i
PERLINDUNGAN BARANG KIRIMAN KONSUMEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di PT.
Pos Indonesia Cabang Ungaran)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam
Oleh:
Asma’ Rasyidah
NIM: 214 14 064
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA (IAIN)
SALATIGA
2018
ii
iii
PERLINDUNGAN BARANG KIRIMAN KONSUMEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di PT.
Pos Indonesia Cabang Ungaran)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam
Oleh:
Asma’ Rasyidah
NIM: 214 14 064
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA (IAIN)
SALATIGA
2018
iv
NOTA PEMBIMBING
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga
di Salatiga
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan dan
koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:
Nama : Asma’ Rasyidah
NIM : 214-14-064
Judul : PERLINDUNGAN BARANG KIRIMAN
KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Studi kasus di PT. Pos Indonesia
Cabang Ungaran)
Dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan
dalam sidang munaqosyah.
Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan
digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salatiga, 25 September 2018
Pembimbing,
Dra. Siti Muhtamiroh, MSI.
NIP. 1968 1229 199303 2001
v
vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Asma’ Rasyidah
NIM : 214-14-064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah
Fakultas : Syari’ah
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN BARANG KIRIMAN
KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus
di PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli karya
atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang ain, kecuali yang
secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan acuan daftar pustaka.
Demikian peryataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan boleh
dipublikasikan oleh IAIN Salatiga.
Salatiga, 25 September 2018
Penulis
Asma’ Rasyidah
NIM: 214-14-064
vii
MOTTO
روا ما بأن فسهم ر ما بقوم حت ي غي إن الله لا ي غي Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(Qs. Ar-Rad ayat 11)
“Jika kau tak tahan dengan lelahnya belajar,
maka kau harus sanggup menahan perihnya
kebodohan”.
(Imam Syafi’i)
viii
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan skripsi ini kepada :
1. Kedua orang tuaku, Bapak Rusyadi dan Ibu Nasiyah yang tidak pernah
berhenti untuk mendoakan kesuksesan anaknya ini, segala tenaga dan usaha
yang telah dilimpahkan kepadaku.
2. Kakakku tercinta Indah Rustiawati dan Suami, serta adikku tersayang
Wildan Imaduddin, yang selalu membantu doa, tenaga dan suportnya yang
tak pernah lelah memberi tanpa pamrih.
3. Keluarga besarku, Mbah Nuri (Alm) dan Mbah Sardini (Alm) yang selalu
menjadi penyemangat di dalam proses pertumbuhanku.
4. Ibu Dra. Siti Muhtamiroh, MSI. sebagai dosen pembimbing skripsi, yang
telah banyak membantu dalam memberikan masukan dan ilmunya kepada
saya.
5. Kawan-kawanku, Shofwatul Khasanah, Mifta Chullani, Alfiyah, Apriliani
yang telah memberikan semangat, saran, dukungan serta motivasinya tiada
henti.
ix
KATA PENGANTAR
بسم الله الرحن الرحيم
Alhamdullilahirobil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah
memberikan segala nikmat kepada mahluknya yang ada di alam semesta ini.
Berkat rahmat, karunia, serta izin-Nyalah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
yang berjudul “PERLINDUNGAN BARANG KIRIMAN KONSUMEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus di PT. Pos Indonesia Cabang
Ungaran)”.
Sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada khotamul
anbiya, Nabi Muhammad saw. yang telah menyelamatkan ummat manusia dari
gelap kejahiliyaan kepada cahaya illahiyah yang terang benderang.
Banyak pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian
penelitian ini. Kami mengucapkan terimakasih yang tulus kepada mereka semua
yang telah berjasa untuk ini semua:
1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam
Negeri Salatiga.
2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam Negeri Salatiga.
3. Ibu Heni Satar Nurhaida, MSI. selaku Ketua Program Studi Fakultas
Syari’ah yang telah mengizinkan penulis untuk membahas judul skripsi
ini.
4. Ibu Dra. Siti Muhtamiroh, MSI. selaku pembimbing yang selalu
memberikan saran dan masukan kepada penulis.
x
5. Para staf administrasi akademik yang begitu sabar mengurusi segala
macam kepentingan dalam skripsi ini.
6. Kepada Bapak Rusyadi dan Ibu Nasiyah, kakak tercinta Indah Rustiawati
beserta Suami, dan adik tersayang Wildan Imaduddin yang telah
mengorbankan segalanya dengan tulus dan ikhlas dengan kebesaran
jiwanya.
7. Kepada Bapak Nurcholis beserta semua pegawai kantor pos yang telah
mau meluangkan waktunya dan membantu dalam segala kepentingan
penulisan penelitian ini.
8. Kepada kawan-kawanku KKN 2018 Posko 09 Kecamatan Candimulyo,
Kabupaten Magelang dan teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan
Hukum Ekonomi Syari’ah, yang telah memberikan banyak motivasi,
semangat, dan banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
Harapan bagi penulis semoga apa yang sudah diinginkan dapat bermanfaat
bagi semua orang khusunya penulis. Walaupun jauh dari kata sempurna, semoga
Allah SWT bisa meridhai dengan apa yang kita lakukan. Aminnn
Salatiga, 25 September 2018
Penulis
Asma’ Rasyidah
NIM: 214-14-064
xi
ABSTRAK
Rasyidah, Asma’ (2018). Perlindungan Barang Kiriman Konsumen
Ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus di PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran). Skripsi. Fakultas
Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Salatiga. Pembimbing: Dra. Siti Muhtamiroh, MSI.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen telah menyebutkan bahwa yang di maksud perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran
yang merupakan pelaku usaha dan merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan, harus selalu berusaha untuk
melindungi barang kiriman konsumen dan mengedepankan kepentingan
konsumen daripada mengejar keuntungan. Dengan komitmen pelayanan yang
diberikan, maka dari latar belakang tersebut penulis fokus meneliti tentang: 1.
Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran
terhadap pengiriman barang? 2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 08
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengiriman barang pada
PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran?.
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai penulis adalah
penelitian kualitatif yang menggunakan jenis pendekatan field research, yaitu
jenis penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian
pada obyek yang dibahas. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yang
dilakukan dengan hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang
mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi serta
dokumentasi.
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggungjawab
PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran dalam pengiriman barangnya adalah
memberikan ganti rugi sesuai yang telah disepakati sebelumnya dan sesuai dengan
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pos dan KD No. 11 Tahun 2017
tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri. Ditinjau dari Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, pemberian ganti rugi juga dianjurkan dalam
Pasal 9 UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bila terjadi
kejadian yang tidak diinginkan dari pelayanan pelaku usaha. Dan PT. Pos
Indonesia Cabang Ungaran telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah
memberikan ganti rugi yang diakibatkan oleh kelalaian pihak pos.
xii
DAFTAR ISI
COVER. .............................................................................................................i
NOTA PEMBIMBING .....................................................................................ii
PENGESAHAN .................................................................................................iii
PERNYATAAN KEASLIAN ...........................................................................iv
MOTTO .............................................................................................................v
PERSEMBAHAN ..............................................................................................vi
KATA PENGANTAR .......................................................................................vii
ABSTRAK .........................................................................................................ix
DAFTAR ISI ......................................................................................................x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..........................................................................1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................4
C. Tujuan .....................................................................................................4
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian...........................................................5
E. Penegasan Istilah .....................................................................................6
F. Tinjauan Pustaka .....................................................................................7
G. Metode Penelitian ....................................................................................9
H. Sistematika Penulisan ..............................................................................13
BAB II BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN
A. Tinjauan Perjanjian Pengangkutan
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan .................................................15
2. Dasar Hukum ....................................................................................15
3. Jenis-jenis Perjanjian Pengangkutan .................................................16
4. Pertanggungjawaban Pengangkutan ..................................................17
B. Tinjauan Undang-Undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
1. Pengertian Konsumen .....................................................................18
xiii
2. Hak dan Kewajiban Konsumen .......................................................21
3. Pengertian Perlindungan Konsumen................................................22
4. Asas-asas Perlindungan Konsumen.................................................24
5. Pengertian Pelaku Usaha..................................................................25
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha...................................................25
7. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha...........................................26
8. Tanggungjawab Pelaku Usaha.........................................................28
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PT. POS INDONESIA
CABANG UNGARAN
A. Gambaran Umum PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran ..........................32
1. Sejarah PT. Pos Indonesia.................................................................32
2. Motto, Visi dan Misi PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran................33
3. Stuktur Organisasi PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran....................35
4. Layanan PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran....................................41
B. Bentuk Perlindungan Barang Kiriman PT. Pos Indonesia Cabang
Ungaran ...................................................................................................57
BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG KIRIMAN PADA
PT. POS INDONESIA CABANG UNGARAN
Analisis Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen dalam Pertanggungjawaban Pengiriman Barang di PT. Pos
Indonesia Cabang Ungaran..........................................................................64
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..............................................................................................69
B. Saran ........................................................................................................70
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................71
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di zaman yang sudah serba modern ini, banyak masyarakat ingin
melakukan segala pekerjaannya secara cepat agar dapat memanfaatkan
waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, waktu untuk melakukan
pekerjaan yang lain pun tidak akan ikut terganggu meskipun sedang
berhadapan dengan banyaknya pekerjaan. Kemajuan pesat ilmu
informatika dan teknologi juga sangat mempengaruhi dalam kehidupan di
masyarakat saat ini, terutama dalam bidang pelayanan barang dan jasa.
Pemenuhan barang dan jasa menjadi pokok terpenting dalam
kehidupan bermasyarakat. Mereka rela melakukan berbagai cara agar
kebutuhannya bisa terpenuhi, entah itu mereka mencarinya sendiri ataupun
melalui pengiriman. Pada zaman dahulu pun sudah dikenal berbagai
sarana untuk mendukung pengiriman tersebut, diantaranya pemenuhan
tersebut adalah pemenuhan pertukaran informasi adalah melalui email, fax,
SMS (Short Message Service) dan pos. Sedangkan pemenuhan barang bisa
dilakukan pengiriman melalui kapal dan kereta api. Dan seiring
perkembangan teknologi pengiriman barang-barang tersebut bisa
dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang, sehingga lebih cepat dan
lebih menghemat waktu. Tetapi sehubungan dengan itu semua, tidak serta
2
merta menghapus peranan pos hingga saat ini, mengingat perkembangan
pos sekarang semakin pesat dan semakin luas jangkauannya.
Di Indonesia, nama besar PT. Pos Indonesia telah lama dikenal
oleh masyarakat. PT. Pos Indonesia ini juga telah beberapa kali mengalami
perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph, dan
Telephone). Lalu berubah status menjadi Perusahaan Negara Pos dan
Telekomunikasi (PN Postel). Seiring berkembangnya waktu, pada tahun
1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan
Giro) dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro. Hingga
pada tahun 1995 tepatnya tanggal 20 Juni, berubah menjadi Perseroan
Terbatas dengan nama PT. Pos Indonesia (Persero) sampai sekarang.
PT. Pos Indonesia juga mempunyai visi dan misi tersendiri. Visi
PT. Pos Indonesia yaitu menjadi raksasa logistik dari timur. Misi PT. Pos
Indonesia diantaranya adalah berperan penting sebagai aset yang berguna
bagi bangsa dan negara, menciptakan tempat berkarya yang
menyenangkan guna berkontribusi secara maksimal dan menyediakan
layanan prima yang menjadi pilihan pertama bagi para pelanggan. Produk
PT. Pos Indonesia antara lain, surat dan paket meliputi:pos express, surat
pos biasa (standar), paket pos, pos kilat khusus,express mail service
(EMS) dan admail pos, jasa keuangan meliputi: pospay, weselpos,
giropos, fund distribution,bankchaneling, integrasi logistik dan ritel.
Salah satu tugas PT. Pos Indonesia adalah melakukan pengiriman
dan pengangkutan barang. Menurut KUHPerdataPasal 1313, suatu
3
perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan
perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak
menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu
kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan
membayar ongkosnya (Subekti, 1995:69). Dalam perjanjian pengangkutan
itu pihak pengangkut dapat dikatakan sudah mengakui menerima barang-
barang dan menyanggupi untuk membawanya ketempat yang telah
ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang yang dialamatkan. Apabila si
pengangkut melalaikan tugas dan kewajibannya, maka pada umumnya
akan berlaku peraturan-peraturan yang untuk itu telah ditetapkan dalam
Buku III dari KUHPerdata, yaitu dalam Pasal 1234 dan selanjutnya.
Selama pengiriman dan pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Pos
Indonesia, masih sering terjadi beberapa kelalaian yang mengakibatkan
kualitas pelayanan PT. Pos Indonesia menjadi buruk dimata konsumen.
Diantara kelalaian-kelalaian yang sering terjadi adalah keterlambatan
pengiriman, kerusakan barang kiriman, bahkan sampai terjadihilangnya
barang kiriman. Kelalaian seperti itu semakin hari bukannya semakin
berkurang, malah bisa semakin bertambah karena semakin banyaknya
barang yang akan dikirim melalui PT. Pos Indonesia tersebut.
Mengetahui kejadian-kejadian tersebut, perlu dipertanyakan lagi
bagaimana pertanggungjawaban barang kiriman yang disebabkan oleh
lalainya pelayanan yang ada di PT. Pos Indonesia. Serta bagaimana
4
tinjauan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen mengenai kejadian tersebut.
Dari uraian latar belakang diatas, peneliti bermaksud membahas
lebih jauh tentangperlindungan barang kiriman konsumen yang
menggunakan jasa kantor pos. Berdasarkan alasan-alasannya dan
relevansinya dalam bentuk penelitian berupa: “PERLINDUNGAN
BARANG KIRIMAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Studi Kasus di PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul dalam
penilitian ini adalah:
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pada PT. Pos
Indonesia Cabang Ungaran terhadap pengiriman barang?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengiriman barang
pada PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok bahasan diatas, maka yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pada PT. Pos
Indonesia Cabang Ungaran terhadap pengiriman barang.
5
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 08 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengiriman
barang pada PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran.
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian
Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, serta diharapkan
mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi
pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat
berguna diantaranya:
1. Kegunaan Teoritis
Sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
terhadap pengiriman barang dengan menggunakan layanan jasa
pengiriman melalui kantor pos.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah
Untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai rujukan
bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang
perlindungan konsumen terhadap pengiriman barang dengan
menggunakan layanan jasa pengiriman melalui kantor pos.
b. Bagi Masyarakat
Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada
masyarakat yang tinggal disekitarnya, serta masyarakat luas
mengenai perlindungan konsumen terhadap pengiriman barang
6
dengan menggunakan layanan jasa pengiriman melalui kantor
pos.
E. Penegasan Istilah
Berikut bebepara istilah yang sering ditemui didalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Konsumen
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri, bahan
makanan, dan sebagainya (Poerwadarminta, 1976:521).
2. Perlindungan Konsumen
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 08 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen telah menyebutkan bahwa
yang di maksud perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.
3. PT. Pos Indonesia (Persero)
PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu
perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak
di bidang layanan. PT. Pos Indonesia (Persero) melayani
berbagai pengiriman dan pengangkutan barang ke seluruh
wilayah Indonesia.
7
F. Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap pengiriman
barang ini bukanlah yang pertama dilakukan, namun terdapat beberapa
penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, antara lain sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukan oleh Eni Muslimahpada tahun 2009dari
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah
dengan judul Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen
dalam Jual Beli Perumahan di PT. Merapi Arsitagraha Yogyakarta. Dalam
penelitiannya tersebut, perlindungan konsumen dalam jual beli perumahan
di PT. Merapi Arsitagraha Yogyakarta berupa pemberian garansi dalam
waktu yang ditentukan pada Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB)
sudah dilaksanakan dengan baik, karena perusahaan ini mengutamakan
kepuasan konsumen dan bukan hanya mengejar keuntungan.
Penelitian oleh Lupita Faradiba dari Universitas Jember, Fakultas
Hukum pada tahun 2015yang berjudul Perlindungan Konsumen Melalui
Gambar Peringatan dalam Iklan Rokok Ditinjau dari Undang-Undang No.
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 08 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitiannya
yaitupemberian informasi peringatan kesehatan pada kemasan rokok dan
juga media periklanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi
bahkan di indikasikan untuk membuat para konsumen rokok berhenti
merupakan suatu tindakan yang diskriminatif, karena informasi peringatan
8
kesehatan yang harus ditampilkan pada iklan perlu dipertanyakan suatu
kebenaran terkait dengan informasi tersebut.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Bagus Hanindyo Mantritahun
2007dari Universitas Diponegoro Semarang, Program Magister Ilmu
Hukum dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam
Transaksi E-Commerce. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,
bahwa Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-
commerce, karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya
khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia serta keterbatasan
akan hak-hak konsumen yang diatur di dalamnya.
Penelitian lain dilakukan oleh Pricilla Natalia Atomdari
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum tahun 2014 dengan
judul Perlindungan terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman
Kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku
usaha terhadap konsumen bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di
Kabupaten Manggarai berupa permintaan maaf dan ganti kerugian dalam
bentuk uang dan pengembalian sejumlah barang dengan kualitas yang
lebih baik serta pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh
Disperindagkop Kabupaten Manggarai sampai saat ini belum terlaksana
dengan baik, karena masih banyaknya pelaku usaha yang mengedarkan
bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di pasaran.
9
Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa ada
kedekatan judul dengan judul penulis teliti. Namun penelitian yang penulis
lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti
lainnya. Letak perbedaannya pada permasalahan yaitu, pertama, penulis
menitikberatkan pada bentuk pertanggungjawabanPT. Pos Indonesia
Cabang Ungaran terhadap pengiriman barang, dan kedua, bagaimana
tinjauan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen mengenai pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia Cabang
Ungaran.
G. Metode Penelitian
Didalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dan
jenis penilitian diantaranya sebagai berikut:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, yaitu
jenis penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna
mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.Fakta-fakta
yang ditemukan dilapangan sewaktu melakukan penelitian akan
dikaji dan dianalisis. Serta menggunakan jenis penelitian
kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami
keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek
penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah
(Moleong, 2001:6).
10
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan berdasarkan
pada penelitian hukum dengan memakai pendekatan yuridis
normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan hanya
meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin
mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Saebani,
2008:51).
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul
data dan instrumen atau alat penelitian yang aktif dalam
pengumpulan data.Selain peneliti adalah sebagai dokumen-
dokumen yang menunjang keabsahan hasil penelitian, serta
alat-alat bantu lain yang dapat mendukung terlaksananya
penelitian, alat bantu memahami masalah yang ada, serta
hubungan dengan informan menjadi lebih dekat, sehingga
informasi yang didapat menjadi lebih jelas dan akurat. Maka
kehadiran peneliti menjadi sumber data yang mutlak.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian
itu akan dilakukan. Penelitian mengenai pertanggungjawaban
kantor pos terhadap pengiriman barang ini akan dilakukan di
PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran karena disana merupakan
salah satu kantor pusat yang ada di Kabupaten Semarang dan
karena masyarakat disana masih banyak yang melakukan
11
pengiriman barang melalui kantor pos. Maka dari itu, peneliti
memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitiannya.
4. Metode Pengumpulan Data
Sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid tentang
pertanggungjawaban kantor pos terhadap pengiriman barang
dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kantor pos,
maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:
a. Wawancara/interview
Dalam metode ini, peneliti menggunakan teknik
wawancara, yaitu salah satu instrumen yang digunakan
untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah
dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan
data yang valid dan detail (Sujarweni, 2014:74).
Wawancara ini dilakukan dengan sistem tanya jawab
yang dilakukan oleh dua orang, meliputi pewawancara
(orang yang mengajukan pertanyaan), serta
narasumber (orang yang memberikan jawaban dari
pertanyaan pewawancara). Wawancara ini dilakukan
untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban
kantor pos terhadap pengiriman barang.
b. Metode Observasi
Metode observasi adalah teknik pengumpulan data
dengan pengamatan langsung kepada obyek penelitian.
12
Metode ini digunakan untuk mengetahui situasi dan
kondisi di wilayah kantor pos Ungaran. Observasi ini
dilakukan dengan menggunakan alat indera
penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap
obyek yang diteliti.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data
untuk menambah bukti suatu kejadian, biasanya
dokumentasi ini dalam bentuk foto, video bahkan
audio yang berkaitan dengan pengiriman barang di
kantor pos.
5. Analisis Data
Analisis data adalah data yang berhasil dihimpun, akan
dikumpulkan menjadi satu dan dianalisis secara kualitatif, yaitu
salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang
yang diamati. Analisis data di maksud adalah untuk
mengorganisasikan data, gambaran, foto, dokumentasi dan
sebagainya (Moleong, 2004:85). Teknik analisis ini bisa
menghasilkan kesimpulan yang objektif, logis, dan sistematis
sesuai dengan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini.
13
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan uraian singkat mengenai hal-hal
yang akan dilaporkan secara sistematis, dengan tujuan agar mempermudah
dalam memperoleh suatu gambaran secara menyeluruh
mengenaiPerlindungan Barang Kiriman Konsumen Ditinjau dari Undang-
Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Studi Kasus
di PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran). Adapun sistematika penulisan
penelitian ini meliputi:
BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penegasan
istilah, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.
BAB II: Bab ini merupakan bab yang berisi tentang landasan teori,
yang membahas tentang tinjauan umum perjanjian
pengangkutan, serta tinjauan tentang perlindungan barang
konsumen menurut Undang-Undang No. 08 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
BAB III: Bab ini merupakan bab yang berisi tentang pemaparan data
dan hasil penelitian, dalam bab ini berisi mengenai lokasi PT.
Pos Indonesia Cabang Ungaran, dan bentuk perlindungan
barang kiriman konsumen.
BAB IV: Bab ini merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan
pembahasan mengenai perlindungan barang kiriman
14
konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
BAB V: Bab ini merupakan bab penutup, dalam bab ini berisi
mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi
masyarakat luas khususnya masyarakat disekitar Ungaran
yang menggunakan layanan jasa pengiriman melalui kantor
pos.
15
BAB II
BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN
A. Tinjauan Perjanjian Pengangkutan
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan
Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan adalah
suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman
membawa orang atau barang dari satu ke tempat lain (Subekti,
1995:69).
Menurut ketentuan perundang-undangan bahwa seorang
pengangkut hanya bertanggungjawab untuk melaksanakan
pengangkutan saja, jadi tidak mutlak harus ia sendiri yang
menyediakan alat angkutan, namun lazimnya dalam praktik dewasa ini
bahwa pengangkutlah yang menyediakan alat angkutan tersebut
(Pasaribu, 1996:160).
2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan perjanjian
pengangkutan ini adalah sebagai bertikut:
a. QS. Al-Baqarah ayat 164
ل تلف الل اخ رض و ال ات و او و لق الس ى ف خ إ
فع ن ا و ز ب بحت تجزي ف ال ك ال
ل ف ال هار و الن و
اس ...الن
16
Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih
bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di
laut membawa apa yang berguna bagi manusia....”
b. QS. Al-Mu’min ayat 79-80
1) QS. Al-Mu’min ayat 79
ا ع ن ن ال ك ل ل ع ي ج ذ ال ها الل ن ه ها و ن بىا ه ك تز م ل
لىى ك أ ت
Artinya:“Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu,
sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya
untuk kamu makan.”
2) QS. Al-Mu’min ayat 80
ة اج ها ح ل ىا ع غ ل ب ت ل افع و ن ا ه ن فه ك ل ف و
ىى ل و ح ك ت ل ف لى ال ع ها و ل ع ن و ك ور صد
Artinya: “Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada
binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu
mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati
dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut
dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan
mengendarai bahtera.”
3. Jenis-jenis Perjanjian Pengangkutan
Secara garis besarnya jenis-jenis perjanjian pengangkutan yang
ada pada saat ini dapat diklasifikasikan kepada (Pasaribu, 1996:162):
a) Perjanjian Pengangkutan di Darat
b) Perjanjian Pengangkutan di Laut/Sungai
c) Perjanjian Pengangkutan di Udara
17
Dan dapat juga diklasifikasikan kepada Angkutan Penumpang
(orang) dan Angkutan Barang.
Perjanjian pengangkutan ini merupakan hal yang menyangkut
kepentingan umum (publik). Oleh karena itu, untuk melaksanakan
peran publik inilah telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-
undangan menyangkut masing-masing pengangkutan tersebut diatas,
terutama sekali mengenai tanggungjawab pengangkut dan kerugian-
kerugian yang timbul dari pengangkutan tersebut.
4. Pertanggungjawaban Pengangkutan
Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam Bagian
keenam tentang Tanggung Jawab Pengangkut dikemukakan bahwa:
a) Pengusaha angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian
yang diderita oleh penumpang pengiriman barang atau pihak
ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan angkutan.
b) Besar ganti rugi atas kerugian tersebut, adalah sebesar
kerugian yang nyata diderita oleh penumpang, pengirim
barang atau pihak ketiga.
c) Tanggungjawab pengangkut sebagaimana diungkapkan pada
point pertama dimulai saat diangkutnya, sampai ke tempat
tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
18
d) Sedangkan tanggungjawab pengangkutan barang, dimulai
pada saat diterimanya barang sampai diserahkannya barang
kepada pengirim dan/atau penerima barang.
Selain apa yang dikemukakan di atas, dalam Undang-undang ini
juga diatur bahwa pihak pengusaha angkutan diwajibkan untuk
mengasuransikan tanggungjawabnya tersebut di atas.
Undang-undang ini juga menentukan, bahwa apabila pihak
pengirim dan/atau penerima barang tidak mengambil barangnya di
tempat tujuan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka
pihak pengusaha angkutan dapat mengenakan tambahan biaya
penyimpanan barang kepada pemilik barang (Pasaribu, 1996:164).
B. Tinjauan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
1. Pengertian Konsumen
Pasal 1 ayat (2) telah menjelaskan pengertian dari konsumen, yaitu
setiapa orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan
konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil
industri, bahan makanan, dan sebagainya.
Inosentius Samsul (2004:34) menyebutkan konsumen adalah
pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli
19
maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan
undangan. Sedangkan menurut Muhammad dan Alimin (2004:129)
mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep
Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak,
yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam
Islam. Definisi tersebut adalah konsumen merupakan setiap orang,
kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa
karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir
ataupun untuk proses produksi selanjutnya.
Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang
dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan menjadi 3
(tiga) macam, yaitu (Nasution, 2002:13):
a. Konsumen komersial (commercial costumer), adalah setiap
orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan
untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan
mendapatkan keuntungan.
b. Konsumen antara (intermediate costumer), yaitu setiap orang
yang mendapatkan barng dan/atau jasa yang digunakan untuk
diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari
keuntungan.
c. Konsumen akhir (ultimate costumer/end user), adalah setiap
orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau
jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi,
20
keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak
untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari
keuntungan kembali.
Dalam ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh 5 (lima)
prinsip dasar, yaitu (Mannan, 1980:80):
a. Prinsip kebenaran, prinsip ini mengatur agar konsumen untuk
menggunkan barng dan/atau jasa yang dihalalkan oleh Islam,
baik dari segi zat, proses produksi, distribusi, hingga tujuan
mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.
b. Prinsip kebersihan, bahwa konsumen berdasarkan ajaran Islam
harus mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang bersih, baik,
tidak kotor atau menjijikkan, serta tidak bercampur dengan
najis.
c. Prinsip kesederhanaan, Islam memberikan standarisasi bagi
konsumen untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa, serta mampu mengekang hawa nafsu dari
pemborosan dan keinginan yang berlebihan.
d. Prinsip kemaslahatan, bahwa Islam membolehkan konsumen
untuk menggunakan barang dan/atau jasa tersebut memberikan
kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada
Allah SWT.
e. Prinsip moralitas atau akhlak, seorang Muslim diajarkan untuk
menyebut nama Allah SWT sebelum melakukan sesuatu dan
21
menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah melakukan
sesuatu.
2. Hak dan Kewajiban Konsumen
Hak-hak konsumen dituangkan dalam Pasal 4 yaitu sebagai
berikut:
a. Hak atas kenyaman, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif.
Selanjutnya kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK yaitu
sebagai berikut:
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan.
22
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.
3. Pengertian Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.
Menurut Zulham (2016:21) perlindungan konsumen adalah istilah
yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang
diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi
kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.
Perlindungan yang dimaksud oleh UUPK ini adalah perlindungan
yang sesuai dengan Pasal 3, yaitu perlindungan bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian untuk
melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang
dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
23
d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha.
Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam 2 (dua)
aspek, yaitu (Meliala, 1993:152):
a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan
kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah
disepakati.
b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang
tidak adil kepada konsumen.
Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen
adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi
kebutuhan hidup. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan
dengan (Syawali, 2000:7):
a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur keterbukaan akses informal, serta
menjamin kepastian hukum.
b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan
kepentingan seluruh pelaku usaha.
c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik
usaha yang menipu dan menyesatkan.
24
e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan
pada bidang-bidang lainnya.
4. Asas-asas Perlindungan Konsumen
Asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut
Pasal 2 UUPK ini adalah:
a. Asas manfaat, bahwa penerapan Undang-undang ini harus
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua
pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha.
b. Asas keadilan, melalui asas ini, konsumen dan pelaku usaha
dapat memperoleh keadilan dalam mendapatkan hak-hak dan
kewajibannya secara seimbang.
c. Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan bahwa kepentingan
konsumen dan pelaku usaha dapat terwujud secara seimbang
tanpa ada salah satu pihak yang lebih dilindungi.
d. Asas keamanan dan keselamatan, dengan adanya asas ini,
penerapan Undang-undang akan memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
digunakan atau dikonsumsi.
e. Asas kepastian hukum, asas ini di maksudkan agar konsumen
maupun pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh
keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen
25
serta negara menjamin kepastian hukum masing-masing
pihak.
5. Pengertian Pelaku Usaha
Pasal 1 ayat (3) yang di maksud pelaku usaha yaitu setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Selain konsumen, pelaku usaha juga perlu dilindungi hak-hak dan
kewajibannya agar dapat tercipta pelayanan dengan nyaman, aman,
dan terpercaya. Oleh karena itu di dalam UUPK juga mengatur
mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan
usahanya. Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6, yaitu:
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan.
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik.
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen.
26
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Selanjutnya kewajiban pelaku usaha yang juga harus dipenuhi
dicantumkan dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu
barang dan/atau jasa yang berlaku.
e. Memberi kesempatan konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan.
7. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang (Pasal 8 ayat (1)):
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam
label atau etiket barang tersebut.
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang
dan/atau jasa tersebut.
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,
cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara
lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha juga dilarang
untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,
cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara
lengkap dan benar. Maka, bagi pelaku Usaha yang melakukan
pelanggaran tersebut, dilarang memperdagangkan barang dan/atau
jasa tersebut dan wajib menariknya dari peredaran (Pasal 8 ayat (2)-
(4)).
Menurut Janus Sidabalok (2006:3), paling tidak ada 4 (empat)
jenis perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, yaitu:
28
a. Menaikkan harga
Hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha atau beberapa
pelaku usaha memonopoli suatu produk sehingga konsumen
tidak memiliki pilihan lain selain mengkonsumsi produk
tersebut.
b. Menurunkan mutu
Hal ini juga dapat terjadi apabila pelaku usaha memonopoli
suatu produk.
c. Dumping
Yaitu menurunkan harga jual produk sampai pada harga di
bawah biaya produksi sehingga harga jual di luar negeri lebih
rendah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Hal ini
dilakukan untuk menjatuhkan pelaku usaha lain.
d. Memalsukan produk
Adalah melakukan produksi barang dengan merek yang sudah
terkenal di masyarakat dan dipasarkan seolah-olah produk
tersebut asli.
8. Tanggungjawab Pelaku Usaha
Munir Fuady (2003:76) merumuskan bahwa kontrak baku adalah
suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam
kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak
dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang
dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para
29
pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu dengan sedikit
atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, di mana pihak lain
dalam pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan
untuk menegosiasikan dan berada pada proses “take it or leave it”.
Tanggungjawab pelaku usaha ditinjau dari prinsip keseimbangan
dengan konsumen, merupakan bentuk intervensi yang bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara
membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi tawar-menawar para
pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No.
08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Substansi pasal
tersebut mengatur pencantuman klausula baku yang harus
diperhatikan oleh produsen (pelaku usaha) agar tidak merugikan
konsumen (Hernoko, 2008:67).
Pertanggungjawaban pelaku usaha ini dapat diminta oleh
konsumen apabila konsumen dapat membuktikan 4 (empat) hal
berikut (Konoras, 2017:28):
a. Produsen telah melakukan perbuatan melawan hukum.
b. Produsen telah melakukan kesalahan.
c. Konsumen telah mengalami kerugian.
d. Kerugian yang dialami konsumen merupakan akibat dari
perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh
produsen.
30
Selain UUPK ini mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban
konsumen, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai
tanggungjawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
Tanggungjawab pelaku usaha juga perlu diatur untuk tercapainya
keseimbangan serta kepastian hukum kedua belah pihak, yaitu antara
konsumen dan pelaku usaha. Tanggungjawab pelaku usaha diatur
dalam Bab VI UUPK.
Berikut Pasal 19 yang mengatur tanggungjawab pelaku usaha,
yaitu:
a. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya
31
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut
mengenai adanya unsur kesalahan.
e. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2)
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari
tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila (Pasal
27):
a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak
dimaksudkan untuk diedarkan.
b. Cacat barang timbul pada kemudian hari.
c. Cacat timbul akibat ditaatinya akibat ketentuan mengenai
kualifikasi barang.
d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak
barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.
32
BAB III
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PT. POS INDONESIA CABANG
UNGARAN
A. Gambaran Umum PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran
1. Sejarah PT. Pos Indonesia
Kantor pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh
Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus
1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat
penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di
luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Belanda.
Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 (empat) tahun kemudian
didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos
yang teratur antara kedua tempat tersebut dan untuk mempercepat
pengirimannya.
Pada tahun 1875 dinas pos disatukan dengan dinas telegrap
dengan status jawatan dengan nama Posten Telegrafdienst. Sejak
pemerintahan kolonial, dinas pos pemerintahan Belanda sudah
berhubungan dalam pengiriman surat dan barang secara internasional,
sehingga tercatat sebagai anggota Union Postale Universelle (UPU)
pada tahun 1877. Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, jawatan
PTT (Post, Telegraph, dan Telephone) dikuasai oleh militer Jepang.
Pada tanggal 27 September 1945 Angkatan Muda PTT mengambil alih
33
kekuasaan PTT dan secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT
Republik Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati menjadi Hari Bakti
PTT atau Hari Bakti Postel.
Sejak saat itu, perkembangan pos pun semakin meningkat, yakni
pada tahun 1965 nama Jawatan PTT Republik Indonesia berganti
menjadi Perusahaan Negara dan Giro (PN Pos dan Giro). Selanjutnya
pada tahun 1978 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum Pos dan
Giro yang berperan sebagai badan usaha tunggal dalam
menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik hubungan dalam
maupun luar negeri. Pada akhirnya pada tanggal 20 Juni 1995, yang
tadinya berstatus Perusahaan Umum selama 17 tahun, berubah menjadi
Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pos Indonesia (Persero) hingga
sampai saat ini dan sudah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia
termasuk di Ungaran dengan nama PT. Pos Indonesia Cabang
Ungaran.
PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran merupakan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan barang dan
memiliki kantor di Jalan Letjen MT Haryono No. 07-10, Kuncen,
Ungaran Timur, Kab. Semarang. Telepon (024) 6921002 dan (024)
6925502. Fax (024) 6925501. Kodepos 50511.
2. Motto, Visi dan Misi PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran
PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran mempunyai motto, visi dan
misi yang dapat membangun kinerja dan meningkatkan kualitas dalam
34
memberikan pelayanannya. Motto, visi dan misinya adalah sebagai
berikut:
a. Motto : Terus Bergerak Maju
b. Visi : Senantiasa berupaya untuk menjadi penyedia sarana
komunikasi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan
yang dikelola oleh SDM yang profesional sehingga
mampu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat
serta tumbuh dan berkembang sesuai konsep bisnis yang
sehat.
c. Misi:
1) Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan
yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik.
2) Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja
yang aman, nyaman, dan menghargai kontribusi.
3) Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan
hasil usaha yang menguntungkan dan terus tumbuh.
4) Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat.
5) Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya
kepada seluruh pemangku kepentingan.
6) Penyedia sarana komunikasi yang andal dan terpercaya bagi
masyarakat dan pemerintah yang berguna untuk menunjang
pembangunan Nasional serta memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa dan negara.
35
7) Mengembangkan usaha bertumpu pada peningkatan mutu
pelayanan melalui penerapan IPTEK tepat guna untuk
mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah
yang optimal untuk karyawan, pemegang saham, masyarakat,
dan mitra kerja.
3. Stuktur Organisasi PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran
Berikut adalah bagan struktur organisasi di PT. Pos Indonesia
Cabang Ungaran, yaitu:
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran
Seperti yang telah dicantumkan di atas, pada setiap bagian
mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, antara lain:
a. Kepala kantor
1) Memimpin dan mengendalikan semua aktivitas kantor.
2) Koordinasi tugas dengan wakil.
3) Mewakili perusahaan dengan pihak luar.
36
4) Tanggungjawab perusahaan dalam bidang keuangan.
5) Konsep dan kerangka kerja, baik jangka pendek maupun
jangka panjang.
6) Menargetkan kinerja perusahaan atau kantor.
b. Manager Sumber Daya Manusia (SDM)
1) Membuat data base pegawai.
2) Perencanaan mutasi.
3) Mengawasi tata usaha perkantoran.
c. Manajer Pelayanan
1) Melaksanakan administrasi data dan laporan pelaksanaan
kegiatan pelayanan.
2) Mengawasi operasional pelayanan seluruh counter (loket)
di kantor.
3) Memberikan pelayanan terhadap berbagai program
kegiatan penyaluran dana kecuali pembayaran pensiun
sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang
ditetapkan termasuk pelaporannya.
4) Mengawasi dan menjaga tercapainya program di bagian
pelayanan.
5) Melaksanakan pengisian Sistem Manajemen Kinerja
Individu (SMKI).
d. Manajer Pelayanan Pengawasan Unit Luar dan Agenpos
(PPLA)
37
1) Memeriksa dan mencocokkan data perhitungan dengan
naskah-naskah yang berkaitan.
2) Mencatat permintaan panjar Kantor Pos Cabang (KPC).
3) Membuat buku pengawasan keuangan atau rekening koran
KPC
4) Membuat laporan kinerja KPC berupa pendapatan,
pertumbuhan, dan operating ratio.
5) Memberikan informasi dan laporan perihal kinerja KPC
kepada kepala kantor.
e. Asisten (Staff) Manajer PPLA
1) Mencocokkan kebenaran pengiriman laporan transaksi
harian.
2) Menjawab email dan mengerjakan tugas-tugas dari kepala
kantor.
3) Menyerahkan kantung arsip ke bagian sarana (pengelola
gudang arsip).
f. Manajer Keuangan
1) Mengawasi alur keluar masuk kas.
2) Membuat rencana permintaan Benda Pos dan Materai
(BPM).
3) Mendistribusikan kebutuhan BPM untuk counter (loket)
termasuk KPC.
4) Mengawasi pekerjaan kasir.
38
5) Membina hubungan baik dengan mitra usaha (Bank).
6) Memeriksa dan menandatangani laporan pensiun.
g. Asisten (Staff) Manajer Keuangan
1) Orang yang memberikan panjar kepala loket BPM, PP,
dan EMS.
2) Memberikan panjar ke KPC.
3) Menyetorkan uang kepada Manajer Keuangan.
h. Manajer Akuntansi
1) Mengawasi dan mengendalikan biaya dan pendapatan.
2) Menganalisis pertumbuhan dan pendapatan.
3) Mempersiapkan laporan laba dan rugi.
4) Menyediakan laporan bulanan.
i. Asisten (Staff) Manajer Akuntansi
1) Orang yang membantu dalam memposting data
penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Harian
(BKH).
2) Membuat jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar.
3) Menggantikan tugas Manajer Akuntansi jika berhalangan
hadir.
j. Manajer Prostrans (Pengolahan)
1) Mengawasi operasional pengiriman dan penerimaan
kiriman pos.
39
2) Bertanggungjawab terhadap kelancaran lalu lintas
kiriman.
3) Penjadwalan alat angkut.
4) Pelaporan kepada kepala kantor pos.
k. Manajer Pengembangan Outlet
1) Membuat rencana program aksi pemasaran.
2) Schedulling perluasan pasar.
3) Strategi promosi.
4) Memberikan keterangan pers.
l. Manajer Sarana
1) Melayani permintaan BBM (Bahan Bakar Minyak)
kendaraan operasional kantor.
2) Menata arsip dan pemusnahan arsip serta laporannya.
3) Mengelola formulir-formulir (tabungan, giro).
4) Membuat laporan-laporan baik bulanan, triwulan,
semester dan akhir tahun.
m. Manajer Teknologi Informatika (TI)
1) Mengelola pemenuhan kebutuhan UPT terkait dengan
layanan TI (demind management).
2) Mengelola tingkat layanan TI (services level
management).
3) Mengelola ketersediaan layanan TI (availabiliity
management).
40
4) Mengelola kesinambungan layanan TI (services continuity
management).
5) Mengelola pencatatan konfigurasi sistem layanan TI serta
tata cara perubahan konfigurasi yang diperlukan
(configuration management).
n. Manajeman Antaran
1) Mengawasi dan mengendalikan proses antaran surat pos.
2) Membagi kinerja setiap petugas antaran.
3) Evaluasi setiap pekerja antaran.
4) Mengikuti perkembangan lingkungan khususnya dalam
perkembangan pemukiman.
5) Mengatur mutasi atau rolling petugas antaran.
o. Manajer Jasa Keuangan
1) Membina hubungan baik dengan mitra usaha.
2) Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan jasa
keagenan.
3) Statistik pertumbuhan jasa keagenan.
4) Pelaporan.
p. Manajer Audit
1) Membuat perencanaan pengendalian atau pengawasan
bidang operasional.
2) Mutu serta bidang keuangan, baik jangka panjang maupun
jangka pendek.
41
3) Melaksanakan audit bidang keuangan secara rutin.
4) Sebagai data pusat operasional.
5) Melaporkan seluruh kegiatan kepada kepala kantor.
4. Layanan PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran
Layanan-layanan yang terdapat dalam PT. Pos Indonesia Cabang
Ungaran, di antaranya adalah:
a. Layanan Pos Standar
Layanan Pos Standar ini terbagi menjadi dua, yaitu:
1) Layanan surat pos standar dalam negeri untuk segmen
pelayanan ritel dan institusi pemerintah.
2) Layanan paket pos standar dan paket pos prioritas dalam negeri
untuk segmen pelayanan ritel dan bisnis.
Jenis-jenis produk dalam layanan pos standar ini antara lain:
1) Surat Pos Standar
Produk Surat Pos Standar ini melayani pengiriman dokumen,
surat, dan kartu pos untuk semua lapisan masyarakat
menggunakan prangko sesuai engan tarif yang berlaku untuk
wilayah tertentu. Surat Pos Biasa ini dapat dikirim melalui loket
kantor pos dimana saja.
Keunggulan produk ini adalah:
a) Jaringan nasional terluas hingga ke seluruh wilayah
Indonesia.
b) Kemudahan akses dan jangkauan pelayanan.
42
c) Memiliki tarif ekonomis.
Kemudian karakteristik dari produk ini sebagai berikut:
a) Berat barang kiriman maksimum 2 kg.
b) Dimensi ukuran barang kiriman:
(1) Bentuk persegi: jumlah ukuran panjang, lebar, dan tebal
tidak lebih dari 600 mm.
(2) Bentuk gulungan: jumlah ukuran panjang dan diameter
tidak lebih dari 1.040 mm.
c) Cara pelunasan dengan menggunakan prangko sesuai tarif
yang berlaku.
d) Tidak disediakan nomor resi untuk lacak kiriman.
e) Standar Waktu Penyerahan (SWP) H + 14 hari.
2) Paket Pos Biasa
Paket Pos Biasa adalah layanan pengiriman paket dengan tarif
paling ekonomis. Pengiriman barang melalui Paket Pos Biasa
menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Paket Pos Biasa ini mempunyai karakteristik:
a) Klasifikasi tingkat berat kiriman Paket Pos Biasa ini diatas
3 kg sampai dengan 20 kg. Ukuran dimensi maksimal
kiriman, baik yang berbentuk kotak, gulungan, dan yang
tidak beraturan adalah mempunyai ukuran maksimal
panjang + 2 (lebar + tinggi) = 400 cm, dimensi terpanjang
maksimal 150 cm.
43
b) Tarif kiriman ditentukan dengan cara berikut ini:
(1) Mempergunakan berat kiriman aktual (actual weight)
(2) Mempergunakan perhitungan volumetrik untuk kontak
atau gulungan yang dikonversikan menjadi berat dengan
rumusan: (panjang x lebar x tinggi x 1 kg) : 6000.
c) Standar Waktu Penyerahan (SWP) maksimal H + 4 diantar
ke alamat penerima.
3) Kotak Pos (PO BOX)
Kotak Pos atau yang sering dikenal dengan sebutan PO BOX
adalah singkatan dari Post Office Box yang disewa dari kantor
pos dengan tujuan untuk menyembunyikan alamat penerima
ketika mengirim surat. Disamping itu PO BOX juga dibutuhkan
saat perusahaan sedang dalam proses perpindahan, sehingga
tidak menimbulkan salah kirim. Selain perusahaan yang
menggunakannya, setiap orang atau individu juga bisa
menyewa PO BOX tersebut ketika sedang berada di luar kota
dan tidak ada siapapun dirumah untuk mempermudah pengirim
untuk mengirimkan surat kepada orang tersebut.
Untuk menyewa PO BOX caranya cukup mudah, yaitu dengan
datang langsung ke kantor pos dan membawa beberapa syarat
dan ketentuannya meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli
dan melakukan pembayaran tiap bulan. Setiap 1 (satu) PO BOX
bisa dikenakan biaya Rp 10.000 – Rp 15.000 per bulannya.
44
Bentuk dari PO BOX sendiri adalah kotak besi berbentuk
persegi yang diletakkan di kantor pos dan dilengkapi dengan
nomor berupa alamat PO BOX. Contohnya PO BOX Jakarta
6000, itu berarti menggunakan kantor pos yang terletak di
Jakarta dengan nomor kota 6000.
b. Layanan Pos Prima
Jenis produk dari layanan Pos Prima ini antara lain:
1) Pos Express
Layanan Pos Express ini melayani layanan premium milik pos
Indonesia untuk pengiriman cepat dan aman dengan jangkauan
luas ke seluruh wilayah Indonesia. Layanan ini menjadi pilihan
tepat dan terpercaya untuk mengirim dokumen, surat, paket
serta barang dagangan online.
Produk Pos Express memiliki keunggulan yaitu:
a) Layanan premium yang tersedia di semua kantor pos
seluruh Indonesia.
b) Waktu tempuh kiriman maksimal sehari sampai sejak
barang diposkan.
c) Tarif kompetitif.
d) Jaminan kehilangan atau kerusakan diberikan ganti rugi.
e) Jejak lacak status kiriman melalui www.posindonesia.co.id
atau HaloPOS 161.
f) Fasilitas jemput kiriman untuk pelanggan khusus.
45
Pos Express juga mempunyai karakteristik:
a) Berat maksimal kiriman sampai dengan 50 kg. Ukuran
dimensi maksimal kiriman, baik yang berbentuk kotak,
gulungan, dan yang tidak beraturan adalah panjang + 2
(lebar + tinggi) = 400 cm, dimensi terpanjang maksimal
150 cm.
b) Tarif kiriman ditentukan dengan cara berikut ini:
(1) Mempergunakan berat kiriman aktual (actual weight)
(2) Mempergunakan perhitungan volumetrik untuk kontak
atau gulungan yang dikonversikan menjadi berat
dengan rumusan: (panjang x lebar x tinggi x 1 kg) :
6000.
c) Penyerahan kiriman diantarkan ke alamat penerima
d) Standar Waktu Pengiriman (SWP) H + 1 hari.
2) Pos Kilat Khusus
Layanan ini milik Pos Indonesia untuk pengiriman aman dan
cepat dengan jangkauan luas ke seluruh wilayah Indonesia.
Menjadi pilihan tepat dan terpercaya untuk mengirim dokumen,
surat, paket serta barang dagangan online.
Keunggulan dari Pos Kilat Khusus adalah:
a) Layanan tersedia di semua kantor pos seluruh Indonesia.
b) Jaringan terluas ke seluruh Indonesia.
46
c) Jaminan kehilangan atau kerusakan kiriman diberikan ganti
rugi.
d) Jejak lacak status kiriman melalui www.posindonesia.co.id
atau HaloPOS 161.
e) Fasilitas jemput kiriman untuk pelanggan khusus.
Layanan ini memiliki karakteristik:
a) Berat maksimal kiriman sampai dengan 50 kg. Ukuran
dimensi maksimal kiriman, baik yang berbentuk kotak,
gulungan, dan yang tidak beraturan adalah panjang + 2
(lebar + tinggi) = 400 cm, dimensi terpanjang maksimal
150 cm.
b) Tarif kiriman ditentukan dengan cara berikut ini:
(1) Mempergunakan berat kiriman aktual (actual weight)
(2) Mempergunakan perhitungan volumetrik untuk kontak
atau gulungan yang dikonversikan menjadi berat
dengan rumusan: (panjang x lebar x tinggi x 1 kg) :
6000.
c) Penyerahan kiriman paket pos diantarkan ke alamat
penerima.
3) Admail Pos
Layanan ini hadir untuk memberikan solusi terintegrasi dalam
penanganan mail dan document bagi pelanggan korporat.
Dalam hal ini, admail pos menawarkan solusi business-
47
process-outsourcing secara total mencakup proses produksi,
distribusi atau delivery dan pelaporannya, serta layanan
penunjang lainnya.
Berikut layanan yang diberikan oleh Admail Pos:
a) Personalized Printing, adalah percetakan secara digital,
untuk billing atau account statement, rekening koran,
invoice tagihan, juga percetakan untuk solo mail.
b) Integrated and Wide Delivery Coverage, yaitu proses
distribusi dan delivery dokumen dari Pos Indonesia yang
menjangkau hampir seluruh pelosok Indonesia.
c) Data Processing and Supporting Service, atau pemrosesan
dan pengolahan data cetakan serta penyediaan raw material
untuk pencetakan.
c. Layanan Filateli
Layanan filateli (koleksi prangko dan benda filateli lainnya), baik
di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menerapkan prinsip-
prinsip bisnis.
Jenis-jenis layanan filateli antara lain:
a) Prangko.
b) Prangko Prisma (prangko identitas milik pribadi).
c) Benda filateli (cap khusus, cap non khusus).
d) Complementary product (kartu pos, warkat pos, katalog
prangko).
48
e) Merchandising (poster, t-shirt, mug).
Karakteristik layanan filateli ini adalah:
a) Untuk memenuhi para filatelis yang menginginkan koleksinya
menjadi unik dan spesial.
b) Prangko dan benda filateli tersedia di kantor pos seluruh
wilayah Indonesia.
d. Layanan Keuangan
Jenis layanan keuangan ini terbagi menjadi beberpa produk
layanan, seperti berikut ini:
1) Pospay
Layanan Pospay ini memberikan kemudahan pelayanan
pembayaran berbagai tagihan dan angsuran apapun dengan
mudah, aman, dan lebih cepat karena sudah menggunakan
Sistem Online Payment Point (SOPP) yang telah menjangkau
hingga 4.800 jaringan kantor pos di seluruh Indonesia dan di
40.000 agen pos yang akan terus dikembangkan menyesuaikan
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Layanan pospay melayani pembayaran dan sudah bekerjasama
dengan mitra kerja antara lain:
a) Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang melayani
pembayaran rekening listrik.
b) Multi Finance (Angsuran Kredit), meliputi ADIRA
Finance, FIF (Federal International Finance), BAF
49
(Bussan Auto Finance), PT Summit oto Finance (OTO
Kredit Motor), WOM Finance, SUZUKI Finance,
Kreditplus, Prima Finance, dan lain sebagainya.
c) Pajak dan Penerimaan Negara, menerima pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak-pajak daerah.
d) Perusahaan Air Minum (PAM), bekerjasama dengan Palyja,
Aetra, ATB Batam dab 166 PDAM di Indonesia.
e) Pulsa dan Telco, memiliki mitra kerja dengan PT.
TELKOM, PT. Telkomsel, PT. Indosat (Mentari, Matrix,
IM3), PT. Axiata Excelcomindo (XL), 3 (Three), Flash
Mobile, dan lain sebagainya.
f) Perbankan dan Asuransi (Kartu Kredit, Personal Loan),
yaitu dengan Bank Muamalat, ABN AMRO, AIG Lippo,
Tafakul, BNI, May Bank (BII), TKI, BTN, Citibank, dan
HSBC.
g) Belanja Online, meliputi Lazada, MatahariMall, Elevenia,
MNC Shop, Blibli.com, Tokopedia, dan lain-lain.
h) Pembayaran lainnya adalah Zakat, TV Kabel Ticketing.
2) Weselpos
Weselpos merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang
yang memberikan solusi terhadap kecepatan, ketepatan, dan
keamanan kiriman uang secara domestik (nasional) maupun
luar negeri (internasional).
50
Layanan domestik (nasional), antara lain:
a) Weselpos Instan
Layanan ini merupakan layanan weselpos dengan waktu
tempuh real time, pembayaran menggunakan PIN dan NTP
yang dikirimkan langsung oleh pengirim kepada penerima.
b) Weselpos Prima
Layanan weselpos yang menggunkan surat pemberitahuan,
diantar oleh kantor pos tujuan kepada penerima.
c) Weselpos Transfer Tunai (cash to account)
Adalah pengiriman uang secara tunai melalui kantor pos
dengan semua rekening bank secara real time.
d) Weselpos Kemitraan
Layanan weselpos hasil kerjasama dengan pihak lain,
dilakukan degan suatu perjanjian kerjasama dengan tarif
dan layanan sesuai kesepakatan.
Sedangkan layanan luar negeri (internasional), meliputi
Western Union, BNI Wesel PIN, International Express Money
Order (IEMO), Wesel Instan BCA, Wesel Instan BSM, Wesel
Instan CIMB Niaga, Wesel Instan Telkomsel, dan lain-lain.
Keunggulan dari layanan Weselpos ini adalah:
a) Jangkauan luas, didukung oleh kantor pos Online yang
tersebar di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan kita
51
untuk melakukan pengiriman dan pencairan uang melalui
kantor pos terdekat.
b) Cepat dan mudah, kita hanya perlu datang ke kantor pos
terdekat serta mengisi formulir yang telah disediakan.
Setelah menerima Bukti Pengiriman (Resi) maka pada saat
itu juga kiriman uang kita sudah dapat dicairkan di kantor
pos tujuan.
c) Aman dan handal, tingkat keamanan yang berlapis dari
transaksi kirim sampai dengan transaksi pencairan,
memberikan kepastian bahwa kiriman uang kita akan
diserahkan kepada orang yang benar-benar berhak
menerimanya.
d) Terlacak, pelacakan kiriman melalui
www.posindonesia.co.id.
e) Tarif kiriman terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
(1) Weselpos Prima (waktu tempuh H + 1)
(a) Nilai kiriman sampai dengan Rp 1.000.000 dikenai
tarif Rp 14.000.
(b) Lebih dari Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000 yaitu Rp
22.000.
(c) Dari Rp 5.000.000 sampai Rp 15.000.000 tarifnya
Rp 30.000.
52
(d) Nilai kiriman lebih dari Rp 15.000.000 hingga Rp
25.000.000 tarifnya mencapai Rp 45.000.
(2) Weselpos Instan (waktu tempuh H + 0)
(a) Nilai kiriman sampai dengan Rp 1.000.000 tarifnya
Rp 20.000.
(b) Lebih dari Rp 1.000.000 sampai Rp 5.000.000
dikenai tarif Rp 27.000.
(c) Dari Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000 adalah Rp
35.000
(d) Nilai kiriman Rp 15.000.000 hingga Rp 25.000.000
tarifnya mencapai Rp 50.000.
(3) Weselpos Modern Channel (waktu tempuh H + 0)
(a) Nilai kiriman sampai dengan Rp 1.000.000
dikenakan tarif Rp 17.000.
(b) Nilai lebih dari Rp 1.000.000 sampai Rp 5.000.000
tarifnya Rp 22.000.
(c) Lebih dari Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000 dikenai
Rp 27.000.
(d) Kiriman lebih dari Rp 15.000.000 hingga Rp
25.000.000 adalah Rp 38.000.
3) Giropos
Layanan ini sebagai sarana transaksi antar rekening (baik dari
satu rekening ke satu rekening maupun ke banyak rekening
53
lainnya) dan setoran tunai ke dalam rekening.pengambilan
uang tunai dengan Cekpos dan atau Slip Penarikan.
Keunggulan Giropos sendiri adalah:
a) Layanan transaksi keuangan yang berbasis rekening koran
sebagai alternatif layanan perbankan dengan jangkauan
yang sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia serta
terhubung secara real time online untuk penerimaan
setoran, penarikan (pembayaran dengan Cek) dan
pemindahbukuan menggunakan teknologi berbasis core
banking system.
b) Layanan Giropos bersifat komprehensif dan dapat
digunakan oleh individu atau institusi dengan jaringan yang
luas karena dapat dilayani oleh seluruh kantor pos online.
c) Fasilitas Website (PC Banking) untuk keperluan cek saldo
dan pemindahbukuan bagi pemegang rekening Giropos
institusi.
4) Bank Chaneling
Bank Chaneling memberikan layanan perbankan di kantor pos,
yang meliputi:
a) Tabungan (saving)
Layanan simpan yang dimiliki oleh bank dimana pos
berperan dalam kegiatan font office.
b) Kredit
54
Penyaluran kredit untuk pensiunan oleh Mitra Kredit
Pensiun (Bank dan Koperasi).
Mitra kerja yang bekerjasama dengan Kantor pos antara lain:
a) Tabungan, yaitu Bank BTN (Tabungan e-batara pos).
b) Penyaluran Kredit, adalah Mitra Kredit Pensiun (Bank dan
Koperasi).
c) Pengiriman, antara lain Weselpos PIN (Bank BNI).
e. Layanan Penyaluran Dana
Layanan penyaluran dana atau bisa juga disebut dengan Fund
Distribution adalah layanan penyaluran danan dari perusahaan dan
atau lembaga untuk masyarakat (many to one) secara account to
cash atau account to account.
Layanan ini meliputi:
1) Pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ABRI.
2) Penyaluran dana program-program pemerintah atau lembaga.
Dengan mitra kerja yaitu Kementerian, Lembaga Pemerintah serta
Perusahaan, diantaranya adalah:
1) Departemen Sosial, meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT)
dan Program Keluarga Harapan (PKH).
2) Departemen Kesehatan, yaitu Pembayaran Gaji Dokter dan
Bidan Desa.
f. Layanan Pos Logistik
55
Layanan Pos Logistik ini melayani pengiriman barang dengan
spesifikasi dan harga sesuai dengan permintaan atau kesepakatan.
Layanan Pos Logistik ini meliputi:
1) Layanan Pergudangan (warehousing).
2) Layanan Transportasi (transporting).
3) Layanan Freight Forwarding.
Pos Logistik mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1) Layanan pengiriman barang dari gudang pengirim langsung ke
gudang penerima.
2) Harga dapat dinegosiasikan.
3) Solusi untuk kiriman anda tanpa batasan ukuran dan berat.
4) Garansi asuransi ongkos kirim dan nilai barang.
5) Pengurusan penyelesaian dokumen.
6) Tarif kompetitif.
g. Layanan Pos Internasional
Layanan bisnis yang memberikan kontribusi finansial yang optimal
melalui penyediaan layanan pos internasional yang kompetitif.
Layanan-layanan tersebut meliputi:
1) Express Mail Service (EMS), mempunyai karakteristik:
a) Layanan pengiriman dokumen dan barang dengan waktu
tempuh kiriman H + 5, ke 277 negara tujuan.
b) Tingkat berat kiriman yang dapat diterima sampai dengan
100 kg.
56
c) Layanan ini tersedia di Kantor pos tertentu.
d) Jejak lacak status kiriman.
2) Paket Cepat Internasional, keunggulannya adalah:
a) Layanan pengiriman barang dengan waktu tempuh kiriman
H + 6 sampai dengan H + 10.
b) Tingkat berat yang dilayani sampai dengan 30 kg ke 211
negara tujuan.
c) Layanan ini telah tersedia di seluruh kantor pos Indonesia.
d) Jejak lacak status kiriman.
3) Pos Ekspor, memiliki layanan:
a) Layanan pengiriman barang ke luar negeri khusus untuk
pengusaha UKM, yang telah melakukan kerjasama dengan
PT. Pos Indonesia (Persero).
b) Waktu tempuh kiriman H + 4 sampai dengan H + 8.
c) Menjangkau 227 negara tujuan.
d) Tingkat berat kiriman yang diterima diatas 10 kg sampai
dengan 300 kg.
e) Diberikan layanan khusus antara lain packaging, fumigasi,
pick-up service, serta pengurusan dokumen ekspor.
f) Jejak lacak status kiriman.
4) Pos Tercatat Internasional, melakukan pelayanan sebagai
berikut:
57
a) Layanan pengiriman dokumen dan barang dengan waktu
tempuh kiriman H + 6 sampai dengan H + 10 ke 215 negara
tujuan.
b) Tingkat berat yang dilayani hanya sampai 3 kg saja.
c) Layanan ini telah tersedia di seluruh kantor pos di
Indonesia.
d) Jejak lacak status kiriman.
h. Layanan Ritel
Layanan ini adalah layanan Ritel Emas yang melibatkan kerjasama
antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. ANTAM (Persero)
Tbk. PT. ANTAM ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang
pertambangan, yang memiliki unit bisnis pengolahan pemurnian
emas Logam Mulia (LM). PT. ANTAM memperluas jaringannya
melalui kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dengan kantor pos
yang tersebar di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Madura dan Nusa
Tenggara. Kerjasama ini mencakup penyediaan fasilitas penjualan,
pembayaran, dan distribusi produk LM di Kantor pos. Kini
pelanggan dapat memesan emas LM mulai dari 0.5 gram sampai
dengan 50 gram melalui kantor pos terdekat.
B. Bentuk Perlindungan Barang Kiriman PT. Pos Indonesia Cabang
Ungaran
PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran telah berkomitmen dan berusaha
untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat akan pengiriman barang
58
dan jasa. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, PT. Pos Indonesia
Cabang Ungaran selalu memberikan pelayanan semaksimal mungkin
untuk menjaga kepercayaan dan memberikan kepuasan bagi masyarakat
pengguna jasa pos.
Untuk mewujudkan hal itu, PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran
mengeluarkan Keputusan Direksi (KD) No. 128 tahun 2016 tentang
Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri, yang kini berubah
menjadi KD No. 11 tahun 2017 dan perubahan terakhir yaitu KD No. 131
tahun 2017 tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri.
Jaminan ganti rugi surat dan paket tersebut merupakan layanan nilai
tambah kepada pengirim atas kiriman yang diserahkan kepada perusahaan
bila terjadi keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan surat dan paket
dalam negeri.
Dengan adanya KD tersebut, masyarakat tidak perlu risau dan
khawatir lagi atas surat dan paketnya bila telah diserahkan oleh kantor pos,
karena apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihak kantor pos
mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kejadian
tersebut. Tetapi akan berbeda apabila kejadian tersebut disebabkan oleh
sebab kahar atau force majeure (bencana alam), yang dengan keadaan
seperti itu pihak PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran tidak akan
bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi.
Dalam Pasal 1 ayat (21) KD No. 128 tahun 2016, yang dimaksud
dengan sebab kahar atau force majeure adalah keadaan atau peristiwa yang
59
terjadi di luar kehendak dan kontrol manusia, berupa bencana alam, wabah
penyakit, kebakaran, angin topan, perang, kerusuhan, huru hara,
pemogokan, akibat oksidasi, kontaminasi, akibat oksidasi, reaksi nuklir,
dan lain-lain kejadian diluar kuasa mausia yang ditetapkan oleh Pejabat
atau Instansi yang berwenang.
Tetapi tidak selamanya sebab kahar atau force majeure tersebut tidak
bisa diberikan ganti rugi. Seperti yang telah dialami oleh Ibu Asih yang
bertempat tinggal di Ungaran, bahwa kiriman yang dikirimkan melalui
jalur laut telah mengalami kecelakaan (terbakar) bersama Kapal KM Satya
Kencana IX dengan tujuan Banjarmasin pada tanggal 04 Agustus 2018.
Dengan surat perintah dari Kantor Regional dan kejadian tersebut dapat
diasuransikan maka PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran bisa memberikan
ganti rugi sejumlah satu kali nilai barang kiriman dan ongkos kirim barang
tersebut (wawancara dengan Ibu Listya Anggraini bagian Customer care
pos pada tanggal 08 September 2018).
Menurut pemaparan dari Ibu Listiya terdapat pula kasus
keterlambatan yang tidak bisa diberikan ganti rugi dan pengirim yang
dirugikan, karena ketidakjujuran pengirim dalam pengisian resi yang
diisikan saat pertama kali melakukan kiriman pos. Kejadian tersebut
pernah dialami oleh Ibu Listijarini yang bertempat tinggal di Ambarawa.
Ibu Listijarini melakukan pengiriman paket ke Kabupaten Lamandau
dengan menggunakan jalur udara, tetapi saat melawati x-ray di Semarang
dinyatakan gagal x-ray karena terdapat pembersih jamur kalang (gas) yang
60
benda tersebut merupakan benda yang dilarang oleh penerbangan. Padahal
isi menurut resi Ibu Listijarini mencantumkan bahwa isi paketnya adalah
baju, seragam dan selimut, sehingga dengan kejadian tersebut pengiriman
paket mengalami keterlambatan dan dikembalikan lagi ke Kantor Ungaran
untuk dimintakan keterangan lebih lanjut dari si pengirim.
Lain halnya dengan Saudara Nur yang bertempat tinggal di
Banyubiru. Beliau memesan knalpot online dan dikirim lewat Kantor Pos.
Saat kiriman telah tiba, Saudara Nur diberitahukan oleh pihak pos untuk
mengambil paketnya tersebut, setelah diambil dan dibuka di rumah
ternyata leher knalpot tersebut penyok. Itu adalah kejadian pertama kali
yang pernah dialami oleh Bapak Nur dan merasa kecewa, karena setelah
dikonfirmasikan kepada pengirim, tanggapan dari pengirim yaitu meminta
maaf kepada Saudara Nur dan menyatakan bahwa kiriman knalpot tersebut
telah dikirimkan dengan utuh dan tidak tahu atas kejadian tersebut. Jika
merasa tidak puas, kiriman knalpot tersebut bisa dikembalikan lagi untuk
ditukarkan (wawancara dengan Saudara Nur pada tanggal 06 Agustus
2018).
Menanggapi kejadian seperti tersebut, Bapak Nurcholis bagian
Manajer SDA memberikan penjelasan bahwa pihak pos sendiri tidak bisa
melihat kondisi di dalam paket tersebut, selama kondisi pembungkus
luarnya baik, maka kita serahkan ke penerima. Tetapi jika pembungkus
luarnya sudah mencurigakan atau rusak, maka baru pihak pos
menindaklanjuti dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi kejadian
61
seperti Saudara Nur tidak bisa dipertanggungjawabkan, jika ingin
melakukan klaim maka akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku
(wawancara dengan Bapak Nurcholis pada tanggal 06 September 2018).
Kasus lain dialami oleh Saudara Hanif bertempat tinggal di
Ambarawa. Beliau memesan barang secara online dan dikirim lewat
kantor pos. Ternyata setelah ditunggu beberapa hari tidak sampai di
rumah, Saudara Hanif mendapat pemberitahuan dari pihak pos untuk
mengambil paketnya di Kantor Pos Desa. Dengan adanya kejadian
tersebut, Saudara Hanif merasa dirugikan dan kecewa terhadap pelayanan
dari Pos Desa tersebut dan menjadi trauma untuk melakukan pengiriman
lewat pos lagi (wawancara bersama Saudara Hanif pada tanggal 07 Juli
2018).
Setelah mendengar hal itu, Bapak Nurcholis membenarkan dan
memaklumi perasaan dari Saudara Hanif tersebut. Karena sebelumnya
Bapak Nurcholis pernah melakukan pemantauan dadakan ke Kantor-
kantor Pos Desa dan menemukan banyak sekali paket-paket yang
terbengkalai di sana. Saat bertanya kepada petugas pos di sana, Bapak
Nurcholis malah mendapatkan jawaban yang tak terduga yaitu
bahwasanya paket-paket tersebut hanyalah titipan saja dan titipan itu bisa
diberikan sewaktu-waktu jika ada watu luang dan ada tenaga yang mau
mengantarkan karena keterbatasan tenaga petugas. Tidak bisa dipungkiri
bahwa sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi pengiriman paket,
karena di Kantor Pos Desa memang petugas dan fasilitasnya masih kurang
62
memadai dan maksimal (wawancara bersama Bapak Nurcholis pada
tanggal 10 Juli 2018).
Tabel 3.1 Jenis Pengaduan Selama Bulan Juni – Agustus 2018
No ID Kiriman ID Produk Tanggal Nama Pengirim Alamat Jenis Pengaduan
1
164967764
40
PAKET
KILAT
KHUSUS
07-Jun-
18
MISTERWAKI
BL Salatiga
Keterlambatan/
Belum Terima
2
164785999
30
PP BIASA
DN
09-Jun-
18
RISTI NUR
SHEILA
Dsn
Tegalwuni
RT 3 RW 7
Banyubiru
Kab.
Semarang
Keterlambatan/
Belum Terima
3
158997015
17
PAKET
KILAT
KHUSUS
10-Jun-
18 ARFANI Sidoarjo
Keterlambatan/
Belum Terima
4
EJ5468344
24JP
EXPRESS
SERVICE
S
06-Jul-
18
Mr Anil
George
PT
UngaranSari
garment
Permohonan
Berita Acara
5
164381555
32 ,
SHOPEE
SURAT
KILAT
KHUSUS
16-Jul-
18 DEWI ALIA T
Klinik AL
KHOLID JL
Alamanda
RT 1 RW 1
Kupang
Tegal
Ambarawa
Permohonan
Berita Acara
6
167682056
27
PAKET
KILAT
KHUSUS
25-Jul-
18
PUTRI
SANTRI Kudus
Keterlambatan/
Belum Terima
7
161172209
90
PAKET
KILAT
KHUSUS 30-Jul-
18 FAUZAN
JL Teuku
Umar No 64
Jatingaleh
Semarang
Keterlambatan/
Belum Terima
8
165932704
49
PAKET
KILAT
KHUSUS
08-
Agu-18 RIZAL Surabaya
Keterlambatan/
Belum Terima
9
RM972436
761CN
SURAT R
LN
10-
Agu-18
Yulius Dwi
Nugro
Septianto
Jl Bangka
Timur No 15
A Rt5 Rw6
Gedanganak,
Ungaran
Keterlambatan/
Belum Terima
63
Berdasarkan dari tabel tersebut, pengiriman barang berupa surat dan
paket paling banyak mengalami keterlambatan atau belum diterima yang
disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti yang telah dialami oleh
Misterwaki BL, Salatiga. Beliau melakukan pengiriman paket dengan
layanan Paket Kilat Khusus pada tanggal 07 Juni 2018 ke Saudari Nawang
Putri yang beralamatkan Susukan. Setelah diteliti lebih lanjut karena paket
yang dikirim tidak kunjung diterima oleh si penerima, ternyata Kodepos
yang seharusnya diisikan Kodepos KP Ungaran, diisikan Kodepos KP
Salatiga. Hal itulah yang menjadikan pengantaran paket menjadi
terhambat. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengiriman paket diteliti
kembali terlebih dahulu sebelum diserahkan oleh petugas loket, agar
kejadian salah penulisan Kodepos ataupun alamat tidak terjadi kesalahan.
Lain halnya kejadian yang dialami oleh Saudari Dewi Alia yang
beralamatkan di Ambarawa akan mengirimkan paketnya dengan layanan
Surat Kilat Khusus pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Saudara Nawawi di
Bandung. Saudari Dewi meminta permohonan berita acara karena paket
yang dikirim belum diterima oleh Saudara Nawawi. Ternyata setelah
dikonfirmasi oleh petugas pos yang ada di Bandung, nama penerima tidak
dikenal dan nomor telepon dari penerima juga tidak bisa dihubungi,
sehingga menyebabkan pengiriman paket menjadi terlambat (wawancara
bersama Ibu Listya pada tanggal 12 September 2018).
64
BAB IV
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG KIRIMAN PADA
PT. POS INDONESIA CABANG UNGARAN
Dalam penjelasan mengenai konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) pada UU
No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang selanjutnya
yang disebut sebagai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga
yang di maksud pula dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen, sesuai dengan yang telah tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UUPK
tersebut. Sebagai konsumen yang selalu berinteraksi dengan pelaku usaha,
pemenuhan hak-hak dan kewajibannya juga perlu diperhatikan. Sehingga
konsumen bila ingin melakukan perjanjian dengan pelaku usaha tidak pernah
merasa takut jika kebutuhannya tidak akan terpenuhi karena sudah dilindungi.
Begitu pula dengan pelaku usaha, juga perlu dilindungi hak-haknya dan
kewajibannya sebagai pelaku usaha. Maka dari itu, UUPK ini juga memberikan
perlindungan bagi pelaku usaha. Selanjutnya yang di maksud dengan pelaku
usaha dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
65
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Berdasarkan dengan hal tersebut, PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran yang
merupakan Perseroan Terbatas yang mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya
masyarakat yang harus memenuhi dan menjalankan tanggungjawabnya sebagai
pelaku usaha. Selain itu, PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran juga merupakan
perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang layanan
pos. Sehingga, dapat dikatakan bahwa PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran
diwajibkan untuk memenuhi segala hak dan kewajiban dari konsumen dan dapat
dipertanggungjawabkan atas segala yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Demi mewujudkan pelaku usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat,
PT. Pos Indonesia sendiri telah membuat UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos dan
Keputusan Direksi (KD) No. 11 Tahun 2017 seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya. Dengan adanya UU dan KD tersebut, diharapkan PT. Pos Indonesia
Cabang Ungaran diharapkan mampu memenuhi segala ketentuan yang disebabkan
oleh kelalaian petugas pos dan mampu memenuhi tanggungjawabnya sebagai
pelaku usaha. Kejadian-kejadian yang tak terduga yang disebabkan oleh sistem
pos yang kurang memadai, bukan kejadian-kejadian yang disebabkan oleh sebab
kahar atau force majeure, seperti pembahasan sebelumnya yang disebabkan oleh
kejadian di luar kehendak manusia atau bencana alam.
Dalam UUPK, yang di maksudkan dengan tanggungjawab pelaku usaha
adalah penggantian ganti rugi atas kejadian yang disebabkan oleh kelalaian pelaku
usaha dalam menjalankan usahanya. Ganti rugi tersebut bisa juga berupa uang
66
ataupun pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.
Pelaku usaha juga berhak untuk tidak membayarkan ganti rugi tersebut apabila
bisa membuktikan bahwa kelalaian tersebut bukan dari pihak pelaku usaha
melainkan dari konsumen itu sendiri. Jadi, sebelum mengajukan ganti rugi untuk
kejadian yang tidak terduga, sebelumnya konsumen harus bisa membuktikan
bahwa adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku usaha, dan pelaku usaha juga
harus mau memberikan ganti rugi jika memang telah melakukan kesalahan.
PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran sendiri dalam beberapa klaim yang
diajukan oleh konsumen, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mangatasi
hal tersebut. Terlihat dari klaim-klaim yang diajukan konsumen per bulan sendiri,
PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran juga telah bekerjasama dengan Kantor Pos
Cabang (KPC) lain sebagai tempat penerima barang. Klaim-klaim konsumen yang
sering diajukan adalah masalah keterlambatan barang kiriman, hal itu perlu
diadakan pemeriksaan lebih lanjut dan meminta KPC penerima untuk
mengkonfirmasikan hal tersebut. Sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman
dalam pengantaran barang kiriman ke penerima kiriman.
Pemberian klaim kepada konsumen terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu
pemberian kepada keterlambatan barang, kerusakan barang, serta terhadap
kehilangan barang. Kerusakan barang terbagi menjadi (2) dua, yaitu kerusakan
sebagian barang dan kerusakan seluruh barang bisa juga disebut dengan hilangnya
barang tersebut. Pemberian klaim tersebut hanya diberikan oleh 3 (tiga) jenis
kejadian tersebut di atas dengan melakukan ganti rugi. Ganti rugi tersebut bisa
berbentuk uang maupun barang yang setara nilainya.
67
Dilihat dari klaim-klaim yang tejadi pada bulan Juni-Agustus 2018 dari
pembahasan sebelumnya, bahwa yang sering terjadi adalah keterlambatan surat
maupun paket. Keterlambatan-keterlambatan tersebut memang sering terjadi dan
kesalahan-kesalahan yang umum terjadi adalah kesalahan dari pengirim paket.
Seperti, kesalahan dalam pengisian Kodepos, kesalahan dalam memasukkan
alamat penerima, bahkan ketidakjujuran dalam pengisian resi pada saat akan
mengirim paket, yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman paket. Hal-
hal yang disebabkan oleh kesalahan pengirim tersebut tidak bisa diberikan ganti
rugi sebagaimana yang telah disebutkan, karena memang kesalahan tersebut
berasal dari kesalahan pengirim.
Lain halnya ketika kesalahan disebabkan oleh PT. Pos Indonesia Cabang
Ungaran yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman surat dan paket tersebut.
Pihak PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran pasti akan memberikan biaya ganti rugi
kepada pengirim surat maupun paket. Bahkan ketika kejadian kapal terbakar pada
tanggal 04 Agustus 2018, meskipun hal tersebut tidak termasuk tanggungjawab
pos untuk memberikan ganti rugi, tetapi perintah dari Kantor Regional harus tetap
diberikan biaya ganti rugi sebesar nilai barang yang telah tercantum di resi
pengiriman.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran dalam
melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha telah sesuai dengan Undang-
undang yang berlaku. Dilihat dari pemberian ganti rugi yang disebabkan oleh
sebab kahar atau force majeure pun pihak PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran
tetap memberikan biaya ganti rugi kepada konsumen. Hal itu dilakukan agar
68
terciptanya keseimbangan dan kepuasan serta kepercayaan konsumen kepada PT.
Pos Indonesia Cabang Ungaran tersebut. Selama klaim yang diajukan konsumen
kepada PT. Pos Cabang Ungaran dapat dibuktikan bahwa itu merupakan
kesalahan dari pihak pos, maka selama itu pula pihak konsumen akan
mendapatkan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
69
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. Pos Indonesia
Cabang Ungaran dan menganalisis hasil penelitian terkait dengan
perlindungan barang kiriman, peneliti dapat menyimpulkan sebagai
berikut:
1. Bentuk pertanggungjawaban barang kiriman pada PT. Pos
Indonesia Cabang Ungaran adalah memberikan ganti rugi
sesuai yang telah disepakati sebelumnya. Memberikan ganti
rugi juga harus memenuhi beberapa ketentuan dan syarat yang
berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999
tentang Pos dan KD No. 11 Tahun 2017 tentang Jaminan Ganti
Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri.
2. Ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, pemberian ganti rugi telah tercantum
dalam Pasal 9 UU, bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan
dari pelayanan pelaku usaha. Dan PT. Pos Indonesia Cabang
Ungaran telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah
memberikan ganti rugi yang diakibatkan oleh kelalaian pihak
pos.
70
B. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat
memberikan beberapa saran untuk PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran dan
masyarakat guna menciptakan hubungan kerjasama yang adil, bermanfaat
dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak,
antara lain yaitu:
1. Diharapkan PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran bisa lebih
meningkatkan sistemnya agar pengiriman paket bisa diserahkan
sesuai ke alamat tujuan meskipun di tempat yang tidak
terjangkau sekalipun. Bisa lebih memberikan wawasan kepada
masyarakat bila akan mengirimkan paketnya agar tidak terjadi
kesalahan dalam penulisan alamat maupun Kodepos.
2. Bagi masyarakat yang akan mengirimkan paketnya diharapkan
agar bisa lebih jujur lagi dalam pengisian resi dan diisikan
sesuai dengan isi paketnya tersebut, karena kalau pengisian resi
tidak sesuai dengan isi paketnya pihak pos tidak bisa
bertanggungjawab bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan.
Pihak masyarakat juga diharapkan mau untuk menanyakan
segala sesuatu berkaitan dengan pengiriman paket apabila
menemukan ketidakpahaman dalam pengisian formulir kepada
petugas loket, sehingga paket yang akan dikirimkan bisa
selamat dan tepat waktu sampai tujuan.
71
DAFTAR PUSTAKA
Atom, Pricilla Natalia.2014.Perlindungan terhadap Konsumen Bahan
Makanan dan Minuman Kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai
Provinsi Nusa Tenggara Timur.Skripsi ini
diterbitkan.(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta).
Faradiba, Lupita.2015.Perlindungan Konsumen Melalui Gambar
Peringatan dalam Iklan Rokok Ditinjau dari Undang-Undang No.
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 08
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Skripsi ini
diterbitkan.(Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember).
Fuady, Munir.2003.Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum
Bisnis.(Bandung: Citra Aditya Bakti).
Hernoko, Agus Yudha.2008.Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas
dalam Kontrak Komersial.(Yogyakarta: LaksBang Mediatama).
Konoras, Abdurrahman.2017.Jaminan Produk Hala di Indonesia
Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.(Depok: Rajawali
Pers).
Mannan, M. Abdul.1980.Ekonomi Islam, Teori dan Praktek.(Delhi:
Idarah-I Adabiyat-I Delhi).
Mantri, Bagus Hanindyo.2007.Perlindungan Hukum terhadap Konsumen
dalam Transaksi E-Commerce.Skripsi ini diterbitkan.(Semarang:
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Semarang).
Meliala, Adrianus.1993.Praktik Bisnis Curang.(Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan).
Miru, Ahmadi.2013.Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak.(Jakarta:
Rajawali Pers).
Moleong, Lexy J.2001.Metodelogi Penelitian Kualitatif.(Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya).
Moleong, Lexy J.2004.Metode Penelitian Kualitatif.(Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya).
72
Muhammad dan Alimin.2004.Etika dan Perlindungan Konsumen dalam
Ekonomi Islam.(Yogyakarta: BPFE).
Muhammad, Abdulkadir.1998.Hukum Pengangkutan Niaga.(Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti).
Muhammad, Abdulkadir.2005.Ilmu Sosial Budaya Dasar.(Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti).
Muslimah, Eni.2009.Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan
Konsumen dalam Jual Beli Perumahan di PT. Merapi
Arsitagraha Yogyakarta.Skripsi ini diterbitkan.(Yogyakarta:
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
Nasution, Az.2002.Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu
Pengantar.(Jakarta: Diadit Media).
Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi.1996.Hukum Perjanjian dalam
Islam.(Jakarta: Sinar Grafika).
Poerwadarminta, WJS.1976.Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta:
Balai Pustaka).
Saebani, Beni Ahmad.2008.Metode Penelitian.(Bandung: Pustaka Setia).
Samsul, Inosentius.2004.Perlindungan Konsumen, Kemungkinan
Penerapan Tanggungjawab Mutlak.(Jakarta: Universitas
Indonesia).
Santi, Monica Novia dan Nela Zamruda.2017.Laporan Praktik Kerja
Lapangan di Kantor Pos Ungaran 50500 PT. Pos Indonesia
(Persero).(Semarang: Akademi Keuangan Perbankan Widya
Buana).
Sidabalok, Janus.2006.Hukum Perlindungan Konsumen di
Indonesia.(Bandung: Citra Aditya Bakti).
STAIN Salatiga.2008.Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas
Akhir.(Salatiga: STAIN Salatiga Press).
Subekti dan Tjitrosudibio.2004.Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.(Jakarta: PT. Pradnya Paramita).
Subekti.1995.Aneka Perjanjian cet.x.(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
Sujarweni, V.Wiratna.2014.Metodologi Penelitian.(Yogyakarta: Pustaka
Baru Press).
73
Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati.2000.Hukum Perlindungan
Konsumen.(Bandung).
Zulham.2016.Hukum Perlindungan Konsumen.(Jakarta: PT. Kharisma
Putra Utama).
www.posindonesia.co.id
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS
Bahwa yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Asma’ Rasyidah
Tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang/04 Juni 1996
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tabing 03, RT 02/RW 05, Beji Lewono,
Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang
Menerangkan dengan sesungguhnya:
Riwayat Pendidikan
1. Tamat SD Negeri 02 Beji tahun 2008
2. Tamat SMP Negeri 04 Ungaran tahun 2011
3. Tamat SMA Islam Sudirman Ambarawa tahun 2014
Demikian biografi ini saya buat dengan sebenarnya.
Salatiga, 25 September 2018
Asma’ Rasyidah
NIM: 214-14-064
PEDOMAN WAWANCARA
A. RESPONDEN (KONSUMEN)
1. Identitas responden (konsumen)?
2. Seberapa sering anda melakukan pengiriman barang lewat pos?
3. Bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh pihak pos?
4. Apa saja keluhan (klaim) yang pernah anda alami selama mengirim
barang lewat pos?
5. Bagaimana tindakan anda saat mengalami keluhan (klaim) tersebut?
6. Apakah pihak pos menanggapi keluhan (klaim) anda?
7. Bagaimana pihak pos menindaklanjuti keluhan (klaim) anda?
8. Apakah tindak lanjut pihak pos sudah memuaskan anda?
9. Setelah mengalami keluhan (klaim) tersebut, apakah anda masih ingin
melakukan pengiriman barang lewat pos?
B. INFORMAN (PETUGAS POS)
1. Identitas informan (petugas pos)?
2. Bagaimana prosedur dalam perjanjian pengiriman barang melalui pos?
3. Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh pihak pos?
4. Apa saja bentuk keluhan (klaim) yang sering diajukan oleh pihak pos?
5. Bagaimana pihak pos menanggapi keluhan (klaim) tersebut?
6. Setelah mengetahui berbagai keluhan (klaim), bagaimana upaya pihak
pos untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terulang kembali?