PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
/6. Undang…
- 2 -
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
/14. Peraturan…
- 3 -
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
15. Peraturan Pemeritah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamayan dan Pelayaran;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan
Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 47 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
/26. Peraturan…
- 4 -
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1350);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK. 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 356);
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 968);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN,
PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan.
2. Penerimaan Uang Jasa Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut PUJK adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, pelabuhan yang diusahakan secara komersial, pendapatan konsesi dan
3. kompensasi/kontribusi, terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus serta segala penerimaan uang yang berasal dari perizinan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepelabuhanan dan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
/4. Penerimaan…
- 5 -
4. Penerimaan Jasa Kenavigasian adalah penerimaan yang diperoleh atas jasa penggunaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/ Uang Rambu, jasa sewa fasilitas galangan navigasi, jasa Telekomunikasi-Pelayaran, jasa salvage dan pekerjaan bawah air, jasa penggunaan perairan, jasa pemeriksaan kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran, dan pemberian izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran serta jasa pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga.
5. Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan yang
selanjutnya disebut PUPK adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa bidang perkapalan dan kepelautan, jasa pengawasan barang berbahaya, jasa pengawasan kapal asing, pengawasan kapal asing dan penerbitan sertifikat keamanan kapal internasional.
6. Penerimaan Jasa Angkutan Laut yang selanjutnya
disebut JAL adalah penerimaan uang yang berasal dari perizinan dan persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.
7. Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara
Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
8. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
9. Kontribusi adalah pemberian sebagian pendapatan dari
kegiatan pemanduan dan penundaan kapal yang dilakukan oleh BUP/TERSUS yang ditentukan besarannya dalam prosentase.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT
adalah pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
11. Accounting Authority Identification Code yang selanjutnya
disebut AAIC adalah kode yang digunakan kapal untuk penyelesaian pembayaran penggunaan fasilitas telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran.
/12. Badan...
- 6 -
12. Badan Kuasa Perhitungan (accounting authority) adalah badan layanan yang diberikan izin oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran yang berfungsi untuk menghitung telegram radio, radio telepon, radio telex, dan radio maritim letter.
13. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disebut BUP
adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga.
15. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah perkiraan
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan diterima dalam satu tahun anggaran.
16. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan
hukum yang menggunakan jasa PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
17. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disebut SAI
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
18. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
19. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu
standar/pedoman tertulis yang merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.
20. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBP.
21. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh
Sistem Billing atas suatu jenis bayaran/setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar/Wajib Setor.
/22. Bukti...
- 7 -
22. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
23. Rencana PNBP adalah hasil penghitungan/penetapan
target dan pagu penggunaan PNBP yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
24. Aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat TRPNBP adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang digunakan untuk penyusunan rencana PNBP.
25. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
26. Pendapatan Secara Akrual adalah hak Pemerintah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu bayar kembali.
27. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah
pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/Pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/ Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
28. Petugas Pengelola PNBP adalah pegawai yang ditugaskan
untuk membantu tugas bendahara penerimaan dalam menatausahakan PNBP.
29. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan.
30. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
31. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.
32. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
33. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
/BAB II...
- 8 -
BAB II TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pasal 2
(1) Target penerimaan PNBP Direktorat Jenderal disusun berdasarkan realisasi penerimaan 2 (dua) tahun yang lalu, tahun berjalan dan 2 (dua) tahun yang akan datang yang diasumsikan berdasarkan perkiraan penerimaan PNBP.
(2) Rencana PNBP Direktorat Jenderal disusun berdasarkan data realisasi penerimaan 2 (dua) tahun yang lalu, tahun berjalan dan tahun yang akan datang dengan asumsi-asumsi kondisi yang mungkin terjadi dan kebijakan pemerintah.
(3) Kantor Pusat dan UPT menyusun rencana PNBP untuk tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan aplikasi Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP) dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal paling lambat minggu kedua bulan januari tahun anggaran berjalan dengan tembusan kepada: a. Direktur terkait; b. Kepala Bagian Perencanaan; dan c. Kepala Bagian Keuangan.
(4) Rencana PNBP dari hasil penyusunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Jenderal paling lambat awal minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berjalan untuk diajukan dan dimintakan pengesahannya kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
(5) Rencana PNBP yang sudah disahkan oleh Direktur
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Bagian Kedua Pengadaan dan Pendistribusian Blanko Bukti Pemakaian
Jasa, Nota Tagihan, Nota Denda, dan Kuitansi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pasal 3
(1) Pengadaan blanko bukti pemakaian jasa, nota tagihan,
nota denda, dan kuitansi PNBP yang telah diberi nomor (prenumbered) dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal berdasarkan usulan UPT melalui direktorat teknis terkait di lingkungan Direktorat Jenderal.
/(2) Pendistribusian...
- 9 -
(2) Pendistribusian blanko bukti pemakaian jasa, nota tagihan, nota denda, dan kuitansi PNBP kepada UPT serta pengawasannya dilakukan oleh direktorat teknis terkait di lingkungan Direktorat Jenderal dengan dibuatkan Tanda Terima blanko sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
dikirimkan kembali oleh UPT kepada direktorat teknis terkait dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah blanko diterima.
(4) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara di UPT menerima dan mencatat nomor register serta jika terdapat blanko bukti pemakaian jasa, nota tagihan, nota denda, atau kuitansi PNBP yang cacat/batal/hilang segera disampaikan dalam bentuk berita acara kepada direktorat teknis terkait dan diketahui oleh atasan langsung di UPT.
(5) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendistribusikan bukti pemakaian jasa dan nota tagihan kepada petugas operasional, kuitansi kepada Bendahara Penerimaan, nota denda kepada pengelola PNBP dan dituangkan dalam berita acara.
(6) Arus keluar masuk blanko bukti pemakaian jasa, nota
tagihan, nota denda, dan kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dicatat oleh pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara dengan menggunakan aplikasi persediaan.
(7) Skema kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(8) Kuitansi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dicetak sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(9) Dalam hal blanko cetak dari kantor pusat belum diterima oleh UPT maka dapat dicetak blanko sementara oleh UPT dengan menggunakan kode sesuai contoh 1 Lampiran IV dan harus dibuatkan Berita Acara sesuai contoh 2 Lampiran IV dan dilaporkan kepada Sekretaris Direktorat dengan menggunakan format sesuai contoh 3 Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, yang ditandatangani oleh kepala kantor dengan mencantumkan jenis, jumlah eksemplar dan nomor urut blanko dan segera disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan dan Direktorat Teknis Terkait.
/(10) Dalam…
- 10 -
(10) Dalam hal blanko cetak dari kantor pusat sudah diterima oleh UPT maka blanko cetak sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat digunakan lagi dan harus menggunakan blanko cetak dari kantor pusat.
Bagian Ketiga
Penerimaan Uang Jasa Kepelabuhanan
Pasal 4
(1) Perusahaan pelayaran/keagenan/pemilik kapal/
Nakhoda mengajukan permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan.
(2) Permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada kepala kantor UPT, terdiri dari: a. permintaan dan bukti pelayanan jasa kapal (labuh
dan tambat, pandu dan tunda), dengan menggunakan blanko PUJK 1A;
b. permintaan dan bukti pelayanan jasa barang (dermaga, penumpukan dan ship to ship), dengan menggunakan blanko PUJK 1B;
c. permintaan dan bukti pelayanan jasa alat (mekanik dan non mekanik), dengan menggunakan blanko PUJK 1C; dan
d. permintaan dan bukti pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya (penggunaan perairan dan pelayanan air bersih, pelayanan terminal penumpang kapal laut, pas masuk orang dan kendaraan (termasuk uang parkir)) sesuai persyaratan administrasi, dengan menggunakan blanko PUJK 1D.
(3) Dalam hal pembatalan permintaan pelayanan jasa
kepelabuhanan, pengajuan dilakukan paling lambat 6 (enam) jam sebelum kapal tiba oleh perusahaan pelayaran/ keagenan/pemilik kapal/Nakhoda.
(4) Permintaan pelayanan jasa kapal untuk memperoleh
fasilitas pelayanan, perusahaan pelayaran melampirkan salinan manifest atau dokumen muatan kapal untuk merencanakan pelayanan.
(5) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan blanko bukti permintaan jasa PUJK sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 5
(1) Pelayanan jasa kapal di pelabuhan umum dan terminal untuk kepentingan sendiri dilaksanakan sebagai berikut:
/a. setelah…
- 11 -
a. setelah kapal tiba di pelabuhan umum dan terminal untuk kepentingan sendiri, perusahaan pelayaran/ keagenan/pemilik kapal/Nakhoda mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1A disampaikan kepada kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/
Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT
sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan
sebagai monitoring.
b. untuk kapal yang menggunakan jasa pandu dan tunda, perusahaan pelayaran mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pandu/tunda pada blanko PUJK 1A sebelum kapal tiba/menunggu pelayanan dan disampaikan kepada kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/
Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT
sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan
sebagai monitoring.
c. berdasarkan permintaan pelayanan jasa sesuai blanko PUJK 1A, Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan pelayanan.
(2) Pelayanan jasa kapal di terminal khusus dilaksanakan
sebagai berikut: a. pengelola terminal khusus mengisi dan
menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1A sebelum kapal tiba/menunggu pelayanan dan disampaikan kepada Kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/
Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT
sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan
sebagai monitoring.
/b. pengelola…
- 12 -
b. pengelola terminal khusus mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1A setelah kapal tiba dan disampaikan kepada Kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/
Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT
sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan
sebagai monitoring.
c. permintaan pelayanan jasa PUJK diajukan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan pelayanan;
d. setelah pelayanan jasa selesai dilaksanakan, kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk mengisi dan menandatangani kolom bukti pemakaian jasa pada blanko PUJK 1A dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/
Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT
sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan
sebagai monitoring.
(3) Bagi kapal yang mengunjungi pelabuhan secara mendadak (Emergency Call) di suatu pelabuhan maka permohonan permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan diajukan pada saat kapal tiba di pelabuhan.
Pasal 6
Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan pada BUP/terminal khusus dilaksanakan sebagai berikut: a. BUP/pengelola terminal khusus mengisi dan
menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1A setelah kapal tiba/menunggu pelayanan dan disampaikan kepada kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas
Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT
sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan
/5. lembar…
- 13 -
5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring.
b. permintaan pelayanan jasa PUJK diajukan kepada kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan pelayanan;
c. persetujuan pelayanan dari kepala kantor UPT disampaikan kepada BUP/pengelola terminal khusus untuk mendapatkan pelayanan;
d. setelah pelayanan jasa selesai dilaksanakan, kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk mengisi dan menandatangani kolom bukti pemakaian jasa pada Blanko PUJK 2A dalam rangkap 5 (lima) diberikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas
Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT
sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan
sebagai monitoring.
e. petugas operasional menghitung prosentase kontribusi jasa pemanduan dan penundaan kapal yang harus disetor ke kas negara;
f. petugas operasional membuat nota tagihan kepada BUP/pengelola terminal khusus sebagai wajib bayar PNBP;
g. untuk penerimaan kontribusi jasa pandu dan tunda pada pelabuhan utama agar dilakukan rekonsiliasi antara data laporan kegiatan pandu dan tunda kapal dari pengguna jasa/BUP/pengelola terminal khusus yang diterima oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dengan data Surat Persetujuan Berlayar dan Laporan Pengawasan Kegiatan Pandu dan Tunda Kapal pada Kantor Kesyahbandaran Utama setempat setiap 1 (satu) bulan sekali dengan membuat berita acara hasil rekonsiliasi.
h. untuk penerimaan kontribusi jasa pandu dan tunda, Bendahara Penerimaan dan Pengelola PNBP UPT agar melakukan rekonsiliasi dengan pihak pengguna jasa/BUP/pengelola terminal khusus setiap 1 (satu) bulan sekali dengan membuat berita acara hasil rekonsiliasi sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
i. berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Bendahara Penerimaan/ Pengelola PNBP UPT menerbitkan nota tagihan kepada pengguna jasa/BUP/pengelola terminal khusus.
Pasal 7
Pelayanan jasa barang di pelabuhan umum, dilaksanakan sebagai berikut:
/a. permintaan…
- 14 -
a. permintaan pelayanan jasa barang dilakukan oleh perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut /Perusahaan Bongkar Muat /perusahaan pelayaran/pemilik barang dengan mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1B disampaikan kepada Kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. Lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; 2. Lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas
Operasional Wilayah kerja sebagai arsip; 3. Lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT
sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. Lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. Lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan
sebagai monitoring.
b. berdasarkan permintaan pelayanan jasa blanko PUJK 1B tersebut di atas, Kepala kantor UPT memberikan persetujuan;
c. setelah pelayanan jasa selesai dilaksanakan, Kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk mengisi dan menandatangani kolom bukti pemakaian jasa pada blanko PUJK 1B dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. Lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; 2. Lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas
Operasional Wilayah kerja sebagai arsip; 3. Lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT
sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. Lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. Lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan
sebagai monitoring.
Pasal 8
(1) Dalam hal terminal khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum atas izin pemerintah, pengelola terminal khusus mengajukan permintaan pelayanan jasa dengan mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1B disampaikan kepada kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/Petugas
Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai
dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kepelabuhanan sebagai monitoring.
(2) Berdasarkan permintaan pelayanan jasa pada blanko PUJK 1B tersebut di atas kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan pelayanan.
/(3) Setelah…
- 15 -
(3) Setelah pelayanan jasa selesai dilaksanakan, kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk mengisi dan menandatangani kolom bukti pemakaian jasa pada blanko PUJK 1B dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/Petugas
Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai
dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai
monitoring.
Pasal 9
(1) Permintaan pelayanan jasa alat dilakukan oleh perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut /Perusahaan Bongkar Muat /perusahaan pelayaran/pemilik barang barang dengan cara mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1C disampaikan kepada kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/Petugas
Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai
dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kepelabuhanan sebagai monitoring.
(2) Berdasarkan permintaan pelayanan jasa pada blanko PUJK 1C tersebut kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan pelayanan.
(3) Setelah pelayanan jasa selesai dilaksanakan, Kepala kantor
UPT atau pejabat yang ditunjuk mengisi dan menandatangani kolom bukti pemakaian jasa pada blanko PUJK 1C dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/Petugas
Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai
dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai
monitoring.
Pasal 10
(1) Pelayanan jasa alat dapat dilakukan oleh kepala kantor UPT atau Badan Hukum Indonesia berdasarkan kerjasama saling menguntungkan dengan kepala kantor UPT.
/(2) Apabila…
- 16 -
(2) Apabila pelayanan jasa alat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi 20 (dua puluh) % dari pendapatan jasa pelayanan alat dan merupakan PNBP.
Pasal 11
(1) Jasa kepelabuhanan lainnya antara lain:
a. penggunaan perairan dan pelayanan air bersih; b. pelayanan terminal penumpang kapal laut; c. pas orang; dan d. pas kendaraan (termasuk uang parkir).
(2) Untuk pelayanan penggunaan perairan dilaksanakan dengan
perjanjian penggunan perairan dalam batas waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Perjanjian penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan berita acara pengukuran luasan penggunaan perairan yang ditandatangai oleh kedua belah pihak dapat dikonsultasikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebelum ditandatangani.
(4) Perjanjian penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. para pihak; b. ruang lingkup; c. luas dan batas-batas perairan; d. jangka waktu; e. hak dan kewajiban; f. tarif penggunaan perairan; g. tata cara pembayaran; h. denda; i. keadaan kahar; j. penyelesaian perselisihan; dan k. ketentuan lain.
(5) Salinan perjanjian penggunaan perairan yang telah
ditandatangani antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri wajib disampaikan kepada Direktur Kepelabuhanan dan Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal.
(6) Untuk pelayanan jasa terminal, tanda masuk (pas) pelabuhan
orang, penumpang kapal/penjemput dan kendaraan menggunakan karcis sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
/Pasal 12…
- 17 -
Pasal 12
Perhitungan luas penggunaan perairan sebagai dasar penghitungan penggunaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dihitung sebagai berikut : a. untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air luas
penggunaan perairan dihitung berdasarkan luas tapak bangunan;
b. untuk bangunan dan kegiatan lainnya di bawah air luas penggunaan perairan dihitung berdasarkan luas tapak bangunan dibawah air, dengan ketentuan dalam hal lebar diameter kurang dari 1 (satu) meter dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 (satu) meter;
c. untuk dermaga dan/atau bangunan di atas air pada Tersus/TUKS: 1. tipe marjinal
Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang dermaga/panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar dermaga ditambah lebar kapal terbesar. A = (B1+B2) X L A = Luas penggunaan perairan B1 = Lebar dermaga B2 = lebar kapal terbesar L = Panjang dermaga/panjang kapal terbesar
2. tipe jetty
Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari luas perairan untuk panjang bangunan dermaga/panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar kapal terbesar di tambah lebar dermaga ditambah panjang trestle sejajar dengan panjang dermaga/panjang kapal terbesar A = L x (B1+B2+B3) A = Luas penggunaan perairan L = panjang bangunan dermaga/panjang kapal terbesar B1 = lebar kapal terbesar B2 = lebar dermaga B3 = panjang trestel
3. tipe Finger
Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari luas perairan untuk bangunan lebar dermaga di tambah lebar kapal terbesar dikalikan dengan panjang dermaga ditambah panjang trestle (apabila ada). A = (L1 + L2 + L3) x (B1 + B2) A = Luas penggunaan perairan L1 = lebar dermaga L2 = lebar kapal terbesar sisi kanan dermaga L3 = lebar kapal terbesar sisi kiri dermaga B1 = panjang dermaga B2 = panjang trestle
4. tipe breasting dolphin
Luas penggunaan perairan tapak bangunan dihitung dari panjang bangunan dolphin terluar/ panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar kapal terbesar di tambah lebar dermaga ditambah panjang trestle sejajar dengan panjang dermaga/panjang kapal terbesar A = L x (B1+B2+B3)
/A = Luas…
- 18 -
A = Luas penggunaan perairan. L = panjang bangunan dolphin/panjang kapal terbesar B1 = lebar kapal terbesar B2 = lebar dermaga B3 = panjang trestel
5. single bouy mooring
Luas penggunaan perairan dihitung luas lingkaran dengan jari-jari sama dengan ukuran panjang kapal (LOA) terbesar ditambah panjang peralatan bantu yang digunakan ditambah 25 M A = π x (L + B + 25 M)² dengan π = (22/7) A = Luas perairan dalam bentuk lingkaran L = panjang kapal terbesar B = panjang peralatan bantu
6. multy mooring bouy
a. 2 (Dua) mooring bouy Luas penggunaan perairan dihitung dengan jarak antar bouy dikalikan dengan lebar kapal terbesar ditambah 25 m sisi kiri dan 25 m sisi kanan kapal. A = P X (L + 25 + 25) m A = Luas penggunaan perairan. P = Panjang jarak antar sisi terluar bouy L = Lebar kapal terbesar ditambah 25 m sisi kiri dan 25 m sisi kanan kapal
b. 4 (empat) mooring bouy Luas penggunaan perairan dihitung dari perkalian jarak 4 (empat) sisi terluar bouy A = P X L A = Luas penggunaan perairan P = Panjang jarak antar sisi terluar bouy L = Lebar jarak antar sisi terluar bouy
7. tipe slip way
Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang slip way/panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar slip way. A = B X L A = Luas penggunaan perairan B = panjang slip way/panjang kapal terbesar L = lebar slip way
8. tipe Island Berth (dermaga tanpa trestle/causeway) Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang dermaga/dolphin terluar atau panjang kapal terbesar dikalikan dengan jumlah lebar kapal terbesar yang sandar ditambah lebar dermaga A = (B1 + B2 + B3) X L A = Luas penggunaan perairan B1 = Lebar dermaga/ dolphin B2 + B3 = Jumlah lebar kapal terbesar yang sandar L = Panjang dermaga/ dolphin terluar atau panjang kapal terbesar
/9. Terhadap…
- 19 -
9. Terhadap dermaga atau bangunan yang dilindungi/dibangun breakwater (pemecah gelombang) atau bangunan lainnya, maka luasan perairan tapak bangunan dihitung dari jarak bangunan terluar dikalikan dengan panjang bangunan terpanjang ditarik garis lurus ke darat (surut terendah/ 0 (nol) LWS);
10. Terhadap Tersus atau TUKS yang memiliki lebih dari 1 (satu) dermaga dengan berbagai jenis tipe dermaga pada satu lokasi, maka luasan perairan dihitung dari jarak antar bangunan terluar ditambah lebar kapal terbesar (apabila bangunan terluar digunakan untuk sandar kapal) dikalikan dengan lebar kapal terbesar ditambah panjang bangunan terpanjang ditarik garis lurus ke darat (surut terendah/ 0 (nol) LWS); A = (L1+L2) x (B1+B2) A = Luas penggunaan perairan L1 = jarak antar bangunan terluar L2 = lebar/panjang kapal terbesar (apabila bangunan
terluar digunakan untuk sandar kapal) B1 = panjang bangunan terpanjang ditarik garis lurus ke
darat B2 = lebar kapal terbesar
11. Terhadap dermaga yang disandar oleh kapal dengan
susun sirih, maka luas penggunaan perairan dihitung dari luas jenis tipe dermaga dimaksud diatas ditambah dengan luas jumlah kapal terbesar yang sandar;
12. Terhadap dermaga dan/atau bangunan yang disandar oleh kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat, maka luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang dermaga/dolphin terluar atau panjang kapal terbesar dikalikan dengan jumlah lebar kapal terbesar yang sandar ditambah lebar dermaga dan panjang trestle A = (B1 + B2 + B3 + Bn) X L
A = Luas penggunaan perairan B1 = panjang trestle (bila ada) B2 = lebar dermaga B3 = lebar kapal terbesar yang sandar Bn = jumlah lebar kapal terbesar yang sandar
L = Panjang dermaga/ dolphin terluar atau panjang kapal terbesar
d. Terhadap Tersus/TUKS yang melakukan kegiatan Ship To
Ship (STS) transfer di perairan, maka penggunaan perairan dihitung berdasarkan luasan jarak antar titik-titik koordinat terluar dari kegiatan operasional STS dimaksud yang tertuang dalam ijin pembangunan dan pengoperasian;
e. Terhadap tipe dermaga dan/atau bangunan yang tidak tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, maka perhitungan luas penggunaan perairannya dihitung dari garis
/terluar…
- 20 -
terluar tapak bangunan ditarik garis lurus ke darat (surut terendah/ 0 (nol) LWS) ditambah lebar kapal terbesar dan ditarik garis lurus ke sisi bangunan terluar kemudian ditarik garis lurus ke darat (surut terendah/ 0 (nol) LWS);
f. Tipe penggunaan perairan sebagaimana dimaksud dalam
huruf c, sesuai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
g. Terhadap konstruksi dermaga/bangunan Tersus/TUKS yang batas perairannya melebihi batas daratan yang dimiliki/dikuasai oleh pengelola Tersus/TUKS maka perhitungan luas penggunaan perairan di hitung dari ujung bangunan terluar ditarik garis lurus ke darat yang dimiliki/dikuasai oleh pengelola Tersus/TUKS.
Pasal 13
(1) Penentuan pembayaran penggunaan perairan pada Tersus
atau TUKS yang baru dibangun, dimulai untuk Tersus sejak surat rekomendasi selesai pembangunan dan siap operasi dari Penyelenggara Pelabuhan dikeluarkan atau untuk TUKS sejak persetujuan pengelolaan ditetapkan kepada pengelola TUKS.
(2) Penentuan pembayaran penggunaan perairan pada Tersus atau TUKS yang telah beroperasi dan/atau beralih kepemilikannya, dimulai sejak izin operasi atau persetujuan pengelolaan dan/atau pengalihan ditetapkan.
(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan perhitungan luas penggunaan perairan yang dilakukan bersama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola Tersus atau TUKS dengan dibuat berita acara perhitungan luas penggunaan perairan dan apabila diperlukan dalam perhitungan luas penggunaan perairan dapat mengikutsertakan Tim Terpadu Direktorat Jenderal.
(4) Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
dilakukan perhitungan luas penggunaan perairan penyelenggara pelabuhan dengan pengelola Tersus atau TUKS menandatangani perjanjian penggunaan perairan.
(5) Surat rekomendasi, berita acara perhitungan luas
penggunaan perairan dan perjanjian penggunaan perairan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktorat Kepelabuhanan.
Pasal 14
(1) Termin untuk pembayaran penggunaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setiap tahun sesuai periode tahun takwim dan pembayarannya dilakukan setiap awal termin sesuai periode perjanjian.
/(2) Dalam…
- 21 -
(2) Dalam hal perjanjian penggunaan perairan tidak dilakukan dalam 1 (satu) tahun takwim maka perhitungan pungutan termin pertama dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut dan untuk termin berikutnya perhitungan pungutan sesuai dengan tahun takwim.
(3) Dalam hal periode perjanjian berakhir tidak dalam 1 (satu)
tahun takwim maka perhitungan pungutan dari awal tahun takwim sampai dengan akhir periode perjanjian.
Pasal 15
(1) Perhitungan tagihan atas pelayanan jasa kepelabuhanan
minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kegiatan pelayanan.
(2) Pembulatan ukuran satuan barang kurang dari 1 (satu) ton/m³ menjadi 1 (satu) ton/m³.
(3) Perhitungan pembulatan jarak pemanduan sampai dengan 10 (sepuluh) mil dikelompokkan dalam kelompok 1 (satu), jarak di atas 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) mil dikelompokkan dalam kelompok 2 (dua) dan jarak di atas 20 (dua puluh) mil dikelompokkan dalam kelompok 3 (tiga).
Pasal 16
(1) Penerimaan jasa kepelabuhanan dihitung berdasarkan bukti
pemakaian jasa dan blanko nota tagihan, yang terdiri dari: a. PUJK 2A : perhitungan nota tagihan jasa kapal; b. PUJK 2A1 : perhitungan nota tagihan kontribusi
pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal; c. PUJK 2B : perhitungan nota tagihan jasa barang; d. PUJK 2C : perhitungan nota tagihan jasa alat; e. PUJK2D : perhitungan nota tagihan jasa kepelabuhan
lainnya; dan f. Karcis : tanda masuk (pas) pelabuhan untuk orang,
terminal penumpang kapal, pengantar/ penjemput dan kendaraan.
(2) Pelaksanaan perhitungan nota tagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas operasional.
(3) BPN diserahkan kepada Bendahara Penerimaan UPT oleh pengguna jasa untuk ditukar dengan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran jasa kepelabuhanan.
(4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
membuat kuitansi dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; c. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai
dasar untuk mencatat penerimaan; d. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai
monitoring.
/(5) Blanko…
- 22 -
(5) Blanko nota tagihan jasa PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Bagian Keempat
Penerimaan Surat Izin Kepelabuhanan
Pasal 17
(1) Pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna
jasa membayar tagihan penerimaan surat izin kepelabuhanan ke bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal untuk pelayanan yang diberikan oleh kantor pusat setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional.
(2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa dan/atau yang
dikuasakan oleh pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP;
b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi;
c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk bank pada pelayanan satu atap
kantor pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kepelabuhanan sebagai monitoring.
(3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 18
(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh petugas pemungut PNBP pada Direktorat Kepelabuhanan serta dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai
dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bank pada pelayanan satu atap
kantor pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kepelabuhanan sebagai monitoring.
(2) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan dokumen yang telah selesai diproses.
/Bagian Kelima…
- 23 -
Bagian Kelima Penerimaan dan Penyetoran PNBP Hasil Konsesi dan Kerjasama Lainnya
Pasal 19
(1) Besaran prosentase hasil konsesi (concession fee) diperoleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: a. rangkap pertama untuk Penyelenggara Pelabuhan; dan b. rangkap kedua untuk BUP.
(3) Salinan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN.
(4) PNBP hasil konsesi (concession fee) terdiri dari:
a. konsesi terhadap fasilitas pelabuhan eksisting yang diselenggarakan oleh BUP BUMN Kepelabuhanan sebelum Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
b. konsesi terhadap fasilitas pelabuhan non eksisting yang diselenggarakan oleh BUP BUMN Kepelabuhanan sesudah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
c. konsesi terhadap fasilitas pelabuhan yang diselenggarakan oleh BUP Non BUMN Kepelabuhanan.
(5) PNBP hasil konsesi terhadap jenis-jenis kegiatan jasa kepelabuhanan berupa: a. jasa kapal; b. jasa barang; dan c. jasa penumpang.
(6) PNBP hasil konsesi berupa jasa kapal sebagaimana dimaksud
ayat (5) huruf a, terdiri dari: a. jasa tambat; b. jasa penyediaan pengisian bahan bakar dan air bersih; c. pelayanan jasa bunker; dan d. jasa penggunaan alur yang dibangun/dirawat oleh BUP.
(7) PNBP hasil konsesi berupa jasa barang sebagaimana
dimaksud ayat (5) huruf b, terdiri dari: a. jasa dermaga; b. jasa gudang; c. jasa lapangan penumpukan; dan d. jasa alat bongkar muat.
(8) PNBP hasil konsesi berupa jasa penumpang sebagaimana
dimaksud ayat (5) huruf c, terdiri dari: a. jasa penyediaan terminal penumpang; dan b. pas masuk penumpang.
/(9) PNBP…
- 24 -
(9) PNBP hasil konsesi selain sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat juga diperoleh dari kerjasama antara BUP dengan pihak ke 3 (tiga) dan kegiatan berupa pas masuk kendaraan, kerjasama peralatan dan pengusahaan peralatan.
(10) PNBP hasil konsesi dihitung berdasarkan pendapatan bruto
BUP.
(11) Dalam hal BUP melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) dan/atau anak perusahaan, maka pendapatan konsesi dihitung dari seluruh pendapatan bruto kegiatan jasa kepelabuhanan (bukan pendapatan BUP dari pihak ke 3 (tiga) dan/atau anak perusahaan).
(12) Komponen yang dikecualikan dari perhitungan pendapatan
Konsesi yaitu: a. biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);dan b. jasa pemanduan kapal.
Pasal 20
(1) PNBP hasil kerjasama lainnya diperoleh Penyelenggara Pelabuhan yang besarannya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian kerjasama.
(2) PNBP hasil kerjasama lainnya terdiri dari:
a. kerjasama pemanfaatan; b. kerjasama terkait jasa kepelabuhanan; c. sewa menyewa; d. kontrak manajemen;dan e. kerjasama operasi.
(3) PNBP hasil kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari: a. fasilitas pelabuhan yang sudah tercatat sebagai Barang
Milik Negara Kementerian Perhubungan yang dibangun bersumber dari dana APBN/APBD;
b. seluruh aset hasil konsesi termasuk lahan telah menjadi milik Penyelenggara Pelabuhan setelah berakhirnya masa konsesi.
(4) Besaran PNBP hasil kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Pasal 21
(1) Jangka waktu perhitungan pendapatan PNBP hasil konsesi dan kerjasama lainnya adalah 1 (satu) tahun takwim anggaran.
(2) Apabila perjanjian ditandatangani tidak dalam 1 (satu) tahun
takwim, maka perhitungan pendapatan hasil konsesi dan kerjasama lainnya dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut.
/Pasal 22…
- 25 -
Pasal 22
(1) Penyelenggara Pelabuhan dan BUP melakukan rekonsiliasi dengan data dukung, antara lain: a. laporan keuangan BUP; dan b. laporan operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
(2) Rekonsiliasi PNBP hasil konsesi dan kerjasama lainnya
antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP dilakukan setiap tanggal 20 setiap bulannya dan dituangkan dalam Berita Acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN.
(3) Rekonsiliasi terhadap konsesi fasilitas pelabuhan eksisting
yang diselenggarakan oleh BUP BUMN Kepelabuhanan antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP BUMN Kepelabuhanan setiap tanggal 20 bulan ketiga pada tiap periode triwulannya yang dikoordinasikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dilakukan dengan mengikutsertakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal dan Direksi BUP BUMN yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN.
(4) Rekonsiliasi terhadap konsesi fasilitas pelabuhan non eksisting antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP setiap tanggal 20 bulan ketiga pada tiap periode triwulannya dengan mengikutsertakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal dan dituangkan dalam Berita Acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN.
Pasal 23
(1) Pembayaran PNBP hasil Konsesi dan kerjasama lainnya dilaksanakan dalam 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya;
(2) Perhitungan PNBP hasil konsesi dan kerjasama lainnya
selama 1 (satu) tahun berdasarkan pendapatan bruto yang tercantum dalam Laporan Keuangan BUP yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan paling lambat tanggal 14 April tahun berikutnya.
(3) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran
dari hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan diperhitungkan kembali pada pembayaran triwulan berikutnya.
(4) Penyelenggara Pelabuhan membuat Nota Tagihan sesuai dengan hasil rekonsiliasi PNBP antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP.
/Pasal 24…
- 26 -
Pasal 24
(1) Obyek kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan dan dikerjasamakan harus tercantum di dalam perjanjian dan digunakan sebagai bahan rekonsiliasi.
(2) Obyek kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan dan
dikerjasamakan yang belum tercantum atau terjadi perubahan dalam perjanjian, maka wajib dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum) yang disepakati/ ditandatangani bersama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP.
Pasal 25
(1) Badan usaha dan/atau pengguna jasa dan/atau pihak yang
dikuasakan membayar tagihan uang PNBP hasil konsesi (concession fee) dan/atau kerjasama lainnya ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional sesuai Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini
(2) BPN diserahkan kepada Bendahara Penerimaan UPT oleh
badan usaha dan/atau pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan untuk ditukar dengan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran hasil konsesi (concession fee) dan/atau kerjasama lainnya dan ditembuskan ke Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan.
(3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membuat kuitansi dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk badan usaha dan/atau pengguna
jasa dan/atau pihak yang dikuasakan; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional penyelenggara
pelabuhan sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai
monitoring.
Bagian Keenam Jasa Kenavigasian
Paragraf Kesatu
Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu
Pasal 26
(1) Pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar tagihan uang jasa penggunaan SBNP ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional.
/(2) Nota…
- 27 -
(2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai
dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kenavigasian sebagai monitoring.
(3) Pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan nota tagihan dan BPN kepada Bendahara Penerimaan UPT untuk ditukar dengan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran jasa penggunaan SBNP.
(4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
membuat kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran jasa penggunaan SBNP, dalam 5 (lima) rangkap yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kenavigasian sebagai monitoring.
(5) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan dokumen yang telah selesai diproses.
(6) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai
dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(7) Dalam hal kapal berada diwilayah DLKR/DLKP lebih dari 30
(tiga puluh) hari kalender maka dikenakan kembali tarif jasa SBNP/Uang Rambu pada saat SPB diterbitkan.
Paragraf Kedua Penerimaan Jasa Sewa Fasilitas Galangan Navigasi
Pasal 27
(1) Fasilitas galangan navigasi selain digunakan untuk merawat
kapal navigasi, dapat disewakan kepada pihak lain untuk melayani pemeliharaan kapal.
(2) Penerimaan jasa sewa fasilitas galangan navigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan PNBP.
/Pasal 28…
- 28 -
Pasal 28
(1) Permohonan penyewaan fasilitas galangan navigasi diajukan
oleh penyewa secara tertulis kepada Kepala Distrik Navigasi setempat setiap kali akan melakukan pengedokan/ perlimbungan kapal, dengan tembusan Direktur Kenavigasian.
(2) Pemberian persetujuan atas permohonan penyewaan
fasilitas galangan navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Distrik Navigasi setempat dengan tembusan Direktur Kenavigasian.
Pasal 29
(1) Persetujuan penggunaan fasilitas galangan navigasi oleh
pihak penyewa dituangkan dalam suatu perjanjian antara Direktorat Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan pihak penyewa.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
ketentuan sebagai berikut: a. lamanya penggunaan galangan; b. besarnya biaya sewa galangan; c. kerugian kapal yang terjadi sejak naik sampai turun
galangan bukan tanggung jawab Distrik Navigasi; d. tata tertib pelaksanaan perbaikan/perawatan kapal oleh
penyewa; dan e. persyaratan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan
tersebut. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari: a. rangkap pertama untuk Distrik Navigasi;dan b. rangkap kedua untuk pihak penyewa.
(4) Salinan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Direktorat Kenavigasian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN.
Pasal 30
Bendahara Penerimaan Distrik Navigasi menerbitkan nota tagihan dan kode billing untuk pungutan sewa fasilitas galangan navigasi kepada pihak penyewa yang besarannya sesuai yang tercantum dalam perjanjian.
Paragraf Ketiga
Penerimaan Jasa Telekomunikasi Pelayaran
Pasal 31
(1) Jenis Penerimaan Jasa Telekomunikasi Pelayaran terdiri dari: a. pelayanan telegram/ telephone call;
/b.pelayanan…
- 29 -
b. pelayanan VTS angkutan dalam negeri, luar negeri dan koneksi data VTS; dan
c. pelayanan NDC LRIT.
(2) Jenis Penerimaan Jasa Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan regristrasi LRIT kapal ke NDC-LRIT Indonesia dan penyampaian data dari NDC LRIT Indonesia kepada DC-LRIT negara lain yang terdiri dari position report, polled LRIT position report, changes of the rate of transmission, archieved position report.
Pasal 32
Perusahaan pelayaran/ keagenan/ pemilik kapal/ nakhoda menyampaikan permintaan pelayanan VTS paling lambat 12 (dua belas) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan, dan bagi kapal yang pelayarannya kurang dari 12 (dua belas) jam segera menyampaikan permintaan pelayanan VTS sebelum kapal tiba di pelabuhan.
Pasal 33
(1) Penerimaan jasa Telekomunikasi Pelayaran pelayanan telegram/ telephone call dilakukan sebagai berikut : a. bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp
pelabuhan nota tagihan diterbitkan oleh petugas operasional SROP setempat;
b. bagi kapal yang hanya melintas di perairan bukti pemakaian jasa diterbitkan oleh petugas operasional SROP setempat yang diteruskan ke Direktorat Kenavigasian untuk diterbitkan nota tagihan yang ditujukan kepada AAIC.
(2) Pengguna jasa atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar jenis penerimaan jasa Telekomunikasi Pelayaran pelayanan telegram/ telephone call sebagai berikut :
a. penyetoran PNBP ke kas negara bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp pelabuhan dilakukan dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/ Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setempat;
b. penyetoran PNBP ke kas negara bagi kapal yang hanya melintas diperairan dilakukan oleh AAIC dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Petugas Pemungut PNBP Direktorat Kenavigasian.
(3) Pengguna jasa atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa membayar jenis penerimaan jasa pelayanan VTS ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional.
(4) Pengguna jasa atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa membayar jenis penerimaan jasa Telekomunikasi Pelayaran pelayanan NDC-LRIT Indonesia, melalui petugas pemungut PNBP Direktorat Kenavigasian.
/Pasal 34…
- 30 -
Pasal 34
(1) Bukti pemakaian dan nota tagihan jasa pelayanan telegram/telephone call sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dibuat oleh petugas operasional di kantor Stasiun Radio Pantai.
(2) Nota tagihan jasa pelayanan telegram/telephone call bagi
kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp pelabuhan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai
dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kenavigasian sebagai monitoring.
(3) Nota tagihan untuk jasa pelayanan telegram/ telephone call bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp pelabuhan dibuat oleh petugas SROP dengan menggunakan contoh 5 dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan setiap bulan dilaporkan kepada Kepala Distrik Navigasi setempat.
(4) Bukti pemakaian jasa pelayanan telegram/telephone call
bagi kapal yang melintas di perairan dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan kantor pusat melalui Badan Kuasa Perhitungan (accounting authority) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk petugas pemungut PNBP Direktorat
Kenavigasian sebagai dasar untuk membuat tagihan kepada badan kuasa perhitungan (accounting authority);
b. lembar 2 (dua) untuk badan kuasa perhitungan (accounting authority);
c. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan Kantor Pusat;
d. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP Direktorat Kenavigasian sebagai monitoring.
(5) Bukti pemakaian jasa pelayanan telegram/telephone call
bagi kapal yang melintas di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(6) Nota tagihan jasa pelayanan telegram/telephone call bagi kapal yang melintas diperairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan contoh 5 Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
/Pasal 35 …
- 31 -
Pasal 35
(1) Perhitungan besaran tagihan atas penggunaan jasa Telekomunikasi Pelayaran yang berupa pelayanan telegram / telephone call sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut : a. bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp
pelabuhan, perhitungan besaran tagihan dilakukan oleh petugas operasional SROP;
b. bagi kapal yang melintas di perairan, perhitungan besaran tagihan dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan Badan Kuasa Perhitungan (accounting authority).
(2) Perhitungan besaran tagihan atas penggunaan jasa Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tanda bukti pemakaian jasa Telekomunikasi Pelayaran.
(3) PNBP telegram/ telephone call bagi yang dikerjasamakan
dengan pihak badan usaha atau kerjasama lainnya besarannya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian kerjasama.
(4) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat
dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai
dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bendahara Penerimaan kantor
pusat; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kenavigasian sebagai monitoring.
Pasal 36
(1) Nota tagihan untuk pelayanan VTS dibuat oleh petugas VTS dengan menggunakan contoh 2 dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan setiap bulan dilaporkan kepada Kepala Distrik Navigasi setempat.
(2) Nota tagihan untuk koneksi data VTS dibuat sesuai dengan
jumlah kapal di area yang dikerjasamakan dan penarikannya dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (satu) bulan dengan menggunakan contoh 3 dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) ayat (2)
dan ayat (3), dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari:
/a. lembar…
- 32 -
a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai
dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional/Petugas
Operasional Wilayah kerja sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kenavigasian sebagai monitoring.
(4) Nota Tagihan untuk PNBP telegram/ telephone call sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Direktorat Kenavigasian yang terdiri dari 5 (lima) rangkap: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai
dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional Direktorat
Kenavigasian sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bendahara Penerimaan kantor
Pusat; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kenavigasian sebagai monitoring.
(5) Untuk nota tagihan jasa pelayanan NDC LRIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dibuat oleh petugas operasional NDC LRIT Indonesia Direktorat Kenavigasian dan disahkan oleh Direktur Kenavigasian dengan menggunakan contoh 4 dalam lampiran xvi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 37
(1) Dalam hal kunjungan kapal ke DLKp dan/atau DLKr
pelabuhan lebih dari satu kali dalam satu hari, maka penarikan PNBP Jasa Pelayanan VTS dipungut hanya satu kali dalam satu hari.
(2) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) Jasa Telegram/telepon
bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp pelabuhan dan jasa pelayanan VTS bagi kapal angkutan dalam negeri dan luar negeri serta pelayanan koneksi data VTS dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan dokumen yang telah selesai diproses.
Paragraf Keempat
Penerimaan Jasa Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
Pasal 38
(1) Pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar tagihan uang jasa pelayanan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air, izin membangun, memindahkan dan/ atau membongkar bangunan atau instalasi bawah air dan izin kegiatan salvage dan/ atau pekerjaan bawah air dan pengawasan kegiatan
/pengangkatan….
- 33 -
pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga kepada petugas pemungut PNBP melalui bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal untuk selanjutnya disetor langsung ke kas negara setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional.
(2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa dan/atau yang
dikuasakan oleh pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP;
b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi;
c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bank pada pelayanan satu atap
kantor pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat KPLP
sebagai monitoring.
(3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 39
(1) Penerimaan uang jasa pelayanan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air, izin membangun, memindahkan dan/ atau membongkar bangunan atau instalasi bawah air dan izin kegiatan salvage dan/ atau pekerjaan bawah air dan pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh petugas pemungut PNBP pada Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai
dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bank pada pelayanan satu atap
kantor pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebagai monitoring.
(2) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan peizinan yang telah selesai diproses di Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
/Paragraf kelima…
- 34 -
Paragraf Kelima Penerimaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan dan Penilaian
Lingkungan Kerja Pelayaran
Pasal 40
(1) Pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar tagihan uang jasa pengujian kesehatan dan atau penilaian lingkungan kerja pelayaran ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas administrasi.
(2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat
dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT/
petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi;
c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas administrasi sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT;
dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP kantor pusat
sebagai monitoring.
(3) Pengguna jasa dan atau yang dikuasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan nota tagihan dan BPN kepada Bendahara Penerimaan UPT untuk ditukar dengan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran jasa pemeriksaan kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran.
(4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), membuat kuitansi dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT/
petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi;
c. lembar 3 (tiga) untuk petugas administrasi sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT;
dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP kantor pusat
sebagai monitoring.
(5) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
/Paragraf keenam…
- 35 -
Paragraf Keenam Penerimaan Jasa Izin Kewenangan Perusahaan yang Melakukan Perbaikan
dan Perawatan Peralatan Keselamatan Pelayaran
Pasal 41
(1) Pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar tagihan uang jasa izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional.
(2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT/
petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi;
c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas administrasi sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT;
dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP kantor pusat
sebagai monitoring.
(3) Pengguna jasa dan atau yang dikuasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan nota tagihan dan BPN kepada Bendahara Penerimaan UPT untuk ditukar dengan kuitansi.
(4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) membuat kuitansi dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT/
petugas pemungut PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk petugas administrasi sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT;
dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP kantor pusat
sebagai monitoring.
(5) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Bagian Ketujuh
Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan (PUPK)
Pasal 42
Jenis Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan terdiri dari:
/a. pemeriksaan…
- 36 -
a. pemeriksaan dan Sertifikasi Keselamatan, Garis Muat dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim serta Endorsment (PUPK 1);
b. pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Ukur (PUPK 2);
c. pelaksanaan audit dan penerbitan Document Of Compliance (DOC) dan Safety Management Certificate (SMC) serta Endorsment (PUPK 3);
d. pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat keamanan kapal internasional/ International Ship Security Certificate (ISSC) (PUPK 4);
e. pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (PUPK 5);
f. pemeriksaan teknis dan penerbitan surat pengesahan rancang bangun dan perhitungan stabilitas kapal (PUPK 6);
g. pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen pengawakan/ kepelautan (PUPK 7);
h. pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen keselamatan kapal selain sertifikat (PUPK 8);
i. pengawasan barang berbahaya (PUPK 9); dan j. pemeriksaan kapal asing/ port state control atas
pemeriksaan ulang / follow up inspection (re-inspection deficiency code 30) (PUPK 10).
Pasal 43
(1) Setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional di lapangan, pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar Ke Kas Negara tagihan PUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, g, h melalui : a. Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing
yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan UPT atau; b. Bank pada pelayanan satu atap Kantor Pusat Direktorat
Jenderal untuk pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pusat.
(2) Untuk tagihan PUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf i dan huruf j, dibayarkan ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional.
(3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk Bendahara Penerimaan UPT/
petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi;
b. lembar 2 (dua) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP;
c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT
atau Bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal; dan
/e. lembar…
- 37 -
e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai monitoring.
(4) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk Bendahara Penerimaan UPT/
petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi;
b. lembar 2 (dua) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP;
c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah kerja sebagai arsip;
d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan
e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai monitoring.
(5) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), sesuai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 44
Pembayaran tagihan PUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), yang diterima oleh Bendahara Penerimaan UPT atau Petugas Pemungut PNBP kantor pusat melalui bank pada Pelayanan Terpadu Satu Atap disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Pasal 45
(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan/petugas pemungut PNBP dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT/
petugas pemungut PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional/ Petugas
Operasional Wilayah kerja sebagai arsip; d. Lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT
atau Bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal; dan
e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai monitoring.
(2) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) dari Bendahara atau
Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan dokumen yang telah selesai diproses.
/Bagian kedelapan…
- 38 -
Bagian Kedelapan Penerimaan Jasa Angkutan Laut (JAL)
Pasal 46
(1) Pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna
jasa membayar tagihan JAL ke Bank Persepsi pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional.
(2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk petugas pemungut PNBP sebagai
dasar pembuatan kuitansi; b. lembar 2 (dua) untuk pengguna jasa dan/atau yang
dikuasakan oleh pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP;
c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bank Persepsi pada pelayanan
satu atap Kantor Pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Lalu
Lintas dan Angkutan Laut sebagai monitoring.
(3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4) Untuk JAL yang sudah diproses secara online menggunakan aplikasi SIMLALA dan pembayaran PNBP JAL menggunakan kode billing.
Pasal 47
(1) Penerimaan Jasa Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh petugas pemungut PNBP pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar
untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bank pada pelayanan satu atap
Kantor Pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Lalu
Lintas dan Angkutan Laut sebagai monitoring.
(2) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan dokumen yang telah selesai diproses di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
Pasal 48
(1) Penerimaan jasa pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dihitung berdasarkan prosentase dari total biaya bongkar/muat barang per pelayanan.
/(2) Pengguna…
- 39 -
(2) Pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa membayar tagihan jasa pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional.
(3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk Bendahara Penerimaan UPT
sebagai dasar pembuatan kuitansi; b. lembar 2 (dua) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT
atau Bank pada pelayanan satu atap Kantor Pusat Direktorat Jenderal; dan
e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai monitoring.
(4) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 49
Penerimaan jasa pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk
membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; c. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai
dasar untuk mencatat penerimaan; d. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan
Laut sebagai monitoring.
BAB III TATA CARA PEMBAYARAN PNBP DILUAR JAM KERJA
Pasal 50
(1) Pembayaran PNBP diluar jam kerja oleh pengguna jasa
dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa melalui Bank/Pos Persepsi menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh petugas jaga.
(2) Bukti pembayaran yang berupa BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada petugas jaga untuk ditukarkan dengan kuitansi.
/BAB IV…
- 40 -
BAB IV TATA CARA PENGENAAN DENDA
Pasal 51
(1) Pengguna jasa yang melakukan pembayaran melebihi jatuh
tempo kode billing yang pertama kali diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/pengelola PNBP/petugas operasional UPT dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk pelayanan jasa penggunaan perairan dan konsesi yang
menggunakan perjanjian penentuan jatuh tempo pembayaran ditetapkan di dalam isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.
(3) Perhitungan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan nota denda sesuai Contoh 1 Lampiran XXIII dan ilustrasi perhitungan denda sesuai Contoh 2 Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB V
TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 52
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 53
(1) Sistem penyetoran PNBP dilakukan secara langsung ke Kas
Negara dengan cara sebagai berikut: a. Penyetoran ke Kas Negara secara langsung dilakukan oleh
pengguna jasa melalui Bank/Pos Persepsi menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT;
b. Penyetoran ke Kas Negara secara langsung dilakukan oleh pengguna jasa melalui Bank/Pos Persepsi menggunakan kode billing yang diterbitkan secara otomatis oleh system aplikasi online;
(2) Bendahara Penerimaan UPT harus diberikan akses oleh
petugas operasional untuk mengetahui transaksi penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b;
(3) Untuk Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b, pengguna jasa harus segera menyerahkan BPN kepada Bendahara Penerimaan UPT untuk ditukarkan dengan kuitansi.
(4) Penyetoran PNBP ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b dilakukan pada:
/a. loket…
- 41 -
a. loket teller (over the counter); dan b. sistem elektronik lainnya, antara lain automatic teller
machine (ATM), internet banking, dan electronic data capture (EDC).
Pasal 54
Untuk pembayaran PNBP dengan nominal kurang dari Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat disetorkan kepada Bendahara Penerimaan UPT dan selanjutnya disetorkan secepatnya ke kas negara melalui aplikasi SIMPONI dengan menggunakan kode billing.
Pasal 55
(1) Untuk penerimaan atau pembayaran/ penyetoran PNBP dalam mata uang asing harus terlebih dahulu di konversi dengan kurs tengah Bank Indonesia sesuai kurs pada tanggal nota tagihan diterbitkan.
(2) Dalam hal kurs tengah Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat di peroleh, kurs yang digunakan adalah kurs tengah pada hari kerja sebelumnya.
Pasal 56
Dalam hal kelebihan pembayaran PNBP oleh pengguna jasa dapat diperhitungkan kepada pembayaran jasa transportasi laut untuk jasa yang sama pada tagihan berikutnya dengan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi antara pengguna jasa dengan pengelola PNBP UPT dan dibuatkan Berita Acara rekonsiliasi sesuai dengan Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB VI TATA CARA PENGGUNAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 57
(1) Sebagian dana PNBP yang berasal dari Jasa Transportasi Laut pada Direktorat Jenderal dapat digunakan yang besarannya sesuai ketentuan Menteri Keuangan.
(2) Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme APBN.
/BAB VII…
- 42 -
BAB VII TATA CARA PELAPORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Bagian Kesatu Laporan Realisasi dan Piutang
Pasal 58
(1) Kepala kantor UPT wajib melaporkan rekapitulasi realisasi
penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan: a. Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan; b. Inspektur Jenderal; c. Direktur Terkait; dan d. UPT koordinator.
(2) Direktur pada direktorat teknis yang melakukan pemungutan
PNBP wajib membuat dan menyampaikan realisasi penerimaan PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dengan tembusan Bendahara Penerimaan kantor pusat.
(3) Kepala Kantor UPT dan Direktur pada direktorat teknis wajib
melaporkan rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan setiap minggunya.
(4) Rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4, contoh 5, contoh 6, contoh 7, contoh 8, contoh 9, Contoh 10, contoh 11, contoh 12, contoh 13, contoh 14, contoh 15, dan contoh 16 Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(5) Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan
wajib menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan/triwulan/ semester/tahunan realisasi PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya bulan/triwulan/semester/ tahunan sesuai dengan Lampiran XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(6) Laporan realisasi penerimaan dan penyetoran PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi nota tagihan, kuitansi dan BPN.
(7) Bendahara Penerimaan setiap bulan melaporkan BPN yang
diterbitkan oleh SIMPONI kepada petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran untuk diinput melalui aplikasi SAIBA.
/(8) Kepala...
- 43 -
(8) Kepala kantor UPT setiap triwulan dan semester wajib membuat dan menyampaikan laporan pencapaian realisasi terhadap target PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sesuai dengan contoh 1 Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dengan tembusan: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; dan c. Direktur Terkait.
(9) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala
Bagian Keuangan setiap triwulan dan semester wajib membuat dan menyampaikan laporan pencapaian realisasi terhadap target PNBP kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan dan semester sesuai dengan contoh 2 Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(10) Kepala kantor UPT setiap akhir bulan wajib membuat dan
menyampaikan laporan realisasi pengembalian kerugian negara dengan dilampirkan BPN kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sesuai dengan Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dengan tembusan: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; dan c. Direktur Terkait.
Pasal 59
(1) Bendahara Penerimaan setiap bulan melaporkan saldo kas
kepada petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran untuk diinput melalui aplikasi SAIBA.
(2) Bendahara Penerimaan dan Petugas Operasional setiap bulan
melaporkan pemakaian buku bukti pemakaian jasa, nota tagihan, kuitansi dan nota denda yang telah dipergunakan dan sisa persediaannya kepada petugas SIMAK BMN untuk diinput melalui aplikasi persediaan.
Pasal 60
(1) Petugas pengelola PNBP UPT setiap bulan melaporkan nota
tagihan, nota denda, kuitansi, BPN, Rekap penerimaan dan penyetoran PNBP serta piutang melalui aplikasi pelaporan PNBP dalam bentuk Administrasi Data Komputer (ADK).
(2) Administrasi Data Komputer (ADK) aplikasi pelaporan PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui electronic mail (e-mail).
/(3) Petugas…
- 44 -
(3) Petugas pengelola PNBP memberikan informasi kepada petugas SAIBA sebagai dasar untuk melakukan jurnal penyesuaian atas transaksi pendapatan kas dan akrual ke dalam aplikasi SAIBA sesuai dengan Contoh 1 dan Contoh 2 pada Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4) Petugas pengelola PNBP menyampaikan formulir jurnal
penyesuaian kepada petugas SAIBA setiap bulan untuk di rekap pada aplikasi SAIBA.
(5) Formulir jurnal penyesuaian dibuat oleh Bendahara
Penerimaan dan disetujui oleh Kepala Kantor untuk kemudian direkam kedalam aplikasi SAIBA oleh petugas SAIBA.
Pasal 61
(1) Bendahara pengeluaran pada kantor pusat Direktorat
Jenderal dan UPT membuat laporan pertanggung-jawaban penggunaan PNBP.
(2) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan: a. Inspektur Jenderal; b. Sekretaris Direktorat Jenderal cq Kepala Bagian
Keuangan; dan c. Direktur Terkait.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan PNBP Umum
Pasal 62
(1) Bendahara Pengeluaran wajib menginformasikan dan menyerahkan bukti penyetoran ke Kas Negara kepada Bendahara Penerimaan terkait penyetoran : a. sewa Barang Milik Negara (BMN); b. denda keterlambatan; c. penjualan BMN dari hasil penghapusan; d. bunga/Jasa deposito dan rekening bank; e. pengembalian Belanja Tahun Anggaran Lalu; f. pengembalian kerugian negara.
(2) Bendahara Penerimaan wajib melakukan pencatatan
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam BKU dan BKP PNBP Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Petugas pengelola PNBP UPT wajib melaporkan realisasi
PNBP Umum setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan berikutnya melalui electronic mail (e-mail).
/Bagian Ketiga…
- 45 -
Bagian Ketiga Rekonsiliasi
Pasal 63
(1) Pengelola PNBP UPT dan Bendahara Penerimaan UPT
melakukan rekonsiliasi nota tagihan, kuitansi dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan seksi terkait setiap satu bulan sekali yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan diketahui oleh Kepala Kantor sesuai dengan Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) Bendahara Penerimaan wajib melakukan rekonsiliasi BPN,
saldo kas, piutang dan informasi pendapatan secara akrual dengan petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap satu bulan sekali, triwulan, semesteran dan tahunan setelah periode tutup buku (setelah masa satu periode/akhir bulan/akhir semester/akhir tahun) yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya.
(3) Bendahara Penerimaan UPT/Pengelola PNBP UPT wajib
melakukan rekonsiliasi BPN, saldo kas, piutang dan informasi pendapatan secara akrual dengan Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP UPT Koordinator setiap satu bulan sekali, triwulan, semesteran dan tahunan setelah periode tutup buku (setelah masa satu periode/akhir bulan/akhir semester/akhir tahun) yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
(4) Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP UPT Koordinator
wajib melakukan rekonsiliasi BPN, saldo kas, piutang dan informasi pendapatan secara akrual dengan petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UPT Koordinator setiap satu bulan sekali, triwulan, semesteran dan tahunan setelah periode tutup buku (setelah masa satu periode/akhir bulan/akhir semester/akhir tahun) yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
(5) Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP UPT Koordinator
beserta UPT dibawahnya wajib melakukan rekonsiliasi BPN, saldo kas, piutang dan informasi pendapatan secara akrual dengan Pengelola PNBP tingkat Eselon I setiap semesteran dan tahunan setelah periode tutup buku (setelah masa satu periode/akhir semester/akhir tahun).
(6) Hasil dari rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang didalamnya memuat jumlah penerimaan PNBP, penyetoran dengan menggunakan BPN, jumlah saldo kas yang disetor pada bulan berikutnya, piutang atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dan informasi pendapatan secara akrual.
(7) BPN, saldo kas, piutang dan informasi pendapatan secara
akrual dari Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinput kedalam Aplikasi Sistem Akuntasi Instansi tingkat Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
/(8) Berita…
- 46 -
(8) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ditandatangani oleh Bendahara Penerimaanan, Petugas SAIBA dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja/Kantor.
(9) Bendahara Penerimaan kantor pusat wajib melakukan
rekonsiliasi BPN dengan petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal setiap satu bulan sekali, triwulan, semesteran dan tahunan setelah periode tutup buku (setelah masa satu periode/akhir bulan/akhir triwulan/akhir semester/akhir tahun) yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
(10) Hasil dari rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang didalamnya memuat jumlah penyetoran dengan menggunakan BPN ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan, Petugas SAIBA dan diketahui oleh Kepala Bagian Keuangan.
(11) Pengelola PNBP Kantor Pusat melakukan rekonsiliasi
dengan Bendahara Penerimaan Kantor Pusat setiap bulan/triwulan/semester antara bukti setor dan rekening koran yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
(12) Pengelola PNBP Kantor Pusat melakukan rekonsiliasi
dengan pengelola PNBP Direktorat Terkait setiap bulan/triwulan/semester/tahunan antara nota tagihan, kuitansi dan BPN.
(13) Pengelola PNBP Kantor Pusat melakukan rekonsiliasi
dengan petugas SAI tingkat Eselon I setiap triwulan/ semester/tahunan yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pasal 64
(1) Penerimaan, penyetoran dan pelaporan PNBP dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari: a. penerimaan, penyetoran dan Pelaporan PNBP pada kantor
pusat; b. penerimaan, penyetoran PNBP secara langsung oleh
pengguna jasa dan pelaporan PNBP; c. penerimaan, penyetoran PNBP di luar jam kerja dan
Pelaporan PNBP; d. penerimaan, penyetoran dan Pelaporan PNBP penggunaan
perairan; e. penerimaan, penyetoran dan Pelaporan PNBP pendapatan
konsesi; dan f. penerimaan, penyetoran dan Pelaporan PNBP VTS.
/(2) SOP…
- 47 -
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, dan Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 65
Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal.
Pasal 66
Atasan langsung Bendahara Penerimaan wajib melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap penatausahaan PNBP setiap bulan dan dituangkan dalam berita acara.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU. 404/2/11/DJPL-15 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 68
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA pada tanggal : 29 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya(IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
(print out menggunakan kop Surat Ditjen Hubla)
TANDA TERIMA BLANKO CETAK PNBP DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NO
URAIAN/ JENIS BLANKO
VOLUME
SATUAN
HARGA SATUAN
TOTAL NILAI
NO SERI
KANTOR/ UPT
PENERIMA
KETERANGAN
Yang Menyerahkan
Direktorat………………….
Nama
Pangkat
Nip
Jakarta, …………………………………20………….
Yang Menerima,
Kantor ……………………
Nama
Pangkat
Nip
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
SKEMA KEGIATAN PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN INPUT DALAM APLIKASI PERSEDIAAN, DAN MONITORING BLANKO PNBP
Bagian Kepegawaian dan Umum Pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN
Direktorat Terkait Petugas Operasional / Bendahara Penerimaan / Pengelola PNBP
KANTOR PUSAT DITJEN HUBLA UPT DITJEN HUBLA
Proses Pencetakan Blanko
BlankoInput
Aplikasi Persediaan
Pendistribusian Blanko Sesuai
Permintaan
Evaluasi Rekapitulasi
Blanko di UPT (Monitoring)
Stock Opname
Kompilasi Aplikasi
Persediaan
Penerimaan Data di SIMAK
BMN
Input Blanko Melalui Aplikasi
Persediaan
Pendistribusian Blanko Sesuai
Permintaan
Laporan Sisa Blanko dan Surat
Permintaan Blanko
Penerimaan Data di SIMAK
BMN
Blanko Bukti Pemakaian
Jasa
Blanko Nota Tagihan
Blanko Kuitansi
Blanko Nota Denda
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
Bagian Umum dan Perlengkapan
LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut No :…………………(prenumbered)
Dibayar berdasarkan Nota Tagihan Nomor :…………………………………………………………………………………PT/Agen/Kapal/Rumah Sakit/Institusi kesehatan/Pengguna jasa : ………………………………………………………………………Uang sebesar : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Untuk pembayaran ( beri tanda √ ) : PNBP Jasa Kepelabuhanan (PUJK)
PNBP Jasa Kenavigasian
PNBP Jasa Perkapalan dan Kepelautan (PUPK)
PNBP Jasa Angkutan Laut (JAL)
PNBP Konsesi
Terbilang:Jumlah Rp. : ………………………………………….
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
NIP. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
K U I T A N S I
Bendahara Penerima/Petugas Pemungut PNBP
( …………………………………..)
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016 Contoh 1 Contoh pencetakan blanko sementara KSOP Kelas III Tanjung Wangi. Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. JKR-01/16. KSOPTg.wi/S/001 .
NOTA TAGIHAN JASA PENGGUNAAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN/UANG RAMBU
Nama Kapal :
Milik/Keagenan :
Tanda Panggilan :
Grose Tonage (GT) :
Bendera :
Jenis Angkutan : Dalam Negeri/Luar Negeri/Pelra/Perintis
Kode Billing SIMPONI :
Tanggal jatuh tempo :
Jumlah Uang : …… GT x Rp. ………………….. ...… GT x (US $……….…x *Kurs Rp.……….…)= Rp…………….. Terbilang . . *Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia Agar disetorkan langsung ke Kas Negara atau rekening Bendahara Penerimaan UPT
……………., ………………………
Petugas Operasional
( ……………………………………)
NIP. ……………………………
Contoh 2
BERITA ACARA PENCETAKAN BLANKO PNBP SEMENTARA
Nomor : ……………………………
Pada hari ini ………, tanggal ……. bulan …….. tahun ……………., telah menerima Hasil Pencetakan Blanko PBNP Sementara untuk Kantor …………………., dengan rincian sebagai berikut :
No Jenis Blanko PNBP Nomor Urut Jumlah
Blanko PNBP Sementara ini tidak dipergunakan lagi dan menjadi barang persediaan apabila telah menerima pengiriman Blanko PNBP dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bendahara Materiil Kantor …………………….
Nama Pangkat (Gol)
NIP
………………., ………………………..
Kepala Kantor ……………………………….
Nama Pangkat (Gol)
NIP
Contoh 3 ……………………., ……………. 20…… Kepada
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di JAKARTA
SURAT PENGANTAR NOMOR :
NO ISI SURAT BANYAKNYA KETERANGAN
………………., ………………………..
Kepala Kantor ……………………………….
Nama Pangkat (Gol)
NIP
Tembusan : 1. Direktorat Teknis terkait; 2. Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUJK 1A
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT No.
KANTOR ………………………………………………………..
PERMINTAAN PELAYANAN JASA KAPAL
NOMOR: Ditulis Pemohon:
Yang bertanda tangan di bawah:
Nama : …………………………………………. Pemohon : ………………………………………….
Mohon diberikan pelayanan jasa kapal :
1. Nama Kapal : …………………………………….. 2. Bendera/Kebangsaan : …………………………………….. 3. Pemilik/Agen : …………………………………….. 4. Jenis Pelayanan : ……………………………………..
NO JENIS JASA FASILITAS WAKTU KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
Labuh
Tambat
Pandu
Tunda
Kolam
(Bt/Bs/Ky,BD.Pgr)*
Wajib Pandu/Tidak
Wajib Pandu
…………………………………
Tgl ……………
Tgl ……………
Tgl ……………
Tgl …………..
Ja …………
Ja …………
Ja …………
Ja …………
Tgl …………. Tgl …………. Tgl ………….
Tgl ………….
Ja …………
Ja …………
Ja …………
Ja …………
……….Kunjungan
……………. Et al ……………. Et al
……………. Et al
…………………….., ………………………… 20…… …………………….., ………………………… 20……
Menyetujui:
a.n. KEPALA KANTOR …………………………. Pemohon, ……………………………………….. ………………….…………………. Nip.
*) Coret yang tidak perlu Ditulis Petugas
BUKTI PEMAKAIAN JASA KAPAL
NO JENIS JASA FASILITAS WAKTU KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
Labuh
Tambat
Pandu
Tunda
Kolam
(Bt/Bs/Ky,BD.Pgr)*
Wajib Pandu/Tidak
Wajib Pandu
…………………………………
Tgl ……………
Tgl ……………
Tgl ……………
Tgl …………..
Ja …………
Jam …………
Ja …………
Ja …………
Tgl …………. Tgl …………. Tgl ………….
Tgl ………….
Ja …………
Ja …………
Ja …………
Ja …………
……….Kunjungan
……………. Et al ……………. Et al
……………. Et al
Mengetahui : …………………., ……………………………20……….. Pemohon a.n. Kepala Kantor …………………………………
……………………………………….. ………………….…………………. NIP …………………………….. *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUJK 1B
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT No.
KANTOR ………………………………………………………..
PERMINTAAN PELAYANAN JASA BARANG
NOMOR:
Ditulis Pemohon:
Yang bertanda tangan di bawah:
Nama : …………………………………………. Pemohon : ………………………………………….
Mohon diberikan pelayanan jasa barang :
1. Nama Kapal/tongkang : …………………………………….. `5. Mulai Penumpukan : tgl …………… ja …….. 2. Asal Kapal : …………………………………….. 6. Selesai : Tgl ………….. Ja …….. 3. Muatan kapal(GC,BG,CC,CK,PK*) : ……………………………………. 7. Tujuan kapal : ……………………………….. 4. Tiba : Tgl ………….. Ja ………….. 8. Keberangkatan : Tgl ………….. Ja …….
NO JENIS JASA Jenis Barang/Hewan Dalam Negeri Luar Negeri
Jumlah Hari Bongkar
T/M3/Ekor
Muat
T/M3/Ekor
Bongkar
T/M3/Ekor
Muat
T/M3/Ekor
1.
2
3
Dermaga:
a. Barang
b. Hewan
c. Peti kemas
Penumpukan:
a. Gudang
b. Lapangan
c. Penyimpanan
Hewan
Ship To ship
a. Barang
b. Hewan
c. Peti kemas
d. dll
…………………….., ………………………… 20…… …………………….., ………………………… 20……
Menyetujui:
a.n. KEPALA KANTOR …………………………. Pemohon,
……………………………………….. ………………….…………………. Nip.
*) Coret yang tidak perlu
Ditulis Petugas
BUKTI PEMAKAIAN JASA BARANG
NO JENIS JASA Jenis Barang/Hewan Dalam Negeri Luar Negeri
Jumlah Hari Bongkar
T/M3/Ekor
Muat
T/M3/Ekor
Bongkar
T/M3/Ekor
Muat
T/M3/Ekor
1.
2
3
Dermaga:
a. Barang
b. Hewan
c. Peti kemas
Penumpukan:
a. Gudang
b. Lapangan
c. Penyimpanan
Hewan
Ship To ship
e. Barang
a. Hewan
b. Peti kemas
c. dll
Mengetahui : …………………., ……………………………20……….. Pemohon a.n. Kepala Kantor …………………………………
……………………………………….. ………………….…………………. NIP …………………………….. *) Coret yang tidak perlu
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUJK 1C
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT No.
KANTOR ………………………………………………………..
PERMINTAAN PELAYANAN JASA ALAT
NOMOR:
Ditulis Pemohon:
Yang bertanda tangan di bawah:
Nama : …………………………………………. Pemohon : ………………………………………….
Mohon diberikan pelayanan jasa alat sebagai berikut:
NO JENIS JASA SATUAN/KAPASITAS URAIAN KEGIATAN PELAYANAN KETERANGAN
MULAI SELESAI
…………………….., ………………………… 20…… …………………….., ………………………… 20……
Menyetujui:
a.n. KEPALA KANTOR …………………………. Pemohon,
……………………………………….. ………………….…………………. Nip.
*) Coret yang tidak perlu
Ditulis Petugas
BUKTI PEMAKAIAN JASA ALAT
NO JENIS JASA SATUAN/KAPASITAS URAIAN KEGIATAN PELAYANAN KETERANGAN
MULAI SELESAI
Mengetahui : …………………., ……………………………20……….. Pemohon a.n. Kepala Kantor …………………………………
……………………………………….. ………………….…………………. NIP …………………………….. *) Coret yang tidak perlu
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUJK 1D
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT No.
KANTOR ………………………………………………………..
PERMINTAAN PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA
NOMOR:
Ditulis Pemohon:
Yang bertanda tangan di bawah:
Nama : …………………………………………. Pemohon : ………………………………………….
Mohon diberikan pelayanan jasa Kepelabuhanan lainnya sebagai berikut:
NO JENIS JASA SATUAN/KAPASITAS URAIAN KEGIATAN PELAYANAN KETERANGAN
MULAI SELESAI
…………………….., ………………………… 20…… …………………….., ………………………… 20……
Menyetujui:
a.n. KEPALA KANTOR …………………………. Pemohon,
……………………………………….. ………………….…………………. Nip.
*) Coret yang tidak perlu
Ditulis Petugas
BUKTI PEMAKAIAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA
NO JENIS JASA SATUAN/KAPASITAS URAIAN KEGIATAN PELAYANAN KETERANGAN
MULAI SELESAI
Mengetahui : …………………., ……………………………20……….. Pemohon a.n. Kepala Kantor …………………………………
……………………………………….. ………………….…………………. NIP …………………………….. *) Coret yang tidak perlu
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KONTRIBUSI JASA PEMAND UAN/PENUNDAAN
Pada hari ini …….. Tanggal, …… bulan ……. Tahun …………… bertempat di Kantor …………… kami yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama :
NIP : Jabatan : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (kantor pelabuhan) untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama .
II. Nama : NIP : Jabatan : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT…, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua .
Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Konstribusi untuk periode Bulan,,,,,,,,,,, dengan hasil sebagai berikut : I. Hasil Rekonsiliasi Data :
TOTAL PENDAPATAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN-
TOTAL KONTRIBUSI 5% PEMANDUAN DAN PENUNDAAN-
TOTAL PEMBAYARAN KONTRIBUSI 5% PEMANDUAN DAN PENUNDAAN-
TOTAL PIUTANG KONTRIBUSI PEMANDUAN DAN PENUNDAAN-
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data PNBP terkait Rekonsiliasi data PNBP disajikan
dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNAN LAUT
NOMOR :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNAN LAUT
NOMOR :
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
OP/KSOP/UPP
……………………………………….. NIP
PT. …….
……………………………………………………..
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
1
PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
KANTOR ………………………………………………………………………………..1) DENGAN
PT. …………………………………2) TENTANG
PENGGUNAAN PERAIRAN DI TERMINAL KHUSUS / TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) PT. …………….2)
NOMOR : …………………………….. NOMOR : ……………………………..
Pada hari ini …………. tanggal ………. Bulan … Tahun ………………………………………… (……… -…-…...) bertempat di ………………, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: …………………………3) : Kepala Kantor …………………………................1) dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kantor …………………………………..1), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. …….. Tahun …….. tanggal ……. bulan ……. bahun ……. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan ………………………….4), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
…………………………5) : Direktur PT. ………………………2) dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama PT. …………………….2) yang didirikan berdasarkan akta …………………….6) dibuat di hadapan ……………………………7) berkedudukan di ………………….. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor : ……………………………………….. di Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam PERJANJIAN ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Penyelenggara Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Pelabuhan ………………..;
Logo
LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
2
b. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri telah menggunakan lingkungan perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dijelaskan dalam PERJANJIAN ini sebagai Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. ……………………….2), berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : …………… Tahun ……… tanggal .. bulan ……. tahun ……. tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus/Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ………….. Kepada PT. ………………………2) yang berlokasi di ……………. Kecamatan ……………… Kabupaten ………… Provinsi ……………… (“TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI ”);(*)
c. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pembayaran Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air pada Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(*) yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA , oleh karenanya PARA PIHAK memerlukan adanya suatu Perjanjian Penggunaan Perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(*) PT. ………………………2).
Selanjutnya PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Perairan pada Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(*) ……………..8) Kepada PT. ………………….2) di Kampung …………….. Kecamatan ………… Kabupaten ……………. Provinsi …………… (“PERJANJIAN ”), dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran,
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 73 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. .. Tahun …. tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.…/../../DJPL-.. tanggal .. bulan …. Tahun …. tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jendral Perhubungan Laut;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : …../PP.….. Tahun ….. tanggal .. bulan …. tahun …. tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus/Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri …………..8) Kepada PT. ……………………..2) di ……………………. Kecamatan ……….. Kabupaten …………. Provinsi …………….;
3
PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari PERJANJIAN ini adalah untuk menjadi dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air pada TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) PIHAK KEDUA yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA dan menghitung pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 3 RUANG LINGKUP
(1) Penggunaan wilayah perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(*)
……………..8) PT. …………………2) yang terletak dibawah pengelolaan PIHAK KEDUA dengan batas-batas dengan titik koordinat geografis sebagai berikut :
a. ..⁰ - .. - .. LS / …⁰ - .. - ..,.. BT b. ..⁰ - .. - ..,.. LS / …⁰ - .. - ..,.. BT c. ..⁰ - .. - ..,.. LS / …⁰ - .. - ..,.. BT d. ..⁰ - .. - ..,.. LS / …⁰ - .. - ..,.. BT
(selanjutnya disebut “Perairan ”) yang secara terbatas akan digunakan untuk Perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(*) ……………….8) Kepada PT. …………………….2) di ……………….. Kecamatan …… Kabupaten …….. Provinsi ………….; (selanjutnya disebut “Penggunaan Perairan”).
(2) Penyelesaian kewajiban pembayaran Penggunaan Perairan dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
PASAL 4
LUAS DAN BATAS-BATAS PENGUNAAN PERAIRAN
(1) Luas penggunan perairan oleh PIHAK KEDUA adalah ………… m² (……………………………….) sesuai gambar pada lampiran PERJANJIAN ini, berdasarkan rumus perhitungan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KU.…/../../DJPL-.. tanggal … bulan …. tahun …… tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
(2) Batas-batas Perairan adalah : Sebelah Utara : …………….. Sebelah Selatan : …………….. Sebelah Timur : ……………..
Sebelah Barat : ……………..
(3) Apabila terjadi perubahan luas penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas penggunaan perairan yang baru akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
4
PASAL 5 JANGKA WAKTU
(1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah .. (........) tahun dan berlaku surut terhitung sejak tanggal .. bulan
…. Tahun …. sampai dengan tanggal .. bulan …. Tahun …., serta dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK .
(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya optimal dalam pelaksanaan penggunaan perairan dan pembayaran penggunaan bagian perairan TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) yang cepat, tepat waktu dan akuntabel.
(2) PIHAK PERTAMA berhak:
a. Menerima pembayaran penggunaan perairan di wilayah TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) dari PIHAK KEDUA ;
b. Melakukan pengawasan terhadap perairan berdasarkan huruf a yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban: a. Menjamin penggunaan perairan tersebut hanya akan dipergunakan untuk kegiatan operasional
sesuai dengan izin yang dimiliki PIHAK KEDUA. b. Menyampaikan Nota Tagihan Penggunaan Perairan terkait PERJANJIAN ini dilengkapi dengan
nama dan nomor rekening Bendahara Penerima PIHAK PERTAMA serta Kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerima PIHAK PERTAMA (bila ada) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya periode tahun berjalan.
c. Menyampaikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran Penggunaan Perairan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima bukti pembayaran oleh PIHAK PERTAMA.
d. Menyampaikan tanda bukti telah dilakukannya pembayaran atas penggunaan Perairan ke kas Negara kepada PIHAK KEDUA.
(4) PIHAK KEDUA berhak menggunakan Perairan sesuai dengan peruntukan seperti yang telah diatur
dalam PERJANJIAN ini dan sesuai dengan izin yang telah diperoleh dari Kementerian Perhubungan.
(5) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. Memberikan konfirmasi tanggal pembayaran penggunaan perairan TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) .
b. Melakukan pembayaran penggunaan perairan TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PERJANJIAN ini;
c. Menjalankan petunjuk dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) dan kegiatan pelayaran secara umum, baik yang bersifat setempat maupun bersifat umum demi ketertiban, keamanan, keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.
e. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kolam serta perlindungang lingkungan maritim yang diaggap perlu berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan oleh PIHAK PERTAMA pada perairan tersebut;
5
f. Memperoleh persetujuan dari PIHAK PERTAMA apabila merencanakan untuk mendirikan bangunan dan kegiatan lainnya diatas wilayah perairan TERMINAL KHUSUS PIHAK KEDUA.
PASAL 7
TARIF PENGGUNAAN PERAIRAN (1) Tarif penggunaan perairan adalah Rp 2.500,00/m2 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah per meter persegi)
per tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
(2) Apabila terjadi perubahan tarif penggunaan perairan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dan belum dilakukannya pembayaran tarif pada periode tahun berjalan, maka perubahan tersebut akan mulai berlaku sejak tahun berjalan dimana tarif baru tersebut berlaku efektif dan perubahan tarif penggunaan perairan ini akan dituangkan dalam addendum PERJANJIAN ini.
(3) Setelah ditandatanganinya addendum akibat berubahnya tarif penggunaan perairan, maka:
a. Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran biaya penggunaan perairan, PIHAK PERTAMA akan mengirimkan tagihan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PERJANJIAN ini; atau
b. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran biaya penggunaan perairan, PIHAK PERTAMA akan mengirimkan nota kelebihan bayar kepada PIHAK KEDUA dan nota tersebut akan menjadi pengurang kewajiban pembayaran biaya penggunaan perairan oleh PIHAK KEDUA di tahun berikutnya.
PASAL 8
BIAYA
Total biaya penggunaan perairan selama Jangka Waktu Perjanjian ini adalah sebesar Rp. ..….….…,- (…………………………. Rupiah) per tahun sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini;
PASAL 9
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
(1) Pembayaran tarif penggunaan perairan untuk periode bulan ….. sampai dengan bulan ……. tiap tahun berjalan akan ditagih dan dibayarkan sekaligus sesuai nota tagihan dan dokumen-dokumen pendukung pembayaran telah disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan telah diterima secara lengkap oleh PIHAK KEDUA .
(2) Pembayaran tarif penggunaan perairan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Simponi.
(3) Penyetoran tarif penggunaan perairan dilakukan langsung oleh PIHAK KEDUA setelah diterbitkan Kode Billing dari Aplikasi Simponi oleh PIHAK PERTAMA .
(4) PIHAK KEDUA segera melaksanakan pembayaran setelah PIHAK PERTAMA menyerahkan
dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Surat Permohonan Pembayaran; b. Nota Tagihan Jasa Penggunaan Perairan; c. Copy Surat Perjanjian; d. Copy Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak; e. Kode Billing Aplikasi Simponi, diterbitkan dan diserahkan setelah PIHAK KEDUA memberikan
konfirmasi pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui email, telepon atau facsimile sebagai berikut: Email : .........................................@........ Telepon/Fax : ….. – ………………..
6
(5) Dalam hal penyetoran dengan menggunakan Kode Billing Simponi, PIHAK PERTAMA menerbitkan
dan menyerahkan Kode Billing Simponi kepada PIHAK KEDUA melalui email, telepon atau facsimile sebagai berikut: Email : ....................................... Telepon : (…) …….. Fax : (…) ……..
(6) Bukti penyetoran berlaku sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA .
(7) PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA biaya penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 PERJANJIAN ini dengan rincian sebagai berikut :
a. Periode Pembayaran Pertama (tanggal .. bulan …. Tahun ….. s/d tanggal .. bulan …. Tahun
…..) : ……. m² x 2500,-/m2 x …../365 hari = Rp. ………..,- (………………………………………………………………………… rupiah)
b. Periode Pembayaran Kedua (tanggal .. bulan …. Tahun ….. s/d tanggal .. bulan …. Tahun …..
s/d tanggal .. bulan …. Tahun ….. s/d tanggal .. bulan …. Tahun …..) : ……. m² x Rp. 2.500,-/m² x 1 Tahun = Rp. …………,- (………………………………………………………………………….. rupiah).
c. Dst…Periode …..
(8) Biaya Penggunaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan dibayar oleh PIHAK KEDUA setiap tahunnya kepada PIHAK PERTAMA setelah PERJANJIAN ini ditandatangani.
(9) PIHAK KEDUA membayar biaya penggunaan perairan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada
PIHAK PERTAMA , dengan cara transfer melalui Bank ………. Cabang ………. Rekening No. ……………….. atas nama Bendahara Penerima PIHAK PERTAMA.
PASAL 10 PERUBAHAN-PERUBAHAN
(1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam PERJANJIAN ini hanya dapat dilakukan
atas persetujuan PARA PIHAK .
(2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disepakati dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK sebagai Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
7
PASAL 11 DENDA
Apabila PIHAK KEDUA karena kelalaiannya tidak membayar penggunaan perairan tersebut setelah tanggal jatuh tempo, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari biaya tahunan terhutang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang.
PASAL 12 KERAHASIAAN
Setiap PIHAK akan memperlakukan semua dokumen, laporan, perkiraan, data teknis dan informasi yang diterima dari PIHAK lainnya berdasarkan atau yang berkaitan dengan PERJANJIAN ini (”Informasi Rahasia ”), sebagai rahasia dan Informasi Rahasia tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis PIHAK lainnya.
PASAL 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN
(1) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan secara sepihak Perjanjian ini, apabila: a. salah satu PIHAK telah melanggar ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada Pasal 6
PERJANJIAN ini, dan tidak terdapat perbaikan dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak adanya peristiwa kelalaian tersebut terjadi;
b. Salah satu PIHAK melakukan pelanggaran atas isi PERJANJIAN ini. (2) Dalam hal terjadi pemutusan PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, maka salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan PERJANJIAN tersebut dilakukan.
(3) PIHAK KEDUA memiliki hak untuk memutuskan PERJANJIAN ini, dengan konsekuensi segala
sesuatu yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA tidak dapat ditarik kembali.
(4) Sebagai konsekuensi atas pengakhiran tersebut, terdapat kewajiban dan hak berdasarkan
PERJANJIAN ini yang akan tetap mengikat PARA PIHAK atau PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK .
PASAL 14 KEADAAN KAHAR
(1) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini apabila tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut disebabkan oleh “Keadaan Kahar”.
(2) Keadaan Kahar berarti setiap peristiwa atau situasi yang berada di luar kendali yang wajar dari
suatu PIHAK yang menyebabkan PIHAK tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepada gempa bumi, badai, tsunami dan cuaca buruk, sabotase, huru-hara, pemberontakan, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3) Apabila terjadi Keadaan Kahar , PIHAK yang satu wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya
secara tertulis dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar.
8
(4) PARA PIHAK akan segera melakukan pertemuan setelah adanya pemberitahuan sebagaimana
diatur dalam ayat (3) tersebut untuk dapat membicarakan mengenai pemenuhan kewajiban atau perubahan isi dalam PERJANJIAN ini.
(5) Apabila terdapat perubahan atas PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menuangkan
kesepakatan tersebut dalam addendum PERJANJIAN ini.
PASAL 15
RISIKO
(1) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala risiko kerusakan yang mungkin terjadi terhadap bangunan, barang, mesin-mesin, peralatan dan lainnya yang berada di perairan yang akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA .
(2) PIHAK PERTAMA atas kelalaiannya tidak membayarkan biaya Penggunaan Perairan kepada Kas Negara atau kepada pihak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal PIHAK KEDUA telah melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA , maka PIHAK KEDUA dibebaskan atas segala risiko yang timbul.
PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara;
(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah kesepakatan tidak
tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia..
(3) Selama menunggu penyelesaian atas suatu sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, PARA PIHAK akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini.
PASAL 17
ADDENDUM Apabila di kemudian hari PIHAK PETAMA dan PIHAK KEDUA memandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan dalam PERJANJIAN ini, baik dengan mengubah atau menambah ketentuan dalam PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk addendum, untuk kemudian addendum atas PERJANJIAN dan/atau lampiran-lampiran dalam PERJANJIAN ini merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisaahkan dengan PERJANJIAN ini.
PASAL 18 KETENTUAN PERALIHAN
(1) Hukum dan Peraturan
Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
(2) Larangan Pengalihan
PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan secara keseluruhan atau sebagian dari PERJANJIAN tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
9
(3) Apabila dalam jangka waktu PERJANJIAN terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang
berlaku secara langsung berakibat tidak dapat dilaksanakan sebagian dari isi PERJANJIAN ini namun tidak mengakibatkan batalnya PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyesuaikan PERJANJIAN dengan peraturan yang berlaku.
(4) Dalam hal terdapat ketentuan di dalam PERJANJIAN ini yang bertentangan dengan ketenentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka terhadap ketentuan tersebut sajalah yang dianggap tidak berlaku, sedangkan untuk ketentuan lainnya didalam PERJANJIAN yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan tetap berlaku sebagai PERJANJIAN yang mengikat bagi PARA PIHAK , kecuali ditentukan sebaiknya oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
(5) Pemberitahuan Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh Pihak satu dengan Pihak lainnya pada alamat seperti tercantum dibawah ini. PIHAK PERTAMA: Kantor ………………………………………….1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jl. …………………………………………4) Telepon : …. – …… Fax : …. – …… Untuk Perhatian : Kepala ……………1) PIHAK KEDUA: PT. …………………………2) Jl. ……………………………….. Kel. ……………., Kec. ……………….., ……………. ……………. Telepon : (…) …….. Fax : (…) …….. Untuk Perhatian : Pimpinan PT. ………………..2)
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA PT. ………………………..2)
……………………………
PIHAK PERTAMA KEPALA KANTOR …………………………..1)
……………………….
10
Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu 1) Diisi dengan nama kantor Penyelenggara Pelabuhan 2) Diisi dengan nama Badan Usaha Pelabuhan 3) Diisi dengan nama Kepala Kantor (Penyelenggara Pelabuhan) 4) Diisi dengan alamat Kantor Penyelenggara Pelabuhan 5) Diisi dengan nama pimpinan Badan Usaha Pelabuhan 6) Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Usaha Pelabuhan 7) Diisi dengan nama notaris 8) Diisi dengan jenis usaha pokok Badan Usaha Pelabuhan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
Lampiran VIIIPeraturan Direktur Jenderal Perhubungan LautNomor : HK 103/2/14/DJPL-16Tanggal : 29 Juni 2016
UPP_ TERMINAL PENUMPANG
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT
PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KELAS A
TERMINAL PENUMPANG (Penumpang/Pengantar/Penjemput)
KAPAL LAUT per orang per sekali masuk
TERMINAL PENUMPANG KELAS A
(Penumpang/Pengantar/
Penjemput)
per orang per sekali masuk
Rp. 3.000,00 No. Rp. 3.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT
PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KELAS B
TERMINAL PENUMPANG (Penumpang/Pengantar/Penjemput)
KAPAL LAUT per orang per sekali masuk
TERMINAL PENUMPANG KELAS B
(Penumpang/Pengantar/
Penjemput)
per orang per sekali masuk
Rp. 2.500,00 No. Rp. 2.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT
PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KELAS C
TERMINAL PENUMPANG (Penumpang/Pengantar/Penjemput)
KAPAL LAUT per orang per sekali masuk
TERMINAL PENUMPANG KELAS C
(Penumpang/Pengantar
/Penjemput)
per orang per sekali masuk
Rp. 2.000,00 No. Rp. 2.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA DAN KSOP_ TERMINAL PENUMPANG
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT
PELAYANAN KELAS UTAMA DAN KELAS I
TERMINAL PENUMPANG (Penumpang/Pengantar/Penjemput)
KAPAL LAUT per orang per sekali masuk
KELAS UTAMA DAN KELAS I
(Penumpang/Pengantar/
Penjemput)
per orang per sekali masuk
Rp. 3.000,00 No. Rp. 3.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT
PELAYANAN KELAS II DAN KELAS III
TERMINAL PENUMPANG (Penumpang/Pengantar/Penjemput)
KAPAL LAUT per orang per sekali masuk
KELAS II DAN KELAS III
(Penumpang/Pengantar/
Penjemput)
per orang per sekali masuk
Rp. 2.500,00 No. Rp. 2.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT
PELAYANAN KELAS IV DAN KELAS V
TERMINAL PENUMPANG (Penumpang/Pengantar/Penjemput)
KAPAL LAUT per orang per sekali masuk
KELAS IV DAN KELAS V
(Penumpang/Pengantar
/Penjemput)
per orang per sekali masuk
Rp. 2.000,00 No. Rp. 2.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS ORANG HARIAN
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN
PAS ORANG KELAS I
PAS HARIAN per orang per sekali masuk
KELAS I
per orang per sekali masuk
Rp. 3.000,00 No. Rp. 3.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN
PAS ORANG KELAS II
PAS HARIAN per orang per sekali masuk
KELAS II
per orang per sekali masuk
Rp. 2.500,00 No. Rp. 2.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN
PAS ORANG KELAS III
PAS HARIAN per orang per sekali masuk
KELAS III
per orang per sekali masuk
Rp. 2.000,00 No. Rp. 2.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA DAN KSOP_PAS ORANG HARIAN
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN
PAS ORANG KELAS UTAMA DAN KELAS I
PAS HARIAN per orang per sekali masuk
KELAS UTAMA DAN KELAS I
per orang per sekali masuk
Rp. 3.000,00 No. Rp. 3.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN
PAS ORANG KELAS II DAN KELAS III
PAS HARIAN per orang per sekali masuk
KELAS II DAN KELAS III
per orang per sekali masuk
Rp. 2.500,00 No. Rp. 2.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN
PAS ORANG KELAS IV DAN KELAS V
PAS HARIAN per orang per sekali masuk
KELAS IV DAN KELAS V
per orang per sekali masuk
Rp. 2.000,00 No. Rp. 2.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_ PAS ORANG BULANAN
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN
PAS ORANG KELAS I
PAS TETAP BULANAN per orang per bulan
KELAS I
per orang per bulan
Rp. 75.000,00 No. Rp. 75.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN
PAS ORANG KELAS II
PAS TETAP BULANAN per orang per bulan
KELAS II
per orang per bulan
Rp. 62.500,00 No.
Rp. 62.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN
PAS ORANG KELAS III
PAS TETAP BULANAN per orang per bulan
KELAS III
per orang per bulan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 50.000,00
No. Rp. 50.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA DAN KSOP_ PAS ORANG BULANAN
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN
PAS ORANG KELAS UTAMA DAN KELAS I
PAS TETAP BULANAN per orang per bulan
KELAS UTAMA DAN KELAS I
per orang per bulan
Rp. 75.000,00 No. Rp. 75.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN
PAS ORANG KELAS II DAN KELAS III
PAS TETAP BULANAN per orang per bulan
KELAS II DAN KELAS III
per orang per bulan
Rp. 62.500,00 No.
Rp. 62.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN
PAS ORANG KELAS IV DAN KELAS V
PAS TETAP BULANAN per orang per bulan
KELAS IV DAN KELAS V
per orang per bulan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 50.000,00
No. Rp. 50.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS KENDARAAN HARIAN
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS I
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS I
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk
Rp. 6.500,00 No. Rp. 6.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS II
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS II
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 6.000,00
No. Rp. 6.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS III
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS III
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 5.500,00
No. Rp. 5.500,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA/KSOP_PAS HARIAN TRAILER
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS UTAMA
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS UTAMA
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 9.000,00
No. Rp. 9.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS I
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS I
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 8.500,00
No. Rp. 8.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS II
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS II
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 8.000,00
No. Rp. 8.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS III
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS III
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 7.500,00
No. Rp. 7.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS IV
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS IV
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 7.000,00
No. Rp. 7.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS V
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS V
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk
Rp. 6.500,00 No. Rp. 6.500,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS I
TRUK, BUS BESAR per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS I
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 6.000,00
No. Rp. 6.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS II
TRUK, BUS BESAR per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS II
per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan
Rp. 5.500,00 No. Rp. 5.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS III
TRUK, BUS BESAR per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS III
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk
Rp. 5.000,00 No. Rp. 5.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA/KSOP_PAS HARIAN TRUK
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS UTAMA
TRUK, BUS BESAR per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS UTAMA
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk
Rp. 8.000,00 No. Rp. 8.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS I
TRUK, BUS BESAR per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS I
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 7.500,00
No. Rp. 7.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS II
TRUK, BUS BESAR per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS II
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 7.000,00
No. Rp. 7.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS III
TRUK, BUS BESAR per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS III
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 6.500,00
No. Rp. 6.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS IV
TRUK, BUS BESAR per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS IV
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 6.000,00
No. Rp. 6.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS V
TRUK, BUS BESAR per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS V
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
PerhubunganRp. 5.500,00
No. Rp. 5.500,00
UPP
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS I
PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS I
per unit berikut Pengemudi
per sekali masuk
Rp. 5.000,00 No. Rp. 5.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS II
PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS II
per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
Rp. 4.500,00 No. Rp. 4.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS III
PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS III
per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
Rp. 4.000,00 No. Rp. 4.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP/KSOP
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS UTAMA
PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS UTAMA
per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
Rp. 7.000,00 No. Rp. 7.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS I
PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS I
per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
Rp. 6.500,00 No. Rp. 6.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS II
PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS II
per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
Rp. 6.000,00 No. Rp. 6.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS III
PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS III
per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
Rp. 5.000,00 No. Rp. 5.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS IV
PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS IV
per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
Rp. 4.500,00 No. Rp. 4.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS V
PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
KELAS V
per unit berikut Pengemudi per sekali masuk
Rp. 4.000,00 No. Rp. 4.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS SEPEDA MOTOR HARIAN
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS I
SEPEDA MOTOR per unit per sekali masukKELAS I
per unit per sekali masuk
Rp. 4.000,00 No. Rp. 4.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS II
SEPEDA MOTOR per unit per sekali masukKELAS II
per unit per sekali masuk
Rp. 3.500,00 No. Rp. 3.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS III
SEPEDA MOTOR per unit per sekali masukKELAS III
per unit per sekali masuk
Rp. 3.000,00 No. Rp. 3.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA /KSOP_PAS SEPEDA MOTOR HARIAN
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS UTAMA
SEPEDA MOTOR per unit per sekali masukKELAS UTAMA
per unit per sekali masuk
Rp. 5.000,00 No. Rp. 5.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS I
SEPEDA MOTOR per unit per sekali masukKELAS I
per unit per sekali masuk
Rp. 4.500,00 No. Rp. 4.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS II
SEPEDA MOTOR per unit per sekali masukKELAS II
per unit per sekali masuk
Rp. 4.000,00 No. Rp. 4.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS III
SEPEDA MOTOR per unit per sekali masuk
KELAS III
per unit per sekali masuk
Rp. 3.500,00 No. Rp. 3.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS IV
SEPEDA MOTOR per unit per sekali masuk
KELAS IV
per unit per sekali masuk
Rp. 3.000,00 No. Rp. 3.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS V
SEPEDA MOTOR per unit per sekali masuk
KELAS V
per unit per sekali masuk
Rp. 2.500,00 No. Rp. 2.500,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS HARIAN GEROBAK
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS I
GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA per unit per sekali masuk
KELAS I
per unit per sekali masuk
Rp. 2.000,00 No. Rp. 2.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS II
GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA per unit per sekali masuk
KELAS II
per unit per sekali masuk
Rp. 1.500,00 No. Rp. 1.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS HARIAN (TIDAK TETAP)
(TERMASUK UANG PARKIR) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA
PAS HARIAN (TIDAK TETAP) KELAS III
GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA per unit per sekali masuk
KELAS III
per unit per sekali masuk
Rp. 1.000,00 No. Rp. 1.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS BULANAN TRAILER
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP BULANAN KELAS I
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per bulan
KELAS I
per unit per bulan
Rp. 162.500,00 No. Rp. 162.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP BULANAN KELAS II
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per bulan
KELAS II
per unit per bulan
Rp. 150.000,00 No. Rp. 150.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP BULANAN KELAS III
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per bulan
KELAS III
per unit per bulan
Rp. 137.500,00 No. Rp. 137.500,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA/KSOP_PAS BULANAN TRAILER
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP BULANAN KELAS UTAMA
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per bulan
KELAS UTAMA
per unit per bulan
Rp. 225.000,00 No. Rp. 225.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP BULANAN KELAS I
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per bulan
KELAS I
per unit per bulan
Rp. 212.500,00 No. Rp. 212.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP BULANAN KELAS II
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per bulan
KELAS II
per unit per bulan
Rp. 200.000,00 No. Rp. 200.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP BULANAN KELAS III
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per bulan
KELAS III
per unit per bulan
Rp. 187.500,00 No. Rp. 187.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP BULANAN KELAS IV
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per bulan
KELAS IV
per unit per bulan
Rp. 175.000,00 No. Rp. 175.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP BULANAN KELAS V
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per bulan
KELAS V
per unit per bulan
Rp. 162.500,00 No. Rp. 162.500,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP _PAS BULANAN TRUK
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP BULANAN KELAS I
TRUK, BUS BESAR per unit per bulan
KELAS I
per unit per bulan
Rp. 150.000,00 No. Rp. 150.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP BULANAN KELAS II
TRUK, BUS BESAR per unit per bulan
KELAS II
per unit per bulan
Rp. 137.500,00 No. Rp. 137.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP BULANAN KELAS III
TRUK, BUS BESAR per unit per bulan
KELAS III
per unit per bulan
Rp. 125.000,00 No. Rp. 125.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA/KSOP _PAS BULANAN TRUK
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP BULANAN KELAS UTAMA
TRUK, BUS BESAR per unit per bulan
KELAS UTAMA
per unit per bulan
Rp. 200.000,00 No. Rp. 200.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP BULANAN KELAS I
TRUK, BUS BESAR per unit per bulan
KELAS I
per unit per bulan
Rp. 187.500,00 No. Rp. 187.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP BULANAN KELAS II
TRUK, BUS BESAR per unit per bulan
KELAS II
per unit per bulan
Rp. 175.000,00 No. Rp. 175.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP BULANAN KELAS III
TRUK, BUS BESAR per unit per bulan
KELAS III
per unit per bulan
Rp. 162.500,00 No. Rp. 162.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP BULANAN KELAS IV
TRUK, BUS BESAR per unit per bulan
KELAS IV
per unit per bulan
Rp. 150.000,00 No. Rp. 150.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP BULANAN KELAS V
TRUK, BUS BESAR per unit per bulan
KELAS V
per unit per bulan
Rp. 137.500,00 No. Rp. 137.500,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS BULANAN PICK UP
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP BULANAN KELAS I
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per bulan
KELAS I
per unit per bulan
Rp. 125.000,00 No. Rp. 125.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP BULANAN KELAS II
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per bulan
KELAS II
per unit per bulan
Rp. 112.500,00 No. Rp. 112.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP BULANAN KELAS III
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per bulan
KELAS III
per unit per bulan
Rp. 100.000,00 No. Rp. 100.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA/KSOP_PAS BULANAN PICK UP
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP BULANAN KELAS UTAMA
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per bulan
KELAS UTAMA
per unit per bulan
Rp. 175.000,00 No. Rp. 175.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP BULANAN KELAS I
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per bulan
KELAS I
per unit per bulan
Rp. 162.500,00 No. Rp. 162.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP BULANAN KELAS II
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per bulan
KELAS II
per unit per bulan
Rp. 150.000,00 No. Rp. 150.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP BULANAN KELAS III
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per bulan
KELAS III
per unit per bulan
Rp. 137.500,00 No. Rp. 137.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP BULANAN KELAS IV
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per bulan
KELAS IV
per unit per bulan
Rp. 125.000,00 No. Rp. 125.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP BULANAN KELAS V
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per bulan
KELAS V
per unit per bulan
Rp. 112.500,00 No. Rp. 112.500,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS BULANAN SEPEDA MOTOR
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP BULANAN KELAS I
SEPEDA MOTOR per unit per bulan
KELAS I
per unit per bulan
Rp. 100.000,00 No. Rp. 100.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP BULANAN KELAS II
SEPEDA MOTOR per unit per bulan
KELAS II
per unit per bulan
Rp. 87.500,00 No. Rp. 87.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP BULANAN KELAS III
SEPEDA MOTOR per unit per bulan
KELAS III
per unit per bulan
Rp. 75.000,00 No. Rp. 75.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA/KSOP_PAS BULANAN SEPEDA MOTOR
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP BULANAN KELAS UTAMA
SEPEDA MOTOR per unit per bulan
KELAS UTAMA
per unit per bulan
Rp. 125.000,00 No. Rp. 125.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP BULANAN KELAS I
SEPEDA MOTOR per unit per bulan
KELAS I
per unit per bulan
Rp. 112.500,00 No. Rp. 112.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP BULANAN KELAS II
SEPEDA MOTOR per unit per bulan
KELAS II
per unit per bulan
Rp. 100.000,00 No. Rp. 100.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP BULANAN KELAS III
SEPEDA MOTOR per unit per bulan
KELAS III
per unit per bulan
Rp. 87.500,00 No. Rp. 87.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP BULANAN KELAS IV
SEPEDA MOTOR per unit per bulan
KELAS IV
per unit per bulan
Rp. 75.000,00 No. Rp. 75.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP BULANAN KELAS V
SEPEDA MOTOR per unit per bulan
KELAS V
per unit per bulan
Rp. 62.500,00 No. Rp. 62.500,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS BULANAN GEROBAK
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA
PAS TETAP BULANAN KELAS I
GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA per unit per bulan
KELAS I
per unit per bulan
Rp. 50.000,00 No. Rp. 50.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA
PAS TETAP BULANAN KELAS II
GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA per unit per bulan
KELAS II
per unit per bulan
Rp. 37.500,00 No. Rp. 37.500,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP BULANAN
(TERMASUK UANG PARKIR) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA
PAS TETAP BULANAN KELAS III
GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA per unit per bulan
KELAS III
per unit per bulan
Rp. 25.000,00 No. Rp. 25.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS TAHUNAN TRAILER
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP TAHUNAN KELAS I
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per tahun
KELAS I
per unit per tahun
Rp. 1.625.000,00 No. Rp. 1.625.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP TAHUNAN KELAS II
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per tahun
KELAS II
per unit per tahun
Rp. 1.500.000,00 No. Rp. 1.500.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP TAHUNAN KELAS III
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per tahun
KELAS III
per unit per tahun
Rp. 1.375.000,00 No. Rp. 1.375.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA/KSOP_PAS TAHUNAN TRAILER
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP TAHUNAN KELAS UTAMA
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per tahun
KELAS UTAMA
per unit per tahun
Rp. 2.250.000,00 No. Rp. 2.250.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP TAHUNAN KELAS I
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per tahun
KELAS I
per unit per tahun
Rp. 2.125.000,00 No. Rp. 2.125.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP TAHUNAN KELAS II
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per tahun
KELAS II
per unit per tahun
Rp. 2.000.000,00 No. Rp. 2.000.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP TAHUNAN KELAS III
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per tahun
KELAS III
per unit per tahun
Rp. 1.875.000,00 No. Rp. 1.875.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP TAHUNAN KELAS IV
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per tahun
KELAS IV
per unit per tahun
Rp. 1.750.000,00 No. Rp. 1.750.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRAILER, TRUK GANDENGAN
PAS TETAP TAHUNAN KELAS V
TRAILER, TRUK GANDENGAN per unit per tahun
KELAS V
per unit per tahun
Rp. 1.625.000,00 No. Rp. 1.625.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS TAHUNAN TRUK
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS I
TRUK, BUS BESAR per unit per tahun
KELAS I
per unit per tahun
Rp. 1.500.000,00 No. Rp. 1.500.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS II
TRUK, BUS BESAR per unit per tahun
KELAS II
per unit per tahun
Rp. 1.375.000,00 No. Rp. 1.375.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS III
TRUK, BUS BESAR per unit per tahun
KELAS III
per unit per tahun
Rp. 1.250.000,00 No. Rp. 1.250.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA/KSOP_PAS TAHUNAN TRUK
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS UTAMA
TRUK, BUS BESAR per unit per tahun
KELAS UTAMA
per unit per tahun
Rp. 2.000.000,00 No. Rp. 2.000.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS I
TRUK, BUS BESAR per unit per tahun
KELAS I
per unit per tahun
Rp. 1.875.000,00 No. Rp. 1.875.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS II
TRUK, BUS BESAR per unit per tahun
KELAS II
per unit per tahun
Rp. 1.750.000,00 No. Rp. 1.750.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS III
TRUK, BUS BESAR per unit per tahun
KELAS III
per unit per tahun
Rp. 1.625.000,00 No. Rp. 1.625.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS IV
TRUK, BUS BESAR per unit per tahun
KELAS IV
per unit per tahun
Rp. 1.500.000,00 No. Rp. 1.500.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) TRUK, BUS BESAR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS V
TRUK, BUS BESAR per unit per tahun
KELAS V
per unit per tahun
Rp. 1.375.000,00 No. Rp. 1.375.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS TAHUNAN PICK UP
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP TAHUNAN KELAS I
PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP per unit per tahun
KELAS I
per unit per tahun
Rp. 1.250.000,00 No. Rp. 1.250.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP TAHUNAN KELAS II
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per tahun
KELAS II
per unit per tahun
Rp. 1.125.000,00 No. Rp. 1.125.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP TAHUNAN KELAS III
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per tahun
KELAS III
per unit per tahun
Rp. 1.000.000,00 No. Rp. 1.000.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA/KSOP_PAS TAHUNAN PICK UP
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP TAHUNAN KELAS UTAMA
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per tahun
KELAS UTAMA
per unit per tahun
Rp. 1.750.000,00 No. Rp. 1.750.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP TAHUNAN KELAS I
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per tahun
KELAS I
per unit per tahun
Rp. 1.625.000,00 No. Rp. 1.625.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP TAHUNAN KELAS II
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per tahun
KELAS II
per unit per tahun
Rp. 1.500.000,00 No. Rp. 1.500.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP TAHUNAN KELAS III
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per tahun
KELAS III
per unit per tahun
Rp. 1.375.000,00 No. Rp. 1.375.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP TAHUNAN KELAS IV
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per tahun
KELAS IV
per unit per tahun
Rp. 1.250.000,00 No. Rp. 1.250.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP
PAS TETAP TAHUNAN KELAS V
PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP per unit per tahun
KELAS V
per unit per tahun
Rp. 1.125.000,00 No. Rp. 1.125.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS TAHUNAN MOTOR
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS I
SEPEDA MOTOR per unit per tahun
KELAS I
per unit per tahun
Rp. 1.000.000,00 No. Rp. 1.000.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS II
SEPEDA MOTOR per unit per tahun
KELAS II
per unit per tahun
Rp. 875.000,00 No. Rp. 875.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS III
SEPEDA MOTOR per unit per tahun
KELAS III
per unit per tahun
Rp. 750.000,00 No. Rp. 750.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
OP UTAMA/KSOP_PAS TAHUNAN MOTOR
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS UTAMA
SEPEDA MOTOR per unit per tahun
KELAS UTAMA
per unit per tahun
Rp. 1.250.000,00 No. Rp. 1.250.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS I
SEPEDA MOTOR per unit per tahun
KELAS I
per unit per tahun
Rp. 1.125.000,00 No. Rp. 1.125.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS II
SEPEDA MOTOR per unit per tahun
KELAS II
per unit per tahun
Rp. 1.000.000,00 No. Rp. 1.000.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS III
SEPEDA MOTOR per unit per tahun
KELAS III
per unit per tahun
Rp. 875.000,00 No. Rp. 875.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS IV
SEPEDA MOTOR per unit per tahun
KELAS IV
per unit per tahun
Rp. 750.000,00 No. Rp. 750.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) SEPEDA MOTOR
PAS TETAP TAHUNAN KELAS V
SEPEDA MOTOR per unit per tahun
KELAS V
per unit per tahun
Rp. 625.000,00 No. Rp. 625.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
UPP_PAS TAHUNAN GEROBAK
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA
PAS TETAP TAHUNAN KELAS I
GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA per unit per tahun
KELAS I
per unit per tahun
Rp. 500.000,00 No. Rp. 500.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA
PAS TETAP TAHUNAN KELAS II
GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA per unit per tahun
KELAS II
per unit per tahun
Rp. 375.000,00 No. Rp. 375.000,00
No.
KANTOR KANTOR ............................………………………..…………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR)
PAS KENDARAAN PAS TETAP TAHUNAN
(TERMASUK UANG PARKIR) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA
PAS TETAP TAHUNAN KELAS III
GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA per unit per tahun
KELAS III
per unit per tahun
Rp. 250.000,00 No. Rp. 250.000,00
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MMPembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19580713 198603 1 001
PERHITUNGAN LUAS PENGGUNAAN PERAIRAN PADA TERMINAL
KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
A. TYPE DERMAGA ATAU BANGUNAN DIATAS AIR 1. TYPE MARJINAL
2. TYPE JETTY
LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
8. ISLAND BERTH (DERMAGA TANPA TRESTLE / CAUSWAY)
9. DERMAGA DAN/ATAU BANGUNAN DILINDUNGI BREAKWATER/BANGUNAN LAINNYA a.
12. DERMAGA DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISANDAR OLEH KAPAL YANG BERTAMBAT PADA LAMBUNG KAPAL LAIN YANG SEDANG BERTAMBAT
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUJK 2A
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR ………………………………………………………. JK NO.
PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA KAPAL
Nomor :
Bentuk PUJK 1A :
Kepada : Na a Pe ohon : …………………………………………………………………….. Na a Kapal/Tongkang : …………………………………………………………………….. Gross Tonage/Ukuran kapal : ……………………………………………………………………. Panjang Kapal LOA : ……………………………………………………………………. Tanggal Kedatangan dan keberangkatan : ……………………………………………………………………. Jenis pelayaran : ……………………………………………………………………. Pe ilik/Keagenan : ……………………………………………………………………. Masa labuh : ……………………………………………………………………. Masa Ta bat : …………………………… / ………………………………Ja
Tanggal jatuh te po : …………………………………………………………………….
No Jenis Jasa Perhitungan
1.
2.
3.
4.
Labuh
Tambat
Pandu
Tunda
Pembulatan
…… ….. GT X …….. Kunjungan X Rp ……………………………... = Rp ……………….. …… ….. GT X …….. Kunjungan X USD …………X *Kurs………. = Rp ………………..
…… ….. GT X …….. Et al X Rp ……………………………… = Rp ………………
…… ….. GT X …….. Et al X USD …………X *Kurs………. = Rp ………………..
……. Gerakan X Rp ……………………… = Rp …………………
……. Gerakan X USD ………………………………X *Kurs………. = Rp ………………..
……. Jam X Rp ……………………… = Rp …………………
……. Jam X USD ………………………………X *Kurs………. = Rp ………………..
= Rp ………………..
Jumlah Total = Rp …………………
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………..
*) Kekurangan pembayaran PNBP yang terhutang sebagaimana …………………………………………20…….. Dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh wajib bayar dengan PETUGAS OPERASIONAL
Ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
Prosen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling
24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan ………………………………………………. Negara Bukan Pajak terhutang (sesuai UU No.20 Tahun NIP. ………………………………….. 1997 dan PP No. 29 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 3)
LAMPIRAN X PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUJK 2B
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR ………………………………………………………. JK No.
PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA BARANG
Nomor :
Bentuk PUJK 1B :
Kepada :
Na a Pe ohon : …………………………………………………………………….. Alamat : …………………………………………………………………….. Waktu jatuh te po : …………………………………………………………………….
No Jenis Jasa Jenis barang Perhitungan
Expor Inpor/antar
pulau
1.
2.
3.
Dermaga:
a. Barang
b. Hewan
c. Peti kemas
Penumpukan:
a. Gudang
b. Lapangan
c. Penyimpanan
Hewan
Ship To ship
a. Barang
b. Hewan
c. Peti kemas
d. dll
…………. Ton/ Rp …………. …… = Rp …………….. …………. Ekor Rp ……………….. = Rp …………….. …………. Ton/M Rp ………………. = Rp ……………..
………… Ton/M Rp ……………….. = Rp ………………
………..Hari Rp ……………….. = Rp …………….. ………..Ton/M * Rp ………………. = Rp ……………..
…………. Ton/ Rp …………. …… = Rp …………….. …………. Ekor Rp ……………….. = Rp …………….. …………. Ton/M Rp ………………. = Rp ……………..
Ju lah = Rp …………………
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………..
*) Kekurangan pembayaran PNBP yang terhutang sebagaimana …………………………………………20…….. Dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh wajib bayar dengan PETUGAS OPERASIONAL
Ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
Prosen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling
24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan ………………………………………………. Negara Bukan Pajak terhutang (sesuai UU No.20 Tahun NIP. ………………………………….. 1997 dan PP No. 29 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 3)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUJK 2C
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR ………………………………………………………. JK No.
PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA ALAT
PP. NO. 11 TAHUN 2015
Nomor :
Bentuk PUJK 1C :
Kepada :
Na a Pe ohon : …………………………………………………………………….. Ala at : …………………………………………………………………….. Waktu jatuh te po : …………………………………………………………………….
No Jenis Jasa Perhitungan
Ju lah = Rp …………………
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………..
*) Kekurangan pembayaran PNBP yang terhutang sebagaimana …………………………………………20…….. Dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh wajib bayar dengan PETUGAS OPERASIONAL
Ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
Prosen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling
24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan ………………………………………………. Negara Bukan Pajak terhutang (sesuai UU No.20 Tahun NIP. ………………………………….. 1997 dan PP No. 29 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 3)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUJK 2D
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR ………………………………………………………. JK No.
PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA
PP. NO. 11 TAHUN 2015
Nomor :
Bentuk PUJK 1D :
Kepada :
Na a Pe ohon : …………………………………………………………………….. Ala at : …………………………………………………………………….. Waktu jatuh te po : …………………………………………………………………….
No Jenis Jasa Perhitungan
Jumlah = Rp …………………
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………..
*) Kekurangan pembayaran PNBP yang terhutang sebagaimana …………………………………………20…….. Dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh wajib bayar dengan PETUGAS OPERASIONAL
Ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
Prosen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling
24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan ………………………………………………. Negara Bukan Pajak terhutang (sesuai UU No.20 Tahun NIP. ………………………………….. 1997 dan PP No. 29 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 3)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUJK 2A1
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR ………………………………………………………. JK NO.
PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA KAPAL
PP. NO. 11 TAHUN 2015
Nomor :
Bentuk PUJK :
Kepada : Na a Pe ohon : …………………………………………………………………….. Na a Kapal/Tongkang : …………………………………………………………………….. Gross Tonage/Ukuran kapal : ……………………………………………………………………. Panjang Kapal LOA : ……………………………………………………………………. Tanggal Kedatangan dan keberangkatan : ……………………………………………………………………. Jenis pela aran : ……………………………………………………………………. Pe ilik/Keagenan : ……………………………………………………………………. Lama Pemanduan : ……………………………………………………………………. Jumlah Kapal Tunda yang dipakai :
1. Sandar : ………………………… Ja …………………………. 2. Lepas sandar : ………………………… Ja …………………………. 3. Lain-lain : ………………………… Ja …………………………. Tanggal jatuh te po : ……………………………………………………………..
No Jenis Jasa Perhitungan
1.
2.
Pemanduan
Pemanduan
Tunda
Tunda
Jumlah
5% X (tarif* X Koefisien Tingkat Resiko** X Ju lah Gerakan = Rp ……………
5% X Rp …….. + Rp ………… X ………….GT X ……. X ………Gerakan = Rp ………………..
5% X{ (tarif tetap x Jam) + (Tarif Variabel x GT kapal yang ditunda) x Jam} = Rp ………………..
5% x { Rp ……………. X …… Ja + Rp ………………. X ………. GT ……….Ja } = Rp ……………………
Rp …………………….
Ju lah Total = Rp …………………
Catatan : Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………..
* Tarif = Tarif dasar + variable X GT …………………………………………20…….. **) KTR = KTR yang berlaku di tiap-tiap pelabuhan PETUGAS OPERASIONAL
………………………………………………. NIP. …………………………………..
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT PUJK 2E
DIREKTORAT KEPELABUHANAN
JK.No.
NOTA TAGIHAN PNBP JASA PENERBITAN SURAT IZIN KEPELABUHANAN
PP. No. 11 Tahun 2015
Nama Perusahaan : ……………………………………………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………………………………………. N.P.W.P : ……………………………………………………………………………………………
Lokasi : ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Jenis Pelayanan : 1. Surat Penetapan Lokasi Terminal Khusus
2. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus
3. Surat Perpanjangan Ijin dan Pengoperasian Terminal Khusus
4. Surat Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
5. Surat Izin Kerja Keruk
6. Surat Izin Kerja Reklamasi
7. Surat Penetapan Badan Usaha Pelabuhan
8. Surat Penetapan Terminal Khusus Terbuka Bagi
Perdagangan Luar Negeri
9. Pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat pemenuhan fasilitas
keamanan pelabuhan
10. Penunjukan sebagai Recognize security organitation
Jumlah Uang : Rp …………………………………………………….
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………….. Jakarta, ………………………………….. Pelaksana Subdit,
……………………………………………….
NIP. …………………………………...... Lembar 1 : Pengguna Jasa Lembar 2 : Bendahara Lembar 3 : Bank Lembar 4 :Dit.Kepelabuhanan
Lembar 5 : Lampiran berkas
LAMPIRAN XI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUJK 2F
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR ………………………………………………………. JK NO.
PERHITUNGAN DAN NOTA KONSESI
Nomor :
Kode Billing SIMPONI :
Kepada : Nama BUP : …………………………………………………………………….. NPWP : …………………………………………………………………….. Pelabuhan/Terminal : ……………………………………………………………………. Tanggal jatuh tempo : ……………………………………….......……………………..
No Jenis Jasa Perhitungan
1
Konsesi
.......... % X Pendapatan Kotor = Rp ……………
Pembayaran dilakukan setiap ....... .....
(sesuai dengan perjanjian konsesi)
Ju lah Total = Rp …………………
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………..
*) Tarif = Tarif dasar + (variable X GT ) …………………………………………20…….. **) KTR = KTR yang berlaku di tiap-tiap pelabuhan PETUGAS OPERASIONAL
***) Tarif = (Tarif x Jam) + tariff variable x GT kapal yang ditunda x Jam
………………………………………………. NIP. …………………………………..
LAMPIRAN XII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
LAMPIRAN XIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
BLANKO JASA KENAVIGASIAN UANG RAMBU
Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. JKR-01/16. …………..
NOTA TAGIHAN JASA PENGGUNAAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN/UANG RAMBU
Nama Kapal :
Milik/Keagenan :
Tanda Panggilan :
Grose Tonage (GT) :
Bendera :
Jenis Angkutan : Dalam Negeri/Luar Negeri/Pelra/Perintis Kode Billing SIMPONI :
Tanggal jatuh tempo :
Jumlah Uang : …… GT x Rp. ………………….. ...… GT x (US $……….…x *Kurs Rp.……….…)= Rp…………….. Terbilang . . *Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia Agar disetorkan langsung ke Kas Negara atau rekening Bendahara Penerimaan UPT
……………., ………………………
Petugas Operasional
( ……………………………………)
NIP. ……………………………
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR :HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL: 29 Juni 2016
BLANKO JASA KENAVIGASIAN TELEGRAM /TELEPHONE CALL
YANG TIDAK MEMILIKI AAIC
Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. JKTTC-01/16. ………………...
NOTA TAGIHAN JASA KENAVIGASIAN TELEGRAM/TELEPHONE CALL
Nama Kapal:
Milik/Keagena:
Tanda Panggilan :
Bendera :
Jenis Angkutan : Dalam Negeri / Luar Negeri
Kode Billing SIMPONI :
Tanggal jatuh tempo :
Jumlah Uang : ……Kata/Menit x LSC = …………
……Kata/Menitx LLC = .............. + Jumlah = ....…….. x *Kurs Rp.……….…= Rp……..…… Terbilang . .
*Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia
Catatan : ……………., ………………………
Petugas Operasional
(…………………………)
NIP.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
Contoh 1
BLANKO JASA KENAVIGASIAN TELEGRAM /TELEPHONE CALL
YANG MASUK KE DLKr/DLKp
KementerianPerhubungan DirektoratJenderalPerhubunganLaut No. JKTTC-01/16. ………………...
NOTA TAGIHAN JASA KENAVIGASIAN TELEGRAM/TELEPHONE CALL
Nama Kapal:
Milik/Keagena:
TandaPanggilan :
Bendera :
JenisAngkutan : DalamNegeri / LuarNegeri
KodeBilling SIMPONI :
Tanggaljatuh tempo :
JumlahUang : ……Kata/Menit x LSC = …………
……Kata/MenitxLLC = .............. + Jumlah = ....…….. x *KursRp.……….…= Rp……..…… Terbilang . .
*Kurs yang digunakanadalahKurs Tengah Bank Indonesia
Catatan : ……………., ………………………
PetugasOperasional
(…………………………)
NIP.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina UtamaMadya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
LAMPIRAN XVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK. 103/2/14/DJPL-16
contoh 1 TANGGAL : 29 Juni 2016
Kepada : Nomor : Yth : di JAKARTA
1. Disampaikan dengan hormat perhitungan tagihan jasa telekomunikasi pelayaran dari stasiun radio pantai Indonesia, sebagai berikut :
Total :
2. Harap dibayar kepada Bendahara Penerimaan Kantor Pusat Ditjen Hubla dengan menyetorkan langsung ke Bank BNI Cabang Jakarta Kota Rekening No. 0014140793 AN Bendahara Penerima Kantor Pusat DITJEN Perhubungan Laut
NOTA TAGIHANJASA TELEKOMUNIKASI PELAYARAN YANG MEMILIKI AAIC
Nomor Urut Nomor Faktur Periode/Bulan Besarnya US Dollar Keterangan
................................
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTDIREKTORAT KENAVIGASIAN
KEPALA SUBDIT TELEKOMUNIKASI PELAYARAN
........................................
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT No JSPBA-01/…………
NOTA TAGIHAN JASA KENAVIGASIAN
No……….
Kepada : Petugas PNBP
Dari : KSD PM dan PBA (unit / bagian / seksi yang melakukan pekerjaan)
Perihal : Pembayaran PNBP
1. Akan melakukan pekerjaan berkaitan dengan Jasa (silang jenis PNBP yang dikenakan) untuk Perizinan
Kenavigasian berupa ...................................................... (tulis dengan huruf pekerjaan yang dilakukan)
Sebagai berikut :
Perusahaan / Pemohon : .................................. Jenis Dokumen :
Lokasi Kegiatan :
1............................ 1. .....................................................................
2............................ 2. .....................................................................
3............................ 3. .....................................................................
Alamat : .................................. Jumlah Rp. : ...................................................
Terbilang : ...................................................
2. Bahwa nota ini dikeluarkan, karena pekerjaan akan dilakukan, maka pemohon melaksanakan pembayaran sesuai tarif
yang
berlaku.
3. Demikian harap maklum.
..........., ........................................
Jenis Perizinan : Petugas Operasional
1. Izin Usaha Salvage dan / atau Pekerjaan Bawah Air;
2. Izin Membangun, memindahkan dan/atau membongkar Bangunan
atau Instalasi Bawah Air;
3. Izin Kegiatan Salvage dan / atau Pekerjaan Bawah Air;
4. Pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga.
(...................................................)
NIP.
1
1
2 3
LAMPIRAN XVII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Rumah Sakit / Institusi Kesehatan : ……………………………………………………………………………………………………Jumlah Lembar Sertifikat : ……………………………………………………………………………………………………Tanggal Jatuh Tempo : ……………………………………………………………………………………………………Kode Billing SIMPONI : ……………………………………………………………………………………………………Jumlah Uang Sebesar : Rp. ……………………………………………
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Petugas Administrasi
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
(………………………………………………….)NIP. …………………………….........………..
………………., ………………………………..
NOTA TAGIHANSERTIFIKAT KESEHATAN PELAUT
No. BKKP-01 / 000000
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NO. JBTKP-01/..............
DIREKTORAT KENAVIGASIAN
NOTA TAGIHAN JASA PENERBITAN SURAT IJIN
KEWENANGAN PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERBAIKAN DAN
PERAWATAN PERALATAN KESELAMATAN PELAYARAN
Nama Perusahaan : ……………………………………………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………………………………………. N.P.W.P : ……………………………………………………………………………………………
Lokasi : ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….
Jenis Pelayanan Inflatable Life Raft (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *
Fire Extinguisher (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *
Lifeboat and David (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *
Marine Evacuation System (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *
Food and Drinking Water (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *
Emergency Position Indicating Radio Beacon
(Baru / Perpanjangan / Perubahan) *
Jumlah Uang : Rp …………………………………………………….
Terbilang : ……………………………………………………………………………………………………………..
* Lingkari Jenis Pelayanan yang di pakai
Jakarta, ………………………………….. Petugas Operasional,
……………………………………………….
NIP. …………………………………......
A
LAMPIRAN XIX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
B
C
D
E
F
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
LAMPIRAN XX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT PUPK..............(prenumber)
No.
Kepada : …………………………………….Dari : ……………………………………. (unit/bagian/seksi yang melakukan pekerjaan)Perihal : Pembayaran PNBP
1. Telah melaksanakan pekerjaan berkaitan dengan PUP : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (silang jenis PNBP yang dikenakan)Yaitu …………………………………………………………. ( tulis dengan huruf pekerjaan yang dilakukan) untuk kapal/kegiatanSebagai berikut :
Perusahaan / Pemohon : ……………. Jenis Dokumen / Sertifikat / jasa Pengawasan yang diberikanNama Kapal :
1. …………………………….. 1. ………………………………………………………….2. …………………………….. 2. ………………………………………………………….3. …………………………….. 3. ………………………………………………………….4. …………………………….. 4. ………………………………………………………….5. …………………………….. 5. ………………………………………………………….
Alamat : …………….Ukuran Kapal Jumlah Rp : ……………………………………….- Isi Kotor (GT) : ……………. Terbilang : ……………………………………….Tanggal jatuh tempo : ……………. ……………………………………….
……………………………………….
2. Bahwa nota ini dikeluarkan, karena pekerjaan telah selesai dilakukan, maka pemohon melaksanakan pembayaran sesuai tarif yang berlaku.
…………………, ……………………………..
Petugas Operasional
(………………………………………..)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MMPembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19580713 198603 1 001
NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
NIP.
LAMPIRAN XXI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT Nomor : ..........................
Nota Tagihan PNBP Jasa Angkutan Laut Nama Perusahaan : Nama Kapal : Ukuran (DWT/GT/HP) : Bendera / IMO : Pelabuhan Singgah : ETA / ETD : Perubahan atas SIUPAL/SIOPSUS
:
Jenis Pelayanan 1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut / SIUPAL a. Penerbitan b. Evaluasi/Regristrasi Ulang SIUPAL c. Perubahan pada SIUPAL
2. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus / SIOPSUS a. Penerbitan b. Evaluasi/Regristrasi Ulang SIUPAL c. Perubahan pada SIUPAL
3. Spesifikasi Kapal / Spek
4. Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut
5. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
6. Persetujuan Atas Usulan Omisi Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur 7. Persetujuan Atas Penggantian (Substitusi) Kapal Pada Trayek Tetap Dan
Teratur
8. Persetujuan Atas Usulan Deviasi Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur
9. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
10. Persetujuan Pelabuhan Singgah Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur
11. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) a. Kapal Lintas Batas b. Kapal non Lintas Batas
12. Ijin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
Untuk : Pembayaran Pelayanan PNBP Jasa Angkutan Laut Perhitungan : a. Perijinan : ………..X Rp ………..= Rp ………….
b. Kapal :…………X Rp ………..= Rp …………. c. Pelabuhan : ………..X Rp ………..= Rp ………….
Jumlah Uang : Rp.........................................................
Terbilang : .................................................................................
- Telah melaksanakan pekerjaan berkaitan dengan pungutan PNBP Jasa Angkutan Laut - Bahwa Nota Tagihan dikeluarkan karena pekerjaan telah selesai, maka pengguna jasa melakukan pembayaran PNBP
sesuai tarif yang berlaku pada PP No. 15 Tahun 2016
Jakarta,........................................ Pelaksana Subdit
(............................................)
NIP......................................
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
LAMPIRAN XXII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT Nomor : ..........................
Nota Tagihan PNBP Jasa Angkutan Laut Penunjukan Kegiatan B/M dari : …………………………… Nama Kapal : …………………………… Ukuran (DWT/GT/HP) : …………………………… Bendera / IMO : …………………………… Perusahaan Angkutan Laut/Agent : …………………………… Pelabuhan Asal/Tujuan : …………………………… Kapal Tiba Mulai Kegiatan B/M Selesai Kegiatan B/M Sandar di Kade/Terminal Barang yang di Bongkar
: : : : :
…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Barang/Hewan
Klasifikasi Barang*)
Nama Barang Jumlah Barang(Ton/M3/Ekor/U)
Sistem*) Jumlah Buruh
Barang yang di Muat : Barang/Hewan
Klasifikasi Barang*)
Nama Barang Jumlah Barang(Ton/M3/Ekor/U)
Sistem*) Jumlah Buruh
Jenis Pelayanan Pengawasan/Supervisi Kegiatan Bongkar Muat
Untuk : Pembayaran Pelayanan PNBP Jasa Angkutan Laut
Perhitungan : 1% x Rp (biaya bongkar/muat) = Rp ……………….
Jumlah Uang : Rp ………………………..
Terbilang : …………………………….
Telah melaksanakan pekerjaan kegiatan biaya bongkar/muat , maka pemohon melaksanakan pembayaran sesuai tarif yang berlakudengan pungutan PNBP Jasa Angkutan Laut
……..,........................................
Petugas Operasional
(............................................)
NIP...................................... *) Coret yang tidak perlu
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
Contoh 1 LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN No. Nota Denda :DITJEN PERHUBUNGAN LAUT Tanggal Nota :KANTOR ……………………………………. Jatuh Tempo :
IDENTITAS DEBITUR
NAMA : NO & TGL NOTA TAGIHAN :ALAMAT : TGL PEMBAYARAN :NPWP : JMLH HARI KETERLAMBATAN :
NO DAN JMLH BLN KETERLAMBATAN :TGL NOTA :
RP. ……………
Terbilang :
NOTA DENDA
DASAR PENGENAAN DENDA
2%TARIF DENDA
No………… (nota tagihan)
NILAI DENDA YANG HARUS DIBAYAR
AN. KEPALA KANTORJAKARTA,……
NO JENIS JASA LAYANAN VOLUME TARIF JUMLAHKURS
Contoh 2
ILUSTRASI PERHITUNGAN DENDA
A. tanggal diterbitkan kode billing 1 Juni 2016
B. masa kadaluarsa kode billing 3 (tiga) hari 3 Juni 2016
C. pokok hutang Rp 100.000,00
periode pokok perhitungan denda akmulasi denda jumlah terutang
4-Jun-16 100,000.00 100.00,00 x 2% 2000 102,000.00
5-Jul-16 100,000.00 (102.00,00 x 2 %) + 2000 4040 104,040.00
4-Aug-16 100,000.00 (104.040,00 x 2%) + 4040 6121 106,121.00
dst…
Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang Terutang
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
ttd.
LAMPIRAN XXIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR :HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
BERITA ACARA REKONSILIASI
DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERKAIT DENGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DARI PENGGUNA JA SA KANTOR : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pada hari ini ….. tanggal…. bulan…. tahun …….yang bertandatangan di bawah ini : I. Nama :
NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor………, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama : Perusahaan : Jabatan : dalam hal ini bertindak sebagai pengguna jasa, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
1. Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)terkait kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan rincian sebagai berikut :
NO AGEN
PELAYARAN
NAMA
KAPAL GT
JENIS
JASA
JUMLAH YG
DIBAYARKAN
JUMLAH YG
SEHARUSNYA
SELISIH
1
2
3
JUMLAH
2. Selisih atas kelebihan pembayaran tersebut di atas, akan dikompensasikan untuk jenis
jasa yang sama pada tagihan berikutnya.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA PT./AGEN ….. PENGELOLA PNBP KANTOR …… ………………… NAMA ……………. NIP………………..
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina UtamaMadya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
Contoh 1 LAMPIRAN XXV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
Lampiran 1)
RAMBU PUP PUJK JAL JUMLAH RAMBU PUP PUJK JAL JUMLAH RAMBU PUP PUJ K JAL JUMLAH
SALDO - - - - - - -
1 JANUARI - - - - - - -
2 PEBRUARI - - - - - - -
3 MARET - - - - - - -
4 APRIL - - - - - - -
5 MEI - - - - - - -
6 JUNI - - - - - - -
7 JULI - - - - - - -
8 AGUSTUS - - - - - - -
9 SEPTEMBER - - - - - - -
10 OKTOBER - - - - - - -
11 NOPEMBER - - - - - - -
12 DESEMBER - - - - - - -
JUMLAH - - - - - - - - - - - - - - -
KANTOR………………
NAMAPANGKAT (GOL)
KETERANGAN
……………….,…………….., 20XX
A.n. Kepala Kantor
NIP
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KANTOR
PROPINSI
BULAN ……………. TAHUN ……………….
PENYETORANNO
NIP
SALDOBULAN
PENERIMAAN
BENDAHARA PENERIMAANKANTOR……….
NAMAPANGKAT (GOL)
Contoh 2
Lampiran 2)
LUAR NEGERI DALAM NEGERI RAKYAT/PERINTIS PENYEBERANGAN GALANGAN TELKO MPEL VTS SALVAGE BKKP BTKP JUMLAH
0 Saldo -
1 Januari -
2 Pebruari -
3 Maret -
4 April -
5 Mei -
6 Juni -
7 Juli -
8 Agustus -
9 September -
10 Oktober -
11 Nopember -
12 Desember -
JUMLAH - - - - - - - - - -
Keterangan
BENDAHARA PENERIMAAN
PANGKAT (GOL)NIP
PENERIMAAN JASA KENAVIGASIAN
NIP
KANTOR……….
NAMAPANGKAT (GOL)
RINCIAN PENERIMAAN PNBP JASA KENAVIGASIAN
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
No. BULAN
……………….,…………….., 20XX
A.n. Kepala KantorKANTOR………………
NAMA
Contoh 3
Lampiran 3)
PUP 1 PUP 2 PUP 3 PUP 4 PUP 5 PUP 6 PUP 7 PUP 8 PUP 9 PUP 10 JUMLAH
Saldo -
1 Januari -
2 Pebruari -
3 Maret -
4 April -
5 Mei -
6 Juni -
7 Juli -
8 Agustus -
9 September -
10 Oktober -
11 Nopember -
12 Desember -
JUMLAH - - - - - - - - - - -
PENERIMAAN JASA PERKAPALAN
……………….,…………….., 20XX
KANTOR………. KANTOR………………A.n. Kepala Kantor
Keterangan
NIPPANGKAT (GOL)
NAMA
BENDAHARA PENERIMAAN
NIP
BULAN
NAMAPANGKAT (GOL)
RINCIAN PENERIMAAN PNBP JASA PERKAPALAN
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
No.
Contoh 4
Lampiran 4)
LABUH PANDU TUNDAKONTRIBUSI
PANDUKONTRIBUSI
TUNDATAMBAT DERMAGA PENUMPUKAN
STS (SHIP TO SHIP)
SEWA PERAIRAN PELAYANAN AIR PAS TERMINAL PAS ORANGPAS
KENDARAAN
0 Saldo -
1 Januari -
2 Pebruari -
3 Maret -
4 April -
5 Mei -
6 Juni -
7 Juli -
8 Agustus -
9 September -
10 Oktober -
11 Nopember -
12 Desember -
JUMLAH - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH
PENERIMAAN JASA KEPELABUHANAN
NAMAPANGKAT (GOL)
KANTOR……….
JASA PELAYANAN KAPALSURAT IJIN
KEPELABUHANAN
PANGKAT (GOL)
RINCIAN PENERIMAAN PNBP JASA KEPELABUHANAN
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
No. BULAN KeteranganJASA PELAYANAN BARANGJASA ALAT
JASA LAIN - LAIN
NIPNIP
JASA KONSESI
……………….,…………….., 20XX
KANTOR………………
NAMA
A.n. Kepala KantorBENDAHARA PENERIMAAN
Contoh 5
Lampiran 4 Pusat)
JAL 1 JAL 2 JAL 3 JAL 4 JAL 5 JAL 6 JAL 7 JAL 8 JAL 9 JAL 10 JAL 11 JAL 12 JAL 13 JUMLAH
Saldo -
1 Januari -
2 Pebruari -
3 Maret -
4 April -
5 Mei -
6 Juni -
7 Juli -
8 Agustus -
9 September -
10 Oktober -
11 Nopember -
12 Desember -
JUMLAH - - - - - - - - - - - - - -
……………….,…………….., 20XX
BENDAHARA PENERIMAANKANTOR……….
NAMAPANGKAT (GOL)
NIP
A.n. Kepala KantorKANTOR………………
NAMAPANGKAT (GOL)
NIP
RINCIAN PENERIMAAN PNBP JASA ANGKUTAN LAUT
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
No. BULANPENERIMAAN JASA ANGKUTAN LAUT
Keterangan
Contoh 6
Lampiran 5)
NO NTPN TANGGAL RUPIAH / RUPIAH KONVERSI
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
JUMLAH -
REKAPITULASI PENYETORAN PNBP JASA KENAVIGASIAN
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
No. BULAN
PROPINSI
KeteranganPENYETORAN KE KAS NEGARA
RUPIAH
KANTOR………………
NAMAPANGKAT (GOL)
……………….,…………….., 20XX
A.n. Kepala Kantor
NAMAPANGKAT (GOL)
NIP
BENDAHARA PENERIMAANKANTOR……….
NIP
Contoh 7
Lampiran 6)
NO NTPN TANGGAL RUPIAH / RUPIAH KONVERSI
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
JUMLAH -
REKAPITULASI PENYETORAN PNBP JASA PERKAPALAN
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
No. BULANPENYETORAN KE KAS NEGARA
KeteranganRUPIAH
……………….,…………….., 20XX
BENDAHARA PENERIMAAN A.n. Kepala KantorKANTOR………. Bendahara Penerimaan /
Pengelola PNBP
NAMA NAMAPANGKAT (GOL) PANGKAT (GOL)
NIP NIP
Contoh 8
Lampiran 7)
NO NTPN TANGGAL RUPIAH / RUPIAH KONVERSI
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
JUMLAH -
REKAPITULASI PENYETORAN PNBP JASA KEPELABUHANAN
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
No. BULANPENYETORAN KE KAS NEGARA
KeteranganRUPIAH
……………….,…………….., 20XX
BENDAHARA PENERIMAAN A.n. Kepala KantorKANTOR………. Bendahara Penerimaan /
Pengelola PNBP
NAMA NAMAPANGKAT (GOL) PANGKAT (GOL)
NIP NIP
Contoh 9
Lampiran 7)
NO NTPN TANGGAL RUPIAH / RUPIAH KONVERSI
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
JUMLAH -
NAMA NAMAPANGKAT (GOL) PANGKAT (GOL)
NIP NIP
……………….,…………….., 20XX
BENDAHARA PENERIMAAN A.n. Kepala KantorKANTOR………. Bendahara Penerimaan /
Pengelola PNBP
REKAPITULASI PENYETORAN PNBP JASA ANGKUTAN LAUT
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
No. BULANPENYETORAN KE KAS NEGARA
KeteranganRUPIAH
Contoh 10
Lampiran 8)
NTPN TGL JUMLAH NTPN TGL JUMLAH NTPN TGL JUMLAH NTPN TGL JUMLA H NTPN TGL JUMLAH
0 SALDO AWAL - - - - - - -
1 JANUARI - - - - - - -
2 FEBRUARI - - - - - - -
3 MARET - - - - - - -
4 APRIL - - - - - - -
5 MEI - - - - - - -
6 JUNI - - - - - - -
7 JULI - - - - - - -
8 AGUSTUS - - - - - - -
9 SEPTEMBER - - - - - - -
10 OKTOBER - - - - - - -
11 NOVEMBER - - - - - - -
12 DESEMBER - - - - - - -
- -
PROPINSI
RAMBU
SALDO AKHIR PER BULAN
KETERANGANJUMLAHNO. BULAN
PENYETORAN SALDO
SISA SALDOPUP
NAMA
0
REKAPITULASI KAS BENDAHARA PENERIMA
RAMBU PUP
KANTOR………………
PUJK
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
……………….,…………….., 20XX
A.n. Kepala Kantor
JAL GIRO JUMLAH TUNAI / NO.REK
KETERANGANPUJK JAL
NIP
GIRO
PANGKAT (GOL)
TUNAI / NO.REK
BENDAHARA PENERIMAANKANTOR……….
NAMAPANGKAT (GOL)
NIP
Contoh 11
Lampiran 9)
0 SALDO AWAL - -
1 JANUARI - -
2 FEBRUARI - -
3 MARET - -
4 APRIL - -
5 MEI - -
6 JUNI - -
7 JULI - -
8 AGUSTUS - -
9 SEPTEMBER - -
10 OKTOBER - -
11 NOVEMBER - -
12 DESEMBER - -
……………….,…………….., 20XX
BENDAHARA PENERIMAAN A.n. Kepala KantorKANTOR………. KANTOR………………
NAMA NAMAPANGKAT (GOL) PANGKAT (GOL)
NIP NIP
JAL
NTPN JUMLAH
PENYETORAN PIUTANG PNBP
TGLJUMLAH NTPN JUMLAH
NO. BULANRAMBU PUP PUJK
PIUTANG PNBP PER BULAN
RAMBU JUMLAHTGL
REKAPITULASI PIUTANG DAN PENYETORAN PNBP
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
JUMLAHJUMLAH NAMA DEBITUR
TGLPUP PUJK JAL
NTPNTGLNTPN
Contoh 12
Lampiran 10)
PENAMBAHAN PENGURANGAN LANCARKURANG LANCAR
DIRAGUKAN MACET JUMLAHLANCAR
(0.5%)
KURANG LANCAR
(10%)
DIRAGUKAN (50%)
MACET(100%) JUMLAH
1 PNBP 1 - - - - - - -
2 - - - - - - -
3 - - - - - - -
4 - - - - - - -
5 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
PROPINSI
BENDAHARA PENERIMAANKANTOR……….
NAMAPANGKAT (GOL)
KANTOR………………0
UPT
NAMA
NO
LAPORAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
NONAMA DEBITUR /
PERUSAHAANNILAI AGUNAN /
BARANG SITAANKLASIFIKASI
PIUTANG
NILAI PENYISIHAN PIUTANGSALDO AKHIR 31 DES 2015
SALDO AKHIR 30 JUNI 2016
PERUBAHAN
PANGKAT (GOL)NIP
JUMLAH
……………….,…………….., 20XX
A.n. Kepala Kantor
NIP
PENGGOLONGAN PIUTANG
Contoh 13
Lampiran 11)
RP RP RP RP RP RP RP RP RP
Desember 2015 - - - - -
1 Januari - - - - -
2 Februari - - - - -
3 Maret - - - - -
4 April - - - - -
5 Mei - - - - -
6 Juni - - - - -
7 Juli - - - - -
8 Agustus - - - - -
9 September - - - - -
10 Oktober - - - - -
11 November - - - - -
12 Desember - - - - -
Jumlah - - - - - - - - -
BENDAHARA PENERIMAANKANTOR……….
NAMAPANGKAT (GOL)
NIP
NAMAPANGKAT (GOL)
NIP
JUMLAH
PIUTANG PEMBAYARAN OLEH BUP
……………….,…………….., 20XX
A.n. Kepala KantorKANTOR………………
TUNDA 5% JUMLAH PANDU 5% TUNDA 5% PANDU 5% TUNDA 5%KET
JUMLAH
REKAPITULASI KONTRIBUSI JASA PANDU DAN TUNDA PT…….. (TERSUS/TUKS/BUP)BULAN ……………. TAHUN ……………….
KANTOR
PROPINSI
NO BULAN
KONTRIBUSI SESUAI BULAN KEGIATAN
PANDU 5%
Contoh 14
Lampiran 13)
Pendapatan Penjualan
lainnya
Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan
Pendapatan dari Penjualan
Peralatan dan Mesin
Pendapatan dari Pemindahtanganan
BMN Lainnya
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Pendapatan Tempat
Hiburan/Taman/Museum
Pendapatan Jasa Tenaga,
Pekerjaan, Informasi, dan
Pelatihan
Pendapatan Jasa Giro
Pendapatan Biaya
Penagihan Pajak Negara dengan Surat
Paksa
Pendapatan Bea Lelang
Pendapatan Layanan Jasa
Perbankan
Pendapatan Obligasi
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
Pusat TAYL
Penerimaan Kembali Belanja
Lainnya TAYL
Penerimaan Kembali Belanja
Pegawai TAYL II
Penerimaan Kembali Belanja
Barang TAYL
Pendapatan Pelunasan
Piutang Non Bendahara
Pendapatan Pelunasan
TP/TGR oleh Bendahara
Penerimaan Kembali Uang
Muka Gaji
Pendapatan Anggaran Lain-lain
423119 423121 423122 423129 423141 423212 423216 423221 423225 423227 423241 423321 423752 423911 423913 423951 423952 423921 423922 423991 423999
1 Januari -
2 Februari -
3 Maret -
4 April -
5 Mei -
6 Juni -
7 Juli -
8 Agustus -
9 September -
10 Oktober -
11 November -
12 Desember -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BENDAHARA PENERIMAANKANTOR……….
NAMAPANGKAT (GOL)
NIP
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
REKAPITULASI PNBP NON JASA TRANSPORTASI LAUT
JENIS PNBP NON FUNGSIONAL
JUMLAH
KETBULAN TOTALNO
NIP
A.n. Kepala Kantor
……………….,…………….., 20XX
Bendahara Penerimaan /Pengelola PNBP
NAMAPANGKAT (GOL)
Contoh 15
Lampiran 14)
AWAL AKHIR
- - - -
……………….,…………….., 20XX
A.n. Kepala KantorBENDAHARA PENERIMAAN
NAMA NAMAPANGKAT (GOL) PANGKAT (GOL)
NIP NIP
KANTOR………………KANTOR………. 0
TARIF KETERANGANLUAS PERAIRANJUMLAH PUNGUTAN /
PERIODETOTAL PEMBAYARAN
PERIODE PERJANJIANDENDA
LAPORAN REKAP PERJANJIAN PENGGUNAAN PERAIRAN PADA TERSUS DAN TUKS
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
NO TERSUS TUKS NO PERJANJIAN
Contoh 16
(Lampiran 15)
Jumlah Unit Harga Sewa per Unit Jumlah Jumlah Unit Harga Sewa per Unit Jumlah Jumlah Unit Harga Sewa per Unit Jumlah
1 Januari - - - -
2 Februari - - - -
3 Maret - - - -
4 April - - - -
5 Mei - - - -
6 Juni - - - -
7 Juli - - - -
8 Agustus - - - -
9 September - - - -
10 Oktober - - - -
11 November - - - -
12 Desember - - - -
JUMLAH - - - -
……………….,…………….., 20XX
BENDAHARA PENERIMAAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT A.n. Kepala KantorKANTOR………. KANTOR………………
ttd. 0
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NAMA NIP. 19580713 198603 1 001 NAMAPANGKAT (GOL) PANGKAT (GOL)
NIP NIP
Rumah Dinas Golongan III
LAPORAN SEWA RUMAH DINAS
BULAN ……………. TAHUN ……………….KANTOR
PROPINSI
NO BULAN Jumlah Raya PIUTANG RUMAH DINAS BELUM DI BAYARKAN
Rumah Dinas Golongan I Rumah Dinas Golongan II
LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
S.D BLN LALU BULAN INI S.D BLN INI S.D BLN LALU BULAN INI S.D BLN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-
423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah
423141 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri
423218 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan dan kenavigasian- Jasa Kepelabuhanan- Jasa Perkapalan- Jasa Kenavigasian- Jasa Angkutan Laut
423221 Pendapatan Jasa Giro
dst………..
J U M L A H
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MMPembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19580713 198603 1 001
Jakarta, …………………. 20xx
KETSALDOBAS JENIS PENERIMAAN TARGET TA. …….PENERIMAAN PENYETORAN
……………………………………………………………..
NO
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (NON TAX)SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT TA. ………
BULAN ……………………
AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Contoh 1 LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
1 2 3 4 5 = (4/3 X 100) 6
J U M L A H
KEPALA KANTOR ………………….
(…………………………..)……………………………
PROSENTASE
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PNBP TA. 20XX
UPT / SATKER ……………PROPINSI ………………………….
KETERANGANREALISASI PENERIMAANMAP URAIAN TARGET
SEMESTER .............
……………………, ……………………….20XX
Contoh 2
1 2 3 4 5 = (4/3 X 100) 6
J U M L A H
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MMPembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19580713 198603 1 001
Jakarta, ……………………….20XXAN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
(…………………………..)……………………………
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PNBP
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN ANGGARAN ………..
MAP URAIAN TARGET REALISASI PENERIMAAN PROSENTASE KETERANGAN
SEMESTER ........
LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
SD BLNLALU BULAN INI SD BLN INI
Bendahara Penerimaan Kantor
NAMAPANGKAT (GOL)
NIP DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MMPembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19580713 198603 1 001
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20xx
KANTOR ………..
BULAN ……….
NO. URAIAN SINGKAT / PENANGGUNG JAWABSTATUS TP/TGR
JUMLAH KERUGIAN NEGARA (RP)
REALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SISA KERUGIAN NEGARA
PANGKAT (GOL)NIP
PROPINSI ………
KETERANGAN
Kepala Kantor
NAMA
Contoh 1 LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUALKANTOR ……………………….
PER 31 DESEMBER 20…..
AKUN URAIAN REALISASI BASIS KAS
TAMBAH KURANG INFORMASI AKRUAL
DOKUMEN
423119 Pendapatan Penjualan Lainnya - - - 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan - - - 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin - - - 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya - - - 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan - - - 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan & Teknologi Sesuai Dengan Tugas & Fungsi Masing2 Kementerian & Pendapatan DJBC - - - 423218 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian - - - 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) - - - 423225 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa - - - 423227 Pendapatan Bea Lelang - - - 423241 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan - - - 423321 Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang - - - 423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah - - - 423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL - - - 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL - - - 423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara - - - 423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara - - - 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji - - - 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain - - -
JUMLAH - - - -
BENDAHARA PENERIMAAN
NAMAPangkat (Gol/Ruang)
MENGETAHUI,KEPALA KANTOR ………………..
Keterangan1. Realisasi Basis Kas diisi sesuai SSBP yang sudah diterima selama tahun berjalan NAMA2. Mutasi Tambah diisi informasi akrual (contoh: nilai piutang) akhir tahun berjalan Pangkat (Gol/Ruang)3. Mutasi Kurang diisi nilai akrual tahun lalu yang telah dibayarkan pada tahun berjalan (contoh piutang 2013 sudah dibayar 2014) NIP. ………………………………
KOTA, …………….20XX
BENDAHARA PENGELUARAN
NAMAPangkat (Gol/Ruang)
Contoh 2
KODE MAK 423218
Realisasi Menurut Penyesuaian akrual
Kode Akun Uraian Basis Kas Tambah Kurang
- - -
- - -
- - -
- - - -
KODE MAK 423999
Realisasi Menurut Penyesuaian akrual
Kode Akun Uraian Basis Kas Tambah Kurang
- - -
- - -
- - -
- - - -
KODE MAK 2……dstRealisasi Menurut Penyesuaian akrual
Kode Akun Uraian Basis Kas Tambah Kurang
- - -
- - -
- - -
- - - -
NAMA
Keterangan Pangkat (Gol/Ruang)1. Realisasi Basis Kas diisi sesuai SSBP yang sudah diterima selama tahun berjalan NIP ……………….2. Mutasi Tambah diisi informasi akrual (contoh: nilai piutang) akhir tahun berjalan3. Mutasi Kurang diisi nilai akrual tahun lalu yang telah dibayarkan pada tahun berjalan (contoh piutang 2013 sudah dibayar 2014)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001
INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR DESEMBER ………….
No SATKERPendapatan/Belanja
Informasi akrual Dokumen sumber
PROPINSI …………………………
MENGETAHUI,
NAMA
AN. UAPPA/B-W PROPINSI ………………..KEPALA KANTOR …………..
BENDAHARA PENERIMA KANTOR ……………….
JUMLAH KODE MAK 423218
BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR ……….KOORDINATOR PROPINSI …………
Dokumen sumber
No
Pangkat (Gol/Ruang)
NIP ………….Pangkat (Gol/Ruang)
NIP ……………….
KOORDINATOR PROPINSI ………………………..
Pendapatan/BelanjaInformasi akrual Dokumen sumber
JUMLAH KODE MAK 423218
SATKER
No SATKERPendapatan/Belanja
Informasi akrual
NAMA
JUMLAH KODE MAK 423218
LAMPIRAN XXX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016
KAS BENDNO NO SPB PERUSAHAAN NAMA KAPAL GT BENDERA ASAL TGL MASUK TUJUAN TGL KELUAR MUATAN TGL NOMOR RP TGL NOMOR RP TGL NTPN RP RP
KEPALA KANTOR …………. PETUGAS SEKSI TERKAIT
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MMPembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19580713 198603 1 001
KUITANSI PENYETORAN KE KAS NEGARA
………………….…………………..
NOTA TAGIHAN
LAMPIRAN REKON INTERNAL JASA …..UPT/SATKER.............PROPINSI................
BULAN............TAHUN ANGGARAN 20XX
DATA SPB
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PNBP PADA KANTOR PUSAT
Permintaan Pelayanan
Pengguna Jasa /Pihak yang dikuasakan
Pengguna Jasa
Bank Pelayanan Satu Atap
Pengelola PNBP Kantor Pusat
Petugas SAI Kantor Pusat
KPAPetugas Operasional
Memeriksa Kelengkapan
Dokumen
Nota Tagihan
Pembayaran PNBP
Bukti Pembayaran
Mengeluarkan Surat Ijin
Surat Ijin
Bendahara Penerimaan Kantor Pusat
Transfer Rekening
Setor Ke Kas Negara dengan
SIMPONI
Laporan
Aplikasi SAI
LPJ Laporan MenerimaLaporan
Bukti Penerimaan
Negara
LAMPIRAN XXXI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN, PENYETORAN PNBP SECARA LANGSUNG OLEH PENGGUNA
JASA DAN PELAPORAN PNBP
Permintaan Pelayanan
Pengguna Jasa /Pihak yang dikuasakan
Pengguna Jasa
Bendahara Penerimaan UPT
Pengelola PNBP UPT Petugas SAI UPT KPAPetugas Operasional UPT
Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan
Fisik
Nota Tagihan dan Kode
Billing
Menerbitkan Kode Billing
Simponi Berdasarkan Nota Tagihan
Menerima Bukti Pembayaran dan
Menerbitkan Kuitansi
Kuitansi
Aplikasi SAI
Bukti Penerimaan
Negara
LPJ
Laporan MenerimaLaporan
Melakukan Pembayaran
Rekap PNBP
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
LAMPIRAN XXXII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR :HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN, PENYETORAN PNBP DILUAR JAM KERJA DAN PELAPORAN PNBP
Permintaan Pelayanan
Pengguna Jasa /Pihak yang dikuasakan
Pengguna JasaPetugas Jaga Bendahara Penerimaan
UPTPetugas SAI UPT KPAPetugas Operasional UPT
Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan
Fisik
Nota Tagihan dan Kode
Billing
Menerbitkan Kode Billing
Simponi Berdasarkan Nota Tagihan
Menerima Bukti Pembayaran dan
Menerbitkan Kuitansi
Kuitansi
Aplikasi SAI
Bukti Penerimaan
Negara
LPJ
Laporan MenerimaLaporan
Melakukan Pembayaran
Bukti Penerimaan
Negara
LAMPIRAN XXXIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR :HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN, PENYETORAN PNBP KONSESI
KPAPenyelenggara Pelabuhan dan
Badan Usaha PelabuhanPetugas Operasional UPT Badan Usaha Pelabuhan
Bendahara Penerimaan
UPTPengelola PNBP UPT Petugas SAI UPT
Perjanjian Konsesi
Melakukan
Rekonsiliasi tanggal
20 setiap bulannya
Memeriksa
Kelengkapan
Dokumen
Nota Tagihan dan
Kode Billing
Menerbitkan Kode
Billing Simponi
Berdasarkan Nota
Tagihan
Menerima Bukti
Pembayaran dan
Menerbitkan
Kuitansi
Kuitansi
Bukti Penerimaan
Negara
Rekap PNBP
LPJ Aplikasi
SAI
LaporanMenerima
Laporan
Melakukan
Pembayaran setiap
3 bulan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
LAMPIRAN XXXV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN, PENYETORAN PNBP PENGGUNAAN PERAIRAN
KPAPenyelenggara Pelabuhan dan
Pengelola Tersus/TUKSPetugas Operasional UPT Pengelola Tersus/TUKS
Bendahara Penerimaan
UPTPengelola PNBP UPT Petugas SAI UPT
Perjanjian
Penggunaan Perairan
Memeriksa
Kelengkapan
Dokumen
Nota Tagihan dan
Kode Billing
Menerbitkan Kode
Billing Simponi
Berdasarkan Nota
Tagihan
Menerima Bukti
Pembayaran dan
Menerbitkan
Kuitansi
Kuitansi
Bukti Penerimaan
Negara
Rekap PNBP
LPJ Aplikasi
SAI
LaporanMenerima
Laporan
Melakukan
Pembayaran setiap
tahun
Melakukan
Pengukuran dan
Membuat BA Bersama
LAMPIRAN XXXIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001
LAMPIRAN XXXVI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16
TANGGAL : 29 Juni 2016