perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA
KARANGANYAR
Penulisan Hukum (skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh : Bellinda Ajeng PM
E1107016
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA
KARANGANYAR
Oleh : BELLINDA AJENG PUSPITASARI MUSALIM
E1107016
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Maret 2011 Dosen Pembimbing
Pius Triwahyudi,S.H.,MSi NIP. 195602121985031004
PENGESAHAN PENGUJI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA
KARANGANYAR
Oleh BELLINDA AJENG PUSPITASARI MUSALIM
NIM. E1107016 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Kamis Tanggal : 7 April 2011
DEWAN PENGUJI (1) Purwono Sungkowo Raharjo, S.H___ __ : ………………………………
Ketua
(2) Wasis Sugandha, S.H., M.Si___ ______ : ……………………………….
Sekretaris
(3) Pius Triwahyudi, S.H.,M.Si___________ : ………………………………..
Anggota
MENGETAHUI Dekan,
(Moh. Jamin, S.H., M.Hum.) NIP. 196109301986011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : Bellinda Ajeng Puspitasari Musalim
NIM : E1107016
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA KARANGANYAR” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, April 2011
Yang membuat pernyataan,
BELLINDA AJENG PM.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO
Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan
mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang
yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan
setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
( Lukas 11: 9-10)
Janganlah kuatir akan hidupmu , akan apa yang hendak kamu makan, dan
janganlah kuatir pula pada tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
( Lukas 12: 22)
Jika usaha telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, kita hanya bisa
berdoa, karna keputusan tertinggi ada di tangan Tuhan.
(Pesan Orang Tua ku)
Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, hari esok hadapi dengan hati
yang gembira dan ceria.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan sebuah tulisan sederhana ini sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada :
Tuhan Yesus , Atas segala karuni dan berkat yang telah diberikan-Nya
Papa dan mama, Terima kasih atas semua waktu dan semua kasih sayang yang kau curahkan padaku.
Kepada Kekasihku tercinta, Terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa kepadaku.
Teman-teman seperjuangan (Rosy, Anis, Neri, Kiki) , Terimakasih atas dukungan dan motovasi yang kalian berikan kepadaku.
Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan YME . Yang Maha Pengasih dan
Penyayang , penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI
DI PT KUSUMA MULIA KARANGANYAR”, dapat penulis selesaikan.
Penulisan hukum ini dapat membahas tentang permasalahan perlindungan yang
diberikan perusahaan pada pekerja wanita yang bekerja pada malam hari yang akan
dikaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Penulis yakin bahwa
penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:
1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk
menyusun penulisan hukum ini.
2. Bapak Harjono,S.H., M.H. terima kasih atas dukungan, dedikasinya terhadap
Kami dan telah menjadi penyemangat bagi kami selaku mahasiswa.
3. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.SI. selaku Pembimbing yang telah banyak
memberikan masukan, nasehat, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Lego Karjoko S.H M.H. selaku Ketua PPH atas masukan saat
pengambilan judul skripsi.
5. Ibu Diana Tantri, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik atas nasehat yang
berguna selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang
telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya
kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan
semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
7. Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
(terutama kepada bapak-bapak ibu-ibu penjaga perpus yang sudah banyak
direpotkan saat mencari buku dan jurnal).
8. Untuk Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Bapak Aris selaku Manager Personalia yang memberi izin, data dan informasi
pada penulis untuk mengadakan penelitian di PT. Kusuma Mulia karanganyar.
10. Mbak Fitri dan Bapak Ary selaku Bagian Personalia di PT. Kusuma Mulia,
terima kasih untuk bimbingan, bantuan, keterangan dan data yang diberikan pada
penulis selama melakukan penelitian di PT. Kusuma Mulia.
11. Bapak Sri Wibowo dan Bapak Agus Sudirman selaku pegawai Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kab. Karanganyar yang telah memberi masukan dan
wawasan.
12. Terima kasih untuk papa dan mami tercinta yang selalu memberikan kasih
sayang tulus, membiayai semua yang keperluan selama skripsi, nasehat yang
sangat berarti, masukan-masukan padaku setiap hari untuk mengingatkanku.
Setiap doa-doa yang mereka panjatkan bagiku yang penuh limpahan berkah dari
Tuhan yesus. yang selalu menaungi setiap langkahku (semoga Tuhan selalu
melimpahkan rahmat dan menghadiahkan surga kepada keduanya ).
13. Untuk adik-adikku Mega Silvana dan Dian Anggraini, yang sudah memberikan
hiburan tersendiri saat mengerjakan skripsi.
14. Untuk seluruh keluargaku, kakek dan nenek serta paman dan tanteku tercinta
terimakasih atas doa dan dukungannya yang selalu memberikan semangat dan
arti tersendiri.
15. Untuk Nanda Aji Pradikta tercinta, terimaksih telah memberi dukungan semangat
serta masukan-masukan yang bermanfaat.
16. Untuk Mas Franko, terimakasih untuk masukan-masukan dalam mengerjakan
skripsi ini, terimakasih sudah meluangkan waktu buatku.
17. Untuk sahabatku seperjuangan Anis, Rosy, Neri dan Kiki, terimakasih atas
dukungan dan motifasi dan masukan-masukan yang kalian berikan padaku,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
teman-teman kuliahku angkatan 2007 NR semuanya terimakasih untuk waktu
yang penuh kenangan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
18. Untuk temen-temen kosku anti, tupi, vera, tika, cia.
19. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu penyusunan penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak
kekurangan, untuk itu penulis merasa perlu untuk menerima kritik dan saran yang
membangun sehingga dapat memperjelas isi penulisan hukum ini. Semoga Tuhan
YMH,selalu menyertai semuanya dan mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat
memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis, kalangan akademisi,
praktisi serta masyarakat umum. Amin
Surakarta, April 2011
Penulis
Bellinda Ajeng PM
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN.............................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN...............................................................................
HALAMAN PERNYATAAN..............................................................................
iii
iv
HALAMAN MOTTO........................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN........................................................................... vi
KATA PENGANTAR.......................................................................................... vii
DAFTAR ISI.........................................................................................................
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....................................................................
x
xiii
DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... xiv
ABSTRAK INDONESIA..................................................................................... xv
ABSTRAK INGGRIS…....................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah................................................................ 1
B. Perumusan Masalah...................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian.......................................................................... 8
D. Manfaat Penelitian........................................................................ 9
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
E. Metode Penelitian......................................................................... 10
F. Sistimatika Skripsi........................................................................ 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... 17
A. Kerangka Teoritik..................................................................... 17
1. Tinjauan Tentang Pengaturan Pekerja atau Buruh
Perempuan …………………...........................................
a. Pengertian tenaga kerja atau buruh perempuan..........
b. Pekerjaan perempuan.................................................
c. Waktu Kerja …………………………......................
17
17
19
21
2. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum TenagaKerja
Perempuan........................................................................
22
3. Tinjauan Tentang Shift Malam........................................ 31
4. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja ………..................... 33
a. Perjanjian Kerja …………………............................. 35
b. Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian
Kerja………………...................................................
39
B. Kerangka Pemikiran ................................................................ 40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................... 43
A. Gambaran Umum PT. Kusuma Mulia……………….......…… 43
B. Ijin Penyimpangan Waktu Kerja Malam Hari PT. Kusuma
Mulia Yang Dilihat Dari Peraturan PerUndang-Undangan
Yang Ada ...........................................................................
50
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
C. Hak-Hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari
dan Kewajiban Pengusaha PT Kusuma Mulia dalam Hal
Mempekerjakan Wanita Pada Malam hari ..........................
61
1. Hak yang harus diperoleh para pekerja wanita yang
bekerja pada malam hari di PT. Kusuma Mulia yang telah
diatur dalam UU..............................................................
61
2. Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Perusahaan dalam
Mempekerjakan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada
Malam Hari......................................................................
90
BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 96
A. Kesimpulan................................................................................... 96
B. Saran-saran.................................................................................... 99
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 100
LAMPIRAN-LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
Gambar 1 . Alur Pembagian Shift Kerja PT. Kusuma Mulia Karanganyar
Tabel 1. Daftar Pekerja Wanita Malam Hari di Dept. Knitting PT. Kusuma Mulia Karanganyar.
Tabel 2. Identitas Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di Dept. Knitting PT. Kusuma Mulia Karanganyar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 . Laporan Uang Kesehatan PT. Kusuma Mulia Karanganyar
Lampiran 2 . Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
Lampiran 3. Izin Usaha Industri
Lampiran 4. Surat Izin Usaha Perdagangan
Lampiran 5 . Surat Perjanjian Kerja
Lampiran 6 . Struktur Organisasi PT. Kusuma Mulia Karanganyar
Lampiran 7 . Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003
Lampiran 8. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 202 Tahun 2008
Lampiran 9. Rekomendasi Perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita malam hari di Disnakertrans Kab. Karanganyar.
Lampiran 10. Surat Izin penelitian
Lampiran 11. Surat Keterangan dari PT. Kusuma Mulia Karanganyar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
ABSTRAK Bellinda Ajeng Puspitasari Musalim , NIM E1107016 , 2011, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA MALAM HARI DI PT. KUSUMA MULIA KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Undang-undang ketenagakerjaan harus mampu melindungi para pekerja, sejalan dengan perkembangan zaman banyak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, dan penelitian ini akan membahas sejauh mana peraturan perundang-undangan melindungi para pekerja wanita malam hari dalam hal perizinan dan pemenuhan hak-haknya.
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan silogisme deduktif dengan metode interpretasi gramatikal atau interpretasi bahasa.
Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan belum sepenuhnya melindungi para pekerja karena dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 belum ada perizinan dalam mempekerjakan wanita pada malam hari. PT. Kusuma Mulia sendiri selaku pengusaha belum melakukan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari memberikan, tetapi untuk hak-hak pekerja wanita yang secara umum sudah banyak dilaksanakan seperti hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pekerja, hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan pangkat jaminan kerja dan semua tunjangan fasilitas kerja, hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang,hak untuk menerima upah, termasuk tunjangn, perlakuan yang sama untuk kerja yang sama nilainya, Persamaan penilaian kualitas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk perlindungan fungsi reproduksi dan juga tidak melakukan diskriminasi terhadap buruh perempuan. hak-hak bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari, PT. Kusuma Mulia hanya melakukan penempatan petugas keamanan saja Hak-hak yang telah diabaikan oleh PT. Kusuma Mulia pada pekerja wanita yang bekerja malam hari meliputi : Belum diikutsertakannya para buruh di PT. Kusuma Mulia dalam program Jamsostek, belum adanya angkutan antar jemput, pemberian makan dan minum sebanyak 1400 Kalori, penyediaaan ruangan dan alat makan yang layak dan higenis.
Kata Kunci : Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, Yang Bekerja Pada Malam Hari, PT. Kusuma Mulia Karanganyar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
ABSTRACT
Bellinda Ajeng Puspitasari Musalim, NIM E1107016. 2011. LAW PROTECTION TO WOMEN WORKER THAT HAVE NIGHT SHIFT ON PT KUSUMA MULIA KARANGANYAR. Faculty of law sebelas Maret university.
Human labour regulation should protect the workers. In line with globalization many women are works on the night, and this research will study how far the regulation protects the women workers that work in the night on licensing and fulfillment the right.
The research is normative law research or doctrinal with descriptive characteristic using statue approach. Data that use in this research is secondary data. The sources of data are: primary law matter, secondary and non law matter. Technique of collecting data use library method. The analysis uses deductive syllogism with grammatical interpretation or language interpretation.
Regulation about human labor is not yet protecting the workers because on regulation number 13 year 2003 and Ministry of Matters Pertaining to Manpower number KEP.234/MEN/2003 there is no license about worked women on the night. PT.Kusuma Mulia as entrepreneur is not yet gives law protection to women worker that work in the night, but for the global right, has done, like right to works as the human right, right to have same opportunity, including the same criteria on acceptance worker, right to choose profession and job, right for promotion job assurance and all benevolent facility, right to have vocational training and retraining, right to get salary and benevolent fund, same treatment for the same value works, equality the quantity of job, right of social insurance, right for health and safety include reproduction function and indiscriminate women worker. Rights for women worker that works in the night, PT. Kusuma Mulia only place security officer. Right that does not obey by PT. Kusuma Mulia to women who works in the night are: the worker in PT.Kusuma Mulia is not join in insurance of security and safety, there is no pick up transportation, supply food and drink for 1400kall, availability of room and tableware that proper and hygienic.
Keywords: women labour protection, works in the night, PT. Kusuma Mulia Karanganyar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak
melakukan pembangunan dalam berbagai sektor, dalam sebuah negara
berkembang tidak dapat dipungkiri banyak sekali berdiri pabrik tempat
prosuksi barang-barang yang diperlukan, dengan banyaknya pabrik yang ada
itu berarti banyak tenaga kerja yang bekerja didalamnya, sedangkan dalam
melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang
seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut
merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama
lainnya, demikian juga faktor tenaga kerja memiliki peranan penting dalam
sebuah proses industri.
Era perkembangan zaman seperti sekarang ini, dimana kebutuhan
ekonomi semakin bertambah, tenaga kerja dalam sektor industri tidak hanya
kaum laki-laki saja, banyak wanita yang juga bekerja pada sektor industri
yang dahulu banyak dikerjakan oleh para laki-laki, karena Wanita yang
bekerja pada masa sekarang ini bukan lagi merupakan suatu hal yang tabu.
Banyak alasan yang mendasari wanita bekerja, Ada yang karena harus
bekerja karena tidak ada anggota keluarga yang lain yang dapat mencari
nafkah, ada pula yang bekerja karena memang ingin mencapai karir yang baik
dalam dunia kerja.
Industri sangat diharapkan menjadi motor pembangunan, bahkan
kebijaksanaan pembangunan saat ini dapat dikatakan lebih condong kepada
sektor industri. Tenaga kerja adalah input dalam proses produksi termasuk di
sektor industri. Ada anggapan bahwa tenaga kerja itu adalah homogen, jarang
dibedakan antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan. Akan
tetapi dalam kenyataannya banyak perhatian justru diberikan pada perbedaan
tenaga kerja, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan pendidikan serta
keahlihan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Secara formal keberadaan persamaan kedudukan antara laki-laki dan
perempuan sudah dimulai pada tahun 1948 melalui suatu deklarasi yang
disebut sebagai The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia), oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan
tahun 1976 dilengkapi menjadi The International Bill of Human Rights
(Pernyataan Hak Asasi Manusia)
Indonesia telah meratifikasi konvensi wanita dengan mengeluarkan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, konsekuensi dari
adanya ratifikasi tersebut adalah (Achie Sudiarti Luhulima, 2007:23) :
1. Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya.
2. Bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat, tanpa
ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita.
Di Indonesia dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “setiap warga
negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
manusia “ selain itu dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”
Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada wanita untuk memasuki
semua sektor pekerjaan termasuk dalam bidang industri, dengan catatan
bahwa perempuan itu mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut,
Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin
memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja,
dari adanya beberapa peraturan yang ada tersebut Semakin terbukanya
kesempatan kerja bagi kaum wanita. Dengan jaminan hukum ini, perempuan
mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam bekerja
diantaranya memanfaatkan peluang atau kesempatan kerja, baik di dalam
maupun di luar negeri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Mengingat banyaknya tenaga kerja wanita yang semakin banyak dari
tahun ke tahun hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, oleh
karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta
memberi perlindungan bagi tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita untuk
menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Selain
ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita itu adalah pekerja sekunder,
tidak terampil, berfisik lemah dan tidak mempunyai kompetensi teknis,
dibidang ketenagakerjaan selain itu wanita dianggap lajang sehingga tidak
mendapat tunjangan keluarga, meskipun dalam kenyataan suami seorang
pengangguran, disamping itu “buruh perempuan juga ditempatkan sebagai
pencari nafkah tambahan sehingga mendapat upah rendah dan terjadi
pengabaian terhadap hak-hak nya” (Agnes Widayanti, 2005 : 22).
Banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan , kerja konkret mereka begitu diremehkan didalam dokumentasi statistik. bahwa banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan (Hastuti dan Endang Lestari, 2005: 5).
Keadaan pekerja wanita yang demikian, penting diperhatikan untuk
mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum untuk pekerja wanita
dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakkan-
kebijakkan yang mengatur perlindungan hukum bagi buruh, sehingga
perusahaan akan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh, disadari bahwa
dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan
pembangunan. Sejalan dengan itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan
untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta
untuk melindungi hak dan kepentingan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk
menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan, dimana pelaku usaha
tidak lagi sembarangan memperlakukan tenagakerjanya. Dengan adanya
perlindungan pada tenaga kerja wanita diharapkan mendapatkan kesempatan
untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya dengan baik,
dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada giliriannya dapat
meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup layak sebagai
manusia. Untuk mensukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja itu
memerlukan peran dari banyak pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga
pelaku usaha.
“Sebagai kaum yang lebih lemah dari laki-laki, tenaga kerja wanita
sering kali diperlakukan dengan tidak adil karena dapat dilihat dalam
kenyataanya dilapangan bahwa mereka terkonsentrasi pada industri padat
karya, dengan jam kerja panjang, membosankan, penuh dengan limbah
industri, dan upah rendah” (Agnes Widayanti, 2005 : 9).
Dengan semakin banyak profesi yang bisa digeluti wanita dalam
mencari nafkah, tidak jarang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang
mewajibkan wanita tersebut untuk bekerja di malam hari. Hal ini misalnya
pada sebuah pabrik yang memiliki tiga shift jam kerja yang salah satunya
berawal malam hari dan berakhir pada pagi hari.
Sementara pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, selama ini
masih mengalami berbagai kendala yang dapat diartikan bahwa kaum wanita
belum saatnya untuk mandiri secara total. Misalnya pekerja wanita tidak bisa
bekerja dalam kondisi sedang hamil, harus mendapat ijin dari suami, orang
tua dan perusahan harus menyediakan angkutan antar jemput.
Sebagai Seorang yang lemah dari pada laki-laki harus ada perhatian
khusus bagi pekerja wanita, apalagi yang bekerja pada malam hari, mereka
harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena resiko atas
pekerjaan yang dilakukannya, karena sering kali pekerja apalagi pekerja
wanita dianggap pihak yang lemah ekonominya jika dibandingkan dengan
pelaku usaha yang mempunyai ekonomi yang kuat, maka sudah sepatutnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
sebagai pihak yang dianggap lemah mendapat perlindungan atas hak-hak
yang diperolehnya.
Salah satu alat yang penting yang dapat melindungi para pekerja
wanita, khususnya pekerja wanita yang bekerja malam hari adalah peraturan-
peraturan yang dikeluarkan pemerintah, karena dengan adanya aturan-aturan
tersebut akan mendorong para pengusaha yang mempekerjakan pekerja
wanita melakukan kewajiban-kewajibannya, karena jika pengusaha tersebut
tidak melakukan kewajiban-kewajibannya akan memperoleh sanksi seperti
yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara pada tenaga kerja
wanita tertuang pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 dimana
didalamnya mengatur beberapa ketentuan dalam mempekerjakan tenaga kerja
wanita pada malam hari, yaitu :
1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)
tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul
07.00.
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil
yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan
keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara
pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul
23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
a. memberikan makanan dan minuman bergizi dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi
pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara
pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
Selain dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 76 Dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No-
mor Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan
pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
dalam peraturan tersebut diatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan
pekerja wanita pada malam hari adalah :
1. Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh
perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan:
a. Menyediakan petugas keamanan ditempat kerja.
b. Menyediakan kamar mandi/WC yang layak dengan penerangan yang
memadahi sarta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-
laki.
2. Makanan dan minuman yang diberikan harus sekurang-kurangnya 1400
kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja dan tidak
dapat diganti dengan uang.
3. Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus
layak serta memenuhi syarat higienis dan sanitasi. Penyajian menu
makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus
secara bervariasi.
4. Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat
penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya, Penjemputan dilakukan dari
tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 05.00.
5. Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada
lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan,
Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus
terdaftar di perusahaan.
Dengan adanya beberapa peraturan terkait masalah perlindungan pekerja
wanita dimalam hari diharapkan pelaku usaha melaksanakan kewajibanya
dengan benar agar kesejahteraan pekerja wanita terjamin.
Masyarakat, pekerja atau buruh, serta pengusaha di Indonesia
merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar
bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi
perlu bersatu dan menumbuh kembangkan sikap profesional. Disamping itu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
pekerja atau buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama
dalam kelompok masyarakat lain dalam membangun bangsa dan negara
Peraturan perundang-undangan yang sangat diharapkan mampu
melindungi hak-hak yang dimiliki para pekerja wanita yang bekerja pada
malam hari dan memberikan kewajiban bagi para pengusaha untuk
melakukan pemenuhan hak tersebut, memiliki peran yang penting, dengan
adanya sanksi yang tegas akan membuat para pengusaha melakukan
kewajibannya.
Salah satu upaya perlindungan yang bisa diberikan oleh pemerintah
adalah dengan penerapan suatu perizinan dalam mempekerjakan para pekerja
malam hari, karena perizinan merupakan salah satu upaya untuk melindungi
para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari agar para pengusaha tidak
mempekerjakannya dengan sembarangan, karena dengan adanya izin yang
harus diperoleh para pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada
malam hari, pengusaha tersebut harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang
ada dalam peraturan tersebut.
Seperti disebutkan diatas Pekerja wanita pada kodratnya memiliki
fisik yang lebih lemah mempunyai hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh
setiap perusahaan yang mempekerjakan wanita terutama para tenaga kerja
wanita yang mendapat waktu kerja malam hari, hak-hak tersebut seringkali
belum dipenuhi oleh perusahaan. Dari hak-hak tersebut akan dapat diketahui
kewajiban Perusahaan dalam memperkerjakan tenaga kerja wanita pada
malam hari telah dilaksanakan atau belum, seringkali perusahan itu menomor
duakan kewajiban yang harus dipenuhi dan lebih banyak menuntut kewajiban
pada para pekerja.
Oleh karena itu penelitian ini ingin mengungkap mengenai
pengatuarn perizinan yang diharapkan bisa melindung para pekerja wanita
yang bekerja pada malam hari, hak-hak wanita yang bekerja pada malam hari
dan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Penelitian akan
dilakukan pada PT. Kusuma Mulia, karena PT tersebut merupakan
perusahaan yang belum lama berdiri dan bergerak dalam bidang industri
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
garmen, PT tersebut juga mempekerjakan para pekerja wanita yang bekerja
pada malam hari.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penulisan hukum dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG
BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA
KARANGANYAR”
B. Perumusan Masalah
Setiap penulisan ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari
masalah (Sugiyono, 2004 : 25). Rumusan masalah dimaksud untuk penegasan
masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan
serta pencapaian sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian
diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara
sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan
pemahaman terhadap permasalahan mencapat tujuan yang dikehendaki.
Dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana Pengaturan Masalah Perizinan Dalam hal Mempekerjakan
Wanita Pada Malam Hari dan Perizinan tersebut di PT. Kusuma Mulia?
2. Apakah hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT.
Kusuma Mulia dan kewajiban PT tersebut dalam hal mempekerjakan
wanita pada malam hari telah dipenuhi?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
C. Tujuan Penelitian
Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai
dengan jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam
melangkah dengan tujuan penelitian. Ada pun tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1 Tujuan Obyektif :
a. Untuk mengetahui masalah pengaturan tentang perizinan dalam
mempekerjakan tenaga kerja wanita malam hari dan perizinan
tersebut di PT. Kusuma Mulia
b. Untuk mengetahui sudah terpenuhi atau tidaknya hak-hak pekerja
wanita yang bekerja pada malam hari di PT Kusuma Mulia dan
mengetahui kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan wanita
pada malam hari.
2 Tujuan Subyektif :
a. Untuk menambah pengetahuan wawasan penulis dalam mengetahui
seberapa besar perlindungan yang diberikan oleh negara pada para
tenagakerja wanita yang bekerja pada malam hari, khususnya
diwilayah Karanganyar.
b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh galar
kasarjanaan dalam Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Salah satu faktor pemilihan masalah ini adalah dari hasil penelitian ini
dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh
besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
1 Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum ketenagakerjaan
khususnya tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan
literatur dalam dunia kepustakaan tentang perlindungan hukum
pada tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di
Karanganyar.
c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian
sejenis untuk tahap berikutnya.
2 Manfaat Praktis
a. Guna mengembangkan penaralan, membentuk pola pikir dinamis
sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam
mengkritisi persoalan-persoalan hukum masalah ketenagakerjaan
yang diharapkan dapat dipakai bahan evaluasi tentang perlindungan
tenaga kerja wanita pada malam hari.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan
pemahaman bagi pihak terkait yang interest terhadap persoalan
yang diangkat dalam penelitian ini.
E. Metode Penelitian
Suatu penelitan haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai
dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan dalam penentuan
metode mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang
dipilih tepat dan sesuai, sehingga untuk mendapat hasil dengan kebenaran
yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Metode merupakan suatu
cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan
menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian itu suatu usaha untuk
menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode
ilmiah .
“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuku, 2008 : 35).
“Dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum
menyangkut sistem kerja dan isi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai,
selanjutnya baru penguasaan metodelogi penelitian sebagai pertanggung
jawaban ilmiah terhadap komunitas pengemban ilmu hukum” ( Johnny
Ibrahim, 2005: 26).
Penguasaan terhadap konsep dasar ilmu hukum dan konsekuansinya
terhadap metodologinya, akan menghindarkan peneliti ilmu hukum dari
pandangan ekstrim bahwa ilmu hukum dipelajari semata-mata untuk
mengabdi pada ilmu hukum. Dengan pelajaran tersebut dapat dipahami
“bahwa konsep ilmu hukum dan metodologinya yang digunakan dalam suatu
penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta
temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya” (
Johnny Ibrahim, 2005: 27-28).
Maka metode penelitan adalah cara yang teratur dan terpikir secara
runtun baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk
menemukan, mengembangkan, dan guna menguji kebenaran maupun ketidak
benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Adapun metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim (2005: 295)
penelitian hukum normatif adalah “Penelitian yang difokoskan untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
positif”. Selain itu mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu
aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup
dan materi, penjelasan umum dan pasal-demi pasal, formalitas dan
kekuatan yang digunakan mengikat suatu UU, tetapi tidak mengkaji
aspek terapan atau implementasinya. Dalam hal ini yang dilakukan
adalah meneliti data pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-
bahan tersebut disusun secara sestematis, dikaji, kemudian ditarik suatu
kesimpulan dalam hubunganya dengan masalah yang diteliti. Penelitian
yang dilakukan melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
perlindungan tenaga kerja wanita yang berkerja di malam hari. Sehingga
di ketahui tutuntan hukum yang berlaku dalam mengahadapai
permasalahan perlindungan tenaga kerja perempuan yang berkerja di
malam hari.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian
Deskriptif, dalam bukunya Hadari Nawawi (1993:63-64) Deskriptif
terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau
peristiwa sebagaimana yang bersifat sekedar untuk mengungkapkan
fakta. Hasil penelitian ini lebih ditekankan pada memberikan gambaran
obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.
3. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh semua data-data dan semua informasi yang
berkaitan dengan penulisan hukum ini , penulis akan mengambil lokasi
penelitian di PT. Kusuma Mulia Karanganyar-Surakarta.
4. Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis
normatif. Menurut Johnny Ibrahim (2005: 300-322) “dalam kaitannya
dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan,
diantaranya pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep,
pendekatan analitis, pendekatan perbandingan , pendekatan filsafat dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
pendekatan kasus”. Pendekatan yang digunakan penulis adalah
Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), menggunakan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Nomor Kep.224/MEN/2003.
5. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi
misalnya laporan atau dokumen. Data yang diperoleh dari bahan
kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-
sumber lain yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.
Johnny Ibrahim (2005: 295-296) mengatakan dalam bukunya
yang berjudul bahan hukum yang dikaji data sekunder dibidang hukum
ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yang mengikat yang terdiri dari norma
atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan dasar yang terdiri dari
batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat,
Peraturan PerUndang-undangan, bahan hukum yang tidak
dikodifikasi seperti hukum adat, yuisprudensi, traktat, bahan hukum
dari zaman penjajahan yang hingga kini masih brlaku seperti Kitab
Undang-undang Hukum Pidana.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2) Keputusan mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusahan yang
Mempekerjakan Buruh /Pekerja Perempuan Antara Pukul 23.00
Sampai Dengan 07.00.
b. Bahan hukum sekunder
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti
rancangan peraturan perUndang-undangan, hasil karya ilmiah para
sarjana dan hasil-hasil penelitian.
c. Bahan hukum tersier atau penunjang
bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya dari
media internet, kamus.
Adapun mengenai sumber data pada penulisan hukum ini
Karena bersifat normatif Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber
data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder sebagai pendukung
dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
literatur, buku, koran, media internet serta peraturan yang ada kaitannya
dengan pelaksanaan pengaturan tenaga kerja wanita yang bekerja pada
malam hari dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok yang dibahas.
6. Teknik Pengumpulan data
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang
mendasar dan sangat penting, yang bertujuan untuk memperoleh
informasi dan data-data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data ini adalah :
a. Wawancara
Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu, yang
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara”
(Lexy J Moleong, 2009:186) Merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara
langsung kepada sumber data primer mengenai masalah yang
diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan catatan-catatan pokok
dengan nara sumber pihak PT. Kusuma Mulia yang terkait dengan
informasi yang dibutuhkan.
b. Studi kepustakaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-
bahan hukum yang didapat dari membaca literatur dan membaca
dokumen yang relevan dengan penulisan ini.
7. Teknik Analisis data
“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
seperti yang disarankan oleh data” ( Lexy J. Moleong. 2009: 103).
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini
adalah menggunakan metode Deduktif. Dalam bukunya Johny Ibrahim
(2005: 249) yang mengutip pendapat dari Bernard Arif Shiharta logika
deduktif “merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal
yang bersifat umum menjadi khasus yang bersifat individual”.
Dalam pencarian untuk menemukan jawaban dari permasalah-
permasalahan yang ada dapat dilakukan dengan pengkajian peraturan
PerUndang-undangan yang ada, dalam penulisan ini penulis
menggunakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Kete-
nagakerjaan dan Keputusan mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusahan yang Mem-
pekerjakan Buruh /Pekerja Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai
Dengan 07.00. Kemudian diajukan dalam fakta hukum yang meng-
gambarkan permasalahan yang ada tentang perlindungan hukum tenaga
kerja yang bekerja malam hari, yang selanjutnya akan memperoleh suatu
kesimpulan.
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika
penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan
ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum.
Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam empat bab yangsaling
berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Skripsi
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan umum tentang pengaturan pekerja atau buruh
perempuan
a. Pengertian tenaga kerja atau buruh perempuan
b. Pekerjaan perempuan
c. Waktu kerja
2. Tinjauan tentang Perlindungan hukum tenagakerja perempuan
a. Kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
1) Protektif
2) Korektif
3) Non-diskriminasi
b. Penerapan operasional
1) Perlindungan yang bersifat protektif
2) Perlindungan yang bersifat korektif
3) Perlindungan yang bersifat non-diskriminatif
3. Tinjauan tentang sift malam
4. Tinjauan perjanjian kerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka
dalam bab ini disajikan mengenai .
1. Tentang pengaturan perizinan dalam mempekerjakan pekerja
wanita pada malam hari, dimana peraturan ketenagakerjaan
yang ada tidak mengatur masalah perizinan dalam
mempekerjakan wanita pada malam hari, hal tersebut sangat
merugikan para pekerja. Dan di PT. Kusuma Mulia tidak ada
perjanjian kerja yang mengatur pekerja wanita pada malam
hari.
2. Pemenuhan Hak-hak wanita yang bekerja pada malam hari di
PT Kusuma Mulia yang sebagian besar belum terpenuhi oleh
perusahanan, dan Kewajiban PT. Kusuma Mulia dalam
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari juga belum
melaksanakan kewajibannya karena masih banyak hak-hak
yang tidak didapat para pekerja wanita pada malam hari.
BAB IV : PENUTUP
Simpulan secara singkat dan jelas untuk menjawab permasalahan
berdasarkan pembahasan dimana PT. Kusuma Mulia Karanganyar
belum sepenuhnya memberikan hak-hak pada pekerja wanita yang
bekerja malam hari dan peraturan masalah ketenagakerjaan belum
melindungi para pekerja wanita malam hari karena tidak diaturnya
masalah perizinan. dalam bab ini juga penulis mencoba untuk
memberikan saran dan upaya pemecahan yang harus dilakukan
terhadap permasalahan yang diteliti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan tentang pengaturan pekerja atau buruh perempuan
a. Pengertian tenaga kerja atau buruh perempuan
Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat beberapa peristilahan
mengenai pekerja. Misalnya ada yang menyebutkan buruh, karyawan atau
pegawai. Namun sesungguhnya dapat dipahami , bahwa maksud dari
semua peristilahan tersebut adalah sama yaitu orang yang bekerja pada
orang lain dan dengan mendapat upah sebagai imbalan dari pekerjaan yang
telah dilakukannya. ( Darwan Prinst, 2000 : 34)
Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa :
1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan
yang memberikan pengertian, tenaga kerja adalah “ setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja
guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat “. Dari pengertian tersebut tampak perbedaan yakni dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak lagi memuat kata-kata baik
didalam maupun diluar hubungan kerja dan adanya penambahan kata
sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
Pengurangan kata didalam maupun diluar hubungan kerja tersebut sangat
beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga itu sendiri seakan-akan
ada yang didalam dan ada pula diluar hubungan kerja serta tidak sesuai
dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum. Sedangkan
penambahan kata sendiri karena barang dan jasa yang dihasilkan tidak
hanya digunakan masyarakat saja tetapi juga dirinya sendiri. ( Lalu Husni ,
2005 : 16)
Dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya Pasal 1 huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah
menetukan bahwa buruh adalah tenaga kerja yang bekerja peda pengusaha
dengan menerima upah.
Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, tenaga kerja perempuan yang dimaksud adalah
perempuan dewasa, perempuan dianggap sudah dewasa adalah perempuan
yang sudah berumur delapan belas atau lebih. Sedangkan perempuan yang
berumur kurang dari delapan belas tahun termasuk orang yang belum
dewasa atau anak-anak.
Pengertian tentang tenaga kerja wanita dikemukakan oleh
Soedijoprapto (1982:73), yang menyatakan bahwa “Tenaga kerja wanita
adalah tiap-tiap wanita yang melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar
hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang, untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat”. Dalam hal ini yang dimaksudkan bukan hanya
buruh wanita, karyawati atau pegawai wanita yang merupakan tenaga
kerja, tetapi juga diperuntukan bagi wanita yang bekerja mandiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
b. Pekerjaan perempuan
Pekerja atau buruh perempuan merupakan pekerja yang
membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dan tersendiri, karena
memang pada kenyatannya dalam beberapa segi terdapat beberapa
perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan yang tidak dapat
dipersamakan. Menurut G Kartasapoetra (1994 : 44) Pihak pekerja yang
akan mempekerjakan pekerja perempuan dalam perusahannya hendaknya
mempertimbangkan dengan bijak hal-hal sebagai berikut:
1) Kaum perempuan pada umumnya bertenaga lemah, halus tetapi tekun.
2) Norma-norma susila harus diutamakan agar pekerja perempuan
tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari pekerja lawan
jenisnya, terutama jika dipekerjakan malam hari.
3) Para pekerja perempuan pada umumnya mengerjakan pekerjaan halus
sesuai dengan sifat dan tenaganya.
4) Para pekerja perempuan itu ada yang masih gadis dan ada pula yang
sudah bersuami atau berkeluarga dengan sendirinya mempunyai beban
rumah tangga yang harus ditanggung.
Di Internasional dalam Komisi Eropa telah mengeluarkan sebuah
Kode Etik pada penerapan Kesamaan pengupahan bagi Pekerjaan yang
Bernilai Setara atas Laki-laki dan Perempuan. Kode etik ini menyatakan
bahwa, sebagai langkah pertama informasi perlu dikumpulkan untuk
menetapkan suatu gambaran umum tentang gender dan pembayaran.
Brussels (1996: 8) Kode etik tersebut menyusun daftar indikator-indikator
penting mengenai kemungkinan diskriminasi jenis kelamin, yaitu:
1) Perempuan memiliki pendapatan rata-rata lebih rendah daripada laki-
laki dengan pekerjaan yang sama.
2) Perempuan memiliki pendapatan rata-rata lebih rendah daripada laki-
laki pada peringkat yang sama.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
3) Perempuan pada pekerjaan-pekerjaan tak terlatih yang didominasi
kaum perempuan dibayar lebih rendah daripada dalam pekerjaan tak
terlatih terendah yang didominasi laki-laki.
4) Pekerjaan-pekerjaan yang sebagian besar ditempati perempuan diberi
peringkat atau dievaluasi lebih rendah daripada pekerjaan-pekerjaan
yang sebagian besar ditempati laki-laki pada tingkatan usaha, keahlian
atau tanggung jawab serupa.
5) Perempuan dibayar lebih rendah daripada laki-laki dengan kualifikasi
masuk dan lama bekerja yang setara.
6) Di saat pengaturan perundingan terpisah diharuskan berada dalam satu
organisasi, perundingan-perundingan itu akan didominasi oleh laki-
laki yang menerima pembayaran lebih tinggi daripada kelompok
perunding lain yang didominasi oleh perempuan.
7) Sebagian besar laki-laki dan perempuan dipisahkan oleh pemberian
peringkat, klasifikasi, dan sistem evaluasi yang berbeda.
8) Pekerja-pekerja paruh-waktu atau temporer, yang sebagian besar
adalah perempuan,memiliki pendapatan per jam rata-rata lebih rendah
daripada pekerja penuh atau tetap dalam pekerjaan atau peringkat
yang sama.
9) Pekerja-pekerja paruh-waktu atau temporer, yang sebagian besar
adalah perempuan, memiliki akses pada pembayaran dan tunjangan
kontrak lain yang lebih rendah.
10) Pengaturan bonus yang berlainan, rata-rata bagian dan sistem
“pembayaran berdasar hasil” lainnya, diterapkan pada wilayah
produksi berbeda, berpengaruh secara tidak seimbang pada salah satu
gender.
11) Rata-rata lembur yang berlainan diterapkan di departemen yang
berbeda, berpengaruh secara tidak seimbang pada salah satu gender.
12) Pemberian izin berlibur bervariasi antara pekerjaan-pekerjaan di
tingkat yang sama berpengaruh secara tidak seimbang pada salah satu
gender.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pada umumnya perem-
puan serasi dengan pekerjaan-pekerjaan ringan yang tidak memerlukan
kerja otot dan dibutuhkan suatu perlindungan yang benar-benar evektif
untuk melindungi kaum wanita yang lemah yang sering kali banyak
dirampas hak-haknya.
c. Waktu kerja
Pada Paragraf 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
dijelaskan masalah Waktu Kerja, dalam Pasal 77 disebutkan “
1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
c) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
d) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Apabila pengusaha akan mempekerjakan pekerja melebihi waktu
kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77, harus memenuhi syarat-syarat
yang disebutkan dalam Pasal 78 yaitu :
1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi
syarat :
a) ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.
b) waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga)
jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu)
minggu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja
lembur.
3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Selain Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003,
penyimpangan waktu kerja dapat dilakukan dengan memperhatikan Ke-
putusan Menteri Tanaga Kerja Nomor Kep.608/MEN/1989 tentang
pemberian ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat bagi
pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan pekerja 9 jam sehari dan 54
jam seminggu.
Di tahun 1990 Konferensi Perburuhan Internasional mengadopsi
sebuah protokol dari Konvensi (Revisi) Kerja Malam (Perempuan) tahun
1948, yang menyatakan pelarangan kerja malam terhadap perempuan bisa
dicabut di mana organisasi pengusaha dan serikat pekerja mencapai
persetujuan yang sesuai menghadapi masalah ini. Di tahun yang sama,
Konferensi juga mengadopsi Konvensi Kerja Malam (No. 171) untuk
menjaga para pekerja malam secara umum. Konvensi ini menyatakan
bahwa perempuan diberi alternatif untuk bekerja malam sebelum dan
sesudah melahirkan, tetapi untuk hal ini Indonesia tidak meratifikasi.( ILO
.2004 : 21)
2. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan
Masalah yang sering dialami para pekerja perempuan yang bekerja
pada malam hari seperti yang dikutip dari jurnal Internasional yang berjudul
When there is “No Respect”at Work: Job Quality Issues for Women in
Egypt’s Private Sector (2009.Hal 4 dan 10) adalah bentuk ke-
amanan kerja, serta masalahyang nyata kurang terjaminnya keamanan, kebe-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
basan, dan martabat manusia" (ILO, 1999).selanjutnya, ILO mengidentifika-
sikan pekerjaan yang layak sebagai keterlibatan dalam produktif kerja
dimana hak dilindungi, penghasilan yang dihasilkan memadai, dan dengan
perlindungan sosial yang memadai. Selain itu Perempuan takut mereka
pelecehan seksual dan asosiasi dengan pekerjaan kesesuaian tempat, dan
pengertian tentang kesucian, moralitas, dan reputasi yang terhormat. Yang
bermasalah efek dari jam kerja yang panjang untuk wanita, tidak hanya
secara hukum, tetapi dalam rangka beban ganda yang dilakukan o-
leh perempuan di wilayah ini, adalah penting untuk kesesuaian tempat
kerja perempuan. Kami juga memeriksa kondisi perempuan yang beker-
ja untuk upah rendah, kesenjangan gender dalam upah tempat kerja, dan
masalah keamanan sosial dalam konteks manfaat, dan adanya perjanjian
antara karyawan dan majikan.
Pada jurnal Internasional yang berjudul Working the Night Shift:
Gender and the Global Economy (2006 : 10) salah satu bentuk yang diberikan
negara pada para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dengan
perempuan harus tetap mencerminkan kerangka pikir yang didasarkan pada
keamanan dan perlindungan dari tubuh perempuan (tentang kesusilaan yang
lebih diutamakan), serta bentuk-bentuk baru temporal yang terkait dengan
tuntutan ekonomi global bagi para pekerja selama bekerja pada waktu malam
, misalnya harus menyerahkan bukti kerja untuk komunitasnya asosiasi
perumahan karena tetangga mempertanyakan mengapa ia akan keluar pada
malam hari.Pihak keamanan juga dikirim kerumahnya untuk memberitahu
dan menjamin keamanannya .
Perlindungan bagi seorang pekerja dapat dilakukan dengan jalan
memberikan sebuah tuntunan atau arahan dan dengan peningkatan pada hak-
hak asasi manusia selain itu juga dilakukan dengan perlindungan fisik , teknis
dan ekomoni melalui norma-norma yang ada dalam lingkungan kerja
tersebut. Menurut G. Kartasapoetra dan Rience Indraningsih yang dikutip dari
buku H. Zainal Asikin dkk (2008 : 96) perlindungan kerja mencakup :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
a. Norma keselamatan kerja yang meliputi hal-hal yang berhubungan
dengan mesin, alat-alat kerja, pesawat dan proses pekerjaannya, serta
keadaan tempat kerjadan lingkungan serta cara melakukan pekerjaan.
b. Norma kesehatan kerja dan Heigiene kesehatan perusahaan yang meliputi
: pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja, dilakukan dengan
pemberian obat-obatan dan perawat bagi tenaga kerja yang sakit.
Mengatur persediaan tempat cara dan syarat kerja memenuhi heigiene
kesehatan perusahaan dan pekerja untuk mencegah penyakit.
c. Norma kerja yang meliputi : perlindungan tenaga kerja yang berkaitan
dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahan, cuti, kerja wanita,
anak, kesusilaan ibadah menurut kesusilaan masing-masing yang telah
diakui oleh pemerintah.
d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan atau menderita penyakit
karena kuman yang diakibatkan dari sebuah pekerjaan, ia berhak
mendapat ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan atau
penyakit akibat pekerjaan, ahli waris juga berhak mendapat ganti rugi.
Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Soepomo yang dikutip dalam
bukunya H. Zainal Asikin dkk (2008 : 97) membagi perlindungan pekerja
mejadi tiga macam:
a. Perlindungan ekomonis merupakan perlindungan yang berkaitan dengan
usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupannya dan keluarganya,
termasuk dalam hak pekerja pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena
suatu alasan tertentu. Disebut juga dengan perlindungan dengan jaminan
sosial.
b. Perlindungan sosial yaitu perlindungan ini berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan yang bertujuan memungkinkan pekerja itu mengenyam
dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya.
c. Perlindungan teknis yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-
usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang timbul dari
alat-alat kerja, bahan yang diolah, pesawat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem
hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada
pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan
perlindungan tersebut sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
Menurut jurnal Nasional yang berjudul Pekerja Wanita diperusahaan
dalam Perspektif Hukum dan Jender (Sinta uli ,2005:7), Aspek perlindungan
hukum ketenagakerjaan mengatur perlindungan sejak sebelum dalam
hubungan kerja, selama dalam hubungan kerja dan setelah hubungan kerja
berakhir. Perlindungan sebelum kerja misalnya jaminan bahwa setiap tenaga
kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, untuk memperoleh
pekerjaan, pelanggaran dalam hal itu dapat dikenai sanksi. Perlindungan
setelah hubungan kerja misalnya adanya kewajiban pengusaha untuk
membayar pesangon agar dapat menjamin hidupnya dalam waktu tertentu .
Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003,
yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama,
dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang
bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang
cacat. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003,
mewajibkan para pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja
atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit,
dan aliran politik.
a. Kebijakan perlindungan tenaga kerja wanita
Upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita didasar pada
peraturan perundang-undangan nasional juga standard ketenagakerjaan
internasional yang telah diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan
nasional, tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan tenaga
kerja wanita.
Pada dasarnya sifat kebijakan perlindungan tenaga kerja wanita
dapat dikategorikan menjadi tiga hal (Sulistyowati Irianto, 2006:449) :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
1) Protektif
Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada perlindungan fungsi
reproduksi bagi tenaga kerja wanita, seperti pemberian istirahan
haid, cuti melahirkan atau gugur kandung.
2) Korektif
Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada peningkatan
kedudukan tenaga kerja wanita seperti larangan pemutusan
hubungan tenaga kerja bagi tenaga kerja wanita karena menikah,
hamil atau melahirkan. Selain itu juga menjamin tenaga kerja
wanita agar dilibatkan dalam penyusuna peraturan perusahaan dan
perjanjian kerja bersama.
3) Non-diskriminasi
Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada tidak adanya
perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap tenaga wanita
dengan tenaga kerja laki-laki ditempat kerjanya.
b. Penerapan operasional
1) Perlindungan yang bersifat protektif
Tenaga kerja wanita merupakan kelompok yang karena
kodratnya mempunyai karakteristik tertentu yang perlu mendapat
perhatian. Oleh sebab itu dalam beberapa hal terhadap tenaga kerja
wanita ini diberlakukan peraturan khusus terutama yang
menyangkut perlindungan tenaga kerja wanita, perlindungan
tersebut mencakup : larangan melakukan pekerjaan yang mem-
bahayakan kesehatan kesusilaan perempuan ( misal, tidak boleh
bekerja dibidang tambang dibawah tanah), cuti haid, dan
kesempatan menyusui anak pada waktu jam kerja.
Untuk melihat sampai seberapa jauh peraturan perundang-
undangan telah memperhatikan ekssistensi tenaga kerja wanita,
berikut ini disajikan ketentuan-ketentuan atau perturan yang
mengatur masalah-masalah tenaga kerja wanita yang bekerja pada
malam hari yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan Pasal 76 diatur hal-hal berikut :
a) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18
(delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 07.00.
b) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan
hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi
kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya
apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
c) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
(1) Memberikan makanan dan minuman bergizi dan
(2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
d). Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi
pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
Pengaturan pekerja wanita dalam Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 telah banyak mengalami perubahan dari ketentuan
sebelumnya yang melarang perempuan dipekerjakan pada malam
hari, kecuali karena sifat pekerjaan tersebut harus dikerjakan oleh
perempuan dengan meminta izin instansi yang bertanggungjawab
pada bidang ketenagakerjaan dalam undang-undang tersebut sudah
tidak mengatur masalah perizinan lagi.
Selain Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dikeluarkan
Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 yang mengatur
tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau
buruh perempuan antara pukul 23.00 sempai dengan 07.00, dalam
keputusan tersebut diterangkan kewajiban pengusaha yang
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari ini antara lain :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
a) Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja
atau buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b dengan :
(1) Menyediakan petugas keamanan ditempat kerja.
(2) Menyediakan kamar mandi /WC yang layak dengan
penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja/
buruh perempuan dan laki-laki.
b) Makanan dan minuman yang diberikan harus sekurang-
kurangnya 1400 kalori yang diberikan pada waktu istirahat
antara jam kerja dan tidak dapat diganti dengan uang.
c) Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan
makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi.
Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada
pekerja/buruh harus secara bervariasi.
d) Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari
tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya,
Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat
kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul
05.00.
e) Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan
pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi
pekerja/buruh perempuan, Kendaraan antar jemput harus
dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan
2) Perlindungan yang bersifat korektif
Pelaksanaan perlindungan yang bersifat koreksi terhadap
hal-hal yang normatif dilakukan melalui pengawasan
ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan. Pengertian pengawasan dapat diartikan sebagai
serangkaian tindakan untuk melihat, melakukan pengawasan.
sedangkan pengawasan ketenagakerjaan adalah lembaga yang
penting dalam penyelenggarakan undang-undang dan peraturan lain
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
yang terkait masalah ketenagakerjaan ( Purwono Sungkowo, Wida
Astuti dan Pius Triwahyudi , 2007: 16).
Tujuan pengawasan untuk mengawasi berlakunya peraturan
perundang-undangan yang ada masalah ketenagakerjaan,
memghimpun bahan dan keterangan masalah hubungan kerja dan
keadaan tenaga kerja serta menjalankan pekerjaan lain yang
menjadi kewajibannya ( Purwono Sungkowo, Wida Astuti dan Pius
Triwahyudi , 2007: 16).
Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
Tugasnya Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis dibidang pembinaan pengawasan
ketenagakerjaan sedangkan fungsinya
a) perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan
norma ketenagakerjaan, norma kerja perempuan dan anak,
keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
b) pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma kerja
perempuan dan anak, keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
c) perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, dan
evaluasidi bidang pembinaan pengawasan norma
ketenagakerjaan, norma kerja perempuan dan anak,
keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan ,norma kerja
perempuan dan anak, keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal
176. Pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa rangkaian
kegiatan, meliputi :
a) Penyusunan rencana kerja.
b) Pemeriksaan diperusahaan atau tempat kerja
c) Pelaporan hasil pemeriksaan
3) Perlindungan yang bersifat non-diskriminatif
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun
1984 tentang pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
perempuan, maka pengesahan perlindungan tenaga kerja
perempuan dari perlakuan diskriminatif semakin kuat.
Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984
dijelaskan tentang hak-hak wanita dalam ketenagakerjaan yaitu :
a) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia.
b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria
seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai.
c) Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan
pangkat jaminan kerja dan semua tunjangan fasilitas kerja.
d) Hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang,
termasuk masa kerja sebagai magang.
e) Hak untuk menerima upah, termasuk tunjangn, perlakuan yang
sama untuk kerja yang sama nilainya.
f) Persamaan penilaian kualitas pekerjaan.
g) Hak atas jaminan sosial.
h) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja
termasuk perlindungan fungsi reproduksi.
3. Tinjauan Tentang Shift Malam
Shift kerja adalah pembagian kerja dalam waktu 24 jam meliputi kerja
pagi, sore dan malam yang dilaksanakan untuk memanfaatkan sumber daya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
yang ada dengan tujuan memenuhi dan meningkatkan produksi. shift kerja
ada 2 macam yaitu: Shift permanen. Tenaga kerja bekerja pada shift yang
tetap setiap harinya. Tenaga kerja yang bekerja pada shift malam yang tetap
adalah orang-orang yang bersedia bekerja pada malam hari dan tidur pada
siang hari dan Shift Rotasi Tenaga kerja bekerja tidak terus-menerus
ditempatkan pada shift yang tetap. Shift rotasi adalah shift yang paling
mengganggu terhadap irama circardian dibandingkan dengan shift permanen
bila berlangsung dalam jangka waktu panjang.
Model ILO (1983) pergantian shift yang normal 8 jam per shift. Shift
kerja yang dilaksanakan 24 jam termasuk hari minggu dan hari libur
memerlukan 4 regu kerja. Regu kerja ini dikenal dengan regu kerja terus-
menerus (3 x 8). Pekerja yang terlibat dalam sistem shift rotasi akan berubah-
ubah waktu kerjanya, pagi, sore dan malam hari, sesuai dengan sistem kerja
shift rotasi yang ditentukan. Di Indonesia, sistem shift yang banyak
digunakan adalah sistem shift dengan pengaturan jam kerja secara bergilir
mengikuti pola 5-5-5 yaitu lima hari shift pagi (08.00-16.00), lima hari shift
sore (16.00-24.00) dan lima hari shift malam (24.00-08.00) diikuti dengan
dua hari libur pada setiap akhir. (merulalia , wartawarga.gunadarma.ac.id , 9
oktbr 2010 pukul 18.00 wib)
Dalam Peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan
diIndonesia Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 76
disebutkan para pengusaha wajib memberikan perlakuan khusus kepada para
pekerja wanita yang bekerja antara pukul 24.00 sampai 07.00, pukul 24.00
sampai pukul 07.00 dapat dikatakan para pekerja yang mendapak shift
malam. Selain dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 peraturan yang
mengatur masalah pekerja wanita malam hari dapat dilihat dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.
224 /MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan
Pekerja atau Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00,
dalam peraturan tersebut juga mengatur perlakuan khusus pada pekerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
wanita yang bekerja pada malam hari, waktu malam juga menunjuk pada
pukul 23.00 sampai 07.00.
4. Tinjauan tentang perjanjian kerja
Dalam KUHPdt pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih megikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara
para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. (Djumadi
. 2006. 13) menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul
Hukum perikatan sebagaimana yang dikutip Djumadi (2006.15) bahwa dalam
suatu perjanjian termuat beberapa unsur diantaranya adalah :
a. Ada pihak-pihak
Paling sedikit terdapat dua pihak yang bertindak sebagai subyek, yang
telah dewasa dan cakap dalam melakukan hubungan hukum, dapat terdiri
dari manusia atau badan hukum.
b. Ada persetujuan dari para pihak
Para pihak harus diberi kebebasan dalam melakukan suatu perjanjian atau
sering disebut asas konsensual, tidak boleh ada paksaaan, tipuan atau
kehakiman.
c. Ada tujuan yang akan dicapai
Dalam mencapai suatu tujuan tertentu para pihak terkait adanya
ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan
Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan
Adanya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan didapat oleh
masing-masing pihak.
e. Ada bentuk tertentu
Dibuat dalam bentuk tertentu misalnya dalam bentuk lisan atau tertulis,
jika tertulis dibentuk dalam suatu akta baik akta autentik atau dibawah
tangan.
f. Ada syarat-syarat tertentu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perjanjian
salah satunya harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPdt.
Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdt adalah :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
b. Kecakapan membuat suatu perjanjian.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.
Beberapa asas dalam suatu perjanjian adalah
a. Asas kebebasan berkontrak atau open system
Maksutnya dalah setiap orang beleh mengadakan perjanjian apa saja dan
dengan siapa saja. dalam melakukan suatu perjanjian kerja asas ini masih
dipakai sebagai asas yang utama yaitu perjanjian kerja dapat menciptakan
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan kerja antara majikan dan
buruh dimana mereka telah membuatnya (Djumadi. 2006 . 23).
b. Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat
Perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang
mengadakan perjanjian.
c. Asas kelengkapan atau optimal system
Apabila para pihak yang mengadakan perjanjian, berkeinginan lain
mereka bisa menyingkirkan beberapa pasal-pasal yang ada pada Undang-
undang akan tetapi jika tidak secara tegas ditentukan dalam suatu
perjanjian, maka ketentuan dalam undang-undanglah yang dinyatakan
tidak berlaku.
a. Perjanjian Kerja
1) . pengertian perjanjian kerja
Dalam ketentuan pasal 1601a KUHPdt mengenai perjanjian
kerja yang dimaksud perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana
pihak yang satu siburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah
perintah pihak yang lain, simajikan untuk suatu waktu tertentu
melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Pengertian perjanjian kerja menurut pakar hukum perburuhan
Prof R. Imam Soepomo mengemukakan “perjanjian kerja adalah
suatu perjanjian dimana pijak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk
bekerja dengan menerima upah pada pihak lain, majikan yang
mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar
upah “ (Djumadi . 2006 .30)
Selanjutnya pengertian perjanjian kerja menurut Prof Subekti
yang dikutip dalam bukunya Djumadi yang berjudul Perjanjian Kerja
, disebutkan perjanjian kerja adalah “perjanjian antara seorang buruh
dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri-ciri
adanya suatu upah atau gaji tertentu diperjanjiankan dan adanya
hubungan diperatas yaitu suatu hubungan bedasarkan mana pihak
satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus
ditaati oleh pihak yang lain.
2). Unsur-unsur dalam perjanjian kerja
Dalam perjanjian kerja pada prinsipnya unsur-unsur seperti
dalam pasal 1320 KUHPdt masih juga menjadi pegangan dan harus
diterapkan agar suatu perjanjian tersebut keberadaanyan bisa
dianggap sah dan konsekuensinya dianggap sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.
Menurut Prof, Mr. M.G. Rood yang dikutip dalam bukunya
Djumadi (2006. 35) menyebutkan dalam perjanjian kerja ada unsur-
unsur yang harus dipenuhi antara lain:
a) Adanya unsur pekerjaan
Harus ada pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan
sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut.
Pekerja yang melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian
tersebut pada pokoknya wajib untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut.
b) Adanya unsur pelayanan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai
manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut pekerja haruslah
tunduk pada perintah orang lain yaitu pihak pemberi kerja dan
harus tunduk pada simajikan, dalam prinsip ini dapat diartikan
suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh si pekerja dan harus
bermanfaat bagi sipemberi kerja dan sesuai dengan apa yang
dimuat dalam isi perjanjian kerja.
c) Adanya unsur waktu.
Dalam melakukan hubungan kerja tersebut haruslah
dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam
perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan, pekerja
tidak boleh melakukan sekehendak dari simajikan dan tidak
boleh bertentangan dengan kebiasaan setempat dan ketertiban
umum.
d) Adanya unsur upah
Upah merupakan imbalan prestasi yang wajib dibayar oleh
majikan untuk pekerjaan itu, jika pekerja diharuskan memenuhi
prestasi yaitu melakukan pekerjaan dibawah perintah orang lain
yaitu simajikan, maka simajikan sebagai pihak pemberi kerja
wajib pula memenuhi prestasinya dengan membayar upah.
Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk
uang, namun demikian dalam prakteknya dapat berupa non uang
tetapi jumlahnya harus dibatasi (Djumadi. 2006 .41)
b. Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja
1) Kewajiban-kewajiban dari pihak pekerja
Dalam peraturan perundang-undangan perihal kewajiban pekerja
dapat dilihat pada pasal 1603, 1603a, 1603b dan 1603c, yang pada
prinsipnya dapat disebutkan sebagai berikut :
a) Pekerja wajib melakukan pekerjaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Sebagai seorang pekerja yang telah melakukan sebuah
perjanjian kerja, pekerja harusnya melakukan pekerjaan sesuai
dengan isi dari perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.
b) Pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk dari majikan.
Pekerja wajib menaati semua peraturan yang diberikan oleh
majikan, dimana peraturan tersebut dapat dituangkan dalam tata
tertib perusahaan dan peraturan perusahaan, selain itu ada
peraturan yang harus ditaati para pekerja selain peraturan dari
perusahaan yaitu peraturan dari undang-undang dan kebiasaan
setempat.
c) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda
Jika sipekerja dalam melakukan pekerjaannya melakukan suatu
kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian,
kerusakan atau kehilangan atau kejadian lain yang bersifat tidak
menguntungkan majikan, maka atas kejadian tersebut resiko yang
timbul menjadi tanggungjawab sipekerja dengan catatan bahwa
peristiwa tersebut adanya unsur kesengajaan atau kelalaian
pekerja.
2) Kewajiban dari pihak majikan
a) Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Sang majikan haruslah bertindak sebijaksana mungkin yaitu apa
yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum harus dilakukan,
dibiasakan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang
sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum harus dicegah atau
dihidari, dibiasakan untuk melakukan pencegahan dan penuh
ketaatan.
b) Kewajiban untuk memberikan istirahat taunan.
Pihak majikan diwajibkan untuk mengatur pekerjaan sedemikian
rupa sehingga disatu pihak hak cuti dapat diberikan secara teratur
dan pihak lain jalannya produksi dari suatu perusahaan tidak
terganggu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
c) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan.
Perawatan dan pengobatan pada para pekerja menjadi
tanggungjawab majikan atau perusahaan apabila kecelakaan itu
disebabkan karena pekerja saat melakukan pekerjaan terjadi
kecelakaan yang diakibatkan karena menggunakan mesin-mesin
atau peralatan yang ada diperusahaan tersebut.
d) Kewajiban memberikan surat keterangan.
Pada ketentuan pasal 1602a bahwa majiakan wajib memberikan
surat keterangan yang dibubuhi tandatangan majikan dan berisi
tentang sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja
antara siburuh dan majikan.
e) Kewajiban majikan untuk memberlakukan sama antara pekerja
wanita dan pria.
Majikan dalam mengadakan atau membuat suatu perjanjian kerja
tidak boleh membedakan antar wanita dan pria, saat mengadakan
kenaikan pangkat juga tidak boleh memandang pekerja adalah
seorang pria atau wanita, karena baik pria atau pun wanita sama-
sama memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh
pekerjaan.
f) Kewajiban membayar upah
Dalam suatu hubungan kerja kewajiban yang utama dan
terpenting bagi majikan, sebagai akibat langsung dari pelaksanaan
perjanjian kerja adalah membayar upah, ditegaskan dalam
KUHPdt pasal 1620 majikan wajib membayar upah kepada buruh
pada waktu yang telah ditentukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
B. Kerangka Pemikiran
Penemuan Hukum
penerapan
Hukum
Peraturan PerUndang-undanga Ketenagakerjaan
1. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2.Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.224/MEN/2003. Tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 – 07.00
(Premis Mayor)
Peristiwa Kongkrit (Perlindungan Hukum pada
Pekerja Wanita yang Bekerja Malam Hari di PT. Kusuma Mulia) 1. Perizinan dalam hal
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, dan perizinan tersebut di PT. Kusuma Mulia
2.Pemenuhan hak-hak yang didapat para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dan kewajiaban oleh perusahaan (PT. Kusuma Mulia)
Peristiwa Hukum 1. Perizinan dalam mempekerjakan
tenaga kerja wanita pada malam hari dan perizinan tersebut di PT. Kusuma Mulia.
2. Pemenuhan hak-hak yang didapat para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dan Pemenuhan kewajiaban oleh perusahaan (PT. Kusuma Mulia)
Premis minor
Belum ada perizinan bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dan belum adanya pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Kusuma Mulia, dan pengusaha sendiri belum memenuhi kewajibannya. Kesimpulan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Gambar 1.
Kerangka Pemikiran
Keterangan :
“Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum karena
setiap orang berhubungan dengan orang lain, hubungan mana diatur oleh
hukum dan setiap orang akan selalu menemukan hukumnya untuk diri sendiri
yaitu kewajiban dan wewenang apakah dibebebkan oleh hukum padanya”.
(Sudikno Mertokusumo , 1996:143)
Dalam praktik hukum penemuan hukum dilakukan dengan tiga cara yaitu interprastasi, konstruksi dan penghalusan hukum. ,menurut Sodikno Mertokusumo dalam Johnny Ibrahim interprestasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang tentang teks Undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku. (Johnny Ibrahim, 2005:219)
Untuk melakukan suatu penegakan hukum dalam peraturan perundang-
undangan khususnya ketenagakerjaan dibutuhkan suatu undang-undang
khusus yang mengatur masalah ketenagakerjaan, di Indonesia Peraturan
Perundang-undangn yang mengatur masalah tenaga kerja telah tertuang
dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
dalam Undang-undang tersebut mengatur masalah-masalah tenaga kerja,
perlindungan tenaga kerja, hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan
pekerja dan pengusaha. Selain Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, telah
ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan
Pekerja atau Buruh Perempuan antara pukul 23.00-07.00. dalam
Kep.224/MEN/2003 telah mengatur secara lebih merinci masalah per-
lindungan tenaga kerja wanita pada malam hari, dan kewajiban para
pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari hingga pagi
hari.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Sebagai premis mayor maka digunakan peraturan Perundang-undangan
yaitu Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep
.224/MEN/2003. Tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan
Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 – 07.00.
Inventarisasi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
perizinan pada pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam
hari dan hak-hak buruh perempuan yang bekerja pada malam hari, kemudian
mencari data tentang pemenuhan hak apa saja yang telah diterapkan di PT.
Kusuma Mulia kepada buruh-buruh perempuan yang bekerja pada malam hari
di sana. Apakah para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari telah
mendapat hak-hak nya dan pengusaha telah melakukan kewajibannya. Setelah
itu dicari adakah kesesuaian antara undang-undang dan realita pada PT.
Kusuma Mulia dengan interpretasi atau penafsiran untuk menemukan suatu
peristiwa hukum yang terjadi.
Untuk premis minornya adalah izin pengusaha yang mempekerjakan
pekerja wanita pada malam hari dan Pemenuhan hak-hak dan kewajiban
pengusaha atupun buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di PT.
Kusuma Mulia Karanganyar.
Untuk dapat diterapkan pada peristiwa kongkrit berupa pelaksanaan
perlindungan pada tenagakerja atau pekerja wanita yang mendapat waktu
kerja pada malam hari. Dalam hal perlindungan tenaga kerja wanita akan
dilihat dari perizinan dalam hal mempekerjakan pekerja wanita pada malam
hari dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, dan hak-hak para
pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Kusuma Mulia dan
kewajiban pengusaha yang mempekerjakan para tenaga kerja wanita pada
malam hari. Peristiwa-peristiwa yang konkrit seperti tersebut diatas harus
mengarah pada undang-undang khususnya undang-undang Ketenagakerjaan
sebagai payung hukum dalam perlakuan tenagakerja.
Peristiwa kongkrit yang dirumuskan tersebut dihubungkan dengan
peraturan Perundang-undangan yang ada, sebaliknya undang-undang yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
ada harus disesuaikan dengan peristiwanya yang kongkrit, jawaban atas
penelitian diperoleh dengan pasal-pasal yang ada dalam peraturan terkait
ditempatkan sebagai premis mayor sedangkan peristiwa hukum ditempatkan
sebagai premis minor yang kemudian akan ditarik kesimpulan tentang
masalah tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum PT. Kusuma Mulia
1. Sejarah PT. Kusuma Mulia Karanganyar
PT. Kusuma Mulia merupakan sebuah perusahaan grup secara umum dan
merupakan peusahaan tekstil yang terdiri dari tiga grup antara lain :
a. PT. KUSUMA MULIA SOLO
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 47 Solo
Telepon : (0271) 648461, 663710
Bergerak : Pada bidang pencelupan (dyeing) dan penyempurnaan
(finishing) kain dengan hasil kain jadi warna.
b. PT. KUSUMA MULIA PLASINDO INFITEX
Alamat : Jl. Raya Besole Km. 01 Caper, Pedan, Klaten
Telepon : (0272) 551359, 555062
Bergerak : Pada bidang plastik dan penenunan (weaving) kain
dengan hasil plastik dan kain mentah (gray)
c. PT.KUSUMA MULIA PALUR
Alamat : Jl. Raya Palur Km. 09 Karanganyar, Surakarta
Telepon : (0271) 825252 , 825446
Bergerak : Pada bidang pencelupan (dyeing) dan penyempurnaan
(finishing) kain dengan hasil jadi putih atau kain jadi
warna.
Sejalan dengan perkembangan dan peluang market PT. Kusuma
Mulia Solo bergerak di bidang Dyeing dan Finishing dirasa tidak mam-
pu memenuhi kebutuhan pasar. Walaupun perusahaan lain lesu tetapi
PT. Kusuma Mulia Solo tetap bertahan, karena secara geografis peru-
sahaan tidak mungkin lagi untuk diperluas atau secara tata kota sudah
layak . Maka pihak direksi mendirikan perusahaan baru yang berada di
Jl. Raya Palur Km.09 Karanganyar Surakarta, pada tanggal 14 Februari
2002 hingga saat ini. PT. Kusuma Mulia Palur baru beroperasi sekitar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
2,5 tahun dan berjalan dengan baik serta menunjukkan peningkatan
perbaikan dengan hasil produksi mampu mengembangkan mesin-mesin
teknologonya.
2. Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi PT. Kusuma Mulia berbentuk fungsional
hierarkis yang membagi pekerjaan kedalam tugas-tugas yang terpisah, ber-
urutan dan terbagi kedalam fungsi-fungsi atau unit-unit yang
terspesialisasi.
PT. Kusuma Mulia ini dipimpin oleh dewan direksi yang diangakat
oleh rapat umum pemegang sahan yang dikuatkan dengan surat kete-
rangan menteri keuangan Republik Indonesia. Berikut struktur organisasi
PT. Kusuma Mulia :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
Perincian tugas dan tanggungjawab masing-masing direktur dan
departemen adalah sebagai berikut :
a. Direksi
Bertugas :
1) Menetapkan kebijakan-kebijakan umum perusahaan dalam pen-
yusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
2) Menetapkan kebijakan umum dalam rangka melaksanakan
kebijakasanaan pemerintah dibidang tekstil.
3) Penanggungjawab utama usaha perusahaan dalam mencapai tujuan
perusahaan.
b. Kabag Personalia
Bertugas :
1) Mengkoordinasi bagian personalia serta menjalankan kebijakan-
kebijakan yang telah ditetapkan dewan direksi.
2) Membantu direksi dalam menyusun dan melaksanakan anggaran
umum dan tenaga kerja perusahaan.
3) Menjawab dan mengatur penyelenggaraan administrasi, pene-
rimaan pegawai, pemberhentian, peraturan upah, pembinaan men-
tal dan ketrampilan
Bagian ini membawahi bagian pengiriman umum, kasie payroll, ko-
mandan satpam, kasie kendaraan, kasie pengiriman, yang akan ter-
perinci dalam daftar lampiran.
c. Kabag PPIC
Bertugas :
1) Tercapainya target dan tujuan umum departemen yang sesuai
dengan kualitas pelaksanaan.
2) Pelaksana efesiensi dalam pemakaian bahan baku, bahan pembantu
serta biaya lainnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
3) Pelaksanaan pengembangan sistem manajemen, sistem operasi dan
SDM dibagian bersangkutan guna mengingkatkan kompetisi
manajemen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
4) Keamanan investaris dan aset perusahaan yang ada dibagian yang
bersangkutan baik dari kerusakan, kehilangan maupun pencurian.
d. Staff marketing
Bertugas :
1) Mencari pembeli baru dan meningkatkan koordinasi dengan depar-
temen produksi sehingga barang-barang yang diproduksi benar-
benar dapat memenuhi kebutuhan dari permintaan pasar serta
menghindari penumpukan barang jadi.
2) Mengadakan pendikatan dan penumpukan hubungan yang baik
dengan para pelanggan.
3. Kepersonaliaan
a. Tenaga kerja dan hari kerja
Jumlah tenaga kerja yang ada di PT. Kusuma Mulia cabang palur
adalah 218 dengan perincian 100 pria dan 118 wanita.
b. Hari dan Jam Kerja
PT. Kusuma Mulia cabang palur buka selama 7 hari nonstop dalam
seminggu, tetapi untuk pekerja lapangan sampai 6 hari kerja, jika ada
lembur baru 7 hari kerja. Jam kerja karyawan PT. Kusuma Mulia
cabang palur dibagi menjadi tiga shift. Untuk karyawan staff
(manajerial) bekerja selama 5 hari delam seminggu, mulai dari hari
senin sampai hari jumat. Sedangkan hari sabtu dan minggu libur.
Mereka bekerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB .
sedangkan untuk karyawan operasional bekerja setiap hari 8 jam yang
diatur dalam 3 shift, shift pertama pukul 07.00 WIB sampai pukul 15.00
WIB, shift kedua pukul 15.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB, shift
ketiga pukul 23.00 WIB hingga pukul 07.00. Jam istirahat selama 1 jam
setelah shift kedua masuk.
c. Sistem pengupahan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
Sistem pengupahan yang diberikan oleh PT. Kusuma Mulia cabang
palur adalah upah yang dibayarkan setiap akhir bulan Kepada karyawan
tetap , serta tanggal merah atau hari besar diberlakukannya lembur.
d. Jaminan kesejahteraan karyawan
PT. Kusuma Mulia cabang palur memberikan jaminan kesejahteraan
Kepada karyawan dalam bentuk :
1) Pelayanan kesehatan berupa pengorbanan dokter yang ditanggung
oleh perusahaan. Karyawan yang habis berobat tinggal mengajukan
berkas klaim atas biaya pengobatan yang dilakukan dan akan
diganti oleh perusahaan. Kesejahteraan ini berlaku bagi keluarga
seperti kesehatan anak-anaknya dan persalinan istri.
2) Uang Makan dan Minum serta Pemberian Susu Kaleng Setiap
Bulannya.
3) Pakaian seragam yang deberikan secara Cuma-Cuma setiap 1 tahun
sekali
Perjanjian kerja di PT ini dibuat secara tertulis dan merupakan
perjanjian kerja waktu tertentu yang disepakati kedua pihak yakni pengusaha
dan pekerja atau buruh atau karyawan. Perusahaan dalam menerima dan
mengangkat karyawan harus disesuaikan dengan formasi yang ada sesuai
dengan syarat yang umum dan khusus, yang telah ditetapkan perusahaan dan
harus dipenuhi oleh calon karyawan. Penerimaan seseorang menjadi kar-
yawan dijabarkan di dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pejabat
perusahaan yang berwenang dan oleh calon karyawan yang bersangkutan.
Semua keterangan di dalam perjanjian kerja dan pada lampiran-lampiran
perjanjian kerja dan atau keterangan diri lainnya harus diisi secara akurat dan
jujur oleh karyawan.
Struktur dan skala upah disusun perusahaan dengan memperhatikan
pangkat atau golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi kar-
yawan. Upah dan golongan tiap karyawan secara perorangan pada hakekatnya
bersifat rahasia dan bukan untuk diketahui pihak lain. Upah karyawan bagian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
staf kantor dibayarkan dihari kerja normal yang terakhir pada bulan kalender
berjalan dan untuk karyawan di lapangan juga dibayar setiap satu bulan pada
tanggal awal, dan karyawan lapangan bisa mengambil bayaran terlebih dahu-
lu sebelum jatuh tanggal dengan memberikan alasan dibagian personalia.
Bonus THR dapat diberikan perusahaan yang nilainya disesuaikan kinerja
perusahaan, kinerja karyawan, keadaan keuangan perusahaan yang men-
dukung dan akan diberikan setiap tahun. Pembayaran upah melalui pihak
ketiga dapat dilakukan dengan syarat harus ada surat kuasa dari karyawan
yang dibubuhi materai, surat kuasa hanya berlaku untuk 1 (satu) kali
pengambilan kecuali dengan persetujuan perusahaan. Peninjauan upah
dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan produktivitas kinerja
karyawan dan kemampuan perusahaan.
Untuk pelaksanaan waktu kerja dalam Undang-undang Nomor13
Tahun 2003 disebutkan setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan
waktu kerja (Pasal 77 ayat (1)) Undang-undang Ketenagakerjaan). Waktu
kerja yang dimaksud meliputi yang pertama adalah 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari
dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu. Atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dan pada
Pasal 79 Undang-undang Ketenagakerjaan ayat (1),(2) yang meliputi Istirahat
antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4
(empat) jam terusmenerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam
kerja, istirahat mingguan 1(satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu atau 2 (dua) hari untuk (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Sedangkan di PT. Kusuma Mulia Perlindungan jam kerja ini dilaksanakan
sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan berdasar jam dan hari kerja
normal, yaitu 7 (Tujuh ) jam sehari atau 40 (empat puluh ) jam perminggu.
Serta istirahat yang cukup telah diberikan perusahaan yaitu 60 menit (1 jam).
Untuk hari Jumat ada kelonggaran bagi para pekerja bila akan
melaksanakan ibadah sholat Jumat yaitu dengan diberikannya waktu istirahat
pada pukul 11.30 – 13.00 WIB. Perusahaan memberikan izin waktu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
secukupnya bagi karyawan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan
agamanya.
Kerja regu atau shift dapat diadakan oleh perusahaan dengan waktu
kerja yang berbeda dari hari kerja normal dan jam kerja normal berdasarkan
sifat dan jenis pekerjaan. Perusahaan mempunyai wewenang untuk mengubah
hari kerja, jam kerja, dan istirahat, sebatas yang dibenarkan oleh peraturan
Perundang-undangan.
B. Peraturan Yang Mengatur Masalah Perijinan dalam Hal
Mempekerjakan Wanita Pada Malam Hari dan izinan yang dimiliki di
PT. Kusuma Mulia dalam Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari.
Menurut Sjachran Basah yang dikutip dalam bukunya Ridwan HR (
2010. Hal 207) izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu
yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan
dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh kekuatan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas
berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan yang
secara umum dilarang.
N,M Spelt dan J.B.J.M ten Berge dalam bukunya Ridwan HR ( 2010 .
Hal 208) membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit adalah sebagai
berikut. Izin merupakan suatu instrumen yang banyak digunakan dalam
hukum administrasi negara sebagai sarana yudikatif yang digunakan untuk
mengendalikan warganya, dengan adanya izin pemerintah memperkenankan
orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang
sebenarnya dilarang.
Dalam arti sempit izin merupakan pengikatan-pengikatan pada suatu
peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-
undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu untuk menghindari keadaan-
keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada perizinan adalah bahwa suatu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam
ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dapat dengan teliti diberikan batas-
batas tertentu bagi tiap kasus.
Fungsi dari sebuah izin adalah selaku ujung tombak instrumen hukum
sebagai pengarah , perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu
dijelmakan ( Ridwan HR . 2010 . Hal 217-218). Dalam hal ini persyaratan
dalam sebuah izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu
sendiri. Sedangkan tujuan dari perizinan adalah :
a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
b. Izin mencegah bahaya lingkungan
c. Keinginan melindingi obyek-obyek tertentu
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit
e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan
aktivitas-aktivitas.
Perizinan dalam mempekerjakan wanita pada malam hari sebelum
berlakunya Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
telah diatur pada pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1951 yang men-
yebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada
malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan
seharusnya dijalankan oleh orang wanita, dari ketentuan tersebut dipertegas
dengan ketentuan lain yang mengatur kerja malam tenaga kerja wanita adalah
Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja
Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647)
yang menetapkan “ Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada
malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat , tempat, dan keadaan
seharusnya dijalankan oleh wanita, serta mempunyai izin”.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1989 pada pasal
1 mengatakan bahwa pengusaha yang akan mempekerjakan pekerja wanita
pada malam hari harus mengajukan permohonan tertulis dengan bermetarai
Kepada Kandepnaker setempat dengan dilampiri izin usaha dan sifat
pekerjaan perusahaan yang bersangkutan, permohonan perusahaan untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dan surat pernyataan
kesanggupan pengusaha untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada pasal yang ada dalam peraturan tersebut.
Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, malam
hari adalah waktu antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00. dalam pasal 98
ayat 1 huruf c disebutkan bahwa Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan
wanita untuk melakukan pekerjaannya pada waktu tertentu malam hari. Pada
ayat 3 disebutkan Dalam hal jenis dan tempat pekerjaan mengharuskan
dilakukan pada malam hari, maka pengusaha diwajibkan memperoleh izin.
Pada pasal 99 dijelaskan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan,
pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja wanita yang sedang hamil
dan/atau sedang menyusui pada waktu tertentu malam hari. Dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1997 peraturan yang mengatur pekerja wanita pada
malam hari lebih mengatur ketentuan waktu karena dalam pasal 100
disebutkan bahwa waktu kerja malam hari : 6 (enam) jam 1 (satu) hari dan 35
(tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu; atau 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tenaga Kerja juga
melarang kaum wanita melakukan pekerjaan pada malam hari kecuali ada hal-
hal yang bersifat khusus, dalam Pasal 7 disebutkan :
1. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali
jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya di-
jalankan oleh orang wanita.
2. Dapat dikecualikan dari larangan termaksud dalam ayat (1) hal-hal di
mana pekerjaan wanita pada malam hari itu tidak dapat dihindarkan
berhubung dengan Kepentingan atau kesejahteraan umum.
3. Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal yang dikecualikan
termaksud dalam ayat (2) beserta syarat-syarat untuk menjaga kesehatan
dan kesusilaan buruh wanita itu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Tahun 1990 Konferensi Perburuhan Internasional mengadopsi sebuah
protokol dari Konvensi (Revisi) Kerja Malam (Perempuan) tahun 1948, yang
menyatakan pelarangan kerja malam terhadap perempuan bisa dicabut
dimana organisasi pengusaha dan serikat pekerja mencapai persetujuan yang
sesuai menghadapi masalah ini. Pada tahun yang sama, konferensi juga
mengadopsi Konvensi Kerja Malam (No. 171) untuk menjaga para pekerja
malam secara umum. Konvensi ini menyatakan bahwa perempuan diberikan
alternatif untuk bekerja malam sebelum dan sesudah melahirkan, tetapi dari
semua konferensi tersebut Indonesia tidak meratifikasi. (ILO. 2004 : 21).
Peraturan yang ada mengenai masalah harus adanya izin dalam
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari satu persatu sudah mulai
tidak berlaku lagi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 dan Ordonansi
tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan
Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647) ini sudah
tidak lagi berlaku semenjak dikeluarkannya Undang-undang No 25 Tahun
1997 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :
PER.04/MEN/1989 juga sudah tidak berlaku lagi setelah Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan KEP.224/MEN/2003 tentang kewa-
jiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara
Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan
Nomor 25 Tahun 1997 yang didalamnya mengatur jika seorang pengusaha
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari harus memperoleh izin
semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, udang-undang
tersebut tidak berlaku lagi.
Dari beberapa uraian di atas dapat jika diperhatiakn bahwa sebelum ber-
lakunya Undang-undang tentang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 ada
larangan mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari. Selain itu dalam
peraturan-peraturan yang lama seperti disebutkan diatas juga diharuskan
adanya izin pada perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja wanita pada
malam hari. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 pengaturan pekerja perempuan malam hari telah banyak mengalami
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
perubahan dari ketentuan yang sebelumnya melarang perempuan
dipekerjakan pada malam hari, kecuali karena sifat pekerjaan tersebut harus
dikerjakan oleh perempuan dengan meminta izin instansi yang
bertanggungjawab pada bidang ketenagakerjaan, dalam undang-undang ini
tidak lagi disebutkan jika sebuah perusahaan haruslah memperoleh ijin
terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait misalnya Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi setempat jika ingin mempekerjakan pekerja wanita pada malam
hari.
Tidak perlunya pemberian izin terhadap para pengusaha yang akan
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dapat diliht pula dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 202 Tahun 2008 tentang Peraturan
Daerah Nomor Pembatalan kota Bekasi 5 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan
Retribusi Bidang ketenagakerjaan, dalam Keputusan tersebut dikatakan
bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Isi dari Keputusan tersebut
adalah Membatalkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2001
tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan dengan alasan
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah, salah satunya pembatalan Izin penyimpangan
waktu kerja dan waktu istirahat, serta izin kerja malam bagi wanita tidak
diperlukan karena hanya memerlukan persetujuan dari buruh/pekerja yang
bersangkutan sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) dan (4) serta Pasal 78 ayat (1)
huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dengan demikian penyelenggaraannya tidak memerlukan izin dari
Pemerintah Daerah.
Berlakunya Undang-undang No 13 Tahun 2003 sangat membebaskan
pengusahan dari perizinan untuk mempekerjakan pekerja wanita pada malam
hari, padahal izin tersebut sangat penting untuk melindungi para pekerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
wanita, tidak dapat dipungkiri wanita adalah makluk yang lemah dan ada hal-
hal yang harus diperhatikan antara lain :
1. Para wanita pada umumnya bertenaga lemah, halus, tetapi tekun;
2. Norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tidak
terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya (laki-
laki) terutama kalau bekerja pada malam hari;
3. Para tenaga kerja wanita pada umumnya mengerjakan pekerjaan halus
sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya;
4. Para tenaga kerja wanita yang masih gadis, telah bersuami yang dengan
sendirinya mempunyai beban rumah tangga yang harus dilaksanakan pula
Tetapi untuk Kabupaten Karanganyar sendiri memiliki kebijakan jika
ada perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari
disarankan untuk memiliki surat rekomendasi agar Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mudah untuk memantaunya, surat rekomendasi ini diterbitkan
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Ka-
ranganyar berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala dinas kabupaten
karanganyar.
Surat rekomendasi ini diterbitkan dengan cara perusahaan mengajukan
permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya pihak
Disnakertrans akan meneliti dokumen serta syarat-syarat yang telah
ditetapkan, syarat tersebut antara lain harus ada izin dari keluarga. Setelah
semua syarat terpenuhi Disnakertrans akan mengecek perusahaan tersebut
jika semua telah sesuai akan dikeluarkan atau diterbitkan surat rekomendasi.
Keberadaan surat rekomendasi dari Disnakertrans Kabupaten Karang-
anyar tersebut hanya bersifat rekomendasi tidak bersifat mewajibkan untuk
mendata perusahaan yang mempekerjakan wanita pada malam hari, dan
keberadaan surat rekomendasi bagi perusahaan yang mempekerjakan wanita
pada malam hari tersebut tidak dapat dikenai sanksi secara hukum
PT. Kusuma Mulia memiliki pekerja wanita pada malam hari yang
berada pada bagian knitting atau rajut dengan daftar pekerja sebagai berikut :
Tabel 1 ( Daftar Pekerja Malam Hari di Bagian Knitting PT.Kusuma Mulia)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
JADWAL MASUK DEPT . KNITTING No Nama Jenis Kelamin Waktu Kerja
1 Eko Suranto Laki-Laki SIANG
2 Hariawan Laki-Laki
3 Sapta Afriana Perempuan
4 Enny Purwanti Perempuan
5 Purwoko Laki-Laki
6 Latief Nogroho Laki-Laki
7 Tutik DJ Perempuan
8 Nur Fitri Perempuan
9 Abdul Hamid Laki-Laki
1 Sadino Laki-Laki MALAM
2 Agus Setyo Laki-Laki 3 Hartati Perempuan
4 Achad Qosim Laki-Laki
5 Joko Purnomo Laki-Laki
6 Meiria Ambar I Perempuan 7 Sriyanto Laki-Laki
8 Rudi Purnomo Laki-Laki 9 Nur Roini H Perempuan
1 Widodo Laki-Laki
PAGI
2 Dwi Tupono Laki-Laki 3 Tri Hastatik Perempuan
4 Titik Handayani Perempuan
5 Agung Wibowo Laki-Laki
6 Agung Riyadi Laki-Laki 7 Tri Tarwanti Perempuan
8 Ari Eko Saputri
Perempuan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
Pergantian Shift masuk yang berlaku di Dept. Knitting adalah setelah
selama satu minggu bekerja (6 hari kerja senin sampai sabtu) mendapat shift
pagi seminggu kemudian akan ganti ke shift malam dan dari shift malam akan
ganti ke shift siang dengan waktu libur hari minggu, untuk lebih jelasnya
akan digambarkan seperti bagan dibawah ini :
Gambar 1 Jadwal Pergantian Shift
PAGI MALAM SIANG
Setelah melakukan penelitian pada PT. Kusuma Mulia cabang palur
Karanganyar , memang benar adanya tenaga kerja wanita yang bekerja pada
malam hari di bagian Knitting atau rajut yang merupakan Defisi baru PT
tersebut , Defisi tersebut baru dibentuk sekitar dua tahun yang lalu, shift tiga
atau shift malam yang ada berlangsung pada pukul 23.00 sampai pukul 07.00.
yang kadang ada juga pada pukul 22.00 – 07.00 tetapi dalam mempekerjakan
wanita pada malam hari di PT tersebut tidak memiliki surat rekomendasi dari
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, meskipun hanya surat reko-
mendasi yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap seharusnya PT ini
harus memiliki untuk memudahkan pengawasan pada perusahaan yang mem-
pekerjakan pekerja wanita pada malam hari.
Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang ada,
diharapkan mampu untuk melindungi keberadaan para pekerja wanita yang
secara fisik memiliki fisik yang lemah dari laki-laki, dalam Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan justru tidak disebutkan
peraturan yang berbunyi harus adanya izin dari Disnakertrans dalam hal
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, dengan adanya kelonggaran
yang tidak diatur dalam undang-undang ini akan semakin banyak perusahaan
yang mempekerjakan wanita pada malam hari, karena mereka menganggap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
mudahnya prosedur yang harus dilakukan, tanpa melakukan kewajiban-
kewajiban yang harus dilaksanakannya, sedangkan bagi pekerja sendiri yang
seharusnya dilindungi hak-haknya oleh adanya izin tersebut akan semakin
melemahkan kedudukannya, hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan
Adrian Sutendi ( 2010 : 284-285 ) bahwa perizinan memuat Kepentingan
buruh, pekerja dan pemerintah, perizinan merupakan instrumen pemerintah
untuk mengatur Kepentingan masyarakat secara umum, sedangkan bagi
pengusaha perizinan merupakan instrumen untuk melegalkan berbagai
aktivitas yang ada. Untuk para pekerja sendiri merupakan instrumen untuk
melindungi dirinya dari eksploitasi pengusaha dan kondisi kerja yang tidak
memadai. .
Disebutkan diatas bahwa izin berfungsi salah satunya adalah melindungi
keadaan-keadaan tertentu dengan fisik yang lemah seorang wanita wajib
dilindungi, dengan adanya perizinan yang diatur secara tegas dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 akan banyak melindungi para pekerja wanita
khususnya yang bekerja pada malam hari, karena para pengusaha dituntut
untuk melaksnakan syarat-syarat pemenuhan hak untuk mendapat suatu izin.
Dalam sebuah perizinan Kepentingan pekerja adalah perizinan yang
diberikan oleh pengusaha harus mampu memaksa pengusaha untuk me-
ningkatkan kesejahteraan buruh, dengan kata lain perizinan menjadi
instrumen hukum pengawasan dalam penegakan hukum normatif buruh
sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh pengusaha (Adrian Sutendi
2010 : 285 )
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor
KEP.224/MEN/2003, dalam pasal 4 disebutkan pembangunan ketenaga-
kerjaan bertujuan memberikan perlindungan pada tenaga kerja dalam me-
wujudkan kesejahteraan, hal tersebut melindungi keadaan para pekerja yang
cenderung lebih lemah dari pada pengusaha, perizinan merupakan hal yang
penting untuk melindungi suatu aktivitas-aktivitas tertentu, mempekerjakan
pekerja wanita pada malam hari merupakan aktivitas-aktivitas yang
seharusnya perlu suatu perizinan, namun dalam peraturan yang ada saat ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
berlaku masalah perizinan mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari
tidak diatur lagi, berarti peraturan yang ada tidak dapat berlaku secara efektif
karena belum memberikan perlindungan yang maksimal pada para pekerja
wanita khususnya pekerja wanita pada malam hari. Seharusnya undang-
undang ketenagakerjaan atau peraturan yang ada haruslah mencantumkan
secara kuat masalah perizinan Undang-undang No 13 tahun 2003, Kepmena-
kertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang
mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 – 07.00. karena
dari kedua peraturan yang ada tidak satu pun yang mengatur harus adanya
izin yang diwajibkan pada pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja
wanita pada malam hari, undang-undang tersebut seharusnya mengatur secara
tegas bahwa diwajibkan memiliki izin bagi perusahaan yang mempekerjakan
tenaga kerja wanita pada malam hari, dengan tidak adanya kewajiban yang
harus dilakukan oleh pengusaha yang diatur secara tegas dalam kedua
peraturan perundang-undangan tersebut diatas akan sangat berpengaruh pada
banyaknya perusahaan yang belum melakukan kewajiban-kewajiban dalam
pemenuhan hak-hak para pekerja. Dengan ketegasan yang ada dalam
peraturan perundang-undang akan memberikan perlindungan karena
perusahaan tidak akan mempekerjakan para wanita yang bekerja pada malam
hari dengan sembarangan tanpa memenuhi hak pekerja.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sendiri selaku Pengawasan bagi
setiap perusahaan yang mempekerjakan wanita pada malam hari, dalam
kenyataan dilapangan seringkali pengawasan tersebut lemah akibanya hukum
tidak dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Disnaker Kab. Karanganyar
sendiri lemahnya pengawasan disebabkan karena minimnya jumlah petugas
pengawas melakukan penegakan hukum, dari jumlah perusahaan di Kab.
Karanganyar yang kurang lebih berjumlah 349 petugas pengawasnya hanya
berjumlah 9 orang. Sedangkan disisi lain kinerja Disnakertrans kurang aktif
dalam hal mengadakan sosialisasi pada pihak-pihak yang terkain, karena
sering kali para pihak tidak dapat memahami masalah rasionalitas perizinan
yang sering kali tidak ditemukan secara jelas sehingga para pihak terkait sulit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
memahami untuk apa izin tersebut harus dilakukan. “ Efektivitas sosialisasi
Disnakertrans sendiri juga merupakan bagian lain yang perlu dipertanyakan”
Adrian Sutendi ( 2010 : 286-287 )
Pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum yang sesuai dengan
tujuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 juga perlu memperhatikan
Sarana dan fasilitas agar terciptanya efektifitas hukum, tanpa adanya
tunjangan fasilitas dan sarana, hukum sangat sulit untuk berlaku, dalam hal
fasilitas atau sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk proses perizinan
salah satunya harus ada birokrasi yang mudah, murah, karena bagi sebuah
perusahaan jika akan melakukan sebuah proses perizinan tersebut pasti akan
dikaitkan dengan efisiensi biaya karena untuk mengurus suatu ijin tidaklah
murah, selain itu birokrasi yang berbelit, hal itu sependapat dengan apa yang
dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya Ridwan HR (2010 : 210)
Menurutnya, Organisasi disebut sebagai sebuah birokrasi, menentukan
norma-normanya sendiri yang semuanya harus dilaksanakan. Menurut Adrian
Sute dalam bukunya yang berjudul Hukum Perizinan dalam Sektor Hukum
Publik (2010 : 282) mengatakan prosedur birokrasi yang panjang membuat
para pengusaha keberatan untuk mendapatkan izin tersebut. Dalam sebuah
Organisasi mempunyai peraturan dan pengaturan dan juga memberi perintah
agar organisasi dapat berfungsi secara efektif di mana semua peraturan harus
ditaati. Dalam konteks perizinan Kepentingan buruh adalah perizinan yang
diberikan Kepengusaha harus mampu memaksa pengusaha untuk
meningkatkan kesejahteraan buruh, dengan kata lain perizinan menjadi
instrumen hukum pengawasan dalam penegakan hak-hak normatif pekerja
sebagai standart minimal yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Fungsi inilah
yang kurang berjalan dalam perizinan yang berlangsung, disisi lain pengusaha
juga mengeluhkan adanya biaya yang tinggi yang harus dikeluarkan dalam
hal mengurus izin, diluar retribusi resmi, terjadi pengutan-pungutan liar yang
bahkan kadangkala lebih besar dari tarif resmi ( Adrian Sutedi , 2010 :285) .
pemerintah harus menghilangkan anggapan-anggapan bahwa dalam
mengurus suatu perizinan untuk mempekerjakan pekerja wanita pada malam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
hari biaya tinggi dan birokrasi yang rumit dengan muranya biaya pendaftaran
perizinan diharapkan hal tersebut dapat menjadi daya terik bagi perusahaan
untuk mendapatkan izin.
C. Hak-Hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari dan
Kewajiban Pengusaha PT Kusuma Mulia dalam Hal Mempekerjakan
Wanita Pada Malam Hari
1. Hak yang harus diperoleh para pekerja wanita yang bekerja pada
malam hari di PT. Kusuma Mulia yang telah diatur dalam UU.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengakui persamaan hak
tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan di pasar
kerja (Pasal 5 dan 6). Selain itu buruh perempuan dirasa perlu lebih
mendapat perlindungan hak-haknya sesuai dengan kodrat, harkat dan
martabatnya, disisi lain perempuan juga punya keterbatasan.
CEDAW Working Group Indonesia (CWGI) menyatakan, bahwa
hak buruh sering diabaikan dan persoalan diskriminasi terhadap
perempuan di tempat kerja masih banyak terjadi. Buruh perempuan sering
mengalami perlakuan tidak manusiawi karena persoalan hak repro-
duksinya. Sulit untuk mendapatkan cuti haid, terancam PHK sesudah
melahirkan atau rentan mengalami pelecehan seksual baik dari buruh laki-
laki ataupun atasannya sendiri seperti mandor atau majikan (Jurnal
Perempuan, ”Ribuan Buruh Perempuan Terancam Kehilangan Hak
Pekerja, Negara Abaikan Konvensi CEDAW” ,Post on July 31,2007 By
CWGI).
Tidak adanya dikriminasi antara tenaga kerja wanita dan laki-
laki dalam mendapatkan perlakuan, membuka banyak peluang bagi
tenaga kerja wanita dalam menerima hak-haknya, karena seringkali
sebagai kaum yang lebih lemah dari laki-laki, tenaga kerja wanita
diperlakukan dengan tidak adil karena dapat dilihat dalam kenyataanya
dilapangan bahwa mereka terkonsentrasi pada industri padat karya,
dengan jam kerja panjang, membosankan, penuh dengan limbah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
industri, dan upah rendah. Sebagai seorang yang lemah dari pada laki-
laki harus ada perhatian khusus bagi pekerja wanita, apalagi yang
bekerja pada malam hari, harus dilindungi dari kemungkinan-
kemungkinan terkena resiko atas pekerjaan yang dilakukannya, karena
sering kali pekerja apalagi pekerja wanita dianggap pihak yang lemah
ekonominya jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang mempunyai
ekonomi yang kuat, maka sudah sepatutnya sebagai pihak yang
dianggap lemah mendapat perlindungan atas hak-hak yang
diperolehnya.
Undang-undang telah mengatur hak-hak yang diperoleh bagi
pekerja wanita yang melakukan pekerjaan pada malam hari diantaranya:
a. Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban
pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan
antara pukul 23.00 sempai dengan 07.00, hak yang diperoleh para
pekerja dari Keputusan menteri ini antara lain :
1) Mendapat penjagaan keamanan dan kesusilaan pekerja atau
buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf b dengan :
a) Adanya petugas keamanan ditempat kerja.
b) Mendapat kamar mandi/WC yang layak dengan penerangan
yang memadahi sarta terpisah antara pekerja/buruh
perempuan dan laki-laki.
2) Mendapat makanan dan minuman yang diberikan harus
sekurang-kurangnya 1400 kalori yang diberikan pada waktu
istirahat antara jam kerja dan tidak dapat diganti dengan uang.
3) Mendapat makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan
makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi.
Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan
Kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi.
4) Mendapat menyediakan antar jemput dimulai dari tempat
penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya, Penjemputan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan
sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
5) Mendapat menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran
pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi
pekerja/buruh perempuan, Kendaraan antar jemput harus
dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan
b. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 76 hak-hak yang didapat para pekerja pada
malam hari adalah sebagai berikut :
1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18
(delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 07.00.
2) Perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya
bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun
dirinya dilarang dipekerjakan bekerja antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 07.00.
3) Mendapat makanan dan minuman bergizi
4) Mendapat penjagaan kesusilaan dan keamanan selama di
tempat kerja.
5) Mendapat angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perem-
puan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 05.00.
Selain hak-hak yang diatur secara tegas dalam beberapa
peraturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
memberikan perlindungan Kepada tenaga kerja perempuan, per-
lindungan tersebut juga menjadi hak yang perlu diperoleh bagi para
pekerja wanita yang bekerja dimalam hari di PT. Kusuma Mulia
Karanganyar, Perlindungan dimaksudkan untuk :
a. menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesetaraan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
kesejahteraan tenaga kerja dengan tetap memperhatikan
perkembangan dunia usaha.
b. menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi tenaga kerja
perempuan serta mendorong berkembangnya kualitas tenaga kerja
perempuan guna untuk meningkatkan peran serta mereka di dunia
kerja.
c. menjamin terlaksanya fungsi reproduksi secara baik, meningkatkan
kesetaraan, menghilangkan perlakuan diskriminasi dan mening-
katkan kualitas dalam rangka menjalankan peran, fungsi dan
tanggung jawabnya di dunia kerja.
Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan diberikan
sesuai dengan kekhususan yang dimiliki perempuan, agar mereka dapat
melaksanakan perannya secara maksimal baik sebagai istri, ibu rumah
tangga, pekerja maupun sebagai anggota masyarakat. Upaya per-
lindungan terhadap tenaga kerja perempuan yang diberikan oleh
Undang undang Ketenagakerjaan ini perlu diadvokasikan secara terus
menerus Kepada:
a. pengusaha
advokasi Kepada pengusaha ini dimaksudkan agar pengusaha lebih
memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang memberikan perlindungan secara khusus terhadap
tenaga kerja perempuan yang dipekerjakannya
b. tenaga kerja perempuan
advokasi terhadap tenaga kerja perempuan juga perlu dilakukan agar
tenaga kerja perempuan tersebut mengetahui tentang hak-haknya
yang diberikan Undang-undang, sehingga bila pengusaha melalaikan
kewajibannya dalam memberikan perlindungan khusus, maka
mereka dapat menuntutnya sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
Perlindungan bagi para pekerja kerja mencakup :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
a. Norma keselamatan kerja yang meliputi hal-hal yang berhubungan
dengan mesin, alat-alat kerja, pesawat dan proses pekerjaannya, serta
keadaan tempat kerjadan lingkungan serta cara melakukan
pekerjaan.
b. Norma kesehatan kerja dan Heigiene kesehatan perusahaan yang
meliputi : pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja, dilaku-
kan dengan pemberian obat-obatan dan perawat bagi tenaga kerja
yang sakit. Mengatur persediaan tempat cara dan syarat kerja
memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan pekerja untuk
mencegah penyakit.
c. Norma kerja yang meliputi : perlindungan tenaga kerja yang ber-
kaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahan, cuti, ker-
ja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut kesusilaan masing-
masing yang telah diakui oleh pemerintah.
d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan atau menderita
penyakit karena kuman yang diakibatkan dari sebuah pekerjaan, ia
berhak mendapat ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat ke-
celakaan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli waris juga berhak
mendapat ganti rugi.
Dari beberapa uraian diatas dapat diklasifikasikan bahwa
perlindungan tenaga kerja perempuan dapat dikategorikan menjadi tiga
hal :
a. Perlindungan yang bersifat Protektif
Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada perlindungan
fungsi reproduksi bagi tenaga kerja perempuan, seperti pemberian
istirahan haid, cuti melahirkan atau gugur kandung. Tenaga kerja
perempuan merupakan kelompok yang karena kodratnya mem-
punyai karakteristik tertentu yang perlu mendapat perhatian. Oleh
sebab itu dalam beberapa hal terhadap tenaga kerja perempuan ini
diberlakukan peraturan khusus terutama yang menyangkut
perlindungan tenaga kerja perempuan, mencakup : larangan mela-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
kukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan kesusilaan perem-
puan ( misal, tidak boleh bekerja dibidang tambang dibawah
tanah), cuti haid, dan kesempatan menyusui anak pada waktu jam
kerja.
Untuk melihat sampai seberapa jauh peraturan perundang-
undangan telah memperhatikan ekssistensi tenaga kerja perempuan,
berikut ini disajikan ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah-
masalah tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari
yaitu :
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ke-
tenagakerjaan Pasal 76 diatur hak-haknya sebagai berikut :
1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18
(delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul
23.00 sampai dengan pukul 07.00.
2) Dilarang dipekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang
menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan
keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
a) memberikan makanan dan minuman bergizi dan
b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat
kerja.
4) Mendapat angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh
perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul
23.00 sampai dengan pukul 05.00.
Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang ke-
wajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh
perempuan antara pukul 23.00 sempai dengan 07.00, hak-hak yang
dalam Keputusan menteri ini antara lain :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
1) Mendapat penjagaan keamanan dan kesusilaan pekerja atau
buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf b dengan :
a) Disediakan petugas keamanan ditempat kerja.
b) Disediakan kamar mandi/WC yang layak dengan
penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja
/ buruh perempuan dan laki-laki.
2) Mendapat makanan dan minuman yang diberikan harus
sekurang-kurangnya 1400 kalori yang diberikan pada waktu
istirahat antara jam kerja dan tidak dapat diganti dengan
uang.
3) Mendapat makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan
makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan
sanitasi. Penyajian menu makanan dan minuman yang
diberikan Kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi.
4) Mendapat nagkutan antar jemput dimulai dari tempat
penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya, Penjemputan
dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan
sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
5) Ditetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi
yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh
perempuan, Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi
yang layak dan harus terdaftar di perusahaan
Penerapan dari peraturan perundang-undangan yang ada
diatas di PT. Kusuma Mulia adalah sebagai berikut :
1) Pada PT. Kusuma Mulia cabang Palur dalam memberikan
perlindungan yang ada di peraturan perundang-undangan yang
ada belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai peraturan
tersebut. Untuk ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (1) yang meng-
atakan bahwa pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
belum kawin dilarang dipekerjakan dalam waktu kerja antara
pukul 23.00 sampai dengan 07.00, dalam hal ini PT. Kusuma
Mulia sudah melaksanakan aturan tersebut dari para pekerja
wanita yang bekerja dibagian Kitting atau rajut rata-rata sudah
berusia diatas 20 tahun dan tidak ada yang berusia kurang dari
18 tahun, meskipun boleh berusia kurang dari 18 tahun tatapi
asal sudah kawin para pekerja wanita yang dibagian Knitting
juga tidak ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel
berikut ini.
Tabel 2 ( Identitas Pekerja Wanita pada Malam Hari )
NO NAMA TANGGAL
LAHIR
ALAMAT
1 Sapta Afriana 3 Maret 1981 Kebakkramat
2 Enny Purwanti 7 Januari 1978 Masaran
3 Tutik DJ 13 Maret 1987 Sragen
4 Nur Fitri 20 Desember 1987 Karanganyar
5 Hartati 30 Februari 1988 Surakarta
6 Meiria Ambar I 3 November 1989 Masaran
7 Nur Roini H 18 September 1986 Kebakkramat
8 Tri Hastatik 16 Oktober 1989 Jaten
9 Tri Tarwanti 24 Oktober 1986 Jaten
10 Ari Eko Saputri 30 Desember 1984 Karanganyar
2) Untuk Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya perempuan
yang dalam keadaan hamil dilarang dipekerjakan antara pukul
23.00 sampai dengan pukul 07.00 , di PT. Kusuma Mulia jika
ada para pekerja wanita yang sedang hamil tidak mendapat
shift malam mereka hanya memdapat sift pagi dan siang saja,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
jika yang hamil tersebut berada dibagian kantornya akan
dipindah ke bagian lain yang tidak sampai shift malam.
3) Untuk pasal 76 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor
Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mem-
pekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00
sampai dengan 07.00 yang pada intinya mengatur masalah
harus ada angkutan antar jemput yang difasilitasi Kepada para
pekerja wanita yang bekerja malam hari dengan tempat
penjemputan yang mudah dijangkau para pekerja, di PT.
Kusuma Mulia tidak dilaksanakan, padahal PT tersebut
mempunyai sebuah angkutan antar jemput berupa mini bus
yang layak pakai dan masih bisa beroperasi secara maksimal,
dalam hal ini PT. Kusuma Mulia menggatinya dengan uang
transport yang besarnya tidak ditentukan oleh jarak semua
mendapat uang transport yang besarnya sama, jelas dalam
pasal 76 ayat (4) dan dalam Kepemenakertrans disebutkan
angkutan antar jemput tidak beleh diganti dengan uang, dalam
hal ini PT. Kusuma Mulia tidak melaksanakan seperti apa yang
ada dalam peraturan ketenagakerjaan, padahal angkutan antar
jemput tesebut dimaksudkan untuk menjaga keselamatan saat
perjalanan, karena pada saat itu malam hari, dengan adanya
pergantian uang tujuan Undang-undang ketenagakerjaan dalam
hal melindungi pekerja kurang terwujud, hal ini merupakan
suatu bentuk pelanggaran pada peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.
4) Untuk Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor
Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang
mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul
23.00 sampai dengan 07.00 yang pada intinya mengatur bahwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan
pekerja wanita pada malam hari antara pukul 23.00 sampai
pukul 07.00 harus menyediakan makanan atau minuman
sekurang-kurangnya 1400 kalori dan tidak dapat diganti
dengan uang, PT . Kusuma Mulia dalam hal ini tidak
melaksanan peraturan tersebut khususnya mengenai adanya
pemberian makanan dan minuman pada pekerja wanita yang
mendapat waktu kerja malam hari, tetepi perusahaan dalam hal
ini PT. Kusuma Mulia mengganti ketentuan tersebut dengan
pemberian uang makan, dengan pemberian uang PT. Ini telah
melanggar ketentuan yang ada karena secara jelas bahwa
pemberian makan dan minum tersebut tidak boleh diganti
dengan uang, apalagi uang pengganti yang diberikan oleh
pihak PT. Kusuma Mulia sendiri besarnya sangat tidak sesuai
dengan harga makanan sebanyak 1400 Kalori, jauh lebih kecil
jumlahnya.
5) Untuk Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang
kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh
perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 Peng-
usaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau
buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) adalah dengan : Menyediakan petugas keamanan ditempat
kerja. Menyediakan kamar mandi atau WC yang layak dengan
penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja atau
buruh perempuan dan laki-laki. Di PT. Kusuma Mulia dalam
hal penjagaan oleh petugas keamanan dilakukan selama 24 jam
non stop dengan sistem kerja pertukaran, yang terbagi dalam 3
shift masing-masing shift bekerja selama delapan jam,dari
pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00 dan pukul 15.00
sampai pukul 23.00 dan 23.00 sampai pukul 07.00, banyaknya
petugas satpam yang berjaga distiap malamnya adalah 3 orang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
sedangkan untuk shift pagi ada empat orang. Sedangkan
menyediaan sarana kamar mandi atau WC di PT. Kusuma
Mulia ada dua ruang yang satu untuk laki-laki dan yang
satunya untuk wanita, dan itu telah sesuai dengan adanya
pemisahan antara kamar mandi laki-laki dan wanita selain itu
jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari
hanya berjumlah tiga sampai empat orang dalam satu shiftnya
dan itu sudah sangat memedahi dengan satu kamar mandi,
petugas kebersihan juga selalu membersihkan kamar mandi
tersebut. Tetapi untuk ketentuan dalam Kepmenakertrans yang
mengatur masalah Penyediaan makanan dan minuman,
peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi
syarat higiene dan sanitasi. Penyajian menu makanan dan
minuman yang diberikan Kepada pekerja/buruh harus secara
bervariasi, tidak dilaksanakan oleh PT. Kusuma Mulia, karena
selama ini PT. Kusuma Mulia tidak memberikan makan dan
minum jadi untuk ruang makan yang higenis tidak ada, hal
tersebut jelas melanggar ketentuan dalam Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003.
Dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
disebutkan Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat
(1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2),
Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144,
dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Jadi walaupun PT. Kusuma Mulia ini mempekerjakan
pekerja wanita pada malam hari, para pekerja wanita yang bekerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
pada malam hari tersebut berhak mendapatkan hak-hak yang diatur
dalam peraturan yang ada. Ini merupakan koreksi pemerintah,
karena masih bayak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan
Undang-undang Ketenagakerjaan yang masih tetap terjadi.
b. Korektif
Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada peningkatan
kedudukan tenaga kerja perempuan seperti larangan pemutusan
hubungan tenaga kerja bagi tenaga kerja perempuan karena me-
nikah, hamil atau melahirkan. selain itu juga menjamin tenaga kerja
perempuan agar dilibatkan dalam penyusuna peraturan perusahaan
dan perjanjian kerja bersama.
Pelaksanaan perlindungan yang bersifat koreksi terhadap hal-
hal yang normatif dilakukan melalui pengawasan ketenagakerjaan
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pengertian pengawasan
dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk melihat,
melakukan pengawasan. Sedangkan pengawasan ketenagakerjaan
adalah lembaga yang penting dalam penyelenggarakan undang-
undang dan peraturan lain yang terkait masalah ketenagakerjaan.
Tujuan pengawasan untuk mengawasi berlakunya peraturan
perundang-undangan yang ada masalah ketenagakerjaan,
menghimpun bahan dan keterangan masalah hubungan kerja dan
keadaan tenaga kerja serta menjalankan pekerjaan lain yang
menjadi kewajibannya.
Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No-
mor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Peng-
awasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan .
Tugasnya Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis dibidang pembinaan pengawasan ketena-
gakerjaan sedangkan fungsinya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
1) perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan nor-
ma ketenagakerjaan ,norma kerja perempuan dan anak ,ke-
selamatan kerja dan kesehatan kerja.
2) pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma kerja
perempuan dan anak ,keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
3) perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, dan
evaluasi dibidang pembinaan pengawasan norma ketena-
gakerjaan, norma kerja perempuan dan anak, keselamatan
kerja dan kesehatan kerja .
4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pem-
binaan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma kerja
perempuan dan anak, keselamatan kerja dan kesehatan kerja
dan
5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal
176 pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa rangkaian
kegiatan, meliputi :
1) Penyusunan rencana kerja.
2) Pemeriksaan diperusahaan atau tempat kerja
3) Pelaporan hasil pemeriksaan
PT. Kusuma Mulia cabang palur terletak di kabupaten
Karanganyar berarti PT tersebut masuk dalam Pengawasan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten
Karanganyar, pengawasan terhadap perusahaan yang mem-
pekerjakan pekerja wanita pada malam hari terus menerus
dilakukan oleh Disnakertrans Kab. Karanganyar dengan melak-
sanakan satu tahun satu kali.
Pengawasan untuk para perusahaan masuk dalam seksi
pembinaan, pengawsan dan seksi kerja lebih spesifik lagi ikut da-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
lam bagian pengawasan, ketenagakerjaan dan seksi syarat kerja,
seksi perselisihan hubungan industrial.
Peran Disnakertrans dalam melakukan pengawasan pada
perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam
hari ini dilakukan dengan cara
1) mengadakan pengawasan langsung dilapangan yang dilakukan
oleh sembilan orang termasuk empat diantaranya adalah
seorang penyidik. Jika ada perusahaan yang belum melakukan
kewajibannya seperti yang ada dalam peraturan yang ada
dalam hal ini pasal 76 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
dan Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang
kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh
perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 ,
Disnakertans akan memberikan nota peringatan sebanyak tiga
kali pada perusahaan yang bersangkutan jika perusahaan yang
bersangkutan belum juga melaksanakan kewajibannya,
pengawas membuat laporan kejadian tentang pelanggaran dan
pengawas dari Disnaker akan mengeluarkan surat penerbitan
penyidikan ke Kepolisian.
2) Peran yang kedua dari Disnakertrans Kabupaten Karanganayar
untuk melindungi hak-hak para pekerja wanita yang bekerja
malam hari adalah dengan melakukan pembinaan yang
diadakan langsung oleh Disnaker kabupaten Karanganyar cara-
nya mengundang para pengusaha yang memiliki parusahaan
yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari,
selain mengundang para pemilik usaha Disnakertrans juga
mengundang serikat pekerja jika tidak ada serikat pekerjanya
biasanya diwakili oleh beberapa pekerja yang nanti pekerja
yang diundang dalam pembinaan tersebut akan menyebarkan
informasi yang diperolehnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21
tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan jelas dikatakan
merupakan suatu kegiatan mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan. Pada PT. Kusuma Mulia sendiri belum ada nota
atau peringatan yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Kabupaten
Karanganyar dalam hal PT tersebut belum melakukan
kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 dan Kepmennakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang
tata cara memperlakukan pekerja wanita pada malam hari, ini
merupakan koreksi dari pemerintah pada Disnakertran agar
melaksanakan tugasnya secara benar, dan menindaklanjuti
pelanggaran yang dilakukan pleh para pengusaha yang tidak sesuai
dengan peraturan yang ada.
c. Non-diskriminasi
Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada tidak adanya
perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap tenaga kerja perempuan
ditempat kerjanya.
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984
tentang pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka
pengesahan perlindungan tenaga kerja perempuan dari perlakuan
diskriminatif semakin kuat.
Dalam Pasal 11 UU Nomor 7 tahun 1984 dijelaskan tentang
hak-hak wanita dalam ketenagakerjaan yaitu :
1) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia.
2) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria seleksi
yang sama dalam penerimaan pekerja.
3) Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan
pangkat jaminan kerja dan semua tunjangan fasilitas kerja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
4) Hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang,
termasuk masa kerja sebagai magang.
5) Hak untuk menerima upah, termasuk tunjangan, perlakuan yang
sama untuk kerja yang sama nilainya.
6) Persamaan penilaian kualitas pekerjaan.
7) Hak atas jaminan sosial.
8) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk
perlindungan fungsi reproduksi.
Berkaitan dengan hal-hal yang diatur diatas kenyataannya di PT.
Kusuma Mulia cabang palur adalah sebagai berikut :
1) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia.
Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Diskriminasi masih sering terjadi terutama dalam hal penerimaan
tenaga kerja diperusahaan atau instansi pemerintah, di mana tenaga
kerja laki-laki lebih diutamakan dari tenaga kerja perempuan.
Sebagai akibat adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat (2) tersebut PT. Kusuma
Mulia dalam hal perekrutan para pekerja tidak terdapat diskriminasi
dalam penerimaan para pekerja laki-laki dan perempuan, semua
orang boleh mendaftar pada lowongan yang ada baik laki-laki atau
wanita dan penerimaan kerja didasarkan pada kemampuan dari para
pekerja sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Perusahaan dalam melakukan tes dan pemeriksaan dalam proses
seleksi sepenuhnya adalah milik perusahaan dan merupakan rahasia
perusahaan, perusahaan juga tidak berkewajiban untuk menjelaskan
hasil seleksi pada calon karyawan dan pihak ketiga.
2) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria seleksi yang
sama dalam penerimaan pekerja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984
Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The
Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Woman) atau
disebut dengan Konvensi Wanita.
Tolak ukur terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di
tempat kerja dapat dijelaskan pula bahwa wujud patriarki dalam
kehidupan sehari-hari dapat berupa perlakuan diskriminatif,
ketidakadilan atau tidak diterimanya di suatu lingkungan tertentu.
“Termasuk ke dalam pengertian diskriminasi adalah cara dan bentuk
sehalus apapun sehingga orang yang bersangkutan tidak menyadari
tindakan diskriminatif tersebut” (Jurnal Perempuan Dalam Birokrasi
Telaah Tentang Persoalan Perempuan Meniti Karir,Elly Ferdiana
Latief,2006:467).
Berkaitan dengan Konvensi tentang larangan diskriminasi
terhadap wanita (Konvensi Wanita), hal ini diperkuat dengan Pasal 5
dan 6 Undang-undang No.13 Tahun 2003 dimana setiap pekerja
memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk
memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama antara buruh laki-
laki dan perempuan tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan di
mana dinyatakan penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan
asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa
diskriminasi. Yang dimaksud adil dan setara adalah penempatan
tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan
tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama dan
aliran politik. Akan tetapi tetap harus ada hak-hak yang harus
diperoleh buruh perempuan yang harus dipenuhi perusahaan yang
tidak bisa disamakan atau tidak diperoleh buruh laki-laki.
PT. Kusuma Mulia dalam melakukan pemberian kesempatan
kerja dilakukan dengan seluas-luasanya Kepada para calon pekerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
yang akan mengikuti seleksi penerimaan para pekerja tidak pernah
ada larangan bagi perempuan yang akan melamar pekerjaan di PT.
Kusuma Mulia semua boleh mendaftar tetapi yang berhak
menentukan adalah PT. Kusuma Mulia sendiri, seleksi yang
diberikan dalam penerimaan para pekerja adalah sama tidak ada
diskriminasi, kalau laki-laki minimal harus SLTA ketentuan tersebut
berlaku pula bagi wanita, pada saat pemilihan para pekerja wanita
yang bekerja pada malam hari seleksi pemilihanya pun sama dengan
laki-laki tidak ada diskriminasi.
3) Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan
pangkat jaminan kerja dan semua tunjangan fasilitas kerja.
Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
mengatakan Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan
tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian,
keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan
harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
Setiap manusia baik wanita atau laki-laki berhak memilih
pekerjaan atau profesi yang diharapkannya, namun dalam hal ini
sering kali terbentur dengan kebutuhan yang digunakan dalam
sebuah perusahaan, di PT. Kusuma Mulia sendiri, jika membuka
sebuah lowongan pekerjaan siapa yang mau dia akan mendaftar jadi
secara langsung dapat dilihat jika para pekerja tersebut mendaftar
pada lowongan yang ada berarti mereka telah mememilih pekerjaan
sesuai haknya karena tidak mungkin PT. Kusuma Mulia melakukan
pemaksaan .
Sedangkan untuk kenaikan pangkat di PT. Kusuma Mulia
dilakukan dengan penilaian dari pimpinan, untuk para tenaga kerja
yang bekerja pada sektor lapangannya di PT. Kusuma Mulia ini
kenaikan upah mengikuti kenaikan Upah Minimum Regional
Kabupaten Karanganyar yang ada. Untuk fasilitas kerja semua
karyawan baik karyawan kantor atau para pekerja dengan tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
membedakan antara pekerja perempuan maupun laki PT ini
menyediakan sarana P3K dan jika ada kecelakaan kerja PT. Kusuma
Mulia akan menanggung semua biaya berobat sampai sembuh, para
pekerja jika sakit dan terpaksa harus rawat inap pihak PT ini juga
ikut membantu, PT ini juga telah bekerjasama dengan balai
pengobatan seperti balai pengobatan Kusuma Hati yang berada di
Jetis, serta puskesmas yang terdekat. jika mengalami kematian akibat
kecelakaan kerja PT tersebut memberikan kompensasi.
4) Hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang, termasuk
masa kerja sebagai magang.
Sesuai dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Setiap tenaga kerja berhak untuk
memperoleh dan/atau meningkatkan dan atau mengembangkan
kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
melalui pelatihan kerja, dan pasal 12 ayat (3) mengatakan bahwa
Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk
mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk program pelatihan yang terdapat di PT. Kusuma Mulia
ada, dengan dilatih oleh para senior yang telah ditentukan dan
dilakukan dengan diklat-diklat yang berada di ruang trening secara
bertahap pada tiga bulan pertama sebelum bekerja lebih lama, pada
bula pertama dan kedua diberikan pengarahan atau pengetahuan
secara umum dan pada bulan terakhir baru dilakukan latihan yang
sesuai dengan jurusan dan akan dinyatakan lulus, setelah mendapat
surat pernyataan lulus barulah para pekerja ditempatkan ditempat
yang sesuai dengan kemampuannya.
Untuk selajutnya dalam enam bulan pertama setelah melakukan
program latihan kejuruan para tenaga kerja tersebut diamati dengan
melihat tingkat kedislipinan dan hasil pekerjaan sampai kemudian
akan dinyatakan mampu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
Pelaksanaan latihan kejuruan tersebut berada dibawah
pengawasan dari bagian personalia PT. Kusuma Mulia dan para
pekerja yang melakukan latihan seperti itu mendapat fasilitas
perlindungan seperti alat peraga yang ada, sedangkan dari segi
keamanan diberikan sepatu bood, masker dan sarung tangan.
5) Hak untuk menerima upah, termasuk tunjangn, perlakuan yang sama
untuk kerja yang sama nilainya.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Perlindungan Upah. Pada Pasal 2 yang menyatakan hak untuk
menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan
berakhir pada saat hubungan kerja putus, Pasal 3 menyatakan
Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan
diskriminasi antara buruh laki-laki dari buruh perempuan untuk
pekerjaan yang sama nilainya.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk
mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh.
Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan
diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja Karena jenis
kelamin, suku, ras, agama dan juga status pekerja, misalnya, sebagai
pekerja kontrak. Pasal 88 sampai dengan 98 Undang-undang
Ketenagakerjaan tentang ketentuan-ketentuan pengupahan yang
didukung Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 1981 dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja yaitu Kep.49/MEN/IV/2004
tentang ketentuan struktur dan skala upah.
Kebanyakan buruhnya berpendidikan minimal SLTA atau setara
karena hal ini merupakan salah satu syarat penerimaan buruh di PT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
ini, untuk bagian Knitting juga begitu Dan dalam hal ini tingkat
pendidikan para buruh tidak mempengaruhi besarnya pemberian
upah, selama mereka mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan
benar.besarnya upah yang diterima oleh para pekerja tidak ada yang
berada dibawah Upah minimum Regional Kabupaten Karanganyar
sebesar Rp. 801.500, semua pekerja baik wanita atau laki-laki
mendapat upah yang sama tanpa ada perbedaan. Upah diberikan
pada buruh bila telah bekerja selama 1 (satu) bulan.
6) Persamaan penilaian kualitas pekerjaan.
Persamaan peneilaian atas kualitas para pekerja dapat dilihat
dari perlakuakan sebuat perusahaan pada para pekerjanya, jika tidak
ada diskriminasi maka secara langsung dapat disimpulkan bahwa
penilaian kualitas para pekerja dilakukan dengan sama tanpa ada
diskriminasi, di PT Kusuma Mulia sendiri tidak pernah membedakan
penilaian antara para pekerja laki-laki dan wanita, siapa yang bekerja
bagus dan mempunyai kualitas pekerja itu lah yang mendapatkan
nilai tersendiri, meskipun kadang kala para pengusaha cenderung
menomor dua kan para pekerja wanita karena tenaga nya tetapi di PT
ini tidak berlaku begitu, mereka memaklumi kodrat wanita lebih
lemah dari laki-laki sehingga PT ini bisa memaklumi dengan tidak
memberikan pekerjaan yang berat.
7) Hak atas jaminan sosial .
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jamsostek, Pengusaha diwajibkan untuk mengikutsertakan
pekerjanya dalam program jamsostek karena memenuhi syarat-syarat
antara lain :
a) Perusahaan berbadan hukum.
b) Usaha sosial lainnya yang tidak berbentuk perusahaan dan
mempunyai pengurus.
c) Memperkerjakan pekerja 10 orang atau lebih atau telah
mengeluarkan upah Rp.1.500.000,00 atau lebih setiap bulannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
Pada Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang jamsostek,
Pasal 3 dinyatakan sistem jamsostek nasional bertujuan untuk
memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang
layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarga. Pada Pasal 3
ayat (2) dinyatakan tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga
kerja. Pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan jaminan sosial tenaga kerja
berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Pada Pasal 20 ayat (2)
dinyatakan anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat
jaminan kesehatan.
Belum terdapat perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek) di PT. Kusuma Mulia. Karena PT. Kusuma Mulia yang
berada di palur merupakan cabang dan termasuk perusahaan berskala
kecil yang terbilang masih baru didirikan, memperkerjakan pekerja
dalam jumlah sedikit dengan kontrak kerja waktu tertentu
merupakan beberapa hal yang menjadi alasan PT ini untuk belum
mengikutkan para pekerjanya ke dalam perlindungan jamsostek. Bila
terdapat hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, kematian terhadap
para buruh maupun keluarganya, maka tetap terdapat pemberian
santunan dari perusahaan yang disesuaikan dengan peraturan
Perundang-undangan.
Berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, dan buruh-
buruhnya disebut sebagai pekerja kontrak yang rentan tidak
mendapatkan jamsostek. Jamsostek merupakan hak setiap pekerja
baik pekerja tetap meupun pekerja kontrak. Jika ada pengusaha yang
oleh undang-undang menetapkan wajib untuk menyertakan para
pekerjanya dalam program jamsostek, namun pengusaha tersebut
tidak mengikutsertakan pekerjanya maka hal tersebut dianggap
kejahatan oleh undang- undang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
sanksi pidana dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak
mengikutsertakan pekerjanya pada program jamsostek. Sanksi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
pidananya yang dapat dikenakan atas pelanggaran terhadap
ketentuan Jamsostek yaitu :
a) Pidana kurungan paling lama 6 bulan
b) Denda paling tinggi Rp.50 juta
Sedangkan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan pada
perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya untuk ikut program
jamsostek adalah berupa pencabutan izin usaha. Jadi walaupun buruh
di PT ini adalah pekerja kontrak, mereka tetap berhak diikutsertakan
dalam program jamsostek. Ini merupakan koreksi pemerintah, karena
masih bayak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
undang Ketenagakerjaan yang masih tetap terjadi.
8) Hak atas perlindungan kesehatan sarta keselamatan kerja termasuk
perlindungan fungsi reproduksi.
Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) undang-undang Ketena-
gakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak
untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan
kerja. Hal ini didukung pula dengan Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 49 ayat (2), (3).
Pasal 49 ayat (2) menyatakan wanita berhak mendapat perlindungan
khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal
yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya
berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Sedang pada ayat (3)
dinyatakan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan
fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakan kerja yaitu
kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau kecelakaan industri.
Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu
kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang
mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Terdapat
4 (empat) faktor penyebab terjadinya kecelakan industri atau
kecelakaan kerja yaitu pertama faktor manusianya, kedua faktor
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
materialnya atau bahannya atau peralatannya. Ketiga faktor bahaya
atau sumber bahaya yang terdapat 2 (dua) sebab yaitu perbuatan
berbahaya (metode kerja yang salah, sikap kerja yang tidak
sempurna) dan kondisi atau keadaan berbahaya (keadaan mesin atau
peralatan-peralatan, lingkungan, proses). Keempat faktor yang
dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin-
mesin/ peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.
Pekerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja, di PT ini pekerja wanita yang bekerja pada malam
hari ditempatkan di bagian Knitting atau perjutan jadi tidak
menggunakan mesin-mesin berat yang disediakan di pabrik. Karena
banyak debu yang tidak baik bagi kesehatan para pekerja jadi PT.
Kusuma Mulia mengharuskan Penggunaan masker wajah dan
celemek untuk melindungi pernafasan mereka.
Pada perlindungan fungsi reproduksi para pekerja wanita yang
mendapat waktu kerja pada malam hari tidak ditempatkan pada
bagian mesin-mesin yang bising sehingga mengganggu kesehatan,
atau pada tempat-tempat pewarnaan kain yang banyak menggunakan
zat kimia sehingga seringkali berbahaya bagi pekerja wanita, PT ini
hanya menempatkan dibagian rajut yang tidak berbahaya dan tidak
mengandung zat-zat yang membahayakan organ reproduksi wanita.
Tentang perlindungan moral dan kesusilaan, di PT ini diatur
bahwa setiap pekerja dan pengusaha harus saling menghormati dan
menjaga nilai-nilai kesusilaan. Perlakuan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia serta nilai-nilai agama antara pekerja dan
pengusaha di PT ini.
Selain tolak ukur ketiga perlindungan seperti diatas hak-hak,
pemberian hak-hak pada pekerja juga dapat dilakukan dengan adanya
kesepakatan internal dengan melihat ada tidaknya perjanjian kerja,
perjanjian kerja bersama, atau dengan peraturan perusahaan tetapi da-
lam pasal 108 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dise-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
butkan Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi
perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama, sedangkan
yang dimaksud perjanjian kerja dalam Undang-undang No 13 Tahun
2003 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak, sedangkan yang dimaksud Perjanjian Kerja Bersama adalah
perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang
tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang kete-
nagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak. Karena dengan adanya sebuah perjanjian
kerja akan mengetahui hak-hak yang diterima oleh para pekerja dan
kewajiban-kewajiban pengusaha, itu merupakan hal-hal yang harus
termuat dalam sebuah perjanjian kerja. Jika pengusaha akan
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari harus ada dalam
perjanjian kerja yang mengatur tentang hak-hak apa saja yang didapat
oleh pekerja tersebut, di PT. Kusuma Mulia sendiri tidak memilik
peraturan perusahaan dan hanya memiliki tata tertib perusahaan saja itu
berarti berarti perjanjian kerja merupakan hal penting untuk mengatur
hak-hak dan kewajiban yang ada, perjanjian kerja yang ada di PT.
Kusuma Mulia tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 52
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan untuk syarat pasal
54 belum terpenuhi semua dengan tidak adanya besarnya upah yang
diterma oleh pekerja, dan dalam perjanjian kerja tersebut tidak
mengatur masalah-masalah mengenai hak-hak yang didapat para
pekerja wanita pada malam hari, bahkan tidak ada kesepakatan tentang
waktu kerja malam hari. Dalam hal perjanjian kerja bersama dalam
pasal 116 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Perjanjian kerja
bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau
beberapa pengusaha, di PT. Kusuma Mulia tidak ada serikat pekerja
jadi tidak ada perjanjian kerja bersama, dengan tidak adanya perjanjian
kerja yang mengatur akan hak-hak para pekerja wanita yang mendapat
waktu kerja pada malam hari akan memudahkan penyimpangan para
pengusaha.
Dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan Barang siapa melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal
45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat
(2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144,
dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari
sanksi yang ada tersebut jelas itu sangat ringan dan tidak membuat
seorang pengusaha yang mempekerjakan wanita pada malam hari
merasa takut, harusnya sanksi tersebut diperberat agar timbul kesadaran
para pengusaha untuk melakukan kewajibannya. Dibenarkan dengan
pendapat Soerjono Soekanto ( 2010 :41) bahwa salah satu masalah yang
dihadapi dalam penegakan hukum adalah efektivitas sanksi yang
diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa dan tujuan sanksi tersebut
dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggaran
potansial.
Kurangnya penerangan dari pihak yang terkait yaitu Departemen
Tenaga Kerja mengenai Hukum Ketenagakerjaan baik pada pengusaha
maupun pda tenaga kerja perempuan itu sendiri, hal itu dibenarkan
dengan melakukan klarifikasi pada beberapa pekerja di PT. Kusuma
Mulia yang mengatakan bahwa selama ini belum pernah diadakan
penyuluhan atau sosialisasi dari Disnakertrans terkait. Di samping itu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
kurangnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang
mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari merupakan
salah satu penyebab banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh
pengusaha yang mempekerjakan perempuan di malam hari. Pemerintah
selaku pihak yang berwenang mengurus masalah-masalah yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan seharusnya mempunyai sikap yang
proaktif dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan. Dalam bukunya Ardian Sutedi (2010:287)
pengawasan yang merupakan kunci dari perlindungan hukum di bidang
tenaga kerja perlu lebih diintensifkan. Pemerintah tidak harus
menunggu di kantor datangnya laporan atau datangnya pengusaha
untuk meminta izin mempekerjakana tenaga kerja perempuan di malam
hari. Akan tetapi pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja harus mencari
informasi sebelum informasi itu datang.
Penusaha sendiri kurang mempedulikan hal–hal yang bersifat
memberikan efek yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Seperti
diketahui bahwa semua kewajiban yang dibebankan Kepada pengusaha
yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari, bersifat
pengeluaran bagi pengusaha, antara lain penyediaan makanan dan
minuman yang bergizi, penyediaan fasilitas antar jemput, penyediaan
kamar mandi/WC yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan
lain-lain, semuanya merupakan sumber pengeluaran bagi pengusaha.
Seperti yang telah dikemukakan pihak PT. Kusuma Mulia karena
banyaknya biaya yang harus dibutuhkan dalam hal pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan tersebut, misalnya perusahaan terlalu berat saat
diharuskan memberikan fasilitas ruang dan peralatan yang higeinis,
pengeluaran bensin yang digunakan untuk biaya transport, yang
seringkali para pekerja lebih memilih dialigkan dalam bentuk uang saja,
seperti pemberian makan dan minum para pekerja lebih senang diganti
dengan uang. Banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk
pemenuhan kebutuhan seperti yang diatur dalam peraturan yang ada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
sangat berimbas pada kenaikan produksi apalagi dalam masa seperti ini
kebutuhan produksi sangat mahal dan persaingan sangat ketat, jadi
tidak mungkin perusahaan akan menaikan harga jual dengan kualitas
yang sama tetapi kenaikan tersebut digunakan untuk pemenuhan
kesejahteraan para pekerja, apalagi seperti PT. Kusuma Mulia yang
berada di palur merupakan cabang dan baru berdiri beberapa tahun yang
lalu. Sementara di lain pihak naluri seorang pengusaha adalah untuk
mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dari pengorbanan
yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu semua kewajiban yang
dibebankan Kepadanya sebagai pengusaha yang mempekerjakan tenaga
kerja perempuan di malam hari dianggapnya sebagai sesuatu yang
merugikannya saja, sehingga pengusaha cenderung mengabaikannya.
Kecenderungan pengusaha untuk berlaku seperti itu juga didukung
oleh kondisi tenaga kerjanya yang cenderung tidak berani menuntut apa
yang menjadi haknya dengan alasan takut dipecat. Hal ini semakin
meningkatkan arogansi pengusaha. Ada satu prinsip dari pengusaha
tentang kesewenang-wenangannya dalam mempekerjakan tenaga kerja
perempuan, yaitu, siapa yang mau menerima kondisi kerja seperti apa
adanya, maka dia dapat diterima bekerja, akan tetapi siapa yang tidak
mau menerima kondisi seperti itu bisa keluar dari pekerjaannya.
Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah, untuk mencukupi
kebutuhan, tenaga kerja biasanya mengesampingkan hak-hak yang
seharusnya diperoleh agar mendapatkan upah yang utuh, kurangnya
pengetahuan tenaga kerja perempuan mengenai undang-undang dan
peraturan-peraturan yang melindungi tenaga kerja perempuan itu
sendiri hal ini dikuatkan dengan seperti wawancara yang telah
dilakukan pada tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di
PT. Kusuma Mulia mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang hak-
hak apa saja yang sebenarnya menjadi haknya seperti dalam peraturan
yang ada, mereka hanya pasrah dengan apa yang diberikan oleh
pengusaha tanpa meminta fasilitas-fasilitas yang sebenarnya jadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
haknya, asal sudah dibayar yang mereka kebanyakan sudah
beranggapan mendapatkan haknya. Kurang sadarnya para tenaga kerja
dalam pemahaman peraturan yang ada membuat mereka kadang lebih
senang jika fasilitas yang berikan seperti angkutan antar jempu dan
pemberian makan tersebut diganti dengan uang, alasanya mereka lebih
senang karena jika mendapat uang makan lebih bisa menentukan
makanan apa yang ingin mereka makan, sedangkan untuk pemberian
angkutan antar jemput mereka para pekerja malas untuk menunggu
angkutan tersebut karena mereka harus berangkat lebih awal, jika
mereka berangkat sendiri akan lebih banyak waktunya, tidak terburu-
buru.
Selain itu Kaum perempuan yang rela bekerja di malam hari identik
dengan orang-orang dari kalangan menengah ke bawah. Sebagai
kalangan menengah ke bawah mereka biasanya tidak mampu untuk
mencapai jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu kemampuan
mereka terbatas mengenai hal-hal yang bersifat peraturan perundang-
undangan atau apapun yang berkaitan dengan hukum (Bambang
Sunggono dan Aries Harianto . 2009 : 119)
Di lain pihak mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga
yang sering kali hanya mengandalkan mereka untuk dapat
menyambung hidupnya. Berdasarkan kondisi ini maka biasanya
Kepekaan tenaga kerja perempuan tersebut terhadap keselamatan dan
keamanan dirinya tidak begiti tinggi. Bahkan walaupun Kepekaan itu
sebenarnya ada, sering kali mereka dikesampingkan hanya karena takut
tidak mendapatkan pekerjaan lain, sehingga nanti mengancam
kelangsungan penghasilannya. Oleh karena sebab-sebab di atas, maka
ketika tenaga kerja perempuan itu tidak mendapatkan sesuatu yang
menjadi haknya sebagai tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam
hari, mereka diam saja. Mereka takut untuk memprotes atasan
mengenai tidak dipenuhinya hak-hak mereka (Bamabang Sunggono dan
Aries Harianto. 2009 : 125)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
Pada dasarnya hambatan yang berasal dari tenaga kerja ini dapat
diatasi jika Kepada tenaga kerja itu diberikan jaminan bahwa menuntut
sesuatu yang menjadi hak mereka dari atasannya, tidak akan
menyebabkan ia kehilangan pekerjaannya. Selain itu perlu diberikan
pula penanaman pengetahuan tentang hak-hak seorang tenaga kerja
perempuan yang bekerja di malam hari, karena bisa jadi mereka tidak
memprotes karena sebenarnya mereka tidak tahu apa yang menjadi hak
mereka. Hal ini dikarenakan para pengusaha biasanya cenderung untuk
tidak memberitahukan hal-hal yang menjadi hak dari tenaga kerja,
tetapi lebih cenderung untuk menuntut pelaksanaan kewajiban dari para
tenaga kerjanya.
2. Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Perusahaan dalam
Mempekerjakan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam
Hari.
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 76 telah diatur hal-hal yang menjadi kewajiban seorang
pengusaha jika mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari,
kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pengusaha dilarang mempekerjakan Pekerja/buruh perempuan
yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 07.00.
b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan
hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan
dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara
pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
1) memberikan makanan dan minuman bergizi dan.
2) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
d. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi
pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ada
Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban
pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara
pukul 23.00 sampai dengan 07.00, kewajiban pengusaha dalam
Keputusan menteri ini antara lain :
a. Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau
buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b dengan :
1) Menyediakan petugas keamanan ditempat kerja.
2) Menyediakan kamar mandi /WC yang layak dengan
penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja /
buruh perempuan dan laki-laki.
b. Makanan dan minuman yang diberikan harus sekurang-kurangnya
1400 kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja
dan tidak dapat diganti dengan uang.
c. Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan
harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Penyajian
menu makanan dan minuman yang diberikan Kepada pekerja/buruh
harus secara bervariasi.
d. Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat
penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya, Penjemputan
dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
e. Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran
pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh
perempuan, Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang
layak dan harus terdaftar di perusahaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
Ketentuan-ketentuan diatas mengatur masalah kewajiban-
kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh PT. Kusuma Mulia
Karanganyar jika ingin mempekerjakan pekerja wanita pada malam
hari, dari hak-hak yang telah dibahas diatas tersebut dapat diterangkan
kewajiban PT. Kusuma Mulia adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Pasal 76 ayat (1) mengenai kewajiban perusahaan dilarang mem-
pekerjakan Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang
dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul
23.00 sampai dengan pukul 07.00. Kewajiban ini sudah dipenuhi
dengan tidak adanya pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun di
PT. Kusuma Mulia.
b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Pasal 76 ayat (2) tentang larangan perusahaan yang mempekerjakan
wanita hamil dalam waktu kerja antara pukul 23.00 sampai pukul
07.00. PT. Kusuma Mulia telah melaksanakan kewajiban tersebut
dengan jika ada dari bagian Knitting yang sedang hamil akan
dipindahkan kebagian lain atau tidak mendapat shift malam.
c. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Pasal 76 ayat (3a) dan Kepmenakertrans Nomor
Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang
mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00
sempai dengan 07.00 tentang kewajiban perusahaan memberikan
makanan dan minuman bagi para pekerja wanita yang bekerja
malam hari di PT. Kusuma Mulia tidak melakukan ketentuan
tersebut, dan menggantikan adanya uang makan dan memberikan
fasilitas kantin buka 24 jam, hal tersebut melanggar ketentuan yang
ada dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (3a) dan Kepmenakertrans Nomor
Kep.224/MEN/2003.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 76 ayat (3b) Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003
tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau
buruh perempuan antara pukul 23.00 sempai dengan 07.00 tentang
Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau
buruh perempuan dengan menyediakan petugas keamanan ditempat
kerja dan menyediakan kamar mandi/WC yang layak dengan
penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja/buruh
perempuan dan laki-laki. PT. Kusuma Mulia telah melakukan
pemberian petugas keamanan selama 24 jam non stop dengan
sistem kerja pertukaran, yang terbagi dalam 3 shift masing-masing
shift bekerja selama delapan jam,dari pukul 07.00 sampai dengan
pukul 15.00 dan pukul 15.00 sampai pukul 23.00 dan 23.00 sampai
pukul 07.00, banyaknya petugas satpam yang berjaga distiap
malamnya adalah 3 orang sedangkan untuk shift pagi ada empat
orang. Sedangkan menyediaan sarana kamar mandi atau WC di PT.
Kusuma Mulia ada dua ruang yang satu untuk laki-laki dan yang
satunya untuk wanita, dan itu telah sesuai dengan sudah adanya
pemisahan antara kamar mandi laki-laki dan wanita, petugas
kebersihan juga selalu membersihkan kamar mandi tersebut.
e. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Pasal 76 ayat (4), Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003
tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau
buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 tentang
pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput. PT. Kusuma
Mulia sendiri beberapa waktu terakhir ini tidak menyediakan
angkutan antar jemput, padahal secara jelas dalam pasal 76 ayat (4)
dan Pasal 2 Kepmenakertrans disebutkan merupakan suatu
kewajiban bagi pengusah yang mempekerjakan pekerja malam hari
menyediakan angkutan antar jemput, dengan tidak menyediakan PT
ini tidak melakukan ketentuan yang ada.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
f. Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban
pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan
antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. tentang Penyediaan
makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak
serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Penyajian menu ma-
kanan dan minuman yang diberikan Kepada pekerja/buruh harus
secara bervariasi. Untuk hal ini PT. Kusuma Mulia tidak
melaksanakan kentuan tersebut karena dirasa sangat memberatkan
dan seringkali para pekerja tidak menjaga alat-alat yang ada, PT.
Kusuma Mulia tidak melakukan kewajibannya seperti dalam
peraturan yang ada.
Pasal 187 mengatakan Barang siapa melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal
45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat
(2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144,
dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Mengenai uraian diatas memeng benar masih banyak kewajiban-
kewajiban Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan
Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 yang belum dilakukan
PT. Kusuma Mulia pada pekerja wanita yang bekerja malam hari, tetapi
untuk beberapa kewajiban yang mengharuskan pengusaha untuk
melakukan perlindungan yang bersifat non-diskriminasi PT tersebut
telah melakukannya. Masih adanya kendala pada beberapa hal-hal yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengenai
kewajiban para pengusaha yang mempekerjakan wanita pada malam
hari disebabkan oleh pengusaha itu sendiri misalnya :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
a. Biaya yang tinggi untuk operasional hal-hal menyangkut
kewajibnnya dalam menyediakan fasilitas-fasilitas untuk
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, misalnya biaya
operasional untuk kendaraan, bensi, selain itu misalnya lagi
perusahaan terlalu berat saat diharuskan memberikan fasilitas ruang
dan peralatan yang higeinis, pengeluaran bensin yang digunakan
untuk biaya transport, yang seringkali para pekerja lebih memilih
dialigkan dalam bentuk uang saja, seperti pemberian makan dan
minum para pekerja lebih senang diganti dengan uang. Banyaknya
pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan
seperti yang diatur dalam peraturan yang ada sangat berimbas pada
kenaikan produksi apalagi dalam masa seperti ini kebutuhan
produksi sangat mahal dan persaingan sangat ketat, jadi tidak
mungkin perusahaan akan menaikan harga jual dengan kualitas
yang sama tetapi kenaikan tersebut digunakan untuk pemenuhan
kesejahteraan para pekerja, apalagi seperti PT. Kusuma Mulia yang
berada di palur merupakan cabang dan baru berdiri beberapa tahun
yang lalu.
b. Para pekerja berpendapat dengan adanya mobil jemputan dan
pemberian makan kurang efektif karena pada saat PT. Kusuma
Mulia mengoperasikan kendaraan jemputan banyak pekerja yang
memilih berangkat sendiri alasanya jika naik kendaraan jemputan
mereka harus datang lebih awal, jika mereka berangkat sendri lebih
santai. Untuk pemberian makanan mereka memilih diganti dengan
uang makan karena lebih enak bisa memilih menu sesuai dengan
keinginan mereka.
Adanya kendala yang dihadapi oleh para pengusaha akan sangat
mempengaruhi pelaksanaan kewajiban pengusaha itu sendiri, tapi
kendala tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi setiap pengusaha
untuk tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada,
jika pengusaha ingin mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
mereka wajib memakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 76
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor
Kep.224/MEN/2003, hal tersebut sudah merupakan konsekuensi atas
mempekerjakan wanita pada malam hari, kewajiban tersebut harus
benar-benar dilaksanakan agar tujuan dari Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 untuk melindungi Kepentingan pekerja tercapai. Pengusaha
jangan mengganti kewajiban yang ada dengan menggunakan uang,
misalnya angkutan antar jemput dan harus memberikan makan dan
minum diganti dengan uang, dengan penggantian tersebut pengusaha
tidak melakukan kewajibannya, dan dengan menggantinya dengan uang
akan tidak sesuai dengan tujuab peraturan ketenagakerjaan.
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Tidak adanya pengaturan masalah perizinan bagi pengusaha dalam
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dalam Peraturan perundang-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
undangan masalah tenaga kerja, dengan tidak adanya perizinan dalam hal
tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan pada para pekerja wanita yang
bekerja pada malam hari, di Kabupaten Karanganyar ada surat rekomendasi
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memeng tidak bersifat wajib,
PT. Kusuma Mulia tidak mempunyai surat rekomendasi tersebut.
2. Hak-hak yang didapat oleh pekerja wanita pada malam hari di PT. Kusuma
Mulia belum sepenuhnya didapatkan.
a. Hak protektif yang diatur dalam dalam pasal 76 Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 para
pekerja wanita hanya mendapat perlindungan dalam keamanan dan
penjagaan kesusilaan. Tidak adanya angkutan antar jemput, pemberian
makan dan minum sebanyak 1400 Kalori, penyediaaan ruangan dan alat
makan yang layak dan higenis yang telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertras Nomor Kep.224/MEN/2003
dimana dalam peraturan yang ada tersebut seharusnya pengusaha
memberikan angkutan antar jemput pada semua pekerja wanita yang
mendapat shift malam dan mendapat makanan dan minuman serta
mendapat ruangan yang higenis untuk makan.
b. Hak Korektif, mengenai pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Disbakertrans belum melakukan pengawasan yang evektif
di PT. Kusuma Mulia, karena sampai saat ini tidak ada teguran atau pun
peringatan pada perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut belum
melakukan kewajibannya dalam mempekerjakan pekerja wanita pada
malam hari.
c. Hak Non-diskriminasi. Tidak diikutsertakannya para buruh di PT.
Kusuma Mulia dalam program Jamsostek, padahal telah terpenuhi syarat-
syarat yang sesuai ketentuan Perundang-undangan agar suatu perusahaan
itu dapat mengikutsertakan buruh-buruhnya pada Jamsostek. Maka, hal
ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan Perundang-
undangan. Untuk hak non diskriminasi seperti hak untuk bekerja, hak
atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria seleksi yang sama
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
dalam penerimaan pekerja, hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak
untuk kenaikan pangkat jaminan kerja dan semua tunjangan fasilitas
kerja, Hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang,
termasuk masa kerja sebagai magang, hak untuk menerima upah,
termasuk tunjangn, perlakuan yang sama untuk kerja yang sama
nilainya, persamaan penilaian kualitas pekerjaan, hak atas perlindungan
kesehatan dan keselamatan kerja termasuk perlindungan fungsi
reproduksi. perusahaan telah melakukannya.
d. Tidak adanya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja di PT. Kusuma
Mulia yang mengatur masalah hak-hak yang diterima para pekerja wanita
yang bekerja pada malam hari dan kewajiban PT tersebut dalam
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, yang ada hanya tata
tertib perusahaan.
e. Tidak dilakukannya kewajiban-kewajiban PT. Kusuma Mulia dalam
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari yang telah diatur dalam
pasal 76 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans
Nomor KEP.224/MEN/2003. Sedangkan kewajiban dalam perlindungan
non diskriminasi sudah dilaksanakan, akan tetapi belum memberikan
jamsostek pada para pekerjanya.
B. Saran
Dari kesimpulan di atas, saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :
1. Perlun diadakan suatu penambahan dalam peraturan ketenagakerjaan
mengenai izin bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada
malam hari dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
2. PT. Kusuma Mulia hendaknya mengajukan rekomendasi pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kab. Karanganyar jika perusahaan tersebut
mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, agar Disnaketrans mudah
untuk memantaunya.
3. PT. Kusuma Mulia hendaknya membuat sebuat aturan perusahaan atau
perjanjian kerja yang mencakup hak-hak bagi para pekerja wanita yang
bekerja pada malam hari dan kewajiban PT tersebut.
4. PT. Kusuma Mulia wajib melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor
Kep.224/MEN/2003 jika ingin mempekerjakan pekerja wanita pada malam
hari.