relevan berlaku pula pada usaha modal ventura. Perundang-undangan
tersebut terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
Presiden, dan keputusan menteri.31
a. Undang-Undang di Bidang Hukum Publik
Berbagai undang-undang di bidang administrasi negara yang
menjadi sumber hukum utama modal ventura adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok
Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang
ini apabila perusahaan modal ventura mengadakan perjanjian
mengenai dan atau berusaha dengan hak-hal atas tanah.
2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar
Perusahan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-
undang ini apabila perusahaan modal ventura berurusan dengan
pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang,
dan pendaftaran likuidasi perusahaan.
3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Undang-Undang No. 7 Tahun
1991, Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 dan peraturan
pelaksanaannya, semuanya tentang Perpajakan. Berlakunya
undang-undang ini karena perusahaan modal ventura wajib
membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan, dan
pertambahan nilai serta pajak jenis lainnya.
31 Abdulkadir Muhammad dan Rirda Murniati, Op.Cit.
25
b. Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha
modal vetura antara lain adalah :
1) Peraturan Pemerintah NO. 18 Tahun 1973 yang mengatur tentang
pendirian PT (persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. ini
adalah perusahaan modal ventura yang pertama di Indonesia yang
sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank
Indonesia.
2) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa
modal ventura sebagai salah satu bentuk model penyaluran
pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan modal vetura adalah
Perseroan terbatas atau Koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang
menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro,
deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar (promissory note).
3) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang
kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri
Keuangan No. 468 Tahun 1995 dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini mengatur tentang sasaran kegiatan perusahaan modal
ventura, jangka waktu penyertaan modal pada perusahaan
pasangan usaha, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan
pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan modal ventura
26
melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut.32
1.5.5 Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pengertian dan kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menurut Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM). Usaha Mikro adalah usaha
produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha.
Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Tentang kriteria usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan dalam Pasal
6, yaitu :
32 Abdulkadir Muhammad dan Rirda Murniati, Op.Cit.
27
1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2)
huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat
diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan
Peraturan Presiden.
28
Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, kriteria UMKM dijelaskan
dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 37/M-
IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan
Menengah (IKM) Menteri Perindustrian Republik Indonesia, menyatakan bahwa
Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah (IM)
adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai
investasi lebih besar dari Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha.
Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
254/MPP/Kep/7/1977 Tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Kecil di
Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kriteria
Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian
dan Perdagangan, yaitu : nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; dan pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia.
Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tersebut, maka
kriteria industri dan perdagangan kecil sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 dan No. 37/M-IND/PER/6/2006
dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam perkembangannya UMKM berpengaruh
dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, seperti dinyatakan dalam laporan
penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2005 distribusi UKM terhadap Produk
29
Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 1.480 trilyun (54 persen), sementara dari
usaha besar sebesar Rp. 1.249 Trilyun (46 persen). Data juga menunjukkan bahwa
tenaga kerja yang dapat diserap dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah) cukup besar bila dibandingkan dengan usaha skala besar.33
1.5.6 Konsep Perjanjian Pembiayaan pada Perusahaan Modal Ventura
Sebagaimana halnya dengan pembiayaan lainnya, maka dalam realisasi
pembiayaan modal ventura pun harus selalu didahului dengan suatu perjanjian
antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Menurut
Andi Maradang Mackulau, perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil
merupakan suatu perjanjian dalam hal mana pihak yang satu (pihak pertama)
berkewajiban menyerahkan sejumlah uang dan atau barang tertentu kepada dan
untuk dipergunakan oleh pihak yang lain (pihak kedua) sebagai modal atau
tambahan modal usaha, dengan kewajiban bagi pihak lainnya itu untuk pada
waktunya membayar kembali dan memberi imbalan pada pihak pertama menurut
bentuk, cara, jumlah, jangka waktu serta syarat yang telah disepakati.34
Pembiayaan dengan pola bagi hasil adalah merupakan suatu perjanjian,
oleh karena itu ketentuan umum mengenai hukum perjanjian sebagaimana diatur
dalam Buku Ketiga KUHPerdata, antara lain yang menyangkut syarat sahnya
perjanjian serta asas-asas hukum perjanjian. Perusahaan Modal Ventura sebagai
pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan dan perusahaan pasangan usaha
33Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, 2006,
Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Tugas (SATGAS) Konsultasi
Keuangan/Pendampingan UMKM Mitra Bank (KKMB), hal. i. 34
Andi Maradang Mackulau, 2003, “Tinjauan Hukum Pembiayaan Bagi
Hasil Modal Ventura” Rapat Executive Committee, hal. 2.
30
sebagai pihak yang menerima pembiayaan perlu memperhatikan syarat-syarat
perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW/KUHPerdata, yaitu :
1. Adanya kesepakatan dari para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Obyek yang diperjanjikan; dan
4. Sebab yang halal.
Sedangkan asas-asas hukum perjanjian yang perlu diperhatikan, yakni :
1. Asas konsensualitas (Pasal 1320 BW/KUHPerdata)
2. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata)
3. Asas Itikad baik (Pasal 1338, Pasal 1320, Pasal 1321 BW/KUHPerdata).
Di dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil terdapat pihak-
pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, yaitu :
1. Perusahaan modal ventura
Perusahaan modal ventura merupakan salah satu pihak dalam suatu
perjanjian, yakni pihak yang memberikan dana kepada pihak lainnya, yaitu
pihak perusahaan pasangan usaha yang dapat menjalankan perusahaan
modal ventura adalah hanya perusahaan pembiayaan.
2. Perusahaan pasangan usaha
Perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perusahaan. Dengan
demikian, pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal
melalui bisnis modal ventura
31
Hak dan kewajiaban pihak yang memberikan modal ventura atau
perusahaan modal ventura dan pihak yang menerima modal ventura atau
perusahaan pasangan usaha, yaitu :35
1. Kewajiban
a. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura
Pada dasarnya kewajiban perusahaan modal ventura hanyalah
berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan
usahanya, sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun
demikian, perusahaan modal ventura dituntut untuk memenuhi
kewajibannya yang lain, antara lain :
1) Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, baik
atas usaha oprasional, manajemen, dan keuangan yang dibiayai dengan
modal tersebut.
2) Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah,
khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha
kecil yang ada di daerahnya.
b. Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha
Kewajiban dari perusahaan pasangan usaha, antara lain adalah
sebagai berikut:
1) Mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada
perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah
disepakati dalam perjanjian.
35
Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 118.
32
2) Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut
sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian.
2. Hak
a. Hak Perusahaan Modal Ventura
Hak Perusahaan Modal Ventura, antara lain adalah sebagai berikut:
1) Berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dan bagi hasil dari
pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura, sekaligus
pinjaman pokoknya.
2) Berhak melakukan Divestasi, yaitu pelepasan investasi yang dilakukan
perusahaan modal Ventura, apabila usaha dari perusahaan pasangan
usahanya telah mencapai keberhasilan yang ditargetkan.
3) Berhak menegur perusahaan pasangan usaha yang gagal
merealisasikan bantuan modalnya.
b. Hak Perusahaan Pasangan Usaha
Hak perusahaan pasangan usaha, antara lain :
1) Berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan modal ventura.
2) Berhak memperoleh modal (pembiayaan) dari perusahaan modal
ventura untuk menjalankan usahanya.
3) Berhak mendapatkan pembinaan dari perusahaan modal ventura.
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
Berangkat belum adanya pengaturan mengenai sanksi dalam Peraturan
Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan
33
Modal Ventura bila perusahaan modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan
bantuan modal setelah pemohon modal menyetorkan kepesertaan modalnya, yang
dalam hal ini berarti masih terdapat norma kosong dalam Permenkeu Nomor
18/PMK.010/2012 tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mempergunakan
jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian
yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu yang dalam
hal ini adalah permasalahan tentang perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) dalam penerimaan bantuan permodalan dari perusahaan
Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP)
Bilyet Giro.
Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma
dalam hukum positif.36
Dalam penelitian normatif hukum dipandang identik
dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau
pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang
otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.37
1.6.2 Jenis Pendekatan
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
36
Johny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Banyumedia, Malang, hal. 295. 37
Soemitro, Ronny Hanitijo, 2008, Metode Penelitian Hukum dan
Jurimetri, Alumni, Jakarta, hal 13-14.
34
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya yaitu perlindungan
hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerimaan
bantuan permodalan dari perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan
Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro. Menurut Peter Mahmud
Marzuki38
pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum
adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (statute approach),
pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach)
sekaligus.
1.6.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif
merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak
langsung atau yang telah terlebih dahulu dikumpulkan orang lain di luar dari
penelitian sendiri. Adapun data sekunder terdiri dari :39
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan dikaji, terdiri dari :
a. UUD Negara Republik Indonesia 1945
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
38Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, hal. 93. 39Bambang Waluyo, 2001, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Penerbit
Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18.
35
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM).
e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan.
f. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang
Perusahaan Modal Ventura.
g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP/2007 Tentang Daftar
Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku
teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta
simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan objek kajian
penelitian hukum ini.40
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus hukum,41
Surat kabar, majalah mingguan, bulletin
dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang
memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum
ini.42
40Johny Ibrahim, op.cit, hal. 392. 41Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif,
Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14-15. 42Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, The Legal Souyrces of
Public Policy, Lexington Books, Massachussets, Toronto, hal. 23.
36
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam pengumpulan bahan hukum ini harus ditegaskan permasalahan
mengenai jenis, sifat dan kategori bahan hukum serta perlakuan terhadap bahan
hukum yang dikumpulkan. Tujuannya agar pengumpulan bahan hukum dan
penganalisaan terhadap bahan hukum dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah studi
pustaka atau studi dokumen yaitu mengumpulkan data sekunder mengenai obyek
penelitian yang berupa bahan-bahan hukum bersifat normative-perspektif,
dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek
penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi
informasi seperti internet, dan lain-lain.
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara
sistematis dan untuk selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis, secara analisis
kualitatif. Analisis kualitatif yang dimaksud, yaitu analisis yang berupa kalimat
dan uraian.43
Metode yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang
mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah
itu bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya
analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas.
Penggunaan teori-teori dan konsep-konsep penelitian dalam menafsirkan
hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, bertujuan
43Achmad Ali, 2008, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yasrif
Watampone, Jakarta, hal. 188.
37
menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi teori-teori yang menjadi
dasar untuk pengambilan kesimpulan,44
sehingga tujuan akhir penelitian hukum
ini dapat tercapai, yaitu ditemukannya jawaban permasalahan mengenai
perlindungan hukum dalam penerimaan bantuan permodalan bagi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) oleh perusahaan Modal Ventura dengan Surat
Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro.
44M. Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, 2001, Refleksi tentang
Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 154-155.
38
BAB II
TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.1 Tinjauan Umum Modal Ventura
2.1.1 Pengertian Modal Ventura
Dalam melakukan suatu kegiatan investasi tidak semua investasi dapat
dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu
risiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai risiko rendah, hampir semua
investor ingin melakukannya. Akan tetapi, jika investasi tersebut memiliki risiko
tinggi, maka tidak mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya. Yang
berani melakukan investasi dimana investasi tersebut mengandung suatu risiko
tinggi adalah perusahaan modal ventura.
Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa
Inggris yaitu Venture Capital. Venture sendiri berarti usaha mengandung risiko,
sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal
yang mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan,45
atau dapat pula
diartikan sebagai usaha. Secara sempit, modal ventura dapat diartikan sebagai
modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko dengan tujuan
memperoleh pendapatan berupa bunga atau deviden.46
Modal Ventura, adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura
(investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima
45Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 15. 46
Martono, 2004, Op.Cit, hal. 127.
38
39
bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, di
mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi
atas saham-sahamnya itu.47
Menurut Dictionary of Business, dalam bukunya Munir Fuady, modal ventura
adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang
melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas
keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, modal ventura
disebut juga sebagai modal yang berisiko tinggi.48
Menurut Neil Cross, dalam bukunya O. P. Simorangkir, yang dimaksud
dengan modal ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung risiko, biasanya
dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaan-perusahaan yang
mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dan perusahaan modal ventura
menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk masukan manajemen dan
memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang
bersangkutan. Risiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan
kemungkinan hasil yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui keuntungan
yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka
menengah.49
Pendapat lain tentang pengertian modal ventura dikemukakan oleh
Handowo Dipo, dalam bukunya Hasanuddin Rahman, yang menyatakan bahwa
modal ventura adalah suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang
47
Munir Fuady, Op.Cit, hal. 125. 48Munir Fuady, Op.Cit, hal. 109. 49
O. P. Simorangkir, Op.Cit, hal. 170.
40
bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal
ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.50
Di dalam Pasal 1 ayat (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988
tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan, bahwa perusahaan modal ventura
adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan
modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk
jangka waktu tertentu. Definisi yang sama diulang kembali dalam Pasal 1 huruf
(h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan.
Dari berbagai pengertian atau definisi tentang modal ventura tersebut di
atas, lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa :51
1. Pembiayaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang
baru mulai tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan oleh
lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank.
2. Pembiayaan modal Ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi,
tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan
yang tinggi pula yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang
didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka
menengah atau jangka panjang.
3. Pembiayaan modal ventura merupakan investasi atau penanaman dana
jangka panjang.
50Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 16. 51Munir Fuady, Op.Cit, hal. 17.
41
4. Pembiayaan modal Ventura biasanya dilakukan dalam bentuk penyertaan
modal dan atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham kepada
perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk berkembang.
5. Pembiayaan modal Ventura biasanya dilakukan dalam bentuk paket
pembiayaan, yaitu suntikan dana atau modal yang disertai dengan
penempatan atau pembinaan manajemen pada perusahaan pasangan usaha.
Pembiayaan modal ventura juga untuk mendukung bakat-bakat wirausaha
dengan kemampuan finansial untuk memanfaatkan pasar dengan jalan alih
manfaat yang diberikan dalam dampingan manajemen oleh perusahaan pemodal
ventura.
2.1.2 Dasar Hukum Modal Ventura
Sebagai suatu perbuatan hukum, modal ventura tentu harus
dilatarbelakangi oleh sektor yuridis, agar dapat berlaku dalam lalu lintas pergaulan
bisnis. Di Indonesia, yang menjadi dasar hukum bagi suatu transaksi modal
ventura adalah sebagai berikut :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
4. Ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, seperti Undang-undang Nomor
12 Tahun 1995, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 serta Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1991.
42
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 Tentang Pendirian PT.
(Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 Tentang Sektor-Sektor
Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Pajak Penghasilan
bagi Perusahaan Modal Ventura.
8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga
Pembiayaan.
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
2.1.3 Tujuan Pendirian Modal Ventura
Maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain :52
1. Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian,
dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan
tetapi bersifat pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru.
Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka
panjang.
52Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT.Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hal. 300.
43
3. Pengambilan kepemilikian suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan
mengambilalih kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan
untuk mencari keuntungan.
4. Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dengan tujuan untuk
membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal, akan tetapi
tidak punya jaminan materiil, sehingga sulit memperoleh pinjaman dari
bank. Dengan adanya penyertaan modal dari modal Ventura dapat
membantu menghadapi kesulitan keuanganannya.
5. Alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan
teknologi lama, sehingga tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi dan
mutu produknya.
6. Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.
7. Membantu mendirikan perusahaan baru, dimana tingkat risiko
kerugiannya sangat besar.
2.1.4 Karakteristik Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan
Menurut Pasal 1 huruf (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988
Tentang Lembaga Pembiayaan dan Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan modal ventura
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu
44
tertentu. Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :53
1. Penyertaan Modal Langsung
Penyertaan modal langsung, adalah penyertaan modal perusahaan
modal ventura pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil
bagian sejumlah tertentu saham perusahaan pasangan usaha yang
bersangkutan. Pola ini dikenal dengan pembiayaan langsung. Penyertaan
modal dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan cara :
a. Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan.
b. Penyertaan modal perusahaan modal ventura dalam bentuk
pengambilan sejumlah porto folio saham perusahaan pasangan usaha.
2. Semi Penyertaan Modal Langsung
Pembiayaan ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang
diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Cara pembiayaan seperti ini
banyak disukai baik oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan
pasangan usaha karena sifatnya lebih fleksibel.
3. Pembiayaan Bagi Hasil
Pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai
tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
penyertaan modal langsung belum atau tidak dipenuhi oleh perusahaan
pasangan usaha. Bentuk pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi
hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai, oleh karena
53
Frianto Pandia, 2005, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror,
Lembaga Keuangan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 92.
45
itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan ini adalah
kewenangan bertindak pihak yang mewakili perusahaan pasangan usaha,
obyek dana serta jaminan atas pemberian dana. Pembiayaan dengan
memilih pola bagi hasil dapat saja dilakukan antara perusahaan modal
ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang telah berbadan hukum,
terutama usaha kecil.
Perusahaan modal ventura melakukan kegiatan pembiayaan sebagaimana
disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, dalam bukunya
Hasanuddin Rahman, bahwa usaha modal ventura menyediakan pembiayaan
dengan cara :
1. Pembelian saham perusahaan pasangan usaha yang dibiayai (Penyertaan
Saham)
Penyertaan saham adalah penyertaan perusahaan modal ventura,
pada perusahaan pasangan usaha dalam bentuk pengambilan sejumlah
saham tertentu dari portepel saham perusahaan pasangan usaha. Saham
yang diambil oleh perusahaan modal ventura tersebut berasal dari saham-
saham dalam portepel, artinya saham-saham tersebut masih belum diambil
bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya (pemegang saham lama),
namun telah dikeluarkan oleh perusahaan pasangan usaha.54
2. Penyertaan modal langsung ke dalam perusahaan pasangan usaha yang
dibiayai (Pola Bagi Hasil)
54
PT. Bahana Artha Ventura, 1996, Ketentuan Pokok Pembiayaan
Perusahaan Modal Ventura, Jakarta, hal. 8.
46
Pembiayaan ini biasa dikenal dengan profit sharing yang
merupakan pola pembiayaan kerjasama dimana keuntungan bagi
perusahaan modal ventura ditetapkan dengan menentukan pembagian
persentase tertentu dari keuntungan setiap periode tertentu yang akan
diberikan oleh perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal
ventura.
3. Obligasi konversi yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham
biasa perusahaan pasangan usaha yang dibiayai
Pada dasarnya obligasi konversi merupakan bentuk campuran
antara hutang dan modal, dimana pemegang surat hutang tersebut
mempunyai opsi untuk mengkonversi hutang tersebut menjadi sejumlah
saham-saham baru pada perusahaan penerbit obligasi dalam jangka waktu
tertentu.55
Obligasi konversi adalah salah satu bentuk penyertaan modal tidak
langsung yang pada awalnya dilakukan dalam bentuk hutang piutang.
Obligasi ini nantinya dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan
modal ventura pada perusahaan pasangan usaha.
Dalam perkembangannya, jenis pembiayaan oleh perusahaan modal
ventura terbagi menjadi dua, yaitu :56
1. Penyertaan modal (dibukukan dalam pos modal oleh perusahaan penerima
dana), dan
55 Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 130. 56 Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 23.
47
2. Pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil (dibukukan dalam pos
pinjaman oleh perusahaan penerima dana) seperti halnya pinjaman atau
kredit dari bank.
2.1.5 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura ada 2
(dua) macam, yaitu :
1. Pihak-Pihak Utama
Pihak-pihak utama yang terlibat dalam proses pembiayaan modal
ventura, yaitu :
a. Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan modal ventura merupakan salah satu pihak dalam
suatu perjanjian, yakni pihak yang memberikan dana kepada pihak
lainnya, yaitu pihak perusahaan pasangan usaha. Dalam praktek
operasionalnya, perusahaan modal ventura menjalankan 2 (Dua)
fungsi, yakni :57
1) Investee management, adalah di mana perusahaan modal ventura
memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada
perusahaan pasangan usaha, di mana dana bersumber dari modal
atau dana sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk
kepentingan operasional perusahaan modal ventura; dan
2) Fund management, adalah di mana perusahaan modal ventura
memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada
57 Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 25.
48
perusahaan pasangan usaha, pada saat perusahaan modal ventura
tersebut hanya berfungsi sebagai penyandang dana pihak ketiga
dan berada pada posisi channeling (lanjutan) atas dana bantuan
yang diberikan tersebut kepada perusahaan pasangan usaha.
Secara umum, menurut Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, suatu lembaga pembiayaan
di Indonesia hanya dapat dijalankan oleh : (1) Bank; (2) Lembaga
Keuangan Bukan Bank; dan (3) Perusahaan Pembiayaan.
Yang dapat menjalankan perusahaan modal ventura adalah hanya
perusahaan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena :
1) Pada prinsipnya, kegiatan modal ventura dikeluarkan dari kegiatan
suatu bank. Kecuali dalam hal khusus, yaitu dalam hal untuk
menyelamatkan kredit macet (Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan dalam Pasal 7 huruf (c)). Diperkenankannya bank untuk
menyertakan modal dalam suatu perusahaan pembiayaan ini bukan
dalam arti sebagai modal ventura. Sebab pasal tersebut tidak
memaksudkan bahwa penempatan dana tersebut hanya untuk
sementara saja seperti layaknya modal ventura.
2) Sementara itu, Lembaga Keuangan Bukan Bank dewasa ini tidak
eksis lagi, berhubung sudah harus diubah menjadi suatu bank (jika
memenuhi syarat untuk itu).
49
Menurut Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang
dapat menjadi perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang
kegiatan modal ventura adalah suatu Perseroan Terbatas dan
Koperasi.
b. Perusahaan Pasangan Usaha
Perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perusahaan.
Dengan demikian, pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan
bantuan modal melalui bisnis modal ventura. Perusahaan pasangan
usaha dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan
Komanditer (CV), Firma, bahkan perusahaan perorangan seperti Usaha
Dagang (UD).
c. Notaris
Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk modal
ventura inisiatif untuk mengadakan hubungan kontraktuil berasal dari
para pihak terutama perusahaan pasangan usaha. Kehendak para pihak
tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian
yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam
hubungan bisnis pembiayaan modal ventura.
Notaris merupakan salah satu pihak utama yang terlibat dalam
membuatkan akta-akta atau perjanjian-perjanjian antara perusahaan
modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha sebagai alat bukti
50
apa saja yang diperjanjikan antara perusahaan modal ventura dengan
perusahaaan pasangan usaha. Notaris juga dapat berperan untuk
memberikan saran apabila terjadi masalah-masalah hukum yang perlu
dijembatani.
2. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura.
a. Penyandang Dana
Ada 2 (dua) sumber dana perusahaan modal ventura yang diberikan
kepada pihak perusahaaan pasangan usaha, yakni :
1) Model pendanaan yang berasal dari perusahaan modal ventura
sendiri, yaitu biasanya diambil dari modal saham dan laba yang
ditahan; dan
2) Modal pendanaan yang berasal dari penyandang dana pihak ketiga,
yang dananya tidak disetor menjadi modal saham.
Dalam hal pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan modal
ventura yang dananya berasal dari pihak ketiga, baik dana tersebut
menjadi atau tidak menjadi modal saham dalam perusahaan modal
ventura, dapat dirinci sebagai berikut :58
1) Bank Captive Funds, adalah sebagian dari dana bank disalurkan
untuk kegiatan modal ventura dengan terlebih dahulu membentuk
perusahaan finansial. Dengan demikian, perusahaan finansial yang
bergerak di bidang modal ventura ini merupakan anak perusahaan
dari bank tersebut sebagai pemiliknya.
58 Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 29.
51
2) Investment Institution Captive Funds, dalam hal ini dana-dana
yang dipakai oleh suatu perusahaan modal ventura berasal dari
institusi investasi, seperti dana asuransi, dana pensiun, dan
sebagainya.
3) Independent Funds, dalam hal ini dana-dananya berasal dari pihak
swasta yang tidak berhubungan dengan bank. Bahkan bisa
bersumber dari perusahaan-perusahaan besar atau pihak individu
yang memiliki dana. Di samping itu, ada pula perusahaan-
perusahaan besar yang membentuk suatu Venture Capital
Department atau anak perusahaaan berupa perusahaan modal
ventura atau divisi khusus modal ventura.
4) Public Sector Funds, dalam hal ini dana bersumber dari
pemerintah. Dengan kata lain pemerintah membentuk perusahaan
modal ventura yang bertujuan sarat dengan motif-motif sosial dan
kemanusiaan, nyatanya untuk membantu pengusaha lemah. Untuk
Indonesia dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha pada
tahun 1973.
5) International Funds, yaitu dana berasal dari institusi internasional,
misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa.
6) Dana dari sumber lainnya, perusahaan modal ventura dapat juga
memperoleh dana dari sumber-sumber lain, seperti perusahaan
finansial lainnya, misalnya lewat penjualan saham di pasar modal,
pasar uang, obligasi, dan sebagainya.
52
b. Akuntan Publik
Pada dasarnya, akuntan publik tidak dimasukkan sebagai
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pembiayaan modal ventura.
Namun, dalam praktek pembiayaan modal ventura sering kali
melibatkan jasa akuntan publik untuk melihat kondisi keuangan calon
perusahaan pasangan usaha. Ini terjadi apabila pihak perusahaan modal
ventura meminta bantuan jasa akuntan publik tersebut.
Akuntan publik dalam proses persetujuan pembiayaan biasanya
melakukan due diligence mengenai berbagai aspek keuangan dan
pembukuan dari calon perusahaan pasangan usaha yang akan
mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan modal
ventura.
c. Perusahaan Jasa Penilai atau Appresial
Perusahaan jasa penilai ini bertugas untuk menilai jaminan dari
perusahaan pasangan usaha yang meminta pembiayaan dari perusahaan
modal ventura. Perusahaan jasa penilai dilakukan oleh karyawan
perusahaan modal ventura sendiri dengan kualifikasi telah lulus dari
ujian tekhnis appresial, akan tetapi apabila perusahaan pasangan usaha
tersebut merasa penilaian terhadap jaminannya kurang tepat, maka
perusahaan pasangan usaha dapat menggunakan perusahaan jasa
penilai luar yang independen dengan biaya sendiri.
53
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil di
Perusahaan Modal Ventura
2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi
Hasil di Perusahaan Modal Ventura
Sebagaimana halnya dengan pembiayaan lainnya, maka dalam realisasi
pembiayaan modal ventura pun harus selalu didahului dengan suatu perjanjian
antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha.
Menurut Andi Maradang Mackulau, perjanjian pembiayaan dengan pola
bagi hasil merupakan suatu perjanjian dalam hal mana pihak yang satu (pihak
pertama) berkewajiban menyerahkan sejumlah uang dan atau barang tertentu
kepada dan untuk dipergunakan oleh pihak yang lain (pihak kedua) sebagai modal
atau tambahan modal usaha, dengan kewajiban bagi pihak lainnya itu untuk pada
waktunya membayar kembali dan memberi imbalan pada pihak pertama menurut
bentuk, cara, jumlah, jangka waktu serta syarat yang telah disepakati.59
Pembiayaan dengan pola bagi hasil adalah merupakan suatu perjanjian,
oleh karena itu ketentuan umum mengenai hukum perjanjian sebagaimana diatur
dalam Buku Ketiga KUHPerdata, antara lain yang menyangkut syarat sahnya
perjanjian serta asas-asas hukum perjanjian.
Perusahaan Modal Ventura sebagai pihak yang memberikan fasilitas
pembiayaan dan perusahaan pasangan usaha sebagai pihak yang menerima
pembiayaan perlu memperhatikan syarat-syarat perjanjian yang ditentukan dalam
Pasal 1320 BW/KUHPerdata, yaitu :
59
Andi Maradang Mackulau, Op.Cit, hal. 2.
54
1. Adanya kesepakatan dari para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Obyek yang diperjanjikan; dan
4. Sebab yang halal.
Sedangkan asas-asas hukum perjanjian yang perlu diperhatikan, yakni :
1. Asas konsensualitas (Pasal 1320 BW/KUHPerdata).
2. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata).
3. Asas Itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) BW/KUHPerdata).
2.2.2 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil
Dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil terdapat pihak-pihak
yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, yaitu :
1. Perusahaan modal ventura
Perusahaan modal ventura merupakan salah satu pihak dalam suatu
perjanjian, yakni pihak yang memberikan dana kepada pihak lainnya, yaitu
pihak perusahaan pasangan usaha. Yang dapat menjalankan perusahaan
modal ventura adalah hanya perusahaan pembiayaan.
2. Perusahaan pasangan usaha
Perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perusahaan. Dengan
demikian, pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal
melalui bisnis modal ventura.
55
2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan
dengan Pola Bagi Hasil
Hak dan kewajiaban pihak yang memberikan modal ventura atau
perusahaan modal ventura dan pihak yang menerima modal ventura atau
perusahaan pasangan usaha, yaitu :60
1. Kewajiban
a. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura
Pada dasarnya kewajiban perusahaan modal ventura hanyalah
berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan
usahanya, sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian.
Namun demikian, perusahaan modal ventura dituntut untuk memenuhi
kewajibannya yang lain, antara lain :
1) Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya,
baik atas usaha oprasional, manajemen, dan keuangan yang
dibiayai dengan modal tersebut.
2) Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah,
khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan
pengusaha kecil yang ada di daerahnya.
b. Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha
Kewajiban dari perusahaan pasangan usaha, antara lain :
60 Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 118.
56
1) Mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada
perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah
disepakati dalam perjanjian.
2) Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut
sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian.
2. Hak
a. Hak Perusahaan Modal ventura
Hak Perusahaan Modal Ventura, antara lain :
1) Berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dan bagi hasil
dari pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura,
sekaligus pinjaman pokoknya.
2) Berhak melakukan Divestasi, yaitu pelepasan investasi yang
dilakukan perusahaan modal ventura, apabila usaha dari
perusahaan pasanagan usahanya telah mencapai keberhasilan yang
ditargetkan.
3) Berhak menegur perusahaan pasangan usaha yang tidak melakukan
kewajibannya.
b. Hak Perusahaan Pasangan Usaha
Hak perusahaan pasangan usaha, antara lain :
1) Berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan modal ventura.
2) Berhak memperoleh modal (pembiayaan) dari perusahaan modal
ventura untuk menjalankan usahanya.
3) Berhak mendapatkan pembinaan dari perusahaan modal ventura.
57
2.2.4 Isi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil
Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil modal ventura
didasarkan dari isi perjanjian tersebut. Isi perjanjian tersebut meliputi :61
1. Jumlah pembiayaan
Jumlah pembiayaan harus disebutkan dengan jelas dengan satuan mata
uang yang disepakati bersama.
2. Cara penarikan atau pencarian
Cara penarikan dana bantuan dapat ditarik tunai, menggunakan cek, bilyet
giro, pemindahbukuan ke rekening tertentu, dan lain-lain sesuai
kesepakatan bersama.
3. Jadwal penggunaan bantuan
Jadwal penarikan atau penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan
dana tersebut dalam kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha.
4. Jangka waktu bantuan dana
Jangka waktu bantuan dana harus disebutkan dengan tegas, sehingga
perusahaan pasangan usaha dapat membuat rencana kerja dari pembiayaan
yang sesuai.
5. Bentuk balas jasa financial
Bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha dapat
berupa bunga, bagi hasil dari keuntungan, biaya-biaya, dan lain-lain.
61
Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, Bank dan Lembaga
Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, hal. 250.
58
6. Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa financial
Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial harus disebutkan dengan
jelas. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil harus disertai juga proposi bagi hasil
atas dasar periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
7. Cara penarikan kembali investasi (divestasi)
Divestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang rencana
pelaksanaannya harus disepakati dulu pada awal proses modal ventura.
8. Syarat divestasi yang dipercepat
Dalam keadaan tertentu, divestasi dapat saja dilakukan lebih awal daripada
waktu yang telah direncanakan. Keadaan tertentu sebagai prasyarat
pelaksanaan divestasi yang dipercepat tersebut bervariasi, antara lain :
prospek perusahaan pasangan usaha yang sangat diragukan, kerugian
perusahaan pasangan usaha yang sangat besar, krisis perekonomian,
keuntungan atau perkembangan perusahaan pasangan usaha yang sangat
besar, sehingga tidak lagi memerlukan bantuan modal ventura, dan lain-lain
sesuai kesepakatan.
9. Perubahan atau perpindahan kepemilikan
Kesepakatan tentang adanya kemungkinan perubahan atau perpindahan
kepemilikan atas perusahaan pasangan usaha.
2.3 Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Pengertian dan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah menurut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah adalah:
59
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yakni:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga
ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yakni:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau
usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
yang memenuhi kriteria usaha menengah, yakni:
60
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut diberlakukan,
kriteria UMKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor : 37/M-IND/PER/6/2006 Tentang Pengembangan Jasa
Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Menteri Perindustrian Republik
Indonesia, menyatakan bahwa Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya
disebut Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 1
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977
Tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kriteria Industri Kecil dan
Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan,
yaitu : nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia.
61
Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tersebut, maka
kriteria industri dan perdagangan kecil sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 dan No. 37/M-IND/PER/6/2006
dinyatakan tidak berlaku lagi.
2.4 Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Kepada Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM)
2.4.1 Sejarah Pembiayaan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura
Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan bangsa yang merupakan salah
satu cita-cita bangsa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 ialah melalui peningkatan perekonomian dan penegakan hukum. Dalam hal
Indonesia sebagai negara dengan sistem Civil Law menjadikan undang-undang
sebagai sumber hukum utama.62
Undang-undang maupun peraturan perundang-
undangan lainnya menjadi pengaruh besar dalam menentukan perkembangan
perekonomian Indonesia.
Indonesia yang masih pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya
membangun perekonomian melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong
pertumbuhan dan perkembangan UMKM salah-satunya dalam bidang permodalan
yakni; lembaga keuangan, dalam hal ini khususnya lembaga pembiayaan (modal
ventura).
62Peter Mahmud, Op.Cit, hal.286.
62
Modal ventura pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu venture
capital. Venture sendiri berarti usaha mengandung resiko sehingga modal ventura
banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung resiko
pada suatu usaha/perusahaan.63
Di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura pada intinya perusahaan
modal Ventura ádalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke
dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu
tertentu.
Keberadaan modal Ventura sebagai salah-satu alternatif pembiayaan,
selain karena terbatasnya dana dari lembaga perbankan, juga karena tuntutan
idealisme untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah termasuk ekonomi
kerakyatan yang jarang disentuh oleh kalangan perbankan dan lembaga
pembiayaan lainnya. Hal ini dilakukan dengan melihat kenyataan bahwa ternyata
terdapat keberpihakan bank pada usaha skala menengah ke atas.64
Modal Ventura semakin hari semakin banyak dipilih, apalagi sejak tahun
1995 dengan perlahan, tetapi pasti modal ventura yang beroperasi di daerah-
daerah sudah semakin banyak hadir untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan
permodalan usahawan, terutama UMKM.
63Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.15. 64Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.10.
63
Liya dan Neni65
menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan yang
dihadapi perusahaan menengah dan kecil tidak hanya terbatas pada sulitnya
memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya perusahaan menengah dan kecil
itu mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan manajemen.
Kelemahan di bidang manajemen dapat dikatakan ciri umum perusahaan
menengah dan kecil, karena pada umumnya mereka tidak mampu untuk
mengerjakan tenaga-tenaga yang terampil di bidang manajemen.
Selain permasalahan di bidang manajemen, banyak terdapat permasalahan
lainnya yang menyangkut modal Ventura di dalam usaha yang dikembangkan
oleh perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan menengah contoh lainnya seperti
yang dikutip oleh Hasanuddin Rahman,66
Handowo Dipo mengatakan bahwa
tingginya resiko penyaluran dana menjadi salah-satu alasan dari keengganan
menyalurkan dan pada UMKM. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada
permodalan Ventura dalam UMKM harusnya mampu di back-up oleh kebijakan-
kebijakan pemerintah.
Munculnya peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012
Tentang Perusahaan Modal Ventura mengatur pembaharuan-pembaharuan
mengenai hal-hal yang terkait dengan modal Ventura termasuk pencabutan
Keputusan Menteri Keuangan No.469/KMK.017/1995 dan Keputusan Menteri
Keuangan No.1251/KMK.013/1998, implementasi kebijakan ini akan membawa
perubahan dalam meningkatkan sektor UMKM.
65Liya dan Neni, 2008, Perusahaan Modal Ventura dalam Perspektif
Hukum Bisnis dan Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung,
hal.7. 66Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.12.
64
2.4.2 Perkembangan Perusahaan Modal Ventura dan Implikasi Adanya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2012 di Indonesia
Perkembangan mengenai adanya lembaga pembiayaan yang mengatur
modal ventura sebagai salah satu model penyaluran pembiayaan dimulai dengan
adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973, yang mengatur mengenai
pendirian PT (persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai perusahaan
modal ventura yang pertama di Indonesia.67
Kemudian dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988
tentang Lembaga Pembiayaan, yang menyebutkan bahwa bentuk perusahaan
modal ventura adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi. Pada tahun yang sama,
dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988
Tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan lembaga Pembiayaan yang diubah
dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995. Keputusan tersebut dicabut
berdasarkan sahnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012.
Peraturan Menteri tersebut berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2009 Tentang Lambaga Pembiayaan yang sekaligus mencabut Keputusan
Presiden Nomor 61 Tahun 1988 namun peraturan pelaksana di bawahnya selama
tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden tetaplah berlaku. Mengenai
Pembinaan dan Pendirian Usaha Modal Ventura yang diatur di dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 turut dicabut dan tidak berlaku
semenjak adanya PMK Nomor l8 tersebut, Peraturan Menteri Keuangan tersebut
67Abdulkadir dan Rilda, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan
Pembiayaan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.198.
65
memberikan dampak yang sangat signifikan di mana dalam peraturan tersebut
tidak hanya rnengatur mengenai ruang lingkup dan tata cara pendirian Perusahaan
Modal Ventura saja, namun di dalamnya juga diatur mengenai hal-hal lainnya
yang hampir serupa dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mangenai
Perseroan Terbatas namun berbeda jauh dalam pengaturan sebelumnya, berikut
garis besar perbedaan pengaturannya:
Tabel. 2.1
Perbedaan Pengaturan Mengenai Perusahaan Modal Ventura No Hal Pembeda Pengaturan sebelum PMK 18.2012 PMK 18/2012
1 Pengertian Badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyertaan modal ke dalam suatu
Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) untuk jangka waktu
tertentu;
Badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu
perusahaan yang menerima bantuan
pembiayaan (Investee Company) untuk jangka
waktu tertentu dalam bentuk penyertaan
melalui pembelian obligasi konversi dan/atau
pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil
usaha
2 Perusahaan Pasangan
Usaha
Perusahaan Perusahaan dan UMKM
3 Jenis PMV Perusahaan Swasta Nasional dan
Perusahaan Patungan
Perusahaan Nasional dan Perusahaan
Patungan (Joint Venture)
4 Kepemilikan Saham WNI/Badan Hukum Indonesia, Badan
Usaha Patungan (Asing + Wni/badan
Hukum Indonesia
WNI. Badan usaha/lembaga Indonesia, badan
usaha/lembaga Asing, NKRI, Pemerintah
Daerah
5 Kegiatan Penyertaan modal Penyertaan saham, penyertaan melalui
pembelian obligasi konversi, pembiayaan
berdasarkan pembagian atas hasil usaha
6 Permodalan Perusahaan Swasta Nasional: Rp.
3.000.000.000
Perusahaan Patungan : Rp.
10.000.000.000
Koperasi : Rp. 3.000.000.000
Perusahaan Nasional;
Koperasi : Rp. 5.000.000.000
PT : Rp. 10.000.000.000
Perusahaan : Rp. 30.000.000.000
PMV yang telah mendapatkan izin sebelum
adanya PMK ini wajib menyesuaikan
permodalan.
7 Sanksi Peringatan 3 kali dalam 1 bulan-
pembekuan 6 Bulan (tanpa perbaikan)
- Izin usaha dicabut
Peringatan 3 kali berturut-turut masing-
masing 60 hari - pembekuan 30 hari (tidak
memenuhi ketentuan) - dicabut
Sumber: Anisa, Private Law.68
68 Anisa, dkk, 2013, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura terhadap Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM), Private Law, Edisi 01 Maret –Juni, hal. 26.
66
Hal yang lainnya yang tidak terdapat dalam pengaturan dan diatur dalam
PMK 18/PMK.010/2012, antara lain:
1. Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan tujuannya yang erat
dengan UMKM
2. Penyertaan saham, Obligasi (pengkonversiannya), dan Divestasi-
3. Pendirian, Perizinan dan Permodalan.
4. Pengaturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris,
5. Penggabungan, Peleburan Pengambil-alihan, dan pemisahan perusahaan
modal ventura.
6. Pembukaan Kantor Cabang dan penutupan kantor cabang Perusahaan
modal ventura
7. Pinjaman, Pembiayaan dan Penyertaan dilakukan oleh Perusahaan Modal
Ventura.
8. Pelaporan mengenai Laporan Keuangan dan Kegiatan Usaha, Laporan
Perubahan Anggaran Dasar dan Alamat.
9. Pemeriksaan, tata cara dan hasil pemeriksaannya.
10. Pembubaran, Perubahan Kegiatan Usaha dan Pengembalian izin usaha
perusahaan modal ventura.
11. Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995, namun
tetap memberlakukan sanksi yang dijatuhkan oleh kedua Keputusan
tersebut.
67
12. Peraturan ini dilampiri dengan contoh format permohonan izin usaha,
hingga format laporannya.
Perubahan pengaturan mengenai perusahaan modal ventura memberi
dampak yang sangat signifikan dalam implementasinya. Hasanuddin Rahman69
menyebutkan salah satu dari jenis pembiayaan oleh perusahaan modal ventura
adalah penyertaan dana.
Implikasi dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan yang
dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2012 tersebut terhadap penyertaan modal di
Indonesia secara global bersumber dari Bapepam-LK70
menunjukkan kenaikan
yang signifikan, yang dalam bulan Desember 2011 (dalam triliun) hingga Februari
2012 kenaikan cenderung datar hanya sekitar 0,002-0,003 namun setelah bulan
Februari 2012, kenaikan penggunaan modal ventura naik 0,004 hingga mencapai
0,022 pada bulan Mei 2012.
Kemudian di dalam laporan Bapepam-LK Mei 2012-Agustus 2012,
perubahan yang signifikan, yakni pada bulan Mei penyertaan modal yang
mencapai angka 0,364 pada bulan Juni mencapai angka 0,376 dengan kenaikan
0,022, bulan Juli penyertaan modal mencapai angka 0,399, artinya terjadi
peningkatan sebesar 0,023. Dibulan Agustus 2012 penyertaan modal ada pada
angka 0,405 yang hanya meningkat sebesar 0,006.
Berdasarkan Laporan Bapepam-LK tersebut terlihat bahwa semenjak
dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan ini kegiatan penyertaan modal
69 Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.23. 70Bapepam-LK, 2012, Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
Periode Mei 2012 s.d Agustus 2012, diakses dalam bentuk, pdf melalui
www.bapepam.go.id pada tanggal 2 Desember 2014.
68
(modal ventura) berkembang dengan pesat. Hal ini akan berdampak baik pada
perekonomian Indonesia.
2.4.3 Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012
terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kegiatan ekonomi rakyat kecil dalam bentuk usaha kecil mikro merupakan
bagian terbesar dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dalam
perkembangan ekonomi dewasa ini hampir semua pelaku usaha cenderung
menggantungkan diri pada bantuan modal dan lembaga keuangan termasuk
didalamnya pelaku usaha kecil dan mikro.
Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia telah memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Nasional. Sebagai gambarannya
pada tahun 2000 tenaga kerja yang diserap industri rumah tangga dan industri kecil
mencapai 65,38 % dari tenaga yang diserap sektor perindustrian nasional. Pada
tahun yang sama sumbangan usaha kecil terhadap PDB mencapai 39,93%.71
Pertumbuhan UMKM di Indonesia, sering terhambat dengan kurangnya
modal. Sedangkan Modal Ventura merupakan alternative pembiayaan yang paling
murah, dimana tidak ada beban bunga yang harus dipikul perusahaan.72 Sebagian
besar dari perusahaan dimana usaha modal ventura melakukan investasi adalah
perusahaan-perusahaan berskala menengah kebawah.73
71Syahri Ramayuni, 2009, Analisis Pembiayaari pada Usaha Kecil dan
Usaha Mikro (Studi Kasus: BMT Taqwa Muhammadyah), Padang. 72Hoedhiono Kadarisman, 1995, Modal Ventura alternative Pembiayaan
Usaha Masa Depan, IBEC, Jakarta, hal. 183. 73Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.22.
69
Jones, Charles P.74 menyatakan investasi adalah suatu proses atas
komitmen mengunakan dana untuk memperoleh satu atau Iebih asset, dimana
keputusan investasi tersebut merupakan pilihan keputusaan antara berbagai
kombinasi return dan risiko yang diharapkan. Potensi Perusahaan Modal Ventura
sebagai alternatif investasi dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya tingkat
permodalan, tingkat keuntungan, tingkat risiko investasi, potensi market dalam
negeri dan lainnya. Unsur-unsur potensi tersebut ada yang bersumber dari dalam
perusahaan maupun dari luar perusahaan dalam hal ini berbentuk UMKM.
Menurut PMK Nomor18/PMK.010/2012 yang dimaksud dengan UMKM
adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah mengelompokkannya sebagai berikut.
1. Usaha Mikro: kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan paling
banyak Rp.50.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp.
300.000.000,00.
2. Usaha Kecil: kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan Iebih
dari Rp. 50.000.000,00 maksimal mencapai Rp. 500.000.000,00 atau
memiliki hasil penjualan tahunan Iebih dari Rp. 300.000.000,00 maksimal
Rp. 2.500.000.000,00.
3. Usaha Menengah: kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan
Iebih dari Rp. 500.000.000,00 maksimal Rp. 10.000.000.000,00 atau
74Bapepam-LK, 2010, Laporan Studi Potensi Perusahaan Modal Ventura
sebagai Alternatif lnvestasi, Diunduh melalui Bapepam-LK (www.bapegam.go.id)
dalam bentuk pdf. hal: 21. Pada tanggal 2 Desember 2014.
70
memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 2.500.000.000,00 maksimal Rp.
50.000.000.000.00
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah UKM di Indonesia saat ini
55,3 juta, dimana 54 juta diantaranya merupakan pelaku usaha mikro yang
tersebar di seluruh Indonesia.75
Dari segi yuridis, Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang
mengatur mengenai modal ventura sangat sedikit, minimnya aturan ini disebabkan
oleh salah satunya sifat multi dimensi yang dimiliki modal ventura. Sifat
multidimensi tersebut76 adalah berupa penempatan posisi dari bisnis modal
ventura sebagai berikut:
1. Sebagai Lembaga Finansial
2. Sebagai Corporate Institution, karena adanya penyertaan equity
3. Sebagian modal ventura berfungsi juga sebagai lembaga penolong
pengusaha lemah (misi humanistis).
Pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada
perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk
berkembang77, seperti yang tercantum didalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 18/PMK.010/2012 disebutkan tujuan dari kegiatan usaha Perusahaan Modal
Ventura, yaitu :
1. Pengembangan suatu penemuan baru;
2. Pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya
mengalami kesulitan dana;
75(httg://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2012/07/08/ukm-quos-online). 76Munir Fuady, Op.Cit, hal. 107. 77 Munir Fuady, Op.Cit, hal. 111.
71
3. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap
pengembangan;
4. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran
usaha;
5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi
baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
7. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.
Pasal diatas menekankan bahwa peraturan ini turut serta membantu dalam
pengembangan ekonomi dari sektor UMKM dan menjadi Iandasan hukum
pengembangan UMKM dengan modal ventura.
Dalam KMK nomor 469/KMK.017/1995 menyebutkan mengenai jumlah
modal yang disetor dan perusahaan yang terkait dengan modal ventura hanyalah
Perusahaan Swasta Nasional. Perusahaan Patungan dan Koperasi. Sedangkan
dalam PMK No 18/PNK.010/2012 menyebutkan bahwa pengembangan
perusahaan UMKM merupakan objek utama dari perusahaan modal ventura itu.
Hal ini jelas membantu UMKM untuk berkembang dan memperoleh bantuan
modal dari perusahaan modal ventura itu sendiri. Selain itu, dalam peraturan
menteri ini mendukung UMKM untuk mengembangkan suatu penemuan baru.
Hal ini turut mendorong UMKM untuk berinovasi dalam membangun suatu
perusahaan baru dengan memberikan penyertaan modal terhadap usaha baru
tersebut.
72
Mengingat perusahaan modal ventura merupakan salah satu sumber
pembiayaan bagi pengusaha kecil dalam bentuk modal penyertaan yang berisiko
tinggi, karena perusahaan modal ventura tidak diperkenankan menarik kembali
(divestasi) sebelum jangka waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami
kerugian atau bahkan usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Apabila
terjadi hal-hal seperti yang tersebut di atas, perusahaan modal ventura tidak dapat
menuntut kerugian apapun kepada perusahaan pasangan usahanya.
Perusahaan modal ventura dalam rangka mengantisipasi risiko yang cukup
tinggi tersebut, antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan
usahanya dibuat suatu ikatan perjanjian, yang merupakan perlindungan hukum
atas risiko penyertaan dan perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan
pasangan usahanya.
Dalam pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012
menyebutkan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 dapat disertai dengan pemberian pelatihan dan
pendampingan kepada perusahaan pasangan usaha di bidang administrasi,
akuntansi, manajemen, dan pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung
kegiatan usaha perusahaan modal ventura.
Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan modal Ventura kepada perusahaan pasangan usahanya adalah untuk
meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari perusahaan tersebut, serta untuk
menghindari risiko kerugian yang akan dialaminya jika perusahaan pasangan
usaha mengalami kerugian.
73
Dikutip dari Abdulkadir Muhammad,78 masuknya perusahaan modal
Ventura sebagai sebuah lembaga pembiayaan akan memberikan manfaat kepada
perusahaan kecil dan menengah antara lain:
1. Memungkinkan Berhasilnya Usaha Lebih Besar.
2. Meningkatkan Kemampuan Memperoleh Keuntungan.
3. Meningkatkan Bankabilitas.
4. Meningkatkan likuiditas keuangan.
5. Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk.
78 Liya dan Neni, Op.Cit, hal. 29-32.
74
BAB III
KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN
PENCAIRAN (SPJKP) DALAM HAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA
TIDAK MEREALISASIKAN BANTUAN MODAL KEPADA UMKM
3.1 Proses Pengajuan Bantuan Modal dari UMKM Kepada Perusahaan
Modal Ventura
Pada umumnya proses pengajuan bantuan modal Ventura diawali dengan
permohonan bantuan modal dari UMKM yang ditunjukkan kepada perusahaan
modal Ventura yang disertai dengan prospektus atau studi kelayakan ringkas dari
pengembangan usaha UMKM yang bersangkutan. Setelah prospektus dari
UMKM disetujui oleh perusahaan modal Ventura, maka UMKM diwajibkan
menyerahkan penyertaan modal kepada perusahaan modal Ventura. Penyertaan
modal ini bisa berupa aset yang dimiliki UMKM baik yang berupa sertifikat tanah
ataupun bentuk aset lainnya. Hal ini diwajibkan mengingat pembiayaan pada
perusahaan modal Ventura merupakan penyertaan modal.
Pemberi bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya
menginvestasikan modalnya saja. Tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen
perusahaan yang dibentuknya. Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat
permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya
dilakukanlah investasi. Motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu
mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan resiko yang relatif
tinggi pula. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke perusahaan
74
75
pasangan usahanya bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi
jangka menengah atau jangka panjang. Investasi tersebut bukan bersifat
pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau
setidak-tidaknya loan yang dapat dilakukan ke equity. Sehingga return yang
diharapkan oleh perusahaan modal Ventura bukanlah bunga atas modal yang
ditanam, melainkan deviden dan capital again. Prototype dari pembiayaan dengan
modal Ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau
perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang. Investasi modal
ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk
mendapatkan kredit perbankan.
Dalam melakukan kegiatan usahanya ada berbagai pihak yang terlibat
dalam modal ventura. Pihak-pihak tersebut adalah :
1. Pihak Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)
Pihak perusahaan modal ventura merupakan pihak yang
memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana
Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 1
ayat (11), menyatakan definisi perusahaan ventura yaitu sebagai “badan
usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal
ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee
company) untuk jangka waktu tertentu”. Definisi yang sama diulang
kembali oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013/1988
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yaitu
pasal 1 huruf (h).
76
Berdasarkan pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan No.
1251/KMK.0131988, maka perusahaan modal ventura haruslah berbentuk
Perseroan Terbatas atau Koperasi. Perusahaan modal ventura tidak hanya
bertindak sebagai investor pasif saja, tetapi dalam praktek bisnis modal
ventura, pihak inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya,
memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi,
marketing dan sebagainya.
2. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha (Inverstee Company)
Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) disebut juga sebagai investee
merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk
mengembangkan produknya. Menurut pasal 1 huruf I Keputusan Meteri
Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Perusahaan pasangan usaha adalah
perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal
dari perusahaan Modal Ventura. Berdasarkan pasal tersebut, tidak
diisyaratkan bahwa perusahaan pasangan usaha harus berbentuk perseroan
terbatas atau badan hukum.
3. Pihak Penyandang Dana
Bila terdapat pihak penyandang dana dalam suatu bisnis modal
ventura maka perusahaan modal ventura berkedudukan hanya sebagai fund
manajement, di samping berkedudukan pula sebagai investee management.
Pasal 4 (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988
menyatakan bahwa kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk
77
penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk hal-hal
seperti:
a. Pengembangan suatu penemuan baru.
b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami
suatu kesulitan dana.
c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.
d. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran.
e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi
baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Tidak setiap perusahaan dapat memperoleh penyertaan modal dari
suatu perusahaan modal ventura, melainkan perusahaan pasangan usaha
yang memenuhi criteria (Munir Fuady, 1999:154).79
a. Perusahaan pasangan usaha yang memiliki pangsa pasar dari prospek
yang baik.
b. Pemilik perusahaan menguasai bidang usahanya.
c. Memiliki return on investment yang baik.
d. Bidang usahanya memiliki kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki
oleh pendatang baru.
Ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan
No.1251/KMK.013/1988 bahwa penyertaan modal dalam setiap
perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi
79Munir Fuady, Op.Cit, hal.154.
78
jangka waktu sepuluh tahun. Penelitian ini hendak mengkaji mengapa
modal ventura tidak bergerak dan berkembang sebagaimana
karakteristiknya.
Berdasarkan kasus yang diteliti pada PT. Futurindo Ventura Sejahtera di
Denpasar, Bali, proses pengajuan bantuan modal yang diajukan oleh UMKM,
diatur berdasarkan kriteria dan prosedur sebagai berikut :
1. Batas maksimal bantuan modal:
a. Tanpa jaminan
1) Untuk pemohon yang sama sekali belum memiliki usaha: maksimal
Rp. 1 Milyar
2) Untuk pemohon yang sudah memiliki usaha maksimal Rp. 10
Milyar
b. Dengan jaminan property:
Maksimal Rp 200 Milyar, dengan patokan nilai property bukan dari
kemampuan membayar pemohon (penghasilan bulanan pemohon)
2. Kewajiban pemohon
a. Tanpa Jaminan
Kewajiban berupa sistem bagi hasil sebesar 10% dari laba bersih,
minimal 1% per bulan menurun dari total bantuan modal yang diterima,
bisa hanya membayar kewajibannya saja, pokok dibayar sesuai dengan
kemampuan.
Contoh: Bantun modal Rp 100 juta, kewajiban pemohon minimal 1 juta
per bulan.
79
b. Dengan jaminan property
Kewajiban berupa sistem bagi hasil sebesar 5% dari laba bersih,
minimal 0.5% per bulan menurun dari total bantuan modal yang
diterima, bisa hanya membayar kewajibannya saja, pokok dibayar
sesuai kemampuan.
Contoh : Bantun modal Rp. 10 Milyar, kewajiban pemohon minimal
Rp. 50 juta per bulan.
3. Jangka waktu pengembalian:
a. Tanpa jaminan: per 2 tahun bisa diperpanjang terus hingga umur
pemohon saat berakhir jangka waktu masih di bawah atau sama dengan
66 tahun, dengan syarat;
1) Umur pemohon saat berakhir perpanjangan masih di bawah atau
sama dengan 66 tahun
2) Membayar biaya perpanjangan 15% dari bantuan modal yang
belum dikembalikan
3) Pembayaran kewajiban setiap bulannya tepat waktu (jika ada
keterlambatan, PT. Futurindo Ventura Sejahtera tidak
memperkenankan pemohon untuk perpanjangan)
b. Dengan jaminan: per 10 tahun bisa diperpanjang terus hingga umur
pemohon saat berakhir jangka waktu masih di bawah atau sama dengan
66 tahun, dengan syarat:
1) Umur pemohon saat berakhir perpanjangan masih di bawah atau
sama dengan 66 tahun.
80
2) Membayar biaya perpanjangan 20% dari bantuan modal yang
belum dikembalikan.
3) Pembayaran kewajiban setiap bulannya tepat waktu (jika ada
keterlambatan, PT. Futurindo Ventura Sejahtera tidak
memperkenankan pemohon untuk perpanjangan).
4. Prosedur survei yang sangat mudah:
a. Tanpa jaminan
Hanya memastikan kebenaran tempat tinggal dan tempat kerja
pemohon, tidak melihat status tempat tinggal pemohon (kontrak
ataupun milik sendiri) dan lama tinggal pemohon, yang penting sesuai
form
b. Dengan jaminan
Fokus pada survey property yang akan dijaminkan, pemohon tidak
disurvei
5. Persyaratan:
a. Persyaratan prasurvei (saat pengajuan permohonan bantuan modal):
1) Batas umur pemohon: 17 tahun s.d. 64 tahub
2) Sudah bekerja (baik sebagai pengusaha atau karyawan)
3) Tinggal dan bekerja di Bali (untuk tanpa jaminan), tidak harus
tinggal dan bekerja di Bali yang penting jaminan property di Bali
(untuk dengan jaminan)
4) Benar-benar mengerti semua prosedur program bantuan modal.
81
5) Mengisi formulir permohonan bantuan modal dan gambaran
lengkap rencana penggunaan modal (untuk memulai atau
mengembangkan usaha)
6) Mengembalikan prosedur program bantuan modal ini yang sudah
ditandatangani (bermaterai)
7) Membayar biaya survei Rp 100.000,- (untuk tanpa jaminan), Rp
500.000,- (untuk dengan jaminan)
8) Melampirkan:
a) Fotokopi KTP
b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
c) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
d) Fotokopi halaman pertama buku tabungan bank BNI
e) Data property yang akan dijaminkan jika dengan jaminan
(fotokopi Sertifikat, IMB, PBB terakhir)
b. Persyaratan pasca survei (setelah pemohon lolos survei)
1) Membayar biaya pendaftaran (hanya untuk pemohon baru) sebesar
Rp. 50.000,-
2) Membayar biaya pengajuan sebesar 2% dari Jaminan Penilaian
Manajemen
3) Memiliki modal awal pribadi sebesar minimal 20% dari total
kebutuhan modal, yang disetorkan ke perusahaan PT. Futurindo
Ventura Sejahtera sebagai Jaminan Penilaian Manajemen (JPM).
82
c. Persyaratan lanjutan (saat menandatangani perjanjian bantuan modal,
khusus untuk kebutuhan modal > = Rp 1 milyar):
1) Fotokopi NPWP pribadi
2) Fotokopi Ijin usaha lengkap (NPWP usaha, akta pendirian usaha,
SIUP, SITU, TDP).
Jika pemohon tidak memiliki persyaratan lanjutan, PT. Futurindo
Ventura Sejahtera akan membantu mengurus persyaratan tersebut
dengan biaya ditanggung klien yang dipotong langsung dari pencairan
bantuan modal.
6. Jaminan Penilaian Manajemen (JPM)
Dalam menekan resiko, PT. Futurindo Ventura Sejahtera hanya
menyalurkan bantuan modal untuk pemohonan yang memiliki modal awal
minimal 20% dari total kebutuhan modal. Untuk membuktikannya modal
tersebut harus disetorkan ke perusahaan PT. Futurindo Ventura Sejahtera
sebagai JPM. JPM PT. Futurindo Ventura Sejahtera dijadikan patokan
keseriusan pemohon dalam memulai dan mengembangkan usaha. Bagi PT.
Futurindo Ventura Sejahtera setiap orang yang serius ingin memulai atau
mengembangkan usaha pasti memiliki modal awal minimal 20% dari total
kebutuhan modal.
Standar penilaian PT. Futurindo Ventura Sejahtera terhadap
pemohon sangat berbeda dengan perbankkan dan lembaga keuangan
lainnya, dari JPM PT. Futurindo Ventura Sejahtera mengukur kemampuan
membayar pemohon setelah mendapatkan bantuan modal, sedangkan
83
perbankan hanya melihat dan mutasi rekening 3 bulan terakhir dan bagi PT.
Futurindo Ventura Sejahtera itu sangat mudah dimanipulasi.
JPM tetap menjadi hak klien dan akan dikembalikan 100% tanpa
syarat:
a. Jika dibatalkan secara sepihak oleh pemohon ; 50 hari kerja sejak
ditandatanganinya surat pembatalan
b. Jika permohonan disetujui : setelah pemohon menganbalikan seluruh
bantuan modal yang diterima dari perusahaan PT. Futurindo Ventura
Sejahtera.
JPM tidak dikembalikan dan akan menjadi hak penuh perusahaan PT.
Futurindo Ventura Sejahtera apabila Pemohon terlambat membayar
kewajibannya lebih dari 2 hari.
7. Logika JPM
JPM sama seperti DP pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit
Kendaraan Bermotor (KKB).
Di Perbankan dan Finance, kredit tidak akan direalisasikan jika pemohon
tidak membayar DP karena perbankan dan Finance hanya akan
memberikan kredit maksimal 80% dari nilai property ataupun kendaraan.
Hal ini adalah cara untuk menekan resiko kredit dengan berbagai resiko
dengan pemohon (pemohon menanggung resiko 20%, PT. Futurindo
Ventura Sejahtera menanggung resiko 80%.
84
Sama halnya dengan PT. Futurindo Ventura Sejahtera, bantuan modal akan
turun dari investor sesuai jadwal yang ditentukan jika pemohon telah
menyetorkan JPM ke perusahaan PT. Futurindo Ventura Sejahtera.
8. Jaminan Keamanan JPM
JPM anda PT. Futurindo Ventura Sejahtera jamin aman karena pergerakan
perusahaan PT. Futurindo Ventura Sejahtera selalu diawasi oleh OJK.
Maksimal 7 hari kerja setelah penyetoran JPM, pemohon akan
menandatangi perjanjian bantuan modal dan akan menerima Surat
Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) (format terlampir) dan
bisa dilegalisasikan atau dinotarilkan.
9. Pencairan Bantuan Modal
Terbagi menjadi 2 tahap pencairan dikarenakan dana yang turun dari
investor PT. Futurindo Ventura Sejahtera terhadap:
a. Pencairan pertama : 40% dari total kebutuhan modal (2 x lipat dari
JPM) dalam 48 hari kerja sejak menyetor JPM.
b. Pencairan kedua : 60% dari total kebutuhan modal (3 x lipat dari JPM
dalam 96 hari kerja sejak menyetor JPM.
Jangka waktu pencairan untuk setiap tahap pencairan : 48 hari kerja –
sekitar 2.5 bulan (sabtu, minggu, hari libur nasional dan hari libur khusus
tidak terhitung hari kerja).
Setiap pencairan, baik tanpa jaminan maupun dengan jaminan akan
dipotong biaya pemasaran 10%.
85
a. Pencairan pertama : Rp. 400 juta, bersih diterima Rp. 348 juta (Rp. 400
juta - 10% - 3 kali kewajiban pencairan pertama Rp. 12 juta), dan
b. Pencairan kedua : Rp. 600 juta, bersih diterima Rp. 540 juta (Rp 600
juta -10%) dan mulai membayar kewajiban 1 bulan setelah menerima
pencairan kedua. Pelunasan sebelum jangka waktu berakhir tidak
dikenal pinalti.
10. Syarat yang harus dipenuhi saat menandatangi perjanjian bantuan modal :
Syarat yang harus dipenuhi saat menandatangi perjanjian bantuan modal,
pemohon harus menunjukan ke staff bagian pencairan PT. Futurindo
Ventura Sejahtera :
a. KTP, KK dan buku tabungan asli pemohon
b. Bukti setoran JPM asli pemohon
c. Jika kebutuhan modal pemohon > = Rp. 1 Milyar atau JPM pemohon >
= Rp. 200 juta, jika ada menunjukan :
1) NPWP pribadi asli pemohon
2) Ijin usaha lengkap asli (NPWP usaha, akta pendiri usaha, SIUP,
SITU, TDP).
Berdasarkan uraian prosedur PT. Futurindo Ventura Sejahtera tersebut di
atas, maka dapat dikatakan perusahaan Modal Ventura merupakan lembaga bisnis
yang bertolak pada resiko tinggi (high risk) dan pengembalian investasi yang
tinggi (high return investmen) serta bukan suatu usaha yang spekulatif.80
80Sunaryo, Op.Cit, hal.25.
86
3.2 Pencairan Bantuan Modal dari Perusahaan Modal Ventura Kepada
UMKM
Berdasarkan proses dan prosedur pengajuan bantuan modal dari UMKM
kepada perusahaan modal Ventura, maka pencairan bantuan modal dari
perusahaan modal Ventura kepada UMKM dilakukan setelah pengajuan bantuan
modal disetujui oleh perusahaan modal Ventura dan pihak UMKM telah
menyerahkan penyertaan modal. Setelah ini terlaksana, maka dibuat perjanjian
kerjasama antara perusahaan modal Ventura dengan UMKM. Setelah itu, barulah
pencairan bantuan modal dari perusahaan modal Ventura dapat dilaksanakan.
Pencairan bantuan modal dari perusahaan modal Ventura yang satu
berbeda dengan yang lainnya. Ada perusahaan modal Ventura yang melakukan
pencairan bantuan modal dengan cara menyerahkan secara tunai lepada UMKM,
ada juga yang melalui transfer perbankan. Namun ada juga perusahaan modal
Ventura yang melaksanakan pencairan bantuan modalnya dengan check atau giro.
Dalam hal PT. Futurindo Ventura Sejahtera yang telah beroperasi di Bali
sejak tahun 2011 telah mempunyai kurang lebih 2.000 (dua ribu) nasabah
peminjam. Pada awalnya sistem pencairan bantuan modal dilakukan melalui bilyet
giro yang berlaku mundur. Apabila syarat dan ketentuan pemohon yang dalam hal
ini adalah PPU untuk mengambil program bantuan modal dari PT. Futurindo
Ventura Sejahtera telah dipenuhi oleh PPU dan disetujui oleh PT. Futurindo
Ventura Sejahtera, maka PPU diharuskan menyetorkan Jaminan Penilaian
Manajemen (JPM). Bantuan modal akan diterima oleh pemohon maksimal 7 hari
87
kerja setelah menyetorkan Jaminan Penilaian Manajemen (JPM) dalam bentuk
bilyet giro mundur.
Bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah
distandardisasi/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk
memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak
penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Pembayaran
dengan Bilyet Giro merupakan pembayaran secara pemindahbukuan dari bank
penyimpan dana milik penerbit kepada bank penerima dana milik pihak lain yang
namanya disebut dalam Bilyet Giro ini. Bilyet Giro tidak dapat dibayar secara
tunai dan hanya dapat dibayarkan kepada orang yang namanya sudah tercantum
dalam Bilyet Giro tersebut, sekalipun bank penerima dana dapat bank yang sama
maupun bank yang berbeda. Pembayaran dengan Bilyet Giro, antara pihak
pembayar sebagai penerbit dan pihak penerima masing-masing harus sebagai
nasabah suatu bank, baik bank sejenis maupun berbeda, Bilyet Giro juga dapat
dialihkan kepada orang lain.
Para pihak yang terlibat dalam peredaran bilyet giro adalah:
1. Penerbit, yaitu pihak yang telah menerbitkan bilyet giro. Penerbit harus
mempunyai rekening giro pada suatu bank (disebut bank tertarik).
2. Bank tertarik, yaitu bank yang mempunyai dana di bawah pengawasannya
guna kepentingan penarik.
3. Pemegang, yaitu pihak yang memegang bilyet giro pada saat menawarkan
di bank tertarik
Dasar hukum pengaturan Bilyet Giro adalah sebagai berikut:
88
1. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 :
“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan mengunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya
atau dengan pemindahbukuan.”
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/Pb tanggal 24 Januari 1972
yang disempurnakan dengan:
a. Surat Keputusan Direksi No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995
b. Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995
c. Surat Edaran No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000
d. Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 12/8/UPPB Tentang cek/bilyet
giro kosong tanggal 9 Agustus 1979.
Namun digunakannya bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam praktek
perdagangan adalah :81
1. Lebih aman penggunaannya
Bilyet giro yang telah diisi lengkap nama dan bank penerima dana tidak
dapat digunakan oleh orang lain, seandainya hilang, dicuri, atau lepas dari
kekuasaan pemiliknya. Selain itu, bilyet giro tidak dapat dibayar dengan
uang tunai, tidak dapat dipindahtangankan secara endosemen.
2. Pelaksanaan amanat sampai pada tujuan
Bilyet giro yang telah diisi lengkap tidak dapat diedarkan dan amanat
pemindahbukuan itu hanya untuk orang yang dimaksud sehingga rekening
81Iwan Bayu Aji, 2004, “Penggunaan Bilyet Giro dalam Lalu-lintas
Pembayaran,” Makalah disajikan dalam Seminar Kajian Konstruksi Hukum
Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia, Oleh Tim PSS/PSPN, Jakarta.
89
yang dipindahkan hanya untuk orang tersebut sebagaimana yang
dimaksudkan.
3. Amanat dapat dibatalkan
Penerbitan bilyet giro dapat dibatalkan setiap waktu apabila amanat belum
dilaksanakan oleh bank. Hal ini dipergunakan sebagai upaya apabila pihak
lawan tidak jujur.
4. Peran Pemerintah (Bank Indonesia)
Dorongan dan anjuran yang terus menerus untuk menggunakan bilyet giro
melalui peningkatan jasa-jasa perbankan/peningkatan pelayanan mengingat
penggunaan bilyet giro sangat mempengaruhi peredaran uang kartal serta
dapat digunakan sebagai sarana pemupukan dana untuk biaya
pembangunan.
Sama halnya dengan surat-surat berharga lainnya, maka bilyet giro juga
harus ada syarat formalnya. Adapun syarat-syarat formal dalam bilyet giro antara
lain :82
1. Nama dan Nomor Bilyet Giro
Nama dan nomor seri bilyet giro harus tercantum dalam bilyet giro.
Nomor seri bilyet giro berguna untuk memudahkan kontrol bagi bank
apakah bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana sudah diterbitkan
sebagai mestinya dan sudah diterima.
82Moch. Chidir Ali, Mashudi, 2007, Surat Berharga-Cek, Wesel dan
GiroBilyet, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 49.
90
2. Nama Bank Tertarik
Nama bank tertarik harus tercantum dalam bilyet giro. Hal ini
menunjukkan bahwa penerbit adalah tersebut di mana dana sudah tersedia
paling lambat pada saat amanat itu berlaku.
3. Perintah Tanpa Syarat Pemindahbukuan
Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana
atas beban rekening penerbit. Dana tersebut harus tersedia cukup pada saat
berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro itu. Perintah
pemindahbukan itu harus tanpa syarat, artinya perintah pemindahbukuan
itu tidak boleh diikuti dengan syarat.
4. Nama dan Nomor Rekening Pemegang
Pemegang adalah pihak yang memperoleh pemindahbukuan dana
sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada bank tertarik. Agar dana
dapat dipindahbukukan maka nomor dan nama rekening pemegang harus
tertulis .
5. Nama Bank Penerima
Bank penerima adalah bank yang mengelola rekening pemegang.
Bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitu bank tertarik sendiri
atau bank lain. Jika bank bank tertarik berarti pemindahbukuan itu hanya
terjadi antar rekening nasabah pada bank yang sama. Tetapi apabila bank
penerima itu bank lain, maka pemindahbukuan itu terjadi antar rekening
dan antar bank, dan pemindahbukuannya melalui lembaga kliring.
91
6. Jumlah Dana yang Dipindahkan
Jumlah dana yang dipindahkan ditulis dalam bentuk angka maupun
huruf selengkap-lengkapnya. Dalam hukum wesel dan cek ada ketentuan,
jika terdapat selisih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam
huruf, yang dipakai adalah yang ditulis dalam huruf. Demikian juga dalam
bilyet giro ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi bank
Indonesia No. 28/32/Kep/Dir tahun1995 tentang Bilyet Giro. Alasannya
adalah kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit
dibandingkan dengan perubahan angka.
7. Tempat dan Tanggal Penarikan
Tempat ini penting untuk mengetahui dimana perbuatan itu
dilakukan. Tempat penarikan biasanya juga tempat dilakukan pembayaran,
yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Penyebutan tanggal
penarikan juga penting sehubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal
efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penarikan.
8. Tanda Tangan Penerbit
Tanda tangan penerbit diikuti dengan nama jelas dan/atau dilengkapi
dengan persyaratan pembukaan rekening. Tanda tangan penerbit adalah
mutlak adanya guna menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan
hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan
dasar) antara penerbit dan pemegang bilyet giro.
92
9. Tanggal Efektif
Pencantuman tanggal efektif merupakan syarat alternatif, artinya
boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan. Namun jika dicantumkan
maka tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran. Jika tidak
dicantumkan maka tanggal efektif sama dengan tanggal penarikan. Dalam
angka IV Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni
2000 menentukan bahwa bank tertarik wajib menolak apabila suatu bilyet
giro tidak memenuhi persyaratan formal tersebut.
Ketentuan No. 1 SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tahun 1972 mengenai
pengertian bilyet giro telah memberikan gambaran bahwa bilyet giro tidak dapat
dialihkan atau dipindahtangankan dari tangan ke tangan maupun melalui
endosemen.83
Ketentuan ini juga ditegaskan dengan pernyataan yang terdapat pada
bagian belakang lembaran bilyet giro yang memuat kata-kata
“endosemen/penyerahan tidak diakui”, dengan demikian jelas bahwa bilyet giro
tidak dapat dialihkan. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa endosemen adalah
suatu pernyataan memperalihkan suatu hak menagih atas surat piutang dari orang
yang disebut dalam surat sebagai berhak menagih kepada penggantinya.84
Apabila surat perniagaan tersebut mudah pengalihannya, yang mana cukup
dilakukan dengan penyerahan fisik dari surat perniagaan atau dengan endorsement
maka surat tersebut tergolong ke dalam surat berharga, sedangkan apabila sulit
83 Ketentuan No. 1 SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tentang Endosemen. 84M. Bahsan, 2005, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, PT.Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 39.
93
pengalihannya harus secara cessie, maka surat tersebut tergolong ke dalam surat
yang berharga. Di samping itu, dari syarat formil bilyet giro tercermin bahwa
pemindahbukuan pada bilyet giro dilakukan atas nama, hal ini tercantum dalam
syarat formil yang mengharuskan agar dicantumkannya nama pihak yang harus
menerima pemindahbukuan dana dan jika perlu beserta alamatnya.85
Jadi jelas dari sini terlihat bahwa pembayaran bilyet giro dilakukan atas
nama, bukan atas unjuk, artinya hanya yang namanya tercantum di dalam bilyet
giro itu sebagai penerima yang berhak menerima pembayaran melalui
pemindahbukuan.
Selain itu, pada syarat formil bilyet giro menyebutkan bahwa harus
tercantum nama bank dimana penerima bilyet giro mempunyai rekening giro,
sepanjang nama bank/penerima diketahui oleh penerbit. Jadi syarat ini boleh tidak
dicantumkan dengan anggapan bahwa penerbit menyetujui dananya dipindahkan
ke bank mana saja atas nama penerima.86
Pada prakteknya, kedua ketentuan di atas telah memberikan celah bagi para
pengguna bilyet giro untuk mengalihkan bilyet giro ini. Pengalihan bilyet giro ini
hanya dimungkinkan apabila nama penerima dan nama bank dimana pihak
penerima mempunyai rekening belum dicantumkan dalam bilyet giro tersebut.87
Dalam praktek biasanya bilyet giro sengaja diterbitkan oleh penerbit
dengan tidak mencantumkan nama penerima dan nama bank penerima rekening
gironya. Apabila kondisi ini terjadi, maka ini memungkinkan pihak yang pertama
85 Ibid, hal.41. 86 Ibid, hal.41. 87http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-surat-berharga.
diakses tanggal 2 Desember 2014.
94
menerima bilyet giro dari penerbit untuk mengalihkan bilyet giro ini kepada pihak
lain dan biasanya pihak yang mengalihkan bilyet giro ini membubuhkan
tandatangan dan cap/stempel pada bagian belakang bilyet giro tersebut yang
membenarkan bahwa bilyet giro itu berasal dari dia dan dia akan
bertanggungjawab terhadap pihak yang menerima pengalihan apabila terjadi
sesuatu hal yang menghambat pembayaran terhadap bilyet giro tersebut misalnya
terjadi bilyet giro kosong.88
Setelah terjadi pengalihan ini, pengalihan berikut masih dimungkinkan
sepanjang nama penerima dan nama bank penerima pada bilyet giro tersebut belum
terisi, namun biasanya pengalihan hanya terjadi sekali saja karena pada dasarnya
pengalihan dalam bilyet giro adalah tidak diperkenankan dan biasanya pengalihan
hanya terjadi di antara orang-orang yang sudah kenal dekat atau saling percaya.89
Apabila penerima terakhir bilyet giro ini hendak menuntut pembayaran
terhadap bilyet giro yang diterimanya, maka penerima ini baru mencantumkan
namanya dan nama bank yang akan menerima dana pemindahbukuan dalam bilyet
giro ini. Dalam hal ini, bank tertarik tidak perlu melakukan pengecekan apakah
pengisian bilyet giro dilakukan oleh penerbit sendiri atau orang lain, karena telah ada
ketentuan yang membenarkan pengisian bilyet giro oleh orang lain selain dari pada
penerbit sendiri.90
Bilyet giro itu tetap sah adanya walaupun pengisiannya dilakukan oleh
orang lain selain penerbit asalkan terdapat tandatangan yang sah dari penerbit
88 Zulkifli, 2009, “Surat Berhaga debagai Alat Transaksi dalam
Penerbangan Internasional,” Makalah (Lecture Papers), Jurnal Ilmiah USU
tentang Miscelineaous Letter. 89 Ibid. 90 Ibid.
95
dalam bilyet giro tersebut dan apabila terdapat pengisian yang sifatnya merupakan
suatu perubahan amanat, maka perubahan itu haruslah disahkan oleh penerbit
yang bersangkutan yang ditandai dengan adanya tandatangan sah dari penerbit di
dekat penulisan perubahan tersebut.91
Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat kelemahan untuk mendeteksi
kebenaran pihak yang melakukan pengalihan karena dalam pengalihan tidak ada
keharusan untuk mencantumkan identitas dari pihak pengalih seperti Kartu Tanda
Penduduk, sehingga tidak ada dasar specimen untuk pencocokan tanda tangan.
Dan hal ini akan menyulitkan apabila timbul permasalahan di kemudian hari. Hal
inilah yang menyebabkan pengalihan hanya sering terjadi diantara orang-orang
yang telah saling percaya.
Sistem pencairan bantuan modal dengan bilyet giro mundur ini ternyata
bermasalah, yaitu ketika bilyet giro hendak dicairkan ternyata bilyet giro tersebut
adalah giro kosong. Alasan manajemen PT. Futurindo Ventura Sejahtera karena
uang belum terkumpul, mengingat perputaran uang di perusahaan tersebut berasal
dari pembayaran cicilan dan penanaman modal dari nasabah investor baru. Oleh
sebab itu sistem pencairan melalui bilyet giro dihentikan setelah PT. Futurindo
Ventura Sejahtera menerbitkan 400 buah bilyet giro. Sistem pembayaran bantuan
modal kemudian diganti dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan
(SPJKP) dimana setelah 7 hari menandatangai perjanjian bantuan modal, PPU
akan menerima Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP). Dengan
sistem Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP permasalahan juga
91Abdul Marhainis Hay, 1995, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya
Pramita, Jakarta, hal. 18.
96
timbul di saat PPU hendak mengurus pencairan bantuan modal tetap mengalami
hambatan yakni pemberitahuan dari pihak PT. Futurindo Ventura Sejahtera yang
menyatakan pencairan bantuan modal yang telah disetujui, diundur pencairannya.
3.3 Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dari
Perusahaan Modal Ventura terhadap UMKM
Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan
jaminan terhadap UMKM yang telah menyerahkan kepesertaan modalnya untuk
mendapatkan bantuan modal dari perusahaan modal Ventura yang dalam hal ini
adalah PT. Futurindo Ventura Sejahtera. Ditinjau dari Pasal 1314
BW/KUHPerdata, Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP)
merupakan pernyataan untuk melakukan sesuatu, yaitu PT. Futurindo Ventura
Sejahtera berjanji untuk melakukan pencairan bantuan modal kepada UMKM.
Dilihat dari eksistensi kemandiriannya, Surat Pernyataan Jaminan
Kepastian Pencairan (SPJKP) termasuk perbuatan hukum bersegi satu. Suatu
perbuatan hukum yang bersegi satu adalah setiap perbuatan yang akibat
hukumnya (rechtsgevolg) ditimbulkan oleh kehendak dari satu objek hukum (satu
pihak) saja (yang melakukan perbuatan itu).92
Eksistensi SPJKP tergantung pada perjanjian bantuan modal, yang
fungsinya menyiapkan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian bantuan
modal tersebut. Fungsi SPJKP untuk menegaskan, menguatkan, mengatur,
mengubah atau menyelesaikan satu perbuatan hukum juga merupakan fungsi dari
perjanjian bantuan modal ini.
92 E. Utrecht, 1966, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Cetakan
Kesembilan), Intermasa, Jakarta, hal. 246.
97
Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) termasuk
pernyataan yang eksistensinya tidak mandiri, mengingat SPJKP ini merupakan
pernyataan bantuan/tambahan yang fungsinya memperkuat perjanjian bantuan
modal yaitu perjanjian bantuan atau penyertaan modal dari PT. Futurindo Ventura
Sejahtera kepada UMKM. Eksistensi SPJKP ini sangat tergantung pada perjanjian
bantuan atau penyertaan modal yang merupakan perjanjian pokok. Jika perjanjian
bantuan atau penyertaan modal tidak ada, maka SPJKP juga tidak ada.
Keberadaan perjanjian bantuan atau penyertaan modal sebagai perjanjian pokok
tidak tergantung pada eksistensi SPJKP.
Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan
perbuatan hukum bersegi satu. Namun SPJKP memiliki pertanggungjawaban
yaitu memenuhi apa yang dinyatakan. Bila SPJKP tidak memenuhi kewajibannya
kepada siapa yang dituju, artinya pelaksanaan SPJKP telah melanggar hukum,
yaitu menimbulkan kerugian kepada yang dituju. Hal ini diatur dalam Pasal 1365
BW/KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
R. Setiawan menafsirkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata suatu perbuatan
dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-
unsur :93
1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
93 R. Setiawan, 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung,
hal.79.
98
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Perbuatan
Secara klasik yang dimaksud dengan ”perbuatan” dalam istilah
Perbuatan Melawan Hukum adalah:
a) Nonfeasance. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan
oleh hukum.
b) Misfeasance. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah,
perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan
yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
c) Malfeasance. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal
pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.
Para pakar hukum perdata (dan juga hukum pidana) sependapat
bahwa yang dimaksud dengan daad adalah tidak saja perbuatan positif,
dalam arti kata melakukan sesuatu, tetapi juga karena tidak melakukan
sesuatu.
2) Melawan hukum
Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua
yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :94
a) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
94 Ibid, hal.80.
99
Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang
khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari
hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada
seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.
Karakteristik untuk hak subjektif seseorang adalah:95
(1) Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang
bersangkutan.
(2) Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh
suatu peraturan perundang-undangan.
(3) Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang
mungkin timbul.
Hak Subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai:
(1) Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik;
(2) Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap
jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik.
(3) Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh
penyewa rumah.
b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan
sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis
maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau
kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah
95 Ibid, hal.80.
100
suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-
undang. Yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah semua
peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan
mempunyai daya ikat keluar.96
c) Bertentangan dengan kesusilaan
Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam
masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota
masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang
tidak tertulis. Sebagai pertimbangan ialah kasus antara Lindenbaum vs.
Cohen dimana perbuatan Cohen dinilai bertentangan dengan tata susila,
ketika ia membujuk karyawan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia
perusahaannya.
d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha)
Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa
dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya
mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain
sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian
dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.
Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan
kepatutan, yaitu.97
(1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang
layak;
96 Ibid, hal.81. 97 Ibid, hal.82-83.
101
(2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi
orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.
Walaupun ketentuan mengenai patiha ini didasarkan pada kaidah
tidak tertulis, namun dalam pengujiannya tetaplah merupakan pengujian
norma-norma yuridis di mana peraturan-peraturan tidak tertulis tersebut
(norma) dihubungkan dengan karakter dari norma-norma hukum.
3) Kesalahan
Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda
jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi
antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan
atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur
kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan
bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena
perbuatannya yang salah.98
4) Kerugian
Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan
melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan
lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2)
BW/KUHPerdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan
menyebutkan: “Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan
dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Pedoman
selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) BW/KUHPerdata
98 Ibid, hal. 84.
102
yang menyatakan: “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus
memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat,
kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.99
5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan
kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini
kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat
dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan
lain.100
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan ketentuan Pasal
1365 BW/KUHPerdata pada intinya suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum
apabila :
1. Melanggar hukum (dalam hal SPJKP, PT. Futurindo Ventura Sejahtera
telah melanggar kewajiban sendiri yaitu melanggar isi SPJKP.
2. Merugikan orang lain (dengan tidak dipenuhinya isi SPJKP, berarti PT.
Futurindo Ventura Sejahtera telah merugikan pihak pemohon modal).
3. Melakukan kesalahan.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Perbuatan hukum bersegi satu sebagaimana halnya Surat Pernyataan
Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) yang dikeluarkan oleh PT. Futurindo
Ventura Sejahtera kepada UMKM yang menyanggupi pencairan bantuan modal,
jika UMKM telah menyerahkan kepesertaan modal (Pasal 1314
99 Ibid, hal. 84. 100 Ibid, hal. 84-85.
103
BW/KUHPerdata). PT. Futurindo Ventura Sejahtera ternyata tidak juga
mencairkan bantuan modalnya seperti yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan
Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) tersebut.
Dalam Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) PT.
Futurindo Ventura Sejahtera juga telah menyanggupi ganti rugi terhadap
mundurnya pencairan modal yang besarnya 0,2 % per hari kerja. Namun
kesanggupan ini tidak pernah dilaksanakan oleh PT. Futurindo Ventura Sejahtera.
PT. Futurindo Ventura Sejahtera tidak pernah memberi ganti rugi atas mundurnya
pencairan bantuan modal tersebut. Dengan terlambatnya pencairan giro ini,
pengembangan usaha PPU yang dalam hal ini pengusaha kecil atau Usaha Kecil
Menengah (UKM) ataupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan
mengalami keterlambatan sehingga menjadi kehilangan keuntungan potensial
yang mereka terima seandainya bantuan modal tersebut mereka terima tepat pada
saatnya.
Dalam hal tidak dicairkan SPJKP, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan bila
ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal itu
harus jelas, dapat dibuktikan untuk dikabulkan. Ajaran kausalitas tidak hanya
penting dalam hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang hukum perdata.
Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti
adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang
ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum perdata
persoalan kausalitas tersebut terutama mengenai persoalan apakah terdapat hubungan
kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian. Hubungan kausal antara
104
perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari
suatu Perbuatan Melawan Hukum.
Pada kasus tidak dicairkan SPJKP kerugian yang timbul adalah hilangnya
keuntungan potensial yang mereka terima seandainya bantuan modal tersebut
mereka terima tepat pada saat dijanjikan. Disebutkan oleh Soedikno
Mertokoesumo bahwa dalam transaksi bisnis faktor waktu memegang peranan
penting101
. Misalnya saja pengusaha roti telah memesan mesin pembuat roti,
namun mesin tersebut mengalami keterlambatan 7 hari dari waktu yang
dijanjikan, maka pengusaha roti tersebut akan kehilangan 7 hari produksi yang
berarti kehilangan juga keuntungan potensialnya.
101 Soedikno Mertokoesumo, Op.Cit, hal. 18.
105
BAB IV
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG
GAGAL MEREALISASIKAN BANTUAN KEPADA UMKM SETELAH
MENERBITKAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN
PENCAIRAN (SPJKP)
4.1 Penyertaan Modal dari Para Pihak, UMKM dan Perusahaan Modal
Ventura dalam Perjanjian Modal Ventura
Perusahaan Modal Ventura mempunyai beberapa instrumen pembiayaan, akan
tetapi yang paling tepat untuk UMKM adalah pembiayaan dengan pola hasil. Polanya
adalah perusahaan modal Ventura menyertakan modalnya kepada Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) untuk menjalankan suatu usaha/proyek, dengan
berlandaskan prinsip-prinsip bagi hasil yang disepakati bersama atas usaha/proyek
yang dijalankan. Penyertaan modal ini tidak hanya berasal dari perusahaan modal
Ventura saja, namun UMKM sebagai perusahaan patungan usaha juga diwajibkan
untuk menyertakan modalnya dalam perjanjian bagi hasil dengan perusahaan modal
Ventura.
Perjanjian modal ventura merupakan suatu perjanjian antara perusahaan
modal Ventura dan UMKM yang menjadi dasar pengikatan dalam pelaksanaan
investasi dari perusahaan modal Ventura ke dalam UMKM. Di Indonesia, kegiatan
modal ventura secara yuridis telah di back up oleh 3 (tiga) kelompok besar yaitu :102
1. Prinsip kebebasan berkontrak
2. Dasar hukum perseroan
102
Munir Fuady, Op.Cit, hal. 133.
105
106
3. Hukum administratif
a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
Seperti lembaga finansial lainnya, maka modal ventura juga
mempunyai dasar berupa prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338
BW/KUHPerdata) vide Pasal 1320 BW/KUHPerdata, sebab dalam
pengucuran dana lewat modal ventura ini juga dimulai dari tahap
penandatanganan kontrak terlebih dahulu yang merupakan hasil
kesepakatan dari para pihak.
b. Dasar Hukum Perseroan
Modal ventura mempunyai dasar hukum perseroan mengingat lembaga
modal ventura selaku penyerta modal sangat terkait dengan hukum
perseroan sebagai dasar dari bentuk usahanya. Hukum perseroan
bersumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, dan berbagai peraturan lainnya, praktik perseroan
maupun yurisprudensi yang relevan.
c. Dasar hukum administratif
Seperti terhadap lembaga finansial lainnya, lembaga modal ventura juga
diatur oleh berbagai peraturan yang administratif, antara lain :
1) PP No. 18 tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang
Pengembangan Usaha Swasta Nasional, yang menjadi dasar
berdirinya perusahaan modal Ventura pertama di Indonesia yaitu
PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang sahamnya
107
dipegang oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian
Keuangan) dan Bank Indonesia.
2) Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang
menggantikan Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga
Pembiayaan yang menjadi dasar diakuinya modal ventura sebagai
salah satu lembaga pembiayaan.
3) Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang diubah dengan
Kepmenkeu No. 468/KMK.017/1995 Tentang Perubahan
Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah dengan Kepmenkeu No.
1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989.
4) Kepmenkeu No. 469/KMK.017/1995 Tentang Pendirian dan
Pembinaan Usaha Modal Ventura.
5) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
Isi dari perjanjian modal ventura tergantung dari jenis penyertaan yang
disepakati oleh para pihak. Di dalam praktik pelaksanaan pemberian modal
Ventura dikenal 2 (dua) bentuk penyertaan modal, yaitu penyertaan langsung dan
penyertaan tidak langsung. Di bawah ini akan dibahas mengenai kedua bentuk
penyertaan tersebut.
108
1. Penyertaan Secara Langsung
Penyertaan langsung (direct invesment) adalah penyertaan perusahaan
modal ventura ke dalam UMKM secara langsung dalam bentuk penyertaan
modal saham (equity investment).103
Penyertaan langsung ini dilakukan dengan
cara mengambil jumlah saham tertentu dari UMKM. Saham yang diambil
perusahaan modal Ventura pada umumnya berasal dari saham-saham dalam
portepel (porto folio), artinya saham-saham tersebut masih belum diambil
bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya. Pembiayaan dengan cara
penyertaan secara langsung ini dilakukan dalam hal badan usaha UMKM telah
atau akan berbentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, dalam penyertaan
secara langsung dalam bentuk saham ini dapat dilakukan dengan cara
mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk perseoran terbatas, dan
penyertaan/pengambilan sejumlah saham dalam simpanan (porto folio) pada
UMKM.
Penyertaan secara langsung ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara
yaitu dengan mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk perseroan terbatas
dan Penyertaan/Pengambilan Sejumlah Saham dalam Simpanan (Porto Folio)
pada UMKM.104
a. Mendirikan Suatu Usaha Bersama dalam Bentuk Perseroan Terbatas
Penyertaan modal yang dilakukan dengan cara mendirikan usaha
bersama dalam bentuk perseroan terbatas ini biasanya dilakukan apabila
calon UMKM yang akan dibiayai bentuk usahanya berbentuk persekutuan
103
Sunaryo, Op.Cit, hal. 32. 104
Sunaryo, Op.Cit, hal. 32-33.
109
komanditer (CV), firma, atau perusahaan perseorangan. Meskipun cara ini
memerlukan waktu yang lebih lama,namun karena pada umumnya
perusahaan modal Ventura lebih senang jika UMKM berbentuk perseroan
terbatas, maka alternatif pembentukan perseroan terbatas baru merupakan
cara yang paling tepat bagi perusahaan modal Ventura dalam upaya
memperkecil resiko atas investasinya.105
Pendirian usaha bersama ini harus berpedoman pada ketentuan
hukum perjanjian, khususnya ketentuan tentang kebebasan berkontrak
(Pasal 1338 BW/KUHPerdata) dan ketentuan syarat sahnya perjanjian
(Pasal 1320 BW/KUHPerdata). Di samping itu, harus memenuhi ketentuan
yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksananya.
Peraturan lain yang juga harus diperhatikan dalam rangka pendirian usaha
bersama ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang usaha
modal ventura, yaitu Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan, Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang kemudian diubah
dengan Kepmenkeu No. 468/KMK.017/1995 Perubahan Kepmenkeu No.
1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah
dengan Kepmenkeu No. 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989,
dan Kepmenkeu No. 469/KMK.017/1995 Tentang Pendirian dan
Pembinaan Usaha Modal Ventura.
105
Sunaryo, Op.Cit, hal. 32.
110
b. Penyertaan/Pengambilan Sejumlah Saham dalam Simpanan (Porto
Folio) pada UMKM
Pembiayaan dengan cara ini dapat dilakukan apabila UMKM telah
berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dalam arti anggaran dasarnya telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Untuk melakukan penyertaan dalam bentuk ini yang perlu
diperhatikan adalah ketentuan yang ada dalam anggaran dasar dalam UMKM,
keputusan rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan dewan komisaris,
serta ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007.
Proses penyertaan dengan cara ini dinilai lebih praktis karena cukup
dilakukan dengan mengubah akta pendirian UMKM. Penyertaan modal oleh
perusahaan modal Ventura dilakukan dengan cara pembelian sebagian saham
UMKM, dan diikuti dengan peralihan hak atas saham tersebut. Pembelian
saham oleh perusahaan modal Ventura akan berdampak pada komposisi
kepemilikan saham, yang akan berpengaruh pada susunan kepengurusan pada
UMKM karena perusahaan modal Ventura dimungkinkan untuk menempatkan
pegawainya di dalam susunan pengurus UMKM yang bersangkutan.106
2. Penyertaan secara Tidak Langsung
Bentuk-bentuk penyertaan secara langsung di atas merupakan cara
yang ideal sekaligus diminati oleh perusahaan modal Ventura dalam melakukan
pembiayaan pada UMKM. Meskipun demikian, mengingat tingkat perkembangan
dan kemampuan calon UMKM sangat beragam, maka dalam rangka melakukan
pembiayaan pada UMKM di samping dapat dilakukan dengan cara penyertaan
106
Sunaryo, Op.Cit, hal. 33.
111
secara langsung, juga dapat dilakukan dengan cara penyertaan secara tidak
langsung.
Penyertaan secara tidak langsung (indirect investment) adalah penyertaan
modal oleh perusahaan modal Ventura pada UMKM tidak dalam bentuk modal
saham (equity), tapi dalam bentuk obligasi konversi (convertible bond) atau
partisipasi terbatas/bagi hasil (profit sharing). Kedua bentuk penyertaan secara
tidak langsung ini sudah tentu dalam operasionalnya akan mempunyai
konsekuensi yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula dengan bentuk dari
penyertaan secara langsung.
a. Obligasi Konversi (Convertible Bond)
Obligasi merupakan salah satu jenis surat berharga alternatif yang
dapat dipilih para investor untuk melakukan investasi. Para investor ini
tertarik untuk membeli obligasi karena nilai bunga yang diberikan pada
umumnya lebih tinggi dari bunga deposito, atau jika bunganya rendah,
mungkin tertarik karena kelebihan lainnya, seperti dapat ditukarkan dengan
saham (convertible) sehingga ada jenis obligasi yang disebut obligasi
konversi (convertible bond).107
Menurut Munir Fuady obligasi konversi merupakan “Obligasi
dimana pihak pemegang obligasi tersebut mempunyai hak atau kewajiban
untuk menukarkan obligasi tersebut dengan saham dari perusahaan
penerbit pada waktu yang ditentukan. Dalam kaitannya dengan modal
ventura, penyertaan dalam bentuk obligasi konversi merupakan suatu pola
pembiayaan perusahaan modal Ventura pada UMKM yang awalnya
107
Sunaryo, Op.Cit, hal. 34.
112
dilakukan dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikonversi
menjadi saham. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk
ini antara lain anggaran dasar UMKM, ketentuan tentang pengeluaran
saham, kewenangan direksi dan dewan komisaris serta keputusan rapat
umum pemegang saham.108
Obligasi konversi dapat dilakukan baik terhadap UMKM yang
telah berbadan hukum maupun pada perusahaan dalam proses pendirian
perseroan terbatas. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk ini
adalah harus tersedia saham porto folio dalam jumlah yang cukup apabila
obligasi konversi tersebut akan dikonversi menjadi saham. Dalam bentuk
ini apabila ada jaminan, maka sejak konversi dilakukan semua jaminan
atau beban yang melekat pada barang jaminan, seketika itu juga berakhir.
Setelah konversi dilakukan, kedudukan perusahaan modal Ventura dan
para pesero UMKM adalah sama dalam arti selaku pemegang saham yang
terikat pada ketentuan yang berlaku pada anggaran dasar dan ketentuan
lain mengenai perseroan terbatas.
b. Partisipasi Terbatas/Bagi Hasil
Penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas atau bagi hasil
digunakan apabila dalam hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh
perusahaan modal Ventura terhadap UMKM, baik dari segi finansial,
manajemen, maupun dari segi hukum dianggap tidak tepat jika dilakukan
dengan cara penyertaan langsung atau obligasi konversi.109
108
Munir Fuady, Op.Cit, hal. 80. 109
Sunaryo, Op.Cit, hal. 34.
113
Penyertaan modal dengan pola bagi hasil (profit sharing) merupakan
bentuk penyertaan oleh perusahaan modal Ventura yang didasarkan pada
prinsip-prinsip bagi hasil dalam suatu usaha bersama antara perusahaan modal
Ventura dan UMKM.110 Prinsip bagi hasil di dalam perjanjian modal ventura
merupakan prinsip pembagian dengan berdasarkan atas perhitungan dari
keuntungan (laba) yang diperoleh UMKM sebelum atau sesudah pemberian
dana yang dilihat dari laporan keuangan UMKM tersebut.
Bentuk penyertaan modal dengan partisipasi terbatas/bagi hasil
tersebut adalah bentuk penyertaan yang paling sering dipakai dalam
pelaksanaan modal ventura. Dipilihnya bentuk pembiayaan dengan pola bagi
hasil ini disebabkan oleh latar belakang kondisi UMKM yang umumnya
merupakan usaha kecil dan bentuk usahanya sebagian besar usaha
perseorangan dan yang tidak berbadan hukum, dan faktor keterbatasan dari
perusahaan modal Ventura, baik dari segi kemampuan dana maupun dari segi
sumber daya manusianya, yang akan ditempatkan pada manajemen UMKM.
Selain itu, bentuk penyertaan tersebut dinilai lebih memberikan banyak
keuntungan kepada perusahaan modal Ventura.
Bentuk penyertaan dengan pola bagi hasil tersebut merupakan bentuk
penyertaan modal yang dibahas di dalam penelitian ini, sehingga perjanjian
yang dibahas kemudian di dalam penelitian ini adalah Perjanjian Pembiayaan
dengan Pola Bagi Hasil sebagai akibat dari dipilihnya bentuk penyertaan
dengan pola bagi hasil sebagai bentuk pelaksanaan investasi modal yang
disepakati dari perusahaan modal Ventura kepada UMKM.
110
Sunaryo, Op.Cit, hal. 35.
114
Pasal 13 ayat 1 Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 menentukan
bahwa untuk memperoleh izin usaha, diajukan permohonan kepada menteri
dengan melampirkan contoh perjanjian pembiayaan yang diperlukan. Hal
inilah yang mendasari Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil harus
dibuat dalam bentuk tertulis, dan agar dapat menjadi bukti yang sah dan
mempunyai kekuatan hukum dibuat dengan akta notaril.
Perjanjian dilakukan dengan melaksanakan isi dari perjanjian yang
telah disepakati oleh para pihak. Isi perjanjian merupakan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat yang berisi hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi. Dalam hal ini dicerminkan asas kebebasan berkontrak, yakni
seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan apa yang
terjadi di antara mereka dan sampai sejauh mana hukum yang mengatur
hubungan antara mereka.111
Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil dibuat di hadapan
notaris (notaril) maka bagian-bagian dalam perjanjian tersebut mengikuti
bagian di dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
khususnya dalam Pasal 38 ayat 1 yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu
awal akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.
Dalam Pasal 38 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa awal
akta memuat:
1) Judul akta
111
Anggo Doyoharjo, Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra untuk
Pengembangan Usaha Kecil, http://unisri.ac.id/anggo/?p=5.html, diakses tanggal
2 Desember 2014.
115
2) Nomor akta
3) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
4) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris
Awal akta di dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil
juga memuat bagian-bagian yang disebut di dalam pasal tersebut di atas (lihat
Lampiran). Setelah bagian awal akta kemudian Perjanjian Pembiayaan
dengan Pola Bagi Hasil masuk ke dalam badan akta yang seperti disebut
dalam Pasal 38 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2004 memuat:
1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
mereka wakili.
2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan.
4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
Di bagian badan akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil
antara PT. Futurindo Ventura Sejahtera dengan UMKM pertama-tama
termuat tentang identitas lengkap penghadap seperti yang tercantum di dalam
pasal tersebut di atas. Namun perlu diperhatikan bahwa penghadap harus
memenuhi syarat yaitu paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau
telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 39 ayat 1 UU
No. 30 Tahun 2004).
116
Mengenai keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap,
M.U. Sembiring di dalam bukunya menyebutkan bahwa seseorang yang
menghadap Notaris guna pembuatan akta dapat bertindak dalam beberapa
kualitas yakni menghadap atau bertindak untuk dirinya sendiri, untuk dan atas
nama orang lain melalui lembaga kuasa, dalam kedudukan, atau dalam
jabatan selaku organ (alat perlengkapan) suatu badan hukum.112
Isi akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT.
Futurindo Ventura Sejahtera dengan UMKM terdiri dari:
1) Bentuk pembiayaan
Bentuk pembiayaan yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah
bentuk pembiayaan yang dipilih oleh para pihak untuk melaksanakan
pemberian investasi. Pemilihan bentuk pembiayaan didasari oleh
bentuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM, bentuk usaha
UMKM dan aspek usaha UMKM. Mengingat judul perjanjian yang
dibahas adalah Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil maka
bentuk pembiayaan yang dipilih oleh para pihak adalah pembiayaan
dengan pola bagi hasil.
2) Jumlah dan tujuan penggunaan fasilitas dana
Jumlah dan tujuan dari penggunaan fasilitas dana yang
diberikan oleh perusahaan modal Ventura kepada UMKM tergantung dari
a) Aspek hukum, meliputi bentuk usaha, perizinan usaha dan lain-lain.
b) Aspek keuangan
112
M.U. Sembiring, 1997, Teknik Pembuatan Akta, Program Pascasarjana
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal.
30-34.
117
c) Aspek usaha dan
d) Kelayakan semua aspek yang berkaitan dengan UMKM.
Jumlah dana yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura
kepada UMKM diuraikan di dalam daftar yang dibuat di bawah tangan
yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh perusahaan modal
Ventura dan UMKM, yang dilekatkan pada minuta akta Perjanjian
Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil dan menjadi satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan dari akta perjanjian tersebut.
Perlu diingat bahwa penggunaan fasilitas dana ini harus sesuai
dengan yang disetujui antara perusahaan modal Ventura dan UMKM
di dalam perjanjian. Apabila UMKM menggunakan dana yang
diberikan oleh perusahaan modal Ventura tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan, maka UMKM dinilai telah melakukan kelalaian dan
dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi.
3) Jangka waktu pembiayaan
Jangka waktu pembiayaan dalam perjanjian ini juga tergantung
dari kesepakatan para pihak, namun di dalam Pasal 4 ayat 2 Keppres
No. 1251/KMK.013/1988 disebutkan bahwa penyertaan modal dalam
setiap UMKM bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun, sehingga di dalam praktik pembiayaan ini
umumnya hanya berlangsung kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
118
4) Imbalan jasa bagi hasil, biaya administrasi
Imbalan jasa bagi hasil di dalam perjanjian pembiayaan ini
ditetapkan oleh perusahaan modal Ventura berdasarkan laba yang
diperoleh oleh UMKM dari aktivitas usahanya sebelum atau sesudah
pembiayaan. Laba tersebut dihitung dari laporan keuangan UMKM
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia secara umum dan
sesuai dengan standar yang dianut oleh perusahaan modal Ventura.
Imbalan jasa bagi hasil ini pada umumnya dibayar setiap bulan
pada setiap tanggal pencairan fasilitas pembiayaan. Dengan demikian
laporan keuangan UMKM sangat penting untuk diserahkan kepada
perusahaan modal Ventura agar dapat dilakukan penetapan
perhitungan imbalan jasa bagi hasil yang harus dibayar oleh UMKM.
Akan tetapi apabila laporan keuangan tidak dapat diserahkan maupun
terlambat diserahkan oleh UMKM umumnya perusahaan modal
Ventura dan UMKM menetapkan untuk memakai persentase yang
tercantum di dalam perjanjian (misalnya 19 % (sembilan belas persen)).
Di samping pembayaran imbalan jasa, UMKM juga dibebankan
dengan biaya administrasi setiap pancairan dana dilakukan. Jumlah
biaya administrasi tersebut dihitung dari jumlah fasilitas pembiayaan
yang dibayar pada saat pencairan dana dilakukan (misalnya 1,5 % (satu
koma lima persen). Pembayaran imbalan jasa bagi hasil dan biaya
administrasi dilakukan oleh UMKM melalui rekening yang telah
disetujui antara perusahaan modal Ventura.
119
5) Fasilitas dana
UMKM wajib mengembalikan seluruh jumlah fasilitas dana
dengan sempurna dengan cara mengembalikan dana setiap bulan yang
dilakukan untuk pertama kalinya pada bulan pertama sejak pencairan
fasilitas pembiayaan pertama kali sampai jumlah fasilitas dana yang
diberikan oleh perusahaan modal Ventura lunas. Pengembalian dana
tersebut dilakukan selambat-lambatnya setiap akhir bulan dari tanggal
pencairan pembayaran pertama kali dilakukan. Apabila UMKM lalai
melaksanakan pembayaran pengembalian dana tersebut, maka untuk
setiap hari keterlambatan UMKM dikenakan denda keterlambatan sebesar
1 0/00 (satu permil) per hari.
UMKM dapat membayar lebih dahulu seluruh atau sebagian
dari jumlah fasilitas dana walaupun jangka waktu yang telah
diperjanjikan belum berakhir. Hal ini diawali dengan mengajukan
surat permohonan tertulis mengenai pembayaran kembali lebih dahulu
sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembayaran.
Pembayaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun
berlangsungnya perjanjian. Apabila pembayaran tersebut dilakukan
sebelum 1 (satu) tahun maka UMKM akan dikenakan denda administrasi
sebesar 2 % (dua persen) dari sisa jumlah pembiayaan.
6) Syarat-Syarat Penarikan Dana
Apabila UMKM ingin menerima fasilitas dana dari perusahaan
modal Ventura, UMKM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
yaitu :
120
a) UMKM menyampaikan surat permohonan secara resmi pada
alamat perusahaan modal Ventura yang telah ditentukan.
b) perusahaan modal Ventura telah menerima surat-surat, izin-izin,
persetujuan-persetujuan dari yang berwenang serta dokumen-
dokumen yang diperlukan termasuk dokumen-dokumen jaminan
yang telah ditandatangani secara sah.
c) perusahaan modal Ventura telah menerima hasil yang memuaskan
menurut pertimbangan perusahaan modal Ventura atas
pemeriksaan UMKM yang dilakukan berdasarkan prosedur
sebagaimana yang berlaku pada perusahaan modal Ventura.
d) UMKM telah memenuhi semua jaminan, janji, pernyataan-
pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan dalam
perjanjian.
e) Perusahaan modal Ventura telah memperoleh jaminan yang cukup
menurut pertimbangan perusahaan modal Ventura.
f) Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut
pertimbangan perusahaan modal Ventura dapat mempunyai
pengaruh buruk atau merugikan terhadap fasilitas dana yang akan
diberikan oleh perusahaan modal Ventura kepada UMKM.
7) Sistem Pembukuan
UMKM harus mengadakan sistem pembukuan sehingga
memungkinkan adanya pengendalian yang memudahkan pelaksanaan
audit dan merupakan alat yang baik bagi manajemen untuk
121
pengawasan maupun untuk perencanaannya. Pada setiap akhir tahun
buku juga harus dibuat neraca dan perhitungan laba/rugi berikut
laporan keuangan lainnya sesuai syarat-syarat yang dapat diterima oleh
perusahaan modal Ventura, yang harus diserahkan kepada perusahaan
modal Ventura selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
berakhirnya tahun buku berjalan.
8) Pendampingan dan Pengawasan
Selama perjanjian ini berlangsung, perusahaan modal Ventura
ataupun penerima kuasanya secara sah yang telah diberi kuasa oleh
UMKM dapat mengadakan pengawasan, pembinaan dan
pendampingan. Hal ini dilakukan apabila dianggap perlu oleh
perusahaan modal Ventura dan telah disepakati oleh perusahaan modal
Ventura dan UMKM. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan
yang dimaksud di atas meliputi segi keuangan, manajemen, perizinan,
pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi serta resiko lain yang
disepakati kedua belah pihak. Namun hal ini tidak terbatas pada
bidang-bidang yang telah disebut di atas, sepanjang disepakati dan
diperjanjikan oleh kedua belah pihak pengawasan, pembinaan dan
pendampingan di luar hal-hal tersebut diperbolehkan.
Pengawasan, pembinaan dan pendampingan dilaksanakan oleh
perusahaan modal Ventura dengan cara menetapkan 1 (satu) orang
atau lebih karyawan dalam UMKM di bagian keuangan atau bidang-
bidang lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini
122
UMKM harus memberi fasilitas sepenuhnya kepada perusahaan modal
Ventura atau penerima kuasanya termasuk pemberian informasi-
informasi yang benar, baik mengenai UMKM sendiri maupun para
krediturnya (apabila ada).
9) Pelaporan
UMKM wajib menyerahkan laporan keuangan, aliran kas (cash
flow) dan laporan produksi/penjualan kepada perusahaan modal
Ventura. Laporan-laporan tersebut merupakan dasar perhitungan
imbalan jasa bagi hasil untuk perusahaan modal Ventura. Pelaporan
tersebut wajib diserahkan kepada perusahaan modal Ventura secara
berkala sedikitnya setiap 1 (satu) bulan sekali selambat-lambatnya 5
(lima) hari kerja sejak berakhirnya bulan berjalan kecuali dipandang
perlu dapat dilaporkan kurang dari waktu tersebut.
10) Jaminan
Guna menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah fasilitas
dana yang telah diberikan oleh perusahaan modal Ventura, UMKM
memberikan jaminan kepada perusahaan modal Ventura. Jaminan
yang diberikan kepada perusahaan modal Ventura ini disesuaikan
dengan bentuk usaha UMKM dan juga merupakan bentuk jaminan
yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dan
menurut perusahaan modal Ventura, misalnya hak tanggungan,
fidusia, jaminan perorangan dan lain-lain.
123
11) Kesanggupan
Bagian ini berisi mengenai kesanggupan-kesanggupan yang
dapat diberikan oleh UMKM kepada perusahaan modal Ventura
selama pelaksanaan perjanjian, antara lain
a) UMKM berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan
penatausahaan semua administrasi dan penyediaan tenaga staf yang
diperlukan sehubungan dengan pengembangan UMKM, termasuk
tenaga pembukuan yang cakap.
b) UMKM sanggup menanggung semua biaya termasuk pajak-pajak
yang terhitung dan yang timbul serta wajib dibayar oleh UMKM
selama berlangsungnya perjanjian, termasuk juga semua biaya-
biaya serta pajak-pajak yang terutang sehubungan dengan
penatausahaan administrasi dan penyediaan staf dalam rangka
pengembangan usaha UMKM.
c) UMKM sanggup dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk
mengembalikan dan membayar semua kewajibannya yang timbul
berdasarkan perjanjian.
d) UMKM sanggup dan karenanya mengikat diri untuk mengurus
perolehan semua izin-izin yang diperlukan dari instansi yang
terkait guna terselenggaranya usaha dengan baik.
e) UMKM sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan
melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-
kebiasaan yang berlaku pada perusahaan modal Ventura mengenai
124
pemberian fasilitas dana baik yang saat ini telah ada maupun yang
kemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh ketentuan-ketentuan,
syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak bertentangan
dengan suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat
mengikat ataupun sesuatu prinsip hukum yang berlaku di
Indonesia.
12) Pernyataan-pernyataan
Bagian di dalam perjanjian ini mencantumkan pernyataan-
pernyataan dari UMKM mengenai benar dan sahnya setiap hal yang
berkaitan dengan proses dan pelaksanaan pembiayaan ini. Selain itu,
UMKM juga memberikan pernyataan bahwa apabila terdapat hal,
jaminan, ataupun keterangan serta dokumen yang tidak benar
diberikan oleh UMKM dalam perjanjian dan juga apabila terdapat
gugatan atau tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan dibuat,
ditanda tangani serta dilaksanakannya perjanjian, maka UMKM
berjanji untuk:
a) Melepaskan atau membebaskan perusahaan modal Ventura dari
gugatan atau tuntutan tersebut.
b) Akan menanggung sendiri gugatan atau tuntutan tersebut.
c) Atas permintaan tertulis dari UMKM membayar kepada
perusahaan modal Ventura segala kerugian yang diderita oleh
perusahaan modal Ventura sebagai akibat gugatan atau tuntutan
tersebut.
125
13) Pembatasan-pembatasan
Bagian pembatasan merupakan bagian di dalam perjanjian
mengenai hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh UMKM tanpa
sepengetahuan dan seizing perusahaan modal Ventura yaitu misalnya
a) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan yang
menjurus kepada kepailitan.
b) Mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu
lembaga atau institusi apapun yang menimbulkan kewajiban dan
atau menjadikan dijaminkannya sebagian atau seluruh harta
kekayaan UMKM.
c) Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang
menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban
kepada perusahaan modal Ventura.
d) Menjaminkan, menggadaikan, menjual, menyewakan atau dengan
cara lain mempertanggungkan harta kekayaannya pada pihak
ketiga.
e) Membagikan keuntungan usaha baik sementara ataupun final.
14) Kelalaian
Kelalaian yang dimaksud di dalam perjanjian adalah
penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam
perjanjian tersebut antara lain meliputi:
a) Pihak kedua lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib
dibayarnya menurut ketentuan dalam perjanjian ini.
126
b) Pihak pertama menerima pernyataan, surat keterangan atau
dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh pihak kedua,
pemberi jaminan atau penjamin kepada pihak pertama sehubungan
dengan perjanjian ini ternyata tidak mempunyai kebenaran dalam
arti materil.
c) Pihak kedua pemberi jaminan atau penjamin mengajukan ketetapan
atau memperoleh ketetapan sebagai yang dinyatakan dalam
keadaan pailit, atau ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele
gesteld) atau memperoleh penundaan pembayaran dari pengadilan,
baik bersifat sementara maupun pasti atau tetap (surseance van
betaling), atau karena alasan apapun juga tidak lagi berhak
mengurus dan menguasai harta kekayaaannya.
d) Surat izin lisensi atau persetujuan yang dikeluarkan/diberikan oleh
instansi/pihak yang berwenang kepada pihak kedua, pemberi
jaminan atau penjamin untuk menjalankan usahanya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku sehingga pihak kedua, pemberi jaminan
atau penjamin sudah tidak dapat lagi menjalankan sahnya secara
sah.
e) Harta benda pihak kedua, pemberi jaminan atau penjamin disita
baik sebahagian maupun seluruhnya oleh pengadilan atau pihak
manapun juga.
f) Pihak kedua tidak memenuhi salah satu saja dari ketentuan atau
syarat-syarat dari perjanjian ini.
127
Apabila UMKM dinilai telah melakukan bentuk-bentuk
kelalaian di atas, maka UMKM melepaskan keuntungan yang didapat
dari persyaratan mengenai surat teguran juru sita atau surat-surat
lainnya yang sama dengan itu dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal
1266 dan 1267 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pembatalan
persetujuan harus dimintakan kepada pengadilan dan perusahaan
modal Ventura dapat memaksa UMKM untuk memenuhi persetujuan
atau menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya,
kerugian dan bunga, sehingga keputusan, ketetapan, izin atau kuasa
dari pengadilan tidaklah diperlukan lagi di dalam terjadinya perbuatan-
perbuatan yang disebut di atas. Pada intinya penyelesaian untuk
kelalaian tersebut dikembalikan kewenangannya kepada perusahaan
modal Ventura.
15) Hak untuk meninjau kembali
Hak untuk meninjau kembali adalah hak yang dimiliki oleh
perusahaan modal Ventura untuk meninjau kembali secara berkala
atau menarik kembali atau untuk membatalkan fasilitas dana yang
akan atau telah diserahkan berdasarkan perjanjian, misalnya perubahan
jumlah dana yang disediakan perusahaan modal Ventura untuk fasilitas
pendanaan bagi usaha UMKM ataupun apabila di kemudian hari
terdapat hal-hal yang menurut pertimbangan perusahaan modal
Ventura dapat membahayakan pokok jumlah fasilitas dana tersebut.
128
16) Ketentuan lain
Di dalam bagian ini diatur mengenai :
a) Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian
akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah
untuk mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)
hari dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan
adendum dari perjanjian.
b) Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian
tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal
apapun berdasarkan hukum yang berlaku maka ketentuan-
ketentuan lain dalam perjanjian tetap berlaku sah dan dapat
dilaksanakan.
c) Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
perjanjian wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan pada
pihak lain melalui faksimili, kurir atau dengan surat tercatat atau
disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan
dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada
alamat yang telah disepakati sebelumnya.
17) Domisili hukum
Domisili hukum merupakan tempat yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak yang menjadi tempat kedudukan para pihak dan
sekaligus tempat untuk tempat penyelesaian masalah hukum antara
para pihak. Akhir atau penutup akta memuat (Pasal 38 ayat 4 UU No.
129
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).
a) Uraian tentang pembacaan akta.
b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan akta apabila ada.
c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat
berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
Setelah minuta akta selesai dibuat, notaris wajib membacakan isi dari
minuta akta tersebut. Hal ini bertujuan agar para pihak (para penghadap dan saksi-
saksi) mengerti akan isi akta. Selain itu pembacaan ini juga bertujuan agar minuta
akta tersebut mempunyai kekuatan sebagai akta otentik (Pasal 41 UU No. 30
Tahun 2004). Kemudian minuta akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan notaris. Dengan ditandatanganinya akta tersebut, para pihak (para
penghadap dan saksi-saksi) dianggap telah menyetujui akta tersebut. Apabila ada
kesalahan di dalam pembuatan akta, notaris akan mencantumkan berapa
perubahan (penambahan, pencoretan, atau penggantian) yang terdapat di dalam
akta tersebut.
130
4.2 Potensi Kerugian UMKM yang Telah Menyerahkan Penyertaan Modal
Namun Gagal Mendapat Bantuan dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera
Pada umumnya UMKM mengajukan bantuan modal kepada perusahaan
modal Ventura dengan maksud untuk modal kerja dan pengembangan usaha.
Dalam kasus PT. Futurindo Ventura Sejahtera tujuan pengajuan bantuan modal
tersebut sebagian besar digunakan untuk penambahan modal kerja. Bantuan
modal kerja yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura merupakan salah satu
jenis bantuan yang diberikan perusahaan modal Ventura kepada UMKM untuk
membiayai operasional usahanya yang berhubungan dengan pengadaan barang
maupun proses produksi sampai barang tersebut terjual. Prinsip dari modal kerja
ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu
dimulai dari perolehan bantuan modal dari perusahaan modal Ventura kemudian
digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian
diproses menjadi barang jadi lalu dijual untuk memperoleh uang tunai kembali.
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, UMKM membutuhkan dana yang
cukup untuk menjamin kelangsungan usahanya.
Dalam konsep modal Ventura, bantuan yang diberikan kepada UMKM
diikuti dengan kepesertaan modal dari UMKM itu sendiri. Jadi disini, baik pihak
perusahaan modal Ventura maupun UMKM secara bersama-sama menyediakan
dana. Dana yang berasal dari perusahaan modal Ventura disebut bantuan modal,
sedangkan dana yang disediakan UMKM disebut penyertaan modal.
Adapun bentuk-bentuk penyertaan modal UMKM yang dapat diterima oleh
perusahaan modal Ventura, antara lain :
131
1. Penyertaan Modal dengan Barang-Barang
Penyertaan modal berupa barang baik barang bergerak maupun
barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya kendaraan, barang
dagangan dan lain-lain, sedangkan barang tidak bergerak misalnya tanah,
bangunan, dan sebagainya.
2. Penyertaan Modal berupa Surat-Surat Berharga
Penyertaan modal berupa surat-surat berharga seperti surat deposito,
wesel, sertifikat bank dan obligasi-obligasi pemerintah.
Adapun dalam penilaian penyertaan modal hal-hal yang harus diperhatikan
adalah :
1. Jumlah dan nilainya
Jumlah dan nilai penyertaan modal harus dapat menjamin
kepentingan perusahaan modal Ventura bila terjadi suatu kemacetan usaha
UMKM sehingga penyertaan modal tersebut terpaksa dicairkan untuk
diubah menjadi uang. Setiap perusahaan modal Ventura menentukan
sendiri nilai dari penyertaan modal tersebut. Biasanya penyertaan modal
yang ada dinilai sedemikian rupa dan harus berada di atas jumlah bantuan
modal yang diberikan ditambah dengan suatu jumlah atau persentase
tertentu. Untuk itu, sebaiknya nilai penyertaan modal adalah minimal
sebesar 125% dari jumlah bantuan modal, dan dapat pula penyertaan modal
tersebut melebihi persentase di atas, misalnya 150% ke atas.
2. Status kepemilikan
Kepemilikan merupakan hal yang penting untuk dijadikan perhatian.
Harus dengan jelas diketahui bahwa status kepemilikan tersebut benar-
132
benar milik si pemohon bantuan modal. Bila status kepemilikan bukan
milik si pemohon modal, maka harus ada surat kuasa di surat pernyataan
dari si pemilik yang bersedia harta miliknya dijaminkan oleh si pemohon
bantuan modal kepada perusahaan modal Ventura.
3. Daya tahan dan marketability
Penyertaan modal berupa barang sesuai dengan umur dan teknisnya
berbeda-beda dalam daya tahan dan marketability. Marketability adalah
kekuatan barang sebagai penyertaan modal itu untuk dijual. Bila
marketability lemah dan daya tahannya sedikit maka nilainya akan turun
terus-menerus.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan UMKM
menyerahkan kepesertaan modalnya kepada perusahaan modal Ventura dengan
harapan UMKM akan mendapatkan dana baru yang bisa digunakan sebagai
tambahan modal kerja ataupun pengembangan usahanya. Pada kasus PT.
Futurindo Ventura Sejahtera harapan UMKM yang telah menyerahkan
kepesertaan modalnya tersebut tidak pernah terwujud atau mengalami kelambatan
pencairan bantuan modalnya.
Meskipun PT. Futurindo Ventura Sejahtera telah mengeluarkan Surat
Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) namun PT. Futurindo Ventura
Sejahtera tidak pernah menepati janjinya untuk mencairkan bantuan modal secara
tepat waktu. Dengan terlambatnya pencairan giro ini, pengembangan usaha PPU
yang dalam hal ini pengusaha kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM) ataupun
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mengalami keterlambatan
133
sehingga menjadi kehilangan keuntungan potensial yang mereka terima
seandainya bantuan modal tersebut mereka terima tepat pada saat dijanjikan.
Disebutkan oleh Soedikno Mertokoesumo bahwa dalam transaksi bisnis faktor
waktu memegang peranan penting113
. Misalnya saja pengusaha roti telah
memesan mesin pembuat roti, namun mesin tersebut mengalami keterlambatan 7
hari dari waktu yang dijanjikan, maka pengusaha roti tersebut akan kehilangan 7
hari produksi yang berarti kehilangan juga keuntungan potensialnya.
Contoh lain, UMKM yang bergerak dalam penjualan sepeda motor.
Sebelum mengajukan permohonan bantuan modal kepada PT. Futurindo Ventura
Sejahtera, UMKM yang bersangkutan mampu melakukan penjualan sepeda motor
sebanyak 25 unit per bulan. Dengan mengajukan bantuan modal kepada PT.
Futurindo Ventura Sejahtera, UMKM tersebut bisa menaikkan penjualan sepeda
motornya menjadi 50 unit per bulan. Sesuai persyaratan, UMKM itu telah
menyerahkan sejumlah uang sebagai kepesertaan modal, sebagai gantinya UMKM
yang bersangkutan menerima Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan
(SPJKP) dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera. Namun ternyata, UMKM tersebut
baru menerima pencairan bantuan modal 6 bulan setelah penyerahan uang
kepesertaan modal.
Potensi kerugian yang diderita oleh UMKM penjualan sepeda motor
tersebut akibat mundurnya bantuan modal dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera
adalah hilangnya potensi keuntungan penjualan sepeda motor sebanyak 25 unit
selama 6 bulan. Selain itu, UMKM tersebut juga kehilangan potensi keuntungan
113
Soedikno Mertokoesumo, Op.Cit, hal. 18.
134
dari bunga bank seandainya uang yang telah disetorkan kepada PT. Futurindo
Ventura Sejahtera sebagai kepesertaan modal disimpan pada bank.
4.3 Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang Gagal Merealisasikan
Bantuan Kepada UMKM
Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) yang dikeluarkan
PT. Futurindo Ventura Sejahtera ternyata tidak benar-benar menjamin pencairan
bantuan modal yang dibutuhkan oleh UMKM. Surat Pernyataan Jaminan
Kepastian Pencairan (SPJKP) menimbulkan masalah pada saat UMKM hendak
mengurus pencairan bantuan modal, yaitu tetap mengalami hambatan berupa
pemberitahuan dari pihak PT. Futurindo Ventura Sejahtera yang menyatakan
pencairan bantuan modal yang telah disetujui, diundur pencairannya.
Berdasarkan optik hukum perdata, pengunduran pencairan bantuan modal
tersebut merupakan kasus gagalnya PT. Futurindo Ventura Sejahtera mencairkan
bantuan modal. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya Surat Pernyataan
Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) ini merupakan janji dari PT. Futurindo
Ventura Sejahtera kepada pemohon bantuan modal.
Kegagalan PT. Futurindo Ventura Sejahtera mencairkan bantuan modalnya
padahal UMKM sudah menyetorkan kepesertaan modalnya mengakibatkan
kerugian bagi pihak UMKM. Faktor waktu dalam suatu perjanjian bantuan modal
adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu
perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat
terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu
135
sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk
menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.
Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah
untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu. Dalam hal perjanjian bantuan modal PT. Futurindo Ventura Sejahtera
telah gagal merealisasikan bantuan modalnya.
Dalam kasus PT. Futurindo Ventura Sejahtera ini sebenarnya realisasi
bantuan modal tidak gagal sama sekali, namun terlambat pencairannya, sehingga
menimbulkan kerugian bagi UMKM pemohon bantuan modal. Kerugian itu dapat
dipersalahkan kepada PT. Futurindo Ventura Sejahtera jika ada unsur kesengajaan
yang merugikan itu. Dapat dikatakan PT. Futurindo Ventura Sejahtera sengaja
kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh PT. Futurindo Ventura
Sejahtera, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana PT. Futurindo Ventura
Sejahtera belum tahu pasti apakah perbuatan atau sikap yang diambil olehnya
akan timbul kerugian atau tidak, tetapi sebagai PT. Futurindo Ventura Sejahtera
seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian
tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat
menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan
timbulnya kerugian).
Dengan demikian tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang gagal
merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat
Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan tanggungjawab PT.
Futurindo Ventura Sejahtera. Dalam hal ini PT. Futurindo Ventura Sejahtera yang
136
menerbitkan SPJKP seharusnya membayar ganti rugi dari potensi keuntungan
yang seharusnya didapat UMKM apabila bantuan modal tidak terlambat diterima
berikut bunga dari penyertaan modal pihak UMKM yang telah disetor kepada PT.
Futurindo Ventura Sejahtera Namun faktanya akibat mundurnya pencairan
bantuan modal, terhapus dengan sendirinya bila realisasi pencairan bantuan modal
tersebut sudah dilaksanakan. Dalam kasus demikian PT. Futurindo Ventura
Sejahtera tidak pernah memberi ganti rugi atas mundurnya pencairan bantuan
modal tersebut. Tidak dibayarnya ganti rugi keterlambatan oleh PT. Futurindo
Ventura Sejahtera tersebut menunjukkan bahwa selama ini UMKM pemohon
modal belum mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya. Atau dengan
perkataan lain Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) belum
memberikan perlindungan hukum kepada UMKM pemohon modal.
137
BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan maka
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP)
dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal
tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga UMKM tidak dapat
melakukan tuntutan atau ganti rugi atas gagalnya realisasi bantuan modal.
2. Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan
bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan
Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan tanggungjawab karena
adanya wanprestasi dari perusahaan modal Ventura sehingga seharusnya
perusahaan modal Ventura membayar ganti rugi atas dasar gugatan dari
UMKM yang berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata oleh karena pihak
perusahaan modal Ventura tidak mampu mencairkan bantuan modal
terhadap UMKM.
5.2 Saran
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Pihak Perusahaan Modal Ventura seharusnya membayar ganti rugi kepada
UMKM pemohon modal karena potensi keuntungan yang hilang akibat
137
138
mundurnya pencairan bantuan modal merupakan jumlah yang sangat
berarti bagi UMKM.
2. Pihak Perusahaan Modal Ventura agar memberikan tanggungjawabnya
yang berupa ganti rugi sesuai dengan ganti rugi yang dialami oleh UMKM
sedapat mungkin menghindari gugatan dari pihak UMKM untuk menuntut
ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata.
139
DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Abdulkadir dan Rilda, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan,
PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ali, Achmad, 2008, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan
Sosiologis), Ghalia Indonesia, Bogor.
______, 2008, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Yasrif Watampone,
Jakarta.
Bahsan, M., 2005, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, PT.Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan
Lain, Salemba Empat, Jakarta.
Chidir Ali Moch., Mashudi, 2007, Surat Berharga-Cek, Wesel dan GiroBilyet, CV
Mandar Maju, Bandung.
Hartono, Sunaryati, 2001, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,
Penerbit Alumni, Bandung.
Hasanuddin, Rahman, 2003, Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura
serta pemikiran alternatif ke arah modal-modal ventura yang sesuai dengan
kultur bisnis di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Hoedhiono Kadarisman, 1995, Modal Ventura alternative Pembiayaan Usaha
Masa Depan, IBEC, Jakarta.
Hoecke, M. Van, dan Bernard Arief Sidharta, 2001, Refleksi tentang Struktur
Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Ibrahim, Johny, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Banyumedia, Malang.
Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Mahmud Marzuki, Peter, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Group,
Jakarta.
______, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
139
140
Marhainis Hay, Abdul, 1995, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Pramita,
Jakarta.
Martono, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonasia Kampus Fakultas
Ekonomi UII, Yogyakarta.
Mertokoesumo, Soedikno, 2004, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.
Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka, 2008, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal
1233 sampai 1456 BW, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir, 2003, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Muhammad, Abdulkadir dan Murniati, Rirda, 2000, Segi Hukum Lembaga
Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek). PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung.
______, 2005, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Musrihah, 2000, Dasar dan Toeri Ilmu Hukum, PT. Grafika Persada, Bandung.
Pandia, Frianto, 2005, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, Lembaga
Keuangan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Purwahid, Patrik, 2006, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Badan
Penerbit UNDIP, Semarang.
Rasjidi, Lili dan Arief Sidharta, B, 2004, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi,
PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
Rasjidi, Lili dan Wysa Putra, I.B, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja
Rusdakarya, Bandung.
Rosa, Agustina, dkk., 2012, Hukum perikatan (Law of Obligations), Pustaka
Larasan, Denpasar.
Salim, H. S., 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar
Grafika, Jakarta.
Satjipto, Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Satrio, J., 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung.
141
Setiawan, R., 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung.
Simorangkir, O. P., 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank,
Ghalia Indonesia, Bogor.
Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 2008, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Alumni, Jakarta.
Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung.
Sunaryo, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
Utrecht, E., 1966, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Cetakan
Kesembilan), Intermasa, Jakarta.
Waluyo, Bambang, 2001, Penelitian Hukum dalam Praktik, Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta.
2. Makalah/Jurnal
Anisa P.H., Dewi S., Fonica R., 2013, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura terhadap
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Private Law, Edisi 01
Maret –Juni, hal. 26.
Gustav, Radbruch, 1990, Legal Philosophy, in The Legal Philosophy of Lask,
Radbruch, Massachusetts, Harvard University Press.
Iwan Bayu Aji, 2004, “Penggunaan Bilyet Giro dalam Lalu-lintas Pembayaran,”
Makalah disajikan dalam Seminar Kajian Konstruksi Hukum Instrumen
Pembayaran Giral di Indonesia, Oleh Tim PSS/PSPN, Jakarta.
Liya dan Neni, 2008, Perusahaan Modal Ventura dalam Perspektif Hukum Bisnis
dan Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hal.7.
Mackulau, Andi Maradang, 2003, “Tinjauan Hukum Pembiayaan Bagi Hasil
Modal Ventura,” Rapat Executive Committee.
Megasari, Made Ayu Fransisca Yusi, 2008. “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan
dengan Bagi Hasil di PT. Sarana Jateng Ventura-Semarang,” Tesis
Program studi magister kenotariatan Universitas diponegoro Semarang.
Scanlon, T.M., 2001, Promise and Contracts, dalam Peter Benson (ed), The
Theory of Contract Law, New York, Cambridge University Press.
142
Sembiring, M.U., 1997, Teknik Pembuatan Akta, Program Pascasarjana Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal.
30-34.
Sieglar, Jay A., dan Benyamin R., Beede, 2007, The Legal Souyrces of Public
Policy, Lexington Books, Massachussets, Toronto.
Silvanny, Amelia, 2011. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha,” Tesis
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
Syahri Ramayuni, 2009, Analisis Pembiayaari pada Usaha Kecil dan Usaha Mikro
(Studi Kasus: BMT Taqwa Muhammadyah), Padang.
Zulkifli, 2009, “Surat Berhaga debagai Alat Transaksi dalam Penerbangan
Internasional,” Makalah (Lecture Papers), Jurnal Ilmiah USU tentang
Miscelineaous Letter.
3. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23,
(diterjemahkan R. Subekti menjadi KUHPerdata).
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3843).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM). (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
Peraturan Mentri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan
Modal Ventura.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP/2007 Tentang Daftar Hitam
Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
143
4. Artikel
Bapepam-LK, 2010, Laporan Studi Potensi Perusahaan Modal Ventura sebagai
Alternatif lnvestasi, Diunduh melalui Bapepam-LK (www.bapegam.go.id)
dalam bentuk pdf. hal: 21. Pada tanggal 2 Desember 2014.
Bapepam-LK, 2012, Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Periode Mei
2012 s.d Agustus 2012, diakses dalam bentuk, pdf melalui
www.bapepam.go.id pada tanggal 2 Desember 2014.
Doyoharjo, Anggo, Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra untuk
Pengembangan Usaha Kecil, http://unisri.ac.id/anggo/?p=5.html, diakses
tanggal 2 Desember 2014.
http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-surat-berharga. diakses
tanggal 2 Desember 2014.
httg://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2012/07/08/ukm-quos-online.
Ketentuan No. 1 SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tentang Endosemen.
PT. Bahana Artha Ventura, 1996, Ketentuan Pokok Pembiayaan Perusahaan Modal
Ventura, Jakarta, hal. 8.
Supanto, 2014, Perlindungan Hukum Wanita, http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/,
diakses tanggal 17 September 2014.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, 2006, Rencana
Strategis (RENSTRA) Satuan Tugas (SATGAS) Konsultasi
Keuangan/Pendampingan UMKM Mitra Bank (KKMB), hal. i.
144
LAMPIRAN